PSPG-GEOGRAFI TRANSMIGRASI DAN PERMUKIMAN-2022-2025/2026

Nama: Anastasia Intan Cantika
NPM: 2213034009

1. Menurut anda apakah negara lain memiliki kebijakan transmigrasi? jika iya. jelaskan apa perbedaan transmigrasi di Indonesia dengan negara lain (pilih salah satu negara)
Jawab:

Ya, beberapa negara lain juga memiliki kebijakan transmigrasi atau program pemindahan penduduk, meskipun pelaksanaannya dapat berbeda-beda tergantung pada konteks sosial, ekonomi, dan geografis masing-masing negara. Salah satu contoh negara yang memiliki program transmigrasi adalah Brazil.

Perbandingan Transmigrasi di Indonesia dan Brazil

1. Tujuan Program

• Indonesia: Tujuan utama program transmigrasi di Indonesia adalah untuk pemerataan penduduk, pengentasan kemiskinan, dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam. Program ini dirancang untuk memindahkan penduduk dari pulau-pulau padat seperti Jawa ke daerah-daerah yang kurang penduduk seperti Sumatra, Kalimantan, dan Papua.

• Brazil: Di Brazil, program transmigrasi juga bertujuan untuk mengurangi kepadatan di daerah tertentu, tetapi lebih fokus pada pengembangan wilayah pedesaan dan pengurangan ketimpangan regional. Program ini sering kali diarahkan untuk memindahkan penduduk dari daerah perkotaan yang padat ke daerah pedesaan yang kurang terbangun.

2. Metode Pelaksanaan

• Indonesia: Program transmigrasi di Indonesia biasanya melibatkan pemindahan kelompok besar penduduk dengan dukungan pemerintah dalam bentuk penyediaan lahan, infrastruktur, dan pelatihan keterampilan. Pendatang sering kali ditempatkan di permukiman baru yang telah disiapkan.

• Brazil: Di Brazil, transmigrasi sering kali bersifat lebih individual atau keluarga, di mana individu atau keluarga memilih untuk pindah ke wilayah pedesaan dengan insentif dari pemerintah. Pemerintah menyediakan dukungan dalam bentuk kredit dan pelatihan untuk membantu mereka beradaptasi dengan lingkungan baru.

3. Tantangan yang Dihadapi

• Indonesia: Program transmigrasi di Indonesia sering menghadapi tantangan seperti konflik sosial antara transmigran dan penduduk lokal, masalah lingkungan akibat alih fungsi lahan, serta keberlanjutan ekonomi di lokasi baru.

• Brazil: Tantangan di Brazil termasuk masalah integrasi sosial antara pendatang dan penduduk lokal serta kesulitan dalam akses ke layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan di daerah pedesaan. Selain itu, ada juga masalah terkait dengan keberlanjutan ekonomi dan lingkungan.

4. Aspek Sosial dan Budaya

• Indonesia: Integrasi sosial menjadi isu penting dalam program transmigrasi Indonesia, di mana interaksi antara transmigran dan masyarakat lokal harus dikelola dengan baik untuk mencegah konflik budaya.

• Brazil: Di Brazil, proses integrasi sosial sering kali lebih lambat dan kompleks karena adanya perbedaan budaya yang lebih besar antara pendatang dan penduduk asli. Hal ini dapat mempengaruhi keberhasilan program transmigrasi jika tidak dikelola dengan baik.

Kesimpulan

Meskipun baik Indonesia maupun Brazil memiliki program transmigrasi dengan tujuan serupa, pendekatan dan tantangan yang dihadapi berbeda. Di Indonesia, program ini lebih terencana dan terstruktur oleh pemerintah, sedangkan di Brazil lebih bersifat individu dan fleksibel. Kedua negara perlu mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan untuk memastikan keberhasilan program transmigrasi mereka.

Nama: Isra Yauni
NPM: 2213034030

Menurut anda apakah negara lain memiliki kebijakan transmigrasi? jika iya. jelaskan apa perbedaan transmigrasi di Indonesia dengan negara lain (pilih salah satu negara)

Jawab:
Iya, sebenarnya beberapa negara juga punya kebijakan yang mirip dengan transmigrasi, walaupun istilah dan bentuknya bisa berbeda. Jika di Indonesia, transmigrasi itu lebih terorganisir sebagai program pemerintah untuk memindahkan penduduk dari daerah padat (seperti Jawa dan Bali) ke daerah yang jarang penduduknya. Tujuannya bukan hanya pemerataan penduduk, tapi juga pengembangan wilayah baru dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Jika dibandingkan dengan Tiongkok, mereka punya kebijakan pemindahan penduduk juga, khususnya terkait program pembangunan dan industrialisasi. Bedanya, di Tiongkok lebih sering disebut sebagai resettlement atau relokasi, biasanya karena ada proyek-proyek besar seperti pembangunan bendungan (contohnya Bendungan Tiga Ngarai/Three Gorges Dam) atau kawasan industri baru. Jadi, masyarakat direlokasi secara besar-besaran demi kepentingan pembangunan infrastruktur.

Perbedaan dari 2 negara tersebut yaitu Indonesia lebih menekankan pada pemerataan penduduk dan pengembangan daerah terpencil, sifatnya lebih sosial-ekonomi sedangkan Tiongkok lebih didorong oleh proyek pembangunan nasional dan modernisasi, jadi alasan utamanya bukan kepadatan penduduk, tapi kebutuhan lahan untuk pembangunan.

Jadi bisa disimpulkan, transmigrasi di Indonesia lebih ke arah pemerataan penduduk dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah baru, sementara di Tiongkok lebih sebagai konsekuensi pembangunan besar-besaran yang membutuhkan relokasi penduduk.

Nama : Nadia Vega
NPM : 2213034012

Menurut anda apakah negara lain memiliki kebijakan transmigrasi? jika iya. jelaskan apa perbedaan transmigrasi di Indonesia dengan negara lain (pilih salah satu negara)
Jawaban :

Iya, ada beberapa negara yang memiliki kebijakan serupa dengan transmigrasi. Salah satunya adalah Cina, yang menjalankan program migrasi internal terutama ke wilayah barat seperti Xinjiang dan Tibet.
Berikut perbedaan transmigrasi Indonesia dengan Cina:
Transmigrasi di Indonesia
Indonesia memiliki kebijakan transmigrasi yang bertujuan untuk mengurangi kepadatan penduduk di pulau-pulau padat seperti Jawa, Bali, dan Madura, sekaligus memeratakan pembangunan ke wilayah luar Jawa. Pemerintah menyediakan lahan pertanian, rumah, dan fasilitas dasar seperti sekolah, jalan, serta puskesmas bagi para transmigran agar mereka dapat memulai kehidupan baru. Program ini cukup berhasil dalam membuka wilayah baru dan meningkatkan ekonomi daerah tujuan, meskipun di beberapa kasus menimbulkan konflik dengan masyarakat adat atau penduduk lokal terkait penguasaan lahan.

Migrasi Internal di Cina
Cina juga memiliki program migrasi internal, terutama ke wilayah barat seperti Xinjiang dan Tibet. Tujuan utama program ini bukan hanya pemerataan pembangunan, tetapi juga penguatan kontrol politik dan keamanan negara di daerah perbatasan yang strategis. Pemerintah mendorong perpindahan penduduk, khususnya etnis Han, dengan memberikan insentif pekerjaan, pembangunan industri, serta dukungan militer-ekonomi melalui lembaga khusus seperti Xinjiang Production and Construction Corps (XPCC). Dampaknya, wilayah barat Cina mengalami perkembangan infrastruktur dan ekonomi, namun program ini juga memicu ketegangan sosial dan politik yang cukup serius, terutama konflik dengan etnis lokal seperti Uighur.

Kesimpulan:
Indonesia maupun Cina sama-sama memiliki kebijakan migrasi internal yang bertujuan untuk memindahkan penduduk dari daerah padat ke wilayah yang jarang penduduk. Namun, fokus dan orientasinya berbeda. Transmigrasi di Indonesia lebih menitikberatkan pada pemerataan penduduk dan pembangunan ekonomi melalui penyediaan lahan, rumah, serta fasilitas dasar bagi transmigran. Sedangkan di Cina, migrasi internal lebih diarahkan untuk memperkuat kontrol politik, menjaga keamanan wilayah perbatasan, dan mempercepat pembangunan ekonomi di daerah barat dengan dukungan industri serta militer. Dengan demikian, perbedaan utama terletak pada orientasi kebijakan: Indonesia cenderung berfokus pada aspek sosial-ekonomi, sementara Cina menekankan aspek politik-keamanan selain pembangunan ekonomi

Nama: Anisa Lutfiani
NPM : 2213034058

Menurut anda apakah negara lain memiliki kebijakan transmigrasi? jika iya. jelaskan apa perbedaan transmigrasi di Indonesia dengan negara lain (pilih salah satu negara

Banyak negara memiliki kebijakan yang mirip dengan transmigrasi di Indonesia, salah satunya adalah Malaysia. Transmigrasi di Indonesia bertujuan mengurangi kepadatan penduduk di Jawa, Bali, dan Madura sekaligus memanfaatkan lahan kosong di luar Jawa. Pemerintah memberikan fasilitas berupa rumah, lahan, dan bantuan hidup sehingga program ini bersifat sukarela. Fokusnya adalah membuka desa baru, lahan pertanian, dan memeratakan pembangunan ekonomi di seluruh Indonesia.

Di Malaysia, program yang mirip disebut FELDA, yaitu pemindahan penduduk dari wilayah padat ke daerah pedesaan untuk mengembangkan perkebunan kelapa sawit dan karet. Pemerintah Malaysia menyediakan lahan, rumah, dan modal awal untuk menanam komoditas tersebut. Program FELDA bertujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin pedesaan sekaligus memperluas perkebunan negara.

Perbedaan utama antara transmigrasi di Indonesia dan program FELDA di Malaysia terletak pada fokusnya. Indonesia menitikberatkan pada pemerataan penduduk dan pengembangan desa, sedangkan Malaysia lebih berfokus pada pengembangan perkebunan besar dan peningkatan produksi komoditas ekspor. Selain itu, di Malaysia para peserta lebih diarahkan menjadi petani plasma perkebunan, sedangkan di Indonesia peserta transmigrasi diberi kebebasan mengelola lahan untuk berbagai jenis tanaman.

Nama: Triya Amalia
NPM: 2213034041

1. Menurut anda apakah negara lain memiliki kebijakan transmigrasi? jika iya. jelaskan apa perbedaan transmigrasi di Indonesia dengan negara lain (pilih salah satu negara)
=> Ya, beberapa negara juga punya kebijakan yang mirip dengan transmigrasi salah satunya Program Pemindahan Penduduk di Malaysia
Malaysia memiliki program serupa yang dikenal dengan nama Felda (Federal Land Development Authority) yang dimulai sejak tahun 1956. Program ini berfokus pada pemindahan masyarakat miskin dari pedesaan ke wilayah baru yang disediakan pemerintah untuk dijadikan kawasan perkebunan. Jenis perkebunan yang dikembangkan umumnya kelapa sawit dan karet, yang kemudian menjadi salah satu sektor utama penopang ekonomi Malaysia. Melalui Felda, masyarakat tidak hanya dipindahkan, tetapi juga diberikan lahan, rumah, serta bimbingan teknis agar mampu mengelola perkebunan dengan baik. Dengan demikian, tujuan utamanya bukan hanya sekadar memindahkan penduduk, tetapi juga menciptakan peluang kerja, meningkatkan taraf hidup, dan memperkuat sektor ekonomi berbasis perkebunan. Perbedaan paling mencolok dengan Indonesia adalah, transmigrasi Indonesia lebih menekankan pemerataan jumlah penduduk dan pembangunan wilayah, sementara Felda Malaysia lebih menekankan pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan melalui keberhasilan sektor perkebunan.

Nama : Ari Pertiwi
NPM : 2213034022

Menurut Anda apakah negara lain memiliki kebijakan transmigrasi? jika ya. jelaskan apa perbedaan transmigrasi di Indonesia dengan negara lain

Selain di indonesia, Negara lain memiliki kebijakan transmigrasi atau program perpindahan penduduk, seperti di India dengan program “resettlement” untuk mengurangi kepadatan di wilayah tertentu. Perbedaan utama transmigrasi di Indonesia dengan India adalah fokus dan tujuan: transmigrasi di Indonesia lebih terstruktur sebagai program nasional untuk pemerataan ekonomi dan sosial antar pulau, sedangkan di India lebih banyak terkait dengan relokasi akibat pembangunan atau bencana, dan tidak selalu melibatkan perpindahan antar wilayah yang sangat berbeda secara geografis seperti di Indonesia. Selain itu, transmigrasi Indonesia juga didukung oleh kebijakan pemerintah yang terintegrasi untuk pengembangan wilayah baru secara berkelanjutan.

Perbedaan Transmigrasi di indonesia dengan India :

Tujuan dan Fokus:
Indonesia: Transmigrasi dirancang sebagai program nasional untuk pemerataan penduduk dan pembangunan wilayah, terutama memindahkan penduduk dari pulau Jawa yang padat ke pulau-pulau lain yang kurang penduduknya.
India: Program relokasi lebih banyak dilakukan untuk mengatasi dampak pembangunan besar (seperti bendungan) atau bencana alam, bukan sebagai program pemerataan penduduk secara nasional.

Skala dan Wilayah:
Indonesia: Transmigrasi melibatkan perpindahan antar pulau yang berbeda secara geografis dan budaya, seperti dari Jawa ke Sumatera, Kalimantan, atau Papua.
India: Relokasi biasanya ke satu wilayah negara bagian atau antar wilayah yang tidak terlalu jauh secara geografis.

Pendekatan Pemerintah:
Indonesia: Pemerintah menyediakan fasilitas lengkap, pelatihan, dan dukungan untuk transmigran, termasuk pengembangan infrastruktur dan pertanian di lokasi baru.
India: Relokasi seringkali bersifat reaktif dan kurang terintegrasi, dengan dukungan yang bervariasi tergantung proyek dan daerah.

Dampak Sosial dan Ekonomi:
Indonesia: Program transmigrasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan transmigran dan mengembangkan daerah tujuan secara berkelanjutan.
India: Relokasi terkadang menimbulkan masalah sosial dan ekonomi karena kurangnya kesiapan dan dukungan yang memadai bagi penduduk yang dipindahkan.
Dengan demikian, transmigrasi di india lebih terencana dan terstruktur sebagai bagian dari kebijakan pembangunan nasional, sementara di negara lain seperti India, perpindahan penduduk lebih bersifat situasional dan terkait dengan kebutuhan mendesak tertentu.

Nama : Marchella Ramadhani
NPM : 2213034065

1. Menurut Anda apakah negara lain memiliki kebijakan transmigrasi? jika ya. jelaskan apa perbedaan transmigrasi di Indonesia dengan negara lain (pilih salah satu negara)
Jawaban :

Perbadingan Transmigrasi Indonesia dan Jepang
Di Indonesia, transmigrasi merupakan program pemindahan penduduk dari daerah padat (seperti Jawa, Bali, dan Madura) ke daerah yang jarang penduduknya dengan tujuan pemerataan penduduk, pembukaan wilayah baru, serta pembangunan ekonomi di daerah terpencil. Pada masa Orde Baru, program ini dilakukan secara besar-besaran dengan membentuk permukiman baru lengkap dengan lahan pertanian dan infrastruktur. Namun, program ini juga menimbulkan masalah seperti deforestasi, konflik dengan masyarakat adat, dan kesulitan ekonomi bagi transmigran. Kini, kebijakan transmigrasi lebih diarahkan secara partisipatif dan disesuaikan dengan kebutuhan daerah, bukan lagi pemindahan massal.
Sementara di Jepang, kebijakan relokasi penduduk lebih dikenal sebagai program revitalisasi pedesaan. Program ini bukan memindahkan secara massal, melainkan memberikan insentif finansial kepada individu atau keluarga dari Jepang menawarkan insentif sebesar 4,8 juta yen (sekitar Rp500 juta) kepada orang-orang yang bersedia pindah ke pedesaan sebagai bagian dari Program Revitalisasi Regional. Program ini bertujuan menghidupkan kembali daerah-daerah pedesaan yang sepi akibat banyak anak muda memilih tinggal di kota besar seperti Tokyo dan Kyoto. Menurut Wayne Mills dari Seven Seas WorldWide, banyak rumah pedesaan tradisional yang terabaikan karena generasi muda enggan menjual rumah warisan mereka. Program ini juga dilihat sebagai peluang besar bagi mereka yang ingin memulai kehidupan baru dengan bantuan dari pemerintah Jepang. Kebijakan ini bersifat sukarela, berbasis subsidi, dan tidak membentuk permukiman baru.

Nama : Sona Safika
NPM: 2213034059
Menurut anda apakah negara lain memiliki kebijakan transmigrasi? jika iya. jelaskan apa perbedaan transmigrasi di Indonesia dengan negara lain.
Jawaban: Ya, salah satu negara yang memiliki kebijakan transmigrasi adalah negara Tiongkok, dengan nama resmi Republik Rakyat Tiongkok (RRT) atau Republik Rakyat Cina (RRC), adalah sebuah negara yang terletak di Asia Timur dengan ibu kota di Beijing.
Perbedaan kebijakan antara transmigrasi di Indonesia dengan Tiongkok terletak pada tujuan utamanya. Transmigrasi di Indonesia bertujuan untuk mengurangi jumlah penduduk di pulau-pulau yang padat penduduk seperti Jawa, Bali dan Madura. Selain itu transmigrasi di Indonesia dilakukan untuk pemerataan pembangunan, membuka lahan baru dan peningkatan kesejahteraan para transmigran. Sedangkan di Tiongkok, memiliki tujuan yaitu untuk melakukan kegiatan pada sektor perindustrian, perdagangan, perkebunan, dan pertambangan, sehingga menciptakan permintaan akan pedagang dan pekerja asal Tiongkok.

Nama: Bima Erlangga
Npm: 2213034101

menurut saya beberapa negara di dunia memiliki kebijakan serupa dengan transmigrasi di Indonesia, salah satunya adalah Argentina. Transmigrasi di Indonesia sejak awal lebih berfokus pada upaya mengurangi kepadatan penduduk di Pulau Jawa serta pemerataan pembangunan di luar Jawa. Program ini dilaksanakan secara besar-besaran dengan dukungan penuh dari pemerintah, termasuk penyediaan lahan, rumah, sarana pertanian, serta fasilitas sosial dan ekonomi bagi transmigran. Sementara itu, Argentina menerapkan kebijakan yang dikenal sebagai colonizacion agricola atau kolonisasi pertanian sejak abad ke-19. Tujuannya bukan untuk mengatasi kepadatan penduduk, melainkan membuka lahan baru di wilayah pedalaman seperti Pampas dan Patagonia, sekaligus meningkatkan produksi pertanian serta memperkuat klaim wilayah. Peserta kolonisasi di Argentina banyak berasal dari imigran Eropa, sedangkan di Indonesia sebagian besar berasal dari penduduk lokal, terutama Jawa, Bali, dan Madura. Perbedaan mendasar juga terlihat pada dukungan pemerintah, Indonesia memberikan subsidi penuh berupa fasilitas dasar, sedangkan Argentina lebih menekankan pemberian lahan kepada penduduk atau imigran untuk dikelola secara mandiri. Dengan demikian, meskipun sama-sama bertujuan mengembangkan wilayah baru, transmigrasi Indonesia berorientasi pada pemerataan penduduk dan pembangunan, sedangkan di Argentina lebih menitikberatkan pada kolonisasi ekonomi dan perluasan wilayah pertanian.

Nama : Jenny Saputri
NPM : 2213034071

1. Menurut anda apakah negara lain memiliki kebijakan transmigrasi? jika iya. jelaskan apa perbedaan transmigrasi di Indonesia dengan negara lain (pilih salah satu negara)
Iya, beberapa negara lain juga memiliki kebijakan yang mirip dengan transmigrasi, meskipun istilahnya bisa berbeda. Intinya adalah pemindahan penduduk dari wilayah padat ke wilayah yang masih jarang penduduknya demi pemerataan pembangunan dan pemanfaatan sumber daya.

- Negara Amerika Serikat
Amerika Serikat pada abad ke-19 memiliki kebijakan yang dikenal sebagai Westward Expansion atau “Go West Movement”. Pemerintah mendorong penduduk dari wilayah timur yang padat untuk pindah ke wilayah barat yang masih jarang penduduknya. Salah satunya lewat Homestead Act (1862), yaitu pemberian lahan gratis kepada warga yang mau menetap dan mengolah tanah di wilayah barat.

Perbedaan Transmigrasi Indonesia dan Amerika Serikat
1). Tujuan utama
Indonesia: Pemerataan penduduk, peningkatan kesejahteraan, dan pembukaan lahan pertanian di luar Jawa.
Amerika Serikat: Mendorong ekspansi wilayah ke barat, memperkuat kontrol politik, serta mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis pertanian dan industri baru.

2). Pendekatan
Indonesia: Pemerintah menyediakan lahan, rumah, dan fasilitas dasar (sekolah, puskesmas, jalan).
Amerika Serikat: Memberikan lahan (hingga 160 acre) secara gratis atau murah kepada keluarga yang bersedia tinggal dan mengolah tanah minimal 5 tahun.

3) Dampak sosial
Indonesia: Terjadi interaksi sosial-budaya dengan masyarakat lokal, kadang menimbulkan konflik tapi juga menghasilkan akulturasi.
Amerika Serikat: Ekspansi barat sering menimbulkan konflik dengan penduduk asli (Indian/Native Americans), bahkan menyebabkan pengusiran dan marginalisasi mereka.

Kesimpulannya transmigrasi Indonesia lebih berfokus pada pembangunan sosial-ekonomi masyarakat kecil, sedangkan program ekspansi AS lebih kental dengan motif ekspansi teritorial dan penguasaan lahan baru.

Nama : Ismi Awaliyah
NPM : 2213034046

1.Menurut anda apakah negara lain memiliki kebijakan transmigrasi? jika iya. jelaskan apa perbedaan transmigrasi di Indonesia dengan negara lain (pilih salah satu negara)

Jawaban :
Terdapat negara lain yang memiliki kebijakan transmigrasi namun ada sedikit perbedaan dalam hal penyebutannya, karena terdapat negara yang menyebutnya sebagai “Relokasi Penduduk” yaitu perpindahan penduduk dari satu kota ke kota lain ataupun dari satu negara bagian ke negara bagian yang lain.
Contoh Imigrasi/relokasi penduduk di negara lain:
Di kawasan Pasifik, Fiji menjadi salah satu negara yang aktif melakukan relokasi penduduk akibat perubahan iklim, khususnya karena ancaman naiknya permukaan air laut. Pemerintah Fiji menerapkan kebijakan Planned Relocation Guidelines sejak tahun 2018, yaitu pedoman resmi untuk memindahkan komunitas yang tinggal di wilayah pesisir yang rentan tenggelam, abrasi pantai, dan banjir rob, menuju lokasi yang lebih aman di pedalaman. Salah satu contoh nyata adalah relokasi penduduk Desa Vunidogoloa pada tahun 2014, yang menjadi desa pertama di Fiji yang dipindahkan secara menyeluruh karena dampak perubahan iklim. Warga dipindahkan sekitar 2 kilometer dari lokasi asal ke daerah yang lebih tinggi, dengan rumah baru, lahan pertanian, dan infrastruktur dasar yang lebih memadai. Kebijakan ini tidak hanya bertujuan melindungi keselamatan warga, tetapi juga menjaga kelangsungan ekonomi, budaya, dan identitas masyarakat lokal.

Perbedaan transmigrasi/relokasi penduduk antara Indonesia dengan Negara Fiji di Samudra Pasifik:
Relokasi penduduk di Fiji dilakukan karena faktor lingkungan, terutama akibat perubahan iklim Proses ini memindahkan masyarakat dari daerah pesisir yang terancam ke wilayah yang lebih aman di pedalaman. Tujuannya adalah melindungi keselamatan warga dan menjamin keberlanjutan hidup mereka, termasuk dengan penyediaan rumah baru, lahan, serta fasilitas dasar.

Transmigrasi di Indonesia
bertujuan untuk memindahkan penduduk dari wilayah padat (seperti Jawa, Bali, Madura) ke daerah yang jarang penduduknya (seperti Kalimantan, Sumatra, Papua, dan Sulawesi). Kebijakan ini sebagai bentuk pemerataan pembangunan, mengurangi kepadatan penduduk, meningkatkan kesejahteraan, dan memperkuat integrasi nasional. Dalam transmigrasi, penduduk biasanya diberi lahan pertanian, rumah, serta dukungan fasilitas sosial-ekonomi untuk memulai kehidupan baru.

Nama : Nadia Adhani
NPM : 2213034035

Pertanyaan:
1. Menurut anda apakah negara lain memiliki kebijakan transmigrasi ? jika iya, jelaskan apa perbedaan transmigrasi di Indonesia dengan negara lain.

Jawab:
Iya, beberapa negara di dunia juga memiliki kebijakan yang mirip dengan transmigrasi, meskipun istilah dan tujuannya bisa berbeda. Salah satu contoh yang cukup terkenal adalah Tiongkok dengan kebijakan relokasi penduduk pedesaan ke wilayah baru atau perkotaan.
Di Indonesia, transmigrasi lahir sejak zaman kolonial Belanda dan kemudian dilanjutkan oleh pemerintah setelah kemerdekaan. Tujuan utamanya adalah pemerataan penduduk antarwilayah, khususnya memindahkan masyarakat dari Jawa, Bali, dan Madura yang sangat padat ke luar Jawa yang masih jarang penduduk, seperti Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua. Selain pemerataan, transmigrasi juga bertujuan membuka lahan pertanian baru, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat integrasi nasional. Sedangkan di Tiongkok, program relokasi atau pemindahan penduduk sering disebut sebagai bagian dari kebijakan pembangunan desa dan urbanisasi. Pemerintah Tiongkok memindahkan jutaan orang dari daerah terpencil atau miskin ke wilayah yang dianggap lebih produktif, termasuk kawasan perkotaan. Tujuan utamanya bukan hanya pemerataan penduduk, tetapi lebih banyak pada pengentasan kemiskinan, pembangunan infrastruktur, dan percepatan modernisasi ekonomi.

Perbedaan utama transmigrasi di Indonesia dan Tiongkok:

1. Tujuan:
- Indonesia: fokus pada pemerataan penduduk antar pulau dan membuka wilayah baru.
-Tiongkok: fokus pada pengentasan kemiskinan dan urbanisasi untuk mendukung industrialisasi.

2. Lokasi Pemindahan:
-Indonesia: dari pulau padat penduduk ke pulau yang jarang penduduk.
-Tiongkok: dari desa miskin atau terpencil ke desa baru yang dibangun pemerintah atau ke kota-kota.

3. Dampak Sosial:
-Indonesia: sering muncul persoalan sosial, seperti konflik dengan penduduk lokal, masalah adaptasi budaya, serta kerusakan lingkungan akibat pembukaan lahan baru.
-Tiongkok: lebih terkontrol karena pemerintah membangun perumahan baru lengkap dengan fasilitas, tetapi tetap menimbulkan masalah keterasingan sosial bagi warga yang dipindahkan.

Kebijakan pemindahan penduduk atau transmigrasi tidak hanya terdapat di Indonesia, tetapi juga di beberapa negara lain dengan bentuk dan tujuan yang berbeda. Salah satu contoh dapat dilihat di Tiongkok. Indonesia melaksanakan transmigrasi sebagai sebuah program besar sejak masa kolonial hingga setelah kemerdekaan, terutama untuk mengatasi kepadatan penduduk di pulau Jawa, Bali, dan Madura. Pemerintah melihat ketimpangan jumlah penduduk antarwilayah sebagai masalah serius, karena di satu sisi ada pulau-pulau yang sangat padat, sementara di sisi lain terdapat wilayah luas yang masih jarang dihuni. Oleh karena itu, transmigrasi di Indonesia diarahkan untuk pemerataan penduduk, pembukaan lahan pertanian baru, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta sebagai upaya memperkuat integrasi nasional di antara daerah-daerah yang berbeda. Program ini pada masanya berhasil memindahkan jutaan jiwa dan membuka daerah baru, meskipun juga menimbulkan tantangan seperti persoalan sosial, konflik dengan masyarakat lokal, hingga dampak lingkungan akibat pembukaan hutan dan lahan besar-besaran. Di Tiongkok, kebijakan pemindahan penduduk juga dilakukan, namun dengan latar belakang dan orientasi yang agak berbeda. Pemerintah Tiongkok sejak lama melaksanakan relokasi penduduk dari desa-desa miskin atau terpencil menuju daerah yang dianggap lebih produktif, termasuk kawasan perkotaan yang sedang berkembang. Langkah ini biasanya dikaitkan dengan program pembangunan infrastruktur, pengentasan kemiskinan, serta percepatan modernisasi ekonomi. Jika di Indonesia perpindahan penduduk lebih menekankan aspek pemerataan antar pulau, maka di Tiongkok lebih diarahkan pada transformasi sosial-ekonomi masyarakat pedesaan. Pemerintah bahkan sering membangun perumahan baru lengkap dengan fasilitas umum untuk menampung penduduk yang direlokasi, sehingga mereka dapat lebih mudah beradaptasi dengan kehidupan baru. Namun demikian, kebijakan ini tetap menghadirkan tantangan, seperti keterasingan sosial bagi masyarakat desa yang harus beradaptasi dengan kehidupan kota atau lingkungan baru yang sangat berbeda dengan kebiasaan mereka.

Perbedaan mencolok antara transmigrasi di Indonesia dengan relokasi penduduk di Tiongkok terletak pada tujuan dan orientasi pembangunan. Indonesia menggunakan transmigrasi untuk menyelesaikan persoalan kepadatan penduduk dan memperluas wilayah pemukiman serta pertanian, sementara Tiongkok menjadikan relokasi sebagai strategi untuk mengentaskan kemiskinan, mengurangi ketertinggalan daerah terpencil, dan mempercepat proses urbanisasi. Dengan kata lain, transmigrasi di Indonesia lebih bersifat spasial, yaitu meratakan sebaran penduduk antarwilayah, sedangkan di Tiongkok lebih bersifat ekonomi, yaitu mentransformasi masyarakat agar dapat menyesuaikan diri dengan pola pembangunan modern.
Jadi, meskipun sama-sama memindahkan penduduk, transmigrasi Indonesia lebih menekankan pemerataan antarwilayah, sementara Tiongkok lebih pada modernisasi ekonomi dan pengentasan kemiskinan.

Nama : Yusna Dini Maulia
NPM : 2213034061

Menurut anda apakah negara lain memiliki kebijakan transmigrasi? jika iya. jelaskan apa perbedaan transmigrasi di Indonesia dengan negara lain (pilih salah satu negara)

Jawab:
Iya, beberapa negara memiliki kebijakan serupa dengan transmigrasi di Indonesia, meskipun nama dan tujuannya berbeda. Contohnya adalah China dengan program resettlement penduduk pedesaan ke daerah perkotaan atau wilayah baru.

Berikut perbedaannya dengan Indonesia:

1. Transmigrasi di Indonesia
Tujuan utama: Mengurangi kepadatan penduduk di Jawa, Bali, dan Madura serta pemerataan pembangunan di luar Jawa.
Sifat program: Dipindahkan ke daerah yang masih jarang penduduknya (Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua).
Fokus: Pertanian dan pembukaan lahan baru untuk pemukiman.
Pendekatan: Dibiayai dan difasilitasi pemerintah (tanah, rumah, sarana dasar).

2. Program Relokasi di China
Tujuan utama: Mengurangi kemiskinan pedesaan. Memindahkan penduduk dari daerah terpencil/kurang produktif ke wilayah yang lebih maju secara ekonomi.
Sifat program: Lebih menekankan urbanisasi, yaitu perpindahan dari desa ke kota atau kawasan industri.
Fokus: Pekerjaan non-pertanian (industri, jasa, manufaktur).
Pendekatan: Pemerintah memberi subsidi rumah dan pekerjaan di kawasan baru, bukan tanah pertanian.

Perbedaan utama:
Indonesia lebih berorientasi pada pemerataan penduduk dan pertanian.
China lebih berorientasi pada urbanisasi dan pertumbuhan ekonomi industri.

Nama : Made Adelia Febriana
NPM : 2213034044

Menurut anda apakah negara lain memiliki kebijakan transmigrasi? jika iya. jelaskan apa perbedaan transmigrasi di Indonesia dengan negara lain (pilih salah satu negara)
Jawab:

Menurut saya, kebijakan yang mirip dengan transmigrasi yang ada di Indonesia memang juga ada di negara lain, salah satunya di Amerika Serikat melansi dari internet bahwa amerika menjadi salah satu negara yang memiliki kebijakan yang mirip dengan trasmigrasi. Namun, tentu saja terdapat perbedaan konteks dan tujuan antara transmigrasi di Indonesia dengan kebijakan yang mirip dengan trnsmigrasi di Amerika.

Di Indonesia, transmigrasi merupakan program resmi pemerintah yang dimulai sejak masa kolonial Belanda dan kemudian dilanjutkan setelah kemerdekaan. Tujuan utama program ini adalah untuk mengurangi kepadatan penduduk di Pulau Jawa, Bali, dan Madura, sekaligus meningkatkan pemerataan pembangunan di wilayah luar Jawa seperti Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Dengan kata lain, transmigrasi di Indonesia lebih berfokus pada redistribusi penduduk dan pengelolaan sumber daya agar pembangunan lebih merata.

Sementara itu, di Amerika Serikat, kebijakan yang mirip disebut “Settlement of the West” dapat dilihat pada masa Westward Expansion di abad ke-19. Pemerintah Amerika mendorong masyarakat untuk pindah ke wilayah barat dengan memberikan tanah melalui Homestead Act (1862). Tujuannya adalah untuk memperluas pemukiman, menguasai wilayah baru, dan memperkuat kontrol politik serta ekonomi. Jadi, perbedaan utamanya dari kedua Negra ini bahwa kebijakan di Amerika lebih terkait dengan ekspansi wilayah dan penguasaan lahan baru, sedangkan di Indonesia lebih berfokus pada pemerataan jumlah penduduk dan pembangunan ekonomi antarwilayah.

Nama: Ages Riski Lestari
Npm: 2213034021

Menurut anda apakah negara lain memiliki kebijakan transmigrasi? jika iya. jelaskan apa perbedaan transmigrasi di Indonesia dengan negara lain (pilih salah satu negara)

Jawab:
Iya, beberapa negara lain juga memiliki kebijakan yang mirip dengan transmigrasi, meskipun biasanya menggunakan istilah berbeda, misalnya resettlement program (program pemukiman kembali), internal migration policy, atau colonization schemes.
Contoh negara: Brazil
Di Brazil, pemerintah pada tahun 1960–1970-an menjalankan program pembangunan dan pemindahan penduduk ke wilayah Amazon. Hal ini dilakukan karena:
Pulau Jawa-nya Indonesia setara dengan kota-kota pesisir timur Brasil (seperti Rio de Janeiro dan São Paulo) yang sangat padat.
Daerah Amazon masih jarang penduduk, namun kaya sumber daya alam.
Pemerintah mendorong warga pindah dengan menyediakan tanah pertanian, bantuan kredit, dan infrastruktur dasar.
Perbedaan Transmigrasi Indonesia dengan Resettlement Brasil:
Tujuan utama
Indonesia: Mengatasi kepadatan penduduk di Jawa, Bali, Madura → pemerataan penduduk & pembangunan daerah.
Brasil: Membuka wilayah Amazon untuk pertanian & integrasi wilayah terpencil, bukan murni mengurangi kepadatan.
Dukungan pemerintah
Indonesia: Warga diberi tanah, rumah, bibit pertanian, dan pendampingan.
Brasil: Warga diberi lahan pertanian, tapi sering terbatas infrastruktur dan bimbingan teknis → banyak proyek gagal.
Dampak sosial
Indonesia: Kadang menimbulkan konflik sosial dengan penduduk lokal (Papua, Kalimantan).
Brasil: Menimbulkan deforestasi besar-besaran di Amazon & benturan dengan masyarakat adat.
Skala program
Indonesia: Program transmigrasi berlangsung puluhan tahun (sejak 1905, besar-besaran setelah 1950-an).
Brasil: Program besar hanya intensif sekitar 1960–1980, lalu menurun.
Jadi, perbedaan utama adalah di Indonesia transmigrasi lebih berorientasi pada pemerataan penduduk dan pembangunan desa baru, sementara di Brasil lebih menekankan pada ekspansi wilayah dan eksploitasi sumber daya alam.

Nama: Dhiya Ulhaq Riyan Putri
NPM: 2213034016

Menurut saya tidak semua negara memiliki kebijakan transmigrasi dan tentu tidak sama dengan Indonesia, contohnya seperti di negara kecil Brunei Darussalam. Penjelasan perbedaan dengan Indonesia yaitu,
Transmigrasi di Indonesia sudah ada sejak masa kolonial Belanda dengan tujuan utama mengurangi kepadatan penduduk di Pulau Jawa serta membuka lahan baru di luar Jawa. Program ini dilanjutkan setelah kemerdekaan dengan dukungan berupa lahan, rumah, dan fasilitas dasar bagi para transmigran sehingga turut memperkuat integrasi sosial dan budaya. Sementara itu, Brunei Darussalam tidak memiliki program transmigrasi besar seperti Indonesia karena jumlah penduduknya relatif kecil. Kebijakan pemukiman di Brunei lebih difokuskan pada National Housing Scheme, yaitu penyediaan perumahan modern yang disubsidi negara bagi warganya. Perbedaan utamanya, transmigrasi di Indonesia menitikberatkan pada pemerataan penduduk dan pembangunan wilayah baru berbasis pertanian, sedangkan kebijakan Brunei lebih menekankan peningkatan kesejahteraan melalui perumahan rakyat, tanpa adanya perpindahan penduduk besar-besaran antarpulau.

Nama : Ana Pertiwi
NPM : 2213034051

Menurut anda apakah negara lain memiliki kebijakan transmigrasi? jika iya. jelaskan apa perbedaan transmigrasi di Indonesia dengan negara lain (pilih salah satu negara)

Jawaban :

Etiopia

​Etiopia pernah menjalankan program pemukiman kembali (resettlement) skala besar pada tahun 1980-an, terutama di bawah rezim Derg. Program ini memindahkan ratusan ribu penduduk dari wilayah utara yang kering dan dilanda kelaparan ke wilayah selatan yang lebih subur.

​Perbedaan dengan Indonesia: Program Etiopia seringkali dianggap paksaan dan sangat bermasalah. Banyak laporan menyebutkan bahwa program ini tidak dikelola dengan baik, menyebabkan kematian ribuan orang akibat penyakit dan kelaparan. Program ini juga memicu konflik dengan penduduk lokal yang tanahnya diambil alih. Program Indonesia, meskipun memiliki kritik, secara resmi bersifat sukarela.

Nama : Pita Latifa
NPM : 2213034013

Iya, beberapa negara lain juga memiliki kebijakan yang mirip dengan transmigrasi di Indonesia, meskipun dengan istilah dan tujuan yang berbeda. Salah satunya adalah Vietnam. Kebijakan transmigrasi tidak hanya diterapkan di Indonesia, tetapi juga dikenal dalam bentuk berbeda di beberapa negara lain, salah satunya Vietnam. Transmigrasi di Indonesia dilatarbelakangi oleh tingginya kepadatan penduduk di pulau-pulau tertentu seperti Jawa, Bali, dan Madura, sehingga pemerintah memindahkan penduduk ke wilayah dengan kepadatan rendah seperti Kalimantan, Papua, Sulawesi, dan Sumatra. Tujuan utama kebijakan ini adalah pemerataan penduduk dan pengembangan wilayah baru. Pemerintah memberikan dukungan berupa lahan, tempat tinggal, serta bantuan awal untuk mendukung kehidupan transmigran di lokasi tujuan.

Sementara itu, di Vietnam kebijakan serupa lebih dikenal sebagai program resettlement. Relokasi penduduk dilakukan bukan karena kepadatan penduduk, melainkan akibat adanya pembangunan proyek besar seperti bendungan, waduk, dan jaringan irigasi yang menyebabkan wilayah hunian tergenang atau tidak lagi layak ditinggali. Dalam program tersebut, masyarakat dipindahkan ke lokasi baru dengan penyediaan lahan pertanian pengganti dan fasilitas dasar untuk menunjang kehidupan sehari-hari.

Perbedaan utama antara kedua negara terletak pada tujuan pelaksanaannya. Transmigrasi di Indonesia bertujuan untuk pemerataan penduduk dan pembangunan wilayah baru, sedangkan program resettlement di Vietnam lebih menekankan pada relokasi penduduk sebagai konsekuensi dari pembangunan infrastruktur. Dengan demikian, transmigrasi di Indonesia bersifat preventif terhadap masalah kepadatan penduduk, sementara di Vietnam lebih bersifat responsif terhadap dampak pembangunan.

Nama : Eka Primadona
NPM : 2213034098

Menurut anda apakah negara lain memiliki kebijakan transmigrasi? jika iya. jelaskan apa perbedaan transmigrasi di Indonesia dengan negara lain (pilih salah satu negara)
Jawab:
Menurut saya, ya, tapi mungkin tidak semua negara di dunia memiliki kebijakan Transmigrasi , meskipun istilah dan latar belakangnya berbeda.

Transmigrasi di Indonesia berawal pada masa kolonial Belanda tahun 1905 dengan tujuan mengurangi kepadatan penduduk di Pulau Jawa dan membuka lahan baru di luar Jawa. Setelah kemerdekaan, program ini diteruskan pemerintah sebagai upaya pemerataan pembangunan, penyediaan lahan pertanian, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah menyediakan lahan, rumah, dan peralatan bagi transmigran sehingga program ini bersifat resmi, terencana, dan berorientasi pada pemerataan ekonomi.

Sementara itu, kebijakan pemindahan penduduk di Tiongkok muncul sejak 1950-an, terutama ke wilayah Xinjiang, Tibet, dan Mongolia Dalam. Tujuannya bukan hanya untuk pembangunan ekonomi, tetapi juga sebagai strategi politik guna memperkuat integrasi nasional dan kontrol terhadap wilayah minoritas. Pemerintah mendorong etnis Han sebagai mayoritas untuk bermigrasi ke daerah tersebut dengan berbagai insentif, sehingga proporsi penduduk lokal berkurang dan pengaruh etnis Han semakin dominan.

Perbedaan mendasar terletak pada orientasi dan dampaknya. Di Indonesia, transmigrasi lebih menekankan pemerataan penduduk dan pembangunan ekonomi meskipun kadang memicu konflik sosial dengan masyarakat adat. Di Tiongkok, kebijakan migrasi cenderung menimbulkan ketegangan etnis karena masyarakat lokal merasa terpinggirkan. Dengan demikian, transmigrasi Indonesia berfokus pada kesejahteraan rakyat, sedangkan di Tiongkok lebih sarat dengan kepentingan politik dan kontrol wilayah.

Nama: Afdal Ilhami
NPM: 2213034004

Menurut anda apakah negara lain memiliki kebijakan transmigrasi? jika iya. jelaskan apa perbedaan transmigrasi di Indonesia dengan negara lain (pilih salah satu negara)

Jawaban:
Ya, beberapa negara lain memiliki kebijakan yang mirip dengan transmigrasi, meskipun nama, pendekatan, dan tujuannya berbeda dengan Indonesia. Secara umum, transmigrasi dipahami sebagai upaya pemerintah untuk memindahkan penduduk dari wilayah padat ke wilayah jarang penduduk dalam satu negara guna mencapai tujuan tertentu, baik sosial, ekonomi, maupun politik.

Transmigrasi merupakan salah satu kebijakan kependudukan yang telah lama dikenal di Indonesia. Program ini pada dasarnya bertujuan memindahkan penduduk dari wilayah yang padat, khususnya Jawa, Madura, dan Bali, menuju daerah yang jarang penduduk di luar Jawa. Sejak awal kemerdekaan hingga masa Orde Baru, transmigrasi dipandang sebagai instrumen penting dalam pemerataan pembangunan, pengentasan kemiskinan, serta penguatan integrasi nasional. Pemerintah memberikan berbagai fasilitas kepada transmigran, seperti lahan, tempat tinggal, dan bantuan hidup, agar mereka mampu menetap dan berkontribusi dalam pembangunan wilayah baru. Dengan demikian, transmigrasi di Indonesia berorientasi pada dimensi sosial-ekonomi sekaligus memperkokoh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sementara itu, Rusia juga memiliki kebijakan yang serupa, terutama dalam bentuk Far East Hectare Program yang diluncurkan pada tahun 2016. Program ini mendorong warga Rusia untuk bermigrasi ke wilayah Timur Jauh dan Siberia, dengan memberikan insentif berupa satu hektar tanah gratis yang dapat dimanfaatkan untuk pertanian, bisnis, maupun pemukiman. Tujuan utama dari kebijakan tersebut adalah memperkuat penguasaan Rusia di kawasan perbatasan timur yang berbatasan dengan Tiongkok, Mongolia, dan Pasifik, sekaligus menyeimbangkan distribusi penduduk yang selama ini terkonsentrasi di bagian barat negara. Dengan kata lain, kebijakan migrasi internal di Rusia lebih menekankan aspek geopolitik, pertahanan, dan pengelolaan wilayah perbatasan yang luas tetapi jarang penduduk.
Jika dibandingkan dengan Indonesia, terdapat perbedaan mendasar dalam orientasi kebijakan transmigrasi. Transmigrasi Indonesia lahir dari kebutuhan untuk mengurangi kepadatan penduduk dan meningkatkan kesejahteraan melalui pembangunan wilayah baru. Fokusnya lebih pada aspek sosial-ekonomi dan integrasi nasional, sehingga meskipun menghadapi kendala sosial dan infrastruktur, kebijakan ini tetap dianggap sebagai solusi demografis dan pembangunan. Sebaliknya, transmigrasi Rusia lebih bersifat strategis dan berorientasi pada geopolitik. Program tersebut berfungsi sebagai instrumen untuk mempertahankan wilayah, memperkuat kehadiran negara di perbatasan, serta menjaga kedaulatan atas kawasan yang rawan pengaruh asing.

Nama: Shindy Aulia Putri
NPM: 2213034002

Ya, tentu saja negara-negara lain memiliki kebijakan transmigrasi, walaupun terdapat perbedaan istilah seperti transmigration, resettlement, relocation, maupun colonization, secara substansial seluruh konsep tersebut mengacu pada praktik redistribusi penduduk yang diselenggarakan secara resmi oleh negara untuk mencapai tujuan ekonomi, sosial, dan politik. Transmigrasi di Indonesia merupakan suatu kebijakan pembangunan yang berakar pada persoalan kepadatan penduduk di Jawa, Bali, dan Madura yang tidak sebanding dengan ketersediaan lahan dan sumber daya. Dalam kerangka teoritis, kebijakan ini berangkat dari perspektif redistribusi spasial (spatial redistribution) dalam ilmu kependudukan dan pembangunan wilayah. Tujuan utamanya adalah menciptakan pemerataan pembangunan antarwilayah, membuka lahan pertanian baru untuk memperkuat ketahanan pangan, sekaligus mengurangi tekanan penduduk di daerah padat. Oleh karena itu, arah perpindahannya cenderung rural to rural, yakni dari pedesaan padat ke pedesaan baru yang dibuka di kawasan luar Jawa. Program ini bersifat state-sponsored migration, di mana pemerintah secara aktif menyediakan sarana seperti lahan, rumah, fasilitas pendidikan, kesehatan, serta modal awal berupa bantuan pertanian. Dengan pendekatan tersebut, transmigrasi Indonesia lebih dekat pada teori pembangunan wilayah berbasis agraris, yang mengutamakan pemanfaatan ruang kosong untuk menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru.
Sebaliknya, kebijakan pemindahan penduduk di China sangat erat dengan dinamika urbanisasi dan industrialisasi. Secara teoritis, program ini selaras dengan konsep modernisasi (modernization theory), yang menekankan transformasi dari masyarakat agraris ke masyarakat industri. Pemindahan penduduk di China sering kali bersifat rural to urban migration, di mana penduduk desa diarahkan menuju kota-kota baru atau kawasan industri untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Faktor pendorongnya tidak hanya kepadatan penduduk, tetapi juga pembangunan infrastruktur berskala besar, seperti Bendungan Tiga Ngarai, yang mengharuskan relokasi jutaan jiwa. Selain itu, kebijakan pengentasan kemiskinan di daerah terpencil juga dilakukan dengan memindahkan penduduk ke kawasan yang lebih produktif dan terintegrasi dengan ekonomi nasional. Tidak seperti Indonesia yang menitikberatkan pada pembangunan desa baru berbasis pertanian, China justru berorientasi pada restrukturisasi tenaga kerja dan peningkatan produktivitas industri, yang sejalan dengan strategi menjadikan urbanisasi sebagai motor pertumbuhan.
Dengan demikian, perbedaan pokoknya dapat dipahami melalui lensa teori pembangunan. Transmigrasi di Indonesia lebih menekankan redistribusi penduduk untuk pemerataan wilayah dan penguatan sektor agraris, sedangkan di China lebih menekankan transformasi struktural melalui urbanisasi dan industrialisasi. Dalam konteks spasial, Indonesia menggunakan pendekatan antarpulau untuk membuka wilayah frontier, sedangkan China lebih fokus pada relokasi internal dari desa ke kota sebagai upaya mempercepat modernisasi. Perbedaan ini menunjukkan bagaimana kebijakan kependudukan sangat dipengaruhi oleh struktur ekonomi dan strategi pembangunan masing-masing negara.

Nama : Nadila Stevani
NPM : 2213034003

Apakah negara lain memiliki kebijakan transmigrasi?
Ya, beberapa negara di dunia memiliki kebijakan yang mirip dengan transmigrasi, meskipun istilah dan tujuannya bisa berbeda. Kebijakan semacam ini biasanya muncul karena adanya ketimpangan kepadatan penduduk, kebutuhan membuka wilayah baru, atau alasan politik dan ekonomi. Salah satu contoh negara yang pernah menerapkan kebijakan serupa adalah Brasil.

Transmigrasi di Indonesia
Di Indonesia, transmigrasi merupakan program resmi pemerintah yang sudah dimulai sejak masa kolonial Belanda dengan nama kolonisasi, lalu dilanjutkan oleh pemerintah setelah kemerdekaan. Tujuan utama dari program ini adalah untuk mengurangi kepadatan penduduk di Pulau Jawa, Bali, dan Madura, membuka serta mengembangkan wilayah baru di luar Jawa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui distribusi lahan pertanian, serta mendorong pemerataan pembangunan antarwilayah. Dalam praktiknya, program transmigrasi dilaksanakan dalam skala yang sangat besar dengan memindahkan jutaan penduduk dari Pulau Jawa ke berbagai daerah tujuan seperti Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua. Pemerintah juga memberikan berbagai bentuk dukungan kepada transmigran, mulai dari lahan, rumah sederhana, hingga fasilitas umum agar mereka dapat memulai kehidupan baru di daerah tersebut.

Transmigrasi di Brasil (Program Colonização Dirigida)
Brasil, sejak tahun 1960-an, juga menerapkan program pemindahan penduduk yang mirip dengan transmigrasi Indonesia, yaitu directed colonization program. Program ini dirancang untuk mendorong pembangunan wilayah pedalaman, khususnya kawasan Amazon yang sangat luas namun masih jarang dihuni. Tujuan utama program ini adalah mengurangi tekanan demografi di wilayah pesisir timur Brasil, membuka kawasan hutan Amazon untuk lahan pertanian, perkebunan, dan pemukiman baru, serta memperkuat kontrol pemerintah terhadap wilayah terpencil yang berpotensi dikuasai oleh pihak asing atau swasta. Dalam pelaksanaannya, penduduk yang dipindahkan ke kawasan pedalaman diberikan berbagai insentif, antara lain lahan pertanian, bantuan awal untuk kegiatan pertanian, serta akses ke program-program pembangunan yang mendukung kehidupan mereka di wilayah baru.

Perbedaan Transmigrasi Indonesia dan Brasil
Perbedaan kebijakan transmigrasi di Indonesia dan Brasil dapat ditinjau dari beberapa aspek. Dari segi latar belakang, transmigrasi di Indonesia berangkat dari persoalan kepadatan penduduk di Pulau Jawa, Bali, dan Madura yang tidak sebanding dengan ketersediaan lahan, sehingga diperlukan redistribusi penduduk ke wilayah lain. Sebaliknya, di Brasil program tersebut lebih banyak didorong oleh strategi penguasaan wilayah dan pembangunan kawasan pedalaman Amazon, bukan semata-mata disebabkan oleh tekanan demografis.
Dari segi skala dan fokus, program transmigrasi di Indonesia dilaksanakan secara nasional dengan target jutaan jiwa dan berorientasi pada pemerataan penduduk antar pulau. Sementara itu, kebijakan serupa di Brasil lebih menitikberatkan pada pembukaan wilayah baru untuk kepentingan pembangunan ekonomi dan politik, sehingga tidak dilakukan dalam bentuk pemindahan massal dalam jumlah besar.
Aspek dampak lingkungan dan sosial juga menunjukkan perbedaan yang signifikan. Transmigrasi di Indonesia menimbulkan berbagai permasalahan seperti konflik dengan masyarakat lokal, kerusakan hutan, dan ketidakmerataan pembangunan. Di sisi lain, program di Brasil menimbulkan dampak lebih serius terhadap ekosistem Amazon berupa deforestasi luas serta konflik lahan dengan masyarakat adat.
Dari segi pendekatan pemerintah, Indonesia memberikan fasilitas dasar kepada para transmigran berupa rumah, lahan, bibit tanaman, serta infrastruktur pendukung. Adapun pemerintah Brasil lebih menekankan pada pembangunan proyek infrastruktur berskala besar, seperti pembangunan jalan raya Trans-Amazonica, guna membuka akses ke wilayah pedalaman yang menjadi lokasi pemukiman baru.

Kesimpulan
Transmigrasi di Indonesia dan kebijakan serupa di Brasil sama-sama bertujuan untuk mengatasi ketimpangan wilayah serta membuka kawasan baru. Perbedaannya terletak pada fokus dan latar belakang, di mana Indonesia lebih menekankan pada redistribusi penduduk akibat tingginya kepadatan, sedangkan Brasil berfokus pada penguasaan serta pembangunan wilayah pedalaman. Kedua negara sama-sama menghadapi tantangan sosial dan lingkungan, meskipun permasalahan yang muncul memiliki karakteristik yang berbeda.

Nama: Intan Pramudita
NPM: 2213034008

1. Menurut anda apakah negara lain memiliki kebijakan transmigrasi? jika iya. jelaskan apa perbedaan transmigrasi di Indonesia dengan negara lain (pilih salah satu negara)
Jawab:
Iya benar, beberapa negara juga memiliki kebijakan yang mirip dengan transmigrasi, salah satunya adalah China dengan program resettlement atau pemindahan penduduk. Perbedaan antara transmigrasi di Indonesia dan China terletak pada tujuan serta pendekatannya. Di Indonesia, transmigrasi lebih difokuskan untuk pemerataan jumlah penduduk, khususnya mengurangi kepadatan di Pulau Jawa dan Bali, sekaligus membuka wilayah baru agar produktif melalui pertanian dan pembangunan daerah. Sementara itu, di China pemindahan penduduk lebih banyak dilakukan untuk mendukung proyek pembangunan infrastruktur besar, seperti Bendungan Tiga Ngarai, serta untuk mengendalikan laju urbanisasi. Dari sisi pelaksanaan, transmigrasi Indonesia biasanya disertai dengan penyediaan lahan, rumah, serta fasilitas penunjang bagi masyarakat agar dapat mandiri, sedangkan di China pemindahan lebih bersifat top-down atau perintah dari pemerintah pusat, sehingga masyarakat sering tidak memiliki banyak pilihan. Dampaknya pun berbeda, di Indonesia transmigrasi menimbulkan interaksi antara pendatang dengan masyarakat lokal yang dapat memperkuat integrasi bangsa, meski kadang memicu konflik sosial, sedangkan di China lebih menimbulkan persoalan adaptasi ekonomi dan sosial akibat kehilangan tanah leluhur, namun konflik etnis tidak terlalu dominan karena mayoritas penduduk berasal dari etnis Han.

Nama = Mayrina Sheila Kanza
NPM   = 2213034037

Menurut anda apakah negara lain memiliki kebijakan transmigrasi? jika iya. jelaskan apa perbedaan transmigrasi di Indonesia dengan negara lain (pilih salah satu negara)

Nama : Nabila Ayu Trisna
NPM : 2213034032

Soal !
Menurut Anda apakah negara lain memiliki kebijakan transmigrasi? jika ya. jelaskan apa perbedaan transmigrasi di Indonesia dengan negara lain (pilih salah satu negara)
Jawaban :
Ya, negara yang memiliki kebijakan transmigrasi salah satunya Negara Myanmar.
Program transmigrasi di Indonesia memiliki tujuan utama untuk mengurangi kepadatan penduduk di Pulau Jawa, Bali, dan Madura dengan memindahkan mereka ke daerah yang relatif jarang penduduk seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Kebijakan ini bersifat sukarela namun difasilitasi penuh oleh pemerintah, misalnya dengan pemberian lahan, rumah, alat pertanian, serta bantuan hidup pada masa awal. Selain itu, transmigrasi juga memiliki misi sosial yaitu menciptakan pemerataan pembangunan, mempercepat pengelolaan sumber daya alam di daerah terpencil, serta memperkuat integrasi bangsa melalui interaksi antar-suku dan budaya.

Sementara itu, Myanmar juga pernah menjalankan kebijakan yang serupa, meskipun orientasi dan dampaknya berbeda. Sejak tahun 1960-an hingga 1980-an, pemerintah militer Myanmar melaksanakan program pemindahan penduduk ke daerah-daerah terpencil, khususnya wilayah perbatasan. Tujuan utamanya adalah untuk membuka lahan pertanian baru, meningkatkan ketersediaan pangan, serta memperkuat kontrol politik dan militer terhadap daerah-daerah yang dihuni oleh kelompok etnis minoritas. Pemerintah memberikan lahan dan perumahan sederhana bagi keluarga yang dipindahkan, namun pelaksanaannya sering bersifat top-down dan kurang memperhatikan kondisi sosial-budaya masyarakat setempat.

Perbedaan utama antara transmigrasi di Indonesia dengan Myanmar terletak pada orientasi kebijakan. Transmigrasi Indonesia lebih menekankan pada aspek demografi dan sosial, yaitu pemerataan jumlah penduduk, pembangunan wilayah, dan integrasi bangsa. Sementara itu, kebijakan di Myanmar lebih bernuansa politik dan militeristik karena diarahkan untuk memperkuat pengawasan pemerintah pusat di daerah perbatasan. Dampaknya, jika transmigrasi di Indonesia relatif berhasil mendorong pembentukan masyarakat multietnis yang berbaur di daerah tujuan, di Myanmar program ini justru sering menimbulkan konflik horizontal antara pendatang dan kelompok etnis lokal karena dianggap sebagai upaya dominasi oleh pemerintah pusat.

Nama: Ni Komang Ayu Triana
NPM: 2213034026

Menurut anda apakah negara lain memiliki kebijakan transmigrasi? jika iya. jelaskan apa perbedaan transmigrasi di Indonesia dengan negara lain (pilih salah satu negara)
Jawaban:
Ya, Negara lain juga memiliki kebijakan transmigrasi atau program perpindahan penduduk, misalnya China yang menerapkan program urbanisasi dan relokasi penduduk dari daerah padat ke wilayah yang kurang berkembang. Perbedaan utama antara transmigrasi di Indonesia dan China terletak pada fokus serta tujuan dari kebijakan tersebut.

Di Indonesia, transmigrasi bertujuan untuk pemerataan penduduk dan membangun perekonomian antar pulau dalam satu negara, terutama memindahkan penduduk dari daerah padat seperti Jawa ke daerah yang tidak padat di luar Jawa.
Sedangkan di China, program relokasi lebih terkait dengan urbanisasi dan pengurangan kemiskinan di daerah pedesaan, dengan pemindahan penduduk ke kota-kota baru atau kawasan industri. Selain itu, China juga melakukan relokasi untuk mengatasi masalah lingkungan seperti banjir dan longsor.

Perbedaan Transmigrasi di Indonesia dan China

Tujuan Utama:
Indonesia: Fokusnya adalah pemerataan penduduk antar pulau, khususnya perpindahan penduduk dari pulau Jawa yang padat ke pulau-pulau lain yang masih kurang penduduknya.
Tujuannya adalah membuka area baru dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
China: Fokus utamanya adalah urbanisasi dan modernisasi.
Penduduk pindah dari daerah pedesaan ke kota-kota baru atau kawasan industri untuk mengurangi kemiskinan dan mengatasi masalah lingkungan.

Skala dan Metode:
Indonesia: Transmigrasi di Indonesia dilakukan secara sukarela dengan dukungan pemerintah, termasuk diberinya lahan dan fasilitas bagi transmigran.
China: Relokasi di China biasanya berbunyi dan kadang wajib dilakukan.
Pemerintah membangun infrastruktur besar - besaran untuk mendukung urbanisasi .

Dampak Sosial dan Ekonomi:
Indonesia: Program ini bertujuan menciptakan pemerataan sosial-ekonomi dan mengembangkan daerah-daerah yang tertinggal.
China: Tujuannya adalah mempercepat industrialisasi, modernisasi serta mengurangi tekanan lingkungan di daerah rawan bencana.

Konteks Geografis dan Demografi:
Indonesia: Negara kepulauan dengan ketimpangan kepadatan penduduk yang sangat besar antar pulau.
China: Negara daratan luas dengan urbanisasi yang cepat dan pergeseran besar penduduk dari pedesaan ke perkotaan.

Meskipun demikian, meskipun kedua negara memiliki program transmisi penduduk, tujuan, fokus, dan metode pelaksanaannya berbeda sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing negara .

Nama:Aulia Nur Sakha
Npm: 2213034073

PERBEDAAN TRANSMIGRASI INDONESIA DENGAN NEGARA LAIN ( NEGARA BRAZIL)

Transmigrasi merupakan suatu kebijakan pemerintah, di Beberapa negara di dunia kebijakan transmigrasi dipakai untuk kepentingan suatu negara yang beragam atau yang berhubungan dengan transmigrasi. salah satu negara yang memiliki kebijakan transmigrasi adalah Brasil. Jika dibandingkan dengan Indonesia, terdapat perbedaan orientasi dan implementasi yang cukup signifikan.

Di Indonesia, program transmigrasi lahir dari kebutuhan untuk mengatasi permasalahan kepadatan penduduk di pulau Jawa, Bali, dan Madura, sekaligus mendorong pemerataan pembangunan ke wilayah luar Jawa. Program ini dilaksanakan secara sistematis oleh pemerintah sejak masa kolonial hingga era modern, dengan memberikan dukungan berupa lahan, perumahan, dan bantuan hidup awal. Tujuan utama transmigrasi di Indonesia adalah menciptakan keseimbangan demografis, membuka lahan pertanian baru, serta memperkuat integrasi sosial budaya antar-etnis. Namun, dalam pelaksanaannya tidak lepas dari berbagai masalah, seperti konflik dengan masyarakat lokal, degradasi lingkungan, serta kesenjangan sosial.

Sementara itu, di Brasil, kebijakan pemindahan penduduk lebih berorientasi pada pengembangan wilayah baru dan eksploitasi sumber daya alam, terutama sejak pembangunan ibu kota baru, Brasília, pada dekade 1960-an. Pemindahan penduduk dilakukan untuk mengurangi ketergantungan pada kota-kota pesisir dan mendorong pertumbuhan ekonomi di pedalaman. Selain itu, pemerintah Brasil juga mendorong kolonisasi di kawasan hutan Amazon, dengan tujuan memperluas area pertanian, perkebunan, dan pemukiman. Kebijakan ini memang mampu meningkatkan konektivitas wilayah pedalaman dengan pusat ekonomi nasional, namun di sisi lain memicu deforestasi masif, hilangnya keanekaragaman hayati, serta konflik sosial dengan masyarakat adat Amazon.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa transmigrasi di Indonesia lebih menekankan pada aspek demografi dan pemerataan penduduk antar wilayah, sedangkan kebijakan serupa di Brasil lebih diarahkan untuk ekspansi teritorial dan integrasi ekonomi pedalaman. Perbedaan ini mencerminkan konteks historis dan geografis masing-masing negara: Indonesia menghadapi tantangan kepadatan penduduk di pulau tertentu, sementara Brasil berhadapan dengan tantangan eksplorasi wilayah luas yang masih jarang dihuni.

Nama: Rifaldy Pratama Simanungkalit
NPM: 2213034062

1) Menurut anda, apakah negara lain memiliki kebijakan transmigrasi? Jika iya, jelaskan apa perbedaan transmigrasi di Indonesia dengan negara lain (pilih salah satu negara)!
Jawab: Undang-undang yang mengatur transmigrasi di Australia berbeda dengan di Indonesia. Di Australia, transmigrasi lebih diatur dalam konteks hukum migrasi dan imigrasi secara umum melalui undang-undang utama yaitu "Migration Act 1958" (Undang-Undang Migrasi 1958). Undang-undang ini mengatur semua aspek yang berkaitan dengan masuk, tinggal, dan pengeluaran warga negara asing termasuk kebijakan terkait pengungsi dan imigran.

Selain itu, Australia memiliki berbagai regulasi terkait migrasi dan perlindungan pekerja migran yang diatur dalam undang-undang lain yang terkait seperti Fair Work Act dan Australian Border Force Act. Kebijakan migrasi Australia juga mencakup amandemen dan kebijakan khusus seperti Pacific Solution yang berfokus pada penanganan pencari suaka dan migrasi tidak resmi di wilayah perbatasan Australia.

Sementara itu, di Indonesia, transmigrasi diatur secara khusus dengan Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 19 Tahun 2024 yang mengatur program pemindahan penduduk dari daerah padat ke daerah baru untuk pengembangan wilayah dan pemerataan ekonomi sosial.

Jadi, perbedaan utamanya adalah:
Indonesia memiliki regulasi khusus yang mengatur transmigrasi sebagai program pemindahan penduduk untuk pembangunan wilayah.
Australia mengatur migrasi dalam kerangka hukum migrasi dan imigrasi yang lebih umum, dengan fokus pada pengelolaan imigran, pengungsi, dan keamanan negara melalui Migration Act 1958 dan kebijakan terkait lainnya.

Nama : Fauzita
NPM : 2213034096

Menurut anda apakah negara lain memiliki kebijakan transmigrasi?
Ya, contohnya di negara Amerika Serikat yang memiliki program serupa transmigrasi yaitu Homestead Act, kebijakan pemerintah untuk mendorong pemukiman di wilayah-wilayah yang relatif kosong pada abad ke-19 dan awal abad ke-20.

Perbedaan Transmigrasi di Indonesia dengan Amerika Serikat
1. Transmigrasi Indonesia bertujuan mengurangi kepadatan penduduk dan pemerataan pembangunan, sedangkan di Amerika Serikat melalui Homestead Act bertujuan memperluas pemukiman ke wilayah barat.

2. Di Indonesia pemerintah memindahkan keluarga secara kolektif dengan dukungan rumah, lahan, dan fasilitas, sedangkan di Amerika Serikat individu atau keluarga mendaftar sendiri dan harus mengolah lahan agar sah dimiliki.

3. Transmigrasi Indonesia sering memicu konflik dengan masyarakat lokal, sedangkan di Amerika Serikat program homestead menyebabkan pengusiran penduduk asli (Native Americans).

Nama: Sonia Apriyani
NPM: 2213034029

Beberapa negara di dunia memiliki kebijakan yang mirip dengan transmigrasi di Indonesia, meskipun tujuannya dan cara pelaksanaannya berbeda-beda. Di Indonesia, transmigrasi dilakukan untuk mengurangi kepadatan penduduk di Jawa, Bali, dan Madura dengan memindahkan warga ke daerah luar Jawa yang masih jarang penduduknya. Pemerintah biasanya memberikan lahan, rumah, serta bantuan awal agar penduduk dapat hidup mandiri. Program ini bersifat sukarela dan lebih menekankan pada pemerataan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Berbeda dengan Indonesia, Tiongkok memiliki program "Go West" yang mendorong penduduk dari wilayah timur yang padat ke daerah barat seperti Xinjiang dan Tibet. Tujuan utamanya bukan hanya ekonomi, tetapi juga politik dan keamanan, sehingga sering dianggap sebagai upaya memperkuat kontrol negara.

Dari perbandingan tersebut dapat disimpulkan bahwa transmigrasi Indonesia lebih menekankan pada pemerataan penduduk dan kesejahteraan dengan pendekatan yang relatif sukarela. Sementara itu, negara lain seperti Tiongkok lebih menonjolkan kepentingan politik dan keamanan.

Nama: Rafi Qurrota Alqulby
NPM: 2213034036

Perbedaan Kebijakan Transmigrasi di Indonesia dengan Kebijakan Relokasi Penduduk di China

1. Indonesia (Transmigrasi)
Latar belakang:
• Mengatasi kepadatan penduduk di Jawa, Bali, dan Madura.
• Pemerataan pembangunan antarwilayah.
Ciri khas:
• Relokasi penduduk difasilitasi pemerintah (rumah, lahan, bantuan awal).
• Bersifat sukarela (meskipun pada masa Orde Baru ada unsur paksaan halus).
• Menjadi program pembangunan nasional sejak 1950-an.
Kritik: konflik sosial dengan penduduk lokal, kerusakan lingkungan, dan ketidakcocokan lahan.

2. China (Kebijakan Relokasi Penduduk “Resettlement Program”)
Latar belakang:
Pemerintah China memindahkan jutaan penduduk desa ke kota atau wilayah baru untuk mendukung industrialisasi, proyek infrastruktur (misalnya Bendungan Tiga Ngarai), serta pengembangan daerah barat yang tertinggal.
Ciri khas:
• Lebih bersifat top-down dan wajib dibandingkan transmigrasi Indonesia.
• Tujuannya bukan sekadar kepadatan penduduk, tapi juga modernisasi ekonomi dan kontrol sosial.
• Relokasi skala besar, misalnya puluhan juta orang dipindahkan karena pembangunan bendungan dan infrastruktur besar.
Kritik:
• Banyak warga merasa kehilangan tanah leluhur.
• Kurang memperhatikan identitas budaya dan sosial masyarakat lokal.

Perbedaan Utama
Tujuan:
Indonesia: fokus pada pemerataan penduduk & pembangunan pertanian.
China: fokus pada industrialisasi, pembangunan infrastruktur, dan kontrol sosial.
Sifat kebijakan:
Indonesia: lebih banyak bersifat sukarela (walau ada tekanan).
China: lebih wajib atau top-down dari pemerintah.
Dampak sosial:
Indonesia: sering timbul konflik dengan penduduk lokal.
China: lebih pada hilangnya akar budaya dan keterpaksaan meninggalkan tanah kelahiran.

Jadi, perbedaan paling mencolok: transmigrasi Indonesia lebih diarahkan pada pemerataan wilayah dan sukarela, sementara China lebih menekankan pembangunan ekonomi dan bersifat wajib dalam skala sangat besar.

Nama: Annisa Adelia Salsabilla
NPM: 2213034014

1. Transmigrasi di Indonesia
Transmigrasi di Indonesia merupakan program resmi pemerintah yang dimulai sejak masa kolonial Belanda (disebut kolonisasi), lalu dilanjutkan setelah kemerdekaan dengan istilah transmigrasi. Tujuan utamanya adalah mengurangi kepadatan penduduk di Pulau Jawa, Bali, dan Madura dengan memindahkan penduduk ke luar Jawa seperti Kalimantan, Sumatra, Sulawesi, hingga Papua. Pemerintah menyediakan lahan, rumah, serta fasilitas dasar agar penduduk dapat menetap dan mengembangkan wilayah baru. Program ini berorientasi pada pemerataan penduduk sekaligus membuka pusat pertumbuhan ekonomi di daerah terpencil.

2.Kebijakan Perpindahan Penduduk di India
India tidak menggunakan istilah “transmigrasi” seperti Indonesia, namun memiliki kebijakan resettlement and rehabilitation (pemukiman kembali dan rehabilitasi). Program ini lebih sering terkait dengan pembangunan proyek-proyek besar, misalnya bendungan Narmada, tambang, atau kawasan industri. Dalam kebijakan ini, masyarakat yang tinggal di daerah yang terkena dampak pembangunan (misalnya desa yang terendam bendungan) dipindahkan ke wilayah baru. Pemerintah menyediakan kompensasi berupa tanah pengganti, rumah, atau uang tunai, meskipun sering terjadi kontroversi terkait keadilan distribusi dan hak-hak masyarakat adat.

- Perbedaan Utama Indonesia dan India
Indonesia: menekan kepadatan penduduk di Jawa serta pemerataan pembangunan wilayah.
India: fokus pada relokasi masyarakat terdampak proyek pembangunan besar (bendungan, tambang, infrastruktur).

- Sifat Program
Indonesia: program proaktif pemerintah, memindahkan penduduk secara sukarela maupun terorganisir.
India: program reaktif, muncul karena kebutuhan pembangunan yang memaksa masyarakat harus dipindahkan.

- Pendekatan
Indonesia: pemerintah menyiapkan lahan, rumah, dan fasilitas sosial (sekolah, jalan, rumah sakit).
India: lebih menekankan kompensasi (tanah, rumah, uang) dan pemulihan sosial-ekonomi, meski sering menghadapi masalah implementasi.

Angga Krista Ginting
Npm : 2213034067

Myanmar pernah melakukan program pemindahan penduduk, terutama pada era militer (abad ke-20). Pemerintah memindahkan sebagian penduduk dari daerah padat (Irrawaddy Delta dan wilayah tengah) ke daerah perbatasan (seperti Kachin, Shan, dan Karen State). Tujuannya bukan hanya ekonomi, tapi juga politik dan militer.

Perbedaan Transmigrasi Indonesia & Myanmar
Indonesia :

• Latar belakang: mengurangi kepadatan di Jawa–Bali dan meratakan pembangunan.
• Tujuan utama: pemerataan penduduk, pembangunan desa baru, peningkatan kesejahteraan.
• Dukungan pemerintah: rumah, lahan, transportasi, pendidikan, dan bantuan pangan.
• Dampak sosial: integrasi budaya, meski kadang memunculkan konflik dengan masyarakat lokal.
• Dampak lingkungan: pembukaan hutan dan lahan baru untuk pertanian.

Myanmar

• Latar belakang: mengontrol wilayah perbatasan yang dihuni etnis minoritas.
• Tujuan utama: memperkuat dominasi politik dan keamanan etnis Bamar di wilayah minoritas.
•  Dukungan pemerintah: lebih menekankan militerisasi, bahkan pemukiman baru sering dijadikan basis militer.
• Dampak sosial: konflik etnis tajam, resistensi, dan pemberontakan kelompok minoritas.
• Dampak lingkungan: pembukaan hutan lebih dipaksakan demi kepentingan militer, bukan pembangunan rakyat.

Jadi, perbedaan utamanya :

• Indonesia: transmigrasi berbasis pembangunan dan kesejahteraan rakyat.
• Myanmar: transmigrasi berbasis politik identitas dan militer, menekankan kontrol negara atas etnis minoritas.

Nama: Irna Puspita Sari
Npm: 2213034038

Menurut anda apakah negara lain memiliki kebijakan transmigrasi? jika iya. jelaskan apa perbedaan transmigrasi di Indonesia dengan negara lain (pilih salah satu negara)

JAWABAN

Ya, beberapa negara lain memiliki kebijakan yang mirip dengan transmigrasi, meskipun namanya berbeda.

Contohnya China memiliki kebijakan relokasi penduduk(resettlement program) terutama di wilayah pedesaan. Pemerintah China memindahkan masyarakat dari daerah terpencil atau rawan bencana ke wilayah yang lebih layak huni, agar mereka mendapatkan akses lebih baik ke pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan.

Perbedaan transmigrasi di Indonesia dengan relokasi di China:

Tujuan

- Di Indonesia, transmigrasi awalnya bertujuan mengurangi kepadatan penduduk di Jawa dan menyebarkan penduduk ke daerah lain agar pemerataan pembangunan tercapai.
- Di China, relokasi lebih fokus pada pengentasan kemiskinan, memindahkan warga dari wilayah yang dianggap tidak produktif atau rawan bencana ke wilayah yang dianggap lebih aman dan berpotensi meningkatkan ekonomi.

Pendekatan

- Transmigrasi Indonesia bersifat **sukarela** (walaupun dulu sempat ada dorongan kuat dari pemerintah), dengan dukungan lahan, rumah, dan fasilitas dasar.
- Di China, relokasi kadang **wajib** bagi daerah yang terkena proyek besar seperti pembangunan bendungan (contoh: proyek Bendungan Tiga Ngarai) atau wilayah yang dianggap berisiko.

Hasil

- Transmigrasi Indonesia berdampak pada penyebaran penduduk dan pengembangan wilayah baru, tetapi juga memunculkan konflik lahan dengan penduduk lokal.
- Relokasi di China mempercepat urbanisasi dan pengentasan kemiskinan, namun sering dikritik karena mengurangi kebebasan penduduk untuk memilih tempat tinggal.

Jadi, meskipun konsepnya sama-sama memindahkan penduduk, transmigrasi Indonesia lebih menekankan pemerataan penduduk dan pembangunan daerah, sedangkan China lebih menekankan pengentasan kemiskinan dan dukungan terhadap proyek nasional.

Nama : Novia Sya Fitri
Nom : 2213034006

Menurut anda apakah negara lain memiliki kebijakan transmigrasi? jika iya. jelaskan apa perbedaan transmigrasi di Indonesia dengan negara lain (pilih salah satu negara)

jawaban:
Ya, negara lain juga punya kebijakan yang mirip dengan transmigrasi, salah satunya adalah Brasil.
Di Indonesia, transmigrasi merupakan program resmi pemerintah untuk memindahkan penduduk dari daerah padat (seperti Jawa, Madura, Bali) ke daerah yang jarang penduduknya (seperti Kalimantan, Sulawesi, Papua). Tujuannya adalah mengurangi kepadatan, membuka lahan pertanian, dan meratakan pembangunan. Pemerintah biasanya memberikan lahan, rumah, serta fasilitas dasar kepada transmigran. Namun, program ini juga menimbulkan tantangan seperti konflik sosial dengan penduduk lokal dan kerusakan hutan akibat pembukaan lahan baru.
Sementara itu, di Brasil, pemerintah juga pernah mendorong perpindahan penduduk, terutama pada masa pembangunan ibu kota baru, Brasília (1960). Tujuannya adalah mengurangi ketimpangan antara wilayah pesisir timur (padat penduduk) dengan wilayah pedalaman (kurang berkembang). Bedanya dengan Indonesia, di Brasil perpindahan lebih banyak diarahkan ke wilayah perkotaan baru untuk mendukung pembangunan ekonomi, bukan ke lahan pertanian. Dampak yang muncul adalah pertumbuhan kota yang sangat cepat, munculnya kawasan kumuh, serta kerusakan hutan Amazon karena pembukaan lahan.

Perbedaannya: transmigrasi Indonesia lebih fokus pada pemerataan penduduk dan pertanian, sedangkan di Brasil lebih fokus pada pembangunan wilayah pedalaman dan urbanisasi.

Nama: Affuan Rusnaldi
NPM: 2213034018

Jawaban:
Beberapa negara di dunia memiliki kebijakan migrasi internal yang diatur sesuai kebutuhan negara tersebut, sebagai contoh pemerintah Turki menerapkan transmigrasi sebagai bentuk kewenangan pemerintah untuk memindahkan penduduk dalam negara dari satu wilayah ke wilayah lainnya dengan dasar etnis, bahasa dan budaya. Terjadinya transmigrasi tersebut didasarkan kepada ketakutan pemerintah terhadap etnis minoritas yang akan melakukan pemberontakan sehingga pemerintah menempatkan kaum minoritas agar tercampur dengan etnis asli turki.

Dengan penjelasan singkat tersebut jika dibandingkan dengan pemerintah Indonesia yang melakukan transmigrasi untuk mengurangi kepadatan penduduk dan memajukan wilayah yang kekurangan tenaga kerja serta pengelolaan lahan membuktikan bahwa setiap negara memiliki maksud dan tujuan tersendiri dalam transmigrasi. Pemerintah Indonesia berorientasi kepada pembangunan negara sehingga penduduknya sejahtera, dan pemerintah Turki melakukan transmigrasi dilandasi pada ketakutan akan pemberontakan serta menginginkan kaum bangsa yang homogen untuk memperkuat kontrol negara atas etnis yang ada serta berusaha mengurangi potensi konflik yang mungkin akan terjadi.

Nama: Elshinta
NPM: 2213034024

Jawab:

Ya, beberapa negara lain juga memiliki kebijakan yang mirip dengan transmigrasi, meskipun istilah dan tujuannya bisa berbeda. Misalnya, Tiongkok menerapkan kebijakan "resettlement" atau pemindahan penduduk dari daerah yang padat ke wilayah baru, terutama dalam rangka pembangunan proyek besar seperti bendungan Tiga Ngarai atau untuk memperkuat wilayah.

Jika dibandingkan dengan Indonesia, ada perbedaan mendasar dalam tujuan dan orientasi programnya. Transmigrasi di Indonesia sejak masa kolonial hingga Orde Baru difokuskan pada pemerataan jumlah penduduk, terutama untuk mengurangi kepadatan di Pulau Jawa, serta membuka lahan baru di luar Jawa untuk pertanian, perkebunan, dan pembangunan desa-desa baru. Program ini juga bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberi mereka lahan, tempat tinggal, dan dukungan awal di daerah tujuan.

Sementara itu, kebijakan pemindahan penduduk di Tiongkok lebih banyak dilatarbelakangi oleh kepentingan strategis negara, baik dalam pembangunan infrastruktur maupun dalam pengendalian sosial-politik. Relokasi penduduk di Tiongkok seringkali bersifat top-down (dari pemerintah pusat ke rakyat), dengan ruang partisipasi masyarakat yang terbatas, sedangkan di Indonesia transmigrasi lebih dikemas sebagai program kesejahteraan rakyat, meskipun pelaksanaannya juga penuh tantangan.

Dengan demikian, meskipun sama-sama memindahkan penduduk dari satu daerah ke daerah lain, transmigrasi di Indonesia lebih menekankan aspek sosial-ekonomi dan pemerataan penduduk, sedangkan resettlement di Tiongkok lebih diarahkan pada kepentingan pembangunan infrastruktur besar dan strategi geopolitik.

Nama: Muhamad Farhan Rafiqi
NPM: 2213034011
1. Menurut anda apakah negara lain memiliki kebijakan transmigrasi? jika iya. jelaskan apa perbedaan transmigrasi di Indonesia dengan negara lain (pilih salah satu negara)
Jawab:
Iya, negara lain juga memiliki kebijakan yang mirip dengan transmigrasi, meskipun istilahnya bisa berbeda. Salah satu contohnya adalah China yang memiliki program relokasi penduduk (Population Relocation Program).
Perbandingan transmigrasi di Indonesia dengan pogram relokasi penduduk (Population Relocation Program) di China yaitu:
- Transmigrasi di Indonesia tujuan utamanya pemerataan penduduk dan pembangunan wilayah baru. Jadi fokusnya memindahkan penduduk dari daerah padat (Jawa, Madura) ke daerah jarang penduduk (Sumatera, Kalimantan, Papua, dll).
- Sedangkan pogram relokasi penduduk (Population Relocation Program) di China tujuan utamanya perbaikan kualitas hidup dan pengentasan kemiskinan. Jadi fokusnya memindahkan penduduk dari daerah terpencil atau tidak layak huni (rawan bencana, tanah tandus) ke daerah yang lebih produktif dan aksesibel.

Nama : Nisa Syaifa Rahma
NPM : 2213034074

Menurut Anda apakah negara lain memiliki kebijakan transmigrasi? jika ya. jelaskan apa perbedaan transmigrasi di Indonesia dengan negara lain!

Jawab:
Ya ada, salah satunya adalah Brazil. Brasil memiliki program yang mirip dengan transmigrasi Indonesia, meski namanya berbeda.
Brasil adalah negara terbesar di Amerika Selatan yang dikenal dengan kekayaan sumber daya alamnya, terutama di kawasan Amazon. Sama seperti Indonesia yang berpenduduk padat di Pulau Jawa, Brasil juga menghadapi persoalan konsentrasi penduduk di wilayah timur, khususnya kota-kota besar seperti Sao Paulo dan Rio de Janeiro. Untuk mengatasinya, sejak tahun 1960-an Brasil menjalankan program colonizacao dirigida (kolonisasi terarah) dan interiorizacao (pembangunan ke pedalaman) yang dikelola oleh INCRA (Instituto Nacional de Colonizacao e Reforma Agraria). Program ini bertujuan memindahkan penduduk dari daerah pesisir yang padat ke wilayah pedalaman dan Amazon guna membuka lahan pertanian baru, mengembangkan pusat ekonomi, serta memperluas kontrol negara atas wilayah hutan.

Jika dibandingkan dengan Indonesia, perbedaan utama terletak pada orientasi dan dampaknya. Transmigrasi di Indonesia lebih menekankan pada pemerataan penduduk, peningkatan kesejahteraan, pembukaan lahan pertanian, dan penguatan integrasi nasional. Sementara di Brasil, program kolonisasi lebih menitikberatkan pada ekspansi ekonomi dan eksploitasi sumber daya pedalaman, yang sering menimbulkan konflik dengan masyarakat adat di Amazon. Di Indonesia, pemerintah berusaha membaurkan transmigran dengan penduduk setempat (melalui skema Transmigrasi Penduduk Setempat/TPS), sementara di Brasil integrasi sosial kurang diperhatikan sehingga konflik lebih sering muncul.

Nama : Inne Dwi Inggitasari
NPM : 2213034039

Transmigrasi di Indonesia dilakukan sebagai upaya pemerataan penduduk dari daerah padat (seperti Jawa, Madura, dan Bali) ke daerah yang jarang penduduknya, misalnya Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Tujuan utama program ini adalah untuk mengurangi kepadatan penduduk, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membuka wilayah baru bagi pertanian, serta mempercepat pembangunan daerah tertinggal. Program transmigrasi di Indonesia sebagian besar bersifat sukarela dengan dukungan pemerintah berupa lahan, rumah, dan fasilitas dasar.

Transmigrasi di Myanmar lebih banyak dipengaruhi oleh kepentingan politik dan etnis. Pemerintah Myanmar pernah memindahkan kelompok etnis mayoritas Bamar ke wilayah minoritas, seperti daerah Rakhine, Kachin, dan Shan. Kebijakan ini tidak hanya bertujuan untuk pembangunan, tetapi juga untuk memperkuat kontrol politik, mengurangi pengaruh etnis minoritas, serta memperbesar dominasi etnis mayoritas. Transmigrasi di Myanmar sering menimbulkan konflik etnis dan sosial karena dianggap sebagai bentuk marginalisasi kelompok minoritas.

Perbedaan utamanya adalah transmigrasi di Indonesia berfokus pada aspek pembangunan, pemerataan penduduk, dan peningkatan ekonomi, sedangkan di Myanmar lebih cenderung berkaitan dengan politik identitas dan strategi pengendalian etnis