Adminitrasi Negara MKU PKN Ganjil 2024

Nama: sinta nopiana
Npm: 2456041009
Kelas: MAN A
Prodi: Ilmu administrasi negara

Analisis 2
1. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Jawab:
Artikel yang membahas "gelapnya HAM di Indonesia" berpotensi mencerminkan situasi di mana pelanggaran hak asasi manusia masih terjadi, meskipun Indonesia memiliki kerangka hukum dan lembaga negara yang mendukung perlindungan HAM. Dalam analisis penegakan HAM, artikel ini kemungkinan menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan dalam kerangka hukum seperti pengakuan terhadap hak-hak sipil dan politik, namun pencapaian nyata dalam praktik sering terhambat oleh impunitas, korupsi, dan kurangnya penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM. Misalnya, kekerasan terhadap kelompok tertentu, pelanggaran hak perempuan dan anak, serta ketidakadilan sosial yang masih dialami sebagian masyarakat.

Hal positif yang dapat diambil adalah adanya upaya-upaya perbaikan, seperti peningkatan kesadaran akan pentingnya HAM, pembentukan komisi-komisi HAM, serta peningkatan peran masyarakat sipil dan organisasi internasional dalam mengawasi dan mendesak negara untuk lebih memperhatikan dan melaksanakan prinsip-prinsip HAM. Artikel ini mengingatkan pentingnya konsistensi dalam menindaklanjuti pelanggaran HAM serta mendorong akuntabilitas pada semua tingkat pemerintahan dan lembaga negara.

2. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa?
Jawab:
Demokrasi Indonesia, meskipun didasarkan pada sistem politik modern, sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia. Demokrasi di Indonesia tidak hanya mengacu pada proses pemilu atau sistem pemerintahan, tetapi juga mencakup prinsip-prinsip musyawarah dan mufakat yang merupakan ciri khas dalam banyak budaya Indonesia. Masyarakat adat seperti di Bali, Jawa, dan daerah lainnya mengedepankan konsensus dalam pengambilan keputusan, yang mencerminkan filosofi demokrasi yang berbasis pada kesepakatan bersama.

Prinsip demokrasi yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila mengandung makna bahwa kebebasan beragama dan keberagaman adalah bagian integral dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks ini, prinsip ini memberi ruang untuk toleransi antar umat beragama, serta memastikan bahwa hak asasi manusia setiap individu, termasuk dalam soal kebebasan beragama, dihormati. Hal ini penting dalam menciptakan masyarakat yang pluralistik dan harmonis, di mana setiap orang dapat menjalankan keyakinannya tanpa tekanan atau diskriminasi.

3. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Jawab:
Praktik demokrasi Indonesia, meskipun telah banyak berkembang sejak era reformasi, masih menghadapi tantangan dalam menjaga konsistensi dan integritas pelaksanaan prinsip-prinsip yang termaktub dalam Pancasila dan UUD 1945. Demokrasi Indonesia saat ini mencakup pemilu yang bebas dan adil, kebebasan pers, dan partisipasi politik masyarakat, tetapi di sisi lain, terdapat masalah terkait dengan transparansi, akuntabilitas, dan korupsi yang sering menghambat penerapan prinsip-prinsip tersebut secara maksimal.

Mengenai nilai HAM, meskipun Indonesia telah meratifikasi berbagai instrumen internasional tentang hak asasi manusia, kenyataannya masih terdapat pelanggaran-pelanggaran HAM, seperti kekerasan terhadap minoritas, diskriminasi terhadap perempuan dan anak, serta penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat negara. Oleh karena itu, meskipun Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat, dalam praktiknya perlu ada pengawasan yang lebih ketat dan penegakan hukum yang lebih tegas untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip Pancasila dan UUD 1945 benar-benar dijalankan, terutama dalam konteks perlindungan hak asasi manusia.

4. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Jawab:
Sikap saya terhadap anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi menjalankan agenda politik pribadi adalah kritik dan kecaman. Hal ini bertentangan dengan prinsip dasar demokrasi, yaitu perwakilan rakyat yang harusnya mencerminkan aspirasi dan kepentingan masyarakat secara luas. Ketika anggota parlemen lebih memperhatikan kepentingan pribadi atau kelompok mereka, bukannya kepentingan umum, maka demokrasi menjadi terganggu, dan kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif akan menurun. Anggota parlemen yang hanya memperjuangkan agenda politik pribadi berisiko merusak keadilan sosial yang menjadi tujuan utama demokrasi.

5. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Jawab:
Kekuasaan karismatik yang berakar dari tradisi atau agama, yang menggerakkan loyalitas rakyat, bisa berisiko mengarah pada eksploitasi emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas. Dalam demokrasi yang sehat, pemimpin seharusnya tidak menggunakan emosi atau loyalitas rakyat untuk kepentingan pribadi atau politik tertentu. Penggunaan kekuasaan yang mengarah pada manipulasi atau pendorongan rakyat untuk menjadi "tumbal" bagi tujuan yang tidak jelas sangat bertentangan dengan nilai-nilai hak asasi manusia. Rakyat tidak boleh diperlakukan sebagai alat untuk kepentingan kekuasaan, tetapi harus dilihat sebagai individu yang memiliki hak dan martabat.

Dalam konteks ini, hak asasi manusia harus dilindungi, termasuk hak untuk berpikir kritis, hak untuk memilih, dan hak untuk hidup dengan martabat, yang menjamin individu bebas dari manipulasi atau eksploitasi. Oleh karena itu, demokrasi yang dewasa harus mengutamakan penghormatan terhadap kebebasan individu, serta menempatkan kesejahteraan rakyat di atas kepentingan politik atau kekuasaan yang sifatnya sementara.

Secara keseluruhan, demokrasi yang murni harus didasarkan pada prinsip keadilan, transparansi, akuntabilitas, serta penghormatan terhadap hak-hak individu tanpa adanya tekanan atau manipulasi dari pihak-pihak tertentu, baik itu yang berasal dari kekuasaan politik, tradisi, atau agama.

NAMA: Fharas Tika Anggunan Muli
NPM: 2416041050
KELAS: Reguler B
PRODI: FISIP (Ilmu Administrasi Negara)

Analisis kasus II
1)Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Jawaban:
Artikel di atas sendiri secara sederhana membahas terkait dengan penegakan HAM di indonesia pada tahun 2019 yang masih kurang optimal, kemunduran akan mutu ham yang dialami serta berbagai serangan yang dialami oleh pembela ham juga kian mewarnai kurang nya optimalisasi ham pada tahun tersebut. Hal ini terjadi terjadi karena beberapa indikator diantaranya, tidak ada proses keadilan dan akuntabilitas terhadap pelanggran ham yang terjadi, kemudian juga adanya penyalahgunaan kekuasaan yang terus dimanfaatkan oleh beberapa kalangan pejabat yang bertindak sewenang-wenang, dan yang menonjol juga bisa terlihat dengan maraknya diskriminasi gender, yang hampir sebagian besar pada kala itu bahkan mungkin pada masa sekarang masih ada beberapa oknum yang memandang sebelah mata akan kemampuan yang dimiliki oleh perempuan. Padahal jika kita lihat arus perubahan yang berkembang pesat, saat ini sudah memasuki era emansipasi wanita yang artinya baik pria maupun wanita sekalipun memilik kedudukan dan kesetaraan penuh.
Hal positif yang dapat saya ambil setelah membaca artikel ini adalah, bagaimana sebisa mungkin menanamkan pola dan kerangka berfikir yang tidak kuno, yang lebih terbuka, fleksibel karena jika kita memiliki pola pikir yang tertutup maka kita akan sulit untuk bisa menghargai serta memahami akan pentingnya menghargai ham yang dimiliki oleh masing-masing individu, sehingga upaya untuk tegakknya ham di negara kita ini bisa terus berkembang dengan baik dan terjaga stabilitasnya.

2)Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
Jawaban:
Demokrasi Indonesia yang diambil dari nilai serta adat dan isitiadat asli masyarakat indonesia menurut saya merupakan suatu langkah serta hal yang sudah tepat. Karena demokrasi sendiri memang sudah seharusnya dibuat berdasarkan nilai adat istiadat dari negara itu, sederhananya demokrasi dibuat dengan cara mengadaptasi kondisi lingkungan, kebiasaan serta nilai yang memang sudah menetap pada masa terdahulu, hal ini dilakukan supaya masyarakat diharapkan mampu untuk menyesuaikan diri dengan lebih cepat dan tidak terlalu merasa asing dengan demokrasi yang tercipta tadi.
Pendapat saya mengenai prinsip demokrasi indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa, artinya negara indonesia sendiri memberikan hak serta kebebasan kepada setiap warga negaranya untuk dapat memilih serta menentukan agama yang akan dianut serta adanya kebebasan dalam beribadah menurut kepercayaan masing-masing dan rasa saling menghormati antar umat beragama yang senantiasa harus dijaga.

3)Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Jawaban:
Pada kenyataannya praktik demokrasi Indonesia sendiri bisa dikatakan sesuai dan tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945, hal ini karena jika kita lihat memang benar sudah banyak sekali beberapa perwujudan nyata dari adanya praktik demokrasi yang sesusai dengan pancasila dan uud, namun halnya juga masing sangat banyak sekali tindak pelanggraan yang sangat menyimpang dari adanya upaya tegaknya demokrasi yang berlandaskan pancasila dan uud 1945. Sebenarnya hal ini terjadi bukan karena demokrasi itu sendiri yang salah akan tetapi masalahnya terdapat pada bagaimana cara masyarakat menangkap serta memahami praktik demokrasi yang sesuai dengan pancasila dan uud, dalam penerapannya pun sebagian dari masyarakat masih salah mengartikannya. Jika kita kaitkan, apabila dalam pemahaman dan pengimplemetasian terhadap demokrasi pancasila maka bisa kemungkinanan besar pelanggaran akan hak asasi manusia juga akan terus merambat.

4)Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Jawaban:
Menanggapi masalah anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tapi melaksanakan agenda politik untuk kepentingan mereka pribadi adalah suatu tindakan manipulasi yang artinya mereka anggota parlemen tadi secara tidak langsung sudah berlaku tidak adil terhadap rakyat. Hal ini merupakan salah satu bentuk nyata adanya penggunaan kekuasaan secara sewenang-wenang yang masih terus terjadi yang juga sudah jauh melanggar demokrasi yang diterapkan di negara Indonesia. Pada sila kelima dalam pancasila yang berbunyi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sudah tertera jelas bahwa rakyat Indonesia seharusnya mendapatkan suatu keadilan yang mana mestinya, tapi justru eksistensi rakyat hanya digunakan sebagai tameng semata untuk kepentingan pribadi anggota parlemen yang menyimpang.

5)Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Jawaban:
Kesuasaan kharismatik yang berakar pada tradisi atau agama sering kali memilki daya tarik yang cukup kuat, apalagi bagi masyarakat yang sangat menghormati serta menjunjung tinggi nilai budaya dan agama tersebut. Namun pada kenyataannya bukanlah suatu tindakan terpuji jika kekusaan ini di manfaatkan untuk tujuan yang tidak jelas apalagi sampai harus mengorbankan masyarakat yang sudah terkanjur manaruh kepercayaa. Secara langsung pemimpin seperti itu sudah melakukan dua pelanggaran sekaligus, pertama karena telah menggunakan dalih tentang tradisi dan agama untuk tujuan yang tidak jelas, dan yang kedua karena telah memanipulasi masyrakat yang terlibat secara emosional.
Kekuasaan yang berlandaskan demokratis seharusnya bersifat akuntable dan berbasis hukum bukan semata-mata kharsima apalagi menggunakan label tradisi dan agama, itu sudah sangat menyimpang jauh.
Dalam konteks hak asasi manusia, rakyat memilki hak untuk menentukan pilihan mereka sendiri, termasuk kebebasan dari tekanan atau adanya manipulasi. Ketika loyalitas dan emosi rakyat digunakan secara tidak bertanggung jawab, hal ini dapat dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap hal individu.

NAMA : Revalina Maharani
NPM : 2416041068
KELAS : Reguler B
PRODI : Ilmu Administrasi Negara

1. Tanggapan terhadap artikel "Awal Gelap untuk HAM Indonesia" dalam rangka Penegakan Hak Asasi Manusia:
Artikel ini mengkritik pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Indonesia pada masa lalu, yang mencakup peristiwa-peristiwa gelap seperti penindasan terhadap kelompok minoritas, kekerasan dalam bentuk pelanggaran hak sipil dan politik, serta ketidakmampuan negara untuk memberikan perlindungan yang cukup bagi warganya. Analisis saya, artikel ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah mengalami banyak perubahan dan kemajuan dalam penegakan HAM, banyak tantangan yang masih ada, seperti impunitas terhadap pelaku pelanggaran HAM dan lambannya sistem peradilan dalam menangani kasus-kasus tersebut. Hal positif yang bisa diambil dari artikel ini adalah kesadaran akan pentingnya komitmen pemerintah dan masyarakat untuk menegakkan dan melindungi HAM, serta dorongan untuk reformasi hukum dan lembaga negara agar lebih efektif dalam memastikan keadilan bagi semua warga negara.

2. Analisis mengenai Demokrasi Indonesia diambil dari Nilai-Nilai Adat Istiadat/Budaya Asli Masyarakat Indonesia:
Demokrasi Indonesia dapat dipandang sebagai sistem yang berpadu dengan nilai-nilai adat istiadat dan budaya lokal. Sebagai contoh, prinsip musyawarah untuk mufakat yang sering digunakan dalam pengambilan keputusan di tingkat masyarakat adat Indonesia sangat berhubungan dengan prinsip demokrasi yang mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan. Demokrasi Indonesia, meskipun terinspirasi oleh nilai-nilai Barat, tetap mengakomodasi kearifan lokal dalam sistemnya. Mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa, hal ini menggarisbawahi bahwa negara Indonesia menghormati dan menjamin kebebasan beragama, sekaligus menekankan bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara harus berlandaskan pada nilai-nilai moral yang bersumber dari ajaran agama dan kepercayaan masyarakat Indonesia.

3. Praktik Demokrasi Indonesia saat Ini dan Kesesuaian dengan Pancasila dan UUD NKRI 1945:
Praktik demokrasi di Indonesia saat ini memang telah mengalami kemajuan, seperti kebebasan berekspresi dan partisipasi politik yang semakin terbuka. Namun, dalam beberapa aspek, praktik tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945, terutama dalam hal transparansi, keadilan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Masih ada praktik-praktik yang mencederai prinsip-prinsip dasar Pancasila, seperti korupsi, pelanggaran hak asasi manusia, dan kesenjangan sosial yang lebar. Dalam hal ini, demokrasi Indonesia perlu lebih ditegakkan dengan mengedepankan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila dan memperkuat pelaksanaan UUD 1945 untuk menjamin kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat.

4. Sikap terhadap Anggota Parlemen yang Mengatasnamakan Suara Rakyat tetapi Mengutamakan Agenda Politik Pribadi:
Sikap saya terhadap anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri adalah kritis. Sebagai wakil rakyat, mereka seharusnya mengutamakan kepentingan rakyat yang telah memilih mereka, bukan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Praktik semacam ini dapat merusak integritas lembaga legislatif dan mengurangi kepercayaan publik terhadap demokrasi. Oleh karena itu, penting bagi sistem politik di Indonesia untuk memperkuat mekanisme pengawasan dan akuntabilitas agar anggota parlemen benar-benar menjalankan tugas mereka sesuai dengan aspirasi rakyat dan bukan untuk kepentingan pribadi.

5. Pendapat tentang Kekuasaan Kharismatik yang Berakar dari Tradisi atau Agama dan Dampaknya pada Hak Asasi Manusia:
Kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama memiliki potensi untuk menggerakkan massa dengan loyalitas dan emosi yang sangat kuat. Namun, ketika kekuasaan ini digunakan untuk tujuan yang tidak jelas atau merugikan masyarakat, hal tersebut dapat menjadi ancaman terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Manipulasi loyalitas dan emosi rakyat dengan mengatasnamakan agama atau tradisi bisa berujung pada pengabaian hak-hak dasar individu dan kelompok. Dalam konteks demokrasi dewasa, penting untuk menjaga agar kekuasaan tidak disalahgunakan dan bahwa kebebasan, kesetaraan, dan martabat manusia tetap dihormati. Hubungannya dengan hak asasi manusia adalah bahwa negara dan masyarakat harus memastikan bahwa tidak ada individu atau kelompok yang dikorbankan demi tujuan politik atau agama tertentu yang dapat merusak prinsip-prinsip dasar HAM dalam demokrasi.

NAMA: Muhamad Andrian Muliana
NPM: 2416041004
KELAS: Regular A
PRODI: Ilmu Administrasi Negara


1. Artikel di atas menggambarkan kondisi hak asasi manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019 yang masih sangat memprihatinkan. Beberapa isu utama yang diangkat mencakup:
1. Pelanggaraan HAM Berat
2. Pembatasan Kebebasan
3. Diskriminasi Gender
Namun, ada harapan dari langkah-langkah reformasi yang diambil pemerintah, seperti ratifikasi perjanjian HAM internasional dan kembalinya gerakan mahasiswa sebagai kontrol sosial.
Hal Positif: Meskipun banyak tantangan, keberadaan gerakan sosial dan upaya reformasi menunjukkan bahwa ada kesadaran dan keinginan untuk memperbaiki situasi HAM di Indonesia.

2. Demokrasi di Indonesia harus memperhatikan nilai-nilai lokal dan kearifan budaya. Prinsip demokrasi yang berke-Tuhanan yang Maha Esa mencerminkan pengakuan terhadap pluralitas dan kebutuhan untuk menghormati keberagaman.
•Nilai-nilai Budaya: Budaya lokal yang menghargai musyawarah dan mufakat dapat diintegrasikan dalam praktik demokrasi.
•Kewajiban Negara: Negara harus memastikan bahwa kemerdekaan dan kebebasan setiap individu dihormati, termasuk hak untuk hidup dalam keadaan sejahtera dan berpendidikan.

3. Praktik demokrasi di Indonesia saat ini masih menghadapi berbagai tantangan. Pancasila dan UUD 1945 menekankan pada keadilan sosial dan penghormatan terhadap HAM.
• Kesesuaian dengan Pancasila: Banyak kebijakan yang masih jauh dari prinsip-prinsip Pancasila, terutama dalam hal keadilan dan kesetaraan.
•Pelanggaran HAM Penerapan hukum yang tidak adil dan diskriminasi menunjukkan bahwa nilai-nilai dalam UUD 1945 belum sepenuhnya diimplementasikan.

4. Kondisi di mana anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat tetapi memprioritaskan agenda politik pribadi menjadi masalah serius.
•Krisis Kepercayaan: Hal ini mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap wakil mereka.
•Kewajiban Representatif: Anggota parlemen seharusnya bertanggung jawab terhadap kepentingan rakyat, bukan hanya kepentingan politik.

4. Kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama bisa berpotensi merugikan masyarakat jika digunakan untuk kepentingan pribadi atau politik.
•Loyalitas dan Emosi: Manipulasi terhadap loyalitas rakyat dapat menjadi ancaman bagi demokrasi yang sehat.
•Konsep HAM: Dalam konteks demokrasi, penting untuk memastikan bahwa semua tindakan pemerintah dan pemimpin sesuai dengan prinsip HAM, dan tidak mengorbankan masyarakat demi kepentingan tertentu.

Kesimpulan: Artikel di atas menunjukkan bahwa meskipun situasi HAM di Indonesia masih jauh dari ideal, ada juga titik-titik harapan yang bisa menjadi landasan untuk perbaikan di masa depan. Kesadaran masyarakat dan upaya kolektif dalam menegakkan HAM sangat penting untuk memastikan demokrasi yang sehat dan berkeadilan.

NAMA : Fara Nadina Putri
NPM : 2416042055
KELAS : REG B

1. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Artikel tersebut menggambarkan kondisi Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019, menyoroti berbagai pelanggaran dan kemunduran dalam penegakan HAM. Komnas HAM mencatat masih banyak pekerjaan rumah bagi pemerintah, khususnya dalam menangani pelanggaran berat dan konflik sumber daya alam. Namun, artikel ini juga menyebutkan kemajuan yang dilakukan Indonesia, seperti ratifikasi perjanjian internasional dan munculnya gerakan masyarakat sipil sebagai kontrol sosial.
Kondisi HAM di Indonesia menunjukkan ketegangan antara kemunduran dan harapan. Meski banyak masalah yang dihadapi, seperti penyerangan terhadap pembela HAM dan diskriminasi gender, ada langkah-langkah positif yang diambil. Perubahan yang terjadi di masyarakat, seperti kembalinya gerakan mahasiswa, mengindikasikan adanya kesadaran kolektif untuk memperjuangkan hak asasi.Hal positif yang saya dapat yaitu munculnya kesadaran dan partisipasi dalam isu-isu HAM menjadi harapan untuk masa depan. Gerakan sosial yang ada menunjukkan bahwa masyarakat tidak tinggal diam dan terus berupaya untuk menuntut keadilan.

2. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa?
Demokrasi Indonesia harus dipahami dalam konteks nilai-nilai budaya lokal yang menekankan musyawarah dan mufakat. Dalam banyak tradisi masyarakat Indonesia, pengambilan keputusan dilakukan secara kolektif, mencerminkan semangat kebersamaan.Prinsip ini mencerminkan bahwa demokrasi Indonesia tidak hanya berlandaskan pada suara mayoritas, tetapi juga menghormati nilai-nilai spiritual dan moral masyarakat. Hal ini menciptakan ruang bagi dialog antaragama dan toleransi, yang sangat penting untuk menjaga keutuhan bangsa.

3. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Praktik demokrasi saat ini menunjukkan tantangan dalam penerapan Pancasila dan UUD NRI 1945. Meskipun ada pemilihan umum yang demokratis, seringkali tindakan anggota parlemen tidak mencerminkan kepentingan rakyat. Kebebasan berpendapat dan hak asasi manusia juga sering terabaikan, terutama dalam konteks kritik terhadap pemerintah.

Kesimpulannya meskipun prinsip-prinsip Pancasila ada, implementasinya masih memerlukan perhatian dan penegakan yang lebih konsisten agar demokrasi dapat berjalan sejalan dengan nilai-nilai HAM.

4. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Sikap saya terhadap anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi menjalankan agenda pribadi adalah sangat kritis. Hal ini mencerminkan pengkhianatan terhadap kepercayaan publik dan dapat merusak demokrasi itu sendiri. Anggota parlemen seharusnya menjadi wakil yang mendengarkan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat, bukan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

5. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi dan agama dapat menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, ia bisa menginspirasi dan memotivasi rakyat, tetapi di sisi lain, dapat memanipulasi emosi dan loyalitas rakyat untuk kepentingan yang tidak jelas. Hal ini berpotensi menimbulkan pelanggaran HAM, terutama jika rakyat dipaksa untuk mengorbankan kepentingan pribadi demi tujuan yang tidak transparan.Hubungannya dengan konsep HAM pada era demokrasi dewasa yaitu, dalam era demokrasi dewasa, penting untuk memastikan bahwa kekuasaan tidak disalahgunakan. Konsep HAM harus menjadi landasan dalam setiap keputusan politik, memastikan bahwa hak individu dihormati dan dilindungi dari manipulasi kekuasaan.

NAMA: Kristin febrianti
NPM : 2456041013
KELAS : MANDIRI A
PRODI: ilmu Administrasi negara
Analisis 2

1. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Jawab
Menurut analisi Analisis saya terhadap Penegakan HAM
Artikel tersebut mengungkapkan bahwa penegakan HAM di Indonesia tahun 2019 masih menghadapi tantangan besar, seperti impunitas pelanggaran HAM berat masa lalu, diskriminasi berbasis gender, dan pelanggaran HAM di Papua. Meski begitu, ada langkah positif berupa ratifikasi perjanjian HAM internasional dan kebangkitan gerakan masyarakat sipil untuk menuntut keadilan.

Hal Positif:

Adanya ratifikasi hampir semua perjanjian HAM internasional menunjukkan komitmen pemerintah terhadap perlindungan HAM.

Gerakan masyarakat sipil, seperti gerakan mahasiswa dan komunitas lokal, menunjukkan bahwa masyarakat tidak pasif dalam memperjuangkan hak mereka.

2. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa?

Demokrasi Indonesia, yang berlandaskan pada nilai-nilai luhur adat dan budaya asli, sering kali berhadapan dengan tantangan dalam penerapannya di dunia modern. Nilai gotong royong dan musyawarah untuk mufakat dalam budaya Indonesia sering dipandang sebagai dasar demokrasi Indonesia. Namun, pada praktiknya, sistem politik lebih sering didominasi oleh elit politik dan tidak selalu mencerminkan kepentingan rakyat secara langsung
Prinsip demokrasi yang berke-Tuhanan yang Maha Esa menunjukkan bahwa Indonesia menekankan keseimbangan antara kebebasan individu dan kewajiban moral kepada Tuhan.
3. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Jawab : Praktik demokrasi Indonesia saat ini, meskipun telah mengadopsi prinsip-prinsip Pancasila dan UUD 1945, masih menghadapi tantangan besar dalam menerapkan nilai-nilai tersebut secara adil. Beberapa kebijakan pemerintah terkadang lebih mengutamakan stabilitas politik dan ekonomi daripada hak asasi manusia,Demokrasi yang seharusnya menjunjung tinggi kebebasan individu, hak atas kehidupan yang layak, serta penghormatan terhadap perbedaan budaya dan agama, terkadang terganggu oleh praktik-praktik otoritarianisme atau penyalahgunaan kekuasaan

4. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Jawab :
Anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat namun melaksanakan agenda politik pribadi bertentangan dengan prinsip demokrasi yang seharusnya mengutamakan kepentingan rakyat. Sikap seperti ini merusak kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi dan dapat mengarah pada ketidakstabilan politik. Sebagai anggota parlemen, seharusnya mereka berfungsi sebagai wakil rakyat yang berfokus pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat, bukan mengejar ambisi pribadi atau kelompok.

5.Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Jawab :Kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi dan agama dapat menciptakan ketergantungan emosional rakyat terhadap pemimpin tertentu, yang dapat dimanipulasi untuk tujuan politik yang tidak jelas. Dalam beberapa kasus, loyalitas ini dapat digunakan untuk menekan kelompok yang berbeda pandangan atau bahkan mengorbankan hak-hak individu demi kepentingan kekuasaan.
Ini bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia, yang menuntut kebebasan untuk berpikir, berbicara, dan memilih tanpa takut akan represi. Pada era demokrasi dewasa ini, pemimpin yang memanfaatkan kekuasaan kharismatik seharusnya harus bertanggung jawab atas kebijakan yang mereka buat dan tidak boleh membiarkan kekuasaan tersebut merugikan hak-hak individu atau kelompok.

Nama : Klara Aurelia Maharani
NPM : 2416041010
Kelas : Reg A
Prodi : Ilmu Administrasi Negara

Analisis Kasus 2
1. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan hal positif apa yg anda dapat?
Secara garis besar artikel ini membahas tentang kendala dalam tantangan penegakkan HAM di Indonesia. di dalamnya terbukti bahwa di tahun 2019 banyak agenda HAM yang mengalami keburukan, seperti 1) tidak ada proses keadilan dan akuntabilitas atas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan, 2) menguatnya pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama yang sewenang-wenang, 3) diskriminasi berbasis gender yang mengakar serta pelanggaran hak-hak perempuan yang diikuti oleh pernyataan pejabat. Keberadaan Undang - Undang yang biasanya bisa "menjamin HAM" namun sering kali masih terabaikan atau tidak terlaksana secara kondusif. Hal ini juga memperlihatkan pentingnya kesadaran akan pentingnya HAM bagi seluruh masyarakat. Amnelsty International mengakui bahwa Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi kunci guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik.
hal positif yang bisa saya dapat dari materi ini yaitu, pertama artikel ini mendorong kita untuk lebih peduli lagi terhadap penegakkan HAM dan bisa memenuhkan hak-hak dasar manusia adalah tanggung jawab bersama baik dari pemerintah, penegak hukum ataupun masyarakat warga Indonesia. Adanya komitmen dari sebagian elemen warga untuk memperjuangkan HAM seperti hal kecilnya yaitu, "gerakan mahasiswa fan masyarakat yg menolak adanya ketidakadilan."

2. analisis demokrasi Indonesia dan nilai nilai adat istiadat asli dan Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa?
dalam masyarakat adat, musyawarah untuk mufakat adalah nilai penting yang bisa mengutamakan keputusan yg diambil bersama demi kepentingan bersama juga. nilai nilai ini mulai terlihat dalam sistem demokrasi Indonesia yg menekankan pada mufakat dalam bentuk nyatanya yang masi mengalami banyak tantangan. Prinsip demokrasi Indonesia yg berke-tuhanan ini juga mencerminkan bahwa demokrasi Indonesia harus tetap dijalankan sesuai dengan dasar moral dan spritual. Demokrasi berke-tuhanan juga mengharuskan bahwa setiap keputusan yang tidak hanya memperhatikan aspek politik dan hukum, tetapi juga memperhatikan nilai nilai keagamaan dan moral.

3. bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945? Praktik demokrasi Indonesia dalam akhir tahun ini cukup banyak menghadapi tantangan. Meski Indonesia sudah tuntas menjalankan sistem demokrasi yang bebas dan terbuka, pastinya masih ada banyak permasalahan seperti praktik korupsi, ketidakadilan dalam kekuasaan serta masih banyak yg melanggar HAM. jika dilihat dari sisi positif nya Indonesia memastikan bahwa nilai pancasila dan UUD 1945 tetap menjadi landasan dlm pengambil keputusan politik. Pada dasarnya Indonesia juga masi berpegang erat pada prinsip pancasila dan UUD 1945, Namun yang namanya tantangan pasti masih ada yang biasanya sering disebabkan oleh ketidakberpihakan pada nilai tsb dalam praktik politik

4. mengapa dapat terjadi suatu kondisi di mana melalui parlemen kelompok elit dapat mengatasnamakan suara rakyat untuk melaksanakan agenda politik mereka sendiri yang sering kali berbeda dengan kepentingan sesungguhnya dari masyarakat?
Partai politik harus bisa menyerap aspirasi dan kemudian mendesign programnya sebagai respon atas kehendak rakyat tersebut. Misalnya rakyat ingin dapatkan lapangan kerja yg diartikan menurunkan tingkat pengangguran, nanti partai harus membuat plan bagaimana cara membuka lapangan kerja baru. Yang terjadi adalah, program partai didasarkan atas keputusan elit partai, sering tak relevan dan tak menjawab aspirasi dari warga. Dipahami ada jutaan aspirasi dan mustahil semua dipenuhi, meski demikian seharusnya partai dapatkan 10 aspirasi utama yg jadi kehendak rakyat. Saya percaya bahwa anggota parlemen harus bekerja dengan integritas dan harus selalu mengutamakan kepentingan rakyat, bukan kepentingan pribadi atau golongan tertentu saja. Mereka harus bertanggung jawab terhadap suara yg mereka wakili.

5. Kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama. Hal ini dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan kekuasaan dan kerugian bagi rakyat, terutama jika loyalitas rakyat dipergunakan untuk tujuan yang tidak jelas. Hubungan dengan Konsep HAM: Penyalahgunaan kekuasaan ini bertentangan dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia, yang mengutamakan kebebasan, keadilan, dan martabat setiap individu. Dalam konteks demokrasi dewasa ini, hak setiap individu untuk berpikir, berbicara, dan bertindak menurut keyakinannya harus dihormati. Oleh karena itu, pihak yang memanfaatkan kekuasaan kharismatik harus lebih berhati-hati

NAMA: Helma Amelia Putri Utomo
NPM: 2416041031
KELAS: Regular A
PRODI: Ilmu Administrasi Negara


A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?

Artikel tersebut berisi kondisi Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019, yang dalam penegakan HAM, termasuk pelanggaran berat, kebebasan berekspresi, dan diskriminasi gender. Komnas HAM dan LBH Jakarta mencatat bahwa meskipun ada penjelasan, terdapat harapan dari gerakan masyarakat sipil dan langkah reformasi yang diambil pemerintah. Pentingnya penegakan HAM di Indonesia terletak pada perlunya tanggungjawab atas pelanggaran masa lalu dan perlindungan terhadap hak-hak sipil. Keterlibatan masyarakat sipil dalam mengawasi pemerintah menjadi kunci untuk mendorong perubahan positif. tetapi tantangan seperti diskriminasi dan kebebasan tetap menghalangi kemajuan.
Hal positif yang saya ambil pada artikel tersebut adalah adanya pengakuan terhadap peran sipil masyarakat dalam mendorong penegakan HAM. Gerakan mahasiswa dan komunitas lokal menunjukkan potensi untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah dan memperjuangkan hak-hak mereka.


B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?

Demokrasi Indonesia dapat dijelaskan melalui nilai-nilai adat istiadat yang diterapkan dalam masyarakat. Tradisi musyawarah dan mufakat,menunjukkan nilai-nilai demokrasi yang mengedepankan keterlibatan masyarakat dan kondisi yang ada.
Prinsip demokrasi yang berke-Tuhanan yang Maha Esa menekankan Peranan nilai-nilai spiritual dalam kehidupan berbangsa.Artinya demokrasi tidak hanya tentang kekuasaan rakyat, tetapi juga harus mencerminkan nilai-nilai moral dan etika yang tinggi.karena itu demokrasi Indonesia yang berlandaskan pada nilai-nilai budaya lokal dapat menciptakan sistem yang lebih inklusif dan berkeadilan, dengan syarat tetap menghormati prinsip-prinsip HAM universal dan keadilan sosial.


C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?

Praktik demokrasi di Indonesia saat ini menghadapi tantangan yang penting meskipun telah berlandaskan pada Pancasila dan UUD NRI 1945. Prinsip demokrasi yang berke-Tuhanan yang Maha Esa mewajibkan pemerintah untuk menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan etika dalam pengambilan keputusan. Namun kenyataannya menunjukkan adanya praktik represif terhadap kritik dan kebebasan berekspresi. meskipun ada kemajuan dalam hal tertentu, seperti pemilu yang lebih demokratis, tantangan struktural dan budaya politik yang masih kental menghambat pencapaian demokrasi yang ideal sesuai dengan cita-cita Pancasila dan perlindungan hak asasi manusia.


D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?

Sikap saya mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat adalah sangat khawatir.Hal ini menunjukkan bahwa proses perwakilan di parlementidak lagi berfungsi dengan efektif, sehingga kebutuhan dan aspirasi masyarakat tidak sepenuhnya diprioritaskan.Ketika anggota parlemen lebih melayani agenda politik pribadi daripada kepentingan masyarakat, maka struktur kekuasaan menjadi kurang transparan dan tidak responsif terhadap kebutuhan publik. Ini dapat mengarah pada keputusan yang tidak rasional dan tidak bertanggung jawab.
kondisi ini harus diatasi dengan serius guna mempertahankan integritas demokrasi dan memastikan bahwa suara rakyat benar-benar digunakan untuk kepentingan nyata masyarakat.


E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?

Kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi dan agama sering kali memanfaatkan loyalitas dan emosi rakyat untuk mencapai tujuan yang tidak jelas. Hal ini berbahaya, karena pemimpin yang memiliki kharisma dapat menggerakkan massa tanpa mempertimbangkan dampak negatifnya, bahkan menjadikan pengikut sebagai tumbal untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
Hubungan dengan hak asasi manusia (HAM),proses semacam ini bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar HAM yang menekankan pada penghormatan terhadap martabat individu dan kebebasan berekspresi. Ketika pemimpin menggunakan pengaruhnya untuk menekan suara-suara kritis atau memanipulasi emosi masyarakat, mereka melanggar hak-hak dasar individu dan menciptakan ketidakadilan.
Di era demokrasi dewasa ini, penting untuk memastikan bahwa kekuasaan tidak disalahgunakan. Masyarakat perlu dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, dan pemimpin harus bertanggung jawab atas tindakan mereka.Karena untuk menjaga integritas demokrasi dan menghormati hak asasi manusia, perlu ada mekanisme kontrol sosial yang kuat serta pendidikan politik yang meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-hak mereka.

NAMA : Azizah Ramadhani
NPM : 2456041016
KELAS : Mandiri A
PRODI : Ilmu administrasi negara

Kasus ll
1. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Jawab :
Isi artikel dalam rangka penegakan HAM:
Artikel ini menggambarkan situasi Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019, yang dianggap sebagai tahun yang suram. Beberapa masalah utama yang disoroti termasuk: tidak ada proses hukum yang jelas terhadap pelanggaran HAM oleh aparat keamanan, pembatasan terhadap kebebasan berekspresi dan beragama, diskriminasi terhadap perempuan, serta pelanggaran HAM yang masih berlangsung, khususnya di Papua. Meskipun begitu, ada beberapa perkembangan positif seperti ratifikasi perjanjian internasional oleh Indonesia dan adanya gerakan sosial yang semakin kuat.

Analisis:
Meskipun situasi HAM di Indonesia menunjukkan banyak kemunduran, terdapat potensi untuk perbaikan. Komitmen terhadap reformasi hukum dan sektor keamanan publik, serta keterlibatan masyarakat sipil dalam mengawal kebijakan negara, memberi harapan bagi kemajuan HAM ke depan. Namun, penting untuk menanggulangi pelanggaran HAM masa lalu yang belum terpecahkan dan menjaga agar kebebasan sipil tetap dihormati.

Hal Positif yang Didapat:
Dari artikel ini, hal positif yang bisa diambil adalah adanya upaya reformasi dan ratifikasi perjanjian internasional yang menunjukkan niat Indonesia untuk memperbaiki situasi HAM. Selain itu, kebangkitan gerakan sosial, seperti yang terlihat pada gerakan mahasiswa, juga memberikan harapan bagi peningkatan penegakan HAM.

2. Berikan analisis mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa?

Jawab :
Analisis Demokrasi Berdasarkan Nilai Adat/Budaya Asli:
Demokrasi Indonesia dapat dilihat melalui kearifan lokal yang ada dalam budaya Indonesia, seperti prinsip musyawarah untuk mufakat yang mengutamakan keputusan bersama. Dalam banyak budaya Indonesia, pentingnya gotong-royong dan kebersamaan mencerminkan prinsip demokrasi yang seharusnya diterapkan. Nilai-nilai ini mengutamakan kesejahteraan kolektif dan menghindari dominasi satu pihak terhadap pihak lainnya.

Pendapat tentang Prinsip "Berke-Tuhanan yang Maha Esa":
Prinsip "Berke-Tuhanan yang Maha Esa" menjadi dasar penting dalam demokrasi Indonesia, karena mencakup kebebasan beragama dan toleransi antar umat beragama. Prinsip ini memungkinkan demokrasi Indonesia untuk berjalan dengan menghargai perbedaan agama, serta menjamin bahwa agama tidak menjadi alat untuk mendiskriminasi atau menindas hak-hak individu lainnya.

3. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?

Jawab:
Praktik Demokrasi Indonesia Saat Ini:
Meskipun Indonesia menjalankan sistem demokrasi setelah reformasi 1998, pelaksanaan demokrasi di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan. Pembatasan terhadap kebebasan sipil, termasuk kebebasan berpendapat dan kebebasan media, serta diskriminasi terhadap kelompok tertentu, masih menjadi masalah besar. Ini menunjukkan bahwa praktik demokrasi Indonesia belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

Analisis Kesesuaian dengan Pancasila dan UUD 1945:
Demokrasi Indonesia saat ini belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Meski negara menjamin hak asasi manusia, penerapan kebijakan sering kali terhambat oleh kepentingan politik dan ekonomi yang mengabaikan kesejahteraan rakyat dan hak-hak dasar. Dalam hal ini, pemerintah perlu lebih konsisten dalam menegakkan prinsip-prinsip Pancasila, terutama yang berkaitan dengan keadilan sosial dan penghormatan terhadap kebebasan individu.

4. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?

Jawab :
Sikap Terhadap Anggota Parlemen yang Mengutamakan Agenda Pribadi:
Sebagai warga negara, saya merasa sangat prihatin dengan anggota parlemen yang mengklaim mewakili suara rakyat tetapi lebih mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok. Mereka seharusnya bertanggung jawab atas kepentingan rakyat yang memilih mereka, bukan mengutamakan agenda politik yang sempit. Sikap semacam ini merusak prinsip dasar demokrasi yang harus berlandaskan pada kepentingan umum.

Pendapat saya:
Anggota parlemen yang melakukan hal tersebut harus dimintai pertanggungjawaban, karena mereka dipilih untuk mengabdi kepada rakyat. Kepercayaan yang diberikan rakyat harus dihargai, dan mereka harus memastikan bahwa kebijakan yang diambil dapat membawa manfaat bagi kesejahteraan umum, bukan untuk kepentingan politik tertentu.

5. Bagaimanakah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?

Jawab :
Pendapat tentang Kekuasaan Kharismatik dan Manipulasi Loyalitas Rakyat:
Kekuasaan kharismatik yang berasal dari tradisi atau agama dapat sangat memengaruhi emosi dan loyalitas rakyat. Namun, apabila digunakan untuk tujuan yang tidak jelas atau merugikan rakyat, hal ini bisa menjadi sangat berbahaya. Pemimpin yang menggunakan kekuasaan mereka untuk memanipulasi emosi rakyat demi kepentingan pribadi atau kelompok tanpa memperhatikan dampak negatif bagi masyarakat akan mengorbankan hak-hak individu.

Hubungannya dengan Konsep Hak Asasi Manusia:
Penyalahgunaan kekuasaan kharismatik bertentangan dengan prinsip dasar hak asasi manusia, yang menjunjung kebebasan individu dan hak untuk tidak dimanipulasi atau dieksploitasi. Dalam demokrasi yang matang, setiap individu berhak untuk bebas dari pengaruh yang merugikan dan diharuskan untuk dihormati hak-haknya, termasuk kebebasan untuk berpikir dan memilih tanpa tekanan atau manipulasi.

Pendapat saya:
Penggunaan kekuasaan kharismatik untuk tujuan manipulasi harus dihindari, karena dapat merusak prinsip-prinsip dasar demokrasi dan HAM. Pemimpin yang menggunakan kekuasaan mereka secara tidak adil akan merusak integritas demokrasi dan menindas hak-hak individu, sehingga perlu ada pengawasan yang ketat agar kekuasaan tidak disalahgunakan demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

NAMA : Lily Suryani AR
NPM : 2416041025
KELAS : Reg A
PRODI : Ilmu Administrasi Negara


A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Artikel tersebut membahas tentang penegakan HAM di Indonesia. Dalam artikel tersebut mencerminkn situasi yang dimana seringkali kebebasan individu terancam. Mau itu dari negara,dan kelompok tertentu.
Hal positif yang saya dapat dari artikel ini adalah adanya pemahaman mengenai tantangan yang di hadapi oleh indonesia dalam menegakan HAM serta pentingnya kesadaran dari masyarakat dalam memperbaiki penegakan HAM yang ada

B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
Demokrasi Indonesia sangat di kenal dengan prinsip Musyawarah untuk mufakat. Prinsip ini mengedepankan keharmonisan dalam pengambilan keputusan bersama.
Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa dapat memberikan landasan moral yang kuat dalam setiap keputusan politik dan sosial karena mencerminkan penghormatan terhadap nilai-nilai spiritualitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang dimana tidak hanya mengutamakan kebebasan individu tapi jg saling menghargai kebeneran di setiap keyakinan agama

C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Menurut saya masih ada beberapa yang hal yang belum sesuaidengan prinsip-prinsip di dalam pancasila dan UUD 1945. Masih banyak ditemukan korupsi dan ketidaksetaraan terhadap keadilan. Tetapi indonesia masi mengusahakan antara demokrasi dan HAM dalam hukum dan kebijakan

D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Dari sini saja sudah sangat membuat masyarakat kurang percaya terhadap lembaga legislatif dan dapat merusak demokrasi karena ini merupakan masalah serius. Sikap saya sebagai warga negara, saya berpandangan bahwa anggota legislatif harus bertanggung jawab atas amanah yang diberikan rakyat

E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Hal ini sangat berbahaya bagi demokrasi dan HAM, karena dapat mengarah pada pengorbanan individu demi kepentingan para” petinggi atau sekelompok oknum tertentu.
Konsep hak asasi manusia dalam era demokrasi dewasa ini menuntut agar setiap individu diakui martabat dan hak-haknya tanpa dipengaruhi oleh kekuasaan yang manipulatif. Memastikan bahwa kekuasaan digunakan untuk kesejahteraan bersama, bukan untuk memenuhi kepentingan pribadi atau sekelompok oknum yang tidak jelas.

NAMA:Ayu Nanda Usnita
NPM: 2416041003
KELAS: Reguler A
PRODI: Ilmu Administrasi Negara

Jawaban analisi kasus 2:
1) Artikel ini menggambarkan situasi HAM di Indonesia sebagai sangat memprihatatikan
~Pembatasan Kebebasan: Pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama menunjukkan kemunduran dalam demokrasi dan hak-hak sipil.
~Diskriminasi Gender: Diskriminasi berbasis gender yang mengakar menunjukkan perlunya reformasi mendalam dalam kebijakan dan sikap pejabat publik.
*Hal positip yang bisa diambil adalah:
Indonesia telah melakukan beberapa langkah reformasi penting untuk memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, seperti ratifikasi hampir semua perjanjian HAM internasional. Adanya Kembalinya gerakan mahasiswa sebagai kontrol sosial atas jalannya kekuasaan negara menunjukkan adanya harapan untuk perubahan positif.

2) Adanya Moral dan Etika dalam Demokrasi. Demokrasi yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa tidak hanya mengandung unsur-unsur formal seperti pemilihan umum dan pemisahan kekuasaan, tetapi juga unsur-unsur substansial seperti sikap moral, etika, dan norma-norma sosial. selain itu, teedapat toleransi beragama: Dengan menekankan ketuhanan, prinsip ini juga mendorong toleransi dan kerukunan antar umat beragama.

3) Pemerintah telah melakukan beberapa reformasi hukum untuk memperkuat perlindungan HAM dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam proses demokrasi, seperti melalui gerakan mahasiswa dan organisasi masyarakat sipil, menunjukkan adanya kesadaran dan upaya untuk memperbaiki praktik demokrasi di Indonesia.

4) Tindakan seperti ini menimbulkan kekecewaan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif. Ketika anggota parlemen tidak mewakili kepentingan rakyat yang sebenarnya, mereka mengkhianati mandat yang telah diberikan oleh pemilih. Kebijakan yang dihasilkan dari agenda politik pribadi atau kelompok tertentu sering kali tidak sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat luas. Hal ini dapat mengakibatkan kebijakan yang tidak efektif atau bahkan merugikan masyarakat.

5) Pendapat saya mengenai fenomena ini adalah bahwa kharismatik sering kali digunakan untuk memanipulasi dan mengeksploitasi emosi serta loyalitas rakyat. Ketika kekuasaan digunakan untuk tujuan yang tidak jelas atau pribadi, sering kali terjadi pelanggaran HAM. Penggunaan kekuasaan kharismatik untuk tujuan yang tidak jelas dapat mengikis kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi dan pemimpin mereka. Ini dapat mengakibatkan ketidakstabilan politik dan sosial yang lebih luas.

*Hubungan dengan Konsep HAM dalam Era Demokrasi
~Prinsip Demokrasi: Demokrasi modern menekankan partisipasi aktif dan kesetaraan semua warga negara dalam proses politik. Ketika kekuasaan kharismatik digunakan untuk tujuan yang tidak jelas, ini bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang mengutamakan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi rakyat.
~Perlindungan HAM: Demokrasi yang sehat harus menjamin perlindungan HAM bagi semua warga negara. Penggunaan kekuasaan kharismatik yang merugikan rakyat menunjukkan kegagalan dalam melindungi HAM dan menciptakan lingkungan yang adil dan setara.

NAMA: Diva Febriana Putri
NPM: 2416041042
KELAS: Reguler B
PRODI: FISIP (Ilmu Administrasi Negara)

1. Bagaimana isi artikel tersebut dalam rangka penegakkan HAM dan berikan analis dan hal positif apa yang didapatkan?
Tahun 2019 kinerja Indonesia terhadap penegakkan HAM masih buruk, masih banyak yang harus dilakukan pemerintah dalam pemerintah dalam menyelesaikan pelanggaran HAM dan pencegahan konflik SDA. HAM mengalami kemunduran, kemacetan, dan serangan kepada pembela HAM. Hal ini karena tidak ada proses keadilan dan akuntabilitas atas pelanggaran HAM yang dilakukan aparat keamanan, pembatasan kebebasan eskpresi dan agama, diskriminasi gender dimana perempuan direndahkan dan hak hak perempuan dilanggar, serta merendahkan HAM meningkat tajam di Papua yaitu rasis, dan penjatuhan hukum dan tindakan diluar pengendalian seperti ditembak mati. Oleh karena itu dibutuhkan langkah reformasi guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik.
Hal positif yang didapatkan yaitu meningkatkan kesadaran pentingnya penegakkan HAM, sikap saling menghargai sesama manusia, lebih meningkatkan penegakkan hukum yang adil dan transparan, dan menumbuhkan rasa kebersamaan dan komitmen sehingga penegakkan HAM akan berjalan baik.

2. Berikan analisis mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai nilai adat istiadat atau budaya asli masyarakat Indonesia? bagaimana pendapat mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berketuhanan yang maha esa?
Demokrasi di Indonesia memang diambil dari nilai nilai adat istiadat atau budaya asli masyarakat, contohnya seperti di daerah jawa untuk mengambil keputusan dibutuhkan kesepakatan yaitu dengan musyawarah yang melahirkan keputusan yang sama dan bukan untuk memecah belah prinsip ini sama dengan demokrasi karena untuk mengambil keputusan dalam konteks persatuan. selain itu Indonesia memiliki keberagaman suku, budaya, agama dengan prinsip keharmonisan maka akan penekankan kepada persatuan yang sesuai dengan demokrasi karena perbedaan bukan penghalang untuk bersatu.
Prinsip ketuhanan yang maha esa yaitu memberikan hak kepada individu untuk bebas memilih agama yang sesuai dengan kepercayaan masing masing, sikap saling menghargai perbedaan sangat dibutuhkan, selain itu untuk menjadi pemimpin atau masyarakat yang baik tentunya perlu untuk berpedoman agar merasa bahwa hidup itu selalu diawasi nilai dan normanya.

3. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Indonesia telah mengadopsi prinsip pancasila dan UUD NRI 1945 ke dalam demokrasi, seperti pemilu luberjurdil, menghargai pendapat dan kebijakan keadilan, HAM, dan dengan keberagaman akan menciptakan persatuan, namun masih ada tantangan seperti intoleransi, kesulitan dalam pemerataan pembangunan, diskriminasi, melanggar hak kemausiaan dan perpecahan.

4. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Perilaku mereka yang seperti itu perlu dibincangkan karena sama saja sudah berperilaku tidak adil, membohongi, dan kepercayaan masyarakat akan menurun ini akan menjadikan masyarakat tidak ingin partisipasi dalam demokrasi, karena kepercayaan itu sangat penting dalam interaksi anggota parlemen dengan masyarakat. Dan kita sebagai masyarakat harus memberikan suara bahwa kita untuk menyuarakan aspirasi dan kebutuhan, partisipasi aktif dalam proses politik untuk memastikan bahwa suara rakyat benar-benar didengar dan diperjuangkan. Dengan ini akan memberikan demokrasi yang baik dan benar.

5. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi dan agama sering kali memiliki dampak yang signifikan terhadap masyarakat. Pemimpin dengan kekuasaan ini dapat menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat, terkadang hingga mengorbankan individu demi tujuan yang tidak jelas. kegiatan ni akan mengarah kepada manipulasi massa, mengorbangkan individu lain untuk mencapai kekuasaan dengan cara yang tidak transparan.
Dalam HAM individu harus dilindungi dari tindakan seperti itu karena mereka memiliki kebebasan untuk berpendapat. Jika penguatan karismatik disalahgunakan akan menimbulkan penekanan, penindasan. demokrasi yang seharusnya menjadikan dirinya pada penghormatan martabat malah jadi terancam ketika dia mengutamakan kepentingan pribadi.
Dalam hal ini penting bagi negara untuk menguatkan HAM dan mendorong transparansi, dengan begitu masyarakat merasa dihargai , mendapat kebebasan berpendapat dan penyalahgunaan dapat ditekan serta masyarakat dapat berkembang di lingkungan yang adil dan bebas.

NAMA : ZAHRANI NURKHASANAH
NPM : 2416041065
KELAS : REGULER B
PRODI : ILMU ADMINISTRASI NEGARA


1. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?

Artikel ini membahas kondisi hak asasi manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019, yang masih menghadapi banyak masalah. Komnas HAM mencatat bahwa pelanggaran HAM berat, terutama yang terjadi di masa lalu, belum terselesaikan. Selain itu, kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama juga dibatasi, dan diskriminasi terhadap perempuan serta masalah di Papua masih menjadi tantangan. Namun, ada beberapa hal positif seperti adanya reformasi dan komitmen Indonesia untuk melindungi HAM, serta peran gerakan mahasiswa dan masyarakat dalam mengawasi pemerintah. Walaupun ada perkembangan positif, masalah HAM di Indonesia masih perlu diperbaiki dengan lebih serius.

Setelah membaca artikel ini, saya merasa bahwa meskipun situasi HAM di Indonesia masih buruk, ada beberapa harapan. Indonesia telah meratifikasi banyak perjanjian internasional tentang HAM, dan masih berusaha untuk meningkatkan perlindungan terhadap HAM. Selain itu, gerakan mahasiswa yang kritis dan kuat menuntut perubahan menunjukkan bahwa masyarakat masih peduli dengan isu HAM dan demokrasi, yang bisa mendorong perubahan ke arah yang lebih baik.


2. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?

Demokrasi di Indonesia sangat dipengaruhi oleh budaya dan adat istiadat masyarakat. Di Indonesia, ada nilai gotong royong dan musyawarah untuk mufakat yang sudah menjadi bagian dari tradisi. Nilai-nilai ini seharusnya bisa menjadi dasar demokrasi Indonesia, di mana semua orang bisa bersuara dan ikut serta dalam pengambilan keputusan. Namun, kenyataannya, terkadang kepentingan politik tertentu lebih menguasai dan suara rakyat tidak selalu didengar dengan baik.

Prinsip demokrasi Indonesia yang berdasarkan pada Tuhan Yang Maha Esa, seperti yang tertuang dalam Pancasila, mengharuskan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk menghormati nilai-nilai agama dan moralitas. Demokrasi Indonesia bukan hanya tentang kebebasan individu, tetapi juga tentang menciptakan harmoni sosial dengan tetap menjaga nilai-nilai agama. Namun, dalam praktiknya, kadang ada kebijakan yang tidak memperhatikan keberagaman dan kepentingan berbagai kelompok agama di Indonesia.


3. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?

Saat ini, praktik demokrasi Indonesia masih menghadapi banyak masalah. Banyak kebijakan yang tidak sepenuhnya mencerminkan kepentingan rakyat. Banyak pula kasus pelanggaran HAM yang masih terjadi, seperti pembatasan kebebasan berpendapat dan diskriminasi terhadap beberapa kelompok. Meskipun Indonesia memiliki Pancasila dan UUD 1945 yang menjamin hak-hak warga negara, dalam kenyataannya masih banyak kebijakan yang tidak adil dan tidak menghormati hak asasi manusia.


4. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?

Jika anggota parlemen lebih mementingkan agenda politik mereka sendiri dan bukan kepentingan rakyat, itu adalah masalah besar. Sebagai wakil rakyat, mereka seharusnya memperjuangkan kepentingan masyarakat dan menjaga kepercayaan publik. Ketika mereka lebih mementingkan diri sendiri atau partainya, maka rakyat bisa kehilangan kepercayaan terhadap sistem politik dan lembaga legislatif.


5. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjdi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?

Di Indonesia, kekuasaan kharismatik yang berasal dari tradisi atau agama seringkali digunakan untuk memengaruhi rakyat. Seringkali, kekuasaan ini disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, dan bisa menyebabkan kerugian bagi masyarakat. Dalam demokrasi yang sudah dewasa, prinsip hak asasi manusia harus dijaga dengan baik. Setiap orang memiliki hak untuk bebas, tidak diskriminasi, dan untuk mengemukakan pendapatnya. Menggunakan kekuasaan untuk menggerakkan emosi rakyat demi tujuan yang tidak jelas melanggar hak-hak dasar mereka.

Nama: Meilisa Mutiara Anggraini
NPM: 2416041054
Kelas: Reguler B
Prodi: Ilmu Administrasi Negara

1. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang Anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Menurut analisis saya, secara keseluruhan artikel tersebut memaparkan tantangan besar dalam penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019. Beberapa masalah mencakup pelanggaran HAM berat yang belum diselesaikan, diskriminasi berbasis gender, pelanggaran di Papua, serta pembatasan kebebasan sipil. Hal positif yang saya dapatkan adalah semangat perjuangan masyarakat dan harapan bahwa langkah-langkah kecil dapat menjadi landasan untuk perbaikan di masa yang akan datang.

2. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia!Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa?
Menurut analisis saya, demokrasi di Indonesia memiliki akar dalam nilai gotong royong dan musyawarah mufakat yang mencerminkan keberagaman masyarakat kita. Namun, praktik demokrasi saat ini terkadang melupakan prinsip tersebut, terutama karena adanya pengaruh politik modern yang cenderung individualis dan dapat atau selalu diperdebatkan. Jika nilai-nilai adat istiadat dipadukan dengan baik dalam demokrasi, Indonesia dapat menciptakan sistem yang lebih adil dan harmonis. Pendapat saya mengenai demokrasi yang berketuhanan yang maha esa yaitu pada dasarnya demokrasi di Indonesia tidaklah selalu berfokus pada kebebasan, tetapi juga harus memegang nilai moral dan etika beragama. Inilah yang menjadi pembeda dari demokrasi negara lain. Namun, menurut saya pelaksanaannya masih sering terhambat oleh politik agama yang justru dapat merusak nilai-nilai keadilan.

3. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Belum sesuai, karena meski dasar hukumnya Pancasila dan UUD NRI 1945 sudah jelas menjunjung tinggi HAM, namun pada kenyataannya masih saja terdengar kasus yang berhubungan dengan pelanggaran HAM. Contohnya adalah pembatasan kebebasan berpendapat dan penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu yang terabaikan. Padahal Demokrasi yang sejati harus mampu melindungi hak semua warga tanpa diskriminasi.

5. Bagaimanakah sikap Anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Saya memandang hal ini sebagai pengkhianatan terhadap kepercayaan rakyat. Anggota parlemen seharusnya mewakili dan merealisasikan suara rakyat, bukan malah menjadi alat kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Karena sangat disayangkan mereka yang sudah dipilih oleh rakyat malah mengkhianati rakyat dan terkadang melaksanakan sesuatu yang tidak sesuai dengan janji mereka saat berkampanye. Oleh karena itu, saya berharap masyarakat harus lebih kritis dalam berpikir dan berani melawan jika terjadi ketidakadilan terhadap rakyat.

6. Bagaimanakah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi maupun agama, tega menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas, dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Menurut pendapat saya, kekuasaan kharismatik yang disalahgunakan untuk memanipulasi rakyat itu sangat bertentangan dengan prinsip HAM dan demokrasi. Dalam era modern, setiap individu memiliki hak untuk berpikir dan membuat keputusan secara bebas tanpa tekanan dari figur atau otoritas tertentu. Demokrasi yang sehat harus memastikan bahwa kekuasaan tidak digunakan untuk menindas, melainkan untuk memberdayakan masyarakat.

NAMA : Susanti Amelia
NPM : 2416041030
KELAS : Reguler A
PRODI : Ilmu Administrasi Negara

Analisis Kasus 2
1. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikananalisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Jawaban :
Artikel ini membahas tantangan dan kemajuan dalam penegakan HAM di Indonesia. Meskipun terdapat banyak pelanggaran, seperti pembatasan kebebasan berekspresi dan diskriminasi, ada juga harapan melalui reformasi yang dilakukan oleh pemerintah dan gerakan masyarakat sipil. Keadaan masalah hak asasi manusia (HAM) di Indonesia selama 2019, menggambarkannya sebagai “tahun gelap” untuk hak asasi manusia. Ini menyoroti beberapa masalah kritis, termasuk: Kurangnya keadilan, Penindasan kebebasan, Pelanggaran yang sedangan. Terlepas dari tantangan ini, artikel ini juga menunjukkan beberapa perkembangan positif, seperti :
-Komitmen terhadap Reformasi: Pengakuan atas upaya Indonesia untuk meratifikasi perjanjian hak asasi manusia internasional merupakan tanda positif, menunjukkan kesediaan untuk terlibat dengan standar hak asasi manusia global.
-Keterlibatan Masyarakat Sipil: Kebangkitan gerakan mahasiswa dan aktivisme masyarakat, terutama di daerah-daerah seperti Bali, menunjukkan meningkatnya kesadaran publik dan permintaan akan akuntabilitas dan reformasi, yang dapat menjadi kekuatan yang kuat untuk perubahan.

2. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budayaasli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesiayang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
Jawaban :
Demokrasi di Indonesia sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya dan tradisi yang beragam di masyarakatnya. Prinsip "Bhinneka Tunggal Ika" mencerminkan semangat bangsa dalam merangkul identitas multikultural dan menumbuhkan rasa persatuan. Prinsip ini menekankan pentingnya menghormati keragaman suku, bahasa, dan adat istiadat sebagai faktor vital dalam menjalankan demokrasi di tengah masyarakat yang beragam.Tradisi yang ada dalam budaya komunitas sering memberikan perhatian pada kesepakatan bersama dalam proses pengambilan keputusan, dengan tujuan untuk memperkuat nilai-nilai demokrasi melalui dukungan terhadap ketertutupan dan partisipasi seluruh lapisan masyarakat secara merata. Pendekatan ini selaras dengan semangat demokrasi dengan mendorong berdialog dan mengatasi masalah secara bersama-sama. Prinsip "Ketuhanan Yang Maha Esa" adalah salah satu aspek penting dari ideologi negara Indonesia, yaitu Pancasila. Prinsip ini menyoroti betapa pentingnya spiritualitas dan nilai-nilai moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini menandakan bahwa di Indonesia, demokrasi bukan sekadar sistem politik, tetapi juga merupakan landasan moral yang mengarahkan tindakan warga dan pemimpin politik. Prinsip ini bisa dianggap sebagai kekuatan yang menghubungkan, mengatasi perbedaan etnis dan budaya, serta mendorong rasa identitas bersama di kalangan warga Indonesia. Namun, ini juga menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana kita perlakukan kelompok agama minoritas dan mengakui pentingnya menyeimbangkan nilai-nilai agama dengan kebebasan demokratis.

3. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila danUUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Jawaban :
Praktik demokrasi di Indonesia saat ini masih menghadapi banyak tantangan. Meskipun Pancasila dan UUD NRI 1945 menekankan pentingnya HAM, pelanggaran masih terjadi, terutama dalam hal kebebasan berekspresi dan perlakuan diskriminatif terhadap kelompok tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi prinsip-prinsip tersebut belum sepenuhnya terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Terlepas dari cita-cita yang diabadikan dalam Pancasila dan UUD NRI 1945 (UUD 1945), praktik demokrasi Indonesia saat ini menghadapi tantangan yang signifikan. Laporan menunjukkan bahwa kualitas hak asasi manusia di Indonesia telah memburuk, dengan isu-isu seperti pembatasan kebebasan berekspresi dan berkumpul, khususnya pada tahun 2019, menyoroti kesenjangan antara cita-cita demokrasi dan kenyataan. Komnas HAM (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia) telah mencatat bahwa pemerintah masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan terkait pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu dan penanganan konflik terkait sumber daya alam. Ini menunjukkan bahwa sementara kerangka kerja hak asasi manusia ada, implementasinya sering kurang.

4. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakansuara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengankepentingan nyata masyarakat?
Jawaban :
Kondisi di mana anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik pribadi menciptakan ketidakpercayaan di kalangan masyarakat. Ini menunjukkan perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam proses politik agar kepentingan rakyat benar-benar terwakili. Anggota parlemen harus lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat, bukan hanya kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

5. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yangberakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlumenjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsephak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Jawaban :
Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik, baik dari tradisi maupun agama, dapat memengaruhi loyalitas rakyat. Namun, ketika kekuasaan ini digunakan untuk tujuan politik yang tidak jelas, hal ini dapat mengarah pada pelanggaran hak asasi manusia. Dalam era demokrasi dewasa, penting untuk memastikan bahwa semua tindakan yang diambil oleh pemimpin harus menghormati dan melindungi hak-hak individu, serta tidak mengorbankan kepentingan masyarakat demi kepentingan politik.

Nama : Yeshicha Indah Cahyani
NPM : 2416041064
Kelas : Reguler B
Prodi : Ilmu Administrasi Negara

1. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Jawab:
Setelah saya baca secara keseluruhan, artikel tersebut membahas tentang penegakan HAM di Indonesia, tepatnya pada tahun 2019. Dimana pada tahun 2019 penegakan HAM di Indonesia berada di tahun yang kelam, mulai dari kemunduran akan mutu HAM, kemacetan agenda HAM, dan serangan terhadap para pembela HAM. Masalah ini ditunjukkan dengan berbagai cara seperti tidak adanya proses keadilan dan akuntabilitas atas pelanggaran HAM oleh aparat keamanan, terbatasnya kebebasan berekspresi dan beragama, mengakarnya diskriminasi berbasis gender, dan peningkatan tajam pelanggaran HAM yang berlangsung di Papua.
Namun, menurut saya sendiri yang paling masih banyak terjadi sampai sekarang adalah diskriminasi berbasis gender. Dimana masih banyak orang-orang yang menganggap rendah perempuan dan beranggapan bahwa perempuan tidak perlu sekolah tinggi. Padahal di era globalisasi ini, perempuan maupun laki-laki memiliki kesetaraan dan kedudukan yang sama, yang membedakan hanya kodratnya.

Hal positif yang saya dapatkan setelah membaca artikel tersebut adalah sebagai bagian dari masyarakat kita harus mengubah pola pikir kita (mindset) mengenai gender, meningkatkan kesadaran masyarakat yang membuat masyarakat paham akan kondisi dan isu-isu hak asasi manusia, serta memberikan edukasi kepada setiap individu tentang HAM dan memberikan pendidikan kepada setiap individu tentang pentingnya penegakan HAM.

2. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
Jawab:
Demokrasi Indonesia yang berasal dari budaya adat istiadat atau budaya asli Indonesia memang sudah seharusnya diterapkan. Mengapa? Karena demokrasi yang seperti ini akan sejalan dengan nilai-nilai dan kepercayaan yang dijunjung tinggi bangsa Indonesia. Sehingga demokrasi ini mudah diterima oleh masyarakat, dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, dan dapat menjaga keragaman. Di mana hasilnya demokrasi ini dapat lebih relevan dengan masyarakat, efektif, dan berkelanjutan.
Demokrasi berketuhanan yang maha esa menunjukkan bahwa bangsa Indonesia memberikan kebebasan kepada setiap individu untuk menganut agama sesuai dengan kepercayaan masing-masing dan tanpa adanya paksaan. Di mana hal ini juga mencerminkan penerapan sila pertama Pancasila, yakni kebebasan untuk beragama dan kita harus saling menghormati antar umat beragama.

3. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Jawab:
Menurut saya praktik demokrasi di Indonesia masih banyak yang tidak sesuai dengan Pancasila dan undang-undang Dasar 1945. Mengapa? Karena masih banyak terjadi penyalahgunaan kekuasaan, praktik politik yang tidak transparan dan tidak adanya keadilan sosial. Meskipun sudah banyak praktik demokrasi yang berupaya mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan undang-undang Dasar 1945.

Jika dilihat secara keseluruhan praktik-praktik demokrasi yang tidak sesuai dengan Pancasila dan undang-undang Dasar 1945 dapat berakibat pada pelanggaran HAM. Contohnya pada saat pemilu banyak oknum yang memberikan uang kepada masyarakat dan mendorong masyarakat untuk memilihnya. Padahal sebagai masyarakat kita mempunyai kebebasan untuk berpendapat dan kebebasan memilih wakil rakyat.

4. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Jawab:
Kondisi ini merupakan hal yang serius dalam praktik demokrasi. Karena sudah seharusnya wakil rakyat mementingkan kepentingan dan kebutuhan masyarakat bukan malah mengatasnamakan suara rakyat untuk kepentingan pribadi. Hal ini menunjukkan kurangnya mekanisme akuntabilitas dan transparansi pada para anggota parlemen dan adanya pelanggaran terhadap amanat yang diberikan rakyat, sehingga dapat merusak kepercayaan publik terhadap institusi publik.

5. Bagaimanakah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Jawab:
Kekuasaan karismatik yang berasal dari tradisi maupun agama dapat menggerakkan emosi rakyat, sehingga seringkali menimbulkan tantangan bagi demokrasi dan penegakan HAM. Apalagi hal ini digunakan untuk tujuan yang tidak jelas. Di sini masyarakat seringkali mengorbankan kepentingan dan keselamatan mereka untuk kepentingan pemimpin. Di mana hal-hal ini melanggar hak asasi manusia seperti hak untuk hidup dan hak kebebasan berpendapat.

Dalam konteks demokrasi modern sudah seharusnya kekuasaan dijalankan dengan penuh tanggung jawab, adanya transparansi, dan tidak adanya pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Peningkatan pendidikan politik, peningkatan pemahaman akan pentingnya HAM, dan partisipasi yang seimbang dari masyarakat dapat menciptakan demokrasi yang sehat, terjaga, dan tidak adanya pelanggaran HAM dalam praktik demokrasi.

NAMA : Sarah Margareta. S
NPM : 2416041061
KELAS : Reguler B
PRODI : Ilmu Administrasi Negara

a. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
jawab :
Artikel tersebut mengungkapkan tantangan serius yang dihadapi Indonesia dalam penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) pada tahun 2019, di mana banyak pelanggaran masih terjadi dan banyak aspek perlu diperbaiki oleh pemerintah. Analisis saya menunjukkan bahwa meskipun situasi tampak suram, terdapat harapan di tengah kegelapan, seperti langkah reformasi yang diambil dan kembalinya gerakan sosial yang berfungsi sebagai kontrol terhadap kekuasaan. Hal positif yang bisa diambil dari artikel ini adalah pengakuan terhadap adanya gerakan masyarakat sipil yang aktif dan kesadaran akan pentingnya perlindungan HAM. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada tantangan, masyarakat tetap berusaha untuk melawan ketidakadilan dan memperjuangkan hak-hak mereka.

b. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
jawab :
Demokrasi Indonesia dapat dipahami sebagai suatu sistem yang mengintegrasikan nilai-nilai adat istiadat dan budaya masyarakat lokal. Dalam konteks ini, demokrasi seharusnya bukan hanya tentang pemungutan suara atau pemilihan umum, tetapi juga mencerminkan prinsip musyawarah dan mufakat yang menjadi bagian dari budaya sebagian besar masyarakat Indonesia. Prinsip demokrasi yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa menekankan pentingnya moralitas dan etika dalam pengambilan keputusan, di mana setiap tindakan pemerintahan seharusnya mencerminkan nilai-nilai spiritual dan kemanusiaan. Hal ini penting agar demokrasi di Indonesia tidak hanya dijadikan alat kekuasaan, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

c. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
jawab :
Praktik demokrasi Indonesia saat ini masih menghadapi berbagai tantangan dalam memenuhi prinsip-prinsip Pancasila dan UUD NRI 1945, terutama dalam menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia. Meskipun terdapat kerangka hukum yang mendukung HAM, implementasi di lapangan sering kali tidak sesuai dengan harapan. Banyak kebijakan yang terlihat lebih mendukung kepentingan politik tertentu daripada kepentingan rakyat. Selain itu, pembatasan kebebasan berekspresi dan tindakan represif terhadap aktivis HAM menunjukkan bahwa masih ada pekerjaan rumah yang besar untuk memastikan bahwa demokrasi berjalan seiring dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

d. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
jawab :
Sikap saya terhadap anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi menjalankan agenda politik pribadi mereka adalah sangat kritis. Hal ini mencerminkan pengkhianatan terhadap kepercayaan publik dan merusak fondasi demokrasi itu sendiri. Anggota parlemen seharusnya menjadi wakil rakyat yang mendengarkan dan menyuarakan aspirasi masyarakat, bukan mengedepankan kepentingan pribadi atau golongan. Ketidakpuasan masyarakat terhadap wakil-wakil mereka dapat mengarah pada apatisme politik dan menurunnya partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi, yang pada akhirnya merugikan sistem pemerintahan.

e. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
jawab :
Pihak-pihak dengan kekuasaan kharismatik yang menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas sangat berbahaya bagi demokrasi dan hak asasi manusia. Mereka sering mengeksploitasi keyakinan agama dan tradisi untuk memobilisasi massa, yang dapat mengarah pada tindakan intoleran dan kekerasan. Dalam konteks hak asasi manusia, ini bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar yang menjunjung tinggi martabat dan kebebasan individu. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk tetap kritis dan tidak mudah terpengaruh oleh retorika emosional yang dapat memicu konflik, serta untuk memastikan bahwa semua tindakan yang diambil dalam nama rakyat tetap menghormati prinsip-prinsip kemanusiaan dan keadilan.

NAMA : Silvi Aninda
NPM : 2456041003
KELAS : Mandiri A
PRODI : Ilmu Administrasi Negara

Analisis kasus 2
1. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka hak penegakan hak asasi manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
jawaban:
Artikel tersebut membahas tentang gelapnya HAM di indonesia yang mengisyaratkan adanya tantangan besar atau kemunduran dalam melindungi dalam menegakkan HAM diindonesia. Artikel ini juga menyoroti tentang bagaimana kebijakan pemerintah atau undang-undang tertentu, seperti UU ITE atau regulasi terkait demonstrasi, digunakan untuk membatasi ruang gerak masyarakat sipil. mencakup contoh tentang pelanggaran HAM di daerah-daerah tertentu, seperti konflik agraria, pelanggaran di Papua, atau diskriminasi terhadap kelompok rentan seperti komunitas LGBTQ+, perempuan, dan anak. Hal positif yang dapat saat ambil dari artikel ini yaitu dapat membantu meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya HAM.. Dari artikel tersebut kita bisa termotivasi untuk mengambil peran aktif, seperti bergabung dengan kampanye HAM atau mendukung kelompok yang terpinggirkan.

2. Berikan analismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang ber-ketuhanan yang maha esa?
Jawaban:
Demokrasi di Indonesia menempatkan musyawarah sebagai kunci dalam mengambil keputusan, yang selaras dengan tradisi adat di berbagai daerah. Adanya kebersamaan seperti gotong royong. Demokrasi Indonesia juga diwarnai oleh nilai toleransi yang diwariskan dari tradisi masyarakat multikultural.

3. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini Apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia? 

Praktik demokrasi Indonesia sudah sangat berkembang jika prinsip Pancasila dan HAM benar-benar diinternalisasi dalam setiap aspek penyelenggaraan negara. Praktik demokrasi di Indonesia juga masih menghadapi berbagai tantangan
Dalam penerapannya agar benar-benar sesuai dengan nilai pancasila dan UUD NRI 1945.

4.Bagaimanakah sikap Anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agen politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Jawaban:
Sebagai anggota parlemen seharusnya menjadi wakil yang mewakilkan Kepentingan rakyat secara nyata. Ketika mereka mengabaikan kepentingan rakyat demi kepentingan politik itu sama saja menuniukkan pelanggaran terhadap nilai-nilai pancasila. Sikap seperti itu juga bisa merusak kepercayaan publik terhadap demokrasi dan menciptakan ketimpangan dalam mengambil keputusan politik.


5. Bagaimana pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Jawaban:
Pihak-pihak yang memegang kekuasaan karismatik dari tradisi ataupun agama telah memegang peran penting dalam membentuk opini publik dan memobilisasi masyarakat. Namun, ketika kekuasaan tersebut disalahgunakan untuk tujuan yang tidak jelas, hal ini bisa menjadi problematis, terutama dalam konteks demokrasi modern dan Hak Asasi Manusia.

NAMA: ELODYA NUR CAHYANI PALOGAN
NPM: 2416041008
KELAS: REGULAR A
PRODI: ILMU ADMINISTRASI NEGARA

1. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
- artikel ini menginformasikan bahwa penerapan HAM di Indonesia belum berjalan baik, diperkuat dengan pendapat dari beberapa tokoh yang ahli di bidang hukum pada artikel diatas, hal positif yang bisa diambil bahwasanya kita mendapat informasi yang jelas sehingga kita sebagai generasi muda dapat berpartisipasi untuk melakukan perubahan untuk menerapkan HAM dengan lebih baik kedepan nya, karena jika bukan dengan usaha-usaha kecil dari kita maka kapan lagi penerapan HAM bisa terlaksana dengan baik.

2. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
- Toleransi perbedaan agama yang ada di Indonesia.
- Hidup rukun dengan masyarakat yang beragama sama maupun agama berbeda.
- Tidak memaksakan keyakinan yang kita percaya pada orang yang berbeda kepercayaan.
- Tidak mengganggu tempat dan proses ibadah mereka.

3. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
- Saya pribadi memiliki pendapat jika Demokrasi yang berlandaskan pancasila dan UUD NRI 1945 serta HAM belum diterapkan dengan baik di Indonesia, seperti nilai-nilai Pancasila yang mengedepankan musyawarah untuk mufakat demi kepentingan bangsa dan negara sehingga muncul aksi demontrasi ketika pendapat masyarakat tak didengar oleh pejabat yg seharusnya menjadi wakil dari suara rakyat, dan masih banyak pula kasus korupsi yang dilakukan namun, tak diberi hukuman yang berat, bahkan hukuman nya lebih ringan dari pada orang yang mencuri seekor kambing tetangganya.

4. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
- Sangat kecewa, mereka yang dipercaya menjadi wakil rakyat seharusnya menjadi jembatan suara rakyat malah sibuk dengan kepentingan nya sendiri ketika sudah mendapatkan kursi di parlemen, seharusnya pemerintahan Indonesia tegas sehingga langsung mencopot jabatan orang yang melakukan penyelewengan kekuasaan, dan menggantinya dengan orang yang benar-benar kompeten dan mampu mengesampingkan kepentingan dirinya.

5. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
• Sangat geram pastinya, eksploitasi emosi rakyat dan menjadikan tumbal sosial merupakan tindakan yang melanggar prinsip demokrasi dan HAM.
Dan hubungan dengan demokrasi dewasa seharusnya ada keterbukaan dan akuntabilitas, kesetaraan hak, tidak memanipulasi narasi agama maupun budaya. Jika hal tersebut dilanggar maka kepercayaan masyarakat akan tergerus untuk kesekian kalinya dan berpotensi terjadi konflik kecil bahkan konflik tersebut dapat membesar.

NAMA : Nanda Dwi Fadhilla
NPM : 2416041038
KELAS : Regular B
PRODI : Ilmu Administrasi Negara

1. Bagaimana isi artikel tersebut? Hal positif apa yang didapatkan?
Isi artikel tersebut menjelaskan bahwa HAM (Hak Asasi Manusia) di Negara Indonesia yang semakin buruk, terlebih ditahun 2019. HAM di Indonesia dilepasliarkan dan mengalami pemberhentian sehingga pelanggaran oleh aparat semakin banyak dan tidak ditindak lanjuti serta bersembunyi dibalik kekuasaannya. Pemerintah juga dianggap kurang adil dalam pemulihan serta kurang gesit dalam pengungapan kebenaran. Pemerintah harus melakukan langkah-langkah reformasi seperti supremasi hukum dan peningkatan pelayanan publik. Berbagai pakar juga setuju dengan implementasi HAM di Indonesia yang tidak dijalankan baik oleh pemerintah sehinga menjadi seburuk-buruknya. Hal positif yang bisa diambil setelah membaca artikel tersebut adalah:
• Kesadaran masyarakat menjadi meningkat diatas kesadaran pemerintah
• Pembentukan lembaga penegakkan HAM
• Memberikan sosialisasi tentang kesadaran HAM serta menjadikan individu yang sadar akan pentingnya HAM
• Kerjasama internasional yang membahas tentang isu HAM

2. Berikan analisis mengenai demokrasi diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat! Serta berikan pendapat mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berketuhanan Yang Masa Esa!
• Demokrasi yang diambil dari nilai adat dan budaya menunjukan bahwa banyaknya perbedaan keberagaman yang ada di Indonesia dalam penerapan prinsip demokrasi dan nilai-nilai, tetap saja masyarakat memainkan peran dalam musyawarah dan diskusi dalam pengambilan keputusan. Serta mengedepankan kepentingan bersama dan melibatkan berbagai pihak. Hal tersebut sering disebut dengan demokrasi liberatif. Demokrasi yang diambil dari nilai adat dan budaya juga memberikan ruang kepada masyarakat dalam partisipasi aktif dalam kegiatan pemerintah dengan tetap menghormati adat. Hal ini juga membatasi individu untuk tidak mengganggu kepercayaan orang lain dengan tidak mengganggunya.
• Pendapat tentang prinsip demokrasi yang berlandaskan ketuhanan yang maha esa merupakan landasan fundamental yang mengintegrasikan nilai-nilai ketuhanan. Setiap kebijakan pemerintah harus sejalan dengan moral dan etika yang berlandaskan nilai ketuhanan. Demokrasi ini juga harus memiliki prinsip bahwa individu harus menghormati perbedaan keyakinan sehingga terciptanya keadaan yang rukun, damai sehingga mendukung pelaksanaan demokrasi. Prinsip selanjutnya, masyarakat memiliki tanggungjawab dalam memilih pemerintah yang kompeten, adil dan bijaksana.
3. Apakah praktik demokrasi Indonesia saat ini sudah sejalan dengan nilai-nilai pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi hak asasi manusia?
Praktik demokrasi Indonesia saat sebagian besar sudah sejalan dengan nilai-nilai pancasila, UUD NRI 1945 dan HAM, salah satunya musyawarah dalam mengambil keputusan, adil dalam bertindak dan masih banyak hal lain. Tetapi disisi pelaksanaan demokrasi belum sesuai dengan pancasila, masih banyak tantangan seperti adanya perbedaan dalam pelaksanaan keadilan sosial, dan penerapan HAM. Di sisi UUD NRI 1945 ada tantangan yang dihadapi seperti korupsi, kedaulatan rakyat dan praktik transaksional. Dan tantangan dalam hal Hak Asasi Manusia yaitu, pelanggaran hak-hak oleh kelompok, intoleransi agama dsb. Oleh karena itu perlu perbaikan secara terus menerus baik dari pemerintah maupun individu agar semakin sejalan dengan nilai-nilai pancasila, UUD NRI 1945 serta HAM.

4. Sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda poitik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Kondisi dimana anggota parlemen melakukan agenda politik sendiri dan berbeda kepentingan nyata masyarakat adalah tantangan serius bagi demokrasi. Dalam hal ini masyarakat menjadi peran penting dalam memilih wakil rakyat yang tidak hanya memberikan janji-janji palsu apalagi memberikan amplop putih berisi uang. Masyarakat wajib mengedepankan penyelesaian masalah untuk kedepannya. Pemerintah juga sebaiknya membuat sistem yang lebih transparan dan akuntanbel agar masyarakat bisa mengawasi kinerja wakil rakyat. Pemerintah juga sebaiknya mendengarkan suara rakyat dan bukan malah membungkamnya, dan pemerintah bisa memberikan layanan tentang aduan masalah yang terjadi disekitar mereka yang berkaitan dengan pelayanan pemerintah.

5. Bagaimana pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Pendapat yang saya miliki mengenai hal ini yaitu, kegiatan tersebut adalah hal yang sangat salah dan berlawanan dengan HAM. Individu yang dijadikan tumbal dengan tujuan tidak jelas dalam hal politik jelas meklanggar HAM karena individu tersebut tidak diberikan kebebasan berekspresi, jika tidak siap dengan konsekuensi yang mereka hadapi maka bisa menimbulkan masalah psikologis yang terganggu serta jelas individu tersebut akan mengalami diskriminasi. Oleh karena itu pemerintah maupun masyarakat berperan penting dalam memantau dan mengontrol perilaku dan kegiatan kekuasaan oleh wakil rakyat agar tidak merugikan hak dasar individualisasi serta masyarakat luas.

Nama : Najwa Intan Zahira
NPM : 2416041033
Kelas : Reguler A
Prodi : Ilmu Administrasi Negara

Analisis kasus 2
1. Isi dari artikel tersebut, HAM pada tahun 2019 benar-benar berada pada titik terendah karena mengalami kemunduran pada kualitas HAM. Kasus tersebut berisi tidak adanya proses keadilan atas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan, adanya pembatasan dalam kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama, diskrimasi gender, yang terakhir kegagalan pemerintah dalam menciptakan keadilan, pengungkapan kebenaran, dan pemulihan terhadap korban pelanggaran HAM.

Hal positif yang dapat diambil adalah Indonesia terus mengupayakan beberapa pembaruan untuk memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakan supremasi hukum, dan memperbarui sektor keamanan publik. Dalam hal ini pemerintah masih berusaha supaya masyarakat indonesia mendapatkan apa yang seharusnya dirasakan dalam kepemilikan Hak Asasi Manusia.

2. Demokrasi yang diambil dari istiadat/budaya di Indonesia sebenarnya hasil dari adaptasi dari perkembangan zaman dan pengaruh dari luar yang diwariskan dari setiap generasi. Dengan memahami akar dari sebuah demokrasi di Indonesia, diharapkan bisa lebih menghargai dan melestarikan nilai-nilai luhur. Contohnya seperti proses pengambilan keputusan dengan cara musyawarah, tolong-menolong jika ada yang berada dalam masalah, dan lain sebagainya.

Prinsip demokrasi berdasarkan Ketuhanan yang maha esa seharusnya bisa menjadi pedoman dalam penegakan hukum di Indonesia karena jika seseorang memiliki kepercayaan kepada Tuhan, maka bisa mendorong manusia untuk menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kebenaran dalam setiap tindakan. Selain itu, bisa dijadikan pelajaran mengenai pentingnya toleransi dan saling menghormati.

3. Praktik demokrasi di Indonesia saat ini menurut saya pribadi masih belum 100% sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 karena masih ada oknum-oknum penegak keadilan yang bertolak belakang dengan hukum yang ada. Oknum-oknum tersebut juga ada yang menghambat HAM di masyarakat biasa dan mangacuhkan suara-suara dari rakyat kecil seolah sengaja menulikan telinga mereka. Kebijakan yang dibuat banyak yang menguntungkan bagi aparatur negara dan sangat merugikan bagi rakyat biasa. Kebijakan-kebijakan yang dibuat sengaja untuk menyejahterakan orang-orang yang berkuasa dan sengaja menindas rakyat-rakyat kecil saja.

4. Tanggapan saya mengenai sikap anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat namun sebenarnya melaksanakan politik untuk kepentingan pribadi itu termasuk ke pelanggaran sumpah yang sudah diutarakan saat pertama kali dilantik. Oknum seperti itu sangat mengacaukan negara karena bertindak seolah-olah tidak ada aturan yang mengikatnya. Bukan hanya rakyat yang merugi, tetapi juga negara yang dijadikan sebagai kapal untuk menjalankan semua Kebijakan-kebijakan pribadinya tersebut untuk kepentingan sendiri.

5. Pihak-pihak yang mempunyai kekuasan kharismatik tega menggerakan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas, seolah-olah rakyat adalah boneka yang bisa dimainkan dengan mudahnya dan diarahkan dengan gampangnya. Mempermainkan segala hak-hak yang seharusnya diberikan secara adil dan keseluruhan, menjadikan sebagian besar masyarakat Indonesia masih tertinggal jauh dari negara-negara lainnya. Indonesia mempunyai tujuan untuk menyejahterakan rakyat namun pada kenyataan berbanding terbalik dengan itu semua, yang ada hanya menyejahterakan pihak-pihak 'tinggi' saja.

NAMA: Khalisa Azzahra
NPM: 2416041053
KELAS: Reg B
PRODI: Administrasi Negara

Analisis Kasus 2
Awan gelap untuk HAM di Indonesia.
1. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakkan HAM dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Dalam artikel tersebut dapat dilihat bahwa penegakkan HAM pada tahun 2018 mengalami kemunduran. Hal ini ditunjukkan lewat beberapa hal seperti tidak adanya proses keadilan dan akuntabilitas atas pelanggaran HAM, menguatnya pembatasan kebebasan berekspesi dan kebebasan beragama yang sewenang-wenang, dan lain-lain. Namun terlihat juga meski ada kemunduran dalam penegakan HAM, ada juga perbaikan melalui langkah-langkah reformasi dan keterlibatan masyarakat. Hal positif yang dapat saya ambil adalah artikel ini meningkatkan kesadaran tentang pentingnya isu HAM di Indonesia, hal ini mendorong masyarakat untuk lebih kritis terhadap kebijakan pemerintah. Dan meski mengalami situasi yang sulit, terdapat peluang untuk melakukan lerubahan melalui advokasi dan partisipasi masyarakat.
2. ⁠Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimana pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berkeTuhanan yang Maha Esa?
Analisis yang dapat saya ambil mengenai demokrasi Indonesia yang diambil dari nilai-nilai adat istiadat adalah masih banyaknya kelompok adat di Indonesia yang menggunakan musyawarah atau mufakat sebagai sarana pengambilan keputusan. Dan adanya penerapan hukum adat di berbagai daerah yang menunjukkan bahwa nilai demokrasi tidak terpisah dari hukum positif.
Lalu pendapat saya mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berkeTuhanan yang Maha Esa adalah akan terciptanya etika moral dalam berpolitik, keberagaman, dan keadilan sosial. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai budaya asli ke dalam praktik modern, Indonesia dapat membangun sistem pemerintahan yang lebih responsif bagi seluruh rakyatnya.
3. ⁠Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Praktik demokrasi di Indonesia saat ini sudah memiliki tingkat partisipasi masyarakat yang cukup tinggi, contohnya seperti dalam pemilihan umum. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia memiliki kesadaran politik yang baik. Banyaknya partai politik yang berkompetisi dalam pemilu menciptakan ruang bagi keberagaman suara dan representasi politik. Namun meski ada kemajuan, tantangan seperti korupsi, intoleransi dan polarisasi masih menghambat kemajuan demokrasi di Indonesia. Kesesuaian dengan pancasila sendiri, seringkali masih belum sejalan dengan fakta yang ada. UUD NRI 1945 yang menjamin hak-hak dasar warga negara juga terkadang pada kenyataannya pelanggaran terhadap hak-hak ini masih terjadi.
4. ⁠Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi dimana anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan masyarakat?
Hal ini merupakan tantangan yang serius bagi demokrasi. Perlu adanya upaya bersama dari masyarakat, pemerintah, dan institusi terkait untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi politik. Sehingga dapat memastikan bahwa suara rakyat benar-benar didengar dan diwakili dalam proses pengambilan keputusan politik.
5. ⁠Bagaimanakah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep HAM pada era demokrasi dewasa saat ini?
Menurut saya, dapat membawa dampak positif dan negatif bagi masyarakat. Namun ketika pemimpin menggunakan pengaruhnya untuk menggerakkan loyalitas rakyat demi tujuan yang tidak jelas, hal ini dapat berujung pada pelanggaran HAM dan krisis moral dalam masyarakat. Karena itu, penting bagi masyarakat untuk tetap kritis terhadap pemimpin mereka dan memastikan prinsip HAM selalu dijunjung tinggi dalam demokrasi.

NAMA: Akmafira Ramadamita
NPM: 2416041014
KELAS: REG A
PRODI: ILMU ADM. NEGARA

1) Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?

izin menjawab, artikel ter sebut membahas tentang buruknya penegakan HAM di Indonesia. 2019 merupakan tahun dimana banyak agenda HAM yg mengalami kemacetan, mengalami kemunduran, bahkan banyak serangan yg terjadi pada pembela HAM. hal ini dibuktikan dengan adanya ketidakadilan dan akuntabilitas atas pelanggaran HAM yg dilakukan oleh aparat keamanan, menguatnya kebebasan berekspresi dan beragama, banyaknya diskriminasi berbasis gender, pemerintah gagal dalam menegakkan keadilan, pelanggaran terus berlanjut dan meningkat tajam di papua.
namun, ada hal positif dari artikel tersebut yg saya baca, seperti:
A. Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi kunci guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik.
B. bukan hanya lembaga terkait, namun masyarakat di Indonesia pun ikut serta menegakkan HAM sesuai aturan

2) Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?

izin menjawab, menurut saya demokrasi terbentuk dari nilai-nilai adat dan kebudayaan. hal ini tentu sangat bagus karena sudah seharusnya demokrasi mengedepankan keadaan adat dan budaya di negara ini. dengan menekankan nilai budaya dan adat, pengambilan keputusan secara bersama sama (musyawarah mufakat) dan tolong menolong antar sesama warga akan mudah terjadi karena mengikat kepentingan bersama.
meski menekankan banyak nilai adat dan kebudayaan, prinsip ketuhanan yang maha esa menjadi landasan utama bagi demokrasi di Indonesia. mengingat bahwa negara kita tidak hanya memiliki 1 agama yg bisa dianut oleh warganya, melainkan banyak agama lain yg bisa dianut oleh warga lainnya seperti islam, kristen, katholik, budha, hindu, dan konghucu. dengan adanya keanekaragaman agama, tentunya akan meningkatkan sikap toleransi kita terhadap penganut agama lain.

3) Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?

izin menjawab, menurut saya tidak sepenuhnya demokrasi di Indonesia sudah sesuai dengan Pancasila dan UUD, karena jika kita lihat masih banyak konflik yg terjadi yang kurang mencerminkan sebagai negara demokrasi. contohnya seperti masih maraknya isu radikalisme, masih banyak terjadi diskriminasi, dll. namun disatu sisi, demokrasi Indonesia juga sudah berjalan sesuai pancasila dan UUD. contohnya adalah ketika pemilu berlangsung, kita menganut sistem LUBER JURDIL.

4) Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?

izin menjawab, hal ini dengan kata lain dinamakan sebagai bentuk pengkhianatan seorang anggota parlemen terhadap rakyat. karena sudah seharusnya hal itu dilaksanakan secara demokratis, dan mereka para anggota parlemen sudah menjadi kewajiban untuk mendahulukan rakyatnya. hal seperti ini tentunya akan menimbulkan kekecewaan yang besar dari kami para rakyat terhadap wakil rakyat, dan juga pasti memengaruhi kepercayaan kami sebagai rakyat terhadap wakil rakyat tersebut.

5) Bagaimana pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?

izin menjawab, jelas inj akan merugikan rakyat, apalagi mereka melakukannya untuk kepentingan pribadi mereka. pemimpin yg memiliki kharismatik berlebih memang cenderung akan melakukan penyalahgunaan kekuasaannya, karena mereka beranggapan dengan kekuasaan mereka bisa melakukan hal yg mereka mau. bahkan mereka seringkali mengabaikan hak-hak asasi manusia, dan mereka tidak segan-segan untuk melakukan tindak kekerasan kepada orang yg jauh dibawahnya. hal ini tentunya menimbulkan masalah serius karena melanggar prinsip² demokrasi.

NAMA: Giska D E Simanullang
NPM: 2416041021
KELAS: Reguler A
PRODI: Ilmu Administrasi Negara

1. Artikel tersebut menggambarkan kondisi hak asasi manusia (HAM) di Indonesia menjelang peringatan Hari HAM Sedunia pada 10 Desember. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mencatat bahwa kinerja pemerintah dalam penegakan HAM pada tahun 2019 masih buruk, dengan banyak pelanggaran yang belum ditangani, terutama terkait pelanggaran berat di masa lalu dan konflik sumber daya alam. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menyoroti kemunduran demokrasi dan ancaman rezim otoritarian yang mengancam kebebasan sipil.
Hal positif yang dapat diambil dari artikel ini adalah adanya pengakuan terhadap upaya reformasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam melindungi HAM, termasuk ratifikasi berbagai perjanjian internasional dan kembalinya gerakan mahasiswa sebagai kontrol sosial. Ini menunjukkan bahwa meskipun situasi saat ini suram, ada harapan untuk perbaikan di masa depan.

2. Demokrasi Indonesia, yang berakar dari nilai-nilai adat dan budaya asli, mencerminkan keragaman dan pluralisme masyarakat. Nilai-nilai seperti musyawarah untuk mufakat dan gotong royong menjadi landasan dalam pengambilan keputusan. Namun, praktik demokrasi sering kali terhambat oleh kepentingan politik yang tidak sejalan dengan aspirasi masyarakat.
Prinsip demokrasi Pancasila yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa mengharuskan adanya penghormatan terhadap hak asasi manusia dan keadilan sosial. Dalam konteks ini, penting bagi negara untuk memastikan bahwa semua warga negara diperlakukan secara adil tanpa diskriminasi.

3. Praktik Demokrasi Indonesia Saat Ini
Praktik demokrasi di Indonesia saat ini menghadapi tantangan besar dalam menegakkan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menghormati nilai-nilai HAM. Kasus-kasus pelanggaran HAM yang terus terjadi, seperti penanganan demonstrasi mahasiswa dan konflik agraria, menunjukkan adanya kesenjangan antara prinsip-prinsip konstitusi dan realitas di lapangan. Meskipun ada mekanisme hukum untuk melindungi HAM, implementasinya sering kali tidak efektif.

4. Kondisi di mana anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri sangat memprihatinkan. Ini menciptakan jarak antara wakil rakyat dan konstituen mereka, mengakibatkan hilangnya kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi. Penting bagi anggota parlemen untuk benar-benar mewakili kepentingan rakyat dan tidak terjebak dalam agenda politik pribadi.

5. Kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama sering kali dapat memanipulasi loyalitas rakyat untuk tujuan politik tertentu, yang dapat merugikan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Dalam era demokrasi saat ini, penting untuk menegaskan bahwa loyalitas harus didasarkan pada keadilan dan transparansi, bukan pada emosi atau manipulasi. Hubungan antara kekuasaan kharismatik dan HAM harus dilihat sebagai tantangan dalam menjaga integritas demokrasi dan perlindungan hak individu.
Secara keseluruhan, artikel tersebut memberikan gambaran jelas tentang tantangan yang dihadapi Indonesia dalam penegakan HAM serta harapan untuk perbaikan melalui partisipasi masyarakat sipil dan reformasi kebijakan.

Nama: Nia Amalia Rahdian
NPM: 2416041029
Kelas: Reg A
Prodi: Administrasi Negara

Analisis Kasus II
1. Arikel ini berisi tentang HAM yang mengalami kemacetan dan kemunduran, bahkan begitu banyak serangan terhadap para pembela HAM. Namun, terdapat kabar baik Amnesty International mengakui bahwa Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi kunci guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik. Prinsip HAM sangat jelas, yaitu tiada seorang pun yang boleh dilanggar kemerdekaan dan kebebasannya serta diperlakukan diskriminatif. Masyarakat sipil sebagai pilar penegakan HAM berperan penting. Salah satunya memastikan capaian indikator pemenuhan HAM terjadi, serta kritis terhadap kebijakan yang berdasarkan atas asumsi moralitas dan populisme semata tanpa data dan ilmu.

2. Demokrasi Indonesia dipertimbangkan dalam kaitannya dengan adat istiadat dan nilai budaya yang dipegang oleh masyarakat Indonesia.Demokrasi di Indonesia merupakan upaya untuk menggabungkan nilai-nilai modern dengan nilai-nilai tradisional yang telah berakar dalam budaya Indonesia. Indonesia memiliki kekayaan budaya dan adat istiadat yang sangat kaya, yang sering kali menekankan pentingnya musyawarah, gotong royong, dan keharmonisan sosial. Nilai-nilai itu tidak langsung mencerminkan prinsip demokrasi sistem pemerintahan Indonesia yang terdapat dalam Pancasila. Pendapat saya mengenai Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa adalah konsep yang sangat relevan serta memiliki kepentingan yang tinggi. Dengan menjunjung prinsip ini, demokrasi Indonesia bukan hanya berguna untuk mengatur pemerintahan, tetapi juga sebagai sarana untuk membentuk masyarakat yang adil, harmonis, dan berwibawa. Nilai-nilai spiritual yang terdapat dalam ajaran agama-agama di Indonesia memberikan landasan moral yang kokoh untuk pengambilan keputusan politik dan sosial yang lebih beradab.

3. Saat ini, praktik demokrasi di Indonesia berusaha mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 sambil menghormati hak asasi manusia. Meskipun begitu, terdapat beberapa halangan dan rintangan yang harus dihadapi, seperti adanya praktik oligarki, penyalahgunaan kekuasaan, serta penegakan hak asasi manusia yang belum sepenuhnya optimal. Itulah sebabnya, kendati telah terjadi perkembangan, Indonesia perlu terus meningkatkan mutu demokrasi sesuai dengan prinsip Pancasila dan UUD 1945, serta menegaskan penghormatan terhadap hak asasi manusia secara berkelanjutan.

4. Kondisi di mana anggota parlemen berbicara atas nama suara rakyat namun lebih memprioritaskan agenda politik pribadi merupakan isu yang serius dan memerlukan perhatian dalam kerangka demokrasi.Anggota parlemen sepatutnya bertindak selaku wakil rakyat, bermakna mereka perlu mendengar serta mewakili kehendak masyarakat yang mereka perwakili. Saat mengabaikan suara konstituen demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, hal tersebut bisa mengganggu kepercayaan masyarakat pada lembaga politik. Hal tersebut bisa menimbulkan akibat buruk seperti mengecewakan masyarakat, meningkatkan perpecahan, serta merangsang korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Peran masyarakat sangat krusial dalam memantau serta menegakkan akuntabilitas anggota parlemen melalui upaya advokasi dan pengawasan yang dilakukan. Sikap terhadap anggota parlemen yang menunjukkan prioritas agenda pribadi daripada kepentingan masyarakat dari para anggota parlemen perlu dikritisi secara bijaksana dan membangun. Masyarakat perlu terlibat secara aktif dalam proses demokrasi agar suara mereka dapat didengarkan dan diwakili dengan baik. Dengan bekerja sama antara masyarakat, organisasi sipil, dan melakukan reformasi sistem, kita bisa menciptakan lingkungan politik yang lebih responsif dan akuntabel.

5. Saya berpandangan bahwa pihak-pihak yang memegang kekuasaan kharismatik, baik berasal dari tradisi maupun agama, yang mampu menyulut loyalitas dan emosi masyarakat dengan mudah untuk tujuan yang samar adalah bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang berbahaya dalam kerangka demokrasi dan hak asasi manusia (HAM).Menggunakan kekuatan kharismatik yang bersumber dari tradisi atau agama guna memperoleh kesetiaan rakyat dalam upaya yang tidak terdefinisi dengan jelas merupakan perilaku yang amat berisiko di dalam ranah demokrasi dan hak asasi manusia. Dampaknya dapat merusak prinsip-prinsip dasar demokrasi yang mementingkan penghormatan terhadap hak individu, asas keadilan, serta kebebasan berpikir. Di era demokrasi yang matang, menjaga agar kekuasaan tidak disalahgunakan demi kepentingan pribadi atau kelompok merupakan hal yang krusial. Sebaliknya, kekuasaan harus digunakan untuk kepentingan seluruh rakyat dan didasarkan pada penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia.

NAMA : Azahra Annisa
NPM : 2416041067
KELAS : Reguler B
PRODI : Ilmu Adminitrasi Negara

1. Isi artikel dan analisis penenegakkan HAM serta hal positif
Artikel ini menggambarkan situasi HAM di Indonesia yang masih buruk pada tahun 2019, banyak pelanggaran yang belum ditangani, seperti masalah pembatasan kebebasan sipil, diskriminasi berbasis gender, konflik papua, serta penerapan hukum yang tidak manusiawi. Namun, ada harapan melalui reformasi dan gerakan masyarakat yang aktif. Positifnya, terdapat harapan melalui reformasi dan gerakan masyarakat yang memperjuangkan HAM, menunjukkan bahwa kesadaran akan hak asasi semakin meningkat.

2. Analisis mengenai demokrasi yang di ambil dari nilai-nilai ada istiadat dan pendapat mengenai prinsip demokrasi indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa
Demokrasi di Indonesia menekankan pada musyawarah dan mufakat, yang merupakan nilai adat Indonesia. Prinsip berke-Tuhanan mencoba mengintegrasikan nilai-nilai agama yang dapat menambah etika dalam pemerintahan dan mengedepankan nilai spiritual dalam pengambilan keputusan, namun tetap perlu menghormati keragaman yang ada. Namun, tantangannya adalah potensi politisasi agama dimana nilai-nilai agama disalahgunakan oleh pohak tertentu untuk kepentingan politik, serta menciptakan konflik di masyarakat dan diskirminasi terhadap kaum minoritas.

3. Praktik demokrasi di Indonesia apakah sudah sesuai dengan paancasila dan UUD 1945 serta menjujung tinggi HAM
Demokrasi bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial, penghormatan terhadap HAM, dan kedaulatan rakyat. Namun, dalam praktiknya, terdapat sejumlah tantangan, yang berarti bahwa praktik demokrasi belum sesuai dengan pancasila dan UUD 1945. Sila pertama, demokrasi Indonesia memang secara resmi mengakui keberagaman agama, tetapi ternyata masih sering terjadi politisasi agama dalam politik. Masih adanya diskriminasi berbasis gender, agama, atau ras, pelanggaran HAM yang belum terselesaikan, dan kebijakan yang mengguntungkan pihak tertentu. Perlu adanya kerjasama dan komitmen dari semua pihak dalam mendorong demokrasi yang lebih adil.

4. Sikap terhadap anggota parlemen yang tidak mewakili kepentingan rakyat
anggota parlemen yang mengatasnamakan rakyat tetapi menjalankan agenda pribadi membuat kepercayaan masyarakat menurun dan melemahkan sistem demokrasi. Sikap saya, melakukan pengawasan yang ketat melalui media massa terhadap kinerja mereka dan menilai kinerja parlemen.

5. Pendapat tentang kekuasaan kharismatik
Kekuasaan kharismatik berbasis tradisi atau agama yang memanipulasi loyalitas dan emosi masyarakat demi tujuan yang tidak jelas dapat mengancam demokrasi dan HAM. Tindakan ini sering memanfaatkan kepercayaan masyarakat untuk kepentingan pribadi, mengabaikan prinsip keadilan, tranparansi, dan menghormati hak individu. Akibatnya, akan terjadi diskriminasi dan pelanggaran HAM. Dalam demokrasi, HAM menjamin kebebasan dan kesetaraan tanpa diskriminasi. Oleh karena itu, penyalahgunaan kekuasaan ini harus dicegah dengan mengedukasi politik, pengawasan yang ketat, dan menghormati hak asasi setiap warga tanpa pandang bulu.

Nama: Suci Agne Pramesuari
Npm: 2416041052
Kelas: Reg B
Prodi: Ilmu Adm Negara

Analisis kasus 2
1. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Jawab:
Artikel tersebut menggambarkan kondisi penegakkan HAM di Indonesia yang masih mengalami tantangan dan keprihatinan sekaligus pencapaian positif dalam menyelesaikan tantangan-tantangan tersebut. Jika kita analisis terlihat bahwa pada 2019 merupakan tahun kelam eksistensi HAM, yang mana agenda penegakkan HAM yang belum dijalankan dengan baik, melihat dari proses keadilan pelanggaran HAM yang belum dituntaskan oleh aparat yang berwenang, kebebasan berekspresi dan beragama yang dipaksa dibungkam melalui aturan dan praktik kebijakan, diskriminasi berbasis gender serta pelanggaran hak-hak perempuan yang diikuti dengan penyataan pejabat yang merendahkan perempuan, kegagalan elemen pemerintah dalam menegakkan keadilan untuk korban pelanggaran HAM masa lalu, pelanggaran HAM yang masih tajam berlangsung di Papua, penjatuhan penerapan hukum di luar pengadilan. Lalu dua kejahatan HAM berbentuk rasisme di Papua yang seolah-olah pemerintah menutup mata dan telinga serta isu kemiskinan dan ketimpangan sosial. Hal ini menggambarkan tentang keprihatinan penegakkan HAM pada saat itu, kegagalan pemerintah dalam menegakkan HAM yang seadil-adilnya kepada seluruh masyarakat Indonesia. Meskipun begitu, terdapat hal positif dari tantangan-tantangan tersebut, terlihat dari Indonesia melakukan langkah-langkah untuk melindungi dan menegakkan HAM yang lebih baik salah satunya yaitu melakukan reformasi kunci, supremasi hukum, dan keamanan guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik serta memulihkan kegagalan pemerintah dalam menegakkan HAM. Lalu keterlibatan mahasiswa yang terlihat dari adanya kembalinya gerakan mahasiswa sebagai kontrol sosial atas jalannya kekuasaan negara. Hal ini menunjukkan bahwa pentingnya keterlibatan masyarakat.

2. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa?
Jawab:
Demokrasi Indonesia yang diambil dari nilai adat/istiadat budaya asli yaitu musyawarah yang mana melibatkan partisipasi dari masyarakat, serta kebebasan untuk menyampaikan pendapat, lalu gotong royong yang sampai saat ini masih diterapkan karena merupakan nilai-nilai adat yang melekat yang mana pada gotong royong menekankan nilai kebersamaan dibandingkan individu. Dan adanya pemilihan pemimpin, yang mana terdapat partisipasi aktif masyarakat, seperti pemilihan kepala desa yang mana dalam pemilihannya warga desa berpartisipasi aktif. Secara keseluruhan demokrasi Indonesia yang diambil dari nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli mengutamakan partisipasi masyarakat serta menekankan pada kepentingan bersama diatas kepentingan individu dan tak penting adanya solidaritas dan keadilan.

Pendapat saya mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa yaitu mendorong masyarakat untuk menghargai perbedaan agama di Indonesia sehingga menjaga demokrasi yang damai. Selanjutnya prinsip ini mendorong untuk mengutamakan nilai-nilai moral dalam kehidupan bernegara. Maka dari itu, dengan prinsip demokrasi yang berke-Tuhanan yang Maha Esa dapat menciptakan lingkup demokrasi yang harmonis dan sehat.

3. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Jawab:
Adanya Pemilu sudah menunjukkan keberadaan demokrasi. Aturan tertulis yang mengatur tentang perlindungan HAM, lalu sistem demokrasi yang sudah menjadi landasan dalam kenegaraan. Namun walaupun begitu, tidak sesuai dengan penerapannya, terbukti dari huru-hara kondisi di Indonesia ini. Banyak praktik demokrasi di Indonesia yang tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta mengabaikan nilai Hak Asasi. Masih banyak terjadinya pelanggaran HAM, diskriminasi kaum minoritas, dan lemahnya penegakkan hukum.

Seperti pada demonstrasi oleh para mahasiswa yang menuntut keadilan sering kali dihadapi dengan kekerasan oleh aparat kepolisian. Padahal mahasiswa sebagai warga negara memiliki hak untuk berpendapat serta berpartisipasi aktif, namun berujung dengan adanya kekerasan, pembungkaman hak berpendapat, bahkan ada beberapa mahasiswa yang berakhir diculik dan dihabiskan nyawanya. Terdapat masih banyak sekali kasus-kasus di Indonesia yang mana menunjukkan bahwa praktik demokrasi masih belum berlandaskan dengan Pancasila, UUD NRI, dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia seakan penyelenggaraan dan aturan tertulis di konsistusi hanyalah sebatas formalitas saja.

4. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Jawab:
Melihat kondisi tersebut yaitu merasa prihatin, saya semakin merasa bahwa masyarakat hanya sebagai alat kepentingan anggota-anggota parlemen dan kaum atas untuk mencapai tujuan. Padahal anggota parlemen bertugas sebagai wadah aspirasi kepentingan masyarakat. Saya juga mengambil sikap kritis dan mengecam agar dilakukannya pengawasan ketat terkait kinerja para anggota parlemen bila perlu dilakukan sanksi. Anggota parlemen seharusnya bisa bertindak sebenar-benarnya sebagai “wakil rakyat” mereka bertugas untuk mendengarkan segala kebutuhan rakyat. Maka dari itu, diharapkan adanya keterlibatan aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan sesuai dengan prinsip Demokrasi. Karena lagi dan lagi sejatinya negara bertugas untuk melayani kepentingan masyarakat bukan untuk melayani kepentingan diri sendiri dan kelompok. Jika praktik seperti ini tidak ditanggapi dengan serius, maka demokrasi akan semakin melemah dan negara akan kehilangan integritas.

5. Bagaimanakah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Jawab:
Pendapat saya hal ini dapat mendorong adanya penyalahgunaan kekuasaan. Masyarakat Indonesia sendiri lebih sering menggunakan emosional dibandingkan rasional bahkan kepada pihak-pihak yang memiliki kekuasaan sekalipun. Terbukti dengan masyarakat yang kerap kali memberikan dukungan kepada pihak-pihak yang memiliki kekuasaan dengan memancing loyalitas dan emosi rakyat. Lalu, jika rakyat sudah memakan umpannya pihak-pihak tersebut akan menggunakan kekuasaan untuk tujuan yang tidak jelas seperti tujuan pribadi dan kelompoknya. Dalam hal ini, tentu kepentingan masyarakat tidak lagi dilibatkan, nah inilah awal dari pelanggaran demokrasi dan hak asasi manusia. Pihak-pihak yang hanya mementingkan tujuan tidak jelas dibandingkan tujuan masyarakat menciptakan ketidakadilan, hal ini tentu melanggar Hak Asasi Manusia yang mana masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan keadilan. Kemudian ketika pihak-pihak tersebut melakukan penyalahgunaan kekuasaan dengan hanya mementingkan tujuan tidak jelas dengan mengambil keputusan yang membatasi keterlibatan aktif masyarakat, tentu mengabaikan nilai-nilai demokrasi dewasa saat ini. Demokrasi sendiri menekankan pada keterlibatan atau partisipasi dari masyarakat, dengan masyarakat yang tidak memiliki akses, maka sudah dipastikan pihak-pihak tersebut mengabaikan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi saat ini.

Maka dari itu, di era saat ini perlunya penegakkan demokrasi yang sesuai dengan Pancasila dan UUD serta menjunjung tinggi nilai Hak Asasi Manusia. Indonesia masih perlu upaya yang lebih keras dalam mewujudkan demokrasi yang menjunjung tinggi HAM serta sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945.

NAMA: Rizki Eka Bandira Armiza
KELAS : Mandiri A
NPM : 2456041014
PRODI : Ilmu Administrasi Negara

1).Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Jawaban :
Artikel tersebut menggambarkan kondisi Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019, menyoroti berbagai pelanggaran dan kemunduran dalam penegakan HAM.
Tahun 2019 dapat dikatakan sebagai tahun yang kelam; banyak agenda HAM mengalami kemacetan, mutu HAM pun mengalami kemunduran, dan bahkan begitu banyak serangan terhadap para pembela HAM.
Hal ini ditunjukkan lewat beberapa hal:
• pertama,tidak ada proses keadilan dan akuntabilitas atas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan.
• Kedua, menguatnya pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama yang sewenang-wenang melalui aturan maupun praktik kebijakan.
• Ketiga, diskriminasi berbasis gender yang mengakar serta pelanggaran hak-hak perempuan yang diikuti oleh pernyataan pejabat yang diskriminatif dan merendahkan martabat perempuan.
• Keempat, kegagalan pemerintah dalam menghadirkan keadilan, pengungkapan kebenaran, dan pemulihan untuk korban pelanggaran HAM masa lalu.
• elima, pelanggaran HAM yang masih berlangsung bahkan meningkat tajam di Papua.
• Dan keenam, berlanjutnya penjatuhan dan penerapan hukuman kejam baik melalui vonis mati maupun juga tindakan-tindakan eksekusi hukum di luar pengadilan, dengan cara tembak di tempat misalnya.
Hal positif yang dapat saya diambil setelah membaca artikel tersebut adalah sebagai berikut:
1. Peningkatan Kesadaran Publik tentang HAM
2. Penguatan Peran Lembaga HAM
3. Perhatian pada Perlindungan Anak dan Perempuan
4. Peningkatan Kesetaraan Gender

2).
Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
Jawaban:
Berikut analisis menurut saya berdasarkan berbagai aspek budaya dan tradisi lokal:
1. Musyawarah untuk Mufakat
2. Kolektivitas dan Gotong Royong
3. Nilai Keadilan Sosial
4. Kepemimpinan yang Bijaksana
5. Toleransi dan Kebhinekaan
6. Prinsip Kedaulatan Rakyat.
Pendapat saya mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berketuhanan yang maha esa sebagai berikut:
• Demokrasi Indonesia tidak memisahkan agama dari kehidupan bernegara. Sebaliknya, Ketuhanan Yang Maha Esa memberikan dasar moral bagi pelaksanaan demokrasi. Hal ini mengarahkan agar kebebasan berpendapat dan keputusan politik tetap mempertimbangkan nilai-nilai etika, moral, dan keagamaan.
• Indonesia adalah negara yang plural dengan beragam agama dan kepercayaan. Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa mencakup penghormatan terhadap semua keyakinan tersebut, tanpa mendominasi salah satu agama.
• Salah satu tantangan besar adalah menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dalam demokrasi dengan batasan yang ditentukan oleh norma agama. Ketegangan dapat muncul jika ada kebijakan atau tindakan yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai agama tertentu.

3). Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Jawaban:
Praktik demokrasi di Indonesia saat ini dapat dinilai dari berbagai sudut pandang. Dalam konteks prinsip Pancasila, UUD NRI 1945, dan nilai-nilai hak asasi manusia, berikut adalah analisisnya:
1. Sesuai dengan Pancasila
• Kedaulatan Rakyat (Sila Ke-4): Indonesia mengadopsi demokrasi Pancasila, yang menekankan musyawarah untuk mufakat dalam pengambilan keputusan.
• Keadilan Sosial (Sila Ke-5): Meskipun demokrasi memberikan ruang bagi aspirasi masyarakat, kesenjangan sosial dan ekonomi yang signifikan masih menjadi tantangan.
2. Kesesuaian dengan UUD NRI 1945
• UUD 1945 mengatur bahwa Indonesia adalah negara demokrasi yang berlandaskan hukum (Pasal 1 ayat 3).
3. Penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia
• Kebebasan Berpendapat dan Pers: Secara umum, kebebasan berpendapat dijamin. Namun, terdapat beberapa kasus kriminalisasi aktivis, pembatasan kebebasan pers, dan penggunaan UU ITE untuk menekan kritik, yang dianggap bertentangan dengan prinsip HAM.
• Perlindungan Minoritas: Masih ada laporan diskriminasi terhadap kelompok agama, etnis, atau gender tertentu, yang menunjukkan tantangan dalam menjunjung nilai-nilai HAM secara universal.

4). Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Jawaban:
Sikap saya terhadap anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi menjalankan agenda pribadi,Ketidakcocokan antara agenda politik anggota parlemen dan kepentingan masyarakat dapat merusak kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan. Anggota parlemen seharusnya menjadi wakil yang mendengarkan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat,bukan kepentingan pribadi.

5). Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Jawaban:
Kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama. Hal ini dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan kekuasaan dan kerugian bagi rakyat, terutama jika loyalitas rakyat dipergunakan untuk tujuan yang tidak jelas.Pada era demokrasi dewasa ini, pemimpin yang memanfaatkan kekuasaan kharismatik seharusnya harus bertanggung jawab atas kebijakan yang mereka buat dan tidak boleh membiarkan kekuasaan tersebut merugikan hak-hak individu atau kelompok.

NAMA : Flora Magdalena Sitohang
NPM : 2416041045
KELAS : Reguler B
PRODI : Ilmu Administrasi Negara

A. Menurut saya, penegakan hak asasi manusia di Indonesia pada 2019 belum mengalami kemajuan yang berarti. Di dalamnya masih terdapat lemahnya kemampuan institusi negara dalam hal penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM, rendahnya kepatuhan hukum dan budaya aparat dalam penghormatan dan perlindungan HAM, serta minimnya pemahaman aparat negara pada pendekatan dan prinsip hak asasi manusia. Hal positif yang saya dapat adalah Komnas HAM telah memberikan perhatian khusus untuk isu-isu yang dianggap penting bagi masa depan demokrasi dan hak asasi manusia seperti penyelesaian pelanggaran HAM yang berat, konflik agraria, intoleransi, dan lain-lain

B. Demokrasi Indonesia dapat dilihat dari nilai-nilai adat istiadat atau budaya asli masyarakat Indonesia yang menekankan musyawarah, gotong royong, dan konsensus. Dalam banyak budaya di Indonesia, keputusan penting sering diambil melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, di mana setiap pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat. Nilai-nilai ini sejalan dengan prinsip demokrasi yang mengutamakan partisipasi dan keterlibatan seluruh anggota masyarakat dalam pengambilan keputusan. Gotong royong juga mencerminkan semangat kebersamaan yang mendasari demokrasi di Indonesia, di mana kepentingan bersama lebih diutamakan daripada kepentingan individu.

Terkait dengan prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa, ini menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia tidak hanya mengutamakan kebebasan dan keadilan duniawi, tetapi juga menghormati dimensi spiritual dan moral dalam kehidupan berbangsa. Prinsip ini mencerminkan pengakuan terhadap keberagaman agama dan kepercayaan di Indonesia, serta mengajak setiap warga negara untuk menjalankan kehidupan yang bermoral dan berbudi pekerti luhur sesuai dengan ajaran agama dan keyakinan masing-masing. Dalam konteks ini, demokrasi Indonesia tidak hanya berfokus pada hak dan kebebasan individu, tetapi juga pada tanggung jawab sosial dan penghormatan terhadap nilai-nilai agama yang dianut oleh rakyat Indonesia.

C. Praktik demokrasi Indonesia saat ini masih berproses menuju kesempurnaan. Secara umum, sistem demokrasi di Indonesia sudah mencerminkan prinsip-prinsip Pancasila dan UUD 1945, seperti kedaulatan rakyat, kebebasan berpendapat, serta perlindungan hak asasi manusia. Pemilihan umum yang langsung dan bebas menunjukkan partisipasi rakyat dalam menentukan pemimpin mereka. Namun, dalam praktiknya, masih ada tantangan dalam mewujudkan demokrasi yang sepenuhnya sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Beberapa masalah seperti ketimpangan sosial, korupsi, serta kurangnya penegakan hukum yang adil masih ada. Selain itu, meskipun hak asasi manusia dijamin oleh negara, terkadang ada pelanggaran terhadap kebebasan individu, seperti dalam kasus kebebasan berbicara atau berkumpul.

D. Jika anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat tetapi justru melaksanakan agenda politik pribadi yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat, itu sangat tidak sesuai dengan prinsip demokrasi. Sebagai wakil rakyat, mereka seharusnya bertanggung jawab untuk mendengarkan dan memperjuangkan kepentingan rakyat, bukan agenda pribadi atau kelompok tertentu. Ketika anggota parlemen lebih mementingkan kepentingan pribadi atau partainya daripada kepentingan masyarakat, maka kepercayaan rakyat terhadap mereka bisa berkurang, dan demokrasi menjadi tidak berjalan dengan baik. Sebagai warga negara, kita harus terus mengawasi dan menuntut para wakil rakyat untuk bertindak jujur dan transparan, serta selalu mengutamakan kepentingan rakyat dalam setiap kebijakan yang diambil.

E. Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik, baik itu berasal dari tradisi atau agama, yang menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat dengan cara yang membahayakan atau menjadikan rakyat sebagai tumbal untuk tujuan yang tidak jelas, sangat berisiko merugikan masyarakat. Mereka sering kali memanfaatkan kepercayaan rakyat untuk kepentingan pribadi atau kelompok, yang bisa mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan dan menindas kebebasan individu.

Dalam konteks hak asasi manusia (HAM), tindakan seperti ini bertentangan dengan prinsip dasar HAM yang menjamin kebebasan berpikir, berbicara, dan memilih tanpa tekanan. Dalam demokrasi yang dewasa, hak setiap individu untuk membuat keputusan secara bebas dan rasional harus dihormati, tanpa adanya manipulasi atau pemaksaan berdasarkan kekuasaan kharismatik yang tidak jelas tujuannya. Demokrasi yang sehat harus melindungi warga negara dari eksploitasi semacam ini dan memastikan bahwa kepentingan rakyat yang sebenarnya selalu menjadi prioritas dalam pengambilan keputusan politik.

NAMA : Rhaina Dyas Shafira Hasan
NPM : 2416041056
KELAS : Reguler B
PRODI : Ilmu Administrasi Negara

1. menurut analisis yang saya baca, memang Kinerja HAM di Indonesia masih terbilang buruk apalagi di tahun 2019 yang menjadi tahun kelam, seperti banyak agenda HAM mengalami kemacetan dan mutu HAM pun mengalami kemunduran, dikarenakan beberapa hal, yaitu , tidak ada proses keadilan dan akuntabilitas atas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan, menguatnya pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama yang sewenang-wenang melalui aturan maupun praktik kebijakan, serta diskriminasi berbasis gender yang mengakar serta pelanggaran hak-hak perempuan yang diikuti oleh pernyataan pejabat yang diskriminatif dan merendahkan martabat perempuan. Dari situpun menunjukkan bahwa masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan oleh para penegak hukum. Namun, pengakuan terhadap adanya gerakan masyarakat sipil dan reformasi dalam perlindungan HAM memberikan harapan untuk perbaikan ke depan. Salah satu hal positif yang dapat diambil adalah Masyarakat yang aktif berperan dalam memperjuangkan hak-hak mereka dapat menjadi pendorong bagi pemerintah untuk lebih responsif terhadap isu-isu HAM.

2. Demokrasi Indonesia mencerminkan keragaman dan kekayaan tradisi yang ada di seluruh nusantara. Dalam keberagaman di Indonesia, pengambilan keputusan sering dilakukan melalui musyawarah, di mana semua pihak memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya sebelum mencapai kesepakatan. Nilai ini berkaitan dengan prinsip demokrasi yang menekankan pada partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik dan musyawarah mufakat. Dalam hal ini juga Toleransi menjadi salah satu ada istiadat bangsa Indonesia, karena Toleransi merupakan salah satu nilai penting dalam adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia yang sangat terhubung dengan demokrasi di negara ini. Indonesia dikenal dengan keberagaman suku, agama, bahasa, dan budaya yang sangat kaya. Nilai toleransi dalam adat istiadat masyarakat Indonesia menjadi landasan bagi terciptanya kehidupan yang harmonis dan damai, serta sebagai fondasi bagi demokrasi Indonesia yang terbuka.
Terkait dengan prinsip demokrasi yang berketuhanan yang maha esa yaitu memang penting mengedepankan nilai keagamaan dikehidupan berbangsa dan bernegara. Ini menunjukkan bahwa semua tindakan dan kebijakan harus didasarkan pada standar etika dan moral yang tinggi, serta menghormati keberadaan Tuhan di setiap aspek kehidupan agar bisa berjalan lurus sesuai dengan kepercayaan.

3. Demokrasi di Indonesia telah mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945 namun memang masih belum sempurna. Ada kemajuan yang terlihat dalam kebebasan politik, pemilu yang lebih bebas dan adil, serta pengakuan terhadap hak asasi manusia. Namun, masih banyak tantangan yang harus dihadapi agar demokrasi Indonesia bisa lebih baik dan benar-benar sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila, UUD 1945, dan hak asasi manusia. Terkait dengan menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia, berdasarkan artikel, terdapat catatan bahwa kinerja Indonesia terkait HAM masih buruk, dengan banyak pelanggaran yang belum ditangani secara efektif. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mencatat bahwa pelanggaran HAM berat di masa lalu dan penanganan konflik sumber daya alam masih menjadi isu penting yang perlu diselesaikan. Selain itu, ada pembatasan kebebasan berekspresi dan diskriminasi berbasis gender yang mengakar dalam masyarakat. Tetapi balik lagi ke awal, bahwa saat ini sudah ada kemajuan dan terus berkembang, justru itu diharapkan semua elemen masyarakat harus berpartisipasi aktif dalam menjaga integritas sistem demokratis agar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menghormati hak asasi manusia. Dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dan akuntabilitas pemerintah, harapan untuk masa depan demokrasi yang lebih baik dapat terwujud.

4. Mengenai kondisi anggota parlemen tersebut sangat penting untuk diperhatikan, apalagi hal ini sangat bertentangan dengan prinsip demokrasi yaitu kedaulatan rakyat dan kepentingan umum. Tentu saja kasus ini memperlihatkan bahwa anggota parlemen tersebut menyalahgunakan kekuasaannya. Sebagai wakil rakyat, seharusnya menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Tindakan tersebut dapat merusak kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif dan sistem demokrasi secara keseluruhan. Rakyat akan merasa dibohongi dan tidak diwakili dengan baik. Jika anggota parlemen terus-menerus mengabaikan kepentingan rakyat untuk kepentingan politik mereka sendiri, hal ini dapat memicu perpecahan politik yang merugikan negara. Hal ini bisa memicu konflik sosial, ketidakpuasan publik, dan bahkan memperburuk ketidaksetaraan sosial. Pengawasan yang ketat dan transparansi adalah kunci untuk memastikan bahwa praktik demokrasi berjalan sebagaimana mestinya dan bahwa anggota parlemen tetap berpihak pada kepentingan rakyat yang mereka wakili.

5. Secara keseluruhan, saya percaya bahwa penyalahgunaan kekuasaan yang sangat berbahaya adalah penggunaan kekuasaan kharismatik yang menggerakkan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas, terutama dalam konteks demokrasi yang harus menghormati hak asasi manusia. Hal ini bertentangan dengan nilai-nilai dasar demokrasi seperti kebebasan. Oleh karena itu, sangat penting bagi masyarakat untuk terus mengawasi kekuasaan saat ini, memastikan ada akuntabilitas, dan memperjuangkan demokrasi yang benar-benar menghormati hak-hak setiap orang dan tidak disalahgunakan oleh orang-orang yang hanya mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Di era demokrasi dewasa, ada hubungan yang kuat antara hak asasi manusia dan penggunaan kekuasaan kharismatik. Jika kekuasaan ini disalahgunakan, itu dapat melanggar banyak hak asasi manusia, seperti kebebasan berpikir dan beragama, hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, dan hak untuk hidup bebas dari penindasan. Untuk itu, sangat penting bagi masyarakat dan institusi demokrasi untuk memastikan bahwa otoritas tidak disalahgunakan, dengan kesejahteraan rakyat dan penghormatan hak asasi setiap orang di atas segalanya.

Nama : Shabrina Anindita
NPM : 2416041040
Kelas : Reguler B
Prodi : Ilmu Administrasi Negara

A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Jawab :
Artikel tersebut berisi tentang kondisi penegakan HAM ( Hak Asasi Manusia ) di Indonesia yang penuh tantangan dan masih buruk terlebih pada tahun 2019. Adapun masalah yang diangkat meliputi termasuk konflik di Papua, pembatasan kebebasan sipil, diskriminasi berbasis gender, dan pelanggaran hak asasi manusia yang mengerikan di masa lalu yang belum ditangani. Meskipun ada perkembangan positif seperti ratifikasi perjanjian HAM internasional dan gerakan masyarakat sipil, namun situasinya masih jauh dari kata ideal. Hal positif yang bisa saya dapatkan ialah bahwa masih adanya harapan melalui langkah-langkah reformasi dan peran aktif masyarakat sipil sebagai kontrol sosial. Hal ini menunjukkan bahwa, dengan komitmen tulus dari pemerintah dan masyarakat, kemajuan masih dapat dicapai meskipun dalam keadaan yang sulit.

B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
Jawab :
Demokrasi di Indonesia sebenarnya berakar dari budaya asli kita Indonesia, seperti musyawarah untuk mufakat, yang mencerminkan nilai kekeluargaan yang sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia sejak dulu. Tetapi tantangan dihadapi adalah bagaimana cara kita untuk tetap menjaga nilai-nilai ini sambil tetap menyesuaikan dengan perkembangan zaman, tanpa kehilangan esensinya.
Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa menunjukan bahwa demokrasi harus sejalan dengan morali dan keadilan yang diajarkan agama. Hal ini sebenarnya bagus untuk menjaga kebebasan agar tidak disalahgunakan. Namun pada kenyataannya masih adanya penyimpangan seperti diskriminasi berdasarkan moral atau agama.

C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Jawab :
Berdasarkan pada kenyataan yang ada, menurut saya praktik demokrasi di Indonesia saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan Pancasil dan UUD NKRI 1945. Walaupun penerapan demokrasi seperti pemilu sudah berjalan, akan tetapi masih adanya penyimpangan penyimpangan yang terjadi, seperti politik uang, konflik kepentingan serta pembatasan dalam hal berpendapat. Terkadang nilai-nilai HAM masih sering diabaikan, dengan kebijakan yang dibuat karena tekanan dan kepentingan elit atau oknum tertentu, contohnya kriminalisasi terhadap aktivis-aktivis yang memperjuangkan hak-hak rakyat kecil. Hal ini jelas bertentangan dengan sila kedua (kemanusiaan yang adil dan beradab) dan sila kelima (keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia).

D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Jawab :
Menurut saya tentunya kondisi ini sangat mengecewakan, mereka dipilih rakyat untuk memperjuangkah hak-hak serta kepentingan rakyat bukan untuk kepentingan pribadi mereka sendiri. Jika mereka mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik sendiri dan tidak sesuai dengan kebutuhan serta aspirasi masyarakat, itu sama saja seperti menghianati amanah rakyat, merusak kepercayaan rakyat yang sudah memilih mereka. Tentunya sikap yang harus kita lakukan mengenai kondisi ini, kita harus kritis dan tidak boleh tinggal diam, masyarakat perlu aktif dalam mengawasi kerja anggota parlemen bisa dari media sosial atau diskusi publik. Selain itu kita harus pintar dalam memilih wakil rakyat, bukan hanya melihat dari janji-janji manis nya saja akan tetapi kita perlu melihat dari rekam jejak serta integritasnya.

E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Jawab :
Menurut pendapat saya, pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik baik dari tradisi maupun agama, seringkali menyalahgunakan serta memanfaatkan kekuasaan nya untuk memainkan loyalitas dan emosi rakyat untuk mencapai kepentingan pribadi atau tujuan yang tidak jelas yang bahkan merugikan banyak orang. Tentunya hal ini sangat berbahaya karna bisa merugikan hak-hak rakyat. Dalam konteks HAM. Tindakan seperti ini sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM yang menjamin adanya kebebasan, keadila serta perlindungan. Untuk pada era demokrasi dewasa saat ini, masyarakat harus sadar dan bersikap kritis terhadap manipulasi semacam ini, agar hak-hak mereka tetap terjaga dan dihormati serta tidak dijadikan tumbal untuk kepentingan oknum tertentu.

Nama: Stella Flora Allysia
NPM: 2416041022
Kelas: Reguler A
Jurusan: Ilmu Administrasi Negara

A.Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Jawaban: Artikel ini fokus pada tantangan yang masih dihadapi dalam hal HAM di Indonesia selama tahun 2019. Berbagai pelanggaran HAM yang masih belum terselesaikan, terutama pelanggaran serius yang terjadi di masa lalu, dan masalah-masalah kebebasan sipil yang terancam oleh tindakan represif pemerintah. Pada sisi lain, masalah diskriminasi gender, kebebasan berekspresi, dan kebebasan beragama juga masih menjadi fokus utama dalam penegakan HAM di Indonesia.
Poin positif dari artikel ini adalah realisasi bahwa walaupun situasi HAM masih buruk, ada beberapa kemajuan yang telah tercapai. Sebagai contoh, keterlibatan Indonesia dalam menyetujui perjanjian internasional mengenai HAM dan munculnya kembali aktivitas mahasiswa sebagai bentuk kontrol sosial. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat harapan untuk perbaikan melalui kesadaran kolektif masyarakat dan upaya terus-menerus dalam reformasi hukum.

B.Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
Jawaban: Demokrasi Indonesia, jika dilihat dari nilai-nilai budaya asli, sering dihubungkan dengan konsep musyawarah dan mufakat, yang merupakan prinsip kolektif dalam pengambilan keputusan yang adil bagi semua. Ini tercermin dalam Pancasila, terutama sila keempat yang menekankan prinsip demokrasi dalam kebijaksanaan yang lahir dari permusyawaratan.
Prinsip demokrasi yang ber Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana yang diatur dalam Pancasila, menekankan bahwa nilai-nilai agama harus menjadi landasan moral dalam pengambilan keputusan demokratis. Ini unik, karena Indonesia mencoba memadukan nilai-nilai spiritual dengan prinsip-prinsip demokrasi modern. Pendekatan ini berusaha menjaga keseimbangan antara hak individu dan tanggung jawab moral terhadap masyarakat, namun juga sering menghadapi tantangan dalam penerapannya, terutama jika nilai-nilai agama digunakan untuk membatasi kebebasan sipil.

C.Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Jawaban: Dalam kenyataannya, demokrasi di Indonesia kadang-kadang menghadapi kesulitan dalam menyeimbangkan antara menerapkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 dengan menghormati hak asasi manusia. Terdapat bukti bahwa kebebasan sipil sedang menurun dan kebebasan berpendapat dibatasi. Lain hal dengan masalah diskriminasi di Papua menandakan bahwa kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Pancasila dan konstitusi masih belum optimal dalam penegakan HAM.
Namun, juga ada kemajuan positif lainnya yaitu dukungan kuat dari gerakan masyarakat sipil dalam memperjuangkan keadilan dan keberlanjutan lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila seperti keadilan sosial dan demokrasi tetap relevan dan masih diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, meskipun belum optimal sepenuhnya.

D.Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Jawaban: Keadaan di mana para anggota parlemen mengklaim mewakili suara rakyat namun menjalankan agenda politik individual sangat meresahkan. Ini melukai prinsip dasar demokrasi yang seharusnya mengutamakan kepentingan rakyat. Saat anggota parlemen lebih prioritaskan kepentingan individu atau kelompok, makna sejati demokrasi sebagai pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat hilang. Sebagai individu yang tinggal di suatu negara, perlu memiliki sikap yang kritis terhadap situasi ini, dan menuntut agar wakil-wakil rakyat lebih transparan dan akuntabel.

E.Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Jawaban: Pada zaman demokrasi sekarang, seringkali terjadi pemanfaatan kekuasaan kharismatik yang berasal dari tradisi atau agama untuk memperoleh dukungan rakyat tanpa tujuan yang jelas. Hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia, karena orang atau kelompok dapat mengendalikan perasaan masa, yang akhirnya mengakibatkan pelanggaran terhadap hak-hak mereka. Dalam artikel, Kasus di Papua digambarkan sebagai contoh penggunaan kekuatan politik dan kekuasaan tradisional untuk memarginalisasi dan diskriminasi kelompok tertentu.
Dalam hal HAM, setiap orang berhak untuk diperlakukan sama, tidak diskriminatif, dan tidak dieksploitasi untuk kepentingan yang tidak jelas. Situasi ini mengharuskan peningkatan pemahaman tentang HAM dan pentingnya pendidikan politik di masyarakat, sehingga mereka tidak rentan terpengaruh oleh tokoh-tokoh karismatik yang memiliki motif tersembunyi.

NAMA: Nabilla Syafa Ramadhani
NPM: 2416041019
KELAS: REGULAR A
PRODI: FISIP (IIlmu Administrasi Negara)

1. Pelanggaran HAM dan ketidakadilan yang terus terjadi dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, mengancam stabilitas sosial, dan melemahkan demokrasi.

hal positif yang dapat saya ambil ialah dorongan untuk reformasi dan solidaritas.

2. Demokrasi di Indonesia memiliki akar kuat pada budaya dan nilai-nilai adat istiadat yang telah berkembang jauh sebelum konsep demokrasi modern diperkenalkan. Prinsip musyawarah untuk mufakat, yang merupakan nilai utama dalam berbagai adat istiadat di Nusantara. Prinsip “Ketuhanan Yang Maha Esa” menekankan bahwa demokrasi di Indonesia tidak bersifat sekuler sepenuhnya.

Demokrasi Indonesia memiliki kekuatan unik karena bersumber dari akar budaya dan nilai keagamaan. Prinsip musyawarah, gotong royong, dan pluralitas adalah warisan luar biasa yang dapat memperkaya demokrasi modern. Namun, tantangannya terletak pada menjaga keseimbangan antara demokrasi yang berorientasi pada nilai lokal dan prinsip-prinsip universal, seperti kebebasan, kesetaraan, dan keadilan.

Prinsip "Ketuhanan Yang Maha Esa" dapat menjadi pedoman moral, tetapi harus diterapkan dengan inklusif, tanpa diskriminasi. Jika digunakan dengan benar, prinsip ini dapat memperkuat fondasi demokrasi, namun jika disalahgunakan, dapat menjadi alat untuk memecah belah masyarakat.

3. Praktik demokrasi di Indonesia saat ini berada dalam dinamika yang kompleks. Secara prinsip, demokrasi Indonesia seharusnya berjalan sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945, yang menempatkan kedaulatan rakyat sebagai landasan utama. Namun, dalam praktiknya, terdapat sejumlah tantangan yang membuat implementasi demokrasi tidak selalu sejalan dengan nilai-nilai tersebut, terutama dalam hal penegakan Hak Asasi Manusia (HAM).

4. Melakukan kritik terhadap penyimpangan tugas wakil rakyat. Anggota parlemen yang menyimpang dari mandat rakyat menunjukkan kegagalan moral dan politik. Masyarakat dan sistem harus bersikap tegas dengan meningkatkan pengawasan, transparansi, dan partisipasi publik. Jika dibiarkan, hal ini dapat merusak demokrasi dan memperparah ketidakadilan sosial. Wakil rakyat harus ingat bahwa mereka adalah pelayan rakyat, bukan tuannya.

5. Menurut saya, penyalahgunaan kekuasaan kharismatik adalah ancaman nyata bagi HAM dan demokrasi. Pemimpin semacam ini memanfaatkan kepercayaan dan loyalitas rakyat tanpa menghormati hak-hak individu mereka. Dalam era demokrasi modern, rakyat harus didorong untuk menjadi subjek yang kritis dan sadar hak, bukan objek yang mudah dimobilisasi demi kepentingan pemimpin tertentu. Kekuasaan sejati adalah kekuasaan yang menghormati martabat manusia dan menjunjung tinggi keadilan.

NAMA : Kayla Dwi Safitri
NPM : 2416041023
KELAS : Reguler A
PRODI : Ilmu Administrasi Negara

A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Artikel tersebut menyoroti berbagai tantangan HAM di Indonesia, seperti pelanggaran HAM masa lalu yang belum diselesaikan, pembatasan kebebasan berekspresi, diskriminasi berbasis gender, dan isu di Papua. Walaupun ada upaya reformasi, masalah mendasar seperti rasisme, ketimpangan ekonomi, dan keadilan sosial masih menjadi penghambat besar dalam pemenuhan HAM. Hal positif yang dapat diambil adalah adanya gerakan masyarakat sipil dan mahasiswa yang terus mengawal isu HAM, menekan pemerintah untuk lebih bertanggung jawab.

B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
Demokrasi Indonesia berakar dari nilai-nilai musyawarah dan gotong-royong dalam adat istiadat masyarakat, yang mencerminkan pendekatan kolektif dalam pengambilan keputusan. Prinsip Ketuhanan yang Maha Esa menegaskan bahwa demokrasi Indonesia harus menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan spiritual yang sesuai dengan keanekaragaman agama di Indonesia. Ini memberikan fondasi etis bagi demokrasi yang berkeadilan dan harmonis. Namun, tantangannya adalah bagaimana prinsip ini diterapkan tanpa menimbulkan diskriminasi terhadap kelompok tertentu.

C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia
Secara formal, demokrasi Indonesia telah mengadopsi Pancasila dan UUD NRI 1945, termasuk penghormatan terhadap HAM. Namun, implementasinya seringkali belum sesuai. Kebebasan berpendapat masih dibatasi, pelanggaran HAM masih terjadi, dan korupsi serta politik uang menunjukkan bahwa nilai demokrasi dan keadilan belum sepenuhnya terwujud. Perbaikan diperlukan agar demokrasi lebih sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan menjunjung tinggi HAM.

D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan
Anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik pribadi mencederai kepercayaan publik dan merusak prinsip demokrasi. Sikap yang harus diambil adalah mendorong transparansi, akuntabilitas, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam mengawasi kebijakan yang diambil oleh wakil rakyat. Mekanisme kontrol, seperti pemberdayaan masyarakat sipil dan media, perlu diperkuat.

E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusiapada era demokrasi dewasa saat ini?
Pihak yang memanfaatkan kekuasaan kharismatik berbasis tradisi atau agama untuk tujuan yang tidak jelas seringkali mengorbankan hak-hak rakyat. Ini bertentangan dengan konsep HAM, yang menjunjung tinggi kebebasan individu dan penghormatan terhadap martabat manusia. Dalam era demokrasi, penyalahgunaan kekuasaan semacam ini harus dicegah melalui edukasi kritis, penegakan hukum yang adil, serta pemberdayaan masyarakat agar tidak mudah dimanipulasi demi kepentingan segelintir pihak.

NAMA : GEBY FATEHA SILFIA PUTRI
NPM : 2456041008
KELAS : MANDIRI A
PRODI : Ilmu Administrasi Negara

1. Isi dari artikel tersebut menyoroti bahwa terdapat banyak sekali pelanggaran HAM, mulai dari kekerasan aparat kemanan, diskriminasi gender, sampai kebebasan berkespesi yang direnggut dan masih berlangsung sampai sekarang, Komnas HAM mencatat banyaknya aduan yang diterima menunjukkan bahwa masyarakat masih menghadapi berbagai tantangan dalam menuntut hak-hak mereka. Hal tersebut juga menunjukan bahwa upaya penegakan HAM di Indonesia masih jauh dari kata ideal. Situasi demokrasi di Indonesia dilaporkan mengalami kemundura, menunjukkan perlunya perhatian lebih dari pemerintah untuk menjaga ruang demokrasi dan hak asasi warga negara. Artikel diatas juga menyoroti peningkatan pelanggaran HAM di Papua, yaitu tentang keadilan dan perlindungan hak asasi manusia di daerah tersebut, meski banyak tantangan masih terdapat harapan untuk perbaikan. Melalui upaya reformasi dalam perlindungan HAM dan kembalinya gerakan mahasiswa sebagai kontrol sosial menunjukkan bahwa masyarakat sipil masih aktif berperan dalam memperjuangkan hak asasi mereka. Hal positif yang dapat diambil setelah membaca artikel tersebut adalah artikel ini meningkatkan kesadaran tentang pentingnya penegakan HAM dan tantangan yang dihadapi dimana masyarakat juga ikut diingatkan akan peran mereka dalam memperjuangkan hak asasi dan menuntut akuntabilitas dari pemerintah, artikel tersebut juga menunjukkan bahwa meskipun situasi saat ini tidak ideal, masih terdapat peluang untuk melakukan reformasi yang dapat memperbaiki kondisi HAM di masa depan hal tersebut memberikan harapan bagi aktivis dan masyarakat untuk terus berjuang demi perubahan yang positif, dan juga artikel diatas menekankan bahwa masyarakat sipil memiliki peran penting dalam memastikan pemenuhan hak asasi dan kritis terhadap kebijakan pemerintah sehingga dapat menginspirasi individu serta kelompok untuk lebih aktif dalam membela HAM.

2. Indonesia sebagai negara demokrasi yang kaya akan keberagaman budaya dan juga adat tentunya tidak dapat lepas dari nilai – nilai lokal yang telah mengakar dan sudah ada sejak lama, terdapat beberapa aspek seperti musyawarah dan mufakat dimana masih banyak masyarat adat di Indonesia mengutamakan musyawarah sebagai cara untuk mencapai suatau keputusan bersama dan prinsip ini sangat relevan dengan demokrasi yang menekankan pasriitisipasi warga didalam pengambilan keputasannya. Lalu terdapat juga keberasamaan dan gotong royong dimana nilai – nilainya menceriminkan semangat solidaritas dan juga kolaborasi masyarakat yang mengarah pada keinginan unutk membangun suatu komunitas yang harmonis di mana setiap individunay berkontribusi untuk kesejahteraan bersama dapat dilihat dari peraktik pemilu. Demokrasi di Indonesia sendiri juga harus mampu mengakomondasikan kearifan lokal dimana setiap daerah di Indonesia memiliki struktur sosial serta tradisi berbeda – beda yang dijadikan sebagai dasar untuk proses pengambilan keputusan yang lebih relevan. Lalu bagaimana pendapat saya mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke – Tuhanan Yang Maha Esa?
Tanggapn sata mengenai hal ini tentunya dalam konteks demokrasi di Indonesia sendiri maknanya sangat penting karena demokrasi yang berke – Tuhanan Yang Maha Esa menghrauskan para pemimpin dan warga negaranay untuk bertindak dengan integritas dan juga bertanggung jawab yang dapat membentuk karakter yang lebih baik dan juga mendorong perilau yang etis. Prinisp berke – Tuhanan Yang Maha Esa juga menekankan bahwa semua warga negara terlepas dari agama atau kepercayaannya apa juga memiliki hak yang sama dalam berpartisipasi dalam proses demokrasi dan juga menjadi landasan spritual guna mendorong terciptanya masyarakat yang asil, setara, dan beretika agar indonesia dapat membangun sistem negara yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakatnya.

3. Menurut sepengamatan saya sendiri praktik demokrasi di indonesia saat ini telah menunjukan kemajuan, namun pada praktiknya masih terdapat ketidaksesuaian dan menghadapi berbagai macam tantangan berkiatan dengan keselarasan dengan nilai – nilai pancasila, UUD 1945, dan HAM. Seperti dalam UUD 1945 yang mengatur berbagai aspek demokrasi dan HAM seperti pada pasal 27 “ menjamin kesesataraan di hadapan hukum”. Pasal 28 “menjamin kebebasan berpendapat dan berkumpul, dan pasal 29 “menjamin kebebasan beragama” pada peraktiknya masih terdapat banyak tantangan seperti kebabasan berpendapat dan tindakan represif terhadap kelomok tertentu. Paraktik demokrasi dalam menjunjung HAM juga masih mengalami berbagai permasalahan seperti diskriminasi dan kebebaan berpendapatan yang dibungkam padahal sudah terdapat batasan yang diberlakukan melalui UU seperti UU ITE.

4. Kondisi di mana anggota parlemen mengklaim mewakili suara rakyat tetapi sebenarnya menjalankan agenda politik mereka sendiri adalah masalah serius dalam demokrasi. Menurut saya, hal ini menunjukkan bahwa ada kesenjangan antara harapan masyarakat dan tindakan wakil mereka. Anggota parlemen seharusnya mendengarkan aspirasi masyarakat dan mewakili kepentingan mereka, bukan hanya kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Pastisipasi masyarakat disini sangatlah penting maka dari itu menurut saya, proses pengambilan keputusan di tingkat pemerintahan harus dilakukan secara transparan dikarenakan masyarakat berhak mengetahui apa yang menjadi agenda anggota parlemen, termasuk kebijakan dan anggaran yang diusulkan. Keterbukaan ini akan membantu masyarakat memahami bagaimana keputusan diambil dan mengapa.

5. Pendapat saya mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan karismatik, baik yang berakar dari tradisi maupun agama, adalah bahwa pengaruh mereka dapat sangat kuat dalam mempengaruhi loyalitas dan emosi rakyat. Pihak-pihak ini sering kali mampu menarik perhatian masyarakat, dalam hal ini terdapat risiko besar ketika loyalitas digunakan untuk tujuan yang lebih pribadi atau politik, bahkan jika itu berarti mengorbankan kepentingan masyarakat.
Ketika kekuasaan karismatik menggerakkan massa, sering kali mereka memanfaatkan emosi rakyat untuk mencapai agenda tertentu. Sehingga berpotensi untuk manipulasi, di mana suara dan kebutuhan masyarakat yang sebenarnya dapat terabaikan. Dalam konteks ini, hak asasi manusia bisa terancam, karena individu atau kelompok mungkin dipaksa untuk mengorbankan hak mereka demi kepentingan pemimpin atau kelompok yang berkuasa.
Di era demokrasi dewasa ini, konsep HAM harus menjadi dasar dalam setiap tindakan dan kebijakan. Namun, ketika kekuasaan karismatik mendominasi, terdapat risiko bahwa hak-hak individu akan diabaikan demi kepentingan kelompok atau pemimpin tertentu.
Oleh karena itu, penting untuk menjaga keseimbangan antara kekuasaan karismatik dan prinsip-prinsip demokrasi serta HAM. Masyarakat harus kritis dan berani menuntut akuntabilitas dari para pemimpin.
Kesimpulannya, hubungan antara kekuasaan karismatik dan HAM dalam konteks demokrasi membutuhkan kewaspadaan dan partisipasi aktif dari masyarakat untuk memastikan bahwa hak setiap individu tetap dihormati dan dilindungi.

Nama: Ammara Fahnida Suparno
NPM: 2416041011
Kelas: Reguler A
Prodi: Ilmu Administrasi Negara

1. Dalam artikel tersebut menggambarkan kondisi penegakan HAM di Indonesia pada tahun 2019 yang masih menghadapi berbagai tantangan serius. Beberapa permasalahan mengenai HAM di antaranya belum tuntasnya penanganan pelanggaran HAM berat masa lalu, pembatasan kebebasan berekspresi, diskriminasi berbasis gender, serta pelanggaran HAM yang masih berlangsung di Papua. Kondisi ini menunjukkan bahwa penegakan HAM di Indonesia masih memerlukan perhatian dan upaya yang lebih serius dari berbagai pihak dalam penerapan nya masih terdapat berbagai kendala dalam penegakannya, termasuk lemahnya akuntabilitas atas pelanggaran HAM yang dilakukan aparat keamanan dan belum efektifnya mekanisme pengadilan HAM.
Meski demikian, terdapat beberapa hal positif yaitu Indonesia masih mau untuk memperbaiki sistem perlindungan HAM dan meningkatnya kesadaran dan keterbukaan dalam mendiskusikan permasalahan terkait HAM, termasuk masalah rasisme dan diskriminasi.

2. Demokrasi Indonesia yang diambil dari nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda dengan demokrasi Barat. Sistem ini dikenal sebagai demokrasi Pancasila yang mengandung nilai-nilai lokal seperti musyawarah mufakat, gotong royong, dan kekeluargaan. di Indonesia sendiri pengambilan keputusan sering dilakukan melalui musyawarah di mana setiap anggota masyarakat memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya tanpa menghambat kebebasan beragama dan berkeyakinan bagi seluruh warga negara karena ini lah Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki toleransi yang tinggi.

3. Praktik demokrasi di Indonesia saat ini masih menghadapi berbagai tantangan dalam upaya menyelaraskannya dengan nilai-nilai Pancasila, UUD NRI 1945, dan penegakan HAM. masih terdapat tantangan dalam mengimplementasikan nilai-nilai seperti keadilan sosial dan persatuan Indonesia. Hal ini terlihat dari masih adanya kesenjangan ekonomi, konflik sosial, dan diskriminasi terhadap kelompok tertentu seperti yang terjadi di Papua dan juga masih terdapat pembatasan kebebasan berekspresi, belum tuntasnya penanganan pelanggaran HAM masa lalu, dan berbagai bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan semangat konstitusi.

4. Anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi menjalankan agenda pribadi menunjukkan lemahnya akuntabilitas dan transparansi dalam sistem politik. Hal ini bertentangan dengan prinsip dasar demokrasi, yaitu perwakilan rakyat yang harusnya mencerminkan aspirasi dan kepentingan masyarakat secara luas. dalam menghadapi permasalahan ini sikap saya terhadap hal ini adalah perlu adanya pengawasan yang ketat dari masyarakat dan media dan adanya transparansi dalam proses pengambilan keputusan agar masyarakat mengetahui apakah keputusan yang di ambil sudah sesuai atau belum.

5. pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang menggunakan pengaruhnya untuk menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat demi kepentingan pribadi merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM, Manipulasi emosi dan loyalitas untuk kepentingan sepihak justru dapat memicu konflik dan perpecahan dalam masyarakat. Dalam era demokrasi modern, kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama seharusnya diarahkan untuk memperkuat nilai-nilai kemanusiaan dan menciptakan masyarakat yang lebih baik, bukan digunakan untuk kepentingan yang dapat merugikan masyarakat itu sendiri.

NAMA: WAHYUNISA SALSABILA
NPM: 2416041013
KELAS: REGULER A
PRODI: ILMU ADMINISTRASI NEGARA


Artikel tersebut berisi tentang persoalan-persoalan terkait penegakan HAM di Indonesia yang terjadi pada tahun 2019, yang berfokus pada nilai-nilai negatif di dalamnya dan sedikit catatan positif serta masalah utama yang meliputi:
Ketidakadilan dan nirpidana; Terjadi banyak pelanggaran HAM berat masa lalu yang belum dituntaskan. Contohnya kasus Wasior dan Wamena yang terjadi di Papua.
Pembatasan kebebasan pada masyarakat; Kebijakan ini membatasi kebebasan berekspresi dan diskriminasi gender.
Diskriminasi identitas; Rasisme yang masih sering terjadi di Papua dan pengucilan kelompok tertentu berdasarkan tradisi atau warna kulit.
Tindakan penindasan; Hukuman mati dan tindakan tembak di tempat menunjukkan lemahnya reformasi hukum.

Berikut ini merupakan beberapa hal positif yang saya dapatkan setelah menganalisis kasus tersebut.

Kesadaran masyarakat; Gerakan yang dilakukan oleh mahasiswa dan komunitas lokal semakin lantang dalam memperjuangkan HAM.
Upaya reformasi; adanya persetujuan akan perjanjian HAM internasional meski belum optimal.
Perjuangan yang dilakukan oleh komunitas lokal; Contohnya di Kendeng dan Bali, yang menunjukkan penyangkalan masyarakat terhadap proyek yang merugikan.

Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berkeTuhanan yang Maha Esa ?

Nilai-nilai demokrasi Indonesia seharusnya selaras dengan adat istiadat yang berlaku di masyarakat. Contohnya, menjunjung gotong royong, musyawarah, dan keadilan sosial. Namun, pada prakteknya, demokrasi saat ini sering kali terjadi penyimpangan-penyimpangan. Parlemen seringkali mengabaikan aspirasi rakyat dan lebih mengedepankan agenda politik. Selain itu, mereka mengambil kebijakan yang justru mempersulit rakyat. Mereka mengambil keputusan yang tidak sesuai dengan kebutuhan rakyat. Budaya musyawarah juga seringkali terpinggirkan dalam kebijakan nasional yang bersifat memusat. Prinsip demokrasi di Indonesia yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa dapat memperkuat moralitas dan seharusnya lebih bisa dipertanggungjawabkan. Namun, hal ini terkadang masih saja diselewengkan menjadi alat politik untuk membatasi kebebasan, daripada menjaga keadilan dan kemanusiaan.


Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?

Praktik Demokrasi vs. Pancasila dan UUD 1945?
Secara normatif, Pancasila dan UUD 1945 menekankan keadilan sosial, kemanusiaan, dan kedaulatan rakyat. Namun, kembali lagi, kita semua tahu bahwa praktik demokrasi di Indonesia seringkali tidak sejalan dengan keduanya. Karena, masih banyak kebijakan yang diciptakan bukan atas dasar kebutuhan rakyat, tetapi kepentingan politik tertentu dan tidak semua kelompok masyarakat diperlakukan secara adil dan setara seperti yang terjadi dalam isu di Papua.

Demokrasi yang ideal seharusnya tidak hanya menjamin kebebasan dalam berpolitik, tetapi juga seharusnya memastikan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi rakyatnya sesuai dengan sila kedua dan kelima Pancasila. Praktik demokrasi Indonesia saat ini masih menghadapi berbagai tantangan dalam mewujudkan keselarsan dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia (HAM). Berdasarkan prinsip, Pancasila dan konstitusi menekankan adanya keadilan sosial, kemanusiaan yang adil dan beradab, serta kedaulatan rakyat, namun dalam implementasinya sering kali jauh dari yang diharapkan. Korupsi, politik identitas, dan kebijakan yang tidak sesuai dengan kebutuhan rakyat telah menunjukkan bahwa aspirasi rakyat sering diabaikan, sementara diskriminasi terhadap kelompok tertentu dan terjadinya pembatasan kebebasan adalah bentuk dari sebuah pelanggaran dalam prinsip keadilan dan kemanusiaan. Selain itu, perlindungan HAM masih sering terabaikan, terutama dalam konflik yang terjadi di Papua atau pengabaian kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu. Untuk memperbaiki hal ini, diperlukan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan kebijakan untuk memastikan demokrasi berjalan sesuai nilai luhur Pancasila dan UUD NRI 1945.


Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi dimana anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?

Parlemen sering kali lebih berorientasi pada kepentingan partai dan kepentingan pribadi, sehingga kebutuhan masyarakat terabaikan. Hal ini membuat kepercayaan rakyat terhadap pemerintah bisa saja hilang. Namun, masyarakat masih dapat melakukan sesuatu untuk kasus seperti ini, contohnya seperti aktif dalam mengawasi dan masyarakat bisa menuntut adanya transparansi.

Ketika anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat tetapi justru malah melaksanakan agenda politik pribadi atau partai yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat, itu merupakan salah satu bentuk pengkhianatan terhadap rakyat dan prinsip demokrasi. Sikap seperti ini tidak hanya merusak kepercayaan rakyat terhadap lembaga legislatif, tetapi juga bertentangan dengan Pancasila, khususnya sila keempat yang menekankan musyawarah untuk kepentingan bersama. Masyarakat harus bersikap kritis dan aktif mengawasi kinerja parlemen, termasuk dengan menuntut adanya transparansi serta akuntabilitas dalam pengambilan keputusan.

Bagaimana pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimana hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?

Kekuasaan yang berdasarkan tradisi atau agama sering digunakan untuk membangun loyalitas tanpa memperhatikan HAM. Contohnya dengan memanipulasi emosi rakyat dengan menggunakan pidato moral atau agama untuk meminggirkan kelompok tertentu. Selain itu yang masih sering terjadi yaitu pelanggaran HAM. Rakyat dijadikan alat untuk kepentingan politik yang merugikan, hal ini bertentangan dengan prinsip demokrasi dan HAM.

Kondisi ini menunjukkan pentingnya literasi politik dan kesadaran HAM di kalangan masyarakat agar mereka tidak dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan berdasarkan tradisi atau agama dan memanfaatkan loyalitas serta emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas merupakan ancaman serius bagi demokrasi dan hak asasi manusia (HAM). Karena tindakan seperti ini sering kali menciptakan manipulasi massa, mengorbankan hak individu, serta mengabaikan prinsip kebebasan dan keadilan, yang seharusnya menjadi inti demokrasi modern. Dalam konteks HAM, menggerakkan rakyat sebagai alat politik tanpa transparansi atau tujuan yang jelas adalah bentuk melanggar hak dasar mereka, termasuk hak untuk bebas dari eksploitasi dan diskriminasi. Praktik semacam ini juga dapat memecah belah persatuan masyarakat. Untuk mencegahnya, diperlukan pendidikan politik dan literasi HAM dan demokrasi yang diberikan kepada masyarakat terutama di wilayah pelosok, serta penegakan hukum terhadap aktor-aktor yang sering menyalahgunakan kekuasaan mereka untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Karena, demokrasi yang sehat harus menjamin bahwa kepemimpinan bersifat transparan.

Terima kasih.

NAMA : JAKA WARDANA
NPM : 2456041023
KELAS : MANDIRI A
PRODI : ILMU ADMINISTRASI NEGARA

1. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Artikel tersebut menggambarkan kondisi Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019, menyoroti berbagai pelanggaran dan kemunduran dalam penegakan HAM. Komnas HAM mencatat masih banyak pekerjaan rumah bagi pemerintah, khususnya dalam menangani pelanggaran berat dan konflik sumber daya alam. Namun, artikel ini juga menyebutkan kemajuan yang dilakukan Indonesia, seperti ratifikasi perjanjian internasional dan munculnya gerakan masyarakat sipil sebagai kontrol sosial.
Kondisi HAM di Indonesia menunjukkan ketegangan antara kemunduran dan harapan. Meski banyak masalah yang dihadapi, seperti penyerangan terhadap pembela HAM dan diskriminasi gender, ada langkah-langkah positif yang diambil. Perubahan yang terjadi di masyarakat, seperti kembalinya gerakan mahasiswa, mengindikasikan adanya kesadaran kolektif untuk memperjuangkan hak asasi.Hal positif yang saya dapat yaitu munculnya kesadaran dan partisipasi dalam isu-isu HAM menjadi harapan untuk masa depan. Gerakan sosial yang ada menunjukkan bahwa masyarakat tidak tinggal diam dan terus berupaya untuk menuntut keadilan.

2. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa?
Demokrasi Indonesia harus dipahami dalam konteks nilai-nilai budaya lokal yang menekankan musyawarah dan mufakat. Dalam banyak tradisi masyarakat Indonesia, pengambilan keputusan dilakukan secara kolektif, mencerminkan semangat kebersamaan.Prinsip ini mencerminkan bahwa demokrasi Indonesia tidak hanya berlandaskan pada suara mayoritas, tetapi juga menghormati nilai-nilai spiritual dan moral masyarakat. Hal ini menciptakan ruang bagi dialog antaragama dan toleransi, yang sangat penting untuk menjaga keutuhan bangsa.

3. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Praktik demokrasi saat ini menunjukkan tantangan dalam penerapan Pancasila dan UUD NRI 1945. Meskipun ada pemilihan umum yang demokratis, seringkali tindakan anggota parlemen tidak mencerminkan kepentingan rakyat. Kebebasan berpendapat dan hak asasi manusia juga sering terabaikan, terutama dalam konteks kritik terhadap pemerintah.

Kesimpulannya meskipun prinsip-prinsip Pancasila ada, implementasinya masih memerlukan perhatian dan penegakan yang lebih konsisten agar demokrasi dapat berjalan sejalan dengan nilai-nilai HAM.

4. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Sikap saya terhadap anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi menjalankan agenda pribadi adalah sangat kritis. Hal ini mencerminkan pengkhianatan terhadap kepercayaan publik dan dapat merusak demokrasi itu sendiri. Anggota parlemen seharusnya menjadi wakil yang mendengarkan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat, bukan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

5. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi dan agama dapat menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, ia bisa menginspirasi dan memotivasi rakyat, tetapi di sisi lain, dapat memanipulasi emosi dan loyalitas rakyat untuk kepentingan yang tidak jelas. Hal ini berpotensi menimbulkan pelanggaran HAM, terutama jika rakyat dipaksa untuk mengorbankan kepentingan pribadi demi tujuan yang tidak transparan.Hubungannya dengan konsep HAM pada era demokrasi dewasa yaitu, dalam era demokrasi dewasa, penting untuk memastikan bahwa kekuasaan tidak disalahgunakan. Konsep HAM harus menjadi landasan dalam setiap keputusan politik, memastikan bahwa hak individu dihormati dan dilindungi dari manipulasi kekuasaan.

Nama : Annisa Mufti Taqiyyah
NPM : 2416041006
Kelas : Reguler A
Prodi : Ilmu Administrasi Negara

Analisis kasus 2
1). Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Jawab : Dalam artikel ini mengkritik lemahnya penegakan HAM di Indonesia, meski ada langkah positif. Penegakan HAM harus diperkuat dengan lembaga yang independen dan transparan agar pelanggaran tidak terabaikan.
2). Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
Jawab : Demokrasi Indonesia didasari budaya gotong royong dan musyawarah. Prinsip "Ketuhanan Yang Maha Esa" mengajarkan toleransi terhadap keberagaman agama dan kepercayaan.
3). Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Jawab : Praktik demokrasi Indonesia masih menghadapi tantangan, seperti korupsi dan ketidakadilan. Meskipun Pancasila dan UUD 1945 mendukung HAM, implementasinya perlu perbaikan dalam transparansi dan akuntabilitas.
4). Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Jawab : Anggota parlemen yang mengutamakan agenda pribadi merusak kepercayaan publik. Pemerintah perlu lebih transparan dan akuntabel agar kepentingan rakyat terjaga.
5). Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Jawab : Kekuasaan yang memanipulasi rakyat demi kepentingan pribadi bertentangan dengan demokrasi dan HAM. Dalam demokrasi, setiap individu berhak dihormati martabatnya tanpa disalahgunakan untuk tujuan yang merugikan.

NAMA : Ayuni Aziizah
NPM : 2456041007
KELAS : Mandiri A
PRODI : Administrasi Negara

1. Bagaimanakah artikel tersebut dalam penegakan Hak Asasi Manusia dan apa hal positifnya. Pada tahun 2019 HAM sempat mengalami kemunduran penyebabnya karena tidak ada proses keadilan, diskriminasi berbasis gender, kebebasan yang sewenang-wenang, gegalalan pemerintah dalam menegakkan keadilan bagi korban, pelanggaran yang masih terus terjadi, dan penjatuhan hukuman kejam.
hal ini dapat di cegah dengan cara menegakkan ham yang dapat dilakukan dengan memastikan capaian pemenuhan HAM, kritis terhadap kebijakan asumsi moralitas dan populisme, serta melakukan upaya untuk mengadili bagi pelaku yang melanggar ham.
-hal positif dalam artikel tersebut yaitu Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik serta kita lebih memahami bagaimana penegakan HAM yang baik dan dapat merespon hal yang melanggar dengan memberi konsekuensi kepada yang melanggar.

2. analisis mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia dan bagaimana prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa.
Indonesia kaya akan keragaman budaya dan berbagai penganut agama maka dari itu kita perlu memiliki rasa toleransi beragama hal ini menghendaki adanya sikap saling menghormati dan menghargai antar pemeluk agama yang berbeda dan budaya yang terus berlaku disetial daerah tanpa membeda-bedakan satu sama lain, keadilan sosial semua agama selalu mengajarkan pentingnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat, dan demokrasi Indonesia tidak selalu menyoroti tentang politik tetapi juga keragaman dan peran kita sebagai masyarakat dalam menjalankan perannya tanpa melanggar HAM dan membedakan bedakan karena Indonesia memiliki semboyan yaitu bhinekaan tunggal ika.

3. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia? jika kita lihat dari praktik penerapan nya sekarang tidak bisa di bilang sudah sesuai semua karena masih ada saja yang melenceng bahkan melanggar dari pancasila dan uud maka dari itu perlu adanya perbaikan dalam penerapannya. Prinsip keadilan sosial belum sepenuhnya terwujud karena masih banyak masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan dan terkadang banyak kasus yang tidak di tindaklanjuti seperti korupsi, pembunuhan, penyalahgunaan kekuasaan dan kasus kriminalisasi lainnya.

4. sikap masyarakat mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat. Perilaku anggota parlemen yang tidak menjalankan amanah rakyat merupakan ancaman serius bagi demokrasi. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya bersama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan media massa. Hal ini akan merusak kepercayaan publik terhadap lembaga perwakilan dan sistem demokrasi secara keseluruhan, serta dapat mengancam kelangsungan demokrasi.

5. Bagaimana pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Saat ini banyak sekali pihak yang memiliki kekuasaan sewenang-wenang dalam menjalankan tugasnya dan menjadikan masyarakat sebagai kelinci percobaan dan masyarakat pula yang menanggungnya dari masalah yang ia perbuat, bahkan kadang suara para rakyat kecil tidak di gubris oleh pemerintah dan pemerintah juga tidak langsung menindaklanjuti hal tersebut sehingga mengakibatkan adalah konflik antara masyarakat dan pemerintah (demo) hubungannya dengan ham yaitu seharusnya pemerintah dan rakyat saling melengkapi untuk persatuan bangsa dan perlu adanya kesadaran dari segala pihak untuk tidak menggunakan kekuasaan dengan seenaknya saja dan kekuasaan kharismatik dapat melemahkan institusi demokrasi seperti parlemen, pengadilan, dan media massa. Pemimpin kharismatik juga seringkali memberikan janji-janji yang sulit atau bahkan tidak mungkin untuk dipenuhi, namun cukup meyakinkan untuk menarik massa.

NAMA : NABILA LUTHFISYAH
NPM : 2416041027
KELAS : ANE 1 REG A
PRODI : ADMINISTRASI NEGARA

A. Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Artikel dan Analisis Positifnya:

Artikel ini membahas berbagai masalah yang dihadapi Indonesia dalam hal penegakan HAM, terutama pada tahun 2019. Beberapa masalah utama yang disebutkan adalah pelanggaran HAM masa lalu yang belum terselesaikan, pembatasan kebebasan berbicara, dan diskriminasi terhadap kelompok tertentu. Di sisi lain, artikel ini juga menunjukkan ada beberapa kemajuan, seperti upaya Indonesia untuk meratifikasi perjanjian internasional terkait HAM dan reformasi hukum serta sektor keamanan yang lebih baik.

Hal positif yang dapat diambil adalah adanya gerakan sosial yang aktif dari masyarakat dan mahasiswa yang berperan sebagai pengawas dan pengkritik kebijakan pemerintah. Meskipun banyak tantangan, kesadaran dan komitmen terhadap perbaikan HAM masih ada dan terus berkembang.

B. Demokrasi Indonesia Berdasarkan Nilai Budaya dan Adat Istiadat:

Demokrasi Indonesia dapat dilihat melalui nilai-nilai budaya yang ada dalam masyarakat, seperti musyawarah dan mufakat (kesepakatan bersama) yang merupakan bagian dari tradisi gotong-royong. Hal ini menggambarkan cara masyarakat Indonesia berinteraksi dan membuat keputusan bersama, dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan yang adil bagi semua pihak. Demokrasi di Indonesia menggabungkan prinsip kebersamaan dengan penghargaan terhadap keberagaman budaya dan agama.

Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa, yang tercantum dalam Pancasila, memberikan dasar moral dan spiritual yang kuat. Prinsip ini memastikan bahwa meskipun negara mengedepankan demokrasi, nilai-nilai agama dan keyakinan tetap dihormati dan dijunjung tinggi dalam setiap keputusan politik dan sosial.

C. Praktik Demokrasi Indonesia Saat Ini dan Kesesuaiannya dengan Pancasila serta UUD NRI 1945:

Praktik demokrasi Indonesia saat ini masih menghadapi beberapa masalah, meskipun secara teoritis sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Beberapa masalah seperti kebebasan berbicara yang dibatasi, penggunaan kekuasaan yang berlebihan oleh aparat, dan kebijakan yang lebih mengarah ke otoritarianisme menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara pelaksanaan demokrasi dengan prinsip-prinsip dasar Pancasila dan konstitusi.

Namun, masih ada ruang untuk perbaikan, dengan adanya gerakan masyarakat yang memperjuangkan hak-hak mereka dan mengkritik kebijakan pemerintah yang dianggap tidak adil. Prinsip Pancasila tetap menjadi pedoman penting, meskipun sering diuji oleh kondisi politik dan sosial yang ada.

D. Sikap Terhadap Anggota Parlemen yang Tidak Menjaga Kepentingan Rakyat:

Anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi menjalankan agenda politik mereka sendiri sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang seharusnya mengutamakan kepentingan rakyat. Jika anggota parlemen lebih mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok daripada kebutuhan masyarakat yang mereka wakili, ini adalah pengkhianatan terhadap rakyat dan terhadap prinsip demokrasi.

Anggota parlemen harus bertanggung jawab terhadap rakyat yang memilih mereka. Mereka harus mendengarkan dan memperjuangkan kepentingan masyarakat, bukan mengutamakan agenda politik pribadi. Demokrasi yang baik membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat dan transparansi dalam kebijakan untuk memastikan suara rakyat didengar dan dipenuhi.

E. Kekuasaan Kharismatik dan Hubungannya dengan Hak Asasi Manusia dalam Era Demokrasi:

Kekuasaan yang bersumber dari kharisma, baik dari tradisi atau agama, bisa berbahaya dalam demokrasi. Ketika seorang pemimpin menggunakan pengaruhnya untuk menggerakkan emosi dan loyalitas rakyat demi kepentingan pribadi atau kelompok, hal ini bisa mengancam prinsip-prinsip demokrasi yang mengedepankan hak dan kebebasan individu. Pemimpin yang terlalu berkuasa bisa mengabaikan hak asasi manusia dan menggunakan kekuasaannya untuk menindas atau mengeksploitasi rakyat demi kepentingan mereka sendiri.

Kekuasaan semacam ini sering kali menciptakan ketidakadilan dan melanggar hak-hak individu. Dalam demokrasi yang sehat, kekuasaan tidak boleh disalahgunakan, dan setiap keputusan harus mengutamakan kesejahteraan rakyat serta menghormati kebebasan dan martabat setiap individu.

nama : adzie fathurrahman
kelas : man a
npm : 2456041018
prodi :adm negara

1. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Artikel tersebut menggambarkan kondisi Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019, menyoroti berbagai pelanggaran dan kemunduran dalam penegakan HAM. Komnas HAM mencatat masih banyak pekerjaan rumah bagi pemerintah, khususnya dalam menangani pelanggaran berat dan konflik sumber daya alam. Namun, artikel ini juga menyebutkan kemajuan yang dilakukan Indonesia, seperti ratifikasi perjanjian internasional dan munculnya gerakan masyarakat sipil sebagai kontrol sosial.
Kondisi HAM di Indonesia menunjukkan ketegangan antara kemunduran dan harapan. Meski banyak masalah yang dihadapi, seperti penyerangan terhadap pembela HAM dan diskriminasi gender, ada langkah-langkah positif yang diambil. Perubahan yang terjadi di masyarakat, seperti kembalinya gerakan mahasiswa, mengindikasikan adanya kesadaran kolektif untuk memperjuangkan hak asasi.Hal positif yang saya dapat yaitu munculnya kesadaran dan partisipasi dalam isu-isu HAM menjadi harapan untuk masa depan. Gerakan sosial yang ada menunjukkan bahwa masyarakat tidak tinggal diam dan terus berupaya untuk menuntut keadilan.

2. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa?
Demokrasi Indonesia harus dipahami dalam konteks nilai-nilai budaya lokal yang menekankan musyawarah dan mufakat. Dalam banyak tradisi masyarakat Indonesia, pengambilan keputusan dilakukan secara kolektif, mencerminkan semangat kebersamaan.Prinsip ini mencerminkan bahwa demokrasi Indonesia tidak hanya berlandaskan pada suara mayoritas, tetapi juga menghormati nilai-nilai spiritual dan moral masyarakat. Hal ini menciptakan ruang bagi dialog antaragama dan toleransi, yang sangat penting untuk menjaga keutuhan bangsa.

3. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Praktik demokrasi saat ini menunjukkan tantangan dalam penerapan Pancasila dan UUD NRI 1945. Meskipun ada pemilihan umum yang demokratis, seringkali tindakan anggota parlemen tidak mencerminkan kepentingan rakyat. Kebebasan berpendapat dan hak asasi manusia juga sering terabaikan, terutama dalam konteks kritik terhadap pemerintah.

Kesimpulannya meskipun prinsip-prinsip Pancasila ada, implementasinya masih memerlukan perhatian dan penegakan yang lebih konsisten agar demokrasi dapat berjalan sejalan dengan nilai-nilai HAM.

4. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Sikap saya terhadap anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi menjalankan agenda pribadi adalah sangat kritis. Hal ini mencerminkan pengkhianatan terhadap kepercayaan publik dan dapat merusak demokrasi itu sendiri. Anggota parlemen seharusnya menjadi wakil yang mendengarkan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat, bukan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

5. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi dan agama dapat menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, ia bisa menginspirasi dan memotivasi rakyat, tetapi di sisi lain, dapat memanipulasi emosi dan loyalitas rakyat untuk kepentingan yang tidak jelas. Hal ini berpotensi menimbulkan pelanggaran HAM, terutama jika rakyat dipaksa untuk mengorbankan kepentingan pribadi demi tujuan yang tidak transparan.Hubungannya dengan konsep HAM pada era demokrasi dewasa yaitu, dalam era demokrasi dewasa, penting untuk memastikan bahwa kekuasaan tidak disalahgunakan. Konsep HAM harus menjadi landasan dalam setiap keputusan politik, memastikan bahwa hak individu dihormati dan dilindungi dari manipulasi kekuasaan.

Nama: Cici Widya Pratiwi
NPM: 2416041034
Kelas: Reguler A
Prodi: Ilmu Administrasi Negara


A. Bagaimana isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisis secara jelas, lalu hal positif apa yang didapat setelah membaca artikel tersebut

Artikel tersebut membahas mengenai hari Hak Asasi Manusia yang akan diperingati pada tanggal 10 Desember, pada tahun 2019 tercatat bahwa HAM di Indonesia masih dalam kondisi buruk atau bisa dikatakan kelam karena ada banyak hal yang terjadi seperti banyak agenda HAM mengalami kemacetan, mutu HAM mengalami kemunduran, bahkan ada begitu banyak serangan terhadap para pembela HAM.

Hal ini dikarenakan aparat keamanan yang tidak adil dan tidak akuntabilitas terhadap pelanggar HAM. Kebebasan dalam berekspresi dan kebebasan beragama dibatasi dengan aturan sewenang-wenang serta praktik kebijakan. Dan adanya diskriminasi gender terhadap perempuan yang diskriminatif dan merendahkan martabat perempuan. serta Kegagalan pemerintah dalam menghadirkan keadilan, pengungkapan kebenaran, dan pemulihan untuk korban pelanggaran HAM masa lalu. Bahkan di papua pelanggaran HAM meningkat tajam. Tetapi banyak hal yang dilakukan oleh Indonesia untuk memperbaiki sistem Hak Asasi Manusia, masyarakat sipil pun terus melakukan ketikan baik tentang bagaimana Hak Asasi Manusia dilakukan dengan baik.

Hal positif yang saya dapatkan bahwa HAM sangat penting sebagai perlindungan setiap orang, HAM perlu di junjung tinggi karena HAM merupakan sebuah pegangan hidup setiap orang. Kita juga harus berperilaku adil tanpa adanya perlakuan yang khusus terhadap seseorang atau suatu kelompok. Dengan perkembangan zaman juga kita harus menghindari sikap diskriminasi dan merendahkan seseorang baik itu perempuan atau laki-laki.


B. Berikan analisis mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia dan bagaimana pendapat mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa

Demokrasi Indonesiab yang diambil dari nilai-nilai adat istiadat atau budaya merupakan tindakan yang baik, karena dalam sistem pemerintahan pun dipengaruhi oleh nilai-nilai adat istiadat dan budaya. Sistem pemerintahan yang diambil secara aman, kekeluargaan, dan tertib pastinya akan diterima oleh masyarakat dan dijalankan oleh masyarakat dengan baik, karena dalam sistem pemerintahan itu mereka tidak semena-mena dan tetap menghormati HAM setiap warga. Selain itu juga seperti yang tercantum pada sila keempat bahwa pengambilan keputusan berprinsip pada Musyawarah dan Mufakat, nah nilai-nilai ini merupakan cerminan dari nilai-nilai adat istiadat karena dalam pengambilan keputusan setiap orang atau anggota akan diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat mereka.

Dalam konteks demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa, prinsip ini mengakui bahwa kepercayaan kepada Tuhan merupakan sumber moralitas dan kebenaran yang harus dimasukkan dalam kebijakan dan sistem negara yang menghormati pluralisme dan keberagaman. Demokrasi yang ada di Indonesia berusaha memberikan keseimbangan antara kebebasan individu dengan nilai-nilai agama dan spiritualitas yang menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat Indonesia. Dengan adanya hal ini Demokrasi mendorong masyarakat untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial sambil tetap menjaga penghormatan terhadap Tuhan.


C. Bagaimana praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia

Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat untuk demokrasi yang berkeadilan, tantangan utama yang dihadapi adalah dalam penerapan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan HAM secara konsisten, serta memastikan bahwa kebebasan dan hak-hak rakyat tidak terkompromikan oleh kepentingan politik atau ekonomi tertentu. Tetapi menurut saya Indonesia masih dalam proses menyesuaikan dengan Pancasila dan UUD RI 1945 karena memang benar sebagian besar Indonesia ada yang sudah sesuai dengan semua itu tetapi nyatanya masih banyak hal-hal yang terjadi yang melenceng dari kesuaian Pancasila, UUD 1945, dan HAM.

Pancasila memang diterapkan dalam kehidupan dan diimplementasikan sebagai warga negara tetapi, ada beberapa penerapan Pancasila yang tidak sesuai. Seperti adanya ketidakadilan dalam suatu golongan yang dimana hal ini melenceng dari sila Pancasila.

UUD RI 1945 juga memang dilaksanakan dengan baik hak-hak diberikan secara baik tetapi ada beberapa hal yang dibatasi karena adanya kebijakan-kebijakan yang membuat masyarakat sebagai warganegara itu terbatas.

Dan terakhir HAM, HAM dijamin oleh sebuah konstitusi yang dimana Pemaknaan HAM juga sebagian besar sudah dilakukan secara baik, tetapi pada beberapa kasus HAM belum diterapkan secara maksimal bahkan terkadang HAM dalam kasus tidak dimasukkan tetapi dihilangkan.


D. Bagaimana sikap mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat

Menurut saya itu sudah melanggar daripada tujuan mereka, anggota parlemen yang seharusnya mewakili suara-suara rakyat, kepentingan-kepentingan rakyat dan bertindak untuk kepentingan umum, bukan malah untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Ketika mereka mengatasnamakan suara rakyat tapi tidak sesuai dengan harapan masyarakat, hal itu menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara nilai demokrasi dan praktik yang terjadi.

Praktik yang seperti ini pastinya merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi dan pemerintahan. Demokrasi yang seharusnya menuntut akuntabilitas, transparansi, dan kesetiaan kepada rakyat yang memilih mereka malah mengecewakan mereka. Oleh karena itu, penting untuk terus memperbaiki sistem pengawasan politik, meningkatkan kesadaran politik masyarakat, dan mendorong transparansi serta integritas dalam setiap kebijakan yang diambil karena tujuan utama mereka adalah pelayanan kepada masyarakat dan kepuasan masyarakat.

Dalam hal pemilihan pun kini harus dipikirkan benar-benar jangan karena pemberian suatu hal atau tekanan malah memilih anggota yang bodong, yang harusnya memilih anggota parlemen yang benar-benar mendengar kita dan kepentingan kita ini malah mengutamakan kepentingan sendiri dan golongan.


E. Bagaiman pendapat mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini

Pendapat saya mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama dan menggerakkan loyalitas serta emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas sangat memprihatinkan dan menyedihkan. Kekuasaan semacam ini bisa berpotensi mengeksploitasi perasaan dan keyakinan rakyat, membuat mereka lebih mudah dipengaruhi tanpa pemahaman yang mendalam mengenai akibat dari tindakan tersebut. Tindakan seperti ini bisa berbahaya, terutama bila tujuan yang dimaksud tidak jelas atau bahkan bertentangan dengan kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Dalam konteks demokrasi, pihak-pihak yang menggunakan kekuasaan kharismatik untuk menggerakkan rakyat dengan cara yang manipulatif dapat merusak prinsip-prinsip dasar demokrasi, yang seharusnya mengutamakan kebebasan individu, kesetaraan, dan pengakuan atas hak-hak asasi manusia. Demokrasi dewasa ini menuntut adanya pemahaman yang lebih rasional dan berbasis pada fakta dalam setiap pengambilan keputusan politik. Namun, ketika emosi dan loyalitas diperalat untuk tujuan yang tidak jelas maka hak individu untuk membuat pilihan yang bebas dan berbasis informasi yang benar menjadi terganggu.

Hubungan dengan konsep HAM bahwa setiap individu memiliki hak untuk berpikir secara bebas, membuat keputusan berdasarkan pengetahuan, dan tidak dipaksa untuk mengorbankan dirinya atau orang lain demi tujuan yang tidak jelas atau dipaksakan. Manipulasi emosi dan loyalitas dapat mengarah pada pelanggaran HAM, seperti pembatasan kebebasan berpendapat, kebebasan memilih, dan hak untuk tidak disalahgunakan untuk kepentingan pihak tertentu.

Demokrasi dewasa ini mengharuskan adanya pengakuan terhadap hak-hak individu serta perlindungan terhadap warga negara dari potensi penyalahgunaan kekuasaan, termasuk dari pihak-pihak yang menggunakan pengaruhnya secara kharismatik untuk tujuan yang merugikan. Oleh karena itu, sangat perlu adanya pengawasan yang ketat terhadap praktik-praktik semacam ini agar hak-hak asasi manusia tetap dijaga dan dihormati.

NAMA:NURUL ANES
NPM:2456041015
KELAS:MANDIRI A

berikut adalah analisis saya terhadap kasus kedua.
1.Artikel yang membahas kondisi HAM di Indonesia mengungkapkan bahwa meskipun ada sistem hukum dan lembaga yang mendukung perlindungan HAM, pelanggaran tetap terjadi. Pencapaian dalam hak sipil dan politik seringkali terhalang oleh masalah seperti impunitas, korupsi, dan penegakan hukum yang lemah. Kasus kekerasan terhadap kelompok tertentu, ketidakadilan bagi perempuan dan anak, serta ketimpangan sosial masih sering ditemukan.

Namun, artikel ini juga mencatat upaya perbaikan, seperti peningkatan kesadaran tentang HAM, pembentukan komisi-komisi HAM, serta peran aktif masyarakat dan organisasi internasional dalam mengawasi dan mendesak pemerintah untuk lebih serius dalam penegakan HAM. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada tantangan, ada pula langkah-langkah positif yang patut dihargai.

2.Demokrasi Indonesia tidak hanya mengacu pada sistem politik modern, tetapi juga menggabungkan nilai-nilai adat seperti musyawarah dan mufakat, yang menekankan pentingnya konsensus dalam pengambilan keputusan. Masyarakat adat di berbagai daerah, seperti Bali dan Jawa, sering mengedepankan kebersamaan dalam menyelesaikan masalah.

Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila memberikan ruang untuk kebebasan beragama dan keberagaman. Prinsip ini mendasari pentingnya toleransi antarumat beragama, dan melindungi hak setiap individu untuk menjalankan agama dan keyakinannya tanpa diskriminasi. Dengan demikian, Indonesia berusaha membangun masyarakat yang harmonis dan inklusif.

3.Meskipun praktik demokrasi di Indonesia sudah banyak berkembang, masih ada tantangan dalam konsistensi penerapan prinsip-prinsip Pancasila dan UUD 1945. Pemilu yang bebas dan adil, kebebasan pers, serta partisipasi politik masyarakat sudah ada, namun masalah transparansi, akuntabilitas, dan korupsi masih menjadi hambatan utama.

Terkait hak asasi manusia, meskipun Indonesia telah meratifikasi banyak perjanjian internasional, pelanggaran HAM masih terjadi, seperti diskriminasi terhadap perempuan dan anak serta penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat negara. Untuk itu, pengawasan yang lebih ketat dan penegakan hukum yang lebih tegas sangat diperlukan agar prinsip-prinsip Pancasila dan UUD 1945 dapat diterapkan secara maksimal.

4.Saya mengkritik keras tindakan anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi justru menjalankan agenda pribadi. Hal ini bertentangan dengan prinsip demokrasi yang seharusnya mencerminkan kepentingan rakyat. Ketika anggota parlemen hanya mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok, hal ini merusak integritas sistem demokrasi dan mengurangi kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif.

5.Kekuasaan karismatik yang menggerakkan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas berisiko memanipulasi dan mengeksploitasi rakyat demi kepentingan tertentu. Dalam demokrasi yang sehat, pemimpin harusnya tidak menggunakan loyalitas rakyat untuk kepentingan pribadi. Manipulasi semacam ini sangat bertentangan dengan hak asasi manusia, karena setiap individu berhak untuk berpikir bebas, memilih, dan hidup dengan martabat tanpa adanya tekanan atau eksploitasi.

Demokrasi yang dewasa harus mengutamakan keadilan, transparansi, dan menghormati kebebasan individu, menghindari manipulasi atau penyalahgunaan kekuasaan. Rakyat tidak boleh menjadi alat untuk kepentingan politik atau kekuasaan.

NAMA: Rahmah Eka Yusdiana

NPM: 2456041017

KELAS: Mandiri A

PRODI: FISIP (Ilmu Administrasi Negara)

1.dari artikel tersebut yaitu Menjelang peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia pada 10 Desember, berbagai lembaga mencatat bahwa kinerja Indonesia terkait HAM pada tahun 2019 menunjukkan hasil yang kurang menggembirakan. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mencatat bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, terutama terkait pelanggaran HAM berat di masa lalu dan penyelesaian konflik sumber daya alam. Selain itu, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menilai bahwa demokrasi di Indonesia mengalami kemunduran, dengan munculnya ancaman nyata terhadap kebebasan sipil, yang semakin terbatas.

dan Setelah membaca artikel tersebut, ada beberapa hal positif yang dapat saya ambil yaitu Peran Aktif Masyarakat Sipil termasuk gerakan mahasiswa dan kelompok masyarakat lokal, terus menunjukkan ketahanan dan peran penting dalam menuntut hak-hak mereka. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada hambatan dari pemerintah atau kebijakan yang tidak menguntungkan, suara rakyat tetap kuat dan bisa menjadi pendorong perubahan sosial

2.Demokrasi Indonesia dipengaruhi oleh nilai adat seperti musyawarah dan mufakat, di mana keputusan diambil bersama. Meskipun sistem politik modern diterapkan, nilai-nilai tradisional ini masih berperan. Namun, terkadang ada ketegangan antara keduanya.

Prinsip "Ketuhanan Yang Maha Esa" dalam Pancasila mengedepankan pentingnya agama dalam kehidupan negara. Ini memberi ruang untuk kebebasan beragama, tapi kadang bisa menimbulkan diskriminasi jika penafsiran agama terlalu sempit.

3.Praktik demokrasi Indonesia saat ini masih berada di persimpangan antara kemajuan dan tantangan. Meskipun prinsip-prinsip Pancasila dan UUD 1945 mengakui pentingnya demokrasi, kebebasan, dan hak asasi manusia, beberapa kebijakan dan praktik pemerintah menunjukkan adanya inkonsistensi dalam penerapan prinsip-prinsip tersebut. Ada kemajuan dalam beberapa bidang, tetapi tantangan terkait kebebasan sipil, penegakan hukum yang adil, dan pemenuhan hak-hak ekonomi dan sosial masih perlu perhatian serius agar demokrasi Indonesia dapat benar-benar sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, serta menghormati nilai-nilai HAM secara penuh.

4.parlemen harus berfungsi sebagai lembaga yang mendengarkan aspirasi rakyat, memperjuangkan kebijakan yang pro-rakyat, dan mengawasi pemerintah untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil sesuai dengan kepentingan umum. Ketika ada ketidakselarasan antara agenda politik anggota parlemen dan kepentingan masyarakat, masyarakat harus diberi ruang untuk menyuarakan ketidakpuasan mereka melalui mekanisme demokrasi yang ada, seperti pemilu atau protes damai.

5.Pendapat saya, kekuasaan karismatik yang berakar dari tradisi atau agama dapat sangat mempengaruhi rakyat, khususnya dalam masyarakat yang sangat bergantung pada figur pemimpin yang dianggap memiliki otoritas atau kekuatan spiritual. Pemimpin dengan kekuasaan karismatik cenderung mampu membangkitkan loyalitas dan emosi massa, bahkan seringkali memanipulasi perasaan tersebut untuk tujuan tertentu yang tidak jelas atau bahkan merugikan rakyat itu sendiri. Dalam banyak kasus, loyalitas yang terbangun bisa sangat membutakan, mendorong pengikut untuk mengambil tindakan yang berisiko, atau menjadi tumbal untuk kepentingan politik tertentu, dengan meyakinkan mereka bahwa itu adalah bagian dari takdir atau kewajiban agama.

Hubungan antara fenomena ini dengan konsep hak asasi manusia (HAM) dalam era demokrasi dewasa sangat erat. Demokrasi mengedepankan penghormatan terhadap hak-hak individu, kebebasan berpikir, dan partisipasi yang adil dalam pengambilan keputusan politik. Namun, ketika kekuasaan karismatik digunakan untuk menggerakkan emosi dan loyalitas massa, sering kali hak-hak individu dapat terabaikan. Misalnya, kebebasan berekspresi dan berpendapat bisa dibatasi, bahkan kebebasan untuk memilih secara rasional bisa dimanipulasi, jika pemimpin karismatik memaksakan kehendaknya atas nama agama atau tradisi.

Nama: Tasya Salsabila Febriana
NPM: 2416041058
Kelas: Reg B
Prodi: Ilmu Administrasi Negara

ANALISIS SOAL 2

a. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan HAM dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang Anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Jawaban:
Artikel ini mengungkap berbagai tantangan dalam penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019. Meskipun terdapat langkah positif seperti ratifikasi sebagian besar perjanjian internasional terkait HAM, Indonesia menghadapi banyak tantangan, termasuk pelanggaran HAM berat yang belum terselesaikan, pembatasan kebebasan berekspresi, diskriminasi berbasis gender, dan kasus di Papua. Selain itu, upaya penyelesaian pelanggaran HAM melalui jalur rekonsiliasi tanpa pengungkapan kebenaran justru berpotensi menciptakan impunitas. Hal positif dari artikel ini adalah munculnya gerakan masyarakat sipil, termasuk mahasiswa, yang kembali berperan sebagai pengawas sosial terhadap pemerintah.

b. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa?
Jawaban:
Demokrasi Indonesia mengakar pada nilai-nilai adat istiadat dan musyawarah mufakat yang mencerminkan budaya kolektivitas masyarakat Nusantara. Dalam tradisi lokal, pengambilan keputusan sering melibatkan dialog antaranggota komunitas, yang sejalan dengan prinsip dasar demokrasi Pancasila. Namun, tantangan muncul ketika praktik demokrasi saat ini cenderung lebih terpengaruh oleh populisme daripada nilai-nilai tersebut.

Prinsip demokrasi Indonesia yang berketuhanan menegaskan penghormatan terhadap keberagaman keyakinan serta moralitas publik. Namun, implementasi prinsip ini sering kali menghadapi tantangan, terutama ketika agama digunakan untuk membenarkan kebijakan diskriminatif atau menekan hak kelompok tertentu. Seharusnya, nilai ini mendorong toleransi dan penghormatan terhadap pluralisme.

c. bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai HAM?
Jawaban:
Praktik demokrasi di Indonesia belum sepenuhnya sejalan dengan Pancasila dan UUD 1945. Meski ada upaya untuk menjunjung tinggi HAM, masih terdapat kasus pelanggaran hak sipil, seperti pembatasan kebebasan berekspresi dan maraknya diskriminasi. Ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara prinsip negara hukum dengan implementasi nilai-nilai keadilan sosial.

d. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Jawaban:
Ketika anggota parlemen lebih mengutamakan agenda politik pribadi dibandingkan kepentingan rakyat, mereka mengkhianati mandat demokrasi. Fenomena ini menunjukkan lemahnya kontrol rakyat atas wakilnya, sehingga perlu adanya transparansi dan akuntabilitas yang lebih kuat dalam sistem perwakilan.

e. bagaimanakah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan karismatik yang berakar dari tradisi maupun agama, tega menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Jawaban:
Kekuasaan kharismatik yang memobilisasi emosi rakyat demi tujuan pribadi berpotensi melanggar HAM. Dalam era demokrasi modern, tindakan seperti ini harus dihindari karena berisiko menciptakan polarisasi sosial dan pelanggaran hak-hak individu. Demokrasi yang sehat harus mengutamakan rasionalitas, dialog, dan penghormatan terhadap hak setiap warga negara tanpa memanfaatkan loyalitas buta.

Nama : Aurelia Grisnandhita
NPM : 2416041001
Kelas : REG A

Kasus II
A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Jawaban : Artikel di atas sendiri secara sederhana membahas terkait dengan penegakan HAM di indonesia pada tahun 2019 yang masih kurang optimal, kemunduran akan mutu ham yang dialami serta berbagai serangan yang dialami oleh pembela ham juga kian mewarnai kurang nya optimalisasi ham pada tahun tersebut. Hal ini terjadi terjadi karena beberapa indikator diantaranya, tidak ada proses keadilan dan akuntabilitas terhadap pelanggran ham yang terjadi, kemudian juga adanya penyalahgunaan kekuasaan yang terus dimanfaatkan oleh beberapa kalangan pejabat yang bertindak sewenang-wenang, dan yang menonjol juga bisa terlihat dengan maraknya diskriminasi gender, yang hampir sebagian besar pada kala itu bahkan mungkin pada masa sekarang masih ada beberapa oknum yang memandang sebelah mata akan kemampuan yang dimiliki oleh perempuan.

B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
Jawaban : Demokrasi Indonesia, meskipun terinspirasi oleh nilai-nilai Barat, tetap mengakomodasi kearifan lokal dalam sistemnya. Mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa, hal ini menggarisbawahi bahwa negara Indonesia menghormati dan menjamin kebebasan beragama, sekaligus menekankan bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara harus berlandaskan pada nilai-nilai moral yang bersumber dari ajaran agama dan kepercayaan masyarakat Indonesia.

C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Jawaban : Kesesuaian dengan Pancasila yaitu banyak kebijakan yang masih jauh dari prinsip-prinsip Pancasila, terutama dalam hal keadilan dan kesetaraan.
Pelanggaran HAM Penerapan hukum yang tidak adil dan diskriminasi menunjukkan bahwa nilai-nilai dalam UUD 1945 belum sepenuhnya diimplementasikan.

D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Jawaban : Hal ini menunjukkan bahwa proses perwakilan di parlementidak lagi berfungsi dengan efektif, sehingga kebutuhan dan aspirasi masyarakat tidak sepenuhnya diprioritaskan.Ketika anggota parlemen lebih melayani agenda politik pribadi daripada kepentingan masyarakat, maka struktur kekuasaan menjadi kurang transparan dan tidak responsif terhadap kebutuhan publik. Ini dapat mengarah pada keputusan yang tidak rasional dan tidak bertanggung jawab.
kondisi ini harus diatasi dengan serius guna mempertahankan integritas demokrasi dan memastikan bahwa suara rakyat benar-benar digunakan untuk kepentingan nyata masyarakat.

E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Jawaban : Hal ini sangat berbahaya bagi demokrasi dan HAM, karena dapat mengarah pada pengorbanan individu demi kepentingan para” petinggi atau sekelompok oknum tertentu.
Konsep hak asasi manusia dalam era demokrasi dewasa ini menuntut agar setiap individu diakui martabat dan hak-haknya tanpa dipengaruhi oleh kekuasaan yang manipulatif.

NAMA: ULLYA ROYSA
NPM: 2416041012
KELAS: REGULER A
PRODI: ILMU ADMINISTRASI NEGARA

1. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Jawaban:
Isi artikel tersebut yaitu tentang meningkatnya pelanggaran, lambatnya penanganan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu , masalah rasisme dan pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia dan negara telah meratifikasi konvensi internasional penghapusan diskriminasi rasial sejak tahun 1999 namun masalah rasisme tetap ada dan sering kali diabaikan. Banyak sekali permasalahan seperti kemiskinan dan ketidaksetaraan serta ketidakadilan seringkali tertutupi oleh isu-isu politik. Dalam artikel tersebut bahwa hak asasi manusia mencakup perlindungan terhadap semua individu dari diskriminasi serta menjamin kebebasan dari kemiskinan dan ketidaktahuan. Penegakan HAM di Indonesia masih menghadapi tantangan besar terutama dalam mengatasi rasisme dan ketidakadilan sosial.
Hal positif dari artikel tersebut adalah bahwa peran masyarakat sipil sebagai pilar penting dalam menegakkan HAM serta kesadaran masyarakat terhadap kebijakan pemerintah sangat diperlukan untuk mendorong perubahan dari penyimpangan yang telah terjadi.

2. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa?
Jawaban:
Analisis mengenai demokrasi di Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia yaitu bahwa demokrasi di Indonesia dapat kita lihat melalui nilai-nilai budaya seperti budaya lokal yang mengedepankan musyawarah dan mufakat,gotong royong, dan keadilan merupakan nilai-nilai luhur yang telah diwariskan dari nenek moyang. Bahwa keputusan yang diambil secara adil dapat mencerminkan prinsip demokrasi yang sesuai dan baik.
Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa menekankan pentingnya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. tindakan harus berlandaskan pada nilai-nilai moral dan spiritual. Namun pandangan yang beragam terhadap nilai-nilai ini bisa menjadi tantangan , prinsip ini seringkali disalahartikan dan digunakan untuk membenarkan diskriminasi terhadap kelompok minoritas.

3. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Jawaban:
Praktik demokrasi Indonesia saat ini masih menghadapi berbagai tantangan seperti korupsi, ketidakadilan sosial, pelanggaran terhadap HAM. walaupun banyaknya kemajuan dalam kebebasan untuk berpendapat serta berpartisipasi dalam politik namun dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 masih saja tidak sesuai karena banyaknya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan dan juga perlunya diperbaiki agar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

4. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Jawaban:
Menurut saya sikap kita mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat yaitu sangat memprihatinkan karena ini mencerminkan kurangnya prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam sistem politik. Menurut saya anggota parlemen perlu adanya tanggung jawab dan tindakan yang dapat lebih mendengarkan suara masyarakat bahwa keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan sangat penting untuk memastikan bahwa wakil rakyat benar-benar mewakili kepentingan masyarakat itulah pentingnya transparansi.


5. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Jawaban:
Bahwa pihak-pihak yang dengan kekuasaan karismatik yang memanfaatkan rakyat untuk tujuan tidak jelas dapat membahayakan prinsip demokrasi dan HAM ketika masyarakat mulai mengeluarkan emosinya dan dimanfaatkan untuk kepentingan politik seringkali hak individu diabaikan demi kepentingan kelompok tertentu hubungan dengan konsep HAM penting untuk menjaga keseimbangan antara kekuasaan karismatik dan penghormatan terhadap hak asasi manusia rakyat harus dilindungi dari manipulasi yang dapat mengarah pada pelanggaran hak-hak dasar mereka Karena setiap individu memiliki hak untuk dilindungi.

NAMA : NADINE FIDIA MESHILFA
NPM : 2456041005
KELAS : MANDIRI A
PRODI : ILMU ADMINISTRASI NEGARA

Analisis Kasus 2
1. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Artikel ini fokus pada tantangan yang masih dihadapi dalam hal HAM di Indonesia selama tahun 2019. Berbagai pelanggaran HAM yang masih belum terselesaikan, terutama pelanggaran serius yang terjadi di masa lalu, dan masalah-masalah kebebasan sipil yang terancam oleh tindakan represif pemerintah. Pada sisi lain, masalah diskriminasi gender, kebebasan berekspresi, dan kebebasan beragama juga masih menjadi fokus utama dalam penegakan HAM di Indonesia.
Poin positif dari artikel ini adalah realisasi bahwa walaupun situasi HAM masih buruk, ada beberapa kemajuan yang telah tercapai. Sebagai contoh, keterlibatan Indonesia dalam menyetujui perjanjian internasional mengenai HAM dan munculnya kembali aktivitas mahasiswa sebagai bentuk kontrol sosial. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat harapan untuk perbaikan melalui kesadaran kolektif masyarakat dan upaya terus-menerus dalam reformasi hukum.
2. ⁠Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa?
Indonesia kaya akan keragaman budaya dan berbagai penganut agama maka dari itu kita perlu memiliki rasa toleransi beragama hal ini menghendaki adanya sikap saling menghormati dan menghargai antar pemeluk agama yang berbeda dan budaya yang terus berlaku disetial daerah tanpa membeda-bedakan satu sama lain, keadilan sosial semua agama selalu mengajarkan pentingnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat, dan demokrasi Indonesia tidak selalu menyoroti tentang politik tetapi juga keragaman dan peran kita sebagai masyarakat dalam menjalankan perannya tanpa melanggar HAM dan membedakan bedakan karena Indonesia memiliki semboyan yaitu bhinekaan tunggal ika.
3. ⁠Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Praktik demokrasi Indonesia masih menghadapi tantangan, seperti korupsi dan ketidakadilan. Meskipun Pancasila dan UUD 1945 mendukung HAM, implementasinya perlu perbaikan dalam transparansi dan akuntabilitas.
4. ⁠Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Sikap saya terhadap anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi menjalankan agenda pribadi adalah sangat kritis. Hal ini mencerminkan pengkhianatan terhadap kepercayaan publik dan dapat merusak demokrasi itu sendiri. Anggota parlemen seharusnya menjadi wakil yang mendengarkan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat, bukan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
5. ⁠Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Kekuasaan yang bersumber dari kharisma, baik dari tradisi atau agama, bisa berbahaya dalam demokrasi. Ketika seorang pemimpin menggunakan pengaruhnya untuk menggerakkan emosi dan loyalitas rakyat demi kepentingan pribadi atau kelompok, hal ini bisa mengancam prinsip-prinsip demokrasi yang mengedepankan hak dan kebebasan individu. Pemimpin yang terlalu berkuasa bisa mengabaikan hak asasi manusia dan menggunakan kekuasaannya untuk menindas atau mengeksploitasi rakyat demi kepentingan mereka sendiri. Kekuasaan semacam ini sering kali menciptakan ketidakadilan dan melanggar hak-hak individu. Dalam demokrasi yang sehat, kekuasaan tidak boleh disalahgunakan, dan setiap keputusan harus mengutamakan kesejahteraan rakyat serta menghormati kebebasan dan martabat setiap individu.

NAMA: Sara Christy Togina H.
NPM: 2456041010
KELAS: Mandiri A
PRODI: Ilmu Administrasi Negara

1. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Kasus ini membahas konflik di perbatasan Indonesia-Timor Leste yang menunjukkan beberapa pelanggaran HAM, seperti:
a. Kehilangan hak rasa aman: Konflik melibatkan kekerasan fisik, perusakan properti, dan ancaman terhadap warga perbatasan.
b. Kurangnya perlindungan hukum: Tidak ada langkah konkret untuk menyelesaikan sengketa zona netral yang berulang.
Penegakan HAM di wilayah konflik membutuhkan pendekatan dialogis dan diplomatis. Kedua negara harus bekerja sama untuk menjamin keselamatan warga perbatasan, melindungi hak milik, dan menyelesaikan konflik tanpa kekerasan.
Hal Positif dari kasus ini ialah, mengajarkan pentingnya kerja sama lintas negara untuk menghindari konflik dan membangun lingkungan yang damai di perbatasan.

2. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
Demokrasi Berbasis Adat Istiadat: Demokrasi Indonesia dipengaruhi budaya lokal, seperti gotong royong dan musyawarah mufakat. Hal ini memperkuat rasa kebersamaan dan mengutamakan kepentingan bersama.
Prinsip Berke-Tuhanan: Demokrasi Indonesia menekankan nilai spiritual, di mana agama menjadi landasan moral. Hal ini menciptakan keseimbangan antara kebebasan individu dan tanggung jawab terhadap nilai-nilai luhur.
Nilai-nilai ini unik karena mengintegrasikan tradisi lokal dengan moralitas agama, menjadikan demokrasi lebih berakar pada budaya bangsa. Namun, tantangannya adalah menjaga agar prinsip ini tidak disalahgunakan untuk kepentingan tertentu.

3. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Dalam praktiknya, demokrasi Indonesia masih menghadapi tantangan seperti:
a. Pelanggaran HAM: Diskriminasi dan ketidakadilan masih sering terjadi.
b. Korupsi dan kepentingan elit: Banyak kebijakan yang tidak mencerminkan aspirasi rakyat.
Namun, ada kemajuan dalam keterbukaan informasi dan partisipasi publik. Untuk lebih sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, perlu pengawasan lebih ketat dan penegakan hukum yang adil.

4. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Ketika parlemen tidak menjalankan aspirasi rakyat, hal ini merusak kepercayaan terhadap demokrasi.
a. Masyarakat harus aktif mengawasi dan mengkritik parlemen melalui jalur hukum atau media.
b. Mendesak adanya akuntabilitas melalui regulasi yang memastikan keputusan politik benar-benar berpihak pada rakyat.

5. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
a. Bahaya Manipulasi Emosi: Hal ini menciptakan polarisasi sosial dan merugikan rakyat.
b. Bertentangan dengan Demokrasi Modern: Demokrasi modern menuntut transparansi dan akuntabilitas, bukan loyalitas buta.
Praktik seperti ini mengabaikan hak rakyat atas kebebasan berpikir dan memilih. Demokrasi harus melindungi rakyat dari eksploitasi emosional demi kepentingan tertentu. Kepemimpinan karismatik harus diarahkan untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, bukan memanipulasi mereka untuk agenda pribadi.

Nama : Amir solihin
Npm : 2416041044
Kelas : Regular B
Prodi : Administrasi Negara

1. Isi Artikel dan Analisis Penegakan Hak Asasi Manusia
Artikel ini memberikan gambaran yang cukup suram mengenai kondisi Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019. Banyak lembaga, seperti Komnas HAM dan LBH Jakarta, mencatat bahwa pelanggaran HAM masih terjadi, termasuk serangan terhadap pembela HAM, pembatasan kebebasan berekspresi, dan diskriminasi terhadap perempuan. Namun, di tengah situasi yang gelap ini, ada harapan yang muncul, seperti gerakan masyarakat yang semakin kuat dan langkah-langkah reformasi yang diambil oleh pemerintah.
Hal positif yang bisa diambil dari artikel ini adalah pengakuan terhadap upaya-upaya yang dilakukan untuk memperbaiki kondisi HAM. Misalnya, ratifikasi perjanjian internasional dan kembalinya gerakan mahasiswa sebagai kontrol sosial menunjukkan bahwa meskipun banyak tantangan, ada juga upaya untuk memperjuangkan hak-hak asasi manusia di Indonesia. Ini memberikan harapan bahwa masyarakat masih memiliki suara dan kekuatan untuk mendorong perubahan.

2. Analisis Demokrasi Indonesia dari Nilai-nilai Adat Istiadat
Demokrasi di Indonesia seharusnya mencerminkan nilai-nilai adat dan budaya asli masyarakat. Dalam banyak budaya di Indonesia, prinsip musyawarah dan mufakat sangat dihargai. Ini sejalan dengan semangat demokrasi yang mengutamakan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan.
Prinsip demokrasi yang berke-Tuhanan yang Maha Esa juga menekankan pentingnya spiritualitas dalam kehidupan berbangsa. Hal ini seharusnya mendorong masyarakat untuk saling menghormati dan bekerja sama. Namun, dalam praktiknya, sering kali nilai-nilai ini terabaikan, dan demokrasi lebih banyak diwarnai oleh kepentingan politik tertentu. Ini menjadi tantangan bagi kita untuk mengembalikan esensi demokrasi yang seharusnya inklusif dan menghargai keberagaman.

3. Praktik Demokrasi Indonesia dan Pancasila
Praktik demokrasi di Indonesia saat ini masih menghadapi banyak tantangan. Meskipun ada kerangka hukum yang jelas dalam Pancasila dan UUD NRI 1945, implementasinya sering kali tidak sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut. Banyak kebijakan yang diambil tidak mencerminkan aspirasi rakyat dan sering kali mengabaikan nilai-nilai HAM.
Misalnya, pembatasan kebebasan berekspresi dan tindakan represif terhadap aktivis menunjukkan bahwa masih ada pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Oleh karena itu, perlu ada upaya lebih lanjut untuk memastikan bahwa praktik demokrasi di Indonesia benar-benar menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan HAM. Kita semua harus berperan aktif dalam mendorong perubahan positif ini.

4. Sikap Terhadap Anggota Parlemen
Saya merasa sangat prihatin dengan kondisi di mana anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri. Ini menunjukkan adanya jarak antara wakil rakyat dan konstituen mereka. Anggota parlemen seharusnya menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah, tetapi jika mereka lebih mementingkan kepentingan pribadi atau partai, maka suara rakyat akan terabaikan.
Hal ini dapat mengakibatkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif dan mengurangi partisipasi politik. Oleh karena itu, penting bagi anggota parlemen untuk benar-benar mendengarkan dan mewakili kepentingan rakyat, bukan hanya agenda politik mereka sendiri. Kita perlu mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam proses politik.

5. Pendapat tentang Kekuasaan Kharismatik
Kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama bisa menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, pemimpin dengan kekuasaan kharismatik dapat menginspirasi dan memotivasi masyarakat. Namun, di sisi lain, jika mereka menggunakan kekuasaan tersebut untuk menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat tanpa mempertimbangkan kepentingan masyarakat, hal ini bisa berbahaya.
Ketika loyalitas rakyat dipergunakan untuk tujuan yang tidak jelas, ini dapat mengarah pada pelanggaran hak asasi manusia. Dalam konteks demokrasi, penting untuk memastikan bahwa kekuasaan tidak disalahgunakan dan bahwa semua tindakan pemimpin harus transparan dan akuntabel. Konsep hak asasi manusia harus menjadi landasan dalam setiap tindakan politik, dan masyarakat harus dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.
Secara keseluruhan, tantangan dalam penegakan HAM dan praktik demokrasi di Indonesia memerlukan perhatian serius dari semua pihak. Kita semua memiliki peran dalam memastikan bahwa hak asasi manusia dihormati dan dilindungi dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara

NAMA : SALSA BILA AZZAHRA
NPM : 2416041047
KELAS : REG B

1. Artikel "Awan Gelap untuk HAM di Indonesia" mengungkapkan tantangan serius dalam penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia pada tahun 2019, termasuk pelanggaran oleh aparat keamanan, pembatasan kebebasan berekspresi, dan diskriminasi berbasis gender, serta situasi kritis di Papua. Meskipun demikian, terdapat harapan melalui langkah-langkah reformasi yang diambil pemerintah dan kembalinya pergerakan masyarakat sipil yang aktif. Hal ini menunjukkan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya HAM dan komitmen untuk perubahan, meskipun masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk mencapai keadilan dan perlindungan hak asasi manusia secara efektif.

2. Demokrasi Indonesia seharusnya mencerminkan nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat yang kaya akan keragaman dan musyawarah, di mana keputusan diambil secara kolektif dan mengutamakan kepentingan bersama. Prinsip "Ketuhanan yang Maha Esa" dalam Pancasila menggarisbawahi pentingnya spiritualitas dan nilai-nilai moral dalam kehidupan berbangsa, yang seharusnya menjadi fondasi bagi demokrasi yang inklusif dan berkeadilan. Namun, dalam praktiknya, sering kali terjadi ketidakselarasan antara prinsip ini dan realitas politik, di mana kepentingan individu atau kelompok tertentu lebih diutamakan. Oleh karena itu, penting untuk mengintegrasikan nilai-nilai budaya dan spiritual dalam praktik demokrasi untuk memastikan bahwa hak asasi manusia dan keadilan sosial terjamin bagi seluruh warga negara.

3. Praktik demokrasi Indonesia saat ini menunjukkan kemajuan, namun masih menghadapi berbagai tantangan dalam kesesuaian dengan Pancasila dan UUD NRI 1945. Meskipun terdapat mekanisme pemilihan umum yang demokratis, banyak isu seperti pembatasan kebebasan berpendapat, diskriminasi, dan pelanggaran hak asasi manusia yang masih terjadi. Selain itu, implementasi prinsip-prinsip Pancasila sering kali terabaikan, terutama dalam konteks partisipasi masyarakat dan transparansi pemerintah. Meskipun ada upaya untuk memperkuat perlindungan HAM, realitas politik menunjukkan bahwa kepentingan kelompok tertentu kadang mengalahkan aspirasi masyarakat luas. Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang lebih kuat dari semua pihak untuk memastikan bahwa demokrasi di Indonesia tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substantif dalam menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan hak asasi manusia.

4. Kondisi di mana anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik pribadi yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat sangat memprihatinkan dan mencerminkan krisis kepercayaan dalam sistem demokrasi. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian wakil rakyat tidak menjalankan amanah dengan baik, mengabaikan tanggung jawab mereka untuk mewakili aspirasi dan kebutuhan konstituen. Sikap ini tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga melemahkan legitimasi lembaga legislatif dan memperburuk ketidakpuasan publik terhadap pemerintahan. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk aktif mengawasi dan menuntut akuntabilitas dari para wakil mereka, serta mendorong transparansi dan integritas dalam pengambilan keputusan politik agar demokrasi dapat berfungsi secara efektif dan responsif terhadap kebutuhan rakyat.

5. Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik, baik yang berakar dari tradisi maupun agama, sering kali memanfaatkan loyalitas dan emosi rakyat untuk mencapai tujuan politik yang tidak jelas, yang dapat mengarah pada manipulasi dan eksploitasi. Ketika loyalitas ini digunakan untuk memobilisasi massa tanpa mempertimbangkan hak dan kesejahteraan individu, hal ini berpotensi melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia. Dalam era demokrasi dewasa saat ini, di mana partisipasi masyarakat seharusnya menjadi landasan, tindakan semacam ini menciptakan ketidakadilan dan ketidakpuasan. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk kritis dan sadar akan potensi penyalahgunaan kekuasaan, serta mendorong dialog yang menghormati hak asasi manusia dan memastikan bahwa kebijakan publik tidak mengorbankan kepentingan individu demi ambisi kelompok tertentu

NAMA:Cesar Nur Falaq
NPM:241604100o
KELAS:REGULER A
PRODI :FISIP (ILMU ADMINISTRASI NEGARA)

1.Artikel yang membahas "gelapnya HAM di Indonesia" berpotensi mencerminkan situasi di mana pelanggaran hak asasi manusia masih terjadi, meskipun Indonesia memiliki kerangka hukum dan lembaga negara yang mendukung perlindungan HAM. Dalam analisis penegakan HAM, artikel ini kemungkinan menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan dalam kerangka hukum seperti pengakuan terhadap hak-hak sipil dan politik, namun pencapaian nyata dalam praktik sering terhambat oleh impunitas, korupsi, dan kurangnya penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM. Misalnya, kekerasan terhadap kelompok tertentu, pelanggaran hak perempuan dan anak, serta ketidakadilan sosial yang masih dialami sebagian masyarakat.
2.Demokrasi Indonesia, yang berakar dari nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat, menunjukkan karakteristik yang unik dalam pengambilan keputusan dan partisipasi masyarakat. Dalam banyak budaya lokal, musyawarah dan mufakat merupakan cara utama untuk mencapai konsensus, mencerminkan nilai gotong royong dan kebersamaan. Prinsip ini sejalan dengan semangat Pancasila, di mana musyawarah untuk mufakat menjadi salah satu asas penting dalam pengambilan keputusan.
3.Praktik demokrasi di Indonesia saat ini masih menghadapi berbagai tantangan. Pancasila dan UUD 1945 menekankan pada keadilan sosial dan penghormatan terhadap HAM.
• Kesesuaian dengan Pancasila: Banyak kebijakan yang masih jauh dari prinsip-prinsip Pancasila, terutama dalam hal keadilan dan kesetaraan.
•Pelanggaran HAM Penerapan hukum yang tidak adil dan diskriminasi menunjukkan bahwa nilai-nilai dalam UUD 1945 belum sepenuhnya diimplementasikan.
4.Jika anggota parlemen lebih mementingkan agenda politik mereka sendiri dan bukan kepentingan rakyat, itu adalah masalah besar. Sebagai wakil rakyat, mereka seharusnya memperjuangkan kepentingan masyarakat dan menjaga kepercayaan publik. Ketika mereka lebih mementingkan diri sendiri atau partainya, maka rakyat bisa kehilangan kepercayaan terhadap sistem politik dan lembaga legislatif.
5.Pendapat yang saya miliki mengenai hal ini yaitu, kegiatan tersebut adalah hal yang sangat salah dan berlawanan dengan HAM. Individu yang dijadikan tumbal dengan tujuan tidak jelas dalam hal politik jelas meklanggar HAM karena individu tersebut tidak diberikan kebebasan berekspresi, jika tidak siap dengan konsekuensi yang mereka hadapi maka bisa menimbulkan masalah psikologis yang terganggu serta jelas individu tersebut akan mengalami diskriminasi.

NAMA: Risa zhafira p.s

NPM: 2456041012

KELAS: mandiri A

PRODI: Ilmu Administrasi Negara

1. Artikel ini menunjukkan bahwa penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019 mengalami kemunduran. Masalah utamanya adalah pelanggaran HAM oleh aparat keamanan, kurangnya kebebasan berbicara, diskriminasi gender, dan masalah diskriminasi terhadap masyarakat Papua. Meskipun begitu, ada beberapa kemajuan seperti ratifikasi perjanjian HAM internasional dan adanya gerakan masyarakat sipil yang terus memperjuangkan hak-hak mereka.
Artikel ini menyadarkan tentang pentingnya terus memperjuangkan HAM di Indonesia. Peran masyarakat sipil dan gerakan mahasiswa menjadi kunci dalam menjaga demokrasi dan HAM. Kesadaran akan adanya masalah ini juga membuka peluang untuk melakukan perubahan menuju perlindungan hak asasi yang lebih baik.

2. Demokrasi di Indonesia berakar kuat pada adat istiadat dan budaya lokal, dengan konsep musyawarah untuk mufakat menjadi prinsip utama dalam pengambilan keputusan. Ini mencerminkan kearifan lokal yang mengutamakan kebersamaan dan keharmonisan. Prinsip demokrasi yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan bahwa kebebasan individu harus dihormati, tetapi tetap dalam batas moral dan nilai agama. Ini adalah ciri khas demokrasi Indonesia yang mengutamakan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
3. Secara teori, praktik demokrasi di Indonesia seharusnya selaras dengan Pancasila dan UUD 1945 yang menekankan keadilan sosial, persatuan, dan penghargaan terhadap kemanusiaan. Namun, dalam kenyataannya, ada tantangan besar seperti penyalahgunaan kekuasaan, pelanggaran kebebasan sipil, dan korupsi. Ini menunjukkan bahwa ada perbedaan antara nilai ideal Pancasila dan praktik demokrasi di lapangan. Penegakan hukum dan perlindungan HAM perlu diperkuat agar sesuai dengan konstitusi negara.
4. Anggota parlemen yang mengatasnamakan rakyat tetapi bertindak untuk kepentingan pribadi menunjukkan lemahnya akuntabilitas dan transparansi dalam politik. Ini mengindikasikan adanya jarak antara wakil rakyat dan kebutuhan masyarakat. Menurut saya, perlu ada pengawasan ketat dari masyarakat dan media agar parlemen berfungsi sesuai tugasnya. Selain itu, pendidikan politik bagi masyarakat harus ditingkatkan agar mereka dapat memilih wakil yang benar-benar jujur dan bertanggung jawab.
5. Kekuasaan kharismatik yang bersumber dari tradisi atau agama bisa menjadi ancaman bagi HAM jika digunakan untuk tujuan yang tidak jelas atau demi kepentingan pribadi. Menggunakan kesetiaan dan emosi masyarakat untuk tujuan tertentu bertentangan dengan prinsip HAM yang menghormati martabat dan kebebasan individu. Dalam demokrasi modern, semua bentuk kekuasaan harus dijalankan dengan tanggung jawab dan transparansi, serta menghormati hak-hak dasar. Penegakan hukum yang adil dan edukasi HAM yang berkelanjutan penting agar masyarakat tidak mudah dimanipulasi dan bisa mempertahankan hak-haknya dalam demokrasi.

Secara keseluruhan, artikel ini memberikan gambaran jelas tentang kondisi HAM di Indonesia dan pentingnya penegakan hukum yang sesuai dengan prinsip demokrasi dan nilai Pancasila. Ini menunjukkan bahwa upaya melindungi HAM adalah bagian dari memperbaiki kualitas demokrasi di Indonesia.

NAMA : TIARA PUSPITA DEWI
NPM : 2416041043
KELAS : REGULER B
PRODI : ILMU ADMINISTRASI NEGARA

Menurut saya isi artikel ini berfokus pada kinerja hak asasi manusia di Indonesia pada tahun 2019. Permasalahan utama mencakup pelanggaran hak asasi manusia berat yang belum terselesaikan, pembatasan kebebasan sipil, diskriminasi gender dan pelanggaran HAM di Papua. Namun, terdapat juga perkembangan positif, seperti ratifikasi perjanjian hak asasi manusia internasional dan bangkitnya gerakan kontrol komunitas.
Praktik Demokrasi dan Hak Asasi Manusia yang ada saat ini belum sepenuhnya sejalan dengan Pancasila dan UUD 1945, khususnya yang berkaitan dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Masih terdapat perbedaan pendapat mengenai perwujudan keadilan sosial dan penghormatan terhadap kebebasan berekspresi. Demokrasi terpuruk ketika anggota parlemen mendahulukan tujuan politik pribadinya di atas kepentingan rakyat. Masyarakat perlu lebih kritis dan terlibat dalam pengawasan kinerja legislatif. Penyalahgunaan kekuasaan karismatik untuk tujuan yang tidak jelas, terutama jika hal itu menggerakkan emosi masyarakat ke dalam konflik dan pengorbanan yang tidak masuk akal, dapat melanggar hak asasi manusia. Demokrasi modern harus melindungi individu dari manipulasi politik yang tidak rasional, tradisional, atau berdasarkan agama. Konsep hak asasi manusia dalam demokrasi modern memerlukan transparansi, keadilan dan akuntabilitas semua partai politik yang berpengaruh.

Nama: Citra Angelina
NPM: 2456041026
Kelas: MAN A
Prodi: Ilmu administrasi negara

Analisis 2
1. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas?

Secara garis besar artikel ini membahas tentang kendala dalam tantangan penegakkan HAM di Indonesia. di dalamnya terbukti bahwa di tahun 2019 banyak agenda HAM yang mengalami keburukan, seperti 1) tidak ada proses keadilan dan akuntabilitas atas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan, 2) menguatnya pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama yang sewenang-wenang, 3) diskriminasi berbasis gender yang mengakar serta pelanggaran hak-hak perempuan yang diikuti oleh pernyataan pejabat. Keberadaan Undang - Undang yang biasanya bisa "menjamin HAM" namun sering kali masih terabaikan atau tidak terlaksana secara kondusif. Hal ini juga memperlihatkan pentingnya kesadaran akan pentingnya HAM bagi seluruh masyarakat. Amnelsty International mengakui bahwa Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi kunci guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik.
hal positif yang bisa saya dapat dari materi ini yaitu, pertama artikel ini mendorong kita untuk lebih peduli lagi terhadap penegakkan HAM dan bisa memenuhkan hak-hak dasar manusia adalah tanggung jawab bersama baik dari pemerintah, penegak hukum ataupun masyarakat warga Indonesia. Adanya komitmen dari sebagian elemen warga untuk memperjuangkan HAM seperti hal kecilnya yaitu, "gerakan mahasiswa fan masyarakat yg menolak adanya ketidakadilan."

2. Analisis mengenai Demokrasi Indonesia diambil dari Nilai-Nilai Adat Istiadat/Budaya Asli Masyarakat Indonesia:
Demokrasi Indonesia dapat dipandang sebagai sistem yang berpadu dengan nilai-nilai adat istiadat dan budaya lokal. Sebagai contoh, prinsip musyawarah untuk mufakat yang sering digunakan dalam pengambilan keputusan di tingkat masyarakat adat Indonesia sangat berhubungan dengan prinsip demokrasi yang mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan. Demokrasi Indonesia, meskipun terinspirasi oleh nilai-nilai Barat, tetap mengakomodasi kearifan lokal dalam sistemnya. Mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa, hal ini menggarisbawahi bahwa negara Indonesia menghormati dan menjamin kebebasan beragama, sekaligus menekankan bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara harus berlandaskan pada nilai-nilai moral yang bersumber dari ajaran agama dan kepercayaan masyarakat Indonesia.

3. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Jawab:
Praktik Demokrasi Indonesia Saat Ini:
Meskipun Indonesia menjalankan sistem demokrasi setelah reformasi 1998, pelaksanaan demokrasi di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan. Pembatasan terhadap kebebasan sipil, termasuk kebebasan berpendapat dan kebebasan media, serta diskriminasi terhadap kelompok tertentu, masih menjadi masalah besar. Ini menunjukkan bahwa praktik demokrasi Indonesia belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.

Analisis Kesesuaian dengan Pancasila dan UUD 1945:
Demokrasi Indonesia saat ini belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Meski negara menjamin hak asasi manusia, penerapan kebijakan sering kali terhambat oleh kepentingan politik dan ekonomi yang mengabaikan kesejahteraan rakyat dan hak-hak dasar. Dalam hal ini, pemerintah perlu lebih konsisten dalam menegakkan prinsip-prinsip Pancasila, terutama yang berkaitan dengan keadilan sosial dan penghormatan terhadap kebebasan individu

4. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
jawab: mereka yang seperti itu perlu dibincangkan karena sama saja sudah berperilaku tidak adil, membohongi, dan kepercayaan masyarakat akan menurun ini akan menjadikan masyarakat tidak ingin partisipasi dalam demokrasi, karena kepercayaan itu sangat penting dalam interaksi anggota parlemen dengan masyarakat. Dan kita sebagai masyarakat harus memberikan suara bahwa kita untuk menyuarakan aspirasi dan kebutuhan, partisipasi aktif dalam proses politik untuk memastikan bahwa suara rakyat benar-benar didengar dan diperjuangkan. Dengan ini akan memberikan demokrasi yang baik dan benar.

5. Bagaimana pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Jawaban:
Pihak-pihak yang memegang kekuasaan karismatik dari tradisi ataupun agama telah memegang peran penting dalam membentuk opini publik dan memobilisasi masyarakat. Namun, ketika kekuasaan tersebut disalahgunakan untuk tujuan yang tidak jelas, hal ini bisa menjadi problematis, terutama dalam konteks demokrasi modern dan Hak Asasi Manusia.

Nama: Rahma Nur Pratiwi
NPM: 2416041046
Kelas: Reg B
Prodi: Ilmu Administrasi Negara

1. Analisis artikel dalam konteks penegakan HAM menunjukkan situasi yang masih memprihatinkan di Indonesia pada tahun 2019. Berbagai pelanggaran HAM masih terjadi, mulai dari belum tuntasnya penyelesaian kasus HAM masa lalu, konflik sumber daya alam, pembatasan kebebasan sipil, hingga diskriminasi berbasis gender dan ras. Khusus untuk Papua, permasalahan tidak hanya terbatas pada isu separatisme tetapi juga mencakup diskriminasi rasial dan ketimpangan akses terhadap layanan dasar. Meski demikian, terdapat beberapa hal positif yang dapat diambil dari artikel tersebut. Indonesia tetap berkomitmen dalam meratifikasi perjanjian HAM internasional dan masih ada gerakan masyarakat sipil yang aktif mengontrol jalannya kekuasaan negara. Peran lembaga-lembaga seperti Komnas HAM dan LBH juga menunjukkan masih adanya mekanisme checks and balances dalam penegakan HAM.

2. Demokrasi Indonesia memiliki keunikan karena dibangun di atas fondasi nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia. Konsep musyawarah mufakat yang telah lama mengakar dalam tradisi nusantara menjadi salah satu pilar penting dalam sistem demokrasi Indonesia. Prinsip demokrasi Indonesia yang berketuhanan Yang Maha Esa mencerminkan pengakuan terhadap dimensi spiritual dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini tidak bertentangan dengan prinsip demokrasi modern, justru memperkaya praktik demokrasi dengan nilai-nilai luhur yang mengedepankan keseimbangan antara hak individual dan tanggung jawab sosial. Penerapan nilai-nilai religius dalam demokrasi Indonesia juga menekankan pentingnya moralitas dan etika dalam berpolitik, sambil tetap menjaga pluralisme dan toleransi antarumat beragama.

3. Praktik demokrasi Indonesia saat ini masih menghadapi berbagai tantangan dalam upaya mewujudkan cita-cita Pancasila dan UUD NRI 1945. Meski secara formal telah memiliki struktur dan institusi demokrasi yang lengkap, implementasinya masih jauh dari ideal. Penegakan hukum yang belum konsisten, kesenjangan sosial ekonomi yang masih tinggi, serta politisasi isu SARA masih menjadi hambatan serius. Perlindungan HAM, meski dijamin dalam konstitusi, dalam praktiknya masih menghadapi berbagai kendala. Diperlukan komitmen yang lebih kuat dari seluruh elemen bangsa untuk mewujudkan demokrasi yang substantif, bukan sekadar prosedural.

4. Fenomena anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat namun justru mengejar agenda politik pribadi merupakan pengkhianatan terhadap mandat rakyat dan prinsip demokrasi perwakilan. Kondisi ini mencerminkan lemahnya sistem pengawasan dan akuntabilitas dalam lembaga perwakilan rakyat. Untuk mengatasinya, diperlukan penguatan mekanisme checks and balances, termasuk peran aktif masyarakat sipil dalam mengawasi kinerja wakil rakyat. Reformasi sistem pemilu dan partai politik juga menjadi kebutuhan mendesak untuk memastikan terpilihnya wakil rakyat yang benar-benar memperjuangkan kepentingan konstituennya.

5. Penyalahgunaan kekuasaan kharismatik berbasis tradisi atau agama untuk kepentingan politik merupakan ancaman serius bagi demokrasi dan HAM di era modern. Praktik menggerakkan massa dengan memanfaatkan sentimen primordial bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM dan demokrasi yang mengedepankan rasionalitas dan kedaulatan individu. Fenomena ini sering kali dimanfaatkan elite politik untuk memobilisasi dukungan tanpa memperhatikan dampak negatifnya terhadap kohesi sosial. Diperlukan upaya sistematis untuk meningkatkan literasi politik masyarakat dan memperkuat pemahaman tentang pentingnya pemisahan antara otoritas agama dan politik dalam negara demokrasi modern.

Nama: Nabiel Arafie
Kelas: REG A
NPM: 2416041026

1.Artikel tersebut menggambarkan kondisi Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019, menyoroti berbagai pelanggaran dan kemunduran dalam penegakan HAM. Komnas HAM mencatat masih banyak pekerjaan rumah bagi pemerintah, khususnya dalam menangani pelanggaran berat dan konflik sumber daya alam. Namun, artikel ini juga menyebutkan kemajuan yang dilakukan Indonesia, seperti ratifikasi perjanjian internasional dan munculnya gerakan masyarakat sipil sebagai kontrol sosial.
Kondisi HAM di Indonesia menunjukkan ketegangan antara kemunduran dan harapan. Meski banyak masalah yang dihadapi, seperti penyerangan terhadap pembela HAM dan diskriminasi gender, ada langkah-langkah positif yang diambil. Perubahan yang terjadi di masyarakat, seperti kembalinya gerakan mahasiswa, mengindikasikan adanya kesadaran kolektif untuk memperjuangkan hak asasi.Hal positif yang saya dapat yaitu munculnya kesadaran dan partisipasi dalam isu-isu HAM menjadi harapan untuk masa depan. Gerakan sosial yang ada menunjukkan bahwa masyarakat tidak tinggal diam dan terus berupaya untuk menuntut keadilan.

2.Menurut analisis saya, demokrasi di Indonesia memiliki akar dalam nilai gotong royong dan musyawarah mufakat yang mencerminkan keberagaman masyarakat kita. Namun, praktik demokrasi saat ini terkadang melupakan prinsip tersebut, terutama karena adanya pengaruh politik modern yang cenderung individualis dan dapat atau selalu diperdebatkan. Jika nilai-nilai adat istiadat dipadukan dengan baik dalam demokrasi, Indonesia dapat menciptakan sistem yang lebih adil dan harmonis. Pendapat saya mengenai demokrasi yang berketuhanan yang maha esa yaitu pada dasarnya demokrasi di Indonesia tidaklah selalu berfokus pada kebebasan, tetapi juga harus memegang nilai moral dan etika beragama. Inilah yang menjadi pembeda dari demokrasi negara lain. Namun, menurut saya pelaksanaannya masih sering terhambat oleh politik agama yang justru dapat merusak nilai-nilai keadilan.

3.Praktik demokrasi Indonesia sudah sangat berkembang jika prinsip Pancasila dan HAM benar-benar diinternalisasi dalam setiap aspek penyelenggaraan negara. Praktik demokrasi di Indonesia juga masih menghadapi berbagai tantangan
Dalam penerapannya agar benar-benar sesuai dengan nilai pancasila dan UUD NRI 1945.

4.Kondisi dimana anggota parlemen melakukan agenda politik sendiri dan berbeda kepentingan nyata masyarakat adalah tantangan serius bagi demokrasi. Dalam hal ini masyarakat menjadi peran penting dalam memilih wakil rakyat yang tidak hanya memberikan janji-janji palsu apalagi memberikan amplop putih berisi uang. Masyarakat wajib mengedepankan penyelesaian masalah untuk kedepannya. Pemerintah juga sebaiknya membuat sistem yang lebih transparan dan akuntanbel agar masyarakat bisa mengawasi kinerja wakil rakyat. Pemerintah juga sebaiknya mendengarkan suara rakyat dan bukan malah membungkamnya, dan pemerintah bisa memberikan layanan tentang aduan masalah yang terjadi disekitar mereka yang berkaitan dengan pelayanan pemerintah.

5.Pihak yang memanfaatkan kekuasaan kharismatik berbasis tradisi atau agama untuk tujuan yang tidak jelas seringkali mengorbankan hak-hak rakyat. Ini bertentangan dengan konsep HAM, yang menjunjung tinggi kebebasan individu dan penghormatan terhadap martabat manusia. Dalam era demokrasi, penyalahgunaan kekuasaan semacam ini harus dicegah melalui edukasi kritis, penegakan hukum yang adil, serta pemberdayaan masyarakat agar tidak mudah dimanipulasi demi kepentingan segelintir pihak

Nama: Embang Tri Rahayu
NPM: 2416041049
Kelas: Reg B
Prodi: Ilmu Administrasi Negara

1. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
- Artikel tersebut membahas tentang tantangan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia yang menyoroti adanya pelanggaran HAM, seperti eksekusi tanpa proses hukum, pengekangan kebebasan berekspresi, serta tindakan represif terhadap kelompok-kelompok tertentu. Penegakan HAM di Indonesia kini masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya sanksi bagi pelanggar, dan adanya budaya impunitas. Setelah membaca artikel tersebut, rasanya ada kesadaran meningkat akan pentingnya hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terdapat pula upaya dari beberapa organisasi non-pemerintah dan masyarakat sipil yang berjuang untuk memperbaiki kondisi HAM di Indonesia, menunjukkan jalan menuju perubahan positif ke arah yang lebih baik.


2. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
- Demokrasi di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai budaya dan adat masyarakat. Kebiasaan bermusyawarah, komunikasi langsung, dan semangat kekeluargaan adalah bagian integral dari cara rakyat Indonesia mengambil keputusan. Dalam banyak hal, nilai-nilai ini dapat memperkaya praktik demokrasi kita dengan mengedepankan diskusi yang inklusif.

Prinsip demokrasi yang mengedepankan ke-Tuhanan yang Maha Esa mempengaruhi etika dan moral dalam pengambilan keputusan. Pancasila sebagai dasar negara memberikan panduan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, di mana nilai-nilai spiritual diharapkan membangun etika publik yang baik.


3. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
- Saat ini praktik demokrasi Indonesia masih jauh dari kata ideal, meskipun telah ada kemajuan dalam hal kebebasan suara dan pemilihan umum yang lebih terbuka. Namun, masih ada beberapa tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Pancasila dan UUD NRI 1945, seperti korupsi, nepotisme, serta tindakan yang mengabaikan hak asasi manusia. Penting untuk menjunjung tinggi nilai HAM supaya proses demokrasi tidak hanya sekadar formalitas, namun juga bisa memastikan bahwa seluruh aspek masyarakat dihormati dan diperhatikan.


4. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
- Kondisi di mana anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri sangat disayangkan. Aksi ini mengkhianati kepercayaan publik dan memperparah jarak antara masyarakat dan pemerintah. Seharusnya, wakil rakyat mengambil keputusan yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, bukan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.


5. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
- Penggunaan kekuasaan kharismatik baik dari tradisi maupun agama, yang mampu menggugah loyalitas rakyat dan emosi, harus dikelola secara bijak dan transparan. Ketika loyalitas ini disalahgunakan untuk tujuan yang merugikan masyarakat atau mengabaikan hak asasi manusia, ini menjadi perhatian serius. Dalam demokrasi yang dewasa, harus ada jaminan bahwa suara rakyat didengar, dan hak asasi manusia dijunjung tinggi, tanpa ada manipulasi dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu.

Dengan demikian, tantangan-tantangan dalam penegakan HAM dan praktik demokrasi di Indonesia memerlukan perhatian bersama dari semua pihak, agar cita-cita pembangunan yang berkeadilan sosial dapat tercapai.

Nama : M Zaki Radit Aditya
NPM : 2416041059
Kelas : Reguler B
Prodi : Administrasi Negara

A. Penegakan HAM di Indonesia
Masih banyak pelanggaran HAM di Indonesia, termasuk konflik di Papua, diskriminasi gender, dan pembatasan kebebasan berekspresi. Namun, masyarakat sipil aktif memperjuangkan keadilan dan ada reformasi HAM seperti ratifikasi perjanjian internasional.

B. Demokrasi dan Nilai Budaya
Demokrasi Indonesia mengintegrasikan nilai musyawarah dan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, tetapi penerapannya perlu lebih menghormati keberagaman agar tidak menjadi alat diskriminasi.

C. Praktik Demokrasi Saat Ini
Demokrasi di Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan Pancasila dan UUD 1945, dengan masih adanya korupsi dan kebijakan yang tidak pro-rakyat, terutama di Papua.

D. Sikap Terhadap Anggota Parlemen
Masyarakat harus bersuara dan menuntut akuntabilitas jika parlemen tidak mewakili rakyat, dengan pentingnya pemilihan pemimpin yang jujur dan transparan.

E. Kekuasaan Kharismatik yang Menyimpang
Menggunakan rakyat untuk kepentingan pribadi tanpa tujuan jelas adalah pelanggaran HAM; demokrasi seharusnya melindungi rakyat dari manipulasi dengan menjamin transparansi dan keadilan.

NAMA: ZAHRA ALLISA HERDINANSYAH

NPM: 2416041016

KELAS: REG A

PRODI: ADM NEGARA

Pendapat saya sebagai mahasiswa, bahwa demokrasi Indonesia masih menghadapi banyak tantangan, termasuk kurangnya akuntabilitas pemerintah dalam menegakkan keadilan dan melindungi hak rakyat. Di sisi lain, adanya gerakan masyarakat seperti protes lingkungan di Bali dan Kendeng memberikan harapan bahwa perlawanan terhadap ketidakadilan masih hidup.
Artikel ini juga memberikan wawasan yang Positif bahwa meskipun kondisi HAM suram, upaya reformasi perjanjian internasional terus berjalan. Peran masyarakat sipil dan mahasiswa dalam mengawasi pemerintah juga menunjukkan potensi perubahan positif. Hal ini memotivasi generasi muda untuk lebih aktif memperjuangkan demokrasi yang lebih adil dan inklusif.

2. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?

Demokrasi Indonesia yang khas mengambil inspirasi dari adat istiadat dan budaya lokal, seperti konsep musyawarah untuk mufakat. Nilai ini tercermin dalam sistem sosial tradisional seperti rembug desa atau sidang adat, di mana keputusan diambil secara kolektif demi kepentingan bersama. Demokrasi Indonesia, meskipun dipengaruhi oleh praktik modern, tetap menjunjung tinggi nilai harmoni dan kebersamaan. Namun, dalam praktiknya, sering kali terjadi penyimpangan yang lebih mengedepankan kepentingan elit daripada kepentingan rakyat luas.
Serta terdapat Prinsip Demokrasi Berke-Tuhanan yang Maha Esa yang mengakar pada sila pertama Pancasila, yang menekankan bahwa demokrasi Indonesia tidak hanya sekuler, tetapi juga menjunjung tinggi nilai moral dan spiritual. Demokrasi berke-Tuhanan mengharuskan setiap kebijakan dan keputusan menghormati keberagaman agama dan keyakinan. Namun, tantangan muncul ketika prinsip ini dijadikan alat politik untuk membatasi kebebasan berekspresi atau mendiskriminasi kelompok tertentu, yang bertentangan dengan nilai HAM universal.

3. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?

Secara prinsip, demokrasi Indonesia didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945 yang menegaskan hak asasi manusia. Namun, dalam praktiknya, seperti yang tercantum dalam artikel, pelanggaran HAM, pembatasan kebebasan sipil, dan korupsi politik sering kali menjadi masalah utama. Demokrasi yang seharusnya memprioritaskan kesejahteraan rakyat yang sering terhambat oleh kegiatan politik pribadi dan kelompok.
Praktik demokrasi di Indonesia saat ini menunjukkan banyaknya tantangan Pancasila dan UUD NRI 1945, terutama dalam menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia (HAM).

4. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?

Ketika anggota parlemen lebih mementingkan agenda pribadi daripada kepentingan masyarakat, hal ini dapat merusak esensi demokrasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa lemahnya kontrol masyarakat terhadap wakilnya. Menurut saya sebagai mahasiswa, penting untuk mendukung transparansi, memperkuat partisipasi publik, dan mendesak akuntabilitas wakil rakyat.

5. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?

Sebagai mahasiswa, saya menilai bahwa penyalahgunaan kekuasaan kharismatik dari tradisi atau agama untuk memanipulasi rakyat adalah tindakan yang merugikan demokrasi dan melanggar hak asasi manusia (HAM). Dalam era demokrasi modern, tindakan ini bertentangan dengan prinsip HAM yang melindungi kebebasan individu dan mencegah eksploitasi. Kekuasaan semacam ini sering digunakan untuk tujuan politik atau kepentingan pribadi, sehingga rakyat menjadi korban manipulasi emosional dan kehilangan hak mereka untuk berpikir kritis serta bebas menentukan pilihan. Demokrasi harus menjunjung transparansi dan keadilan, bukan mengorbankan rakyat untuk kepentingan yang tidak jelas.

NAMA: Lintang Sastra Gemilang
NPM: 2416041066
KELAS: Reguler B
PRODI: FISIP (Ilmu Administrasi Negara)

1. Isi Artikel dalam Penegakan Hak Asasi Manusia
Artikel ini menyoroti lemahnya upaya penegakan HAM di Indonesia, terutama terkait:
-Pelanggaran HAM masa lalu: Ketidaktuntasan pengungkapan kebenaran dan rekonsiliasi justru menciptakan impunitas.
-Diskriminasi di Papua: Perlakuan berbeda terhadap masyarakat Papua menunjukkan ketidakadilan berbasis rasial dan identitas sosial.
-Pembatasan kebebasan sipil: Demokrasi mundur dengan munculnya kebijakan yang mengancam hak berekspresi.
Meskipun demikian, terdapat harapan seperti reformasi hukum dan gerakan masyarakat sipil yang kuat dalam menuntut keadilan.

Hal Positif dari Artikel:
-Memberikan wawasan bahwa HAM adalah tanggung jawab negara dan masyarakat.
-Menunjukkan pentingnya gerakan masyarakat dalam menuntut keadilan.
-Mendorong refleksi akan pentingnya rekonsiliasi berbasis kebenaran untuk mencegah pelanggaran di masa depan.

2. Demokrasi Indonesia Berdasarkan Nilai Adat dan Budaya
Demokrasi Indonesia memiliki akar kuat pada nilai musyawarah untuk mufakat. Tradisi ini terlihat dalam praktik lokal seperti rapat adat dan pengambilan keputusan kolektif. Namun, tantangannya adalah menjaga keseimbangan antara nilai lokal dengan prinsip universal demokrasi, seperti kebebasan individu dan keadilan sosial.

3. Prinsip Demokrasi Berketuhanan
Prinsip "Ketuhanan Yang Maha Esa" dalam demokrasi Indonesia menciptakan fondasi moral, tetapi harus dijalankan tanpa diskriminasi terhadap agama lain. Implementasi yang bias dapat menciptakan ketidaksetaraan.
Praktik demokrasi Indonesia seringkali belum sejalan dengan Pancasila dan UUD 1945, terutama dalam menjunjung HAM. Misalnya:
-Pembatasan kebebasan berpendapat.
-Ketimpangan akses terhadap keadilan dan ekonomi.
Hal ini menunjukkan bahwa demokrasi prosedural belum sepenuhnya diterjemahkan ke dalam demokrasi substantif.

4. Anggota Parlemen dan Representasi Rakyat
Kondisi anggota parlemen yang mengedepankan agenda pribadi daripada kepentingan masyarakat mencerminkan:
-Krisis kepercayaan publik terhadap demokrasi.
-Ketidaksesuaian antara nilai Pancasila (kerakyatan) dengan praktik politik.
Sikap yang perlu diambil adalah mendorong transparansi dan akuntabilitas anggota parlemen melalui mekanisme pengawasan yang kuat.

5. Kekuasaan Kharismatik dan HAM
Pemimpin dengan kekuasaan kharismatik sering kali memanfaatkan loyalitas rakyat untuk tujuan yang merugikan. Hal ini bertentangan dengan prinsip HAM, yang menempatkan martabat manusia di atas segalanya. Demokrasi yang sehat harus menolak manipulasi emosional rakyat dan memastikan bahwa kebijakan publik berdasarkan data dan kebutuhan masyarakat.

NAMA: Rahelia Nur Arina
NPM: 2416041002
KELAS: Reguler A
PRODI: Ilmu Administrasi Negara

Izin menjawab pak bahwa Saya mengenai analisis artikel 2 diuraikan sebagai berikut:
1. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan memberikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang Anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Isi dari artikel tersebut terkait dengan Hak Asasi Manusia di Indonesia yang mengalami kemerosotan di tahun 2019 oleh organisasi pemantau HAM dunia, Human Rights Watch (HRW) di mana terdapat sembilan isu penegakan HAM di Indonesia yang dipaparkan dalam laporan yang dirilis pertengahan bulan Januari 2020, termasuk beragam kebebasana, LGBT, hak-hak perempuan dan anak perempuan sampai kebebasan pers di Papua, kebebasan berekspresi dan berkumpul, orientasi seksual dan identitas gender, hak-hak difabel, hak-hak lingkungan, hak-hak masyarakat adat, dan sikap terhadap negara pelanggar HAM. Juga yang ditandai dengan mundurnya jauhnya demokrasi ke belakang dan kembalinya rezim otoritarian yang menjadi ancaman nyata yang terlihat dari ruang-ruang kebebasan sipil yang mulai tertutup. Padahal, masyarakat sipil sebagai pilar penegakan HAM sangat berperan penting. Salah satunya adalah memastikan pencapaian indikator HAM terjadi, serta menetapkan kritis terhadap kebijakan yang berdasarkan asumsi moralitas dan populisme semata-mata tanpa data dan ilmu. Lalu, di dalam artikel tersebut, beberapa pakar memberikan pandangan mereka terhadap HAM pada tahun 2019, seperti Usman Hamid menyebutkan tahun tersebut merupakan 'tahun kelam' bagi penegakan HAM di Indonesia di mana ia mengatakan bahwa banyak agenda HAM yang mengalami kemacetan, mutu HAM pun mengalami contoh, dan bahkan begitu banyak serangan terhadap para pembela HAM. Selain itu, ada Asmin Fransiska yang menyebutkan 'Bhinneka Tapi Bercanda' sebagai reaksi atau pengecualian terhadap penegakan HAM di tahun 2019. Ia mengatakan sebuah catatan penting yang muncul pada mendorong penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu melalui jalur rekonsiliasi. Menurutnya, rekonsiliasi tanpa mengungkap kebenaran akan sia-sia dan justru membuat pelanggaran HAM baru dengan membuka jalur impunitas tanpa pengakuan atas terjadinya kejahatan. Menurut Saya sendiri, kemerosotan penegakan HAM yang terlihat jelas di tahun 2019 tidak terlepas dari munculnya Covid-19 yang memang peristiwa tersebut telah mengubah seluruh tatanan kehidupan secara global dan kesadaran serta ketegasan pihak-pihak yang berkecimpung di dalamnya sangat diperlukan dengan penuh tanggung jawab.

Hal positif yang Saya dapatkan setelah membaca artikel tersebut adalah di artikel tersebut disebutkan bahwa Amnesty International mengakui bahwa Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi untuk memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik. Misalnya, Indonesia telah meratifikasi hampir seluruh perjanjian HAM internasional dan masih terlihat berkomitmen untuk meratifikasi konvensi-konvensi lainnya meski belum terwujud. Salah satunya adalah konvensi PBB untuk melindungi semua orang dari penghapusan paksa. Selain itu, asa harapan juga masih terlihat karena kembalinya gerakan mahasiswa sebagai kontrol sosial atas kekuasaan negara. Contohnya: di Bali, gerakan masyarakat masih kuat menolak reklamasi Teluk Benoa dan di Kendeng, Jawa Tengah, komunitas masyarakat pegunungan masih mampu mempertahankan tuntutannya di tengah tekanan dari segala penjuru, termasuk ancaman kriminalisasi dan kekerasan.

2. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia yang diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimana pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berkeTuhanan yang Maha Esa?

Demokrasi dalam kacamata masyarakat adat di Indonesia sekali lagi tidak bisa terlepas dari keberagaman budaya yang dimiliki Indonesia dan mempengaruhi cara masyarakat dari berbagai daerah dalam mengimplementasikan nilai-nilai demokrasi, terutama pada proses pengambilan keputusan dan partisipasi politik. Dalam konteks masyarakat adat, terdapat nilai-nilai yang diturunkan dari generasi ke generasi yang akhirnya mempengaruhi aspek sosial, budaya, dan politik mereka. Negara pun perlu mengakui secara politik dan hukum bagi masyarakat adat dalam menjalankan hak-hak tradisionalnya. Terdapat istilah demokrasi deliberatif yang menjadi pola dalam konteks masyarakat adat, di mana proses pengambilan keputusan didasarkan pada diskusi publik dan musyawarah yang pada akhirnya musyawarah untuk mufakat dan aklamasi lebih sering digunakan dibandingkan menggunakan mekanisme voting. Meskipun secara mekanisme demokrasi pada umumnya berbeda-beda, namun nilai-nilai partisipasi dan proses musyawarah yang didasarkan pada kepentingan bersama menunjukkan bahwa nilai-nilai demokrasi tetap mengakar pada masyarakat adat. Selain musyawarah, ada juga yang menjadi budaya asli masyarakat Indonesia, seperti gotong royong, kekeluargaan, solidaritas, dan kerja sama di mana demokrasi Pancasila berdasarkan kekeluargaan dan gotong royong memang ditujukan kepada kesejahteraan rakyat.

Pendapat Saya mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berkeTuhanan yang Maha Esa tentu mengarah ke hal-hal yang positif dan proses dinamika yang berkemajuan, artinya sistem dan perilaku penyelenggaraan negara Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah dasar Ketuhanan yang Maha Esa. Indonesia memiliki beragam agama, hal ini tentu sangat diperlukan untuk tetap menjaga kerukunan dan perdamaian antar umat beragama di Indonesia dan menjunjung tinggi toleransi di setiap perbedaan yang ada. Contoh penerapan prinsip demokrasi ini adalah saling menghargai dan menghormati adanya perbedaan keyakinan yang dianut serta tidak memaksakan keyakinan atau agama kepada orang lain.

3. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Menurut Saya, praktik demokrasi di Indonesia saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945, serta belum sepenuhnya dalam menjunjung tinggi nilai HAM. Pasalnya, masih banyak terjadi kasus yang dalam penerapannya masih belum sesuai dengan hal ketiga tersebut. Banyak hal yang perlu diupayakan untuk menciptakan praktik demokrasi yang berkualitas, seperti pemerintah perlu memperhatikan kebebasan warga negara yang terkontrol dan menegakkan hukum tata negara nasional yang sesuai dengan budaya Indonesia. Di sisi lain, Saya menyadari bahwa seluruh elemen negara, baik pemerintah dan masyarakat terus bekerja sama untuk menciptakan penegakan hukum dan hak asasi manusia yang berkualitas dan berkeadilan.

4. Bagaimana sikap Anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Sikap Saya terhadap fenomena seperti ini tentu yang paling utama harus bijak, mencari tahu terlebih dahulu tentang kebenarannya karena saat ini hoax atau penyebaran berita palsu di Indonesia semakin meningkat. Untuk itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus bijak dalam menanggapi suatu permasalahan seperti ini. Selain itu, kita sebagai pelajar/i dapat merespon dengan melakukan peningkatan. Di Indonesia, terdapat sistem politik yang cukup kompleks di mana sistem politik di Indonesia menganut sistem demokrasi yang berasal dari kehendak rakyat dan disalurkan melalui partai politik. Partai politik harus bisa menyerap aspirasi dan kemudian merancang programnya sebagai respons atas keinginan rakyat tersebut. Misalnya, masyarakat ingin mendapatkan lapangan kerja yang dapat menurunkan tingkat kemiskinan dan partai harus membuat rencana bagaimana cara membuka lapangan kerja baru.

5. Bagaimana pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang dihapuskan dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah implementasi dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini ?
Menurut pendapat Saya, pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang dicabut dari tradisi maupun agama yang terdapat pada beberapa orang yang mampu menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang bagi mereka sendiri tidak jelas masih hidup pada era demokrasi di masa ini . Ada beberapa alasan yang mendasari fenomena ini, salah satunya karena mereka mempunyai tujuan politik untuk menguasai negeri ini dengan mengenakan sosok yang dianggap tokoh besar dan itulah yang menjadi senjata mereka.

NAMA: Nayla Putri Hairinisa
NPM: 2416041039
KELAS: REG B
PRODI: Ilmu Administrasi Negara

1. Artikel ini menggambarkan bahwa penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019 masih kurang. Salah satu masalah utama adalah ketidakmampuan pemerintah untuk menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu, termasuk kasus-kasus yang terjadi di Papua. Selain itu, pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama semakin mengkhawatirkan, mencerminkan upaya pemerintah untuk membatasi ruang gerak masyarakat sipil. Meskipun Indonesia telah meratifikasi berbagai perjanjian internasional terkait HAM, implementasinya masih jauh dari memadai. Ada juga masalah serius terkait diskriminasi dan ketidaksetaraan, khususnya di Papua, yang menunjukkan ketidakmampuan negara untuk menangani masalah mendasar seperti kemiskinan dan ketidakadilan sosial. Semua ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya perbaikan, penegakan HAM di Indonesia masih menghadapi banyak kendala dan tantangan yang harus diselesaikan secara serius. Meskipun banyak tantangan yang dihadapi dalam penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia, ada beberapa hal positif yang bisa dipetik dari situasi ini. Salah satunya adalah kesadaran yang semakin tumbuh di kalangan masyarakat dan gerakan sosial. Selain itu, Indonesia juga telah meratifikasi berbagai perjanjian internasional tentang HAM, yang menunjukkan komitmen negara untuk menghormati hak-hak asasi manusia. Meskipun implementasinya masih kurang, langkah ini memberikan harapan bahwa Indonesia berusaha untuk memperbaiki kondisi HAM di masa depan.

2. Demokrasi Indonesia, yang dipengaruhi oleh nilai-nilai adat seperti musyawarah, mufakat, dan gotong royong, mengutamakan keputusan bersama demi kepentingan bersama. Nilai-nilai ini mencerminkan prinsip demokrasi yang menekankan kebersamaan dan saling menghormati. Namun, dalam praktik demokrasi, musyawarah bisa menjadi lebih sulit karena perbedaan pendapat yang tajam. Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa menunjukkan bahwa negara mengakui Tuhan sebagai dasar moral dan etika. Ini menjamin kebebasan beragama bagi setiap warga negara, mendukung terciptanya keadilan dan kebebasan.

3. Praktik demokrasi Indonesia saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM). Meskipun Indonesia memiliki sistem demokrasi dengan pemilu dalam prakteknya, masih ada ketidakadilan dalam akses politik dan kebebasan berbicara. Kebebasan berpendapat sering dibatasi, dan penyelesaian pelanggaran HAM, terutama di Papua, masih belum tuntas. Selain itu, meskipun Pancasila menekankan keadilan sosial, ketimpangan sosial dan ekonomi masih ada, dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas belum sepenuhnya diatasi. Jadi, meskipun Indonesia sudah memiliki dasar demokrasi yang kuat, masih banyak hal yang perlu diperbaiki agar lebih sesuai dengan prinsip-prinsi

4. Menurut saya, sikap anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tapi justru melaksanakan agenda politik mereka sendiri sangat tidak sesuai dengan prinsip demokrasi. Seharusnya, anggota parlemen bertanggung jawab untuk mewakili kepentingan rakyat dan memperjuangkan apa yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Jika mereka lebih mengutamakan agenda politik mereka sendiri, maka itu bisa merugikan masyarakat dan mengurangi kepercayaan rakyat terhadap sistem politik yang ada. Seharusnya, para wakil rakyat mendengarkan dengan baik aspirasi masyarakat dan bekerja untuk kesejahteraan bersama. Sebagai warga negara, saya berharap anggota parlemen benar-benar memperjuangkan kepentingan rakyat dan bukan sekadar menggunakan posisi mereka untuk keuntungan pribadi.

5. Menurut saya, pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik dari tradisi atau agama, tetapi tega menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas, adalah hal yang sangat berbahaya. Mereka bisa memanipulasi perasaan orang banyak untuk mendukung agenda pribadi atau kelompok mereka, bahkan jika itu merugikan banyak orang. Dalam hal ini, rakyat bisa menjadi korban karena dipaksa atau dipengaruhi untuk melakukan hal-hal yang tidak benar atau berbahaya, hanya karena merasa terikat oleh kewajiban terhadap pemimpin yang mereka anggap memiliki otoritas. Ini sangat bertentangan dengan konsep hak asasi manusia (HAM), terutama dalam era demokrasi saat ini. setiap individu seharusnya punya hak untuk berpikir dan bertindak bebas, serta memilih pemimpin dengan alasan yang rasional dan bukan karena pengaruh emosi atau manipulasi. Hak untuk memiliki kebebasan berpendapat dan memilih tanpa paksaan adalah hak dasar setiap orang yang harus dihormati. Jadi, jika pihak-pihak ini memanfaatkan kekuasaan mereka untuk memanipulasi rakyat, mereka sebenarnya melanggar hak asasi manusia karena merampas kebebasan individu.

NAMA : LIA SEPTIYANI
NPM : 2416041035
KELAS : REG B
PRODI : ILMU ADM NEGARA

1. Penegakan HAM di Indonesia :
Artikel ini menunjukkan bahwa penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, meskipun telah ada kemajuan dalam kerangka hukum seperti ratifikasi perjanjian HAM internasional. Pelanggaran HAM oleh aparat keamanan, kurangnya kebebasan berbicara, diskriminasi gender, serta masalah diskriminasi terhadap masyarakat Papua masih terjadi. Selain itu, impunitas dan kurangnya penegakan hukum sering menghambat pencapaian perlindungan HAM. Meski begitu, gerakan masyarakat sipil dan mahasiswa terus menjadi penggerak utama dalam memperjuangkan hak-hak mereka. Ini menyoroti pentingnya kesadaran kolektif dan aksi nyata untuk menciptakan perlindungan HAM yang lebih baik.

2. Demokrasi yang Berakar pada Budaya Lokal* :
Demokrasi Indonesia memiliki ciri khas yang berakar pada nilai-nilai adat istiadat dan budaya lokal, seperti musyawarah untuk mufakat yang mencerminkan semangat gotong royong dan kebersamaan. Prinsip ini selaras dengan nilai Pancasila yang mengutamakan keadilan sosial dan keharmonisan. Demokrasi Indonesia juga memiliki dimensi religius, di mana kebebasan individu dihormati tetapi tetap berada dalam batas moral dan nilai agama. Hal ini menjadikan demokrasi Indonesia unik dan berbeda dari model demokrasi di negara lain.

3. Tantangan dalam Praktik Demokrasi :
Secara teori, demokrasi Indonesia seharusnya mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 yang menekankan keadilan sosial, persatuan, dan penghormatan terhadap kemanusiaan. Namun, dalam praktiknya, banyak tantangan yang dihadapi, seperti:
- Kesesuaian dengan Pancasila: Beberapa kebijakan masih jauh dari prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan.
- Pelanggaran HAM: Diskriminasi dan penerapan hukum yang tidak adil menunjukkan bahwa nilai-nilai dalam UUD 1945 belum sepenuhnya diimplementasikan.
Untuk itu, diperlukan penguatan penegakan hukum dan perlindungan HAM agar praktik demokrasi sesuai dengan nilai-nilai dasar bangsa.

4. Peran Anggota Parlemen :
Anggota parlemen yang mengatasnamakan rakyat tetapi lebih mementingkan agenda politik pribadi menunjukkan lemahnya akuntabilitas dan transparansi dalam politik. Sebagai wakil rakyat, mereka seharusnya memperjuangkan kepentingan masyarakat dan menjaga kepercayaan publik. Ketika mereka lebih mementingkan diri sendiri atau partainya, maka kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik dan lembaga legislatif dapat terkikis. Pengawasan masyarakat, media, dan pendidikan politik perlu ditingkatkan agar parlemen bekerja sesuai dengan tugasnya.

5. Kekuasaan Kharismatik dan HAM :
Kekuasaan kharismatik yang bersumber dari tradisi atau agama dapat menjadi ancaman bagi HAM jika digunakan untuk kepentingan pribadi atau tujuan yang tidak jelas. Manipulasi terhadap kesetiaan dan emosi masyarakat bertentangan dengan prinsip HAM yang menghormati martabat dan kebebasan individu. Pelanggaran ini dapat menyebabkan gangguan psikologis atau diskriminasi terhadap individu yang menjadi korban. Dalam demokrasi modern, semua bentuk kekuasaan harus dijalankan dengan tanggung jawab, transparansi, dan menghormati hak-hak dasar. Edukasi HAM yang berkelanjutan penting untuk memastikan masyarakat tidak mudah dimanipulasi dan dapat mempertahankan hak-haknya.

NAMA: Suci Nur Rachma
NPM: 2416041017
KELAS: Reguler A
PRODI: Ilmu Administrasi Negara

A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Artikel ini menyajikan pandangan mengenai kondisi Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia selama tahun 2019 yang dianggap mengalami kemunduran, meskipun terdapat beberapa langkah positif yang memberikan harapan untuk masa depan. Beberapa isu yang disorot dalam artikel ini antara lain: pelanggaran HAM berat di masa lalu, pembatasan kebebasan sipil, diskriminasi berbasis gender, ketidakadilan di Papua, dan ketegangan sosial yang meningkat. Namun, ada pula langkah-langkah positif, seperti reformasi kebijakan di sektor keamanan dan peran aktif masyarakat dalam memperjuangkan hak-hak mereka.

Masalah Utama yang Diidentifikasi:
Pelanggaran HAM oleh Aparat Keamanan: Artikel mengungkapkan bahwa tidak ada proses akuntabilitas untuk pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan. Ini menciptakan ketidakpercayaan terhadap institusi negara, yang semakin memperburuk hubungan antara negara dan masyarakat, khususnya di daerah-daerah yang rawan konflik seperti Papua.
Pembatasan Kebebasan Sipil: Pembatasan terhadap kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama semakin menguat, yang memperlihatkan kembali kemunduran dalam ruang demokrasi Indonesia. Hal ini menggambarkan kembali kecenderungan otoritarianisme yang mengancam kebebasan sipil yang seharusnya dilindungi dalam konstitusi negara.
Diskriminasi Gender: Diskriminasi terhadap perempuan terus terjadi, baik dalam kebijakan pemerintah maupun dalam praktik sosial. Pengabaian terhadap hak-hak perempuan ini menunjukkan bahwa kesetaraan gender masih jauh dari tercapai di Indonesia.
Kegagalan dalam Menuntaskan Pelanggaran HAM Masa Lalu: Salah satu poin penting adalah ketidakmampuan pemerintah dalam mengungkap kebenaran dan memberikan keadilan bagi korban pelanggaran HAM di masa lalu, yang dapat memperburuk luka sosial dan memperpanjang ketidakpercayaan terhadap pemerintah.
Situasi di Papua: Konflik yang berlangsung di Papua menunjukkan bahwa isu-isu HAM di sana belum sepenuhnya terselesaikan. Masalah rasisme dan ketidaksetaraan sosial-ekonomi di Papua sering kali diabaikan, padahal ini merupakan akar permasalahan yang lebih mendalam daripada sekadar tuntutan kemerdekaan.
Dampak Positif yang Dapat Diambil dari Kondisi Tersebut:
Meskipun banyak tantangan yang dihadapi terkait pelaksanaan HAM di Indonesia, ada beberapa aspek positif yang dapat dijadikan harapan bagi perbaikan di masa depan:

Kembali Bangkitnya Gerakan Sosial dan Mahasiswa: Gerakan sosial, termasuk gerakan mahasiswa, telah muncul kembali sebagai kontrol sosial terhadap pemerintah. Ini merupakan hal positif karena menandakan adanya kesadaran kritis di kalangan masyarakat, yang sangat penting untuk mendorong perubahan sosial dan memperkuat demokrasi.
Reformasi Kebijakan di Sektor Keamanan: Beberapa reformasi di sektor keamanan yang berfokus pada perlindungan HAM dapat menjadi langkah awal menuju negara yang lebih demokratis dan adil. Reformasi ini penting untuk menciptakan kepercayaan antara aparat keamanan dan masyarakat, serta untuk menanggulangi pelanggaran HAM yang terjadi dalam sektor ini.
Komitmen terhadap Ratifikasi Perjanjian Internasional: Indonesia terus berkomitmen untuk meratifikasi perjanjian-perjanjian internasional terkait HAM, meskipun implementasinya belum sepenuhnya terwujud. Ini menunjukkan adanya niat dari pemerintah untuk mengikuti standar global dalam hal perlindungan HAM.
Peningkatan Kesadaran tentang Isu Rasisme: Meskipun masih ada ketertutupan mengenai isu rasisme, pengakuan adanya diskriminasi rasial di Indonesia, terutama di Papua, menunjukkan adanya kesadaran yang semakin meningkat mengenai masalah ini. Ini adalah langkah awal untuk mulai menghadapi isu rasisme dan diskriminasi dengan lebih serius.
Pentingnya Masyarakat Sipil dalam Penegakan HAM: Masyarakat sipil berperan sebagai pilar utama dalam menuntut pemenuhan HAM. Organisasi masyarakat sipil yang terus menerus menuntut keadilan dan transparansi menunjukkan bahwa ada kesadaran luas tentang pentingnya peran masyarakat dalam menjaga prinsip-prinsip demokrasi dan HAM.
Kesimpulan:
Artikel ini menggambarkan kondisi yang suram namun penuh dengan peluang untuk perbaikan dalam hal HAM di Indonesia. Meski banyak tantangan yang harus dihadapi, ada perkembangan positif, seperti kebangkitan gerakan sosial, reformasi kebijakan di sektor keamanan, dan kesadaran masyarakat yang lebih besar akan pentingnya penegakan HAM. Untuk memajukan kondisi ini, dibutuhkan komitmen yang lebih besar dari pemerintah dan partisipasi aktif masyarakat dalam mengawal dan menuntut pemenuhan hak-hak dasar, serta mengatasi ketidaksetaraan dan diskriminasi. Langkah-langkah ini akan memastikan bahwa prinsip-prinsip HAM dihormati dan terlindungi di Indonesia.

B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
Demokrasi Indonesia tidak hanya terpengaruh oleh prinsip-prinsip demokrasi modern, tetapi juga dipengaruhi oleh nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia. Indonesia, sebagai negara yang memiliki keberagaman suku, agama, dan budaya, memadukan sistem demokrasi yang berlaku dengan kearifan lokal yang berkembang di berbagai daerah. Berikut adalah beberapa elemen nilai budaya Indonesia yang dapat dilihat dalam demokrasi negara ini:

1. Musyawarah dan Mufakat

Musyawarah untuk mencapai mufakat merupakan salah satu prinsip dasar yang sangat kental dalam budaya Indonesia, terutama di berbagai komunitas adat. Dalam banyak suku dan budaya Indonesia, pengambilan keputusan biasanya dilakukan melalui musyawarah, dengan tujuan mencapai mufakat atau kesepakatan bersama, bukan melalui pemungutan suara yang bisa menciptakan pihak yang menang dan kalah.
Demokrasi Indonesia, meskipun mengenal pemilihan umum, tetap mengedepankan semangat musyawarah untuk mencapai kesepakatan. Hal ini tercermin dalam pengambilan keputusan di lembaga negara, di mana musyawarah dan konsensus lebih diprioritaskan, baik dalam pemerintahan pusat maupun daerah.
2. Gotong Royong

Gotong royong, atau kerja sama, adalah nilai sosial yang sangat dihargai dalam masyarakat Indonesia. Di banyak daerah, masyarakat bekerja bersama-sama tanpa memandang perbedaan status sosial, untuk mencapai tujuan bersama. Nilai gotong royong ini sejalan dengan prinsip demokrasi yang mengutamakan kebersamaan dan kepentingan bersama.
Dalam konteks demokrasi Indonesia, prinsip gotong royong mengingatkan bahwa demokrasi bukan hanya soal hak individu, tetapi juga tentang tanggung jawab bersama untuk mencapai kesejahteraan sosial. Masyarakat diharapkan berpartisipasi dalam proses politik, bukan hanya dengan memilih, tetapi juga dengan berkontribusi dalam pembuatan kebijakan yang menguntungkan bersama.
3. Pentingnya Harkat dan Martabat Manusia

Banyak budaya Indonesia yang menekankan penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia. Di sejumlah daerah, penghormatan terhadap orang tua, pemimpin adat, dan tokoh masyarakat yang dihormati adalah bagian dari nilai luhur yang dijunjung tinggi. Dalam konteks demokrasi, ini terwujud dalam penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan individu yang terjamin dalam konstitusi Indonesia.
Nilai ini menunjukkan bahwa meskipun demokrasi Indonesia mengakui kebebasan individu, nilai-nilai kolektivisme dalam masyarakat adat Indonesia mengajarkan bahwa kebebasan tidak boleh melanggar martabat orang lain.
4. Keadilan Sosial

Keinginan untuk mewujudkan keadilan sosial juga merupakan nilai yang sangat penting dalam budaya Indonesia. Konsep keadilan dalam masyarakat adat seringkali berkaitan dengan pemerataan hak dan kewajiban bagi semua anggota masyarakat.
Prinsip ini selaras dengan tujuan demokrasi Indonesia, yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini tercermin dalam berbagai kebijakan dan program pemerintahan yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi antar daerah dan kelompok masyarakat.
Prinsip Demokrasi Indonesia yang Berke-Tuhanan Yang Maha Esa
Prinsip "Demokrasi yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa" adalah salah satu karakteristik khas dari demokrasi Indonesia yang mencerminkan hubungan antara agama dan negara. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, namun juga mengakui keberagaman agama lainnya, prinsip ini membawa makna yang sangat penting dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara.

1. Pentingnya Spirit Keagamaan dalam Demokrasi

Prinsip berke-Tuhanan Yang Maha Esa mengakui bahwa Tuhan adalah sumber dari segala nilai moral dan etika yang harus dijalankan oleh setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini berarti bahwa dalam praktik demokrasi di Indonesia, agama memiliki peran yang penting dalam membentuk norma-norma sosial, kebijakan publik, dan perilaku individu.
Misalnya, nilai-nilai kejujuran, keadilan, kasih sayang, dan kedamaian yang diajarkan dalam agama-agama yang dianut di Indonesia diharapkan tercermin dalam proses demokrasi, baik dalam tindakan pemimpin negara maupun dalam interaksi antarwarga negara.
2. Mendorong Toleransi dan Kerukunan Antarumat Beragama

Prinsip "ke-Tuhanan Yang Maha Esa" juga mendorong masyarakat Indonesia untuk menjaga kerukunan antarumat beragama. Indonesia mengakui pluralisme agama sebagai bagian dari identitas nasionalnya. Dalam kerangka demokrasi Indonesia, prinsip ini menuntut bahwa negara harus menjamin kebebasan beragama dan tidak boleh ada diskriminasi berdasarkan agama. Hal ini tercermin dalam keberadaan berbagai rumah ibadah, pengajaran agama yang bebas, dan perlindungan terhadap minoritas agama.
Dengan demikian, demokrasi Indonesia berusaha mengintegrasikan agama sebagai dasar moral dalam kehidupan politik, sambil menjaga pluralisme dan menghormati kebebasan beragama.
3. Menjaga Harmoni Antara Negara dan Agama

Dalam konteks Indonesia, prinsip berke-Tuhanan Yang Maha Esa mengharuskan adanya keseimbangan antara nilai-nilai agama dengan tata kelola negara yang bersifat demokratis. Negara tidak menjadikan satu agama sebagai agama resmi atau mendominasi agama lainnya, melainkan memberikan ruang bagi setiap individu untuk beribadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing.
Oleh karena itu, prinsip ini mendukung demokrasi Indonesia yang inklusif, di mana suara semua kelompok dihargai dan diakomodasi tanpa harus melanggar prinsip keberagaman yang ada.
4. Menghindari Sekularisme yang Terlalu Keras

Negara Indonesia, dengan prinsip "ke-Tuhanan Yang Maha Esa", juga menghindari sekularisme yang terlalu ketat, yang memisahkan agama dari kehidupan bernegara secara mutlak. Sebaliknya, Indonesia mengakui bahwa nilai-nilai agama adalah bagian integral dari kehidupan sosial dan politik.
Dengan demikian, prinsip ini membantu menjaga agar negara tetap menghargai moralitas yang bersumber dari agama, tanpa menegakkan satu agama sebagai kebijakan negara, menjaga keseimbangan dan keadilan bagi semua warga negara.
Kesimpulan:
Demokrasi Indonesia yang dipadukan dengan nilai-nilai adat istiadat dan prinsip berke-Tuhanan Yang Maha Esa menciptakan sistem yang mengutamakan musyawarah, gotong royong, keadilan sosial, dan penghargaan terhadap martabat manusia. Dengan dasar agama sebagai pilar moral, demokrasi Indonesia berusaha untuk menciptakan harmoni antara kebebasan individu dan kepentingan kolektif, serta antara pluralitas agama dan kebijakan negara yang adil bagi semua. Hal ini menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia tidak hanya sekadar mengadopsi sistem politik modern, tetapi juga menghargai dan mengintegrasikan kearifan lokal dan nilai-nilai agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Praktik demokrasi di Indonesia saat ini menunjukkan kemajuan namun juga tantangan. Meskipun telah ada upaya untuk menjunjung tinggi nilai Pancasila dan UUD NRI 1945, implementasi hak asasi manusia (HAM) masih menghadapi kendala. Keterkaitan antara demokrasi dan HAM sangat penting, di mana HAM hanya dapat terwujud dalam pemerintahan yang demokratis. Namun, laporan menunjukkan bahwa kualitas demokrasi Indonesia mengalami penurunan, disebabkan oleh korupsi politik dan pelanggaran hak. Oleh karena itu, perlu adanya komitmen untuk memperbaiki kondisi ini agar demokrasi dan HAM dapat berjalan seimbang.

D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Kondisi di mana anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri adalah isu yang kompleks dan sering kali menjadi sorotan dalam sistem demokrasi. Berikut adalah beberapa pandangan dan sikap terhadap situasi ini:
1. Pentingnya Akuntabilitas
Anggota parlemen memiliki tanggung jawab untuk mewakili kepentingan konstituen mereka. Ketika mereka lebih mementingkan agenda pribadi atau partai dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat, hal ini menunjukkan kurangnya akuntabilitas. Masyarakat berhak menuntut transparansi dan pertanggungjawaban dari wakil mereka.
2. Dampak Negatif bagi Demokrasi
Praktik ini dapat merusak kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif dan proses demokrasi secara keseluruhan. Ketika rakyat merasa suaranya tidak didengar, mereka mungkin menjadi apatis atau skeptis terhadap sistem politik, yang pada akhirnya dapat mengurangi partisipasi dalam pemilu dan kegiatan politik lainnya.
3. Perluasan Partisipasi Publik
Untuk mengatasi masalah ini, penting untuk memperkuat mekanisme partisipasi publik. Anggota parlemen harus lebih sering melakukan dialog dengan masyarakat, mendengarkan aspirasi mereka, dan melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan. Ini dapat dilakukan melalui forum diskusi, konsultasi publik, atau penggunaan teknologi untuk mengumpulkan masukan dari warga.
4. Pendidikan Politik
Masyarakat juga perlu diberdayakan melalui pendidikan politik yang baik. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang hak dan kewajiban mereka serta cara kerja sistem politik, warga dapat lebih aktif dalam menuntut representasi yang sesuai dan mendukung calon-calon yang benar-benar mewakili kepentingan mereka.
5. Reformasi Sistem Politik
Akhirnya, reformasi dalam sistem politik dan pemilihan mungkin diperlukan untuk memastikan bahwa anggota parlemen lebih terikat pada kepentingan rakyat. Ini bisa mencakup perubahan dalam mekanisme pemilihan, penguatan lembaga pengawas, atau peningkatan sanksi bagi anggota parlemen yang tidak memenuhi tanggung jawab mereka.
Kesimpulan
Sikap terhadap anggota parlemen yang mengabaikan suara rakyat seharusnya mencerminkan kebutuhan untuk meningkatkan akuntabilitas, partisipasi publik, dan pendidikan politik. Hanya dengan cara ini kita dapat memastikan bahwa suara rakyat benar-benar didengar dan diwakili dalam proses pembuatan kebijakan.

E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama sering kali memanfaatkan loyalitas rakyat untuk tujuan yang tidak jelas, berpotensi mengabaikan hak asasi manusia. Dalam konteks demokrasi, hal ini dapat menciptakan ketidakadilan dan pelanggaran hak, karena negara cenderung memonopoli kekuasaan dan mereduksi kontrol masyarakat. Hubungan antara kekuasaan dan hak asasi manusia menjadi krusial; jika kekuasaan tidak diawasi, maka pelanggaran hak asasi manusia akan terus terjadi, mengingat hukum sering kali digunakan untuk melegitimasi kekuasaan

NAMA: Silvi Dwi Lutfianti
NPM: 2456041027
KELAS: Mandiri A
PRODI: Administrasi Negara

1. Artikel ini menggambarkan situasi terkait dengan penegakan HAM di Indonesia, terutama pada tahun 2019, dan mengungkapkan berbagai tantangan serta kemunduran dalam penghormatan terhadap hak-hak dasar manusia di negara ini. Artikel ini mencakup kritik terhadap pemerintah, tindakan aparat keamanan, serta kebijakan yang membatasi kebebasan sipil dan hak-hak individu. Pentingnya Peran Masyarakat Sipil: Masyarakat sipil dan gerakan mahasiswa berperan penting dalam menuntut hak-hak mereka dan mengawasi kebijakan pemerintah. Ini mengingatkan kita bahwa HAM bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab setiap individu dan kelompok masyarakat.

2. Demokrasi Indonesia, yang dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya lokal dan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, menawarkan model yang unik yang mengutamakan keharmonisan, musyawarah, dan pengakuan terhadap keberagaman. Prinsip demokrasi Indonesia berke-Tuhanan Yang Maha Esa memberikan dasar moral yang kuat, tetapi juga menghadapi tantangan dalam penerapannya, terutama terkait dengan keberagaman agama dan perlindungan hak-hak individu. Agar demokrasi Indonesia dapat berkembang dengan baik, perlu ada upaya untuk lebih mengintegrasikan nilai-nilai luhur dari adat istiadat dengan prinsip-prinsip demokrasi modern, serta memastikan bahwa kebijakan negara selalu mencerminkan penghormatan terhadap semua warga negara tanpa diskriminasi.

3. Praktik demokrasi Indonesia saat ini memang sudah mencerminkan sebagian besar prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan UUD NRI 1945, namun masih terdapat tantangan besar dalam hal penegakan hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan penyelesaian ketimpangan sosial-ekonomi. Meskipun ada kemajuan, terutama dalam hal kebebasan politik dan reformasi demokrasi, tantangan terkait korupsi, ketidaksetaraan sosial, serta pelanggaran HAM harus segera ditangani agar demokrasi Indonesia dapat benar-benar mewujudkan cita-cita Pancasila dan UUD 1945, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia secara efektif.

4. Sikap saya mengenai kondisi tsb Tindakan politik yang tidak sesuai dengan kepentingan rakyat harus dihadapi dengan sanksi yang jelas. Penegakan hukum terhadap anggota parlemen yang terbukti melanggar prinsip-prinsip demokrasi dan mengkhianati amanat rakyat sangat diperlukan untuk mencegah praktik-praktik yang merugikan masyarakat. Selain itu, penerapan kode etik politik yang ketat di dalam parlemen dapat membantu meminimalkan penyalahgunaan jabatan dan mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap lembaga legislatif. Anggota parlemen harus bertanggung jawab kepada rakyat yang memilih mereka dan senantiasa mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Demokrasi hanya akan berjalan dengan baik jika semua pihak, terutama wakil rakyat, mampu menjalankan peran mereka dengan integritas dan akuntabilitas yang tinggi. Maka dari itu, masyarakat, lembaga pengawas, serta partai politik harus berperan aktif dalam mengawasi dan menuntut pertanggungjawaban dari para anggota parlemen.

5. Penyalahgunaan kekuasaan kharismatik yang menggerakkan emosi dan loyalitas rakyat demi tujuan yang tidak jelas sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan demokrasi yang sehat. Dalam era demokrasi dewasa ini, setiap individu berhak untuk memiliki kebebasan berpikir, menentukan pilihan, dan menjalani kehidupan yang bebas dari manipulasi dan eksploitasi. Pemimpin yang menggunakan kekuasaan mereka untuk tujuan pribadi atau kelompok, tanpa menghormati martabat dan hak-hak rakyat, merusak nilai-nilai dasar HAM dan demokrasi. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk tetap waspada, kritis, dan memastikan bahwa setiap kebijakan dan tindakan yang diambil oleh para pemimpin sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang menghargai hak asasi manusia.

Nama: winanda fara zhavira
Kelas: reg b
Npm: 2416041048
Prodi: ilmu adm negara

A. HAM itu memang setiap manusia mempunyai haknya. Prinsip HAM sangat jelas, yaitu tiada seorang pun yang boleh dilanggar kemerdekaan dan kebebasannya serta diperlakukan diskriminatif. Masyarakat sipil sebagai pilar penegakan HAM berperan penting. Salah satunya memastikan capaian indikator pemenuhan HAM terjadi, serta kritis terhadap kebijakan yang berdasarkan atas asumsi moralitas dan populisme semata tanpa data dan ilmu.

Hal positif yang saya ambil adalah
1. Pelindung dari tindakan sewenang-wenang: HAM melindungi individu dari tindakan semena-mena dari negara maupun individu lain. Dengan adanya HAM, setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum.

B. Analisis Demokrasi Indonesia dari Nilai-Nilai Adat

Demokrasi di Indonesia memiliki akar yang kuat pada nilai-nilai adat istiadat. Prinsip musyawarah mufakat, gotong royong, dan kekeluargaan yang menjadi ciri khas masyarakat Indonesia telah menjadi landasan dalam berdemokrasi.

Musyawarah mufakat: Proses pengambilan keputusan secara bersama-sama dengan mengedepankan kepentingan bersama. Hal ini sejalan dengan prinsip demokrasi di mana setiap suara memiliki nilai yang sama.

Gotong royong: Semangat kerja sama dan saling membantu dalam menyelesaikan masalah bersama. Nilai ini penting dalam membangun masyarakat yang solid dan inklusif.

C. Secara umum, praktik demokrasi di Indonesia telah mengalami kemajuan yang signifikan. Namun, masih terdapat beberapa tantangan seperti:

Kualitas demokrasi: Masih banyak aspek yang perlu ditingkatkan, seperti partisipasi politik masyarakat, transparansi pemerintahan, dan penegakan hukum.

Pelanggaran HAM: Kasus pelanggaran HAM masih sering terjadi, terutama di daerah-daerah konflik.

Politik uang: Praktik politik uang masih menjadi masalah yang serius dan merusak tatanan demokrasi.

D. Perilaku anggota parlemen yang mengutamakan kepentingan pribadi jelas bertentangan dengan amanat rakyat. Hal ini dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perwakilan dan melemahkan sistem demokrasi.

E. Kekuasaan kharismatik yang mengatasnamakan agama atau tradisi dapat menjadi ancaman bagi demokrasi dan hak asasi manusia. Manipulasi terhadap emosi dan loyalitas masyarakat dapat memicu konflik dan kekerasan. Dalam konteks demokrasi yang modern, setiap individu memiliki hak yang sama tanpa memandang agama atau latar belakang sosial.

NAMA: SHEPIA NOER ARDIRA
NPM: 2456041020
KELAS: MANDIRI A
PRODI: Ilmu Adininistrasi Negara

Analisis Kasus ll

• Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Artikel ini memberikan wawasan yang mendalam tentang konflik komunal Yang terjadi di perbatasan Indonesia (Timor Leste) Yang mencangkup penyebab, kronologi dan dampaknya. Hal positif yang dapat diambil dari kasus ll Adalah pentingnya pemahaman multidimensional Terhadap konflik, sosial, faktor sejarah, dan budaya yang mempengaruhi hubungan antarwarga. Dan menunjukkan bahwa untuk mencegah konflik perlu ada pendekatan yang komprehensif bukan hanya Penyelesaian secara fisik atau administratif.
• Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
Prinsip demokrasi yang ber ketuhanan yang Maha esa menekankan bahwa kebebasan dan hak individu harus dihormati namun tetap berada dalam batas batas moral dan nilai agama. Ciri khas demokrasi Indonesia menempatkan nilai-nilai religius
Sebagai pedoman dalam Kehidupan berbangsa dan bernegara
• Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Meskipun praktik demokrasi di Indonesia telah berkembang secara signifikan sejak era reformasi, namun masih menghadapi tantangan dalam menjaga konsistensi, dan UUD 1945, selain masalah transparansi, saat ini menuntut komunitas yang kuat, partisipasi politik, dan akuntabilitas,Menghambat implementasi prinsip-prinsip nilai hak asasi manusia secara maksimal
Indonesia telah meratifikasi berbagai instrumen HAM internasional, namun meski memiliki landasan yang baik, Indonesia masih menghadapi permasalahan seperti kekerasan terhadap kelompok minoritas, diskriminasi terhadap perempuan dan anak, serta penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat negara
Meskipun kuat dalam praktiknya, pemantauan dan penegakan hukum yang lebih ketat diperlukan untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip Pancasila dan Konstitusi benar-benar diterapkan dengan benar.
• Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Sikap terhadap anggota parlemen yang tidak mewakili kepentingan masyarakat harus mencakup dorongan untuk akuntabilitas, partisipasi aktif, dan pendidikan politik. Hal ini diharapkan kondisi tersebut dapat diminimalisir dan demokrasi dapat berfungsi dengan lebih baik untuk kepentingan semua pihak.
• Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama sering kali memanfaatkan loyalitas rakyat untuk mencapai tujuan yang tidak jelas, berpotensi mengorbankan individu demi kepentingan kelompok. Dalam konteks HAM, hal ini bertentangan dengan prinsip demokrasi yang menekankan perlindungan individu dan partisipasi publik. Ketika negara atau pemimpin menggunakan kekuasaan secara represif, pelanggaran HAM menjadi lebih mungkin terjadi, menciptakan ketegangan antara kekuasaan dan masyarakat Oleh karena itu, penguatan institusi hukum dan partisipasi masyarakat sangat penting dalam menjaga keseimbangan ini

NAMA : Alya Luthfi Devianti
NPM : 2456041021
KELAS : MAN A
PRODI : Ilmu ADM . negara

menurut saya terkait artikel situasi hak asasi manusia (HAM) di Indonesia yang mengalami kemunduran serius dalam beberapa tahun terakhir. Beberapa isu utama yang disoroti adalah pelanggaran terhadap kebebasan berekspresi, kekerasan terhadap aktivis, pembatasan ruang gerak masyarakat sipil, serta lambannya penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM berat masa lalu.

Konteks masalah ini sering kali dianggap menggunakan alasan stabilitas nasional atau keamanan untuk membatasi hak-hak dasar warga. Misalnya, pengesahan undang-undang yang dianggap represif seperti UU ITE, yang kerap digunakan untuk membungkam kritik. Selain itu, konflik di Papua seringkali disertai pelanggaran HAM, termasuk tindakan kekerasan terhadap masyarakat sipil.

Faktor penyebabnya karena dipengaruhi oleh kurangnya komitmen politik untuk menegakkan HAM, lemahnya supremasi hukum, dan pengaruh elite politik yang lebih mementingkan kepentingan mereka sendiri. Di sisi lain, masih ada budaya impunitas terhadap pelaku pelanggaran HAM, terutama untuk kasus-kasus seperti Tragedi 1965, kasus Munir, dan pelanggaran HAM di Aceh.

Dampak dari dituasi ini membuat ruang demokrasi semakin menyempit. Aktivis HAM menghadapi ancaman yang serius, sedangkan masyarakat umum menjadi takut untuk menyuarakan pendapat mereka. Kondisi ini juga merusak citra Indonesia di mata internasional sebagai negara demokrasi yang menghormati HAM.

Disini perlu ada langkah nyata untuk memperbaiki situasi HAM di Indonesia, seperti merevisi kebijakan yang represif, menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat, dan memastikan perlindungan bagi masyarakat yang berani berbicara. Tanpa perubahan ini, kondisi HAM di Indonesia akan terus memburuk.

NAMA: Satria Adhyatma Rafie Bhaskara
NPM:2416041057
KELAS: REGULER B
PRODI:Ilmu Administrasi Negara

1. artikel mengungkapkan bahwa meskipun Indonesia telah melakukan beberapa langkah reformasi, seperti meratifikasi perjanjian internasional, pelanggaran HAM masih banyak terjadi, terutama terkait dengan pelanggaran HAM masa lalu. Hal positif yang dapat diambil adalah bahwa meskipun ada banyak tantangan, Indonesia tetap berkomitmen untuk memperbaiki situasi HAM, dan gerakan masyarakat sipil serta tekanan dari publik masih menjadi kekuatan penting untuk memperjuangkan HAM di Indonesia. Hal positif yang dapat diambil adalah bahwa meskipun ada banyak tantangan, Indonesia tetap berkomitmen untuk memperbaiki situasi HAM, dan gerakan masyarakat sipil serta tekanan dari publik masih menjadi kekuatan penting untuk memperjuangkan HAM di Indonesia.

2. jika dilihat dari nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia, memiliki dasar yang kuat pada prinsip musyawarah untuk mufakat dan gotong royong. Masyarakat adat Indonesia secara tradisional mempraktikkan pengambilan keputusan bersama yang melibatkan berbagai pihak dengan tujuan untuk mencapai satu suara. demokrasi tidak hanya berfokus pada kebebasan individu tetapi juga menghargai nilai-nilai religius yang mengarah pada keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab sosial.

3. menurut saya, sistem demokrasi di Indonesia belum sepenuhnya sesuai dengan UUD NKRI 1945 dimana Indonesia masih banyak pelanggaran sebab masih ada oknum oknum yang memang dengan sengaja mengabaikan demokrasi.

4. menurut saya, mereka telah ingkar janji dan merupakan orang orang yang egois, mereka melupakan kita yang telah memilih nya sehingga dia dapat menjabat sebagai anggota parlemen. Mereka lebih mementingkan agenda politik mereka dan mengabaikan kepentingan bersama.

5.pemimpin yang seperti itu adalah pemimpin yang buruk, sebab ia menumbalkan masyarakat hanya demi tujuannya yang tidak jelas dan cenderung menguntungkan beberapa pihak saja. perilaku ini menunjukkan ketidakpedulian terhadap HAM msayrakat.

Nama : Aisyah Sathrani Meiva
NPM : 2416041018
Kelas : Reguler A
Prodi : Ilmu Adm. Negara

Izin menjawab pertanyaan
1. Artikel ini membahas situasi penegakan hak asasi manusia di Indonesia pada 2019, yang dianggap sebagai tahun yang buruk bagi hak asasi manusia karena banyaknya kasus pelanggaran yang belum diselesaikan. Ada beberapa masalah, seperti pembatasan kebebasan berekspresi, diskriminasi berbasis gender, dan pelanggaran HAM yang berkelanjutan di Papua oleh aparat keamanan. Namun, ada juga hal-hal baik, seperti komitmen Indonesia untuk meratifikasi perjanjian HAM internasional dan gerakan masyarakat sebagai bentuk kontrol sosial. Artikel ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia memiliki undang-undang dan perjanjian yang berkaitan dengan hak asasi manusia, masih ada banyak tantangan untuk melaksanakannya, terutama dalam hal akuntabilitas. Karena ada gerakan masyarakat yang menentang ketidakadilan, masa depan penegakan HAM juga lebih cerah. Artikel ini meningkatkan pemahaman tentang peran masyarakat dan pengawasan publik dalam mendorong pemerintah untuk menjadi lebih bertanggung jawab dalam penegakan HAM.

2. Demokrasi Indonesia tidak hanya berasal dari ide-ide Barat, tetapi juga dari nilai-nilai budaya dan tradisi, seperti musyawarah untuk mencapai konsensus. Nilai ini mendorong proses pengambilan keputusan yang mengambil berbagai perspektif. Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa juga menjadi dasar demokrasi Indonesia, yang menekankan bahwa nilai religiusitas harus ada dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat. Demokrasi Indonesia, yang didasarkan pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, menekankan betapa pentingnya untuk menyeimbangkan kebebasan individu dengan nilai moral agama. Ini adalah ciri khas demokrasi Indonesia yang menunjukkan bahwa kebebasan warga negara harus sejalan dengan nilai-nilai agama mereka.

3. Meskipun demokrasi Indonesia telah berkembang, masih ada tantangan, terutama dalam hal pemenuhan hak asasi manusia dan kesejahteraan rakyat. Banyak kritik yang menyoroti bahwa kebebasan berekspresi dibatasi, ada diskriminasi terhadap orang-orang, dan pemerintah tidak transparan dan bertanggung jawab. Secara ideal, demokrasi Indonesia seharusnya mengikuti Pancasila dan UUD 1945, yang menjunjung tinggi keadilan sosial dan hak asasi manusia. Namun, kenyataannya menunjukkan bahwa ada banyak hambatan yang menghalangi pencapaian demokrasi yang benar-benar mengikuti nilai-nilai tersebut.

4. Ketika anggota parlemen melakukan agenda politik pribadi yang bertentangan dengan kepentingan rakyat, ini menunjukkan adanya disfungsi dalam representasi rakyat. Praktik seperti ini mencederai prinsip demokrasi dan mengurangi kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.Agar tekanan sosial dapat mendorong anggota parlemen untuk bertindak sesuai dengan kepentingan masyarakat, tindakan seperti ini harus mendapatkan perhatian lebih dari publik dan media.

5. Kekuasaan kharismatik berdasarkan tradisi atau agama dapat disalahgunakan untuk kepentingan tertentu, terutama jika mengabaikan hak asasi manusia dan kesejahteraan masyarakat. Kekuasaan seperti ini harus dilaksanakan secara transparan dan bertanggung jawab terhadap hak-hak dasar manusia dalam demokrasi. Kekuasaan karismatik yang menyesatkan publik atau mengorbankan HAM tidak sesuai dengan prinsip-prinsip modern yang menghargai kebebasan individu. Di era demokrasi saat ini, HAM seharusnya menjadi prioritas utama agar tidak ada orang yang menjadi korban kepentingan politik atau kepentingan pribadi yang tidak jelas.

Nama : Femilia Rahma Agustina
NPM : 2416041062
Kelas : Reg B
Prodi : Ilmu Administrasi Negara

A. Artikel tersebut menyoroti kondisi suram HAM di Indonesia pada tahun 2019. Beberapa poin penting meliputi kurangnya keadilan untuk pelanggaran HAM masa lalu, diskriminasi berbasis gender, pembatasan kebebasan berekspresi, dan pelanggaran HAM di Papua. Namun, ada langkah positif seperti reformasi kunci dalam perlindungan HAM dan ratifikasi konvensi internasional. Kemunduran penegakan HAM terlihat pada kurangnya akuntabilitas terhadap pelanggaran HAM berat, lemahnya perlindungan kebebasan sipil, dan diskriminasi. Namun, langkah-langkah kecil seperti gerakan masyarakat dan komitmen meratifikasi konvensi internasional menunjukkan adanya harapan. Hal lositif yang didapatkan dari artikel ini antara lain gerakan sosial yang aktif, memiliki kesadaran akan persoalan rasisme dan diskriminasi, dan komitmen untuk meratifikasi konvensi perlindungan dari penghilangan paksa.

B. Demokrasi Indonesia sejatinya memiliki akar yang kuat dalam nilai-nilai adat dan budaya lokal. Nilai musyawarah mufakat, gotong royong, dan kebersamaan merupakan prinsip dasar dari kehidupan masyarakat tradisional Indonesia yang sudah lama diterapkan jauh sebelum era modern. Nilai-nilai ini mencerminkan sistem yang inklusif, menghormati keberagaman, dan menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Namun, dalam praktik demokrasi saat ini, banyak dari nilai-nilai tersebut yang mulai tergerus oleh pengaruh individualisme dan pragmatisme politik. Musyawarah mufakat sering kali digantikan oleh mekanisme voting yang cenderung mengutamakan mayoritas, tanpa memastikan bahwa suara minoritas juga dihargai.

Pendapat saya mengenai prinsip demokrasi indonesia yang berketuhanan yang maha esa harus diterapkan dengan menjunjung tinggi toleransi antaragama, sehingga warga negara apapun agamanya merasa dihormati. Demokrasi yang berke-Tuhanan seharusnya tidak menjadi alat untuk memaksakan nilai-nilai agama tertentu kepada semua warga negara, tetapi menjadi panduan untuk menciptakan keadilan, kesetaraan, dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

C. Demokrasi Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pancasila dan UUD NRI 1945, bertumpu pada nilai-nilai keadilan sosial, persatuan, dan kedaulatan rakyat yang menghormati hak asasi manusia (HAM). Namun, dalam praktiknya, terdapat tantangan serius yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara idealisme konstitusi dan realitas demokrasi. Pasal 28 UUD NRI 1945 tentang HAM. Pada kenyataannya, terdapat elanggaran HAM berat di masa lalu, seperti kasus Wasior dan Wamena, masih belum diselesaikan, menunjukkan kurangnya akuntabilitas pemerintah​. Praktik demokrasi Indonesia belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip Pancasila dan UUD NRI 1945, terutama dalam menjunjung tinggi nilai-nilai HAM. Diperlukan upaya lebih besar dalam memperkuat supremasi hukum, memberdayakan masyarakat sipil, dan mendorong transparansi serta akuntabilitas pemerintah untuk mewujudkan demokrasi yang berkeadilan, berdaulat, dan menghormati hak asasi manusia.

D. Anggota parlemen yang mengkhianati amanah rakyat bukan hanya mencederai demokrasi, tetapi juga melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi negara. Hal ini membutuhkan tindakan tegas, baik dari masyarakat, media, maupun lembaga pengawasan negara, untuk mengembalikan demokrasi yang sehat dan berbasis kepentingan kolektif rakyat. Sikap saya mengenai kondisi ini dengan mendesak transparansi dan akuntabilitas dalam kerja parlemen, menguatkan peran masyarakat sipil sebagai pengawas, mendorong sistem pemilu yang lebih selektif untuk memastikan kualitas pemimpin.

E. Kekuasaan karismatik yang digunakan untuk tujuan yang tidak jelas, terutama dengan mengorbankan rakyat, bertentangan dengan prinsip HAM. Dalam era demokrasi, loyalitas harus dibangun atas dasar kepercayaan dan integritas, bukan manipulasi emosi. Pemimpin yang memanfaatkan kekuasaan kharismatik tanpa mengindahkan nilai HAM berpotensi menciptakan tirani, yang berlawanan dengan esensi demokrasi dan kemanusiaan. Praktik semacam itu melanggar hak atas kebebasan berpikir dan berpendapat, serta berpotensi menyebabkan pelanggaran HAM besar jika rakyat diperalat untuk agenda yang tidak transparan. Demokrasi modern harus memastikan bahwa pemimpin berfungsi sebagai pelayan rakyat, bukan sebagai penguasa yang memanfaatkan rakyat untuk kepentingan pribadi.

Nama:Muhammad Andri Asan Hilmas
NPM:2456041004
Kelas:Mandiri A
Prodi:ilmu administrasi negara

1).Artikel yang membahas "gelapnya HAM di Indonesia" berpotensi mencerminkan situasi di mana pelanggaran hak asasi manusia masih terjadi, meskipun Indonesia memiliki kerangka hukum dan lembaga negara yang mendukung perlindungan HAM. Dalam analisis penegakan HAM, artikel ini kemungkinan menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan dalam kerangka hukum seperti pengakuan terhadap hak-hak sipil dan politik, namun pencapaian nyata dalam praktik sering terhambat oleh impunitas, korupsi, dan kurangnya penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM. Misalnya, kekerasan terhadap kelompok tertentu, pelanggaran hak perempuan dan anak, serta ketidakadilan sosial yang masih dialami sebagian masyarakat.

Hal positif yang dapat diambil adalah adanya upaya-upaya perbaikan, seperti peningkatan kesadaran akan pentingnya HAM, pembentukan komisi-komisi HAM, serta peningkatan peran masyarakat sipil dan organisasi internasional dalam mengawasi dan mendesak negara untuk lebih memperhatikan dan melaksanakan prinsip-prinsip HAM. Artikel ini mengingatkan pentingnya konsistensi dalam menindaklanjuti pelanggaran HAM serta mendorong akuntabilitas pada semua tingkat pemerintahan dan lembaga negara.

2).Analisis mengenai Demokrasi Indonesia diambil dari Nilai-Nilai Adat Istiadat/Budaya Asli Masyarakat Indonesia:
Demokrasi Indonesia dapat dipandang sebagai sistem yang berpadu dengan nilai-nilai adat istiadat dan budaya lokal. Sebagai contoh, prinsip musyawarah untuk mufakat yang sering digunakan dalam pengambilan keputusan di tingkat masyarakat adat Indonesia sangat berhubungan dengan prinsip demokrasi yang mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan. Demokrasi Indonesia, meskipun terinspirasi oleh nilai-nilai Barat, tetap mengakomodasi kearifan lokal dalam sistemnya. Mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa, hal ini menggarisbawahi bahwa negara Indonesia menghormati dan menjamin kebebasan beragama, sekaligus menekankan bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara harus berlandaskan pada nilai-nilai moral yang bersumber dari ajaran agama dan kepercayaan masyarakat Indonesia.

3).Secara normatif, praktik demokrasi di Indonesia seharusnya sejalan dengan Pancasila dan UUD 1945, yang menekankan pada keadilan sosial, persatuan, dan penghormatan terhadap kemanusiaan. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat tantangan besar seperti penyalahgunaan kekuasaan, pelanggaran kebebasan sipil, dan korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada ketidaksesuaian antara idealisme Pancasila dan pelaksanaan demokrasi di lapangan. Penegakan hukum dan perlindungan HAM perlu lebih diperkuat agar sesuai dengan konstitusi negara.

4).Sikap saya terhadap kondisi di mana anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat namun melaksanakan agenda politik pribadi yang berbeda dengan kepentingan masyarakat sangat kritis. Hal ini mencerminkan pelanggaran terhadap prinsip dasar demokrasi, di mana wakil rakyat seharusnya mengutamakan kepentingan konstituen yang mereka wakili, bukan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Praktik semacam ini dapat mengikis kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan dan demokrasi itu sendiri, serta menghalangi tercapainya keadilan sosial. Untuk memperbaiki situasi ini, penting bagi masyarakat sipil untuk aktif berpartisipasi, mengawasi, dan menuntut akuntabilitas dari para wakil mereka, sehingga agenda politik yang dijalankan benar-benar mencerminkan aspirasi dan kebutuhan rakyat.

5).Kekuasaan karismatik yang berasal dari tradisi maupun agama dapat menggerakkan emosi rakyat, sehingga seringkali menimbulkan tantangan bagi demokrasi dan penegakan HAM. Apalagi hal ini digunakan untuk tujuan yang tidak jelas. Di sini masyarakat seringkali mengorbankan kepentingan dan keselamatan mereka untuk kepentingan pemimpin. Di mana hal-hal ini melanggar hak asasi manusia seperti hak untuk hidup dan hak kebebasan berpendapat.

NAMA: Muhammad Genta Cardanez
NPM: 2456041019
KELAS: Mandiri A
PRODI: Ilmu Administrasi Negara

Analisis 2
1.Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan hak asasi manusia dan berikan analisismu secara jelas?hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
jawab:
analaisis saya terhadap artikel tersebut memaparkan kondisi Hak Asasi Manusia (HAM) di indonesia pada tahun 2019,mengamati pelanggaran dan kemunduran HAM,dikriminasi berbasis gender,tidak adanya proses keadilan dan akuntabilitas HAM.
Hal positif yang bisa saya ambil dari artikel ini,interprestasi tantangan yang dihadapi indonesia dalam menegakan HAM dan pentingnya kesadaran dari masyarakat.
2.Berikan Analisis mengenai demokrasi indonesia diambil dari nilai nilai adat istiadat atau budaya asli masyarakat indoensia?bagaimana pendapat mengenai prinsip prinsip demokrasi indonesia yang berketuhanan yang maha esa?
jawab:
Demokrasi Indonesia, meskipun mengadopsi sistem demokrasi modern, juga dipengaruhi oleh nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia. Sebagai negara yang memiliki keragaman budaya, Indonesia memadukan prinsip-prinsip demokrasi modern dengan kearifan lokal yang telah ada sejak lama.
demokrasi indonesia yang berketuhanan yang maha esa yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan pada Tuhan Yang Maha Esa.
-penghargaan terhadap agama
-keseteraan dihadapn tuhan
keseimbangan antara agama dan politik
3. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Jawab:
Praktik demokrasi Indonesia, meskipun telah banyak berkembang sejak era reformasi, masih menghadapi tantangan dalam menjaga konsistensi dan integritas pelaksanaan prinsip-prinsip yang termaktub dalam Pancasila dan UUD 1945.
aktivis. Keterbatasan dalam menegakkan keadilan bagi korban pelanggaran HAM masa lalu serta adanya praktik diskriminasi menunjukkan bahwa implementasi demokrasi di Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai Pancasila yang menjunjung tinggi kemanusiaan dan keadilan sosial.
4.Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
jawab:
Anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat namun melaksanakan agenda politik pribadi bertentangan dengan prinsip demokrasi yang seharusnya mengutamakan kepentingan rakyat.
Saya percaya bahwa anggota parlemen harus bekerja dengan integritas dan harus selalu mengutamakan kepentingan rakyat, bukan kepentingan pribadi atau golongan tertentu saja. Mereka harus bertanggung jawab terhadap suara yg mereka wakili.
5.Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
jawab:
Pemimpin dengan kekuasaan ini dapat menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat, terkadang hingga mengorbankan individu demi tujuan yang tidak jelas.
Dalam demokrasi yang sudah dewasa, prinsip hak asasi manusia harus dijaga dengan baik. Setiap orang memiliki hak untuk bebas, tidak diskriminasi, dan untuk mengemukakan pendapatnya. Menggunakan kekuasaan untuk menggerakkan emosi rakyat demi tujuan yang tidak jelas melanggar hak-hak dasar mereka.

ARYA ALI FAHMI
2416041007
REG A


1. Isi dari artikel ini menunjukkan bahwa penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia sepanjang tahun 2019 mengalami kemunduran. Masalah utama yang dihadapi adalah pelanggaran HAM oleh aparat keamanan, kurangnya kebebasan berekspresi, diskriminasi berbasis gender, dan isu diskriminasi terhadap masyarakat Papua. Meskipun demikian, ada beberapa perkembangan positif seperti ratifikasi perjanjian HAM internasional dan adanya gerakan masyarakat sipil yang terus memperjuangkan hak-hak dasar mereka.

Artikel ini menyadarkan tentang pentingnya keberlanjutan perjuangan HAM di Indonesia dan menunjukkan bahwa peran masyarakat sipil dan gerakan mahasiswa sangat penting dalam mengawal demokrasi dan HAM. Kesadaran akan adanya masalah ini juga membuka peluang untuk reformasi dan perubahan menuju perlindungan hak asasi yang lebih baik.

2.Demokrasi di Indonesia memiliki akar yang kuat pada adat istiadat dan budaya lokal, di mana konsep musyawarah untuk mufakat menjadi prinsip utama dalam pengambilan keputusan. Hal ini mencerminkan kearifan lokal yang menekankan pada kebersamaan dan keharmonisan. Prinsip demokrasi yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa menekankan bahwa kebebasan dan hak-hak individu harus dihormati, namun tetap berada dalam batas-batas moral dan nilai agama. Ini adalah ciri khas demokrasi Indonesia yang menempatkan nilai-nilai religius sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

3. Praktik Demokrasi Indonesia saat Ini dan Kesesuaian dengan Pancasila dan UUD NKRI 1945:
Praktik demokrasi di Indonesia saat ini memang telah mengalami kemajuan, seperti kebebasan berekspresi dan partisipasi politik yang semakin terbuka. Namun, dalam beberapa aspek, praktik tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945, terutama dalam hal transparansi, keadilan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Masih ada praktik-praktik yang mencederai prinsip-prinsip dasar Pancasila, seperti korupsi, pelanggaran hak asasi manusia, dan kesenjangan sosial yang lebar. Dalam hal ini, demokrasi Indonesia perlu lebih ditegakkan dengan mengedepankan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila dan memperkuat pelaksanaan UUD 1945 untuk menjamin kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat.

4. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Jawab:
Sikap saya terhadap anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi menjalankan agenda politik pribadi adalah kritik dan kecaman. Hal ini bertentangan dengan prinsip dasar demokrasi, yaitu perwakilan rakyat yang harusnya mencerminkan aspirasi dan kepentingan masyarakat secara luas. Ketika anggota parlemen lebih memperhatikan kepentingan pribadi atau kelompok mereka, bukannya kepentingan umum, maka demokrasi menjadi terganggu, dan kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif akan menurun. Anggota parlemen yang hanya memperjuangkan agenda politik pribadi berisiko merusak keadilan sosial yang menjadi tujuan utama demokrasi.

5.Kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama bisa berpotensi merugikan masyarakat jika digunakan untuk kepentingan pribadi atau politik.
•Loyalitas dan Emosi: Manipulasi terhadap loyalitas rakyat dapat menjadi ancaman bagi demokrasi yang sehat.
•Konsep HAM: Dalam konteks demokrasi, penting untuk memastikan bahwa semua tindakan pemerintah dan pemimpin sesuai dengan prinsip HAM, dan tidak mengorbankan masyarakat demi kepentingan tertentu.

Kesimpulan: Artikel di atas menunjukkan bahwa meskipun situasi HAM di Indonesia masih jauh dari ideal, ada juga titik-titik harapan yang bisa menjadi landasan untuk perbaikan di masa depan. Kesadaran masyarakat dan upaya kolektif dalam menegakkan HAM sangat penting untuk memastikan demokrasi yang sehat dan berkeadilan.

Nama : Indy Dhea El Farha
NPM : 2416041069
Kelas : REG B
Prodi : Ilmu Administrasi Negara

A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?

Tahun 2019 dapat dikatakan sebagai tahun yang kelam; banyak agenda HAM mengalami kemacetan, mutu HAM pun mengalami kemunduran, dan bahkan begitu banyak serangan terhadap para pembela HAM. Namun, kabar baik masih ada. Amnesty International mengakui bahwa Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi kunci guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik.

Hal positif yang dapat di ambil :

- Kesadaran akan Pentingnya HAM: Artikel ini memberikan wawasan bahwa penegakan HAM adalah isu kompleks yang melibatkan banyak aspek, mulai dari hukum, politik, hingga budaya.

B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?

Demokrasi di Indonesia yang diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia salah satunya adalah "Gotong Royong". Gotong royong adalah semangat kebersamaan yang melekat di hampir seluruh masyarakat adat di Indonesia. Dalam budaya Jawa, Sunda, hingga Papua, bekerja bersama-sama tanpa memandang perbedaan adalah nilai dasar kehidupan bermasyarakat. Gotong royong dapat menjadi landasan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan dan pengambilan keputusan politik. Dalam demokrasi, hal ini berarti rakyat memiliki peran besar dalam menentukan arah pembangunan, mulai dari tingkat lokal hingga nasional.

Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa adalah perpaduan yang harmonis antara spiritualitas dan kedaulatan rakyat. Prinsip ini menempatkan moralitas sebagai pilar demokrasi, sekaligus menjaga keberagaman sebagai kekayaan bangsa. Namun, keberhasilan penerapannya bergantung pada kemampuan pemerintah dan masyarakat untuk menjaga keseimbangan antara nilai agama, keadilan sosial, dan penghormatan terhadap kebebasan.

C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NKRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?

Menurut saya, Demokrasi di Indonesia sudah cukup sesuai berjalan sesuai dengan Pancasila dan UUD NKRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia. Namun, mungkin masih ada beberapa 'oknum' yang belum melaksanakan itu. Harapannya, kedepannya demokrasi di Indonesia bisa berdiri dengan tegak agar bisa menyejahterakan rakyat.

D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?

Sikap saya tentu menentang akan hal itu. Perilaku seperti ini merusak kepercayaan publik terhadap institusi legislatif. Jika dibiarkan, fenomena ini dapat mengakibatkan apatisme politik di kalangan masyarakat, yang pada akhirnya melemahkan partisipasi warga dalam demokrasi. Rakyat perlu menuntut transparansi dalam pengambilan keputusan oleh anggota parlemen. Publik juga harus memiliki akses yang lebih besar untuk mengawasi tindakan anggota parlemen melalui laporan periodik atau mekanisme pemantauan langsung.

E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?

Pihak dengan kekuasaan kharismatik dari tradisi atau agama memiliki tanggung jawab untuk tidak menyalahgunakan pengaruh mereka. Menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat hingga menjadi korban untuk tujuan yang tidak jelas melanggar prinsip hak asasi manusia, yang menjunjung martabat dan kebebasan individu. Di era demokrasi, penyalahgunaan ini mengancam nilai HAM dan harus dihindari melalui kritik masyarakat serta akuntabilitas otoritas tersebut.

Nama: Putri Anggraini
NPM: 2416041037
Kelas: Reguler B
Prodi: Ilmu Administrasi Negara

A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Artikel ini menyoroti kondisi hak asasi manusia di Indonesia pada tahun 2019, di mana banyak pelanggaran masih terjadi, termasuk pelanggaran berat oleh aparat keamanan dan pembatasan kebebasan sipil. Namun, juga ada harapan melalui reformasi dan gerakan masyarakat sipil.

Analisis:
- Kondisi Buruk:Tidak adanya akuntabilitas untuk pelanggaran HAM dan meningkatnya diskriminasi menunjukkan bahwa penegakan HAM masih jauh dari ideal.
- Harapan: Langkah-langkah reformasi dan dukungan dari gerakan sosial menunjukkan adanya potensi perubahan positif.

Hal Positif: Munculnya gerakan masyarakat dan komitmen untuk meratifikasi konvensi internasional menunjukkan bahwa masih ada harapan untuk perbaikan di masa depan.

B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ? 

Demokrasi Indonesia seharusnya mencerminkan nilai-nilai adat dan budaya asli yang mengedepankan musyawarah dan mufakat. Namun, praktik demokrasi sering kali terdistorsi oleh kepentingan politik dan ekonomi.

Pendapat tentang Prinsip Demokrasi Berke-Tuhanan:
Prinsip ini seharusnya menekankan keadilan sosial dan penghormatan terhadap semua umat manusia, tetapi sering kali terabaikan. Penyimpangan dari prinsip ini menciptakan ketidakadilan dan eksklusi, terutama bagi kelompok minoritas.

C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia? 

Praktik demokrasi saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945. Banyak kebijakan yang tidak mencerminkan nilai-nilai tersebut, seperti pengabaian terhadap hak-hak sipil dan diskriminasi.

Penegakan HAM:
Demokrasi harus menjunjung tinggi HAM, tetapi praktik yang ada menunjukkan masih adanya pelanggaran yang merugikan masyarakat, terutama di daerah yang terpinggirkan seperti Papua.


D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?

Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?

Sikap Terhadap Anggota Parlemen
Kondisi di mana anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat tetapi menjalankan agenda politik pribadi sangat mengkhawatirkan. Ini menunjukkan kurangnya integritas dan akuntabilitas dalam sistem politik.

Sikap:
Sebagai masyarakat, kita perlu kritis dan aktif dalam mengawasi tindakan wakil rakyat untuk memastikan mereka benar-benar mewakili kepentingan rakyat, bukan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

E. Kekuasaan Kharismatik dan Hubungannya dengan HAM
Kekuasaan kharismatik yang berakar pada tradisi atau agama bisa menjadi alat untuk memengaruhi massa. Ketika loyalitas dan emosi rakyat dimanfaatkan untuk tujuan politik yang tidak jelas, ini dapat mengancam prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Hubungan dengan HAM:
Manipulasi emosi rakyat dengan mengorbankan kepentingan mereka sendiri bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM yang menuntut penghargaan terhadap martabat dan hak setiap individu. Ini menunjukkan perlunya pendidikan dan kesadaran masyarakat untuk melindungi hak-hak mereka dalam era demokrasi.

Nama: Olivia Fransiska Br Girsang
Npm:2416041041
Kelas: Reguler B
Prodi: Ilmu Administrasi Negara

Analisis 2

A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan HAM Dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut
Jawaban:
Artikel ini membahas tentang yang dihadapi dalam penegakan HAM di Indonesia adalah tantangan sistematik sekarang nilai ini menunjukkan bahwa masalah HAM di Indonesia persatuan sistematik dan mendalam.
Pelanggaran tidak hanya terjadi di tingkat individu, tetapi juga terkait dengan kebijakan dan praktik yang lebih luas.
Dan Awan gelap yang disebutkan dalam artikel bisa diartikan sebagai ancaman bagi masa depan dan penegakan HAM.
- hal positif yang dapat diambil yaitu peningkatan kesadaran membaca artikel ini meningkatkan kesadaran tentang kondisi HAM di Indonesia itu penting agar lebih banyak orang peduli dan terlibat dalam isu-isu ini.

B.berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat budaya asli masyarakat Indonesia bagaimanakah pendapatmu prinsip demokrasi yang berketuhanan yang maha esa?
Jawaban:
- analisis demokrasi Indonesia berdasarkan nilai nilai adat dan budaya. Banyak budaya Indonesia mengedepankan proses musyawarah untuk mencapai kesepakatan. Dalam banyak komunitas, keputusan diambil setelah diskusi bersama mencerminkan semangat kolektif dan budaya lokal mengajarkan kepentingan dan kebijaksanaan dalam kepemimpinan. Pemimpin yang baik diharapkan mampu mendengarkan kebutuhan masyarakat dan mengambil keputusan yang baik

- prinsip prinsip demokrasi yang berketuhanan yang maha esa
-integritasi nila spiritual yang mengakui ketuhanan dalam demokrasi berarti bahwa nilai spiritual dan moral harus menjadi landasan dalam setiap keputusan.
-keseimbangan hak dan kewajiban prinsip ini menekankan hubungan antara hak individu dan kewajiban sosial setiap warga negara memiliki hak untuk berpartisipasi, tetapi juga harus bertanggung jawab untuk menjaga kerukunan dan kesejahteraan bersama.

C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.
Jawaban:
- tapi harganya lebih aktif demokrasi di Indonesia saat ini menunjukkan kemajuan tetapi masih di daerah bertentangan meskia untuk menerapkan nilai-nilai dan UUD 1945. Kegunaan pelaksanaan hak asasi manusia atau HAM belum sepenuhnya seimbang dengan demokrasi.keterkaitan antara keduanya sangat demokrasi yang kuat dapat mendukung perlindungan HAM.namun kondisi ini masih terlambat oleh korupsi politik dan diskriminasi selain itu pemahaman masyarakat tentang HAM dan pengawasan hukum yang lemah juga menjadi Kendala.

D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi dimana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Jawaban:
- pentingnya representasi yang sejati yaitu anggota parlemen memiliki tanggung jawab untuk mewakili kepentingan mereka. Ketika mereka lebih fokus pada agenda pribadi atau partai. Hal ini dapat ketidakpuasan masyarakat.representasi yang sejati memerlukan pemahaman mendalam tentang kebutuhan dan aspirasi rakyat.

E. Bagaimanakah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan karismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Jawaban:
Kekuasaan karismatik yang berakar dari tradisi dan agama seringkali memanfaatkan pengaruh emosional untuk menggerakkan massa, terkadang mengorbankan moralitas demi tujuan yang tidak jelas. Hal ini menciptakan risiko pelanggaran hak asasi manusia terutama ketika kekuasaan tersebut digunakan untuk mendominasi atau menekan kelompok tertentu. Dalam era demokrasi saat ini penting untuk memastikan bahwa kekuasaan karismatik tidak mengabaikan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan keadilan sosial agar masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses demokratis tanpa takut akan represi.

NAMA: FEYZA ALFARIZI
NPM: 2416041060
KELAS:REGULER B
PRODI:ILMU ADMINISTRASI NEGARA

NAMA : Fitra Rizky Oktarian
NPM : 2456041024
KELAS : Mandiri A
PRODI : Ilmu Administrasi Negara

1. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Artikel tersebut menggambarkan kondisi Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019, menyoroti berbagai pelanggaran dan kemunduran dalam penegakan HAM. Komnas HAM mencatat masih banyak pekerjaan rumah bagi pemerintah, khususnya dalam menangani pelanggaran berat dan konflik sumber daya alam. Namun, artikel ini juga menyebutkan kemajuan yang dilakukan Indonesia, seperti ratifikasi perjanjian internasional dan munculnya gerakan masyarakat sipil sebagai kontrol sosial.
Kondisi HAM di Indonesia menunjukkan ketegangan antara kemunduran dan harapan. Meski banyak masalah yang dihadapi, seperti penyerangan terhadap pembela HAM dan diskriminasi gender, ada langkah-langkah positif yang diambil. Perubahan yang terjadi di masyarakat, seperti kembalinya gerakan mahasiswa, mengindikasikan adanya kesadaran kolektif untuk memperjuangkan hak asasi.Hal positif yang saya dapat yaitu munculnya kesadaran dan partisipasi dalam isu-isu HAM menjadi harapan untuk masa depan. Gerakan sosial yang ada menunjukkan bahwa masyarakat tidak tinggal diam dan terus berupaya untuk menuntut keadilan.

2. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa?
Demokrasi Indonesia harus dipahami dalam konteks nilai-nilai budaya lokal yang menekankan musyawarah dan mufakat. Dalam banyak tradisi masyarakat Indonesia, pengambilan keputusan dilakukan secara kolektif, mencerminkan semangat kebersamaan.Prinsip ini mencerminkan bahwa demokrasi Indonesia tidak hanya berlandaskan pada suara mayoritas, tetapi juga menghormati nilai-nilai spiritual dan moral masyarakat. Hal ini menciptakan ruang bagi dialog antaragama dan toleransi, yang sangat penting untuk menjaga keutuhan bangsa.

3. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Praktik demokrasi saat ini menunjukkan tantangan dalam penerapan Pancasila dan UUD NRI 1945. Meskipun ada pemilihan umum yang demokratis, seringkali tindakan anggota parlemen tidak mencerminkan kepentingan rakyat. Kebebasan berpendapat dan hak asasi manusia juga sering terabaikan, terutama dalam konteks kritik terhadap pemerintah.

Kesimpulannya meskipun prinsip-prinsip Pancasila ada, implementasinya masih memerlukan perhatian dan penegakan yang lebih konsisten agar demokrasi dapat berjalan sejalan dengan nilai-nilai HAM.

4. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Sikap saya terhadap anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi menjalankan agenda pribadi adalah sangat kritis. Hal ini mencerminkan pengkhianatan terhadap kepercayaan publik dan dapat merusak demokrasi itu sendiri. Anggota parlemen seharusnya menjadi wakil yang mendengarkan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat, bukan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

5. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi dan agama dapat menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, ia bisa menginspirasi dan memotivasi rakyat, tetapi di sisi lain, dapat memanipulasi emosi dan loyalitas rakyat untuk kepentingan yang tidak jelas. Hal ini berpotensi menimbulkan pelanggaran HAM, terutama jika rakyat dipaksa untuk mengorbankan kepentingan pribadi demi tujuan yang tidak transparan.Hubungannya dengan konsep HAM pada era demokrasi dewasa yaitu, dalam era demokrasi dewasa, penting untuk memastikan bahwa kekuasaan tidak disalahgunakan. Konsep HAM harus menjadi landasan dalam setiap keputusan politik, memastikan bahwa hak individu dihormati dan dilindungi dari manipulasi kekuasaan.

Nama:Fernandi Hasan
Kelas:Mandiri A
NPM :2456041022


Analisis Kasus Pelanggaran HAM di Indonesia (2019)

Artikel ini mengungkapkan kondisi Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019, menyoroti kemunduran dalam penegakan HAM dan meningkatnya pelanggaran, terutama di Papua. Meski ada langkah positif seperti ratifikasi perjanjian internasional, tantangan besar tetap ada, termasuk impunitas bagi pelanggar dan diskriminasi gender.

Hal Positif: Munculnya gerakan masyarakat dan mahasiswa sebagai kontrol sosial menunjukkan harapan untuk perbaikan.

Demokrasi dan Nilai Adat: Demokrasi Indonesia harus mengintegrasikan nilai-nilai lokal untuk menciptakan sistem yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Prinsip Berke-Tuhanan: Prinsip ini seharusnya menjadi landasan moral dalam demokrasi, mendorong penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Praktik Demokrasi Saat Ini: Praktik demokrasi sering kali tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, terlihat dari agenda politik anggota parlemen yang tidak mencerminkan kepentingan rakyat.

Kekuasaan Karismatik: Penggunaan kekuasaan karismatik untuk memobilisasi massa dapat berpotensi melanggar hak asasi manusia, menimbulkan risiko bagi stabilitas demokrasi.

Nama : Lingga Fani jelita putri 
Npm : 2416041028
kelas : Reguler A
Prodi : Ilmu Administrasi Negara 

1.Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?

artikel ini membahas tentang kendala dalam tantangan penegakan. 1) HAM di Indonesia dan agenda HAM yang mengalami keburukan seperti tidak ada proses keadilan yang akuntabilitas atas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan. 2) menguatnya pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama yang sewenang-wenang. 3) diskriminasi gender yang mengakar serta pelanggaran hak-hak perempuan yang diikuti oleh pernyataan penjabat.

2.Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa?

Menanamkan dan menerapkan rasa toleransi kepada orang lain. Menghargai dan menghormati antar-masyarakat. Selalu bersikap adil terhadap setiap orang tanpa membeda-bedakan. Menghargai perbedaan pendapat.
Prinsip demokrasi Indonesia yang berkeTuhanan Yang Maha Esa berarti bahwa sistem dan perilaku penyelenggaraan kenegaraan harus sesuai dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah dasar Ketuhanan Yang Maha Esa.

3.Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?

Praktik demokrasi Indonesia saat ini, meskipun sudah mengalami kemajuan signifikan sejak reformasi 1998, masih menghadapi tantangan dalam penerapannya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan hak asasi manusia (HAM).Praktik demokrasi Indonesia telah berkembang sejak reformasi, dengan langkah-langkah positif dalam penguatan hak-hak politik dan kebebasan dasar. Namun, tantangan besar tetap ada dalam hal implementasi prinsip-prinsip Pancasila, UUD 1945, dan HAM secara konsisten. Demokrasi yang ideal masih memerlukan perbaikan dalam pengelolaan kekuasaan, perlindungan hak minoritas, penegakan hukum, serta penguatan lembaga-lembaga negara agar dapat sesuai dengan nilai-nilai dasar negara Indonesia.

4.Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?

Sikap saya terhadap kondisi di mana anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri yang berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat sangatlah kritis dan menyesalkan. Dalam demokrasi, anggota parlemen seharusnya menjadi wakil dari rakyat, yang memiliki kewajiban untuk mendengarkan, memahami, dan memperjuangkan kepentingan serta aspirasi masyarakat yang mereka wakili. Ketika mereka lebih mementingkan agenda pribadi atau kelompok, ini menunjukkan bahwa mereka telah menyalahgunakan amanah yang diberikan oleh rakyat.

5.Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?

Pendapat saya mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik, baik yang berakar dari tradisi maupun agama, yang menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat hingga menjadikan mereka sebagai "tumbal" untuk tujuan yang tidak jelas, adalah bahwa hal ini sangat berbahaya baik bagi individu maupun masyarakat.
Hubungannya dengan konsep hak asasi manusia adalah bahwa dalam demokrasi, setiap individu seharusnya dihormati martabat dan hak-haknya tanpa terjebak dalam sistem yang menindas atau mengeksploitasi mereka. Oleh karena itu, hubungan antara kekuasaan kharismatik yang disalahgunakan dan hak asasi manusia dalam demokrasi adalah sangat erat, karena salah satu pilar demokrasi adalah menjamin hak-hak setiap individu agar tidak dieksploitasi.

Maulana Toha Fauzi
2456041006
Mandiri A

Artikel menggambarkan tantangan besar penegakan HAM di Indonesia, seperti pelanggaran HAM berat masa lalu yang belum terselesaikan, diskriminasi, dan pembatasan kebebasan sipil. Namun, ada harapan melalui reformasi HAM, ratifikasi perjanjian internasional, dan peran aktif masyarakat sipil.


Demokrasi Berbasis Budaya Lokal:
Demokrasi Indonesia berbasis adat dan budaya harus mengedepankan musyawarah dan gotong royong sebagai nilai dasar, namun kadang tidak optimal karena praktik politik elitis.

Prinsip Berketuhanan:
Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan mencerminkan moralitas dalam pemerintahan, tetapi perlu dijaga agar tidak menimbulkan diskriminasi atas nama agama.

Keselarasan dengan Pancasila dan UUD 1945:
Praktik demokrasi belum sepenuhnya menjunjung tinggi HAM, dengan masih adanya agenda politik yang bertentangan dengan nilai Pancasila dan kepentingan rakyat.

Penyalahgunaan Kekuasaan:
Penggunaan kekuasaan kharismatik untuk kepentingan sempit bertentangan dengan HAM karena sering memanipulasi emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas. Hal ini melemahkan demokrasi dan nilai kemanusiaan.

NAMA: CARISSA HEPY MAHARANI
NPM: 2416041051
KELAS: REGULER B
PRODI: ADM NEGARA

Analisis Kasus II
1. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut? Artikel tersebut menyoroti buruknya kinerja Indonesia dalam penegakan HAM, terutama terkait pelanggaran HAM berat, diskriminasi, dan pembatasan kebebasan. Pemerintah lambat dalam mengatasi isu-isu penting seperti keadilan bagi korban pelanggaran HAM masa lalu, rasisme di Papua, dan diskriminasi gender. Namun, ada hal positif yang dapat diambil, seperti komitmen untuk meratifikasi perjanjian HAM internasional dan kebangkitan gerakan masyarakat sipil serta mahasiswa sebagai kontrol sosial. Ini memberi harapan bahwa meski jalannya lambat, perubahan tetap mungkin terjadi melalui tekanan publik.

2. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia!  Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa? Demokrasi Indonesia yang berakar pada nilai adat istiadat mencerminkan musyawarah dan mufakat sebagai cara pengambilan keputusan. Prinsip ini menunjukkan harmoni dan kebersamaan, tetapi sering kali belum diterapkan secara maksimal dalam praktik modern. Demokrasi yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa menunjukkan bahwa nilai spiritual dan moral tetap menjadi landasan. Menurutku saya prinsip ini sangat baik, tetapi harus dengan menghormati HAM, agar keadilan dan kemanusiaan tidak diabaikan.

3. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia? Saat ini, demokrasi Indonesia belum sepenuhnya sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Banyak kebijakan pemerintah yang dianggap tidak menjunjung tinggi nilai-nilai HAM, seperti pembatasan kebebasan berpendapat atau diskriminasi terhadap kelompok tertentu. Demokrasi yang seharusnya berpihak pada rakyat sering kali terjebak dalam kepentingan elit politik.

4. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat? Ketika ada anggota parlemen mewakili rakyat namun hanya mengejar kepentingan politik pribadi, hal ini merusak kepercayaan publik. Saya merasa mereka harus lebih bertanggung jawab dan transparan. Masyarakat juga harus terus kritis dan aktif mengawasi kinerja wakilnya, misalnya melalui petisi/aksi damai, agar suara rakyat benar-benar menjadi prioritas.

5. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini? Pemimpin dengan kekuasaan karismatik dari tradisi atau agama memang bisa mempengaruhi rakyat secara emosional. Namun, jika digunakan untuk kepentingan yang tidak jelas dan mengorbankan hak rakyat, itu melanggar prinsip HAM. Dalam demokrasi, kekuasaan seperti ini harus dibatasi agar tidak menjadi alat manipulasi yang merugikan. Demokrasi modern harus melindungi individu dari tindakan otoriter dan memastikan kebebasan tetap dihormati.

NAMA : M ZULIO KHADAFY
KELAS : REG A
NPM :2416041032


1. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?

izin menjawab, artikel ter sebut membahas tentang buruknya penegakan HAM di Indonesia. 2019 merupakan tahun dimana banyak agenda HAM yg mengalami kemacetan, mengalami kemunduran, bahkan banyak serangan yg terjadi pada pembela HAM. hal ini dibuktikan dengan adanya ketidakadilan dan akuntabilitas atas pelanggaran HAM yg dilakukan oleh aparat keamanan, menguatnya kebebasan berekspresi dan beragama, banyaknya diskriminasi berbasis gender, pemerintah gagal dalam menegakkan keadilan, pelanggaran terus berlanjut dan meningkat tajam di papua.
namun, ada hal positif dari artikel tersebut yg saya baca, seperti:
A. Indonesia terus melakukan beberapa langkah reformasi kunci guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik.
B. bukan hanya lembaga terkait, namun masyarakat di Indonesia pun ikut serta menegakkan HAM sesuai aturan

2.Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia!Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa?
Menurut analisis saya, demokrasi di Indonesia memiliki akar dalam nilai gotong royong dan musyawarah mufakat yang mencerminkan keberagaman masyarakat kita. Namun, praktik demokrasi saat ini terkadang melupakan prinsip tersebut, terutama karena adanya pengaruh politik modern yang cenderung individualis dan dapat atau selalu diperdebatkan. Jika nilai-nilai adat istiadat dipadukan dengan baik dalam demokrasi, Indonesia dapat menciptakan sistem yang lebih adil dan harmonis. Pendapat saya mengenai demokrasi yang berketuhanan yang maha esa yaitu pada dasarnya demokrasi di Indonesia tidaklah selalu berfokus pada kebebasan, tetapi juga harus memegang nilai moral dan etika beragama. Inilah yang menjadi pembeda dari demokrasi negara lain. Namun, menurut saya pelaksanaannya masih sering terhambat oleh politik agama yang justru dapat merusak nilai-nilai keadilan.

3.Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Praktik demokrasi saat ini menunjukkan tantangan dalam penerapan Pancasila dan UUD NRI 1945. Meskipun ada pemilihan umum yang demokratis, seringkali tindakan anggota parlemen tidak mencerminkan kepentingan rakyat. Kebebasan berpendapat dan hak asasi manusia juga sering terabaikan, terutama dalam konteks kritik terhadap pemerintah.

Kesimpulannya meskipun prinsip-prinsip Pancasila ada, implementasinya masih memerlukan perhatian dan penegakan yang lebih konsisten agar demokrasi dapat berjalan sejalan dengan nilai-nilai HAM.

4.sikap masyarakat mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat. Perilaku anggota parlemen yang tidak menjalankan amanah rakyat merupakan ancaman serius bagi demokrasi. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya bersama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan media massa. Hal ini akan merusak kepercayaan publik terhadap lembaga perwakilan dan sistem demokrasi secara keseluruhan, serta dapat mengancam kelangsungan demokrasi.

5.Pihak yang memanfaatkan kekuasaan kharismatik berbasis tradisi atau agama untuk tujuan yang tidak jelas seringkali mengorbankan hak-hak rakyat. Ini bertentangan dengan konsep HAM, yang menjunjung tinggi kebebasan individu dan penghormatan terhadap martabat manusia. Dalam era demokrasi, penyalahgunaan kekuasaan semacam ini harus dicegah melalui edukasi kritis, penegakan hukum yang adil, serta pemberdayaan masyarakat agar tidak mudah dimanipulasi demi kepentingan segelintir pihak

NAMA : ANNISA APRILIZA
NPM : 2416041020
KELAS : Reg A

1). Artikel ini menggambarkan bahwa penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada 2019 mengalami kemunduran, dengan masalah utama seperti pelanggaran HAM oleh aparat keamanan, kurangnya kebebasan berekspresi, diskriminasi gender, dan perlakuan buruk terhadap masyarakat Papua. Meski demikian, ada perkembangan positif seperti ratifikasi perjanjian HAM internasional dan gerakan masyarakat sipil yang terus memperjuangkan hak-hak dasar. Artikel ini menekankan pentingnya perjuangan berkelanjutan dalam memperbaiki situasi HAM di Indonesia, serta peran masyarakat sipil dan mahasiswa dalam mengawal demokrasi dan reformasi HAM.

2). Demokrasi Indonesia dipengaruhi oleh nilai-nilai adat istiadat seperti musyawarah dan mufakat, yang menekankan kesepakatan bersama. Prinsip “Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam Pancasila mendasari kebebasan beragama dan keberagaman, menciptakan toleransi antarumat beragama dan memastikan hak setiap individu dihormati, membangun masyarakat yang plural dan harmonis.

3). Praktik demokrasi Indonesia saat ini menunjukkan kemajuan yang signifikan sejak era reformasi, seperti pelaksanaan pemilu yang bebas dan adil, kebebasan pers, dan partisipasi politik masyarakat. Namun, meskipun telah ada perkembangan positif, masih ada tantangan dalam memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip Pancasila dan UUD 1945. Masalah seperti kurangnya transparansi, akuntabilitas, serta korupsi masih menghambat penerapan prinsip-prinsip demokrasi yang lebih baik, sehingga terkadang tidak sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan hak asasi manusia yang dijunjung tinggi. Demokrasi Indonesia masih perlu terus diperbaiki agar lebih efektif dalam melindungi hak-hak rakyat dan mewujudkan keadilan sosial.

4). Sikap saya sangat kritis terhadap anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat namun lebih mengutamakan agenda politik pribadi mereka. Tindakan ini sangat bertentangan dengan prinsip dasar demokrasi, di mana anggota parlemen seharusnya menjadi wakil yang menyuarakan aspirasi dan kepentingan rakyat. Ketika mereka lebih mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok, daripada kepentingan umum, maka esensi demokrasi yang mengedepankan kesejahteraan rakyat akan terabaikan. Hal ini dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif, dan berpotensi merusak keadilan sosial yang seharusnya menjadi landasan utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Demokrasi hanya akan berfungsi dengan baik jika wakil rakyat benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan.

5). Pendapat saya, kekuasaan karismatik yang berakar dari tradisi atau agama, ketika digunakan untuk menggerakkan loyalitas rakyat, sangat berpotensi membahayakan demokrasi dan hak asasi manusia. Pemimpin yang menggunakan kekuasaan karismatik untuk memanipulasi emosi rakyat demi tujuan pribadi atau politik tertentu, seringkali mengabaikan kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Menggunakan rakyat sebagai “tumbal” untuk mencapai tujuan yang tidak jelas atau tidak adil adalah bentuk eksploitasi yang bertentangan dengan nilai-nilai hak asasi manusia.

Dalam demokrasi yang sehat, pemimpin seharusnya berfokus pada kepentingan umum dan menghargai kebebasan individu. Setiap warga negara berhak untuk berpikir kritis, membuat pilihan sendiri, dan hidup dengan martabat tanpa tekanan atau manipulasi dari kekuasaan politik, agama, atau tradisi. Pemimpin tidak boleh memperlakukan rakyat sebagai alat untuk kepentingan kekuasaan yang sifatnya sementara atau untuk tujuan yang tidak transparan.

Demokrasi dewasa harus menegakkan prinsip-prinsip hak asasi manusia, yang menjamin bahwa setiap individu dapat hidup dengan bebas, tanpa rasa takut atau ancaman. Oleh karena itu, sangat penting bagi demokrasi untuk menghormati kebebasan berpikir, hak memilih, dan martabat setiap individu, serta memastikan bahwa kepentingan rakyat selalu ditempatkan di atas ambisi kekuasaan.

Nama: Aqilla Shafia Latifa Zahra
Npm: 2416041024
Kelas: Regular A

A. Implementasi HAM di Indonesia (isi pasal dan unsur positifnya) Artikel ini mencerminkan tantangan utama terhadap penghormatan hak asasi manusia di Indonesia, seperti kurangnya akuntabilitas atas pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu, pembatasan kebebasan sipil, diskriminasi gender, dan pelanggaran di Papua. Namun, ada upaya reformasi, seperti ratifikasi perjanjian hak asasi manusia internasional dan tumbuhnya gerakan masyarakat sipil. Poin positifnya adalah kesadaran akan pentingnya kontrol sosial untuk mendorong perlindungan hak asasi manusia.
B. Demokrasi yang berdasarkan adat istiadat dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa Demokrasi Indonesia berakar pada musyawarah dan mufakat berdasarkan adat istiadat setempat. Prinsip ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila pertama yang menempatkan moralitas dan etika agama sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan.
C. Praktik demokrasi saat ini Demokrasi Indonesia menghadapi tantangan, termasuk ancaman terhadap kebebasan berekspresi dan partisipasi masyarakat. Beberapa praktik masih belum sepenuhnya memadai Pancasila dan UUD 1945, sebagai lemahnya penghormatan terhadap hak asasi manusia, padahal pada prinsipnya demokrasi sudah mengacu pada nilai-nilai fundamental tersebut.
D. Parlemen yang tidak mengutamakan kepentingan rakyat Bila anggota parlemen mengutamakan agenda politik pribadinya, maka ia mengkhianati amanat rakyat. Sikap ini melemahkan demokrasi dan memerlukan kewaspadaan masyarakat yang lebih besar agar kebijakan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat.
E. Kekuatan karismatik dan Hubungannya dengan hak asasi manusia Penggunaan kekuasaan karismatik untuk kepentingan tertentu dengan mengorbankan rakyat bertentangan dengan konsep hak asasi manusia. Di negara-negara demokrasi modern, tindakan-tindakan seperti itu mengancam kebebasan individu dan integritas demokrasi, sehingga memerlukan pendidikan publik dan mekanisme hukum untuk memantau para aktor tersebut.

NAMA:Muhammad Daffa Ghifari
Npm:1946041002
Kelas:Pararel
Prodi:Adm negara

1)Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Jawaban:
Artikel di atas sendiri secara sederhana membahas terkait dengan penegakan HAM di indonesia pada tahun 2019 yang masih kurang optimal, kemunduran akan mutu ham yang dialami serta berbagai serangan yang dialami oleh pembela ham juga kian mewarnai kurang nya optimalisasi ham pada tahun tersebut. Hal ini terjadi terjadi karena beberapa indikator diantaranya, tidak ada proses keadilan dan akuntabilitas terhadap pelanggran ham yang terjadi, kemudian juga adanya penyalahgunaan kekuasaan yang terus dimanfaatkan oleh beberapa kalangan pejabat yang bertindak sewenang-wenang, dan yang menonjol juga bisa terlihat dengan maraknya diskriminasi gender, yang hampir sebagian besar pada kala itu bahkan mungkin pada masa sekarang masih ada beberapa oknum yang memandang sebelah mata akan kemampuan yang dimiliki oleh perempuan. Padahal jika kita lihat arus perubahan yang berkembang pesat, saat ini sudah memasuki era emansipasi wanita yang artinya baik pria maupun wanita sekalipun memilik kedudukan dan kesetaraan penuh.

2)Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
Jawaban:
Demokrasi Indonesia yang diambil dari nilai serta adat dan isitiadat asli masyarakat indonesia menurut saya merupakan suatu langkah serta hal yang sudah tepat. Karena demokrasi sendiri memang sudah seharusnya dibuat berdasarkan nilai adat istiadat dari negara itu, sederhananya demokrasi dibuat dengan cara mengadaptasi kondisi lingkungan, kebiasaan serta nilai yang memang sudah menetap pada masa terdahulu, hal ini dilakukan supaya masyarakat diharapkan mampu untuk menyesuaikan diri dengan lebih cepat dan tidak terlalu merasa asing dengan demokrasi yang tercipta tadi.
Pendapat saya mengenai prinsip demokrasi indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa, artinya negara indonesia sendiri memberikan hak serta kebebasan kepada setiap warga negaranya untuk dapat memilih serta menentukan agama yang akan dianut serta adanya kebebasan dalam beribadah menurut kepercayaan masing-masing dan rasa saling menghormati antar umat beragama yang senantiasa harus dijaga.

3). Apakah praktik demokrasi Indonesia saat ini sudah sejalan dengan nilai-nilai pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi hak asasi manusia?
Praktik demokrasi Indonesia saat sebagian besar sudah sejalan dengan nilai-nilai pancasila, UUD NRI 1945 dan HAM, salah satunya musyawarah dalam mengambil keputusan, adil dalam bertindak dan masih banyak hal lain. Tetapi disisi pelaksanaan demokrasi belum sesuai dengan pancasila, masih banyak tantangan seperti adanya perbedaan dalam pelaksanaan keadilan sosial, dan penerapan HAM. Di sisi UUD NRI 1945 ada tantangan yang dihadapi seperti korupsi, kedaulatan rakyat dan praktik transaksional. Dan tantangan dalam hal Hak Asasi Manusia yaitu, pelanggaran hak-hak oleh kelompok, intoleransi agama dsb. Oleh karena itu perlu perbaikan secara terus menerus baik dari pemerintah maupun individu agar semakin sejalan dengan nilai-nilai pancasila, UUD NRI 1945 serta HAM.

4) Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?

izin menjawab, hal ini dengan kata lain dinamakan sebagai bentuk pengkhianatan seorang anggota parlemen terhadap rakyat. karena sudah seharusnya hal itu dilaksanakan secara demokratis, dan mereka para anggota parlemen sudah menjadi kewajiban untuk mendahulukan rakyatnya. hal seperti ini tentunya akan menimbulkan kekecewaan yang besar dari kami para rakyat terhadap wakil rakyat, dan juga pasti memengaruhi kepercayaan kami sebagai rakyat terhadap wakil rakyat tersebut.

5. Bagaimanakah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?

Jawab :
Pendapat tentang Kekuasaan Kharismatik dan Manipulasi Loyalitas Rakyat:
Kekuasaan kharismatik yang berasal dari tradisi atau agama dapat sangat memengaruhi emosi dan loyalitas rakyat. Namun, apabila digunakan untuk tujuan yang tidak jelas atau merugikan rakyat, hal ini bisa menjadi sangat berbahaya. Pemimpin yang menggunakan kekuasaan mereka untuk memanipulasi emosi rakyat demi kepentingan pribadi atau kelompok tanpa memperhatikan dampak negatif bagi masyarakat akan mengorbankan hak-hak individu.