Posts made by Zulfaa Salsabillah

ASP B2025 -> CASE STUDY

by Zulfaa Salsabillah -
Nama : Zulfaa Salsabillah
NPM : 2313031038
Kelas : B

Rendahnya efektivitas implementasi digitalisasi layanan kesehatan melalui platform SehatMandiri terutama disebabkan oleh beberapa faktor utama. Pertama, adopsi sistem di tingkat Puskesmas masih rendah karena tidak semua fasilitas menggunakan platform secara penuh, yang dapat dipengaruhi oleh keterbatasan sarana, kurangnya pelatihan, maupun resistensi terhadap perubahan. Kedua, kualitas data yang dihasilkan tidak sinkron antar fasilitas kesehatan, sehingga integrasi layanan tidak berjalan optimal dan menimbulkan ketidakpercayaan terhadap sistem. Ketiga, alur pelayanan belum sepenuhnya menyesuaikan dengan mekanisme digital sehingga bukannya mempercepat, pelayanan justru menjadi lebih lambat. Hal ini diperparah dengan meningkatnya pengaduan masyarakat yang menunjukkan bahwa transformasi digital belum benar-benar meningkatkan kualitas layanan.

Audit kinerja berbasis data dapat dirancang dengan fokus pada indikator utama, yaitu tingkat adopsi fasilitas kesehatan, integritas data antar sistem, efisiensi waktu pelayanan, dan kepuasan masyarakat. Data yang digunakan berasal dari log sistem, laporan Puskesmas, survei tenaga kesehatan, dan tren pengaduan. Analisis dilakukan dengan gap analysis untuk menilai capaian, data matching untuk memeriksa kesesuaian, serta evaluasi kepuasan masyarakat. Dari hasil tersebut, rekomendasi perbaikan dapat diarahkan pada peningkatan kualitas infrastruktur, pelatihan SDM, penyusunan SOP layanan digital, dan monitoring kinerja secara berkelanjutan. Dengan langkah ini, SehatMandiri dapat lebih efektif dalam mendukung layanan kesehatan publik.

ASP B2025 -> Diskusi

by Zulfaa Salsabillah -
NAMA : ZULFAA SALSABILLAH
NPM : 2313031038
KELAS : B

Langkah- langkah pengembangan laporan audit kinerja sektor publik adalah:

1. Menyiapkan temuan individual

→ Auditor menuliskan setiap temuan secara terpisah, misalnya ketidakefisienan anggaran, rendahnya efektivitas program, atau kelemahan sistem pengendalian.

2. Mengumpulkan referensi pendukung
→ Semua bukti audit (dokumen, data, hasil wawancara, observasi) dikumpulkan untuk memperkuat temuan sehingga tidak diragukan validitasnya.

3. Menyiapkan teks laporan
→ Temuan dan bukti tadi disusun dalam bahasa yang objektif, jelas, tidak berlebihan, serta dilengkapi dengan analisis dan rekomendasi.

4. Menyiapkan laporan inti
→ Disusun menjadi laporan lengkap yang berisi: latar belakang, tujuan audit, metodologi, hasil temuan, analisis, kesimpulan, dan rekomendasi.

5. Menyusun memorandum pengiriman laporan
→ Membuat surat atau dokumen resmi yang melampirkan laporan final untuk diserahkan kepada instansi/lembaga pemberi tugas (misalnya BPK, BPKP, atau pimpinan instansi terkait).


ASP B2025 -> Diskusi

by Zulfaa Salsabillah -

Nama : Zulfaa Salsabillah

NPM : 2313031038

Kelas : B

Menurut saya penentuan harga pelayanan dari sektor publik bisa dilakukan dengan :

1. Pendekatan biaya atau cost recovery, dalam hal ini, tarif yang dikenakan kepada masyarakat dihitung dari biaya penyediaan layanan tersebut. Misalnya, biaya cetak KTP elektronik, biaya administrasi SIM, atau retribusi sampah. Tujuan pendekatan ini adalah agar ada efisiensi penggunaan anggaran dan masyarakat ikut menanggung sebagian biaya layanan.

2. Pendekatan subsidi, pada pendekatan ini, pemerintah menurunkan tarif di bawah biaya sebenarnya agar tetap terjangkau oleh masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah. Contohnya bisa kita lihat pada tarif listrik bersubsidi, subsidi BBM, atau tarif bus TransJakarta yang lebih murah dibandingkan biaya operasional sebenarnya. Pendekatan ini dipilih untuk pemerataan akses layanan publik.

3. Pendekatan kemampuan membayar atau ability to pay. Tarif dalam model ini disesuaikan dengan tingkat pendapatan atau kondisi ekonomi masyarakat. Contoh yang jelas adalah sistem UKT (Uang Kuliah Tunggal) di perguruan tinggi negeri, di mana mahasiswa membayar sesuai kemampuan ekonomi keluarganya. Dengan begitu, mahasiswa dari keluarga kurang mampu tidak terbebani biaya yang sama dengan mahasiswa dari keluarga mampu.

4. Pendekatan berdasarkan nilai manfaat atau benefit principle. Artinya, semakin besar manfaat yang diperoleh masyarakat dari layanan publik, semakin besar pula biaya yang dibebankan. Misalnya pada penggunaan jalan tol, retribusi parkir, atau kelas layanan rumah sakit pemerintah. Masyarakat yang memilih layanan dengan fasilitas lebih tinggi, seperti kelas VIP di rumah sakit, tentu membayar lebih mahal dibanding kelas umum.

5. Pertimbangan sosial dan politik. Pemerintah terkadang menahan kenaikan tarif tertentu karena faktor stabilitas ekonomi maupun sosial. Contohnya ketika pemerintah menunda kenaikan harga BBM untuk mencegah inflasi dan menjaga daya beli masyarakat.

ASP B2025 -> Summary

by Zulfaa Salsabillah -
Nama : Zulfaa Salsabillah
NPM : 2313031038
Kelas : B

Analisis investasi sektor publik merupakan mekanisme sistematis untuk mengukur kelayakan dan efektivitas pengalokasian sumber daya pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat. Proses ini melibatkan pengkajian mendalam terhadap berbagai alternatif proyek dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan politik secara terintegrasi. Karakteristik unik investasi publik terletak pada orientasinya yang tidak semata-mata profit-oriented, melainkan lebih fokus pada pencapaian welfare maximization dan pemenuhan public goods yang sulit disediakan oleh sektor privat. Metodologi evaluasi yang digunakan mencakup Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR), dan Benefit-Cost Ratio (BCR) yang disesuaikan dengan konteks kepentingan publik, di mana external benefits dan social costs turut diperhitungkan. Kompleksitas analisis semakin meningkat ketika harus mengukur intangible benefits seperti peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, atau kohesi sosial yang dampaknya baru terasa dalam jangka menengah hingga panjang. Faktor risiko dalam investasi publik juga memiliki dimensi yang berbeda, mencakup risiko politik, perubahan regulasi, dan fluktuasi kondisi makroekonomi yang dapat mempengaruhi sustainability proyek. Tantangan utama terletak pada keterbatasan fiscal space pemerintah yang mengharuskan prioritisasi yang tepat sasaran, serta tuntutan akuntabilitas publik yang menghendaki transparansi dalam setiap tahapan pengambilan keputusan. Keberhasilan analisis investasi sektor publik pada akhirnya diukur dari seberapa optimal alokasi anggaran dapat meningkatkan indeks pembangunan manusia dan daya saing ekonomi daerah secara berkelanjutan. Implementasi hasil analisis memerlukan koordinasi lintas kementerian dan monitoring berkala untuk memastikan pencapaian target output dan outcome yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional.

ASP B2025 -> Diskusi

by Zulfaa Salsabillah -
NAMA : ZULFAA SALSABILLAH
NPM : 2313031038
KELAS : B

Anggaran Tradisional
Anggaran tradisional memiliki lingkup yang sederhana dan berkonsentrasi pada pengendalian input dengan menggunakan metode incrementalism dan line-item. Strukturnya sentralistis, tahunan, dan berfokus pada pengeluaran per pos anggaran. Meskipun mudah digunakan dan dipahami, pengawasannya terbatas karena tidak terkait dengan perencanaan jangka panjang dan tidak dapat mengukur seberapa efektif program.

Anggaran Manajemen Publik Baru (NPM)
NPM mengubah paradigma dari birokrat ke manajemen yang lebih luas. Input, output, dan hasil adalah bagian dari fokusnya pada nilai uang. Desentralisasi, integrasi lintas departemen, dan bottom-up budgeting adalah beberapa metode yang dapat diterapkan dalam praktiknya. Pemerintahan yang responsif terhadap masyarakat, kompetitif, dan berorientasi hasil muncul dari gagasan merevitalisasi pemerintahan.

Anggaran Kinerja
Anggaran Kinerja berfokus pada pengukuran hasil dengan menekankan value for money. Pengawasannya mencakup pengetahuan tentang biaya internal dan evaluasi kinerja eksternal. Anggaran ini mengintegrasikan program dan kinerja sebagai alat untuk mencapai tujuan, yang memungkinkan penilaian efektivitas yang lebih akurat.

Zero Based Budgeting (ZBB) 
Zero Based Budgeting (ZBB) menggunakan evaluasi menyeluruh dari nol untuk setiap periode. Identifikasi unit keputusan, penyusunan paket keputusan, dan perangkingan prioritas adalah bagian dari prosesnya. Meskipun alokasi sumber daya yang efektif memungkinkan, implementasinya membutuhkan waktu dan teknologi yang canggih.

Planning, Programming, and Budgeting System (PPBS)
Planning, Programming, and Budgeting System (PPBS) memiliki lingkup paling komprehensif dengan mengintegrasikan perencanaan, pemrograman, dan penganggaran. Orientasinya pada output dan tujuan dengan analisis ekonomi untuk alokasi sumberdaya. Prosesnya sistematis dari penetapan tujuan hingga alokasi sumberdaya, namun memerlukan kapasitas organisasi tinggi.