Name : Sarah Margareta. S
NPM : 2416041061
CLASS : Reguler B
NPM : 2416041061
CLASS : Reguler B
Posts made by Sarah Margareta. S
Nama: Sarah Margareta. S
Npm: 2416041061
Kelas: Regular B
Prodi: Ilmu Administrasi Negara
Hasil analisis dari jurnal "semangat bela negara di tengah pandemi covid 19" Jadi Bela negara merupakan sikap dan perilaku yang didasari oleh kecintaan dan kesetiaan terhadap tanah air, serta kesadaran untuk berkontribusi pada negara. Konsep bela negara tidak hanya terbatas pada tindakan fisik atau militer, melainkan juga mencakup tindakan sederhana yang dapat dilakukan oleh setiap individu dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks pandemi COVID-19, bela negara diwujudkan dengan mematuhi protokol kesehatan, menjaga jarak, menggunakan masker, serta tidak menyebarkan berita hoax yang dapat memperburuk situasi. Tindakan ini, meskipun terlihat kecil, memiliki dampak besar dalam menjaga kesehatan dan keselamatan bersama.
Selain itu, solidaritas sosial menjadi aspek penting dalam bela negara di tengah pandemi. Masyarakat dapat saling membantu, baik secara moral maupun materi, seperti memberikan dukungan kepada tenaga medis yang bekerja keras merawat pasien COVID-19 atau membantu mereka yang terdampak ekonomi. Dengan tidak menyebarkan diskriminasi terhadap penderita COVID-19 dan menjaga lingkungan tetap kondusif, kita turut menjaga persatuan dan keutuhan bangsa, yang merupakan bagian integral dari bela negara.
Peran tenaga medis dalam pandemi juga merupakan contoh nyata dari bela negara. Mereka bekerja tanpa mengenal lelah dan risiko untuk menyelamatkan nyawa. Sementara itu, masyarakat dapat mendukung mereka dengan mematuhi peraturan pemerintah, seperti tidak mudik dan mengisolasi diri di rumah. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, setiap individu berperan aktif dalam membantu mengurangi beban tenaga medis dan mempercepat pemulihan dari pandemi.
Secara keseluruhan, bela negara selama pandemi COVID-19 membuktikan bahwa kontribusi terhadap negara tidak hanya dilakukan melalui aksi militer atau pertahanan fisik, tetapi juga melalui tindakan sehari-hari yang mendukung kestabilan sosial dan kesehatan. Bela negara yang dilakukan dengan penuh kesadaran akan membentuk ketahanan nasional yang kuat, yang sangat diperlukan dalam menghadapi tantangan global di masa depan. Oleh karena itu, semangat bela negara harus terus dipupuk dan diterapkan oleh setiap warga negara, baik dalam masa pandemi maupun dalam kehidupan normal lainnya.
Npm: 2416041061
Kelas: Regular B
Prodi: Ilmu Administrasi Negara
Hasil analisis dari jurnal "semangat bela negara di tengah pandemi covid 19" Jadi Bela negara merupakan sikap dan perilaku yang didasari oleh kecintaan dan kesetiaan terhadap tanah air, serta kesadaran untuk berkontribusi pada negara. Konsep bela negara tidak hanya terbatas pada tindakan fisik atau militer, melainkan juga mencakup tindakan sederhana yang dapat dilakukan oleh setiap individu dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks pandemi COVID-19, bela negara diwujudkan dengan mematuhi protokol kesehatan, menjaga jarak, menggunakan masker, serta tidak menyebarkan berita hoax yang dapat memperburuk situasi. Tindakan ini, meskipun terlihat kecil, memiliki dampak besar dalam menjaga kesehatan dan keselamatan bersama.
Selain itu, solidaritas sosial menjadi aspek penting dalam bela negara di tengah pandemi. Masyarakat dapat saling membantu, baik secara moral maupun materi, seperti memberikan dukungan kepada tenaga medis yang bekerja keras merawat pasien COVID-19 atau membantu mereka yang terdampak ekonomi. Dengan tidak menyebarkan diskriminasi terhadap penderita COVID-19 dan menjaga lingkungan tetap kondusif, kita turut menjaga persatuan dan keutuhan bangsa, yang merupakan bagian integral dari bela negara.
Peran tenaga medis dalam pandemi juga merupakan contoh nyata dari bela negara. Mereka bekerja tanpa mengenal lelah dan risiko untuk menyelamatkan nyawa. Sementara itu, masyarakat dapat mendukung mereka dengan mematuhi peraturan pemerintah, seperti tidak mudik dan mengisolasi diri di rumah. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, setiap individu berperan aktif dalam membantu mengurangi beban tenaga medis dan mempercepat pemulihan dari pandemi.
Secara keseluruhan, bela negara selama pandemi COVID-19 membuktikan bahwa kontribusi terhadap negara tidak hanya dilakukan melalui aksi militer atau pertahanan fisik, tetapi juga melalui tindakan sehari-hari yang mendukung kestabilan sosial dan kesehatan. Bela negara yang dilakukan dengan penuh kesadaran akan membentuk ketahanan nasional yang kuat, yang sangat diperlukan dalam menghadapi tantangan global di masa depan. Oleh karena itu, semangat bela negara harus terus dipupuk dan diterapkan oleh setiap warga negara, baik dalam masa pandemi maupun dalam kehidupan normal lainnya.
Nama : Sarah Margareta. S
NPM : 2416041061
Kelas : Reguler B
Prodi : Ilmu Administrasi Negara
Setelah saya tonton dan menganalisis Video tersebut membahas tentang pentingnya Ketahanan Nasional sebagai keuletan, keterampilan, ketangguhan, dan kemampuan bangsa dalam menghadapi berbagai ancaman, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Ancaman-ancaman ini dapat berasal dari luar negeri, seperti penjajahan, hingga ancaman dalam negeri yang mencoba memecah belah persatuan bangsa. Selain itu, ancaman juga bisa menyerang aspek penting negara seperti integritas, identitas bangsa, kelangsungan hidup, dan perjuangan mencapai tujuan nasional. Misalnya, ancaman langsung terlihat pada penjajahan Belanda untuk mengeksploitasi kekayaan alam, sementara ancaman tidak langsung terjadi melalui pengaruh globalisasi yang menggerus budaya lokal dan menguasai ekonomi Indonesia secara perlahan.
Dalam konteks Ketahanan Nasional, terdapat dua unsur utama ancaman, yaitu:
1. Unsur Trigatra (alamiah), yang mencakup:
- Lokasi dan posisi geografis: Ancaman berupa perebutan wilayah seperti kasus lepasnya Timor Timur.
- Kekayaan alam: Kapal-kapal asing yang mencuri hasil laut Indonesia.
- Kemampuan penduduk: Ketidakmampuan sumber daya manusia Indonesia untuk bersaing di kancah global.
2. Unsur Pancagatra (aspek sosial), yang meliputi:
- Ideologi: Ancaman peristiwa G30S/PKI yang berupaya mengganti Pancasila dengan ideologi komunisme.
- Politik: Pembatasan kebebasan berpendapat yang mencederai demokrasi.
-Ekonomi: Ketidakadilan regulasi terhadap pelaku usaha lokal dibandingkan dengan pelaku usaha asing.
- Sosial budaya: Lunturnya tradisi akibat pengaruh budaya asing.
- Pertahanan dan keamanan: Munculnya kelompok yang mempertanyakan nilai-nilai Pancasila.
Untuk menghadapi ancaman tersebut, diperlukan strategi berbasis Ketahanan Nasional dengan mengoptimalkan aspek alamiah (Trigatra) dan sosial (Pancagatra). Dari aspek Trigatra, pemerintah perlu meningkatkan pengelolaan potensi laut dan darat, meningkatkan kesadaran nasional tentang kekayaan alam, dan memperbaiki kualitas pendidikan agar SDM mampu bersaing di tingkat global. Sementara itu, dari aspek Pancagatra, langkah yang bisa diambil mencakup penguatan nilai-nilai Pancasila, penerapan demokrasi yang sehat, pengembangan ekonomi berbasis teknologi dan modal, pelestarian budaya lokal, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung pertahanan negara.
Sebagai mahasiswa, tugas utama kita adalah belajar dan mengembangkan diri agar menjadi pribadi yang berkualitas dan mampu bersaing. Pendidikan yang baik adalah kunci untuk menjaga kekuatan bangsa dan menghadapi tantangan dunia. Dengan begitu, ketahanan nasional bisa menjadi dasar yang kuat untuk menjaga Indonesia tetap berdiri kokoh dan berdaulat di zaman sekarang.
NPM : 2416041061
Kelas : Reguler B
Prodi : Ilmu Administrasi Negara
Setelah saya tonton dan menganalisis Video tersebut membahas tentang pentingnya Ketahanan Nasional sebagai keuletan, keterampilan, ketangguhan, dan kemampuan bangsa dalam menghadapi berbagai ancaman, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Ancaman-ancaman ini dapat berasal dari luar negeri, seperti penjajahan, hingga ancaman dalam negeri yang mencoba memecah belah persatuan bangsa. Selain itu, ancaman juga bisa menyerang aspek penting negara seperti integritas, identitas bangsa, kelangsungan hidup, dan perjuangan mencapai tujuan nasional. Misalnya, ancaman langsung terlihat pada penjajahan Belanda untuk mengeksploitasi kekayaan alam, sementara ancaman tidak langsung terjadi melalui pengaruh globalisasi yang menggerus budaya lokal dan menguasai ekonomi Indonesia secara perlahan.
Dalam konteks Ketahanan Nasional, terdapat dua unsur utama ancaman, yaitu:
1. Unsur Trigatra (alamiah), yang mencakup:
- Lokasi dan posisi geografis: Ancaman berupa perebutan wilayah seperti kasus lepasnya Timor Timur.
- Kekayaan alam: Kapal-kapal asing yang mencuri hasil laut Indonesia.
- Kemampuan penduduk: Ketidakmampuan sumber daya manusia Indonesia untuk bersaing di kancah global.
2. Unsur Pancagatra (aspek sosial), yang meliputi:
- Ideologi: Ancaman peristiwa G30S/PKI yang berupaya mengganti Pancasila dengan ideologi komunisme.
- Politik: Pembatasan kebebasan berpendapat yang mencederai demokrasi.
-Ekonomi: Ketidakadilan regulasi terhadap pelaku usaha lokal dibandingkan dengan pelaku usaha asing.
- Sosial budaya: Lunturnya tradisi akibat pengaruh budaya asing.
- Pertahanan dan keamanan: Munculnya kelompok yang mempertanyakan nilai-nilai Pancasila.
Untuk menghadapi ancaman tersebut, diperlukan strategi berbasis Ketahanan Nasional dengan mengoptimalkan aspek alamiah (Trigatra) dan sosial (Pancagatra). Dari aspek Trigatra, pemerintah perlu meningkatkan pengelolaan potensi laut dan darat, meningkatkan kesadaran nasional tentang kekayaan alam, dan memperbaiki kualitas pendidikan agar SDM mampu bersaing di tingkat global. Sementara itu, dari aspek Pancagatra, langkah yang bisa diambil mencakup penguatan nilai-nilai Pancasila, penerapan demokrasi yang sehat, pengembangan ekonomi berbasis teknologi dan modal, pelestarian budaya lokal, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung pertahanan negara.
Sebagai mahasiswa, tugas utama kita adalah belajar dan mengembangkan diri agar menjadi pribadi yang berkualitas dan mampu bersaing. Pendidikan yang baik adalah kunci untuk menjaga kekuatan bangsa dan menghadapi tantangan dunia. Dengan begitu, ketahanan nasional bisa menjadi dasar yang kuat untuk menjaga Indonesia tetap berdiri kokoh dan berdaulat di zaman sekarang.
Nama: Sarah Margareta. S
Npm: 2416041061
Kelas: Regular B
Prodi: Administrasi Negara
Berdasarkan analisis saya Perkembangan konstitusi Indonesia dimulai dengan pengesahan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pada 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan. UUD 1945 menjadi landasan hukum pertama yang mengatur pemerintahan dan prinsip dasar negara. Namun, dinamika politik membawa perubahan, seperti pada 1949 saat Indonesia menjadi Republik Indonesia Serikat (RIS) dengan Konstitusi RIS. Selanjutnya, pada 1950, Indonesia kembali menjadi negara kesatuan dengan menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950. Akhirnya, melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959, UUD 1945 diberlakukan kembali dengan tambahan penjelasan resmi dalam bentuk lampiran, menandai konsistensi penggunaan UUD 1945 sebagai dasar hukum negara.
Era reformasi membawa perubahan besar pada UUD 1945 melalui empat amandemen antara 1999 hingga 2002. Amandemen ini mengatur pemilihan presiden secara langsung, memperluas jaminan hak asasi manusia, dan memperkuat pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Selain itu, amandemen ini juga mendorong desentralisasi pemerintahan, penguatan supremasi hukum, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam demokrasi. Reformasi konstitusi ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan tantangan zaman dan memperkuat sistem demokrasi Indonesia.
Meskipun telah mengalami berbagai perubahan dan penyempurnaan, implementasi UUD 1945 masih menghadapi tantangan, seperti penguatan penegakan hukum dan pemahaman konstitusi oleh masyarakat dan elite politik. Dengan konstitusi yang terus disesuaikan, Indonesia berkomitmen untuk menegakkan keadilan, hak asasi manusia, dan kesejahteraan rakyat, sebagaimana diamanatkan dalam dasar negara Pancasila dan UUD 1945.
Npm: 2416041061
Kelas: Regular B
Prodi: Administrasi Negara
Berdasarkan analisis saya Perkembangan konstitusi Indonesia dimulai dengan pengesahan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pada 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan. UUD 1945 menjadi landasan hukum pertama yang mengatur pemerintahan dan prinsip dasar negara. Namun, dinamika politik membawa perubahan, seperti pada 1949 saat Indonesia menjadi Republik Indonesia Serikat (RIS) dengan Konstitusi RIS. Selanjutnya, pada 1950, Indonesia kembali menjadi negara kesatuan dengan menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950. Akhirnya, melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959, UUD 1945 diberlakukan kembali dengan tambahan penjelasan resmi dalam bentuk lampiran, menandai konsistensi penggunaan UUD 1945 sebagai dasar hukum negara.
Era reformasi membawa perubahan besar pada UUD 1945 melalui empat amandemen antara 1999 hingga 2002. Amandemen ini mengatur pemilihan presiden secara langsung, memperluas jaminan hak asasi manusia, dan memperkuat pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Selain itu, amandemen ini juga mendorong desentralisasi pemerintahan, penguatan supremasi hukum, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam demokrasi. Reformasi konstitusi ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan tantangan zaman dan memperkuat sistem demokrasi Indonesia.
Meskipun telah mengalami berbagai perubahan dan penyempurnaan, implementasi UUD 1945 masih menghadapi tantangan, seperti penguatan penegakan hukum dan pemahaman konstitusi oleh masyarakat dan elite politik. Dengan konstitusi yang terus disesuaikan, Indonesia berkomitmen untuk menegakkan keadilan, hak asasi manusia, dan kesejahteraan rakyat, sebagaimana diamanatkan dalam dasar negara Pancasila dan UUD 1945.
NAMA: Sarah Margareta. S
NPM: 2416041061
KELAS: Reguler B
PRODI: FISIP (Ilmu Administrasi Negara)
A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Jawab :
Artikel ini mengungkapkan situasi HAM Indonesia di tahun 2019, yang dianggap suram dengan banyaknya tantangan dalam penegakan HAM. Beberapa isu utama yang disoroti adalah pelanggaran HAM berat masa lalu yang belum terselesaikan, diskriminasi berbasis gender, pembatasan kebebasan sipil, dan pelanggaran HAM di Papua.
Namun, terdapat sisi positif berupa kemajuan reformasi hukum seperti ratifikasi perjanjian HAM internasional, komitmen pada konvensi perlindungan, dan penguatan kontrol sosial oleh gerakan masyarakat.
Hal positif nya yaitu :
1. Kesadaran bahwa masih ada harapan untuk perbaikan melalui gerakan masyarakat sipil dan mahasiswa.
2. Pengakuan terhadap langkah-langkah kecil yang telah dilakukan pemerintah, meskipun masih jauh dari cukup.
B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
Jawab :
Demokrasi Indonesia memiliki nilai unik yang berakar pada budaya asli, seperti musyawarah untuk mufakat. Prinsip ini merefleksikan nilai kekeluargaan dan kolektivitas masyarakat adat Indonesia.
Demokrasi yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa menekankan bahwa kebebasan tidak boleh melanggar nilai moral dan spiritual masyarakat. Pendekatan ini menjadikan demokrasi Indonesia berbeda dari sistem liberal, dengan mengintegrasikan nilai-nilai agama dan budaya.
Prinsip ini baik karena mengakomodasi keragaman budaya dan agama, tetapi seringkali implementasinya menjadi masalah ketika digunakan untuk membatasi kebebasan individu atau menjustifikasi diskriminasi.
C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Jawab :
Secara ideal, demokrasi Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 harus menjunjung tinggi HAM. Namun, dalam praktiknya masih banyak penyimpangan, seperti:
- Kebijakan yang tidak transparan dan tidak berpihak pada rakyat.
- Pembatasan kebebasan berpendapat melalui kriminalisasi aktivis atau undang-undang represif.
- Pelanggaran HAM yang terus terjadi, terutama terkait kebebasan berekspresi, gender, dan konflik SDA.
Hal ini menunjukkan bahwa implementasi demokrasi masih jauh dari ideal, meskipun prinsip dasarnya sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa.
D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Jawab :
anggota parlemen seharusnya menjadi suara rakyat, namun jika mereka hanya mengejar agenda politik pribadi, hal ini mengkhianati kepercayaan publik. Masyarakat perlu meningkatkan pengawasan, mendorong transparansi, dan memperkuat gerakan sipil agar parlemen benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat.
E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Jawab :
Kekuasaan kharismatik sering kali memanfaatkan emosi rakyat melalui manipulasi identitas budaya atau agama untuk kepentingan politik sempit, yang bertentangan dengan prinsip HAM. Hal ini dapat mengabaikan hak individu, memicu diskriminasi, dan konflik sosial. Pemimpin dengan kekuasaan seperti ini seharusnya mengutamakan kesejahteraan rakyat dengan menjunjung tinggi kebebasan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap HAM, bukan mengeksploitasi rakyat demi kepentingan pribadi atau kelompok.
NPM: 2416041061
KELAS: Reguler B
PRODI: FISIP (Ilmu Administrasi Negara)
A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Jawab :
Artikel ini mengungkapkan situasi HAM Indonesia di tahun 2019, yang dianggap suram dengan banyaknya tantangan dalam penegakan HAM. Beberapa isu utama yang disoroti adalah pelanggaran HAM berat masa lalu yang belum terselesaikan, diskriminasi berbasis gender, pembatasan kebebasan sipil, dan pelanggaran HAM di Papua.
Namun, terdapat sisi positif berupa kemajuan reformasi hukum seperti ratifikasi perjanjian HAM internasional, komitmen pada konvensi perlindungan, dan penguatan kontrol sosial oleh gerakan masyarakat.
Hal positif nya yaitu :
1. Kesadaran bahwa masih ada harapan untuk perbaikan melalui gerakan masyarakat sipil dan mahasiswa.
2. Pengakuan terhadap langkah-langkah kecil yang telah dilakukan pemerintah, meskipun masih jauh dari cukup.
B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
Jawab :
Demokrasi Indonesia memiliki nilai unik yang berakar pada budaya asli, seperti musyawarah untuk mufakat. Prinsip ini merefleksikan nilai kekeluargaan dan kolektivitas masyarakat adat Indonesia.
Demokrasi yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa menekankan bahwa kebebasan tidak boleh melanggar nilai moral dan spiritual masyarakat. Pendekatan ini menjadikan demokrasi Indonesia berbeda dari sistem liberal, dengan mengintegrasikan nilai-nilai agama dan budaya.
Prinsip ini baik karena mengakomodasi keragaman budaya dan agama, tetapi seringkali implementasinya menjadi masalah ketika digunakan untuk membatasi kebebasan individu atau menjustifikasi diskriminasi.
C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Jawab :
Secara ideal, demokrasi Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 harus menjunjung tinggi HAM. Namun, dalam praktiknya masih banyak penyimpangan, seperti:
- Kebijakan yang tidak transparan dan tidak berpihak pada rakyat.
- Pembatasan kebebasan berpendapat melalui kriminalisasi aktivis atau undang-undang represif.
- Pelanggaran HAM yang terus terjadi, terutama terkait kebebasan berekspresi, gender, dan konflik SDA.
Hal ini menunjukkan bahwa implementasi demokrasi masih jauh dari ideal, meskipun prinsip dasarnya sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa.
D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Jawab :
anggota parlemen seharusnya menjadi suara rakyat, namun jika mereka hanya mengejar agenda politik pribadi, hal ini mengkhianati kepercayaan publik. Masyarakat perlu meningkatkan pengawasan, mendorong transparansi, dan memperkuat gerakan sipil agar parlemen benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat.
E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Jawab :
Kekuasaan kharismatik sering kali memanfaatkan emosi rakyat melalui manipulasi identitas budaya atau agama untuk kepentingan politik sempit, yang bertentangan dengan prinsip HAM. Hal ini dapat mengabaikan hak individu, memicu diskriminasi, dan konflik sosial. Pemimpin dengan kekuasaan seperti ini seharusnya mengutamakan kesejahteraan rakyat dengan menjunjung tinggi kebebasan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap HAM, bukan mengeksploitasi rakyat demi kepentingan pribadi atau kelompok.