Nama: Nur Ayu Dila
NPM: 2313031055

Value for Money (VfM) audit memiliki peran penting dalam sektor publik karena memastikan bahwa setiap penggunaan anggaran memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Audit ini menilai apakah suatu program atau kegiatan pemerintah dilaksanakan dengan memperhatikan ekonomi (hemat), efisiensi (tepat guna), dan efektivitas (tepat sasaran). Dengan demikian, VfM audit membantu mencegah pemborosan, mengoptimalkan alokasi sumber daya, dan meningkatkan akuntabilitas lembaga publik terhadap publik dan pembuat kebijakan. Selain itu, VfM audit berperan sebagai alat evaluasi kinerja yang mendorong perbaikan berkelanjutan dalam proses pelayanan publik. Temuan audit dapat menjadi dasar rekomendasi perbaikan perencanaan, pelaksanaan program, hingga pengendalian internal pemerintah. Hasilnya, kepercayaan masyarakat meningkat, kualitas layanan publik membaik, dan program pemerintah menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Nama: Nur Ayu Dila
NPM: 2313031055

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
Menunjukkan perbandingan antara anggaran dan realisasi pendapatan, belanja, serta pembiayaan.
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
Menjelaskan perubahan SAL awal, penggunaan SAL, serta SAL akhir.
3. Neraca
Menyajikan posisi keuangan: aset, kewajiban, dan ekuitas pada akhir periode.
4. Laporan Operasional (LO)
Menggambarkan pendapatan, beban, dan surplus/defisit operasional berbasis akrual.
5. Laporan Arus Kas (LAK)
Menunjukkan arus kas masuk dan keluar berdasarkan aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
Memuat perubahan ekuitas akibat surplus/defisit, koreksi, atau transaksi lainnya.
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
Memberikan penjelasan naratif, kebijakan akuntansi, rincian pos, dan informasi tambahan.

Nama: Nur Ayu Dila
NPM: 2313031055

Pemilihan teknik akuntansi di sektor publik harus memperhatikan fungsi utama pelaporan keuangan, yaitu transparansi dan pertanggungjawaban publik. Metode akuntansi yang dipilih wajib menyajikan data penggunaan anggaran, realisasi program, serta hasil kinerja secara jujur dan mudah dipahami oleh masyarakat dan pemangku kepentingan. Menurut Mardiasmo (2018), akuntansi sektor publik harus mendukung akuntabilitas dan menyediakan informasi yang relevan serta dapat dipercaya agar pengelolaan sumber daya publik dapat diawasi dengan baik. Selain itu, karakteristik sektor publik seperti transaksi belanja modal, aliran dana transfer antar instansi, dan program pelayanan jangka panjang membutuhkan teknik akuntansi yang mampu menangani kompleksitas tersebut. Arifin (2020) menekankan bahwa pemilihan metode akuntansi perlu mempertimbangkan struktur organisasi, kapasitas sistem informasi, dan kompetensi staf agar pencatatan yang dihasilkan akurat dan berkesinambungan. Dengan menyesuaikan teknik akuntansi terhadap karakteristik transaksi serta sumber daya institusi, instansi publik akan mampu menyusun laporan keuangan yang tidak hanya akurat, tetapi juga berguna untuk pengambilan kebijakan dan evaluasi kinerja.

Referensi:
Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi
Arifin, Z. (2020). Akuntansi Sektor Publik. Salemba Empat: Jakarta

Nama: Nur Ayu Dila
NPM: 2313031055

Analisis investasi sektor publik merupakan proses penilaian yang dilakukan pemerintah untuk memastikan bahwa proyek atau program pembangunan yang menggunakan dana publik benar-benar memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat luas. Berbeda dengan investasi sektor swasta yang berfokus pada keuntungan finansial, investasi publik menitikberatkan pada manfaat sosial, peningkatan kualitas hidup, pemerataan akses, serta kontribusinya terhadap pembangunan jangka panjang. Dalam proses analisis ini, pemerintah mengevaluasi berbagai aspek mulai dari kebutuhan dan urgensi proyek, besarnya biaya yang harus dikeluarkan, hingga manfaat ekonomi dan sosial yang akan muncul, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Berbagai metode digunakan, seperti analisis biaya-manfaat, penilaian risiko, hingga analisis keberlanjutan untuk memastikan bahwa proyek tersebut layak secara teknis, ekonomis, sosial, dan lingkungan. Selain itu, analisis ini turut mempertimbangkan keterbatasan anggaran negara sehingga pemerintah harus menentukan prioritas pada proyek yang memberikan dampak paling besar dan sejalan dengan tujuan pembangunan. Transparansi dan akuntabilitas menjadi bagian penting karena dana yang digunakan bersumber dari pajak masyarakat, sehingga setiap keputusan harus dapat dipertanggungjawabkan. Melalui analisis yang menyeluruh dan berbasis data, pemerintah dapat meminimalkan potensi pemborosan anggaran, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, serta memastikan bahwa setiap investasi publik menghasilkan manfaat optimal dalam jangka panjang. Dengan demikian, analisis investasi sektor publik bukan hanya alat teknis, tetapi juga instrumen strategis untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat.

Nama: Nur Ayu Dila
NPM: 2313031055

Penentuan harga pelayanan sektor publik merupakan proses menetapkan tarif layanan pemerintah dengan mempertimbangkan keseimbangan antara efisiensi, keadilan, dan keberlanjutan pelayanan. Tidak seperti sektor privat yang berfokus pada keuntungan, penetapan harga di sektor publik menekankan manfaat bagi masyarakat. Harga ditentukan dengan melihat biaya penyediaan layanan, kemampuan bayar masyarakat, serta dampak sosial yang muncul. Pemerintah harus memastikan tarif cukup untuk menjaga kualitas layanan, namun tetap terjangkau agar akses masyarakat tidak terhambat. Kebijakan harga juga sering menggunakan subsidi silang, di mana kelompok rentan mendapat tarif lebih rendah yang ditopang oleh layanan lain. Penetapan tarif sektor publik juga dipengaruhi oleh regulasi, tujuan pembangunan, dan nilai publik seperti pemerataan serta keadilan sosial. Dengan demikian, penentuan harga pelayanan publik bukan hanya perhitungan biaya, tetapi keputusan strategis untuk menjamin layanan tetap optimal, inklusif, dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat.