Nama: Eri Zenta Zikra Birama Putri
NPM: 2313031040

Dalam memilih teknik akuntansi sektor publik (seperti akuntansi anggaran, komitmen, dana, kas, atau akrual), pertimbangkan faktor utama untuk memastikan akuntabilitas, transparansi, dan kualitas laporan keuangan. Pemilihan harus disesuaikan dengan regulasi, kebutuhan pengguna, dan keterbatasan sumber daya agar relevan dan handal.​

Kepatuhan Regulasi
Prioritaskan teknik yang sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) seperti Permendagri 71/2013, yang mendorong basis akrual penuh untuk LKPD karena lebih akurat mengakui aset/liabilitas dibanding basis kas murni. Transisi bertahap dari single entry ke double entry accrual sejak 2008 meningkatkan legalitas dan kemudahan audit BPK, menghindari sanksi.​
Kebutuhan Pengguna Informasi
Pilih berdasarkan stakeholder: akuntansi anggaran/komitmen untuk pengawasan realisasi APBN/APBD, sementara akrual memberikan posisi keuangan komprehensif untuk evaluasi kinerja manajerial dan keputusan politik-ekonomi. Teknik dana ideal untuk entitas multi-fund seperti pemerintah pusat agar informasi tidak terdistorsi.​
Sumber Daya dan Biaya
Evaluasi kesiapan SDM, IT, dan biaya: basis kas sederhana untuk entitas kecil karena murah dan objektif, tapi akrual lebih ekonomis jangka panjang meski kompleks. Hindari teknik rumit jika materialitas rendah atau estimasi sulit diverifikasi.​
Kualitas dan Karakteristik Laporan
Pastikan teknik menghasilkan laporan yang relevan, reliabel, comparable, tepat waktu, dan ekonomis (kaidah SAP). Kombinasi akrual dengan anggaran mendukung value for money audit, dengan objektivitas sebagai kendala utama—akrual unggul karena komprehensif meski menuntut pengendalian internal kuat.

Referensi
Bastian, Indra. (2010). Akuntansi Sektor Publik Edisi Ketiga. Jakarta: Erlangga.
Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora. (2023). Penerapan Akuntansi Sektor Publik Dan Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah..
Jamaluddin M. (2019). Akuntansi Sektor Publik. Gowa: CV. Berkah Utami.

Nama: Eri Zenta Zikra Birama Putri
NPM: 2313031040

Laporan keuangan sektor publik di Indonesia mencakup enam jenis utama sesuai Permendagri No. 71 Tahun 2013 dan SAP, yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang membandingkan realisasi pendapatan-belanja dengan anggaran; Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) untuk ketersediaan dana masa depan; Neraca yang menyajikan aset, liabilitas, dan ekuitas; Laporan Operasional (LO) yang menunjukkan surplus/defisit dari kegiatan; Laporan Arus Kas (LAK) untuk aliran kas operasi, investasi, dan pembiayaan; serta Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) yang memaparkan perubahan ekuitas netto.

Nama: Eri Zenta Zikra Birama Putri
NPM: 2313031040

Value for money audit (VFM) berperan penting di sektor publik dengan mengevaluasi prinsip 3E—ekonomi (biaya rendah), efisiensi (proses optimal), dan efektivitas (pencapaian tujuan)—untuk memastikan anggaran negara digunakan secara akuntabel, transparan, dan bebas boros atau korupsi, seperti dalam reformasi SAKIP Indonesia. Audit ini mengidentifikasi gap kinerja program, memberikan rekomendasi actionable untuk perbaikan operasional, serta mendukung pengambilan kebijakan realokasi dana ke layanan publik berkualitas tinggi bagi masyarakat.

Nama: Eri Zenta Zikra Birama Putri
NPM: 2313031040

Pemerintah Provinsi Nusantara menerapkan sistem e-Government "IzinCerdas" untuk mempercepat proses perizinan usaha dan bangunan secara daring, dengan tujuan utama meningkatkan efisiensi pelayanan dan transparansi. Namun, laporan Ombudsman mengungkap masalah serius seperti keterlambatan rata-rata 10 hari dalam penerbitan izin, ketidakjelasan status izin dalam sistem, serta praktik penyalahgunaan wewenang yang masih terjadi meskipun sistem digital sudah beroperasi. Untuk mengatasi ini, penyusunan audit kinerja berbasis risiko menjadi pendekatan strategis yang difokuskan pada identifikasi dan mitigasi risiko tinggi yang berdampak langsung terhadap pencapaian tujuan program, sebagaimana diuraikan dalam pedoman audit sektor publik seperti yang diterapkan BPKP dan SPIP.

Proses penyusunan audit dimulai dari tahap perencanaan berbasis risiko, di mana tim auditor pertama-tama memahami bisnis auditi dengan mengidentifikasi risiko utama melalui analisis risk register, termasuk risiko operasional seperti kegagalan sistem, risiko kepatuhan terhadap regulasi SPBE, dan risiko integritas seperti penyalahgunaan wewenang oleh petugas. Risiko ini dinilai berdasarkan probabilitas dan dampaknya—misalnya, keterlambatan 10 hari menunjukkan risiko tinggi pada aspek efektivitas (3E: ekonomi, efisiensi, efektivitas)—serta evaluasi Sistem Pengendalian Manajemen (SPM) untuk menentukan residual risk yang memerlukan audit rinci. Tahap ini diikuti penyusunan program audit yang menargetkan area prioritas seperti proses approval izin dan tracking status, dengan kriteria sukses berupa waktu proses di bawah 7 hari dan nol kasus penyalahgunaan terdeteksi. Pada tahap pelaksanaan, audit dilakukan dengan pengujian substantif berbasis data, seperti sampling 30% transaksi izin untuk menganalisis gap antara target dan realisasi, wawancara pengguna eksternal (pelaku usaha), serta review log sistem untuk mendeteksi pola keterlambatan atau akses tidak wajar. Pendekatan ini memastikan penilaian ketaatan terhadap regulasi e-Government, aspek 3E, dan keberhasilan program strategis, sambil memberikan masukan perbaikan pengelolaan risiko.

Untuk mendeteksi potensi penyimpangan dan kelemahan sistem, teknologi digital dimanfaatkan secara terintegrasi, seperti penerapan analitik data besar (big data analytics) pada log IzinCerdas guna mengidentifikasi anomali seperti akses berulang dari IP mencurigakan atau pola approval cepat pada izin tertentu yang mengindikasikan kolusi. Dashboard berbasis AI dapat memantau real-time metrik kinerja seperti tingkat sinkronisasi data dan waktu respons, sementara blockchain atau enkripsi canggih memverifikasi integritas transaksi untuk mencegah pemalsuan status izin. Selain itu, machine learning digunakan untuk predictive analytics risiko siber dan penyalahgunaan, mirip praktik audit SPBE yang menekankan keamanan data terhadap phishing atau hacking, sehingga memungkinkan deteksi dini dan rekomendasi otomatis seperti pemblokiran akses berisiko tinggi. Tahap pelaporan menyimpulkan temuan dengan rekomendasi actionable, seperti peningkatan pengendalian akses berbasis role dan pelatihan anti-korupsi digital bagi petugas, diikuti penindaklanjutan untuk memantau implementasi. Pendekatan ini tidak hanya mengevaluasi sistem IzinCerdas secara komprehensif tetapi juga memberikan nilai tambah bagi pimpinan provinsi dalam memperbaiki tata kelola e-Government, mengurangi dampak risiko, dan mewujudkan pelayanan publik yang akuntabel.

Nama: Eri Zenta Zikra Birama Putri
NPM: 2313031040

Rendahnya efektivitas implementasi platform SehatMandiri disebabkan oleh ketidaksiapan infrastruktur TI di Puskesmas, kurangnya pelatihan pengguna, serta kegagalan integrasi data antar fasilitas yang menyebabkan sinkronisasi bermasalah dan keterlambatan layanan. Hal ini diperparah oleh peningkatan pengaduan karena downtime sistem dan resistensi pengguna terhadap perubahan digital.

Penyebab Utama
- Infrastruktur dan Integrasi Lemah: Banyak Puskesmas belum siap secara teknis, menyebabkan data tidak sinkron dan downtime sering terjadi, mirip temuan audit di fasilitas kesehatan lain di mana 70% staf melaporkan gangguan operasional.
- Kurangnya Kapasitas SDM: Petugas kesehatan kurang terlatih, menghambat pemanfaatan penuh sistem, sehingga adopsi rendah dan keluhan masyarakat meningkat.
- Monitoring dan Kepatuhan Rendah: Tidak ada audit rutin untuk keamanan data atau kepatuhan regulasi, memperburuk inefisiensi seperti pada kasus telemedicine.

Pendekatan Audit Berbasis Data
Gunakan framework COBIT atau serupa untuk evaluasi matang sistem, dengan pengumpulan data kuantitatif dari log platform, survei pengguna, dan analisis pengaduan. Rancang audit dalam tiga tahap: perencanaan (identifikasi metrik seperti tingkat penggunaan dan waktu respons), pelaksanaan (analisis data real-time via dashboard dan sampling 30% Puskesmas), serta pelaporan (visualisasi gap efektivitas dengan rekomendasi seperti pelatihan dan upgrade server).

Rekomendasi Peningkatan
- Integrasikan API antar fasilitas untuk sinkronisasi data otomatis dan terapkan monitoring real-time downtime.
- Lakukan pelatihan wajib bagi 100% staf Puskesmas, diikuti survei kepuasan bulanan.
- Bangun dashboard audit berbasis AI untuk transparansi data dan kepatuhan regulasi, menargetkan penurunan pengaduan 50% dalam 6 bulan.