Reyanldi Abditio
2216041030
Reguler A

pendapat saya mengenai artikel tersebut yaitu, dalam Hukum Administrasi Negara, pemilihan untuk Calon Walikota harus mengikuti hukum hukum yang berlaku. Calon yang telah memenuhi syarat yang ada di dalam Undang Undang, dapat memiliki Hak untuk menjadi calon Waikota atau pun kepala daerah lainnya.

Keterlibatan Rahmat Mirzani Djasual dan Eva Dwiana yang tergabung dalam partai politik merupakan salah satu perwujudan partai politik sebagai mesin politik untuk meningkatkan elektabilitas. Walaupun tidak semua kemenangan ditentukan oleh partai politik, tetapi partai politik dapat sangat berpengaruh pada suara rakyat.

Selain Dedy Hermawan, semua rakyat pun berharap Pilkada dilaksanakan tanpa adanya Money Politics. Karena, dalam pandangan Hukum Administrasi Negara, Money Politics merupakan sebuah pelanggaran.

Sebagai mahasiswa, saya meyakini bahwa kebebasan pers dan kebebasan berekspresi adalah prinsip yang fundamental dalam demokrasi. Pernyataan gubernur Lampung yang meminta wartawan untuk menghapus liputan berita merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut. Wartawan memiliki tugas untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan mengawasi tindakan pemerintah, sehingga mereka harus bebas dalam melaksanakan tugas tersebut tanpa adanya intervensi atau tekanan dari pihak manapun.

Menghapus liputan berita hanya karena suatu acara menjadi viral di media sosial akan mengabaikan tanggung jawab wartawan untuk memberikan informasi yang akurat dan obyektif kepada masyarakat. Keputusan menghapus liputan berita seharusnya didasarkan pada kriteria jurnalistik yang objektif, seperti kebenaran fakta dan relevansi berita tersebut bagi masyarakat.

Selain itu, meminta wartawan untuk menghapus liputan berita juga dapat menciptakan preseden yang berbahaya dalam hal penekanan kebebasan pers. Jika wartawan diharapkan mengikuti permintaan semacam itu, maka dapat terjadi penyalahgunaan kekuasaan dan manipulasi informasi oleh pihak yang berwenang.

Sebagai mahasiswa, saya mendorong adanya dialog terbuka antara pemerintah, wartawan, dan masyarakat untuk menjaga kebebasan pers dan menjamin akuntabilitas pemerintah. Pemerintah harus menghormati peran wartawan sebagai penjaga kebenaran dan pembawa informasi kepada publik. Wartawan juga perlu menjunjung tinggi etika jurnalistik dan profesionalisme dalam menjalankan tugas mereka.

nama : Reynaldi Abditio
npm : 2216041030

Terlepas dari alasan di balik tindakan ini, yaitu untuk menunjukkan infrastruktur yang baik kepada Presiden, perbaikan jalan yang cepat dan efektif tentu akan menguntungkan masyarakat Lampung secara keseluruhan. Namun, jika perbaikan jalan hanya dilakukan untuk tujuan politik sementara dan tidak memperbaiki masalah infrastruktur secara menyeluruh, maka tindakan ini dapat dianggap sebagai tindakan yang tidak bertanggung jawab.

Selain itu, perbaikan jalan yang dikebut dalam waktu singkat dapat berdampak pada kualitas pekerjaan dan ketahanan jalan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa perbaikan jalan dilakukan secara berkualitas tinggi dan tidak hanya untuk tujuan politik semata.

Hal ini juga menyoroti pentingnya kebijakan pemerintah yang berkelanjutan dalam mengelola infrastruktur jalan yang baik, untuk masyarakat yang dapat diandalkan dan aman dalam jangka panjang.

Reynaldi Abditio

2216041030

A. Kedudukan pemerintah
Kedudukan pemerintah atau administrasi negara mempunyai kedudukan sebagai wakil dari lembaga publik, dan Sebagai wakil dari badan hukum privat.
• indroharto menyebutkan lembaga-lembaga hukum publik itu memiliki kedudukan yang mandiri dalam statusnya sebagai badan hukum.

B. kewenangan pemerintah
Asas legalitas:
• Asas legalitas memiliki kedudukan setara atau sebagai suatu fundamental dari negara hukum.
• Asas legalitas berkaitan dengan gagasan demokrasi dan gagasan negara hukum

C. Tindakan Pemerintah
Tindakan pemerintah adalah Setiap tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh alat perlengkapan dalam menjalankan pemerintahan serta dalam menjalankan fungsi pemerintahan.
dalam tindakan pemerintahan dibagi menjadi tindakan berdasarkan hukum dan tindakan berdasarkan fakta atau kenyataan dan bukan berdasarkan kepada hukum.

Hukum dalam lingkup pemerintahan suatu negara dibedakan menjadi dua yaitu :

•  Hukum publik, yaitu hukum yang mengatur kepentingan umum/publik

• Hukum privat, yaitu hukum yang mengatur kepentingan khusus/perdata.

ruang lingkup hukum administrasi publik, khususnya meliputi:

1. Undang-undang tentang Dasar-dasar dan Prinsip-prinsip Umum Administrasi Publik
2. Hukum Organisasi Negara
3. Undang-undang tentang penyelenggaraan administrasi publik, khususnya
4. Hukum Undang-undang tentang alat-alat penyelenggaraan negara, khususnya kepegawaian negara dan keuangan negara
5. UU Tata Usaha Negara dan Pemerintahan Daerah dan UU ke-6 Peradilan Tata Usaha Negara.