NAMA : AJI FATHUR A.
NPM : 2215012052
KELAS : B
PRODI : S-1 ARSITEKTUR

Bela Negara adalah sikap dan perilaku yang melekat pada setiap warga negara, yang dipenuhi oleh kecintaan dan kesetiaan terhadap bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Melalui komitmen ini, setiap individu berperan aktif dalam menjalankan kehidupan bangsa dan negara secara menyeluruh. Dalam rangkaian kewajiban dan hak yang dimiliki oleh seluruh masyarakat, partisipasi dalam bela Negara menjadi sebuah keharusan yang diatur oleh undang-undang, dengan persyaratan yang telah ditetapkan terkait pembelaan terhadap bangsa dan negara. Melalui tindakan bela Negara, kita secara aktif menyumbangkan diri untuk memperkuat keberadaan dan keutuhan negara, serta menjalin hubungan yang baik antara sesama warga negara. Dalam konteks ini, bela Negara menjadi sarana penting untuk memupuk solidaritas dan kesatuan di antara kita.
Selanjutnya, sikap bela negara juga mengimplikasikan partisipasi aktif dalam program-program pemerintah, yang diatur dalam Pasal 30 Ayat (1) UUD 1945. Pemerintah telah mengimplementasikan berbagai langkah penanggulangan, termasuk program vaksinasi massal dan kebijakan pembatasan sosial. Dalam sikap bela negara, warga negara diharapkan memberikan dukungan dan patuh terhadap program-program ini dengan kesadaran dan tanggung jawab penuh, serta menghindari penyebaran informasi palsu yang dapat menghambat upaya penanganan pandemi.

Tak kalah pentingnya, sikap bela negara di tengah pandemi Covid-19 juga mencakup semangat optimisme dan persatuan. Situasisulit ini membutuhkan solidaritas dan persatuan kita sebagai bangsa, sesuai dengan semangat Pasal 36 Ayat (1) UUD 1945 yang menekankan kewajiban setiap warga negara untuk berbakti kepada negara dan bangsa. Dalam menghadapi pandemi ini, kita harus mengabaikan perbedaan-perbedaan dan mengutamakan kepentingan bersama.
Menerapkan konsep bela negara tersebut dapat membantu negara dalam menghadapi pandemi COVID-19, serta menjadi bukti nyata atas rasa dan sikap bela negara, sesuai dengan pasal 27 Ayat 3 dan pasal 30 Ayat 1.

NAMA : AJI FATHUR A.
NPM : 2215012052
KELAS : B
PRODI : S-1 ARSITEKTUR

Ketahanan Nasional adalah kemampuan suatu negara untuk menghadapi dan mengatasi tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan baik yang berasal dari dalam maupun luar. Tantangan tersebut dapat bersifat langsung maupun tidak langsung. Contohnya, Belanda yang menjajah Indonesia merupakan ancaman langsung dari luar, sementara tantangan dari dalam negeri dapat berupa upaya menghancurkan kedamaian negara sendiri. Ketahanan nasional didasarkan pada integritas, identitas, kelangsungan hidup, dan perjuangan mencapai tujuan nasional. Untuk mencapai ketahanan nasional, diperlukan kerjasama antara rakyat dan pemimpin, serta kesadaran akan ancaman yang ada di luar sana.
Salah satu inti pokok dalam konsep ketahanan nasional adalah Trigatra. Trigatra meliputi aspek geografi, demografi, dan sumber daya alam yang menjadi potensi bagi negara. Dalam hal ini, negara harus memperhatikan lokasi dan posisi geografis yang rentan terhadap ancaman, seperti kemungkinan terjadinya konflik perbatasan atau bencana alam. Keadaan dan kekayaan alam juga perlu dikelola dengan baik agar tidak dieksploitasi secara berlebihan atau terancam oleh faktor eksternal. Kemampuan penduduk dalam memanfaatkan sumber daya alam serta beradaptasi dengan perubahan lingkungan juga menjadi faktor penting dalam mencapai ketahanan nasional yang kuat.
Kekokohan negara di landasi oleh integritas, identitas, kelangsungan hidup, perjuangan mencapai tujuan nasional. Semua ini disebut konsep pertahanan, yang wajib di kembangkan dan dikuatkan agar tidak runtuh.
Ada dua ancaman yang dapat membahayakan negara, yaitu ancaman unsur Trigata (lokasi dan posisi geografis, keadaan dan kekayaan alam, kemampuan penduduk) dan ancaman unsur Panca Gatra (ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan ketahanan).

Ketahanan nasional dapat di laksanakan jika rakyat dan pemimpin dapat berjalan dengan sejalan dan juga terdapat rasa peduli untuk peka terhadap berbagai ancaman yang ada di luar sana untuk negara kita, harus memperkuat ketahanan negara.

NAMA : AJI FATHUR ABDULLAH
NPM : 2215012052
KELAS: B
PRODI: S-1 ARSITEKTUR

NAMA : AJI FATHUR A
NPM : 2215012052
KELAS : B
PRODI : S-1 ARSITEKTUR

A. Artikel tersebut membahas penegakkan HAM yang masih buruk pada tahun 2019. Upaya yang dilakukan Indonesia telah meratifikasi hampir semua perjanjian HAM internasional, dan masih terus terlihat berkomitmen untuk meratifikasi konvensi lainnya meski belum terwujud. Hal positif yang saya dapat dari artikel tersebut adalah Indonesia masih ingin berjuang untuk memperbaiki HAM dengan segala upaya.

B. Berdasarkan nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia, demokrasi di Indonesia harus mempertimbangkan prinsip Bhinneka Tunggal Ika yang menekankan pentingnya menghargai perbedaan dan pluralitas. Prinsip ini mendorong inklusivitas dalam sistem demokrasi, di mana semua suara dan kepentingan diakui dan dihormati. Selain itu, prinsip demokrasi Indonesia yang berketuhanan yang Maha Esa mencerminkan rasa kesatuan dan kerukunan dalam keberagaman agama dan keyakinan di Indonesia. Hal ini menggarisbawahi pentingnya menghormati hak-hak asasi manusia, termasuk kebebasan beragama, dan tidak memaksakan satu agama atau keyakinan tertentu kepada orang lain.

C. Praktik demokrasi Indonesia saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta belum mencapai tingkat penghormatan yang memadai terhadap hak asasi manusia. Meskipun Pancasila dan UUD NRI 1945 telah mengakui hak asasi manusia sebagai nilai yang fundamental, dalam kenyataannya masih terdapat beberapa tantangan dalam penegakan dan perlindungan hak-hak tersebut. Beberapa kasus pelanggaran HAM, pembatasan kebebasan berekspresi, dan diskriminasi masih terjadi di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih kuat untuk memastikan bahwa praktik demokrasi di Indonesia benar-benar menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia yang diakui dalam Pancasila dan UUD NRI 1945.

D. kita harus menyadari bahwa kondisi di mana anggota parlemen mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri merupakan suatu permasalahan yang serius. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara representasi politik dan kepentingan nyata masyarakat. Dalam menghadapi situasi ini, sikap yang tepat adalah dengan memperkuat kontrol dan akuntabilitas terhadap para anggota parlemen. Masyarakat perlu aktif dalam memantau dan mengevaluasi kinerja para wakil rakyat, serta mengajukan tuntutan yang jelas agar kepentingan mereka benar-benar tercermin dalam kebijakan yang diambil. Selain itu, penting juga untuk memperkuat partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik, seperti melalui pemilihan yang cerdas dan mendukung calon yang berkomitmen untuk mewakili kepentingan masyarakat dengan jujur dan bertanggung jawab.

E. Kekuasaan kharismatik dimulai dari praktik-praktik tradisional atau agama yang memanfaatkan loyalitas dan emosi masyarakat untuk tujuan yang tidak jelas, serta menciptakan situasi yang kompleks yang dapat berdampak negatif pada hak asasi manusia dalam era demokrasi saat ini yang lebih matang.

NAMA : AJI FATHUR ABDULLAH
NPM : 2215012052
KELAS : B
PRODI : S-1 ARSITEKTUR

Wawasan Nusantara adalah pandangan yang dimiliki Indonesia terhadap rakyat, bangsa, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang meliputi berbagai aspek seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Tujuan dari Wawasan Nusantara adalah untuk membangkitkan semangat nasionalisme di antara seluruh warga negara Indonesia. Dalam konteks ini, perbedaan persepsi, pendapat, dan kelompok dianggap sebagai hal yang wajar dan diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang dinamis dan kreatif. Namun, tindakan anarkis dan perpecahan bangsa harus dihindari agar tercipta persepsi yang seragam di kalangan penduduk Indonesia.
Wawasan Nusantara. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki tantangan dan peluang yang unik. Konsep ini memahami pentingnya pemanfaatan sumber daya laut, transportasi, dan konektivitas antar-pulau untuk memperkuat integrasi nasional. Wawasan Nusantara mendorong pemahaman bahwa wilayah Indonesia bukan hanya terdiri dari pulau-pulau terpisah, tetapi merupakan satu kesatuan yang saling terhubung secara politik, ekonomi, dan sosial.
latar belakang politis wawasan nusantara dari latar belakang sejarah dan kondisi sosiologis Indonesia kita dapat memahami betapa perlunya wawasan nusantara bagi bangsa Indonesia cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alinea 2 dan alinea 4