Posts made by 2213034004 Afdal Ilhami

GTP -> Diskusi Pertemuan 3 -> Pertanyaan -> Re: Pertanyaan

by 2213034004 Afdal Ilhami -
Nama: Afdal Ilhami
NPM: 2213034004

Menurut anda apakah negara lain memiliki kebijakan transmigrasi? jika iya. jelaskan apa perbedaan transmigrasi di Indonesia dengan negara lain (pilih salah satu negara)

Jawaban:
Ya, beberapa negara lain memiliki kebijakan yang mirip dengan transmigrasi, meskipun nama, pendekatan, dan tujuannya berbeda dengan Indonesia. Secara umum, transmigrasi dipahami sebagai upaya pemerintah untuk memindahkan penduduk dari wilayah padat ke wilayah jarang penduduk dalam satu negara guna mencapai tujuan tertentu, baik sosial, ekonomi, maupun politik.

Transmigrasi merupakan salah satu kebijakan kependudukan yang telah lama dikenal di Indonesia. Program ini pada dasarnya bertujuan memindahkan penduduk dari wilayah yang padat, khususnya Jawa, Madura, dan Bali, menuju daerah yang jarang penduduk di luar Jawa. Sejak awal kemerdekaan hingga masa Orde Baru, transmigrasi dipandang sebagai instrumen penting dalam pemerataan pembangunan, pengentasan kemiskinan, serta penguatan integrasi nasional. Pemerintah memberikan berbagai fasilitas kepada transmigran, seperti lahan, tempat tinggal, dan bantuan hidup, agar mereka mampu menetap dan berkontribusi dalam pembangunan wilayah baru. Dengan demikian, transmigrasi di Indonesia berorientasi pada dimensi sosial-ekonomi sekaligus memperkokoh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sementara itu, Rusia juga memiliki kebijakan yang serupa, terutama dalam bentuk Far East Hectare Program yang diluncurkan pada tahun 2016. Program ini mendorong warga Rusia untuk bermigrasi ke wilayah Timur Jauh dan Siberia, dengan memberikan insentif berupa satu hektar tanah gratis yang dapat dimanfaatkan untuk pertanian, bisnis, maupun pemukiman. Tujuan utama dari kebijakan tersebut adalah memperkuat penguasaan Rusia di kawasan perbatasan timur yang berbatasan dengan Tiongkok, Mongolia, dan Pasifik, sekaligus menyeimbangkan distribusi penduduk yang selama ini terkonsentrasi di bagian barat negara. Dengan kata lain, kebijakan migrasi internal di Rusia lebih menekankan aspek geopolitik, pertahanan, dan pengelolaan wilayah perbatasan yang luas tetapi jarang penduduk.
Jika dibandingkan dengan Indonesia, terdapat perbedaan mendasar dalam orientasi kebijakan transmigrasi. Transmigrasi Indonesia lahir dari kebutuhan untuk mengurangi kepadatan penduduk dan meningkatkan kesejahteraan melalui pembangunan wilayah baru. Fokusnya lebih pada aspek sosial-ekonomi dan integrasi nasional, sehingga meskipun menghadapi kendala sosial dan infrastruktur, kebijakan ini tetap dianggap sebagai solusi demografis dan pembangunan. Sebaliknya, transmigrasi Rusia lebih bersifat strategis dan berorientasi pada geopolitik. Program tersebut berfungsi sebagai instrumen untuk mempertahankan wilayah, memperkuat kehadiran negara di perbatasan, serta menjaga kedaulatan atas kawasan yang rawan pengaruh asing.

GTP -> Diskusi Peretemuan 1 -> Pertanyaan -> Re: Pertanyaan

by 2213034004 Afdal Ilhami -

Nama : Afdal Ilhami

NPM : 2213034004

1. Sejarah Program Transmigrasi di Indonesia

 1. Era Kolonial Belanda (1905–1942)

Program transmigrasi dimulai oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1905, dikenal dengan istilah kolonisatie. Tujuannya: mengurangi kepadatan penduduk di Pulau Jawa dan menyediakan tenaga kerja bagi perkebunan dan daerah terpencil di luar Jawa.

 Rute awalnya memindahkan 155 keluarga petani dari Kedu (Jawa Tengah) menuju sebuah desa baru dekat Gedong Tataan, Lampung. Pada periode percobaan (1905–1911), sekitar 4.800 orang telah dipindahkan, dan jumlah ini meningkat menjadi 24.300 orang antara tahun 1905–1929.

2. Pendudukan Jepang (1942–1945)

Program transmigrasi saat itu dikenal dengan nama Kokuminggakari, namun hanya memindahkan individu—bukan keluarga. Awalnya bersifat sukarela, lalu berubah menjadi pemaksaan untuk mendukung kebutuhan pangan dan kekuatan militer Jepang. Program ini dilaksanakan sekali pada 1943, memindahkan 31.700 jiwa dari Jawa ke Lampung (daerah yang dikenal sebagai Toyosawa, kini Kecamatan Purbolinggo).

3. Era Orde Lama (Pasca-Kemerdekaan, 1950–1959)

Istilah “transmigrasi” mulai resmi digunakan sejak 1950, termasuk dalam GBHN yang menekankan penyebaran penduduk dan pengembangan wilayah pertanian. Periode pertama transmigrasi pasca-kemerdekaan dimulai Desember 1950, dengan keberangkatan transmigran ke Lampung dan Lubuk Linggau. Sebanyak 25 kepala keluarga (98 jiwa) diberangkatkan—peristiwa ini kemudian diperingati sebagai Hari Bhakti Transmigrasi setiap 12 Desember. Pada era ini, jumlah transmigran mencapai 22.360 orang antara tahun 1950–1959.

 4. Era Orde Baru (1969–1998)

Transmigrasi menjadi prioritas nasional dalam program pembangunan Pelita (Pembangunan Lima Tahun)

Repelita II (1974–1979): sekitar 204.000 orang diberangkatkan. Repelita III (1979–1983): lebih dari 500.000 keluarga. Akhir Pelita IV (1985): sebanyak 350.606 keluarga atau 1.163.771 orang telah berhasil diberangkatkan. Pada masa ini juga lahir Undang-Undang No. 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian, lalu diperbarui menjadi UU No. 29 Tahun 2009

5. Era Reformasi dan Kontemporer (1998–Sekarang)

Program transmigrasi berlanjut namun harus disesuaikan dengan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah. Fokus bergeser dari sekadar distribusi penduduk ke pengembangan wilayah yang inklusif dan peningkatan infrastruktur, ekonomi lokal, serta dukungan produk unggulan daerah transmigrasi.

Hingga 2023, transmigrasi telah menghasilkan 2.007.744 kepala keluarga atau 7.280.003 orang tersebar di seluruh Indonesia. Telah berdiri 3 ibu kota provinsi, 116 ibu kota kabupaten, 466 kecamatan, dan 1.567 desa definitif. Pendirian Museum Nasional Transmigrasi di Lampung juga menjadi wujud dokumentasi sejarah transmigrasi; dibangun mulai 12 Desember 2004, Hari Bhakti Transmigrasi ke-54

2. Transmigrasi memiliki peran yang sangat penting bagi pembangunan nasional dan transmigran sebagai objek penyelenggaraan transmigrasi telah berkontribusi dalam pengembangan daerah. Pelaksanaan program transmigrasi adalah pemerataan pada berbagai aspek pengembangan, seperti pendidikan kesehatan, mental spiritual/keagamaan, olahraga, kesenian dan lain-lain.Pembangunan transmigrasi merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan daerah sebagai upaya untuk mempercepat pembangunan terutama di kawasan yang masih terisolir atau tertinggal yang sekaligus dapat meningkatkan kesejahteraan para transmigran dan masyarakat sekitarnya.