Nama: Alya Wulan Wijaya
Npm: 2216041008
Kelas: Reguler A
Mata Kuliah: Hukum Administrasi Negara

Menurut saya, Pemilihan walikota (Pilwakot) merupakan bagian dari proses demokrasi di mana warga kota memiliki kesempatan untuk memilih pemimpin mereka secara langsung. Dalam aspek hukum administrasi negara, Pilwakot diatur oleh peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam sistem hukum suatu negara.

Berikut ini beberapa aspek penting dalam hukum administrasi negara yang terkait dengan Pilwakot:
1. Undang-Undang Pemilihan: Biasanya, setiap negara memiliki undang-undang yang mengatur pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah seperti Pilwakot. Undang-undang tersebut menetapkan prosedur, persyaratan, dan mekanisme pemilihan, termasuk pencalonan, kampanye, pemungutan suara, dan penghitungan suara.
2. Persyaratan Kandidat: Hukum administrasi negara biasanya mengatur persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon walikota. Persyaratan ini dapat mencakup hal-hal seperti kewarganegaraan, usia, tempat tinggal, pendidikan, dan integritas moral. Persyaratan ini bertujuan untuk memastikan bahwa calon memiliki kualifikasi yang diperlukan untuk menjabat sebagai walikota.
3. Kampanye dan Pendanaan: Hukum administrasi negara juga mengatur aturan tentang kampanye dan pendanaan dalam Pilwakot. Ini mencakup ketentuan tentang kegiatan kampanye, iklan politik, partisipasi partai politik, serta pelaporan dan pengawasan terhadap pendanaan kampanye. Tujuannya adalah untuk memastikan transparansi dan keadilan dalam proses kampanye serta mencegah praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.
4. Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara: Hukum administrasi negara mengatur proses pemungutan suara dan penghitungan suara dalam Pilwakot. Hal ini termasuk penyelenggaraan tempat pemungutan suara, penggunaan teknologi pemungutan suara, pengawasan pemilihan oleh lembaga terkait, dan penanganan sengketa pemilihan. Tujuannya adalah untuk memastikan keabsahan dan integritas hasil pemilihan.
5. Akuntabilitas dan Penegakan Hukum: Aspek hukum administrasi negara juga mencakup akuntabilitas dan penegakan hukum terkait dengan Pilwakot. Ini melibatkan pengawasan terhadap pelanggaran hukum dalam pemilihan, seperti praktik korupsi, intimidasi pemilih, atau kecurangan pemilihan. Hukum administrasi negara juga harus memberikan kerangka hukum yang kuat untuk menangani sengketa pemilihan dan menjamin perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat.

Penting untuk dicatat bahwa setiap negara memiliki sistem hukum administrasi negara yang berbeda, dan persyaratan serta mekanisme pemilihan dapat berbeda-beda. Oleh karena itu, sangat penting bagi warga negara dan calon walikota untuk memahami hukum administrasi negara yang berlaku.

Nama: Alya Wulan Wijaya
Npm:2216041008
Kelas:Reguler A

Menurut pendapat saya, pemberantasan korupsi (KPK) sangat penting untuk mencapai pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel di suatu negara. Korupsi dapat membahayakan keadilan, demokrasi, keamanan, dan hak asasi manusia serta dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi harus menjadi prioritas utama suatu negara. KPK memiliki peran penting dalam memerangi korupsi melalui penyelidikan, penuntutan dan pengawasan terhadap kinerja pemerintahan dan swasta. Namun, tentu saja pemberantasan korupsi harus dilakukan secara profesional, transparan, dan adil serta harus dijamin independensi dan kebebasannya dari pengaruh pihak manapun.

Nama: Alya Wulan Wijaya
Npm:2216041008
Kelas:Reguler A

Menurut pendapat saya,
upaya dari Pemerintah Provinsi Lampung yang mengkebut perbaikan jalan-jalan yang rusak sebelum kunjungan Presiden Joko Widodo. Tindakan ini menunjukkan komitmen dari pemerintah daerah untuk memperbaiki infrastuktur yang ada di wilayah mereka.

Hal itu juga menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung sangat memperhatikan kesejahteraan masyarakatnya dengan memperbaiki jalan-jalan yang rusak agar mobilitas masyarakat menjadi lebih lancar dan nyaman.

Namun, saya berharap tindakan ini bukanlah semata-mata hanya untuk menyongsong kunjungan Presiden saja, melainkan juga untuk memperbaiki jalan-jalan yang rusak secara menyeluruh di Provinsi Lampung. Karena perbaikan jalan yang baik akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut.

Jadi, semoga tindakan Pemerintah Provinsi Lampung ini tetap berkelanjutan dan tidak hanya dilakukan sesaat saja. Kita berharap akan ada perbaikan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur di Provinsi Lampung demi kesejahteraan masyarakatnya.

Nama: Alya Wulan Wijaya
NPM:2216041008
REG A

hasil analisis yang saya dapat tentang masalah temuan dana triliunan yang di Kemenkeu:

terlihat jelas bahwa Arteria Dahlan Komisi III DPR memberikan Pernyataan yang menggertak Mahfud MD selaku Menkopolhukam ,di mana langkah Mahfud MD dalam rangka ingin mengungkap peredaran dana yang ada di kemenku senilai 349 triliun yang beredar Di Kemenkeu. Beliau dianggap tidak berhak menyampaikan kasus transaksi di Kemenkeu oleh Komisi Hukum.

Persoalan utamanya, Komisi III DPR terkesan membatasi tindakan Mahfud MD, padahal jelas cita-cita dan keinginan tersebut patut mendapat dukungan, terutama dari DPR mengingat Mahfud MD memimpin gerakan yang kuat untuk bisa mengidentifikasi masalah dan menemukan solusi terkait aliran triliunan dolar selama bertahun-tahun. Ini ada di dalam Kementerian Keuangan.

Menurut pendapat saya, Masalah utama yang perlu dibenahi di sini adalah alokasi dana itu sendiri agar Komite III DPR bisa memberikan arahan terkait bahasa yang diberikan Mahfud MD, bukan sesuatu yang sudah terjadi saat ini di mana Mahfud MD memilikinya. ditahan dan dilaporkan memiliki tujuan politik tertentu dalam konteks bahasa tertentu. Agar berfungsi dengan baik, Komisi III DPR RI harus bisa legowo dulu baru kemudian berkomunikasi dengan Mahfud MD karena saat ini belum ada waktu yang tepat untuk keluar dari jabatannya dan mulai miirkan atau melakukan kesunyian buruk, atau ke menyelaraskannya dengan tema politik, paling tidak sampai persoalan dana triliunan yang dipersengketakan itu terselesaikan.

KELOMPOK 4 HUKUM ADMINISTRASI NEGARA