NAMA: ANDI KURNIAWAN
NPM: 2215012066
KELAS: B
PRODI: S1 ARSITEKTUR
A. Isi artikel tersebut membahas tentang kondisi HAM di Indonesia pada tahun 2019 yang masih buruk, terutama terkait dengan pelanggaran HAM berat di masa lalu dan penanganan konflik sumber daya alam. Artikel juga menyebutkan bahwa demokrasi di Indonesia mundur jauh ke belakang dan kembalinya rezim otoritarian menjadi ancaman nyata yang terlihat dari ruang-ruang kebebasan sipil yang mulai ditutup.
Alasan mengapa artikel ini penting dalam rangka penegakan HAM adalah karena memberikan gambaran tentang kondisi HAM di Indonesia pada tahun 2019 dan tantangan-tantangan yang masih harus dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat. Dengan mengetahui masalah-masalah ini, kita dapat bekerja sama untuk meningkatkan perlindungan HAM dan memperbaiki situasi di masa depan.
Hal positif yang dapat diperoleh dari membaca artikel ini adalah kesadaran akan pentingnya penegakan HAM dan perlunya upaya bersama untuk mencapai tujuan tersebut. Artikel ini juga memberikan informasi tentang beberapa langkah reformasi kunci yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik.
B. Prinsip demokrasi Indonesia yang berketuhanan yang maha esa menunjukkan bahwa negara Indonesia mengakui keberadaan Tuhan sebagai sumber kekuasaan tertinggi. Hal ini tercermin dalam Pembukaan UUD 1945 yang menyebutkan "Ketuhanan Yang Maha Esa" sebagai sila pertama dalam Pancasila. Prinsip ini juga menunjukkan bahwa negara Indonesia menghargai keberagaman agama dan keyakinan masyarakatnya.
Namun, meskipun prinsip demokrasi Indonesia berketuhanan yang maha esa telah tercantum dalam konstitusi negara, masih ada tantangan dalam menjalankannya secara efektif. Beberapa masalah seperti korupsi, pelanggaran HAM, dan ketidakadilan masih menjadi isu penting di Indonesia. Oleh karena itu, perlu adanya upaya bersama dari pemerintah dan masyarakat untuk memperbaiki situasi tersebut dan memastikan bahwa prinsip-prinsip demokrasi dapat dijalankan dengan baik di Indonesia.
C. Berdasarkan laporan dari beberapa lembaga seperti Komisi Nasional HAM dan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta yang disebutkan pada halaman tersebut, terdapat beberapa masalah terkait dengan praktik demokrasi di Indonesia.
Beberapa masalah tersebut antara lain pelanggaran HAM, penanganan konflik sumber daya alam, dan penurunan ruang kebebasan sipil. Meskipun demokrasi di Indonesia didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945, masih ada tantangan dalam menjalankannya secara efektif.
Namun, pemerintah Indonesia telah melakukan beberapa langkah reformasi kunci untuk memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik. Oleh karena itu, perlu adanya upaya bersama dari pemerintah dan masyarakat untuk memperbaiki situasi tersebut dan memastikan bahwa prinsip-prinsip demokrasi dapat dijalankan dengan baik di Indonesia.
D. Sebagai suatu prinsip demokrasi yang baik, anggota parlemen harus mewakili kepentingan rakyat dan memperjuangkan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Jika anggota parlemen hanya melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan tidak memperhatikan kepentingan nyata masyarakat, maka hal tersebut dapat merugikan rakyat dan mengancam stabilitas demokrasi.
Oleh karena itu, penting bagi anggota parlemen untuk mendengarkan aspirasi rakyat dan memperjuangkan kepentingan mereka dengan sungguh-sungguh. Selain itu, perlu adanya mekanisme pengawasan yang efektif untuk memastikan bahwa anggota parlemen bertindak sesuai dengan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai wakil rakyat.
E. Pendapat saya adalah bahwa tindakan pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik dan memanipulasi loyalitas dan emosi masyarakat untuk mencapai tujuan mereka, termasuk jika tujuannya tidak jelas, merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berekspresi, dan memilih tanpa adanya tekanan atau paksaan dari pihak manapun.
Dalam era demokrasi dewasa saat ini, perlu adanya mekanisme pengawasan yang efektif untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak-pihak tertentu. Hal ini dapat dilakukan melalui transparansi dalam pengambilan keputusan publik, partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran hak asasi manusia.