Munzirwan
2216031038
Reg B
Ilmu komunikasi
Komunitas Tionghoa banyak menarik perhatian pada masa Orde Baru, dan pemerintahan Suharto tidak memberi mereka tempat. Masyarakat Tionghoa begitu terdorong untuk memperjuangkan hak-haknya, terutama dalam bidang politik, akibat hal tersebut. Berdasarkan perjuangan tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan yang memberikan keadilan bagi masyarakat Tionghoa untuk mendapatkan perlakuan yang sama di mata hukum dan pemerintah. Ketika Basuki Tjahaja Purnama diangkat menjadi Gubernur DKI Jakarta saat itu, hal tersebut berdampak signifikan terhadap pemerintahan. Pernyataan berbeda kerap dilontarkan akibat pola pikir Ahok yang cepat mengkritik. Beberapa melihat ini sebagai membantu dalam menciptakan sistem dengan kinerja yang lebih tinggi.
Namun, perilaku Ahok dianggap memiliki efek negatif dan membahayakan kohesi dan keragaman sosial. Front Pembela Islam (FPI) menentang pemilihan Ahok sebagai gubernur Jakarta dengan alasan dia tidak beragama Islam dan memiliki sikap pantang menyerah. Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Gubernur DKI Jakarta yang tidak aktif, tidak ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penistaan agama sampai akhirnya terungkap pada tahun 2017. Tanpa ada tekanan atau campur tangan dari masyarakat umum yang mencoba memulai acara tersebut, ini semata-mata diperlukan oleh masalah hukum
Saat ini, sulit untuk membicarakan situasi hukum di Indonesia tanpa sangat menderita mendengar teriakan rakyat yang aparat penegak hukum yang mengeksploitasi hukum untuk mencapai tujuannya tanpa menahan hati nuraninya menjadi sasaran kemarahan publik karena merugikan orang-orang yang dirugikan oleh hukum. Masyarakat juga tertarik untuk melihat bahwa undang-undang diterapkan atau ditegakkan secara adil. Makna dalam hal ini mencakup konotasi yang luas dan spesifik. Pemerintahan Jokowi saat ini terus mengkhawatirkan masalah penegakan hukum yang signifikan di Indonesia, dan sejumlah inisiatif hukum menjadi prioritas utama dalam hal ini. Beberapa kali melalui media cetak dan elektronik, Presiden Jokowi telah menegaskan kembali bahwa dirinya “Tidak akan mencampuri atau mengintervensi masalah hukum yang sedang ditangani oleh Polri dan lembaga hukum lainnya. Tingginya angka kriminalitas, narkotika, korupsi, asusila, dan persoalan hukum lainnya seperti pungli yang kian marak melanda negeri ini menunjukkan bahwa perbaikan hukum yang digadang-gadang belum sesuai dengan aspirasi masyarakat.
2216031038
Reg B
Ilmu komunikasi
Komunitas Tionghoa banyak menarik perhatian pada masa Orde Baru, dan pemerintahan Suharto tidak memberi mereka tempat. Masyarakat Tionghoa begitu terdorong untuk memperjuangkan hak-haknya, terutama dalam bidang politik, akibat hal tersebut. Berdasarkan perjuangan tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan yang memberikan keadilan bagi masyarakat Tionghoa untuk mendapatkan perlakuan yang sama di mata hukum dan pemerintah. Ketika Basuki Tjahaja Purnama diangkat menjadi Gubernur DKI Jakarta saat itu, hal tersebut berdampak signifikan terhadap pemerintahan. Pernyataan berbeda kerap dilontarkan akibat pola pikir Ahok yang cepat mengkritik. Beberapa melihat ini sebagai membantu dalam menciptakan sistem dengan kinerja yang lebih tinggi.
Namun, perilaku Ahok dianggap memiliki efek negatif dan membahayakan kohesi dan keragaman sosial. Front Pembela Islam (FPI) menentang pemilihan Ahok sebagai gubernur Jakarta dengan alasan dia tidak beragama Islam dan memiliki sikap pantang menyerah. Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Gubernur DKI Jakarta yang tidak aktif, tidak ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penistaan agama sampai akhirnya terungkap pada tahun 2017. Tanpa ada tekanan atau campur tangan dari masyarakat umum yang mencoba memulai acara tersebut, ini semata-mata diperlukan oleh masalah hukum
Saat ini, sulit untuk membicarakan situasi hukum di Indonesia tanpa sangat menderita mendengar teriakan rakyat yang aparat penegak hukum yang mengeksploitasi hukum untuk mencapai tujuannya tanpa menahan hati nuraninya menjadi sasaran kemarahan publik karena merugikan orang-orang yang dirugikan oleh hukum. Masyarakat juga tertarik untuk melihat bahwa undang-undang diterapkan atau ditegakkan secara adil. Makna dalam hal ini mencakup konotasi yang luas dan spesifik. Pemerintahan Jokowi saat ini terus mengkhawatirkan masalah penegakan hukum yang signifikan di Indonesia, dan sejumlah inisiatif hukum menjadi prioritas utama dalam hal ini. Beberapa kali melalui media cetak dan elektronik, Presiden Jokowi telah menegaskan kembali bahwa dirinya “Tidak akan mencampuri atau mengintervensi masalah hukum yang sedang ditangani oleh Polri dan lembaga hukum lainnya. Tingginya angka kriminalitas, narkotika, korupsi, asusila, dan persoalan hukum lainnya seperti pungli yang kian marak melanda negeri ini menunjukkan bahwa perbaikan hukum yang digadang-gadang belum sesuai dengan aspirasi masyarakat.