nama: pandu firmansyah
npm :2211011144

1. Beberapa faktor positif dalam pasal tersebut, seperti meningkatkan fleksibilitas pekerjaan, termasuk menciptakan lapangan kerja bagi pekerja berketerampilan rendah, serta melindungi pekerja.pekerja informal tidak dilindungi oleh undang-undang ketenagakerjaan yang lama.
Dalam hal ini, salah satu hal yang harus dibenahi dalam konsep berbangsa dan bernegara adalah memastikan bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh negara tidak merugikan hak-hak pekerja dan kepentingan masyarakat luas, sedangkan perhatian harus diberikan kepada partisipasi publik dan transparansi dalam proses legislasi.

2.Hakikat dari konstitusi adalah sebagai landasan atau fondasi bagi suatu negara dalam menentukan prinsip-prinsip dasar dan cara-cara pengaturan negara yang demokratis dan adil.Indonesia memiliki konstitusi yang tertuang dalam UUD NRI 1945, yang menjadi landasan bagi sistem pemerintahan Indonesia. UUD NRI 1945 mengatur sistem pemerintahan Indonesia yang berdasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan hak asasi manusia. Konstitusi ini juga memberikan jaminan hak-hak individu, serta mengatur pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah. Oleh karena itu, UUD NRI 1945 sangat penting bagi keberlangsungan negara Indonesia sebagai negara yang berdasarkan pada prinsip-prinsip demokratis dan hak asasi manusia.

3.Korupsi: Pejabat negara yang melakukan korupsi adalah tindakan yang tidak konstitusional karena melanggar prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas.

Pelanggaran hak asasi manusia: Pejabat negara yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia seperti kekerasan, diskriminasi, atau penahanan tanpa proses hukum yang jelas juga merupakan tindakan yang tidak konstitusional.

Penyalahgunaan kekuasaan: Pejabat negara yang menyalahgunakan kekuasaannya dengan melakukan tindakan seperti pengabaian terhadap hukum, mengekang kebebasan pers, atau menekan oposisi juga melanggar konstitusi.

Jika pejabat negara melakukan tindakan yang tidak konstitusional, maka dia harus dihukum sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Hukuman yang diberikan harus sesuai dengan tingkat keparahan dari tindakan yang dilakukan, namun sebelumnya pejabat negara tersebut harus diberi kesempatan untuk membela diri dan membuktikan kebenaran dari tindakan yang dilakukannya. Jika dia terbukti melanggar konstitusi, maka harus menerima hukuman yang setimpal dengan tindakannya.

NAMA: PANDU FIRMANSYAH
NPM: 2211011144
KELAS: A

NAMA: PANDU FIRMANSYAH
NPM :2211011144
KELAS: A

Nama: Pandu Firmansyah

Npm:2211011144

kelas :A

1.Hal positif yg dapat saya ambil dari artikel tersebut yaitu upaya pemerintah untuk melindungi segenap rakyat Indonesia dari wabah covid-19, upaya yg dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan menerapkan kebijakan psbb. Namun dalam penerapan kebijakan psbb tersebut terdapat konstitusi yg dilanggar terutama hak asasi manusia (HAM) hal tersebut dilakukan oleh aparat sipil dan keamanan.

2. Jika didalam suatu negara tidak memiliki konstitusi maka negara tersebut tidak dapat menjalankan rutinitas kehidupan berbangsa dan bernegara dengan stabill hal ini karna fungsi konstitsui disuatu negara untuk membatasi kewenangnan,menjamin hak rakyat dan mengatur jalannya pemerintahan sehingga dengan adany konstitusi seorang tidak dapat membuat perilaku semau2nya dan akan membuat kehidupan suatu bangsa dan negara stabil

3. Di era globalisasi saat ini penggunaan teknologi sangat pesat sehingga budaya dari luar dapat masuk ke negara indonesia dengan sangat cepat , itu tentu akan mempengaruhi sikap rakyat indonesia dalam berpedoman sehingga zaman skrg banyak pemuda yang mengikuti trend2 negara barat dalam menajalankan kehidupannya tentu saja itu merupakan salah satu tantangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

4.Konsep tersebut sangat baik, karena kita terdiri dari banyak suku, ras, dan agama, perlunya menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan supaya kita tidak saling terpecahkan belah.
Ada, masih banyaknya masyarakat yang menjadi penyebab terpecahbelahnya bangsa kita perlu ditindaklanjuti.

nama: Pandu Firmansyah
npm:2211011144
kelas: A

Menurut video yang mengacu pada perkembangan konstitusi yang berlaku di Indonesia, perbedaan antara undang-undang dasar 18 Agustus dan undang-undang saat ini 1945. Indonesia menjadi 4 republik, yang pertama dideklarasikan pada 17 Agustus, negara kedua konstitusi disahkan pada tanggal 18 Agustus, yang ketiga adalah negara kesatuan Republik Indonesia dan yang keempat adalah negara kesatuan dengan undang-undang sementara. kebutuhan dan kepentingan untuk melakukan perubahan konstitusi