PKN Arsitektur B, Rabu 09.30-10.20 T.A Genap 2022/2023

NAMA : I KETUT FIRDAN SLOKANTARA
NPM : 2255012004
KELAS : B
PRODI : S-1 ARSITEKTUR

A. Artikel tersebut menyoroti kondisi penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019. Menurut berbagai lembaga yang disebutkan, seperti Komnas HAM dan LBH Jakarta, terdapat beberapa permasalahan yang masih menghambat penegakan HAM di negara ini. Pelanggaran HAM berat di masa lalu dan penanganan konflik sumber daya alam menjadi fokus perhatian. Meskipun situasinya terlihat suram, terdapat beberapa perkembangan positif, seperti upaya reformasi pemerintah dalam memperbaiki perlindungan HAM, menguatnya gerakan mahasiswa sebagai kontrol sosial, dan ketahanan komunitas masyarakat dalam mempertahankan tuntutan mereka di tengah tekanan.

B. Dalam konteks nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia, demokrasi Indonesia harus diinterpretasikan dengan mempertimbangkan prinsip Bhinneka Tunggal Ika, yang menggarisbawahi keragaman dan pluralitas dalam masyarakat Indonesia. Prinsip demokrasi "berke-Tuhanan yang Maha Esa" mencerminkan pengakuan akan eksistensi Tuhan yang berbeda-beda dalam keyakinan masyarakat Indonesia. Hal ini menegaskan pentingnya menjunjung tinggi kebebasan beragama dan memastikan bahwa demokrasi melindungi hak-hak dan kebebasan semua warga tanpa membedakan agama atau kepercayaan.

C. Praktik demokrasi Indonesia saat ini memiliki tantangan dan keberagaman, dan terdapat ruang untuk meningkatkan pemenuhan nilai-nilai Pancasila, UUD NRI 1945, dan hak asasi manusia. Meskipun demikian, ada sejumlah perkembangan positif dan juga tantangan yang perlu diatasi.

Pancasila, sebagai dasar negara Indonesia, mendasarkan demokrasi Indonesia dengan prinsip-prinsipnya yang meliputi keadilan sosial, persatuan, dan gotong royong. Namun, terkadang ada kesenjangan antara idealisme Pancasila dan implementasinya dalam praktik politik sehari-hari. Terdapat tantangan dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dengan kepentingan masyarakat yang lebih luas.

Selain itu, UUD NRI 1945 telah mengatur kerangka kerja bagi sistem demokrasi di Indonesia. Namun, ada ruang untuk meningkatkan perlindungan hak asasi manusia dan penegakan hukum yang lebih kuat, terutama dalam hal perlindungan minoritas, kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, dan akses keadilan bagi semua warga negara.

Dalam praktiknya, Indonesia telah mengadopsi sistem politik multipartai, dan pemilihan umum secara berkala dilaksanakan. Hal ini merupakan langkah positif menuju demokrasi yang lebih inklusif dan partisipatif. Namun, masih terdapat tantangan terkait dengan pemenuhan hak politik dan partisipasi publik yang merata, transparansi politik, dan penegakan hukum yang adil.

Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat beberapa permasalahan terkait hak asasi manusia di Indonesia, seperti pelanggaran HAM di Papua, pembatasan kebebasan berekspresi, dan diskriminasi berbasis gender. Meskipun demikian, pemerintah dan sejumlah lembaga masyarakat sipil telah melakukan upaya untuk memperbaiki situasi tersebut melalui reformasi kebijakan, penegakan hukum, dan advokasi.

Untuk memastikan praktik demokrasi yang lebih baik sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, UUD NRI 1945, dan hak asasi manusia, penting bagi pemerintah, lembaga negara, dan masyarakat sipil untuk bekerja sama dalam meningkatkan pemenuhan hak asasi manusia, mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi yang inklusif, melibatkan partisipasi publik yang luas, dan memastikan adanya sistem penegakan hukum yang adil dan transparan.



D. Sikap terhadap anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat sangat tergantung pada perspektif pribadi. Namun, sebagai prinsip demokrasi, anggota parlemen seharusnya mewakili kepentingan rakyat dan bertindak sesuai dengan amanat yang diberikan oleh pemilih. Ketidaksesuaian antara agenda politik pribadi dan kepentingan masyarakat dapat merusak kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi dan mengurangi efektivitas penyelesaian masalah yang dihadapi oleh masyarakat.

E. Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama, dan memanfaatkan loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas, dapat menciptakan situasi yang kompleks dan berpotensi merugikan hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini.

Pertama, praktik semacam itu dapat menyebabkan peminggiran dan penindasan terhadap kelompok-kelompok yang dianggap berbeda atau tidak sejalan dengan kepentingan pihak yang berkuasa. Hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, yang menjamin kesetaraan, kebebasan berpendapat, dan non-diskriminasi.

Kedua, penggunaan loyalitas dan emosi rakyat secara eksploitatif dapat menghambat partisipasi politik yang bebas dan adil. Rakyat mungkin terjebak dalam kesetiaan buta atau pengaruh manipulatif, yang menghalangi kemampuan mereka untuk mengemukakan pandangan atau kritik terhadap pemerintahan dan kebijakan yang berkuasa.

Ketiga, ketika tujuan yang dikejar oleh pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik tidak jelas atau tidak transparan, hal tersebut dapat merusak akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan. Prinsip-prinsip demokrasi yang baik, termasuk akuntabilitas, partisipasi publik, dan supremasi hukum, menjadi terancam.

Dalam konteks demokrasi dewasa saat ini, penting untuk memperhatikan perlindungan hak asasi manusia sebagai pijakan utama dalam pengambilan keputusan politik dan tindakan pemerintahan. Perlindungan hak asasi manusia harus menjadi prinsip yang tidak dapat diganggu gugat dan harus dijunjung tinggi oleh semua pihak yang berkuasa. Penting juga bagi masyarakat untuk memiliki pemahaman yang kuat tentang hak-hak mereka dan mempertahankan kritis terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang mungkin terjadi dalam praktik politik yang tidak benar.

Dalam demokrasi yang matang, pemerintahan harus menjunjung tinggi hak asasi manusia, mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi, termasuk keadilan, partisipasi, dan supremasi hukum, serta memastikan adanya mekanisme yang efektif untuk menegakkan kebebasan dan hak-hak dasar rakyat.

NAMA : RIFA SALSABILA AN NAJWA
NPM : 2215012044
KELAS : B
PRODI : S-1 ARSITEKTUR
A. Penegakan HAM di Indonesia pada 2019 mengalami beberapa hambatan, termasuk pelanggaran HAM berat dan konflik sumber daya alam. Namun, ada perkembangan positif seperti reformasi pemerintah, peran mahasiswa sebagai kontrol sosial, dan ketahanan masyarakat dalam mempertahankan tuntutan mereka.
B. Demokrasi Indonesia harus mempertimbangkan Bhinneka Tunggal Ika dan prinsip "berke-Tuhanan yang Maha Esa" untuk menghormati keberagaman dan kebebasan beragama.
C. Demokrasi Indonesia memiliki tantangan dan ruang untuk meningkatkan pemenuhan nilai-nilai Pancasila, UUD NRI 1945, dan HAM. Perlindungan HAM, penegakan hukum, dan partisipasi publik yang merata adalah hal yang perlu diperhatikan.
D. Anggota parlemen seharusnya mewakili kepentingan rakyat, dan ketidaksesuaian dengan kepentingan masyarakat dapat merusak kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi.
E. Kekuasaan kharismatik yang memanfaatkan loyalitas dan emosi rakyat dapat merugikan HAM dan menghalangi partisipasi politik yang bebas dan adil. Perlindungan HAM dan prinsip demokrasi harus dijunjung tinggi oleh semua pihak yang berkuasa.

NAMA : MUHAMMAD HANIF WICAKSANA
NPM : 2215012004
KELAS : B
PRODI : S1 ARSITEKTUR

A. Artikel tersebut membahas penegakkan HAM yang masih buruk pada tahun 2019. Upaya yang dilakukan Indonesia telah meratifikasi hampir semua perjanjian HAM internasional, dan masih terus terlihat berkomitmen untuk meratifikasi konvensi lainnya meski belum terwujud. Hal positif yang saya dapat dari artikel tersebut adalah Indonesia masih ingin berjuang untuk memperbaiki HAM dengan segala upaya.

B. Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa mencerminkan nilai-nilai adat istiadat dan budaya yang dijunjung tinggi di masyarakat. Hal ini memberikan fondasi yang kuat bagi kebebasan beragama dan toleransi antaragama, serta memastikan bahwa negara Indonesia menghargai keberagaman dan memperlakukan semua warganya dengan adil dan setara tanpa memandang agama mereka.

C. Dalam rangka meningkatkan praktik demokrasi yang sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan nilai-nilai hak asasi manusia, penting untuk terus melakukan reformasi dan memperkuat lembaga-lembaga demokrasi, mengatasi korupsi, meningkatkan kualitas pemilihan umum, dan memastikan perlindungan hak asasi manusia yang lebih efektif.

D. Ketika anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri yang berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat, hal ini merupakan pelanggaran etika politik yang serius. Demokrasi yang sehat memerlukan representasi yang jujur dan bertanggung jawab, di mana wakil rakyat seharusnya mewakili kepentingan rakyat yang mereka wakili.

E. Pihak-pihak yang memanfaatkan kekuasaan kharismatik untuk tujuan yang tidak jelas, dengan menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat, sering kali mengabaikan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Mereka mungkin mengorbankan hak-hak individu, membatasi kebebasan berpendapat, melarang kritik, atau menghalangi partisipasi politik yang adil. Hal ini bisa menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia, penindasan, dan kekerasan yang tidak adil.

Nama: Erlin Berliana
Kelas: B
Npm: 2215012076
Prodi: S1 Arsitektur

Menurut berbagai lembaga di atas, seperti Komnas HAM dan LBH Jakarta, terdapat beberapa persoalan yang terus menghambat perlindungan hak asasi manusia di negeri ini. . Berfokus pada isu-isu hak asasi manusia yang penting di masa lalu dan menangani konflik sumber daya alam. Meski situasi tampak suram, namun ada perkembangan positif, seperti reformasi pemerintahan untuk meningkatkan perlindungan hak asasi manusia, penguatan gerakan mahasiswa sebagai kontrol sosial dan ketangguhan masyarakat untuk mempertahankan tuntutannya di bawah tekanan. demokrasi Indonesia harus dimaknai dengan mempertimbangkan prinsip Bhinneka Tunggal Ika yang mengedepankan keberagaman dan kemajemukan masyarakat Indonesia. Prinsip demokrasi “ketuhanan Yang Maha Esa” mencerminkan pengakuan akan adanya Tuhan yang beraneka ragam dalam kepercayaan masyarakat Indonesia. Ini menekankan pentingnya mendukung kebebasan beragama dan memastikan bahwa demokrasi melindungi hak dan kebebasan semua warga negara tanpa memandang agama atau kepercayaan. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia merupakan dasar demokrasi Indonesia dengan prinsip keadilan sosial, persatuan dan kegotongroyongan. Namun, ada kesenjangan antara cita-cita Pancasila dengan praktik politik sehari-hari. Ada tantangan dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan masyarakat yang lebih luas. Sikap terhadap para deputi yang mengatasnamakan rakyat, tetapi melaksanakan agenda politiknya sendiri dan menyimpang dari kepentingan riil rakyat, sangat bergantung pada perspektif pribadi. Namun, sebagai prinsip demokrasi, wakil rakyat harus mewakili kepentingan rakyat dan bertindak sesuai amanat yang diberikan oleh pemilih. Konflik antara agenda politik pribadi dan kepentingan masyarakat dapat merusak kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi dan mengurangi efektivitas penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat. Partai dengan kekuatan karismatik yang berakar pada tradisi atau agama, yang menggunakan loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan jahat, dapat menciptakan situasi sulit dan berpotensi merusak hak asasi manusia dalam demokrasi modern.

NAMA : ATHA IBNI HABIBIE
NPM : 2215012082
KELAS : B
PRODI : S1 ARSITEKTUR

A. Artikel tersebut memberikan gambaran tentang kondisi penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019. Terdapat beberapa poin penting yang menjadi fokus, seperti pelanggaran HAM berat di masa lalu, penanganan konflik sumber daya alam, pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama, diskriminasi berbasis gender, kegagalan menghadirkan keadilan dan pemulihan untuk korban pelanggaran HAM masa lalu, pelanggaran HAM yang masih berlangsung di Papua, serta penjatuhan hukuman kejam di luar pengadilan. Meskipun situasinya terlihat mencekam, artikel juga memberikan beberapa perkembangan positif, seperti langkah reformasi yang diambil oleh Indonesia dalam meratifikasi perjanjian HAM internasional dan komitmen untuk meratifikasi konvensi lainnya. Gerakan masyarakat, termasuk gerakan mahasiswa, juga menjadi harapan dalam mengawasi jalannya kekuasaan negara.

B. Berdasarkan nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia, demokrasi di Indonesia harus mempertimbangkan prinsip Bhinneka Tunggal Ika yang menekankan pentingnya menghargai perbedaan dan pluralitas. Prinsip ini mendorong inklusivitas dalam sistem demokrasi, di mana semua suara dan kepentingan diakui dan dihormati. Selain itu, prinsip demokrasi Indonesia yang berketuhanan yang Maha Esa mencerminkan rasa kesatuan dan kerukunan dalam keberagaman agama dan keyakinan di Indonesia. Hal ini menggarisbawahi pentingnya menghormati hak-hak asasi manusia, termasuk kebebasan beragama, dan tidak memaksakan satu agama atau keyakinan tertentu kepada orang lain.

C. Praktik demokrasi Indonesia saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta belum mencapai tingkat penghormatan yang memadai terhadap hak asasi manusia. Meskipun Pancasila dan UUD NRI 1945 telah mengakui hak asasi manusia sebagai nilai yang fundamental, dalam kenyataannya masih terdapat beberapa tantangan dalam penegakan dan perlindungan hak-hak tersebut. Beberapa kasus pelanggaran HAM, pembatasan kebebasan berekspresi, dan diskriminasi masih terjadi di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih kuat untuk memastikan bahwa praktik demokrasi di Indonesia benar-benar menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia yang diakui dalam Pancasila dan UUD NRI 1945.

D. Sikap kita terhadap kondisi di mana anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri yang berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat haruslah kritis. Perwakilan rakyat seharusnya bertindak sesuai dengan kepentingan dan aspirasi masyarakat yang mereka wakili. Jika ada ketidaksesuaian antara apa yang dijanjikan oleh para anggota parlemen dan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, maka penting bagi kita sebagai warga negara untuk mengawasi dan mengkritisi tindakan mereka. Kita harus mengharapkan transparansi, akuntabilitas, dan integritas dari para anggota parlemen dalam menjalankan tugas mereka.

Dalam sistem demokrasi, suara rakyat diwakili oleh para anggota parlemen, dan mereka memiliki tanggung jawab untuk mengadvokasi kepentingan rakyat. Jika mereka menggunakan posisi dan kekuasaan mereka untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, itu merupakan pengkhianatan terhadap kepercayaan yang diberikan oleh rakyat. Kita harus berjuang untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam sistem politik, termasuk memilih dan mendukung calon yang memiliki integritas dan komitmen untuk melayani kepentingan publik.

E. Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama memiliki pengaruh yang kuat dalam memobilisasi loyalitas dan emosi rakyat. Dalam konteks demokrasi dewasa ini, penting bagi kita untuk melihat hubungan mereka dengan konsep hak asasi manusia. Meskipun kekuasaan kharismatik dapat mempengaruhi dan memobilisasi massa, tidak boleh digunakan untuk melanggar hak asasi manusia.

Prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia harus tetap menjadi pijakan utama dalam setiap tindakan dan kebijakan politik. Kekuasaan kharismatik tidak boleh digunakan sebagai alasan atau pembenaran untuk melanggar hak-hak asasi manusia. Keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap hak-hak individu harus tetap menjadi landasan dalam setiap tindakan politik, termasuk dalam konteks kekuasaan kharismatik.

Dalam demokrasi dewasa ini, penting bagi masyarakat untuk tetap waspada terhadap penyalahgunaan kekuasaan, baik yang berasal dari tradisi, agama, maupun sumber kekuasaan lainnya. Melalui pengawasan yang ketat, transparansi, dan pendidikan yang baik tentang hak asasi manusia, kita dapat memastikan bahwa kekuasaan kharismatik tidak digunakan untuk tujuan yang tidak jelas atau melanggar hak-hak asasi manusia.

NAMA : PUTRI ANJANI
NPM : 2215012046
KELAS : B
PRODI : S1 ARSITEKTUR

A.Meskipun terdapat beberapa perkembangan baik lainnya, tahun 2019 di Indonesia menandai kemunduran HAM. Walaupun hak asasi manusia penting untuk melindungi dan menjamin hak setiap warga negara agar merasa aman. Namun, berdasarkan artikel tersebut, dapat dilihat bahwa tahun 2019 HAM di Indonesia menghadapi beberapa masalah, seperti agenda HAM yang terhambat, mutu HAM yang mengalami penurunan, serangan terhadap para pembela HAM, dan masih banyak lagi.
Dalam kasus kerusuhan di Papua yang dipicu oleh tindakan rasisme aparat terhadap mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang, terlihat jelas bahwa beberapa oknum aparat penegak hukum telah melanggar HAM yang seharusnya mereka jamin dan lindungi. Mereka yang seharusnya memiliki tugas melindungi malah melakukan tindakan yang merusak dan melanggar hak asasi manusia warga negara. Oleh karena itu, penting bagi pelanggaran ini untuk diberikan sanksi tegas agar oknum-oknum negara yang tidak profesional ini segera mundur dan kehilangan kekuasaannya.
Hal positif yang dapat kita kutip adalah bahwa terjadi kemajuan dalam upaya reformasi yang bertujuan untuk memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum secara efektif, serta mereformasi sektor keamanan publik. Reformasi tersebut mencakup perbaikan dalam sistem hukum yang lebih transparan dan adil, peningkatan kapasitas lembaga penegak hukum, serta pengawasan yang lebih ketat terhadap kekuasaan dan tindakan aparat keamanan. Selain itu, juga terdapat langkah-langkah konkret untuk memperkuat hak asasi manusia melalui kebijakan publik yang inklusif, pemberdayaan masyarakat, dan edukasi tentang HAM. Semua ini menunjukkan komitmen yang lebih kuat untuk membangun masyarakat yang berlandaskan pada nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan hak asasi manusia.
B.Ketuhanan yang maha esa yang diambil dari Pancasila sebagai sila ke-1 memiliki arti penting dalam menciptakan masyarakat yang bebas dan memiliki hak untuk memilih agama atau kepercayaan sesuai dengan keinginan mereka, tanpa menghakimi atau merendahkan agama-agama lainnya. Prinsip ini mendorong terbentuknya kehidupan yang beragam dan harmonis, sebagaimana tercermin dalam semboyan "Bhinneka Tunggal Ika". Dalam masyarakat yang menghormati prinsip ini, setiap individu memiliki kebebasan untuk menjalankan keyakinan dan praktik keagamaan mereka, sambil menjaga kerukunan antaragama dan saling menghormati perbedaan. Dengan demikian, terwujudlah keragaman yang menjadi kekuatan bersama dalam membangun negara yang inklusif dan harmonis.
C. Meskipun Indonesia memandu dirinya dengan dasar Pancasila dan UUD 1945 dalam menjalankan negara, ironisnya masih terjadi pelanggaran HAM yang terjadi secara menyimpang dari pedoman dasar.
D. Penipuan publik yang terjadi secara merajalela tentu akan meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat hukum. Anggota parlemen memiliki tugas yang mulia untuk mewakili rakyat dan negara. Mereka bertanggung jawab untuk mendengarkan aspirasi dan pendapat rakyat guna menyesuaikan kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat.
E. Pihak yang terlibat dalam perilaku tersebut dapat dikategorikan sebagai individu yang memiliki sifat mementingkan diri sendiri. Mereka dengan sengaja mengarahkan bawahan dan masyarakat umum untuk mengikuti kehendak dan keinginan mereka sendiri tanpa mempertimbangkan keadaan. Dampaknya, masyarakat menjadi terkekang dalam keterbatasan pilihan dan kebebasan mereka, karena hanya dihadapkan pada ketetapan yang ditentukan oleh pemerintah atau kelompok elit tersebut. Akibatnya, masyarakat kehilangan motivasi untuk menyuarakan pendapat dan berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi, karena mereka merasa bahwa suara dan pendapat mereka tidak dihargai atau didengar oleh pihak yang berwenang.

NAMA : Wahyu Cahya Saputra
NPM : 2215012074
KELAS : B
PRODI : S1 ARSITEKTUR

A. Artikel tersebut menggambarkan situasi penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019 yang masih buruk. Beberapa lembaga, seperti Komnas HAM dan LBH Jakarta, menyoroti pelanggaran HAM berat di masa lalu dan pembatasan kebebasan sipil serta konflik sumber daya alam. Para pakar yang diwawancarai mengakui bahwa meskipun tahun tersebut suram, terdapat beberapa perkembangan positif dan harapan di masa depan. Indonesia telah meratifikasi perjanjian HAM internasional dan melakukan reformasi guna meningkatkan perlindungan HAM, supremasi hukum, dan sektor keamanan publik.

B. Prinsip demokrasi di Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa didasarkan pada nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia. Analisis terkait demokrasi Indonesia berdasarkan nilai-nilai ini akan bergantung pada sudut pandang individu. Beberapa mungkin melihatnya sebagai cara untuk menghormati dan mempertahankan identitas budaya dan agama masyarakat Indonesia, sementara yang lain mungkin mengkritiknya karena membatasi kebebasan beragama dan mungkin berpotensi diskriminatif terhadap minoritas.

C. Praktik demokrasi Indonesia saat ini perlu dievaluasi berdasarkan prinsip Pancasila dan UUD NRI 1945, serta penghormatan terhadap nilai-nilai HAM. Evaluasi ini mencakup aspek kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, perlindungan hak-hak minoritas, akses keadilan, serta partisipasi dan akuntabilitas publik. Seiring dengan perkembangan zaman, praktik demokrasi harus terus beradaptasi untuk memenuhi standar demokrasi yang tinggi dan memastikan penghormatan terhadap HAM.

D. Sikap terhadap kondisi di mana anggota parlemen melaksanakan agenda politik pribadi yang berbeda dengan kepentingan masyarakat sebenarnya akan bervariasi. Namun, secara umum, hal ini dapat dipandang sebagai pelanggaran integritas dan kepercayaan publik. Representatif terpilih memiliki tanggung jawab untuk mewakili dan memperjuangkan kepentingan rakyat, dan penyalahgunaan posisi politik untuk kepentingan pribadi merupakan pelanggaran terhadap demokrasi yang sehat.

E. Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama, dan menggunakan loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas, dapat menimbulkan pertanyaan tentang penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam konteks demokrasi saat ini. Penggunaan manipulatif dari kekuasaan tersebut, jika bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan HAM, dapat mengancam kebebasan individu dan kemajuan demokrasi. Penting untuk mengawasi dan mengevaluasi tindakan pihak-pihak yang memiliki kekuasaan ini untuk memastikan penghormatan terhadap hak-hak asasi.

NAMA : MUHAMMAD RIZKY EGITUSTA
NPM : 2215012080
KELAS : B
PRODI : S1 ARSITEKTUR

A. Artikel tersebut memberikan gambaran tentang situasi penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019. Isi artikel mengungkapkan bahwa terdapat berbagai masalah dalam penegakan HAM, termasuk pelanggaran HAM berat di masa lalu, pembatasan kebebasan berekspresi dan kebebasan beragama, diskriminasi gender, serta kegagalan dalam memberikan keadilan, pengungkapan kebenaran, dan pemulihan bagi korban pelanggaran HAM. Meskipun terdapat keadaan yang kelam, ada beberapa perkembangan positif yang dicatat. Indonesia telah meratifikasi banyak perjanjian HAM internasional, menunjukkan komitmen untuk melindungi HAM, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik. Selain itu, masyarakat sipil, seperti gerakan mahasiswa dan komunitas masyarakat, terus berperan dalam mengawasi dan memperjuangkan HAM.

B. Demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia memiliki kekayaan budaya yang beragam. Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa tercermin dalam Pancasila, yang diakui sebagai dasar negara. Nilai-nilai ke-Tuhanan yang Maha Esa tercermin dalam pengakuan akan pluralitas agama di Indonesia dan pentingnya menjaga keharmonisan antarumat beragama. Pendapat saya terkait prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa adalah bahwa ini adalah bagian dari identitas Indonesia yang harus dihormati dan dijaga. Prinsip ini tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang universal, seperti kebebasan beragama dan berkeyakinan, kesetaraan, dan kebebasan berekspresi.

C. Praktik demokrasi Indonesia saat ini harus dinilai berdasarkan implementasi Pancasila dan UUD NRI 1945, serta penghormatan terhadap nilai-nilai HAM. Meskipun demikian, praktik demokrasi di Indonesia tidak selalu sempurna dan masih menghadapi tantangan. Pancasila sebagai dasar negara mengandung nilai-nilai demokrasi, seperti keadilan sosial, musyawarah untuk mencapai mufakat, dan persatuan. Namun, terkadang ada situasi di mana tindakan atau kebijakan pemerintah atau lembaga negara tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila. Dalam hal ini, penting bagi masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya untuk terus mengawasi dan memastikan bahwa praktik demokrasi di Indonesia sesuai dengan Pancasila, UUD NRI 1945, dan nilai-nilai HAM. Peran aktif masyarakat sipil, seperti lembaga pemantau dan organisasi advokasi HAM, sangat penting dalam mengawal penegakan demokrasi dan HAM di negara ini.

D. Sikap saya terhadap kondisi di mana anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat adalah bahwa hal tersebut adalah pelanggaran terhadap prinsip demokrasi yang seharusnya mewakili kepentingan rakyat. Demokrasi seharusnya mendorong partisipasi aktif rakyat dan pengambilan keputusan yang memperhatikan kepentingan masyarakat secara luas. Ketika anggota parlemen mengabaikan kepentingan nyata masyarakat dan hanya memperjuangkan agenda politik pribadi atau kelompok, hal ini melemahkan prinsip demokrasi itu sendiri.

E. Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama dan memanfaatkannya untuk menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat, yang bahkan mungkin mengorbankan hak asasi manusia, adalah sesuatu yang perlu diperhatikan dalam konteks demokrasi dewasa saat ini. Sementara tradisi dan agama memiliki peran penting dalam budaya dan identitas masyarakat, dalam konteks demokrasi, prinsip-prinsip hak asasi manusia dan penghormatan terhadap kebebasan individu juga harus dijunjung tinggi. Tidak boleh ada penyalahgunaan kekuasaan atau pelanggaran HAM yang dilakukan dengan dalih tradisi atau agama. Penting bagi masyarakat dan lembaga penegak hukum untuk menjaga keseimbangan antara tradisi dan agama dengan prinsip-prinsip demokrasi dan HAM. Perlindungan HAM harus menjadi prioritas dalam menjaga keadilan dan kebebasan individu dalam konteks kekuasaan kharismatik dan tradisi yang berakar.

NAMA : PUSPITA HAPSARI
NPM : 2255012010
KELAS : B
PRODI : S1 ARSITEKTUR

A. Artikel di atas menyajikan gambaran yang suram mengenai situasi HAM di Indonesia pada tahun 2019. Komisi Nasional HAM mencatat masih banyak pelanggaran HAM berat yang perlu ditangani, sementara Lembaga Bantuan Hukum Jakarta menganggap adanya kemunduran demokrasi dan ancaman rezim otoritarian. Namun, terdapat beberapa perkembangan positif yang dapat menjadi harapan. Indonesia telah meratifikasi sebagian besar perjanjian HAM internasional, dan langkah reformasi kunci telah dilakukan untuk meningkatkan perlindungan HAM, supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik. Gerakan masyarakat, seperti penolakan reklamasi Teluk Benoa dan perjuangan komunitas masyarakat di Kendeng, juga menunjukkan harapan dalam mempertahankan hak-hak mereka. Meskipun tantangan masih ada, partisipasi masyarakat sipil sebagai penegak HAM dan kritis terhadap kebijakan tanpa dasar yang kuat merupakan faktor penting dalam mencapai kemajuan.

B. Demokrasi Indonesia mencerminkan keberagaman budaya dan adat istiadat masyarakat. Prinsip demokrasi berkeTuhanan Yang Maha Esa menggarisbawahi pentingnya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan berdemokrasi. Pendapat tentang prinsip ini bervariasi, namun penting untuk menjaga keseimbangan antara inklusivitas, kebebasan beragama, dan perlindungan hak asasi manusia. Prinsip demokrasi tersebut harus diinterpretasikan secara inklusif dan tidak boleh digunakan untuk membatasi kebebasan beragama atau mengesampingkan hak-hak minoritas.

C. terdapat catatan mengenai beberapa kelemahan dalam praktik demokrasi Indonesia terkait dengan penghormatan terhadap HAM. Lembaga dan pakar yang disebutkan dalam artikel menyatakan bahwa masih terdapat pelanggaran HAM yang belum ditangani dengan baik, pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama yang sewenang-wenang, diskriminasi gender, serta kegagalan dalam menghadirkan keadilan dan pemulihan bagi korban pelanggaran HAM masa lalu.

Hal ini menunjukkan bahwa praktik demokrasi Indonesia belum sepenuhnya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 yang menegaskan perlindungan terhadap HAM. Meskipun Pancasila dan UUD 1945 telah memberikan dasar yang kuat untuk demokrasi di Indonesia, implementasinya masih menghadapi tantangan dalam menjunjung tinggi HAM secara konsisten.

Dalam upaya memperbaiki praktik demokrasi, penting bagi pemerintah dan semua pemangku kepentingan untuk terus memperkuat lembaga-lembaga demokrasi, meningkatkan kesadaran akan pentingnya HAM, dan memastikan adanya mekanisme yang efektif untuk menangani pelanggaran HAM. Upaya ini harus dilakukan dengan komitmen yang kuat untuk memastikan bahwa demokrasi Indonesia benar-benar mewujudkan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan menjunjung tinggi HAM dalam semua aspek kehidupan masyarakat.

D. kita harus menyadari bahwa kondisi di mana anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri merupakan suatu permasalahan yang serius. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara representasi politik dan kepentingan nyata masyarakat. Dalam menghadapi situasi ini, sikap yang tepat adalah dengan memperkuat kontrol dan akuntabilitas terhadap para anggota parlemen. Masyarakat perlu aktif dalam memantau dan mengevaluasi kinerja para wakil rakyat, serta mengajukan tuntutan yang jelas agar kepentingan mereka benar-benar tercermin dalam kebijakan yang diambil. Selain itu, penting juga untuk memperkuat partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik, seperti melalui pemilihan yang cerdas dan mendukung calon yang berkomitmen untuk mewakili kepentingan masyarakat dengan jujur dan bertanggung jawab.

E. Pihak yang memanfaatkan kekuasaan kharismatik untuk menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat demi tujuan yang tidak jelas adalah penyalahgunaan kekuasaan dalam demokrasi dewasa. Praktik semacam itu bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Dalam era demokrasi dewasa, penting untuk membangun masyarakat yang sadar akan hak asasi manusia dan kritis terhadap manipulasi kekuasaan. Pendidikan, keterlibatan aktif, dan institusi yang bertanggung jawab diperlukan untuk menjaga prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.

NAMA : Muhammad Daffa Adiharsa
NPM : 2215012040
KELAS : B
PRODI : S1 Arsitektur

A. Artikel tersebut membahas kondisi penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019. Beberapa lembaga seperti Komnas HAM dan LBH Jakarta mencatat adanya pelanggaran HAM berat di masa lalu, pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama, diskriminasi berbasis gender, serta kegagalan dalam menghadirkan keadilan dan pemulihan bagi korban pelanggaran HAM, dapat disimpulkan bahwa penegakan HAM di Indonesia pada tahun 2019 masih menghadapi banyak tantangan dan pelanggaran. Hal positif yang dapat diambil dari artikel ini adalah kesadaran dan pengakuan bahwa masih ada langkah-langkah reformasi yang dilakukan oleh pemerintah serta peran penting masyarakat sipil dalam memperjuangkan HAM.

B. Dalam konteks nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia, prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa mencerminkan pengakuan akan eksistensi dan peran agama dalam kehidupan masyarakat.

C. Meskipun di dalam Pancasila dan UUD NRI 1945 terdapat prinsip-prinsip yang mendukung demokrasi dan hak asasi manusia, praktik demokrasi Indonesia saat ini masih menghadapi beberapa isu dan masalah. Beberapa isu yang muncul adalah korupsi, ketimpangan sosial, pembatasan kebebasan berpendapat, serta masalah penegakan hukum yang belum maksimal. Meskipun demikian, terdapat juga kemajuan dalam upaya memperkuat demokrasi, seperti peningkatan partisipasi politik, kebebasan pers, dan peran aktif masyarakat sipil dalam memperjuangkan hak asasi manusia.

D. Demokrasi seharusnya mendorong representasi yang baik dan pemimpin yang bertanggung jawab terhadap kepentingan rakyat. Jika ada anggota parlemen yang menggunakan posisinya untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, hal ini merupakan pengkhianatan terhadap demokrasi dan dapat menghilangkan rasa kepercayaan rakyat.

E. Pengaruh kharismatik seperti itu, jika digunakan untuk tujuan yang tidak jelas atau merugikan masyarakat, dapat menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia dan penyalahgunaan kekuasaan, serta merugikan dalam konteks demokrasi dewasa saat ini. Oleh karena itu, penting bagi sistem demokrasi untuk mengedepankan prinsip-prinsip yang menghargai hak asasi manusia, kebebasan berpikir, dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan politik.

NAMA : Novita Setyaningsih
NPM : 2215012070
KELAS : B
PRODI : S1 ARSITEKTUR

A. Menggambarkan situasi penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019 yang masih buruk. Beberapa lembaga, seperti Komnas HAM dan LBH Jakarta, menyoroti pelanggaran HAM berat di masa lalu dan pembatasan kebebasan sipil serta konflik sumber daya alam. Para pakar yang diwawancarai mengakui bahwa meskipun tahun tersebut suram, terdapat beberapa perkembangan positif dan harapan di masa depan. Indonesia telah meratifikasi perjanjian HAM internasional dan melakukan reformasi guna meningkatkan perlindungan HAM, supremasi hukum, dan sektor keamanan publik.

B. Berdasarkan nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia, demokrasi di Indonesia harus mempertimbangkan prinsip Bhinneka Tunggal Ika yang menekankan pentingnya menghargai perbedaan dan pluralitas. Prinsip ini mendorong inklusivitas dalam sistem demokrasi, di mana semua suara dan kepentingan diakui dan dihormati. Selain itu, prinsip demokrasi Indonesia yang berketuhanan yang Maha Esa mencerminkan rasa kesatuan dan kerukunan dalam keberagaman agama dan keyakinan di Indonesia. Hal ini menggarisbawahi pentingnya menghormati hak-hak asasi manusia, termasuk kebebasan beragama, dan tidak memaksakan satu agama atau keyakinan tertentu kepada orang lain.

C. Meskipun di dalam Pancasila dan UUD NRI 1945 terdapat prinsip-prinsip yang mendukung demokrasi dan hak asasi manusia, praktik demokrasi Indonesia saat ini masih menghadapi beberapa isu dan masalah. Beberapa isu yang muncul adalah korupsi, ketimpangan sosial, pembatasan kebebasan berpendapat, serta masalah penegakan hukum yang belum maksimal. Meskipun demikian, terdapat juga kemajuan dalam upaya memperkuat demokrasi, seperti peningkatan partisipasi politik, kebebasan pers, dan peran aktif masyarakat sipil dalam memperjuangkan hak asasi manusia.

D. harus sadar bahwa kondisi di mana anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri merupakan suatu permasalahan yang serius. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara representasi politik dan kepentingan nyata masyarakat. Dalam menghadapi situasi ini, sikap yang tepat adalah dengan memperkuat kontrol dan akuntabilitas terhadap para anggota parlemen. Masyarakat perlu aktif dalam memantau dan mengevaluasi kinerja para wakil rakyat, serta mengajukan tuntutan yang jelas agar kepentingan mereka benar-benar tercermin dalam kebijakan yang diambil. Selain itu, penting juga untuk memperkuat partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik, seperti melalui pemilihan yang cerdas dan mendukung calon yang berkomitmen untuk mewakili kepentingan masyarakat dengan jujur dan bertanggung jawab.

E. Phak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama, dan menggunakan loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas, dapat menimbulkan pertanyaan tentang penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam konteks demokrasi saat ini. Penggunaan manipulatif dari kekuasaan tersebut, jika bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan HAM, dapat mengancam kebebasan individu dan kemajuan demokrasi. Penting untuk mengawasi dan mengevaluasi tindakan pihak-pihak yang memiliki kekuasaan ini untuk memastikan penghormatan terhadap hak-hak asasi.

NAMA : M.AL FAJRI YUSUF ALAMSYAH
NPM : 2215012036
KELAS : B
PRODI : S1 ARSITEKTUR
A. Menurut berbagai lembaga yang disebutkan, seperti Komnas HAM dan LBH Jakarta, terdapat beberapa permasalahan yang masih menghambat penegakan HAM di negara ini. Meskipun situasinya terlihat suram, terdapat beberapa perkembangan positif, seperti upaya reformasi pemerintah dalam memperbaiki perlindungan HAM, menguatnya gerakan mahasiswa sebagai kontrol sosial, dan ketahanan komunitas masyarakat dalam mempertahankan tuntutan mereka di tengah tekanan.
B. Prinsip demokrasi "berke-Tuhanan yang Maha Esa" mencerminkan pengakuan akan eksistensi Tuhan yang berbeda-beda dalam keyakinan masyarakat Indonesia. Hal ini menegaskan pentingnya menjunjung tinggi kebebasan beragama dan memastikan bahwa demokrasi melindungi hak-hak dan kebebasan semua warga tanpa membedakan agama atau kepercayaan.
C. Praktik demokrasi Indonesia saat ini memiliki tantangan dan keberagaman, Pancasila, sebagai dasar negara Indonesia, mendasarkan demokrasi Indonesia dengan prinsip-prinsipnya yang meliputi keadilan sosial, persatuan, dan gotong royong. Namun, terkadang ada kesenjangan antara idealisme Pancasila dan implementasinya dalam praktik politik sehari-hari. Terdapat tantangan dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dengan kepentingan masyarakat yang lebih luas.
Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat beberapa permasalahan terkait hak asasi manusia di Indonesia, seperti pelanggaran HAM di Papua, pembatasan kebebasan berekspresi, dan diskriminasi berbasis gender. Meskipun demikian, pemerintah dan sejumlah lembaga masyarakat sipil telah melakukan upaya untuk memperbaiki situasi tersebut melalui reformasi kebijakan, penegakan hukum, dan advokasi.
Untuk memastikan praktik demokrasi yang lebih baik sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, UUD NRI 1945, dan hak asasi manusia, penting bagi pemerintah, lembaga negara, dan masyarakat sipil untuk bekerja sama dalam meningkatkan pemenuhan hak asasi manusia, mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi yang inklusif, melibatkan partisipasi publik yang luas, dan memastikan adanya sistem penegakan hukum yang adil dan transparan.
D. Sebagai prinsip demokrasi, anggota parlemen seharusnya mewakili kepentingan rakyat dan bertindak sesuai dengan amanat yang diberikan oleh pemilih. Ketidaksesuaian antara agenda politik pribadi dan kepentingan masyarakat dapat merusak kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi dan mengurangi efektivitas penyelesaian masalah yang dihadapi oleh masyarakat.
E. Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama, dan memanfaatkan loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas, dapat menciptakan situasi yang kompleks dan berpotensi merugikan hak asasi manusia. Contohnya :
• Pertama, praktik semacam itu dapat menyebabkan peminggiran dan penindasan terhadap kelompok-kelompok yang dianggap berbeda atau tidak sejalan dengan kepentingan pihak yang berkuasa.
• Kedua, penggunaan loyalitas dan emosi rakyat secara eksploitatif dapat menghambat partisipasi politik yang bebas dan adil.
• Ketiga, ketika tujuan yang dikejar oleh pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik tidak jelas atau tidak transparan, hal tersebut dapat merusak akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan.
Dalam demokrasi yang matang, pemerintahan harus menjunjung tinggi hak asasi manusia, mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi, termasuk keadilan, partisipasi, dan supremasi hukum, serta memastikan adanya mekanisme yang efektif untuk menegakkan kebebasan dan hak-hak dasar rakyat

NAMA : ADINE GLORIA KALALO
NPM : 2255012012
KELAS : B
PRODI : S1 ARSITEKTUR

A. Isi artikel tersebut mencakup berbagai isu HAM yang dihadapi oleh Indonesia pada tahun tersebut, termasuk pelanggaran hak sipil dan politik, hak ekonomi dan sosial, serta kebebasan berekspresi dan pers. Dalam analisisnya, artikel ini menyatakan bahwa situasi HAM di Indonesia pada tahun 2019 mengalami penurunan dan menyoroti kebutuhan untuk penegakan yang lebih kuat terhadap HAM. Beberapa hal positif yang dapat diambil adalah kesadaran tentang tantangan yang dihadapi dalam mempertahankan dan melindungi HAM di Indonesia. Artikel ini dapat memicu pemahaman yang lebih baik tentang isu-isu HAM dan mengilhami upaya untuk meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM di masa depan.

B. Demokrasi Indonesia merupakan sebuah sistem pemerintahan yang mencerminkan nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia dalam konteks modern. Secara keseluruhan, prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa mencerminkan semangat inklusifitas, toleransi, dan penghormatan terhadap keberagaman yang merupakan karakteristik budaya dan masyarakat Indonesia. Hal ini memberikan landasan yang kuat untuk membangun sistem politik yang demokratis di negara ini, dengan menempatkan nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli sebagai landasan yang penting dalam menjalankan demokrasi yang bermakna dan berkelanjutan.

C. Praktik demokrasi Indonesia saat ini memiliki tantangan dan kompleksitas tertentu dalam menjalankan prinsip-prinsip Pancasila dan UUD NKRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia. Berikut adalah analisis singkat mengenai hal tersebut 1. Prinsip Pancasila Pancasila sebagai dasar negara Indonesia mencakup lima sila, antara lain kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratanperwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Meskipun Pancasila secara formal diakui, interpretasi dan implementasinya dalam praktik demokrasi masih menjadi perdebatan. Terdapat tantangan dalam mengintegrasikan sila-sila Pancasila ke dalam sistem politik dan pemerintahan secara konsisten. 2. UUD NRI 1945 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan landasan hukum bagi demokrasi Indonesia. Namun, implementasinya sering kali mengalami kendala, terutama dalam hal pemisahan kekuasaan, perlindungan hak asasi manusia, dan pemberantasan korupsi. Meskipun UUD NRI 1945 telah mengalami beberapa perubahan dan amendemen untuk memperkuat demokrasi, tantangan dalam menerapkan prinsip-prinsip konstitusi tersebut masih ada. 3.Hak Asasi Manusia, Indonesia telah mengadopsi berbagai instrumen internasional yang menegaskan pentingnya hak asasi manusia. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa tantangan dalam memastikan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia. Beberapa masalah yang masih dihadapi termasuk penegakan hukum yang tidak adil, keterbatasan kebebasan berekspresi, penindasan terhadap aktivis, dan perlakuan tidak adil terhadap kelompok minoritas.
Dalam prakteknya, demokrasi Indonesia mengalami tantangan dan perlu upaya lebih lanjut untuk memastikan kesesuaian dengan Pancasila, UUD NRI 1945, dan nilai-nilai hak asasi manusia. Diperlukan reformasi yang lebih dalam dalam sistem politik dan pemerintahan, penegakan hukum yang adil, perlindungan hak asasi manusia yang lebih baik, serta partisipasi yang lebih luas dari masyarakat dalam pengambilan keputusan politik. Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa Indonesia juga telah mengalami kemajuan dalam beberapa aspek demokrasi, seperti pemilihan umum yang teratur, kebebasan media yang relatif, dan aktifitas organisasi masyarakat sipil yang kuat.

D. Menurut saya terkait situasi yang ada pada soal, praktik dimana anggota parlemen menggunakan posisi mereka untuk melaksanakan agenda politik pribadi yang bertentangan dengan kepentingan nyata masyarakat adalah perilaku yang tidak diinginkan dalam sistem demokrasi yang sehat. Anggota parlemen seharusnya mewakili suara rakyat dan bertanggung jawab untuk memperjuangkan kepentingan publik, mempromosikan kesejahteraan masyarakat, dan membuat keputusan yang memihak kepada rakyat. Sikap seperti itu dapat merusak integritas demokrasi dan mempengaruhi kepercayaan publik terhadap institusi parlemen dan politik secara keseluruhan. Ini juga bisa menghasilkan keputusan yang tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat dan melanggar prinsip akuntabilitas dan transparansi. penting juga bagi masyarakat untuk memonitor dan mengevaluasi kinerja parlemen, serta melakukan partisipasi aktif dalam proses politik untuk memastikan bahwa kepentingan mereka diwakili dengan baik. Adanya tanggung jawab dari pemilih untuk memilih calon yang berkualitas dan berintegritas serta mengawasi kinerja mereka menjadi penting dalam menjaga sistem demokrasi yang sehat.

E. Penting untuk membedakan antara penggunaan kekuatan kharismatik yang positif, yang mengilhami partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, dengan penggunaan yang merugikan hak-hak individu dan kelompok tertentu. Dalam demokrasi yang sehat, penting untuk menanamkan prinsip-prinsip hak asasi manusia, seperti kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, perlindungan terhadap ancaman, dan hak-hak dasar individu. Pengawasan dan keseimbangan kekuatan juga penting dalam menghindari kekuatan oleh individu atau kelompok yang memiliki kekuatan kharismatik.

Nama : Gerrand Manuel Lumban Gaol
NPM : 2215012068
Kelas : B
Prodi : S1 Arsitektur

A. Artikel tersebut membahas tantangan dalam penegakan HAM di Indonesia. Kritik terhadap pelanggaran HAM di masa lalu, konflik sumber daya alam, pembatasan kebebasan berekspresi, kebebasan beragama, dan diskriminasi gender masih ada. Amnesty International mengakui beberapa langkah reformasi, tetapi pelanggaran HAM masih berlanjut, terutama di Papua. Artikel ini menggambarkan kekurangan dan potensi perbaikan dalam penegakan HAM di Indonesia.

Artikel ini menunjukkan adanya upaya reformasi dan komitmen Indonesia dalam melindungi HAM. Menyetujui perjanjian HAM internasional, peran masyarakat sipil, dan gerakan mahasiswa sebagai kontrol sosial memberikan harapan untuk perbaikan di masa depan.

B. Demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa mencerminkan prinsip adat istiadat dan budaya asli. Ini mengakui dan menghormati keberagaman agama dan kepercayaan di Indonesia.

Pendapat saya tentang prinsip demokrasi Indonesia yang berke+Tuhanan yang Maha Esa adalah bahwa ini mencerminkan kearifan lokal dan nilai-nilai keagamaan yang diakui oleh masyarakat Indonesia. Prinsip ini dapat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa serta menghormati keragaman agama dan kepercayaan di Indonesia.

C. Demokrasi di Indonesia menghadapi tantangan dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Pembatasan kebebasan berekspresi, kebebasan beragama, dan pelanggaran HAM merupakan masalah yang perlu ditindaklanjuti dengan lebih baik.

Untuk mencapai demokrasi yang sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945, serta menghormati hak asasi manusia, diperlukan komitmen yang lebih kuat dari pemerintah dan masyarakat. Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi dan menuntut perlindungan hak asasi manusia menjadi penting. Selain itu, penegakan hukum yang adil dan juga diperlukan.

D. Dalam demokrasi yang sehat, anggota parlemen seharusnya mewakili suara rakyat dan bertanggung jawab dalam mewujudkan kepentingan masyarakat. Mereka harus menjalankan tugas dengan integritas, transparansi, dan akuntabilitas. Sikap dimana anggota parlemen menggunakan jabatan mereka untuk kepentingan pribadi atau kelompok merupakan pengkhianatan terhadap prinsip-prinsip demokrasi.

Penting bagi rakyat untuk memilih dan mendukung pemimpin yang berkomitmen pada kepentingan publik, yang menjalankan tugas dengan integritas dan bertanggung jawab. Pengawasan yang ketat dari masyarakat sipil, media independen, dan lembaga pengawas yang kuat sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan bahwa anggota parlemen bertindak sesuai dengan kepentingan masyarakat.

E. Dalam era demokrasi yang matang, penting untuk mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi yang adil, menghormati kebebasan individu, dan melindungi hak asasi manusia. Pengaruh kharismatik harus digunakan secara bertanggung jawab dan diarahkan untuk memajukan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh masyarakat, bukan sebagai alat untuk mengekang atau menipu rakyat.

Pendidikan, kesadaran, dan keterbukaan dalam masyarakat sangat penting untuk memahami hak asasi manusia, nilai-nilai demokrasi, dan prinsip-prinsip kebebasan, sehingga dapat melawan pengaruh yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip tersebut. Masyarakat perlu mampu memilih pemimpin berdasarkan integritas dan komitmen pada prinsip-prinsip demokrasi yang menghormati hak asasi manusia.

NAMA : MUHAMMAD HAFIZH ABDUL CHALID
NPM : 2215012032
KELAS : B
PRODI : S1 ARSITEKTUR
1. Artikel tersebut menggambarkan kondisi penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019, dengan menyoroti pelanggaran HAM berat di masa lalu dan penanganan konflik sumber daya alam. Meskipun situasinya kompleks, terdapat perkembangan positif seperti upaya reformasi pemerintah dalam perlindungan HAM, peran penting gerakan mahasiswa sebagai kontrol sosial, dan ketahanan komunitas masyarakat dalam mempertahankan tuntutan mereka. Artikel ini memberikan wawasan tentang tantangan yang dihadapi, namun juga memberikan ruang harapan dan perubahan positif di masa depan dalam penegakan HAM di Indonesia.

2. Demokrasi Indonesia yang diambil dari nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia mencerminkan pendekatan yang unik dan beragam dalam menjalankan sistem demokrasi. Melalui pengakuan dan penghormatan terhadap keberagaman budaya dan adat istiadat, demokrasi Indonesia dapat mendorong inklusi dan partisipasi aktif dari berbagai kelompok masyarakat. Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa menunjukkan pentingnya keragaman agama dan keyakinan yang diakui sebagai landasan moral dan etika dalam kehidupan politik. Hal ini menguatkan konsep harmoni sosial dan kerjasama antarumat beragama, serta memberikan dasar untuk menghargai nilai-nilai kemanusiaan dalam konteks demokrasi Indonesia.

3. Praktik demokrasi Indonesia saat ini masih menghadapi tantangan dalam hal kepatuhan terhadap nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 serta penegakan hak asasi manusia. Meskipun kerangka konstitusional telah ditetapkan, masih ada ruang untuk perbaikan dalam menerapkan dan menjalankan demokrasi yang sejalan dengan nilai-nilai tersebut. Beberapa isu yang perlu diperhatikan meliputi kebebasan berekspresi yang terbatas, penindakan terhadap aktivis, pembatasan terhadap kebebasan beragama, dan perlakuan diskriminatif terhadap kelompok minoritas. Upaya yang berkelanjutan diperlukan untuk memperkuat sistem demokrasi Indonesia dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip Pancasila, UUD 1945, serta memastikan perlindungan dan penghargaan yang lebih baik terhadap hak asasi manusia bagi semua warga negara Indonesia.

4. Praktik di mana anggota parlemen menggunakan kedudukan mereka untuk mendorong agenda politik pribadi yang berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat adalah suatu hal yang tidak diinginkan dalam sistem demokrasi. Anggota parlemen seharusnya bertanggung jawab untuk mewakili suara rakyat, memperjuangkan kepentingan publik, dan bekerja untuk kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Penting bagi masyarakat untuk melakukan pemantauan dan partisipasi aktif dalam proses politik untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dari para wakil rakyat serta menghargai kepentingan nyata masyarakat

5. Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama dan memanipulasi loyalitas dan emosi rakyat untuk mencapai tujuan yang tidak jelas merupakan suatu hal yang mengkhawatirkan dalam konteks hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa ini. Praktik semacam ini dapat mengancam prinsip-prinsip demokrasi yang seharusnya berpusat pada partisipasi, kebebasan, dan perlindungan hak asasi manusia. Hal ini dapat mengakibatkan penindasan, pembatasan kebebasan berpendapat, dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya. Dalam demokrasi yang matang, perlindungan hak asasi manusia harus menjadi prinsip yang dijunjung tinggi dan pihak-pihak yang memiliki kekuasaan harus bertanggung jawab untuk melindungi dan mempromosikan hak-hak tersebut, bukan mengeksploitasi rakyat. Peran lembaga penegak hukum, masyarakat sipil, dan kesadaran masyarakat dalam memahami dan mempertahankan hak asasi manusia sangat penting untuk melawan manipulasi semacam itu dan menjaga integritas demokrasi.

Nama : Naura Athira Qurratu'ain
NPM : 2215012072
Kelas : B

A. Artikel tersebut membahas tentang kinerja HAM pada 2019 yang dianggap buruk karena banyak agenda HAM yang mengalami kemacetan. Namun, Indonesia tetap terus melakukan beberapa langkah reformasi kunci guna memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik.

B. Menurut saya, demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa artinya seluk beluk sistem serta perilaku dalam menyelenggarakan kenegaraan Republik Indonesia harus taat asas , konsisten, dan sesuai dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah dasar Ketuhanan Yang Maha Esa.

C. Praktik demokrasi di Indonesia saat ini belum begitu sesuai belum begitu sesuai terhadap UUD Tahun 1945 serta belum begitu menjunjung tinggi nilai-nilai HAM. Namun, keduanya memiliki kemajuan setiap tahunnya

D. Menurut saya hal tersebut merupakan pelanggaran demokrasi yang seharusnya dilakukan untuk rakyat. Hal tersebut juga dapat menghilangkan kredibilitas anggota parlemen tersebut dan hilangnya kepercayaan rakyat.

E. Menurut saya, kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas perlu diperhatikan dan dapat menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia.

NAMA : SHABIYAH FITRI AZ-ZAHRA
NPM : 2215012026
KELAS : B
PRODI : S1 ARSITEKTUR

A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Artikel tersebut menjelaskan tentang beberapa masalah HAM yang masih tak terselesaikan dengan baik di tahun 2019. Komisi Nasional (Komnas) HAM mencatat masih banyak yang perlu dilakukan pemerintah, terutama soal pelanggaran HAM berat di masa lalu dan penanganan konflik sumber daya alam (SDA). Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menyebut tahun ini demokrasi dibawa mundur jauh ke belakang dan kembalinya rezim otoritarian menjadi ancaman nyata yang terlihat dari ruang-ruang kebebasan sipil yang mulai ditutup.
Beberapa masalah terkait HAM memang sudah seharusnya ditanggapi dengan lugas oleh pemerintah, ini bukan masalah sepele bagi keutuhan bangsa. Jika masalah seperti ni ditangani dengan cepat dan tepat maka tidak akan memunculkan masalah baru yang brsumber dari pelaksanaan HAM di Indonesia.


B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
Zamroni dalam Pendidikan untuk Demokrasi (2007:50) mengutip pendapat John Dewey bahwa demokrasi memiliki nilai-nilai dasar yaitu toleransi, menghormati pendapat, memahami dan menyadari keberagaman masyarakat, terbuka dalam menjungjung tinggi nilai/nilai dan martabat manusia, mempu mengendalikan diri sehingga tidak menggangu orang lain, kebersamaan dan kemanusiaan, percaya diri dan tidak menggantungkan diri kepada orang lain dan taat peraturan yang berlaku. Nilai nilai dasar dalam demokrasi tersebut sama dengan nilai adat istiadat / budaya masyarakat Indonesia, maka daripada itu demokrasi sangat cocok diterapkan di Negara ini dengan mengambil pokok dari sila sila pancasila. Demokrasi Pancasila sendiri merupakan demokrasi yang diambil daripada pokok sila sila pancasila, salah satu prinsip pokok demokrasi yang menganut sila pertama pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa dimaksudkan untuk menjadi prinsip demokrasi yang menolak liberalisme dan sekularisme. Namun, demokrasi jenis ini menganut paham religius atau menolak atheisme.

C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Demokrasi yang diterapkan di Negara Indonesia saat ini sudah ada emajuan dari tahun tahun sebelumnya, meskipun masih ada permasalahan permasalahan yang belum terselesaikan, para aparat serta masyarakat terus berusaha untuk mengoptimalkan pelaksanaan demokrasi dengan sebaik baiknya sehingga dapat terwujudnya demokrasi yang sesuai dengan pancasila serta UUD 1945 yang mana menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia.

D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Oknum anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tanpa melaksanakan nya dimana justru melaksanakan kepentingan pribadinya harus segera ditangani lebih lanjut oleh pemerintah, oknum seperti ini akan menimbulkan kecemasan masyarakat serta menghilangkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, hal ini dapat berdampak lebih buruk lagi jika tidak ditangani dengan serius.

E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Saya beranggapan bahwa tindakan tersebut merupakan tindakan pelanggaran terhadap HAM, dimana pada pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik tersebut menggunakan hak nya secara tidak langsung untuk mencuri hak orang lain. Mengapa begitu? Kaarena pada akhirnya pihak yang memiliki kekuasaan itu mengambil perhatian masyarakat untuk melaksanakan kepentingan pribadinya yang tidak jelas ataupun tidak bermanfaat agi masyarakat itu sendiri.

Nama : Safana Nadhira Syarif
NPM : 2215012006
Kelas : B
Prodi : S1 Arsitektur

A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?

Indonesia telah meratifikasi hampir semua perjanjian HAM internasional, dan masih berusaha untuk berkomitmen meratifikasi konvensi lainnya meski masih belum terwujud. Salah satu usaha yang dilakukan Indonesia adalah konvensi PBB guna perlindungan bagi semua orang dari penghilangan paksa. Indonesia juga mendukung gerakan mahasiswa sebagai kontrol sosial atas jalannya kekuasaan negara. Walau HAM di Indonesia mengalami kemajuan dan kemunduran di saat yang bersamaan namun Indonesia tetap berupaya mewujudkan HAM dengan berbagai cara, sehingga HAM di Indonesia sedikit demi sedikit dapat terlaksana dengan baik


B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?

Demokrasi di Indonesia sudah sepatutnya mengambil nilai-nila adat dan budaya asli masyarakat, karena hal tersebut dapat menjadi ciri dari bangsa Indonesia itu sendiri dan adat serta budaya Indonesia sangatlah beragam dan indah sehingga menjadikan Indonesia sebagai negara yang beraneka ragam namun tetap bersatu di tengah perbedaan. Manusia adalah makhluk yang membutuhkan tempat untuk mengadu, dan Indonesia adalah negara yang bermayoritas penduduk beragama yang menyembah kepada Tuhan yang maha esa, jadi jika terdapat prinsip demokrasi berketuhanan kepada Tuhan yang maha esa, adalah hal yang tepat , dan membedakan Indonesia dengan negara lain.

C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?

Menurut saya praktik demokrasi Indonesia saat ini masih belum sesuai dengan Pancasila maupun UUD 1945, walau di beberapa daerah sudah sesuai, hal ini dikarenakan pemilihan wakil rakyat atau pemimpin rakyat tidak memiliki standar khusus, sehingga semua orang tanpa latar belakang tertentu dapat menjadi wakil dari rakyat, baik orang itu mengerti ataupun tidak soal politik. Jadi hal pertama yang harus dilakukan adalah membuat standar tertentu bagi masyarakat yang ingin menjadi wakil rakyat. HAM juga kurang dijunjung dalam praktik demokrasi, dapat dilihat para wakil rakyat sangat tidak menerima kritikan masyarakat.

D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Saya sebagai rakyat Indonesia akan berusaha menyuarakan hal ini dengan cara kritik pada pemerintah, dikarenakan adanya sosial media hal ini mempermudah rakyat dalam mengkritik karena hal-hal yang tidak sesuai dengan tujuan agenda politik dapat langsung diketahui.

E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?


Pihak-pihak yang memiliki kuasa kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama, dan menggunakan loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas, dapat menimbulkan pertanyaan tentang penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam konteks demokrasi saat ini. Penggunaan kekuasaan yang semena-mena tersebut, sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan HAM di Indonesia sehingga dapat menjadi ancaman kebebasan individu dan kemajuan demokrasi. Penting bagi rakyat dan pemerintah untuk mengawasi dan mengevaluasi tindakan pihak-pihak yang memiliki kekuasaan ini untuk memastikan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia

Nama : Luthfi Abul Khair
NPM : 2215012042
Kelas : B
Prodi : S1 Arsitektur


A. Artikel tersebut membahas tentang situasi penegakan HAM yang masih buruk pada tahun 2019. Meskipun Indonesia telah meratifikasi sebagian besar perjanjian HAM internasional, masih ada konvensi lain yang belum diratifikasi. Namun, hal positif yang dapat diambil dari artikel tersebut adalah komitmen Indonesia untuk terus berjuang dalam memperbaiki penegakan HAM dengan segala upaya yang dilakukan.

B. Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa mencerminkan penghargaan terhadap nilai-nilai adat istiadat dan budaya yang dijunjung tinggi dalam masyarakat. Prinsip ini memberikan dasar yang kuat bagi kebebasan beragama dan toleransi antaragama, serta menjamin bahwa semua warga negara Indonesia diperlakukan dengan adil dan setara tanpa memandang agama mereka.

C. Untuk meningkatkan praktik demokrasi yang sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan nilai-nilai hak asasi manusia, penting untuk terus melakukan reformasi dan memperkuat lembaga-lembaga demokrasi, melawan korupsi, meningkatkan kualitas pemilihan umum, dan memastikan perlindungan hak asasi manusia yang lebih efektif.

D. Ketika anggota parlemen menggunakan suara rakyat namun melaksanakan agenda politik yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat, hal ini merupakan pelanggaran etika politik yang serius. Demokrasi yang sehat membutuhkan representasi yang jujur dan bertanggung jawab, di mana para wakil rakyat seharusnya mewakili kepentingan yang mereka perjuangkan.

E. Pihak-pihak yang memanfaatkan kekuasaan karismatik untuk tujuan yang tidak jelas, dengan memanipulasi loyalitas dan emosi rakyat, seringkali mengabaikan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Mereka mungkin mengorbankan hak-hak individu, membatasi kebebasan berpendapat, melarang kritik, atau menghalangi partisipasi politik yang adil. Praktik ini dapat mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia, penindasan, dan kekerasan yang tidak adil.

Nama : Ridhatul Hasanah
Npm : 2215012062
Kelas : B
Prodi : S1 Arsitektur

A. Artikel tersebut berisi tentang buruknya kinerja Indonesia terkait HAM pada tahun 2019, dikarenakan pada masa itu terjadi banyak sekali pelanggaran HAM yang tampaknya tidak bisa diatasi. Bahkan para pembela HAM mendapat banyak serangan dikala itu.

B. Demokrasi Indonesia memang sudah seharusnya diambil dari adat istiadat masyarakat setempat, agar tidak terjadi kesenjangan antar masyarakat. Demokrasi yang berke- Tuhanan yang maha esa menunjukkan eksistensi kebebasan beragama dan memastikan setiap masyarakat dapat beribadah sesuai agama dan kepercayaan masing2

C. Belum sepenuhnya, karena masi terlalu banyak diskriminasi SARA di Indonesia dan terlalu banyak kasus pelanggaran HAM berupa hak untuk hidup dalam bbrpa kasus belakangan ini.

D. Menurut saya parlemen seperti ini sudah sangat banyak di Indonesia, akan tetapi secara tdk langsung mereka melanggar prinsip Indonesia sebagai negara Demokrasi

E. Menurut saya pihak2 spt ini harus diantisipasi dan diberikan pengawasan lebih karena apa yang mereka lakukan bisa saja merebut HAM. Mereka juga harus diberi pengertian lebih terkait bagaimana cara menghormati Hak asasi manusia.

Nama: Gasylla Valen
Npm: 2215012030
Kelas: B
Prodi: S1 Arsitektur

Artikel tersebut membahas tantangan dalam penegakan HAM di Indonesia. Kritik terhadap pelanggaran HAM di masa lalu, konflik sumber daya alam, pembatasan kebebasan berekspresi, kebebasan beragama, dan diskriminasi gender masih ada. Amnesty International mengakui beberapa langkah reformasi, tetapi pelanggaran HAM masih berlanjut, terutama di Papua. Artikel ini menggambarkan kekurangan dan potensi perbaikan dalam penegakan HAM di Indonesia.

Artikel ini menunjukkan adanya upaya reformasi dan komitmen Indonesia dalam melindungi HAM. Menyetujui perjanjian HAM internasional, peran masyarakat sipil, dan gerakan mahasiswa sebagai kontrol sosial memberikan harapan untuk perbaikan di masa depan.

B. Demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa mencerminkan prinsip adat istiadat dan budaya asli. Ini mengakui dan menghormati keberagaman agama dan kepercayaan di Indonesia.

Pendapat saya tentang prinsip demokrasi Indonesia yang berke+Tuhanan yang Maha Esa adalah bahwa ini mencerminkan kearifan lokal dan nilai-nilai keagamaan yang diakui oleh masyarakat Indonesia. Prinsip ini dapat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa serta menghormati keragaman agama dan kepercayaan di Indonesia.

C. Demokrasi di Indonesia menghadapi tantangan dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Pembatasan kebebasan berekspresi, kebebasan beragama, dan pelanggaran HAM merupakan masalah yang perlu ditindaklanjuti dengan lebih baik.

Untuk mencapai demokrasi yang sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945, serta menghormati hak asasi manusia, diperlukan komitmen yang lebih kuat dari pemerintah dan masyarakat. Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi dan menuntut perlindungan hak asasi manusia menjadi penting. Selain itu, penegakan hukum yang adil dan juga diperlukan.

D. Dalam demokrasi yang sehat, anggota parlemen seharusnya mewakili suara rakyat dan bertanggung jawab dalam mewujudkan kepentingan masyarakat. Mereka harus menjalankan tugas dengan integritas, transparansi, dan akuntabilitas. Sikap dimana anggota parlemen menggunakan jabatan mereka untuk kepentingan pribadi atau kelompok merupakan pengkhianatan terhadap prinsip-prinsip demokrasi.

Penting bagi rakyat untuk memilih dan mendukung pemimpin yang berkomitmen pada kepentingan publik, yang menjalankan tugas dengan integritas dan bertanggung jawab. Pengawasan yang ketat dari masyarakat sipil, media independen, dan lembaga pengawas yang kuat sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan bahwa anggota parlemen bertindak sesuai dengan kepentingan masyarakat.

E. Dalam era demokrasi yang matang, penting untuk mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi yang adil, menghormati kebebasan individu, dan melindungi hak asasi manusia. Pengaruh kharismatik harus digunakan secara bertanggung jawab dan diarahkan untuk memajukan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh masyarakat, bukan sebagai alat untuk mengekang atau menipu rakyat.

Pendidikan, kesadaran, dan keterbukaan dalam masyarakat sangat penting untuk memahami hak asasi manusia, nilai-nilai demokrasi, dan prinsip-prinsip kebebasan, sehingga dapat melawan pengaruh yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip tersebut. Masyarakat perlu mampu memilih pemimpin berdasarkan integritas dan komitmen pada prinsip-prinsip demokrasi yang menghormati hak asasi manusia.

NAMA : AMEYLIA KUSUMA ARMADA
NPM : 2215012014
KELAS : B
PRODI : S1 ARSITEKTUR

A. Dalam artikel tersebut membahas tentang penegakan HAM di Indonesia pada tahun 2019. Komnas dan LBH menyatakan bahwa masih banyak yang perlu dilakukan pemerintah terutama soal pelanggaran HAM berat di masa lalu dan penanganan konflik sumber daya alam. HAM pada 2019 memang terlihat suram, namun ada beberapa perkembangan baik dan bisa menjadi harapan kedepannya untuk membantu proses penegakan HAM menjadi lebih adil.

B. Berke-Tuhanan Yang Maha Esa yang dianut masyarakat Indonesia merupakan kebebasan memilih agama dan kepercayaan masing-masing sesuai keinginan tanpa adanya paksaan dari tradisi turun temurun ataupun sosial budaya yang ada di Indonesia. Adat istiadat atau budaya di Indonesia bisa sejalan dengan kepercayaan agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia tanpa saling mengganggu atau menjadikan konflik. Beragama sesuai agamanya masing-masing menuntut kita untuk tetap dijalan yang benar dan hanya menyembah terhadap Tuhan yang dipercayai sedangkan adat istiadat adalah tradisi turun temurun sebuah budaya yang memang harus dilestarikan agar tetap menjadi sebuah simbol keberagamaan yang ada di Indonesia.

C. Pratik demokrasi Indonesia saat ini sudah sebagian telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945. Hal-hal yang belum bisa treatasi adalah penegakan HAM, pemberantasan korupsi, hukuman adil tanpa membeda-bedakan tingkatan, suap, pemilihan yang jujur. Hal-hal tersebut harus di ubah jika menginginkan Indonesia menjadi negara yang maju dan tetap utuh.

D. Anggota Parlemen yang berbohong atas suaara rakyat yang ternyata hanya menyuarakan suara dari agenda politiknya harus dihukum dan harus segera dihilangkan. Karena anggota parlemen seharusnya lebih mengutamakan suara rakyat ketimbang agenda politiknya itu sendiri. Suara rakyat harus segera di realisasikan jika tidak di realisasikan akan terjadi konflik yang bisa membuat perpecahan bangsa dan adanya rasa tidak percayanya masyarakat akan berujung pada demo yang akan menjadikan Indonesia menjadi negara yang tidak bisa mensejahterakan rakyatnya.

E. Kekuasaan yang tega menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat tidak pantas menjadi seorang penguasa. Dengan sikap dan emosinya penguasa itu hanya akan menghancurkan kepemimpinannya sendiri dan akan merusak nama baiknya sendiri. Peguasa tersebut telah menggambil HAM para rakyatnya yang membuat rakyatnya tidak akan mempercayai segala hal yang akan penguasa tersebut lakukan. Masyarakat akan marah memberontak dan akan menuntut HAM nya untuk dapat digunakan dalam menyuarakan hak nya agar penguasa seperti itu tidak akan memimpin negaranya.

NAMA : MULYA ANGGRAINY IBRAHIM
NPM : 2255012006
KELAS : B
PRODI : S1 ARSITEKTUR

a) Tahun 2019 di Indonesia menandai kemunduran hak asasi manusia. Padahal hak asasi manusia penting untuk melindungi dan menjamin hak setiap warga negara untuk merasa aman. Namun berdasarkan pasal tersebut dapat diketahui bahwa pada tahun 2019 terdapat beberapa permasalahan terkait HAM di Indonesia, seperti agenda HAM yang terhambat, penurunan kualitas HAM, penyerangan terhadap pembela HAM dan masih banyak lagi lainnya. Dalam kerusuhan Papua akibat tindakan rasis aparat keamanan terhadap mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang, terlihat jelas bahwa berbagai aparat kepolisian telah melanggar HAM yang seharusnya mereka jamin dan lindungi. Mereka yang seharusnya memiliki kewajiban melindungi malah melakukan tindakan perusakan 

b) Ketuhanan Yang Maha Esa, yang dianut sebagai sila pertama Pancasila, sangat penting dalam menciptakan masyarakat yang bebas dengan hak untuk memilih agama atau kepercayaan sendiri tanpa menghakimi atau meremehkan agama lain. Prinsip ini mendorong terbentuknya kehidupan yang majemuk dan harmonis, sebagaimana tercermin dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Dalam masyarakat yang menjunjung prinsip ini, masyarakat bebas menjalankan keyakinan dan praktik keagamaannya dengan tetap menjaga kerukunan antarumat beragama dan saling menghormati perbedaan. Inilah perwujudan keberagaman yang menjadi kekuatan bersama dalam membangun negara yang inklusif dan harmonis.

c) Pancasila sebagai dasar negara Indonesia merupakan dasar demokrasi Indonesia dengan prinsip keadilan sosial, persatuan dan kegotongroyongan. Namun, ada kesenjangan antara cita-cita Pancasila dengan praktik politik sehari-hari. Ada tantangan dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan masyarakat yang lebih luas. Selain itu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (1945) menciptakan kerangka sistem demokrasi Indonesia. Namun, perlindungan hak asasi manusia dan perlindungan hukum harus diperkuat, terutama terkait dengan perlindungan minoritas, kebebasan berekspresi, kebebasan beragama dan perlindungan hukum semua warga negara. Dalam praktiknya, Indonesia menganut sistem multipartai dan pemilihan umum diselenggarakan secara rutin. Ini adalah langkah positif menuju demokrasi yang lebih inklusif dan inklusif. Namun, masih ada tantangan untuk memastikan hak politik dan partisipasi publik yang setara, keterbukaan politik, dan perlindungan hukum yang adil. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia menghadapi sejumlah persoalan HAM, seperti pelanggaran HAM di Papua, pembatasan kebebasan berekspresi, dan diskriminasi gender. Namun, pemerintah dan berbagai lembaga masyarakat sipil telah berusaha memperbaiki keadaan melalui reformasi politik, perlindungan dan advokasi hukum.

d) Menurut pendapat saya, mengingat situasi saat ini, dalam sistem demokrasi yang sehat tidak diinginkan bagi anggota parlemen untuk menggunakan posisinya untuk mengejar tujuan politik pribadi yang bertentangan dengan kepentingan nyata masyarakat. Anggota parlemen bertanggung jawab untuk mewakili suara rakyat, memperjuangkan kebaikan bersama, memajukan kesejahteraan rakyat, dan membuat keputusan yang menguntungkan mereka. Sikap seperti itu merusak integritas demokrasi dan dapat merusak kepercayaan publik terhadap lembaga parlemen dan politik pada umumnya. Hal ini juga dapat menimbulkan keputusan yang bertentangan dengan kepentingan publik dan melanggar prinsip akuntabilitas dan transparansi. Selain itu, warga negara perlu memantau dan mengevaluasi kinerja parlementer dan berpartisipasi secara aktif dalam proses politik untuk memastikan bahwa kepentingan mereka terwakili dengan baik.

e) perilaku dari pihak yang melakukan dapat digolongkan sebagai individu dengan sifat egois. Mereka secara sadar menginstruksikan bawahan mereka dan publik untuk mengikuti kehendak dan keinginan mereka terlepas dari keadaan. Akibatnya, masyarakat hanya menghadapi peraturan yang diberlakukan oleh pemerintah atau kelompok elit, yang membatasi pilihan dan kebebasan mereka. Akibatnya, masyarakat merasa suara dan pendapatnya tidak dihargai atau didengar oleh penguasa, serta kurang termotivasi untuk menyampaikan pendapat dan berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi.

Nama : Muhammad Adithya Dhusten Rizky Ajie

NPM:2055012004
Kelas : B
Prodi : S1 Arsitektur

A. Artikel ini membahas tentang HAM yang terjadi saat ini, Menjelang peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) sedunia yang jatuh setiap 10 Desember, KomNas HAM sebagai lembaga yang bergerak dibidang Hak asasi Manusia memiliki peranan dalam melindungi dan mangayomi kebebasan bermasyarakat di indonesia, namun catatan buruk pelanggaran hak asasi manusia tetap terjadi. Bahkan menurut LBH Jakarta sebagai lembaga Bantuan Hukum, tahun ini demokrasi dibawa mundur jauh ke belakang dan kembalinya rezim otoritarian menjadi ancaman nyata yang terlihat dari ruang-ruang kebebasan sipil yang mulai ditutup. Setelah membaca artikel ini, saya lebih sadar akan polemik HAM yang terjadi di Indonesia, dan lebih paham masalah yang dihadapi terhadap kebebasan kewarganegaraan

B. nilai-nilai adat dan istiadat yang dijadikan demokrasi merupakan kebebasan setiap warga negara mau menggunakaannya atau tidak terlepas dari polemik adat dan istiadat yang berbeda-beda setiap wilayahnya, akann tetapi dalam menjaga keutuhan NKRI tentu tidak tepat penggunaannya jika digunakan tidak pada tempatnya, prinsip ketuhanan Yang Maha Esa, merupakan norma beragama yang harus dijaga nilainya, untuk menciptakan suasan yang rukun antar masyarakat, kebebasan beragama juga mendukung berjalannya HAM atas kebebasan masyarakat dalam memilih kepercayaan masing-masing

C. Praktik demokrasi Indonesia, dalam beberapa tahun akhir ini, memiliki beberapa polemik dalam kebebesan berpendapat, ditambah dengan undang yang membahasan tentang penggunaan media sosial dalam bersuara, banyak kasus yang terjadi terkait pelanggaran HAM seperti ditangkapnya mahasiswa yang demo karena ketidak percayaan terhadapa keputusan pemerintah.

D. Anggota parlemen seharusnya sadar akan tujuan bangsa sejak merdeka, sebagai wakil rakyat harusnya mampu mendengarkan aspriasi kritik, keresahan masyarakat dalam bernegara, tak heran jika masyarakat makin tidak percaya dengan pemerintahan yang ada, karena pengingkaran janji yang terus berulang setiap periode kepemimpinan.

E. Kekuasaan karismatik bedasarkan suku, budaya, dan agama tidak dibenarkan, kekuasaan ini hanya menimbukan perpecahan, karena indonesia dengan wilayah yang luas dan berbagai sosial budaya, juga ingin merasakan keadilan yang sama, kekuasan atas dasar mayoritas adalah kepemimpinan egois yang tidak mementingkan keutumaan bangsa indonesia, yang terus berusaha meweujudkan negara yang adil dan berdaulat, keterbatasan minoritas terhadap kepemimpinan yang mengutamakan mayoritas menodai demokrasi yang sejak dari awal berpedoman, bhenika tunggal ika, HAM dalam menentukan pilihan terbatas karena tidak adanya kesamaan dalam hak benegara, akibat dari kekuasaan karismatik yang memanfaatkan adat sampai agama.

Nama : Chika Islamy Hermayanti
NPM : 2215012018
Kelas : B
Prodi : S1 Arsitektur

A. Artikel tersebut membahas kondisi penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019. Beberapa lembaga, seperti Komnas HAM dan LBH Jakarta, menyoroti pelanggaran HAM berat di masa lalu dan pembatasan kebebasan sipil serta konflik sumber daya alam. 
Indonesia telah meratifikasi perjanjian HAM internasional dan melakukan reformasi guna meningkatkan perlindungan HAM, supremasi hukum, dan sektor keamanan publik. Hal positif yang dapat diambil dari artikel ini adalah dapat menambah pemahaman tentang isu-isu hak asasi manusia dan mengetahui apa upaya atau cara untuk meningkatkan perlindungan HAM di masa yang akan datang.

B. Demokrasi Indonesia dilandasi oleh nilai-nilai adat/budaya asli Indonesia yang memiliki kekayaan budaya yang beraneka ragam. Selain itu, prinsip demokrasi Indonesia yang berketuhanan yang Maha Esa mencerminkan rasa kesatuan dan kerukunan dalam keberagaman agama dan keyakinan di Indonesia. Hal ini menggarisbawahi pentingnya menghormati hak-hak asasi manusia, termasuk kebebasan beragama, dan tidak memaksakan satu agama atau keyakinan tertentu kepada orang lain.

C. Meskipun Pancasila dan UUD 1945 mengandung prinsip-prinsip yang mendukung demokrasi dan hak asasi manusia, namun masih terdapat beberapa masalah dan masalah dengan praktik demokrasi Indonesia saat ini. Masalah yang muncul seperti korupsi, ketimpangan sosial, pembatasan kebebasan berbicara, dan sebagainya. Meskipun demikian, terdapat juga kemajuan dalam upaya memperkuat demokrasi, seperti peningkatan partisipasi politik, kebebasan pers, dan peran aktif masyarakat sipil dalam memperjuangkan hak asasi manusia

D. Jika ada anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri merupakan suatu permasalahan yang serius. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara representasi politik dan kepentingan nyata masyarakat. Dalam menghadapi masalah ini, sikap yang tepat adalah dengan memperkuat kontrol dan akuntabilitas terhadap para anggota parlemen. Selain itu, penting juga untuk memperkuat partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik, seperti melalui pemilihan yang cerdas dan mendukung calon yang berkomitmen untuk mewakili kepentingan masyarakat dengan jujur dan bertanggung jawab.

E. Pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama, dan menggunakan loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas, dapat menimbulkan pertanyaan tentang penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam konteks demokrasi saat ini. Penggunaan manipulatif dari kekuasaan tersebut, jika bertentangan dengan prinsip demokrasi dan HAM, dapat mengancam kebebasan individu dan kemajuan demokrasi. Penting untuk mengawasi dan mengevaluasi tindakan pihak-pihak yang memiliki kekuasaan ini untuk memastikan penghormatan terhadap hak-hak asasi.

NAMA : EKA PUSPITASARI
NPM : 2215012078
KELAS : B
PRODI : S1 ARSITEKTUR

A.
Artikel ini membahas tentang kinerja buruk penegakan hak asasi manusia di Indonesia pada tahun 2019. Dalam laporan tersebut, terdapat banyak kasus pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh aparat keamanan dan juga kelompok masyarakat.
Beberapa kasus yang mencuat di media adalah kasus tindakan kekerasan terhadap mahasiswa yang sedang melakukan aksi demonstrasi, penangkapan dan perlakuan buruk terhadap aktivis hak asasi manusia, serta diskriminasi terhadap kelompok minoritas seperti LGBT.
Selain itu, laporan tersebut juga mencatat adanya keterbatasan dalam akses terhadap keadilan bagi korban pelanggaran hak asasi manusia. Banyak korban yang tidak mendapatkan bantuan hukum yang memadai dan juga tidak dapat mengakses proses peradilan yang adil.
Dari analisis artikel tersebut, dapat disimpulkan bahwa penegakan hak asasi manusia di Indonesia masih menghadapi banyak kendala dan tantangan. Diperlukan upaya yang lebih serius dan berkelanjutan dari semua pihak untuk meningkatkan kinerja penegakan hak asasi manusia di Indonesia.
Hal positif yang dapat diambil setelah membaca artikel ini adalah semakin banyaknya perhatian dari masyarakat dan juga pemerintah terhadap isu penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Semoga dengan semakin banyaknya perhatian dan dukungan, penegakan hak asasi manusia di Indonesia dapat lebih baik di masa yang akan datang.

B.
*Demokrasi Indonesia telah berkembang seiring waktu dan dipengaruhi oleh nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia. Sebagai negara yang heterogen, Indonesia memiliki banyak budaya yang berbeda-beda, dan hal ini tercermin dalam sistem politiknya yang terdiri dari berbagai partai politik dan kepentingan yang beragam.
Salah satu nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia yang memengaruhi demokrasi Indonesia adalah gotong-royong. Nilai ini menekankan pentingnya kerja sama dan kebersamaan dalam mencapai tujuan bersama. Dalam politik, gotong-royong tercermin dalam keberagaman partai politik dan kepentingan yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu kemajuan bangsa dan negara.
Selain itu, nilai kebersamaan dan persaudaraan juga menjadi landasan demokrasi Indonesia. Hal ini tercermin dalam semangat persatuan dan kesatuan yang dijaga oleh negara, serta toleransi antarumat beragama dan suku yang merupakan ciri khas Indonesia.
Namun, demokrasi Indonesia juga memiliki tantangan dalam menjaga nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia. Beberapa partai politik dan kepentingan masih berorientasi pada kepentingan sendiri, tanpa memperhatikan kepentingan bersama. Hal ini sering kali menyebabkan konflik dan ketidakstabilan politik.
*Demokrasi Indonesia telah berkembang seiring waktu dan dipengaruhi oleh nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia. Sebagai negara yang heterogen, Indonesia memiliki banyak budaya yang berbeda-beda, dan hal ini tercermin dalam sistem politiknya yang terdiri dari berbagai partai politik dan kepentingan yang beragam.
Salah satu nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia yang memengaruhi demokrasi Indonesia adalah gotong-royong. Nilai ini menekankan pentingnya kerja sama dan kebersamaan dalam mencapai tujuan bersama. Dalam politik, gotong-royong tercermin dalam keberagaman partai politik dan kepentingan yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu kemajuan bangsa dan negara.
Selain itu, nilai kebersamaan dan persaudaraan juga menjadi landasan demokrasi Indonesia. Hal ini tercermin dalam semangat persatuan dan kesatuan yang dijaga oleh negara, serta toleransi antarumat beragama dan suku yang merupakan ciri khas Indonesia.
Namun, demokrasi Indonesia juga memiliki tantangan dalam menjaga nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia. Beberapa partai politik dan kepentingan masih berorientasi pada kepentingan sendiri, tanpa memperhatikan kepentingan bersama. Hal ini sering kali menyebabkan konflik dan ketidakstabilan politik.

C.
Dalam kesimpulannya, meskipun masih ada tantangan dan kendala dalam praktik demokrasi di Indonesia, secara umum dapat dikatakan bahwa Indonesia telah melakukan kemajuan yang signifikan dalam menerapkan demokrasi yang sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia.
Namun, demikian, pemerintah dan masyarakat Indonesia secara aktif bekerja untuk mengatasi tantangan ini dan meningkatkan praktik demokrasi. Dalam beberapa tahun terakhir, telah terjadi peningkatan partisipasi publik dalam proses demokrasi, baik melalui pemilihan umum maupun melalui akses yang lebih mudah ke informasi dan teknologi.
Salah satu tantangan terbesar adalah masalah korupsi dan politik uang yang masih merajalela di kalangan elit politik. Hal ini dapat mengancam integritas demokrasi Indonesia dan menghambat partisipasi publik dalam proses demokrasi.
Pemerintahan Indonesia saat ini telah mengadopsi sistem demokrasi yang sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945, yang menjamin hak asasi manusia dan kebebasan berpendapat. Namun, masih ada beberapa kendala dan tantangan dalam implementasi demokrasi di Indonesia.
Saat ini, praktik demokrasi di Indonesia masih menjadi perdebatan dan kontroversi di kalangan masyarakat. Namun secara umum, dapat dikatakan bahwa praktik demokrasi di Indonesia telah mencapai kemajuan yang cukup signifikan.

D.
Saya merasa bahwa perilaku seperti itu sangat tidak pantas dan tidak etis. Anggota parlemen harus mewakili kepentingan rakyat dan memperjuangkan kebijakan yang menguntungkan masyarakat. Jika mereka bertindak sesuai dengan agenda politik pribadi mereka, mereka tidak hanya mengecewakan rakyat yang mereka wakili, tetapi juga menodai demokrasi. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya pemilihan anggota parlemen yang tepat dan transparan.

E.
Menurut saya, pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama harus berhati-hati dalam memanfaatkan loyalitas dan emosi rakyat. Meskipun dapat memberikan dukungan yang kuat dalam mencapai tujuan tertentu, namun tindakan tersebut dapat melanggar hak asasi manusia.
Dalam era demokrasi dewasa saat ini, konsep hak asasi manusia harus menjadi prioritas utama. Setiap tindakan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki kekuasaan harus memperhatikan hak asasi manusia. Tidak boleh ada rakyat yang menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas.
Sebagai masyarakat yang hidup dalam negara demokrasi, kita harus memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki kekuasaan tidak melanggar hak asasi manusia. Kita juga harus memperkuat sistem pengawasan yang ada untuk memastikan bahwa kekuasaan tidak disalahgunakan.
Dalam kesimpulannya, saya berpendapat bahwa pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik harus bertanggung jawab dalam memanfaatkan loyalitas dan emosi rakyat. Konsep hak asasi manusia harus menjadi prioritas utama pada era demokrasi dewasa saat ini.

NAMA : Susana
NPM : 2215012022
KELAS : B
PRODI : S1 Arsitektur

A. Artikel yang berjudul "Refleksi 2019: Awan Gelap untuk HAM di Indonesia", menguraikan kondisi suram hak asasi manusia di Indonesia. Penulis mencatat bahwa tahun lalu telah dinodai oleh pelanggaran hak asasi manusia dan kurangnya penghormatan terhadap supremasi hukum. Penulis secara khusus menyoroti penggunaan kekuatan yang berlebihan oleh aparat keamanan dalam menangani protes dan berlanjutnya diskriminasi terhadap masyarakat yang terpinggirkan, seperti minoritas agama dan etnis. Penulis juga menyoroti kurangnya akuntabilitas atas pelanggaran hak asasi manusia dan erosi umum dari lembaga-lembaga demokrasi.
Artikel ini menjadi pengingat akan tantangan yang masih ada di Indonesia dalam hal perlindungan hak asasi manusia. Meskipun beberapa kemajuan telah dicapai dalam beberapa tahun terakhir, pelanggaran dan diskriminasi yang terus berlanjut terhadap masyarakat yang terpinggirkan tetap memprihatinkan. Jelas bahwa masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa hak asasi manusia dilindungi dan dihormati di Indonesia.
Terlepas dari gambaran suram yang dilukiskan oleh artikel tersebut, ada beberapa hal positif yang dapat diambil. Pertama, penulis menyoroti pentingnya organisasi masyarakat sipil yang independen dalam mendokumentasikan dan meningkatkan kesadaran tentang pelanggaran hak asasi manusia. Organisasi-organisasi ini memainkan peran penting dalam meminta pertanggungjawaban pemerintah atas tindakannya dan memastikan bahwa hak-hak semua orang dilindungi. Kedua, meningkatnya pengakuan terhadap hak asasi manusia di kalangan masyarakat merupakan tanda yang menggembirakan. Semakin banyak orang yang sadar akan pentingnya hak asasi manusia dan menuntut pemerintah untuk mematuhi prinsip-prinsip ini.

B. Artikel ini membahas tantangan-tantangan yang dihadapi oleh demokrasi Indonesia, khususnya dalam konteks kepatuhan terhadap nilai-nilai budaya dan kepercayaan. Penulis berpendapat bahwa keragaman budaya di Indonesia telah menjadi faktor kunci dalam membentuk proses demokrasinya.
Salah satu prinsip yang dianut oleh demokrasi Indonesia adalah "Ketuhanan Yang Maha Esa", yang diterjemahkan menjadi "Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa", seperti yang dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Prinsip ini mencerminkan nilai-nilai budaya masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam.
Dalam konteks ini, saya percaya bahwa penting untuk mengakui peran nilai-nilai budaya dan kepercayaan dalam demokrasi Indonesia. Masyarakat Indonesia sangat dipengaruhi oleh adat istiadat dan praktik-praktik tradisional dari kelompok etnis yang beragam, yang telah diintegrasikan ke dalam sistem demokrasi. Hal ini menjadikan demokrasi Indonesia unik dan mencerminkan nilai-nilai budaya dan agama di Indonesia.
Namun, penting juga untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip demokrasi seperti kebebasan, kesetaraan, dan supremasi hukum, sebagaimana tercantum dalam konstitusi, dihormati dan ditegakkan. Hal ini mencakup perlindungan hak-hak semua warga negara, terlepas dari latar belakang agama dan budaya mereka, dan memastikan bahwa keputusan dibuat secara transparan dan akuntabel, yang mewakili kehendak rakyat.
Sebagai kesimpulan, meskipun keragaman budaya dan tradisi Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari demokrasinya, sangat penting untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip demokrasi dilindungi dan ditegakkan, karena hal ini merupakan fondasi dari masyarakat yang stabil dan adil.adil

C. Indonesia, sebagai negara demokrasi, mengakui pentingnya mematuhi prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam konstitusi negara, yang mencakup prinsip-prinsip Pancasila dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Pancasila, filosofi negara Indonesia, menegaskan kepercayaan pada satu Tuhan, persatuan bangsa, persaudaraan manusia, demokrasi, dan keadilan sosial. Sementara itu, DUHAM mengakui hak yang melekat pada setiap individu untuk menikmati hak-hak dan kebebasan fundamental tertentu, termasuk hak untuk hidup, kebebasan, dan keamanan pribadi.
Penting untuk dicatat bahwa demokrasi Indonesia menghadapi tantangan dalam memastikan bahwa hak-hak semua warga negara dilindungi dan ditegakkan. Indonesia memiliki sejarah pelanggaran hak asasi manusia yang kompleks, termasuk selama kediktatoran rezim Orde Baru Suharto, serta selama masa transisi menuju demokrasi pada tahun 1990-an. Peristiwa-peristiwa tersebut telah meninggalkan warisan ketidakpercayaan terhadap sistem demokrasi dan persepsi kurangnya akuntabilitas atas pelanggaran hak asasi manusia, yang terus menjadi sumber keprihatinan.
Selain itu, Indonesia menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan prinsip-prinsip demokrasi dengan keragaman budaya dan kebutuhan untuk menghormati hak-hak semua warga negara, termasuk anggota masyarakat yang terpinggirkan, seperti etnis dan agama minoritas. Hal ini membutuhkan dialog dan kolaborasi yang berkelanjutan untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip demokrasi dalam konstitusi ditegakkan, sementara juga menghormati nilai-nilai budaya dan kepercayaan semua individu dan kelompok.
Terlepas dari tantangan-tantangan tersebut, Indonesia terus berupaya untuk memperkuat lembaga-lembaga demokrasinya, termasuk pembentukan badan-badan pengawas independen dan mendorong transparansi yang lebih besar dalam pengambilan keputusan pemerintah. Upaya-upaya ini sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak semua warga negara dilindungi dan prinsip-prinsip demokrasi yang tercantum dalam konstitusi ditegakkan.

D. Karena itu, salah satu prinsip penting dari demokrasi adalah representasi dari keinginan dan kepentingan rakyat oleh wakil-wakil yang mereka pilih. Sangat memprihatinkan ketika anggota parlemen tidak bertindak demi kepentingan konstituen mereka, karena hal ini merusak legitimasi proses demokrasi dan menciptakan kurangnya kepercayaan terhadap lembaga-lembaga pemerintah.
Untuk mengatasi masalah ini, penting bagi warga negara untuk meminta pertanggungjawaban wakil-wakil mereka yang terpilih dengan berpartisipasi dalam proses politik, memberikan umpan balik, dan menuntut transparansi dan akuntabilitas. Hal ini dapat dilakukan antara lain melalui organisasi advokasi, gerakan sosial, dan media. Penting juga bagi para wakil rakyat untuk memprioritaskan kebutuhan dan kepentingan konstituen mereka dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan kolaboratif yang melibatkan beragam perspektif dan kepentingan.

E. Memiliki pemimpin karismatik yang berakar pada otoritas tradisional atau agama dapat menjadi pedang bermata dua. Meskipun para pemimpin seperti itu mungkin dapat memobilisasi dan menginspirasi banyak orang, mereka juga dapat menggunakan kekuasaan mereka untuk memanipulasi dan mengendalikan orang-orang yang sama untuk tujuan mereka sendiri. Hal ini dapat menciptakan dinamika berbahaya yang merusak prinsip-prinsip hak asasi manusia dan demokrasi.
Menggunakan agama dan tradisi untuk membenarkan tindakan yang merugikan orang lain tidak sesuai dengan hak asasi manusia. Setiap individu memiliki hak yang melekat pada kehidupan, kebebasan, dan keamanan pribadi, serta hak untuk bebas dari penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, dan perlakuan yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat. Hak-hak ini tidak dapat dinegosiasikan, terlepas dari keyakinan budaya atau agama.
Dalam masyarakat demokratis, sangat penting bahwa semua individu diperlakukan secara setara dan hak-hak mereka dilindungi. Hal ini mengharuskan pemerintah untuk menegakkan hukum dan kebijakan yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan untuk memastikan bahwa setiap orang bebas untuk mengekspresikan keyakinan mereka dan berpartisipasi dalam proses demokrasi tanpa takut akan pembalasan atau diskriminasi.
Secara keseluruhan, sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara menghormati tradisi budaya dan agama serta memastikan perlindungan hak asasi manusia. Hal ini membutuhkan komitmen terhadap prinsip-prinsip demokrasi, termasuk transparansi, akuntabilitas, dan supremasi hukum, serta dukungan organisasi masyarakat sipil dan pemangku kepentingan lainnya yang dapat meminta pertanggungjawaban pemerintah dan lembaga-lembaga lain atas tindakan mereka.

NAMA : ALFEDRO WIILLIAM EFRIAN SIMATUPANG
NPM : 2215012034
KELAS : B
PRODI : S1 ARSITEKTUR

a. Artikel tersebut menyimpulkan bahwa kinerja Indonesia terkait Hak Asasi Manusia (HAM) selama tahun 2019 masih buruk. Ada beberapa permasalahan yang mencakup pelanggaran HAM berat di masa lalu, pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama, diskriminasi gender, kegagalan pemerintah dalam menghadirkan keadilan, pengungkapan kebenaran, dan pemulihan untuk korban pelanggaran HAM, serta pelanggaran HAM yang masih terjadi di Papua. Meskipun demikian, terdapat beberapa perkembangan positif seperti langkah-langkah reformasi yang dilakukan Indonesia dalam memperbaiki perlindungan HAM dan kembalinya gerakan mahasiswa dan masyarakat yang tetap memperjuangkan HAM dan menolak tindakan yang merugikan. Tetapi terdapat beberapa perkembangan positif, seperti upaya reformasi pemerintah dalam memperbaiki perlindungan HAM, menguatnya gerakan mahasiswa sebagai kontrol sosial, dan ketahanan komunitas masyarakat dalam mempertahankan tuntutan mereka di tengah tekanan.
b. Prinsip demokrasi Indonesia yang mengakui Tuhan Yang Maha Esa mencerminkan penghargaan terhadap nilai-nilai adat istiadat dan budaya yang tinggi di masyarakat, memberikan dasar yang kuat bagi kebebasan beragama, toleransi antaragama, serta memastikan bahwa negara Indonesia menghormati keanekaragaman dan memperlakukan semua warganya dengan adil dan setara, tanpa memandang agama yang dianut oleh mereka.
c. Praktik demokrasi di Indonesia saat ini secara umum sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945 yang juga menegakkan hak asasi manusia. Pemilihan umum, kebebasan berpendapat, partisipasi politik, dan penghargaan terhadap kebebasan pers adalah beberapa aspek yang dijunjung tinggi. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan seperti korupsi dan pembatasan terhadap kebebasan berekspresi yang perlu diperbaiki untuk memperkuat demokrasi dan menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia di Indonesia.
d. Anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat namun melaksanakan agenda politik mereka sendiri sangat merugikan masyarakat. Hal ini menunjukkan ketidakpedulian terhadap kepentingan nyata masyarakat yang seharusnya menjadi prioritas. Tindakan seperti ini hanya menimbulkan ketidakpercayaan dan ketidakpuasan masyarakat terhadap sistem politik, dan merusak integritas dan martabat lembaga parlemen.
e. Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama dan memanipulasi loyalitas serta emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas sangat berbahaya dalam era demokrasi dewasa saat ini. Praktik semacam ini seringkali melibatkan penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hak asasi manusia, termasuk pembatasan kebebasan berpendapat dan pengorbanan nyawa rakyat. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia yang melindungi kehidupan, kebebasan, dan perlakuan yang adil. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memperkuat pengawasan terhadap para pemimpin, meningkatkan kesadaran akan hak asasi manusia, dan mendorong partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan politik untuk menjaga demokrasi yang sehat.

NAMA : FRANSISKA PETRA SINAGA
NPM : 2215012048
KELAS : B
PRODI : S1 ARSITEKTUR

A. Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019 yang masih buruk. Beberapa lembaga, seperti komnas ham dan lbh Jakarta, menyoroti pelanggaran ham berat di masa lalu dan pembatasan kebebasan sipil serta konflik sumber daya alam. Para pakar yang diwawancarai mengakui bahwa meskipun tahun tersebut suram, terdapat beberapa perkembangan positif dan harapan di masa depan. Indonesia telah meratifikasi perjanjian ham internasional dan melakukan reformasi guna meningkatkan perlindungan ham, supremasi hukum, dan sektor keamanan publik.
Hal positif yang dapat kita kutip adalah bahwa terjadi kemajuan dalam upaya reformasi yang bertujuan untuk memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum secara efektif, serta mereformasi sektor keamanan publik. Reformasi tersebut mencakup perbaikan dalam sistem hukum yang lebih transparan dan adil, peningkatan kapasitas lembaga penegak hukum, serta pengawasan yang lebih ketat terhadap kekuasaan dan tindakan aparat keamanan. Selain itu, juga terdapat langkah-langkah konkret untuk memperkuat hak asasi manusia melalui kebijakan publik yang inklusif, pemberdayaan masyarakat, dan edukasi tentang HAM. Semua ini menunjukkan komitmen yang lebih kuat untuk membangun masyarakat yang berlandaskan pada nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan hak asasi manusia.

B. Prinsip demokrasi di Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa didasarkan pada nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia. Analisis terkait demokrasi Indonesia berdasarkan nilai-nilai ini akan bergantung pada sudut pandang individu. Beberapa mungkin melihatnya sebagai cara untuk menghormati dan mempertahankan identitas budaya dan agama masyarakat Indonesia, sementara yang lain mungkin mengkritiknya karena membatasi kebebasan beragama dan mungkin berpotensi diskriminatif terhadap minoritas.

C. Praktik demokrasi Indonesia saat ini perlu dievaluasi berdasarkan prinsip Pancasila dan UUD NRI 1945, serta penghormatan terhadap nilai-nilai HAM. Evaluasi ini mencakup aspek kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, perlindungan hak-hak minoritas, akses keadilan, serta partisipasi dan akuntabilitas publik. Seiring dengan perkembangan zaman, praktik demokrasi harus terus beradaptasi untuk memenuhi standar demokrasi yang tinggi dan memastikan penghormatan terhadap HAM.

D. Sikap terhadap kondisi di mana anggota parlemen melaksanakan agenda politik pribadi yang berbeda dengan kepentingan masyarakat sebenarnya akan bervariasi. Namun, secara umum, hal ini dapat dipandang sebagai pelanggaran integritas dan kepercayaan publik. Representatif terpilih memiliki tanggung jawab untuk mewakili dan memperjuangkan kepentingan rakyat, dan penyalahgunaan posisi politik untuk kepentingan pribadi merupakan pelanggaran terhadap demokrasi yang sehat.

E. Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama, dan menggunakan loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas, dapat menimbulkan pertanyaan tentang penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam konteks demokrasi saat ini. Penggunaan manipulatif dari kekuasaan tersebut, jika bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan HAM, dapat mengancam kebebasan individu dan kemajuan demokrasi. Tidak boleh ada penyalahgunaan kekuasaan atau pelanggaran HAM yang dilakukan dengan dalih tradisi atau agama. Penting bagi masyarakat dan lembaga penegak hukum untuk menjaga keseimbangan antara tradisi dan agama dengan prinsip-prinsip demokrasi dan HAM.

Nama : Shinthia Wulandari
NPM : 2215012028
Kelas : B
Prodi : S1 Arsitektur

A. Artikel tersebut membahas terkait kondisi yang terjadi pada penegakkan HAM pada tahun 2019. Hal ini terkait dengan pelanggaran HAM yang berat dan juga sumber daya alamnya. Tetapi terdapat perkembangan yang baik dengan upaya reformasi pemerintah untuk memperbaiki perlindungan HAM dengan cara menguatnya gerakan mahasiswa sebagai kontrol sosial, dan ketahanan komunitas masyarakat dalam mempertahankan tuntutan mereka di tengah tekanan.

B. Berdasarkan pada nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia. Demokrasi berprinsip pada Bhinneka Tunggal Ika dimana pentingnya menghargai perbedaan yang ada. Serta menegaskan pentingnya menjunjung tinggi kebebasan beragama dan memastikan bahwa demokrasi melindungi hak-hak dan kebebasan semua warga tanpa membedakan agama atau kepercayaan.

C. Demokrasi di Indonesia saat ini memiliki tantangan dan keberagaman, serta ruang untuk meningkatkan pemenuhan nilai-nilai Pancasila, UUD NRI 1945, dan HAM. Di samping itu juga masih terdapat beberapa perkembangan yang positif dan tantangan yang masih harus diatasi.

D. Sikap anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat dengan menjalankan agenda politik sendiri dalam konteks berbeda dengan kepentingan yang nyata dan bersifat pribadi. Hal ini yang merusak politik dengan masyarakatnya yaitu terjadinya ketidaksesuaian antara agenda politik pribadi dan kepentingan masyarakat yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi dan mengurangi efektivitas penyelesaian masalah yang dihadapi oleh masyarakat.

E. Kekuasaan kharismatik bermula dari tradisi atau agama yang memanfaatkan loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas, serta menciptakan situasi yang kompleks sehingga berpotensi merugikan hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini.

NAMA : RAMADHAN FUADY RAKHA SOFWAN
NPM : 2215012010
KELAS : B
PRODI : S1 ARSITEKTUR
A. Artikel ini membicarakan tentang kegagalan penegakan hak asasi manusia di Indonesia pada tahun 2019. Laporan tersebut mencatat banyak kasus pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh aparat keamanan dan masyarakat.

Beberapa kasus yang mendapat perhatian media adalah kekerasan terhadap mahasiswa yang sedang melakukan demonstrasi, penangkapan dan perlakuan buruk terhadap aktivis hak asasi manusia, dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas seperti LGBT.

Laporan juga menyoroti keterbatasan dalam akses keadilan bagi korban pelanggaran hak asasi manusia. Banyak korban yang tidak mendapatkan bantuan hukum yang memadai dan kesulitan mengakses proses peradilan yang adil.

Kesimpulan dari analisis artikel tersebut adalah penegakan hak asasi manusia di Indonesia masih menghadapi banyak kendala dan tantangan. Diperlukan upaya serius dan berkelanjutan dari semua pihak untuk meningkatkan penegakan hak asasi manusia di Indonesia.

Salah satu aspek positif yang dapat ditarik dari artikel ini adalah semakin banyaknya perhatian dari masyarakat dan pemerintah terhadap isu penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Diharapkan dengan meningkatnya perhatian dan dukungan ini, penegakan hak asasi manusia di Indonesia dapat membaik di masa depan.

B. Demokrasi di Indonesia berasal dari nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat Indonesia yang memiliki peran penting dalam menjaga kerukunan dan keberagaman dalam demokrasi. Adat istiadat dan budaya lokal sering mencerminkan nilai-nilai seperti gotong royong, musyawarah, dan rasa saling menghormati. Nilai-nilai ini dapat menjadi dasar yang kuat dalam membangun demokrasi inklusif di Indonesia.

Prinsip demokrasi Indonesia yang mengakui ke-Tuhanan Yang Maha Esa tercermin dalam Pancasila, sebagai dasar negara Indonesia. Salah satu sila dalam Pancasila adalah "Ketuhanan Yang Maha Esa," yang menekankan pentingnya kepercayaan kepada Tuhan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendekatan ini mengakui dan menghormati keberagaman agama dan keyakinan dalam masyarakat. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua warga negara, tanpa memandang agama, memiliki hak yang sama dan dihormati dalam proses demokrasi.

Nilai-nilai dasar demokrasi tersebut sejalan dengan nilai-nilai adat istiadat dan budaya masyarakat Indonesia, sehingga demokrasi sangat sesuai diterapkan di negara ini dengan mengambil inspirasi dari Pancasila. Demokrasi Pancasila merupakan bentuk demokrasi yang mendasarkan pada prinsip-prinsip Pancasila, di mana sila pertama Pancasila tentang ke-Tuhanan Yang Maha Esa menjadi prinsip utama yang menolak liberalisme dan sekularisme. Namun, demokrasi jenis ini tetap mengakui keberagaman agama dan menolak paham ateisme.

C.Di Indonesia, nilai-nilai hak asasi manusia dijunjung tinggi dalam praktik demokrasi saat ini. Pemerintah dan lembaga negara terus berupaya untuk memastikan bahwa hak asasi manusia dihormati dan dilindungi. Langkah-langkah telah diambil untuk memperkuat perlindungan terhadap hak-hak dasar, termasuk kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, hak politik, hak perempuan, hak minoritas, dan hak-hak kelompok rentan lainnya.

Namun, penting untuk menyadari bahwa praktik demokrasi merupakan proses yang terus berkembang dan kompleks. Tantangan seperti korupsi, ketimpangan sosial, intoleransi, dan kekerasan masih ada dan memerlukan penanganan yang lebih baik. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat juga memiliki peran penting dalam memastikan kekuatan demokrasi dengan terus berpartisipasi, mengawasi pemerintah, dan menggunakan hak-hak mereka secara bertanggung jawab.

Secara keseluruhan, praktik demokrasi Indonesia saat ini berusaha untuk mengikuti nilai-nilai Pancasila, UUD NRI 1945, dan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Pemerintah dan masyarakat terus bekerja sama untuk memperkuat demokrasi, mengatasi tantangan yang ada, dan memastikan bahwa hak asasi manusia tetap dihormati dan dilindungi dalam setiap aspek kehidupan negara.

D. Untuk mengatasi permasalahan ini, penting untuk menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat yang tinggi. Masyarakat harus memiliki akses yang memadai terhadap informasi mengenai tindakan dan sikap para anggota parlemen, serta memiliki mekanisme untuk mengawasi dan mengevaluasi kinerja mereka. Di samping itu, partai politik juga perlu mengembangkan mekanisme internal yang mendorong integritas dan akuntabilitas anggota parlemen.

Peran media dan organisasi masyarakat sipil juga memiliki peranan penting dalam mengungkapkan dan mengawasi tindakan anggota parlemen yang tidak sesuai dengan kepentingan publik. Dengan melalui transparansi dan pemantauan yang efektif, diharapkan anggota parlemen akan merasa lebih bertanggung jawab dan mampu melayani kepentingan rakyat dengan lebih baik. Dengan menerapkan transparansi, akuntabilitas, partisipasi aktif masyarakat, dan meningkatkan pendidikan politik yang baik, diharapkan praktik demokrasi dapat ditingkatkan, dan anggota parlemen dapat lebih dekat dengan kepentingan nyata masyarakat yang mereka wakili.

E. Kekuasaan kharismatik dimulai dari praktik-praktik tradisional atau agama yang memanfaatkan loyalitas dan emosi masyarakat untuk tujuan yang tidak jelas, serta menciptakan situasi yang kompleks yang dapat berdampak negatif pada hak asasi manusia dalam era demokrasi saat ini yang lebih matang.

Nama : Rifda Fadhila Husna
NPM : 2215012058
Kelas : B
Prodi : S1 Arsitektur

• Artikel tersebut membahas kondisi penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019. Beberapa lembaga seperti Komnas HAM dan LBH Jakarta mencatat adanya pelanggaran HAM berat di masa lalu, pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama, diskriminasi berbasis gender, serta kegagalan dalam menghadirkan keadilan dan pemulihan bagi korban pelanggaran HAM, dapat disimpulkan bahwa penegakan HAM di Indonesia pada tahun 2019 masih menghadapi banyak tantangan dan pelanggaran. Hal positif yang dapat diambil dari artikel ini adalah kesadaran dan pengakuan bahwa masih ada langkah-langkah reformasi yang dilakukan oleh pemerintah serta peran penting masyarakat sipil dalam memperjuangkan HAM.

• Meskipun di dalam Pancasila dan UUD NRI 1945 terdapat prinsip-prinsip yang mendukung demokrasi dan hak asasi manusia, praktik demokrasi Indonesia saat ini masih menghadapi beberapa isu dan masalah. Beberapa isu yang muncul adalah korupsi, ketimpangan sosial, pembatasan kebebasan berpendapat, serta masalah penegakan hukum yang belum maksimal. Meskipun demikian, terdapat juga kemajuan dalam upaya memperkuat demokrasi, seperti peningkatan partisipasi politik, kebebasan pers, dan peran aktif masyarakat sipil dalam memperjuangkan hak asasi manusia.

• Demokrasi seharusnya mendorong representasi yang baik dan pemimpin yang bertanggung jawab terhadap kepentingan rakyat. Jika ada anggota parlemen yang menggunakan posisinya untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, hal ini merupakan pengkhianatan terhadap demokrasi dan dapat menghilangkan rasa kepercayaan rakyat.

NAMA : Sarah Salsabila
NPM : 2215012064
KELAS : B
PRODI : S1 Arsitektur

A. Artikel tersebut menyajikan gambaran yang suram mengenai situasi HAM di Indonesia pada tahun 2019. Komisi Nasional HAM mencatat masih banyak pelanggaran HAM berat yang perlu ditangani, sementara Lembaga Bantuan Hukum Jakarta menganggap adanya kemunduran demokrasi dan ancaman rezim otoritarian. Beberapa hal positif yang dapat diambil adalah kesadaran tentang tantangan yang dihadapi dalam mempertahankan dan melindungi HAM di Indonesia.

B. Demokrasi Indonesia mencerminkan keberagaman budaya dan adat istiadat masyarakat. Prinsip demokrasi berkeTuhanan Yang Maha Esa menggarisbawahi pentingnya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan berdemokrasi. Demokrasi yang berke-Tuhanan yang Maha Esa tidak boleh digunakan untuk memaksakan satu agama tertentu kepada individu atau kelompok yang berbeda keyakinan. Semua warga negara Indonesia harus diberikan kebebasan untuk menjalankan agama dan kepercayaan mereka, selama tidak melanggar hukum dan hak-hak asasi manusia. Prinsip ini, jika diimplementasikan dengan baik, dapat menjadi dasar yang kuat untuk membangun masyarakat yang adil, toleran, dan berpegang pada nilai-nilai moral dan spiritual.

C. Terdapat catatan mengenai beberapa kelemahan dalam praktik demokrasi Indonesia terkait dengan penghormatan terhadap HAM. Lembaga dan pakar yang disebutkan dalam artikel menyatakan bahwa masih terdapat pelanggaran HAM yang belum ditangani dengan baik, pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama yang sewenang-wenang, diskriminasi gender, serta kegagalan dalam menghadirkan keadilan dan pemulihan bagi korban pelanggaran HAM masa lalu. Meskipun begitu, perlu dicatat bahwa Indonesia juga telah mengalami kemajuan dalam beberapa aspek demokrasi, seperti pemilihan umum yang teratur, kebebasan media yang relatif, dan aktifitas organisasi masyarakat sipil yang kuat.

D. Kondisi di mana anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dapat menjadi sumber keprihatinan dalam sebuah sistem demokrasi. Dalam demokrasi yang sehat, peran anggota parlemen seharusnya adalah mewakili dan memperjuangkan kepentingan masyarakat yang mereka layani. Jika anggota parlemen menggunakan kekuasaan dan otoritas mereka untuk melaksanakan agenda politik pribadi atau kelompok yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat, hal tersebut dapat menyebabkan kerugian bagi masyarakat dan merusak kepercayaan terhadap institusi demokrasi. Selain itu, penting juga untuk memperkuat partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik, seperti melalui pemilihan yang cerdas dan mendukung calon yang berkomitmen untuk mewakili kepentingan masyarakat dengan jujur dan bertanggung jawab.

E. Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama dan memanipulasi loyalitas dan emosi rakyat dapat menjadi isu serius dalam konteks demokrasi dewasa. Ketika kekuasaan kharismatik disalahgunakan untuk mencapai tujuan yang tidak jelas atau bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia, dampaknya dapat merugikan masyarakat secara luas. Dalam era demokrasi dewasa, diharapkan adanya mekanisme dan lembaga yang memastikan perlindungan hak asasi manusia.

NAMA:CHERY ANDHIKA BASRI
NPM:2255012002
KELAS:B
PRODI:S1 ARSITEKTUR


NAMA : ATHA IBNI HABIBIE
NPM : 2215012082
KELAS : B
PRODI : S1 ARSITEKTUR

A. Artikel tersebut memberikan gambaran tentang kondisi penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019. Terdapat beberapa poin penting yang menjadi fokus, seperti pelanggaran HAM berat di masa lalu, penanganan konflik sumber daya alam, pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama, diskriminasi berbasis gender, kegagalan menghadirkan keadilan dan pemulihan untuk korban pelanggaran HAM masa lalu, pelanggaran HAM yang masih berlangsung di Papua, serta penjatuhan hukuman kejam di luar pengadilan. Meskipun situasinya terlihat mencekam, artikel juga memberikan beberapa perkembangan positif, seperti langkah reformasi yang diambil oleh Indonesia dalam meratifikasi perjanjian HAM internasional dan komitmen untuk meratifikasi konvensi lainnya. Gerakan masyarakat, termasuk gerakan mahasiswa, juga menjadi harapan dalam mengawasi jalannya kekuasaan negara.

B. Berdasarkan nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia, demokrasi di Indonesia harus mempertimbangkan prinsip Bhinneka Tunggal Ika yang menekankan pentingnya menghargai perbedaan dan pluralitas. Prinsip ini mendorong inklusivitas dalam sistem demokrasi, di mana semua suara dan kepentingan diakui dan dihormati. Selain itu, prinsip demokrasi Indonesia yang berketuhanan yang Maha Esa mencerminkan rasa kesatuan dan kerukunan dalam keberagaman agama dan keyakinan di Indonesia. Hal ini menggarisbawahi pentingnya menghormati hak-hak asasi manusia, termasuk kebebasan beragama, dan tidak memaksakan satu agama atau keyakinan tertentu kepada orang lain.

C. Praktik demokrasi Indonesia saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta belum mencapai tingkat penghormatan yang memadai terhadap hak asasi manusia. Meskipun Pancasila dan UUD NRI 1945 telah mengakui hak asasi manusia sebagai nilai yang fundamental, dalam kenyataannya masih terdapat beberapa tantangan dalam penegakan dan perlindungan hak-hak tersebut. Beberapa kasus pelanggaran HAM, pembatasan kebebasan berekspresi, dan diskriminasi masih terjadi di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih kuat untuk memastikan bahwa praktik demokrasi di Indonesia benar-benar menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia yang diakui dalam Pancasila dan UUD NRI 1945.

D. Sikap kita terhadap kondisi di mana anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri yang berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat haruslah kritis. Perwakilan rakyat seharusnya bertindak sesuai dengan kepentingan dan aspirasi masyarakat yang mereka wakili. Jika ada ketidaksesuaian antara apa yang dijanjikan oleh para anggota parlemen dan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, maka penting bagi kita sebagai warga negara untuk mengawasi dan mengkritisi tindakan mereka. Kita harus mengharapkan transparansi, akuntabilitas, dan integritas dari para anggota parlemen dalam menjalankan tugas mereka.

E. Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama memiliki pengaruh yang kuat dalam memobilisasi loyalitas dan emosi rakyat. Dalam konteks demokrasi dewasa ini, penting bagi kita untuk melihat hubungan mereka dengan konsep hak asasi manusia. Meskipun kekuasaan kharismatik dapat mempengaruhi dan memobilisasi massa, tidak boleh digunakan untuk melanggar hak asasi manusia.

NAMA : IMTINAN SAFIRA IRENI
NPM : 2215012056
KELAS : B
PRODI : S1 ARSITEKTUR

1. Artikel tersebut memberikan gambaran tentang situasi penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019. Tahun 2019 dapat dikatakan sebagai tahun yang kelam, karna banyak nya agenda HAM yang macet, kemunduran mutu HAM, bahkan serangan terhadap pembela HAM. Artikel tersebut mengungkap bahwa tidak ada proses keadilan dan akuntabilitas atas pelanggaran HAM, adanya pembatasan kebebasan berkespresi dan beragama, diskriminasi gender, serta kegagalan dalam memberikan keadilan, pengungkapan kebenaran, dan pemulihan bagi korban pelanggaran HAM.
Meskipun terdapat keadaan yang kelam, ada beberapa perkembangan positif yang tercatat. Indonesia telah meratifikasi banyak perjanjian HAM internasional, menunjukkan komitmen untuk melindungi HAM, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik. Selain itu, masyarakat sipil, seperti gerakan mahasiswa dan komunitas masyarakat, terus berperan dalam mengawasi dan memperjuangkan HAM.

2. Berdasarkan nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia, demokrasi di Indonesia harus mempertimbangkan prinsip Bhinneka Tunggal Ika yang menekankan pentingnya menghargai perbedaan dan pluralitas. Prinsip ini mendorong inklusivitas dalam sistem demokrasi, di mana semua suara dan kepentingan diakui dan dihormati. Selain itu, prinsip demokrasi Indonesia yang berketuhanan yang Maha Esa artinya seluk beluk sistem serta perilaku dalam menyelenggarakan kenegaraan RI harus taat asas, konsisten (sesuai) dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah dasar Ketuhanan Yang Maha Esa.

3. Praktik demokrasi Indonesia saat ini memiliki tantangan dan keberagaman, dan terdapat ruang untuk meningkatkan pemenuhan nilai-nilai Pancasila, dan hak asasi manusia. Meskipun demikian, ada sejumlah perkembangan positif dan juga tantangan yang perlu diatasi. Dalam rangka meningkatkan praktik demokrasi yang sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan nilai-nilai hak asasi manusia, penting untuk terus melakukan reformasi dan memperkuat lembaga-lembaga demokrasi, mengatasi korupsi, meningkatkan kualitas pemilihan umum, dan memastikan perlindungan hak asasi manusia yang lebih efektif.


4. Sikap anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat dengan menjalankan agenda politik sendiri dalam konteks berbeda dengan kepentingan yang nyata dan bersifat pribadi sangat lah tidak pantas. Hal ini yang merusak politik dengan masyarakatnya yaitu terjadinya ketidaksesuaian antara agenda politik pribadi dan kepentingan masyarakat yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi dan mengurangi efektivitas penyelesaian masalah yang dihadapi oleh masyarakat.

5. Pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama, dan menggunakan loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas, dapat menimbulkan pertanyaan tentang penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam konteks demokrasi saat ini.
Ketika kekuasaan kharismatik disalahgunakan untuk mencapai tujuan yang tidak jelas atau bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia, dampaknya dapat merugikan masyarakat secara luas. Penting untuk mengawasi dan mengevaluasi tindakan pihak-pihak yang memiliki kekuasaan ini untuk memastikan penghormatan terhadap hak-hak asasi

NAMA : FAIRUZA GHANIA
NPM : 2215012024
KELAS : B
PRODI : S1 ARSITEKTUR

A. Artikel tersebut membahas isu-isu HAM di Indonesia, termasuk pelanggaran hak sipil dan politik, hak ekonomi dan sosial, serta kebebasan berekspresi dan pers. Situasi HAM di Indonesia pada tahun 2019 mengalami penurunan, namun artikel ini menyoroti perlunya penegakan HAM yang lebih kuat. Artikel ini menyadari tantangan dalam mempertahankan dan melindungi HAM, dan dapat mendorong pemahaman dan upaya untuk meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM di masa depan.

B. Prinsip demokrasi di Indonesia menghormati kebebasan beragama dan melindungi hak-hak semua warga tanpa membedakan agama atau kepercayaan. Prinsip ini mencerminkan pengakuan terhadap keberadaan Tuhan yang berbeda dalam keyakinan masyarakat.

C. Praktik demokrasi Indonesia menghadapi tantangan dan keberagaman. Pancasila sebagai dasar negara menjadi landasan demokrasi Indonesia, tetapi terkadang ada kesenjangan antara idealisme Pancasila dan implementasinya dalam politik sehari-hari. Menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan masyarakat menjadi tantangan.

D. Anggota Parlemen yang tidak jujur dalam menyuarakan kehendak rakyat demi agenda politik pribadi harus dikenai sanksi. Prioritas anggota Parlemen seharusnya adalah mewujudkan keinginan rakyat daripada memajukan agenda politik sendiri. Merealisasikan suara rakyat penting untuk mencegah konflik dan membangun kepercayaan masyarakat.

E. Kekuasaan karismatik yang dimanfaatkan tanpa jelas tujuan dapat merugikan HAM. Contohnya adalah peminggiran kelompok berbeda, penghambatan partisipasi politik, dan kurangnya akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan.

NAMA : HER PENDO FEBRIAN
NPM : 2215012038
KELAS : B
PRODI : S1 ARSITEKTUR

A. Artikel tersebut membahas tentang pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019. Menurut lembaga-lembaga seperti Komnas HAM dan LBH Jakarta, masih ada masalah dalam penegakan HAM di negara ini. Pelanggaran HAM yang serius di masa lalu dan konflik sumber daya alam menjadi perhatian utama. Meskipun situasinya tidak menggembirakan, ada beberapa perkembangan positif, seperti reformasi pemerintah dalam melindungi HAM, peran aktif mahasiswa sebagai pengawas sosial, dan keberanian masyarakat dalam mempertahankan tuntutan mereka.

B. Dalam konteks budaya Indonesia yang kaya, demokrasi Indonesia harus diinterpretasikan dengan memperhatikan prinsip Bhinneka Tunggal Ika, yang menekankan keragaman dalam masyarakat Indonesia. Prinsip "berke-Tuhanan yang Maha Esa" mencerminkan pengakuan akan adanya Tuhan yang berbeda dalam keyakinan masyarakat Indonesia. Prinsip ini menekankan pentingnya kebebasan beragama dan menjamin bahwa demokrasi melindungi hak dan kebebasan semua warga tanpa memandang agama atau kepercayaan.

C. Demokrasi di Indonesia saat ini memiliki tantangan dan keberagaman, dan ada ruang untuk meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila, UUD NRI 1945, dan HAM. Pancasila, sebagai dasar negara, menentukan demokrasi Indonesia dengan prinsip keadilan sosial, persatuan, dan gotong royong. Namun, terkadang terdapat kesenjangan antara idealisme Pancasila dan praktik politik sehari-hari. Ada tantangan dalam menyeimbangkan kebebasan individu dengan kepentingan masyarakat yang lebih luas.

Selain itu, UUD NRI 1945 memberikan kerangka kerja bagi sistem demokrasi di Indonesia. Namun, ada ruang untuk meningkatkan perlindungan HAM dan penegakan hukum yang lebih kuat, terutama dalam hal melindungi minoritas, kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, dan akses keadilan bagi semua warga negara.

Dalam praktiknya, Indonesia telah mengadopsi sistem politik multipartai, dan pemilihan umum secara berkala diadakan. Ini adalah langkah positif menuju demokrasi yang lebih inklusif dan partisipatif. Namun, masih ada tantangan terkait dengan pemenuhan hak politik dan partisipasi publik yang merata, transparansi politik, dan penegakan hukum yang adil.

D. Sikap terhadap anggota parlemen yang mengutamakan kepentingan pribadi dan bertentangan dengan kepentingan rakyat tergantung pada perspektif individu. Namun, sebagai prinsip demokrasi, anggota parlemen seharusnya mewakili kepentingan rakyat dan bertindak sesuai dengan keinginan pemilih. Kesenjangan antara agenda politik pribadi dan kepentingan masyarakat dapat merusak kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi dan menghambat penyelesaian masalah yang dihadapi oleh masyarakat.

E. Kekuasaan karismatik yang berakar dari tradisi atau agama, dan memanfaatkan loyalitas dan emosi rakyat tanpa tujuan yang jelas, dapat menciptakan situasi yang kompleks dan berpotensi merugikan hak asasi manusia dalam era demokrasi yang matang saat ini.

Pertama, praktik semacam itu dapat menyebabkan penindasan dan diskriminasi terhadap kelompok-kelompok yang dianggap berbeda atau tidak sejalan dengan kepentingan pihak yang berkuasa. Hal ini bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia, yang menjamin kesetaraan, kebebasan berpendapat, dan non-diskriminasi.

Kedua, penggunaan loyalitas dan emosi rakyat secara manipulatif dapat menghambat partisipasi politik yang bebas dan adil. Rakyat mungkin terjebak dalam kesetiaan buta atau pengaruh yang memanipulasi, yang menghalangi kemampuan mereka untuk menyuarakan pandangan atau kritik terhadap pemerintah dan kebijakan yang berkuasa.

Ketiga, ketika tujuan yang dikejar oleh pihak yang memiliki kekuasaan karismatik tidak jelas atau tidak transparan, hal ini dapat merusak akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan. Prinsip-prinsip demokrasi yang baik, termasuk akuntabilitas, partisipasi publik, dan supremasi hukum, menjadi terancam.

Dalam konteks demokrasi yang matang saat ini, penting untuk memprioritaskan perlindungan hak asasi manusia sebagai dasar utama dalam pengambilan keputusan politik dan tindakan pemerintah. Perlindungan hak asasi manusia harus menjadi prinsip yang tidak boleh diganggu gugat dan harus dijunjung tinggi oleh semua pihak yang berkuasa. Penting juga bagi masyarakat untuk memiliki pemahaman yang kuat tentang hak-hak mereka dan tetap kritis terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang mungkin terjadi dalam praktik politik yang tidak benar.

Dalam demokrasi yang matang, pemerintahan harus menghormati hak asasi manusia, menerapkan prinsip-prinsip demokrasi seperti keadilan, partisipasi, dan supremasi hukum, serta memastikan adanya mekanisme yang efektif untuk menjaga kebebasan dan hak-hak dasar rakyat.

Nama: Nada Shofiyya Aulia
NPM: 2215012054
Kelas: B
Prodi: S1 Arsitektur

A. Artikel tersebut menyoroti kondisi penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019. Menurut berbagai lembaga yang disebutkan, seperti Komnas HAM dan LBH Jakarta, terdapat beberapa permasalahan yang masih menghambat penegakan HAM di negara ini. Pelanggaran HAM berat di masa lalu dan penanganan konflik sumber daya alam menjadi fokus perhatian. Meskipun situasinya terlihat suram, terdapat beberapa perkembangan positif, seperti upaya reformasi pemerintah dalam memperbaiki perlindungan HAM, menguatnya gerakan mahasiswa sebagai kontrol sosial, dan ketahanan komunitas masyarakat dalam mempertahankan tuntutan mereka di tengah tekanan.

B. Prinsip demokrasi Indonesia yang berke- Tuhanan yang Maha Esa mencerminkan nilai-nilai adat istiadat dan budaya yang dijunjung tinggi di masyarakat. Hal ini memberikan fondasi yang kuat bagi kebebasan beragama dan toleransi antaragama, serta memastikan bahwa negara Indonesia menghargai keberagaman dan memperlakukan semua warganya dengan adil dan setara tanpa memandang agama mereka.

C. Praktik demokrasi Indonesia saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta belum mencapai tingkat penghormatan yang memadai terhadap hak asasi manusia. Meskipun Pancasila dan UUD NRI 1945 telah mengakui hak asasi manusia sebagai nilai yang fundamental, dalam kenyataannya masih terdapat beberapa tantangan dalam penegakan dan perlindungan hak-hak tersebut. Beberapa kasus pelanggaran HAM, pembatasan kebebasan berekspresi, dan diskriminasi masih terjadi di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih kuat untuk memastikan bahwa praktik demokrasi di Indonesia benar-benar menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia yang diakui dalam Pancasila dan UUD NRI 1945.

D. Sikap terhadap kondisi di mana anggota parlemen melaksanakan agenda politik pribadi yang berbeda dengan kepentingan masyarakat sebenarnya akan bervariasi. Namun, secara umum, hal ini dapat dipandang sebagai pelanggaran integritas dan kepercayaan publik. Representatif terpilih memiliki tanggung jawab untuk mewakili dan memperjuangkan kepentingan rakyat, dan penyalahgunaan posisi politik untuk kepentingan pribadi merupakan pelanggaran terhadap demokrasi yang sehat.

E. Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan. kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama dan memanfaatkannya untuk menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat, yang bahkan mungkin mengorbankan hak asasi manusia, adalah sesuatu yang perlu diperhatikan dalam konteks demokrasi dewasa saat ini. Sementara tradisi dan agama memiliki peran penting dalam. budaya dan identitas masyarakat, dalam konteks demokrasi, prinsip-prinsip hak asasi manusia dan penghormatan terhadap kebebasan individu juga harus dijunjung tinggi. Tidak boleh ada penyalahgunaan kekuasaan atau pelanggaran HAM yang dilakukan dengan dalih tradisi atau agama. Penting bagi masyarakat dan lembaga penegak hukum untuk menjaga keseimbangan antara tradisi dan agama dengan prinsip-prinsip demokrasi dan HAM. Perlindungan HAM harus menjadi prioritas dalam menjaga keadilan dan kebebasan individu dalam konteks kekuasaan kharismatik dan tradisi yang berakar

NAMA: ANDI KURNIAWAN
NPM: 2215012066
KELAS: B
PRODI: S1 ARSITEKTUR

A. Isi artikel tersebut membahas tentang kondisi HAM di Indonesia pada tahun 2019 yang masih buruk, terutama terkait dengan pelanggaran HAM berat di masa lalu dan penanganan konflik sumber daya alam. Artikel juga menyebutkan bahwa demokrasi di Indonesia mundur jauh ke belakang dan kembalinya rezim otoritarian menjadi ancaman nyata yang terlihat dari ruang-ruang kebebasan sipil yang mulai ditutup.
Alasan mengapa artikel ini penting dalam rangka penegakan HAM adalah karena memberikan gambaran tentang kondisi HAM di Indonesia pada tahun 2019 dan tantangan-tantangan yang masih harus dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat. Dengan mengetahui masalah-masalah ini, kita dapat bekerja sama untuk meningkatkan perlindungan HAM dan memperbaiki situasi di masa depan.
Hal positif yang dapat diperoleh dari membaca artikel ini adalah kesadaran akan pentingnya penegakan HAM dan perlunya upaya bersama untuk mencapai tujuan tersebut. Artikel ini juga memberikan informasi tentang beberapa langkah reformasi kunci yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik.

B. Prinsip demokrasi Indonesia yang berketuhanan yang maha esa menunjukkan bahwa negara Indonesia mengakui keberadaan Tuhan sebagai sumber kekuasaan tertinggi. Hal ini tercermin dalam Pembukaan UUD 1945 yang menyebutkan "Ketuhanan Yang Maha Esa" sebagai sila pertama dalam Pancasila. Prinsip ini juga menunjukkan bahwa negara Indonesia menghargai keberagaman agama dan keyakinan masyarakatnya.
Namun, meskipun prinsip demokrasi Indonesia berketuhanan yang maha esa telah tercantum dalam konstitusi negara, masih ada tantangan dalam menjalankannya secara efektif. Beberapa masalah seperti korupsi, pelanggaran HAM, dan ketidakadilan masih menjadi isu penting di Indonesia. Oleh karena itu, perlu adanya upaya bersama dari pemerintah dan masyarakat untuk memperbaiki situasi tersebut dan memastikan bahwa prinsip-prinsip demokrasi dapat dijalankan dengan baik di Indonesia.

C. Berdasarkan laporan dari beberapa lembaga seperti Komisi Nasional HAM dan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta yang disebutkan pada halaman tersebut, terdapat beberapa masalah terkait dengan praktik demokrasi di Indonesia.
Beberapa masalah tersebut antara lain pelanggaran HAM, penanganan konflik sumber daya alam, dan penurunan ruang kebebasan sipil. Meskipun demokrasi di Indonesia didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945, masih ada tantangan dalam menjalankannya secara efektif.
Namun, pemerintah Indonesia telah melakukan beberapa langkah reformasi kunci untuk memastikan perlindungan HAM yang lebih baik, menegakkan supremasi hukum, dan mereformasi sektor keamanan publik. Oleh karena itu, perlu adanya upaya bersama dari pemerintah dan masyarakat untuk memperbaiki situasi tersebut dan memastikan bahwa prinsip-prinsip demokrasi dapat dijalankan dengan baik di Indonesia.

D. Sebagai suatu prinsip demokrasi yang baik, anggota parlemen harus mewakili kepentingan rakyat dan memperjuangkan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Jika anggota parlemen hanya melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan tidak memperhatikan kepentingan nyata masyarakat, maka hal tersebut dapat merugikan rakyat dan mengancam stabilitas demokrasi.
Oleh karena itu, penting bagi anggota parlemen untuk mendengarkan aspirasi rakyat dan memperjuangkan kepentingan mereka dengan sungguh-sungguh. Selain itu, perlu adanya mekanisme pengawasan yang efektif untuk memastikan bahwa anggota parlemen bertindak sesuai dengan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai wakil rakyat.

E. Pendapat saya adalah bahwa tindakan pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik dan memanipulasi loyalitas dan emosi masyarakat untuk mencapai tujuan mereka, termasuk jika tujuannya tidak jelas, merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berekspresi, dan memilih tanpa adanya tekanan atau paksaan dari pihak manapun.
Dalam era demokrasi dewasa saat ini, perlu adanya mekanisme pengawasan yang efektif untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak-pihak tertentu. Hal ini dapat dilakukan melalui transparansi dalam pengambilan keputusan publik, partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran hak asasi manusia.

NAMA: Ramadhan Fuady Rakha Sofwan
NPM:2215012010
KELAS: B
PRODI: S1 ARSITEKTUR
A. Artikel membahas penurunan situasi HAM di Indonesia pada tahun 2019 dan perlunya penegakan HAM yang lebih kuat di masa depan.

B. Prinsip demokrasi di Indonesia menghormati kebebasan beragama dan melindungi hak-hak semua warga tanpa membedakan agama atau kepercayaan.

C. Praktik demokrasi di Indonesia menghadapi tantangan dan kesenjangan antara idealisme Pancasila dan implementasinya dalam politik sehari-hari.

D. Anggota Parlemen yang tidak jujur harus dikenai sanksi agar prioritas mereka adalah mewujudkan keinginan rakyat.

E. Kekuasaan karismatik yang dimanfaatkan tanpa jelas tujuan dapat merugikan HAM melalui peminggiran kelompok, penghambatan partisipasi politik, dan kurangnya akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan.

NAMA : AJI FATHUR A
NPM : 2215012052
KELAS : B
PRODI : S-1 ARSITEKTUR

A. Artikel tersebut membahas penegakkan HAM yang masih buruk pada tahun 2019. Upaya yang dilakukan Indonesia telah meratifikasi hampir semua perjanjian HAM internasional, dan masih terus terlihat berkomitmen untuk meratifikasi konvensi lainnya meski belum terwujud. Hal positif yang saya dapat dari artikel tersebut adalah Indonesia masih ingin berjuang untuk memperbaiki HAM dengan segala upaya.

B. Berdasarkan nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia, demokrasi di Indonesia harus mempertimbangkan prinsip Bhinneka Tunggal Ika yang menekankan pentingnya menghargai perbedaan dan pluralitas. Prinsip ini mendorong inklusivitas dalam sistem demokrasi, di mana semua suara dan kepentingan diakui dan dihormati. Selain itu, prinsip demokrasi Indonesia yang berketuhanan yang Maha Esa mencerminkan rasa kesatuan dan kerukunan dalam keberagaman agama dan keyakinan di Indonesia. Hal ini menggarisbawahi pentingnya menghormati hak-hak asasi manusia, termasuk kebebasan beragama, dan tidak memaksakan satu agama atau keyakinan tertentu kepada orang lain.

C. Praktik demokrasi Indonesia saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta belum mencapai tingkat penghormatan yang memadai terhadap hak asasi manusia. Meskipun Pancasila dan UUD NRI 1945 telah mengakui hak asasi manusia sebagai nilai yang fundamental, dalam kenyataannya masih terdapat beberapa tantangan dalam penegakan dan perlindungan hak-hak tersebut. Beberapa kasus pelanggaran HAM, pembatasan kebebasan berekspresi, dan diskriminasi masih terjadi di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih kuat untuk memastikan bahwa praktik demokrasi di Indonesia benar-benar menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia yang diakui dalam Pancasila dan UUD NRI 1945.

D. kita harus menyadari bahwa kondisi di mana anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri merupakan suatu permasalahan yang serius. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara representasi politik dan kepentingan nyata masyarakat. Dalam menghadapi situasi ini, sikap yang tepat adalah dengan memperkuat kontrol dan akuntabilitas terhadap para anggota parlemen. Masyarakat perlu aktif dalam memantau dan mengevaluasi kinerja para wakil rakyat, serta mengajukan tuntutan yang jelas agar kepentingan mereka benar-benar tercermin dalam kebijakan yang diambil. Selain itu, penting juga untuk memperkuat partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik, seperti melalui pemilihan yang cerdas dan mendukung calon yang berkomitmen untuk mewakili kepentingan masyarakat dengan jujur dan bertanggung jawab.

E. Kekuasaan kharismatik dimulai dari praktik-praktik tradisional atau agama yang memanfaatkan loyalitas dan emosi masyarakat untuk tujuan yang tidak jelas, serta menciptakan situasi yang kompleks yang dapat berdampak negatif pada hak asasi manusia dalam era demokrasi saat ini yang lebih matang.