Nama : Very Anton Prayoga
Kelas : D
NPM : 2217011014

Jurnal berjudul "Urgensi Penegasan Pancasila Sebagai Dasar Nilai Pengembangan IPTEK" yang ditulis oleh Ika Setyorini dari Fakultas Syari'ah dan Hukum UNSIQ Jawa Tengah di Wonosobo ini diterbitkan pada Vol. IV No. 02, November 2018. Jurnal ini mengkaji pentingnya penegasan Pancasila sebagai dasar nilai dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) di Indonesia menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif, mengkaji sumber-sumber historis, sosiologis, dan politis. Dalam pembahasannya, jurnal ini menguraikan konsep dasar nilai Pancasila dalam pengembangan ilmu yang mencakup Pancasila sebagai sistem nilai acuan dan kerangka berpikir. Pancasila diuraikan sebagai prinsip yang harus memandu pengembangan ini, dengan penekanan pada penghormatan terhadap martabat manusia, peningkatan kualitas hidup, pemberdayaan masyarakat, keterbukaan sosial, dan penciptaan masyarakat yang lebih adil. Sumber-sumber historis, sosiologis, dan politik dari peran Pancasila dalam membimbing iptek dieksplorasi, menyoroti akarnya dalam UUD 1945 dan relevansinya dalam diskusi kontemporer di kalangan intelektual dan pembuat kebijakan. Kesimpulan menekankan bahwa semua kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia harus sejalan dengan nilai-nilai Pancasila untuk memastikan kontribusi positif terhadap masyarakat dan menjaga identitas bangsa di tengah pengaruh global.

Jurnal ini juga menekankan bahwa Pancasila, sebagai kristalisasi nilai-nilai budaya dan religius, berfungsi sebagai kerangka normatif untuk kegiatan ilmiah dan pembangunan nasional. Penulis berargumen bahwa kemajuan ilmiah harus selaras dengan nilai-nilai Pancasila untuk menghindari sekularisme dan memastikan bahwa teknologi memberikan manfaat positif bagi umat manusia. Jurnal ini mengadvokasi integrasi harmonis antara nilai-nilai budaya dan religius dalam upaya ilmiah.

Nama : Very Anton Prayoga
Npm :2217011014

Tanggapan saya didalam Vidio tersebut memberikan pemahaman yang mendalam tentang Pancasila sebagai sistem etika dan pentingnya penerapannya dalam kehidupan masyarakat dan pemerintahan di Indonesia. Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai pedoman moral yang dapat membantu mengatasi berbagai masalah sosial, seperti ketidakadilan hukum dan kesenjangan sosial yang masih ada di masyarakat. Dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila, diharapkan masyarakat dapat hidup lebih harmonis dan terintegrasi, serta berperilaku sesuai dengan prinsip-prinsip etika yang terkandung dalam setiap sila. Ini menunjukkan bahwa Pancasila memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter dan moralitas bangsa.

Nama : Very Anton Prayoga
Npm :2217011014

Artikel ini membahas hubungan antara hukum dan etika dalam konteks politik hukum di Indonesia, dengan menekankan pada Pancasila sebagai sumber nilai dan etika. Penulis, Sri Pujiningsih, menjelaskan pentingnya proses politik hukum yang melibatkan seluruh elemen bangsa untuk mencapai cita-cita negara, serta menguraikan tiga dimensi hubungan antara hukum dan etika. Selain itu, artikel ini menyoroti peran Prolegnas dan BPHN dalam perencanaan dan pengembangan hukum, serta menjelaskan bahwa pelanggaran etika tidak selalu berimplikasi pada pelanggaran hukum, terutama dalam konteks pejabat publik.

Perkembangan etika dari doktrin agama menjadi sistem yang lebih konkret dalam konteks hukum terjadi melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah etika teologi, yang merupakan asal mula etika yang bersandar pada doktrin agama. Selanjutnya, etika berkembang menjadi etika ontologis, yang merupakan hasil pemikiran spekulatif dan menjadi objek kajian filsafat. Dalam perkembangan ini, sistem filsafat etik terbagi menjadi beberapa sub-sistem, termasuk descriptive ethics, normative atau prescriptive ethics, applied ethics, dan meta ethics. Proses ini menunjukkan bahwa etika yang awalnya bersifat abstrak mulai diterapkan secara konkret melalui kode etik dan pedoman yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat.

Ciri utama yang dibahas dalam topik politik hukum di Indonesia diantaranya:

1. Kebijakan dasar yang memuat arah kemana hukum akan dibawa.
2. Dibuat oleh penguasa (pihak berwenang).
3. Pembuatan hukum dilakukan dengan cara memilih nilai-nilai yang berkembang di masyarakat yang disepakati bersama dan kemudian dituangkan dalam norma untuk mengatur perilaku bersama.
4. Bersifat constituendum yang memuat hukum ideal atau cita hukum yang akan diberlakukan.

1. Pendapat Mengenai Kasus Penolakan Jenazah dan Korelasinya dengan Pancasila
Kasus penolakan jenazah korban COVID-19, terutama seorang perawat yang berjuang di garda terdepan, menunjukkan adanya ketidakpahaman dan stigma yang mendalam dalam masyarakat. Penolakan ini tidak hanya mencerminkan ketakutan terhadap virus, tetapi juga kurangnya penghormatan terhadap martabat manusia.

Korelasi dengan Pancasila:
Sila Kedua (Kemanusiaan yang Adil dan Beradab): Penolakan jenazah adalah tindakan yang tidak berperikemanusiaan. Pancasila menekankan pentingnya menghormati martabat setiap individu, termasuk mereka yang telah meninggal. Tindakan ini mencerminkan kurangnya empati dan penghormatan terhadap jenazah.
Sila Persatuan Indonesia: Penolakan ini menciptakan perpecahan dalam masyarakat. Pancasila mengajarkan pentingnya solidaritas dan persatuan, terutama dalam masa krisis. Penolakan jenazah justru memperburuk situasi dan menciptakan stigma yang lebih besar terhadap COVID-19.

2. Saran dan Solusi untuk Mencegah Kejadian Serupa
Ada beberapa saran dan solusi untuk mencegah terulangnya kejadian penolakan jenazah korban COVID-19 dengan dilakukan nya antara lain:
Edukasi Masyarakat: Mengadakan program edukasi yang menjelaskan tentang COVID-19, cara penularan, dan penanganan jenazah. Edukasi ini dapat mengurangi ketakutan dan stigma yang tidak berdasar.

Pelibatan Tokoh Masyarakat dan Agama: Mengajak tokoh masyarakat dan pemuka agama untuk memberikan penjelasan tentang pentingnya menghormati jenazah, serta mengedukasi masyarakat tentang nilai-nilai kemanusiaan.

Regulasi yang Jelas: Pemerintah perlu mengeluarkan regulasi yang jelas mengenai penanganan jenazah COVID-19, serta memberikan sanksi bagi tindakan penolakan yang tidak berdasar.

3. Apakah Penolakan Jenazah Termasuk Pelanggaran Sila Pancasila, Terutama Sila Kedua?
Penolakan jenazah korban COVID-19 jelas merupakan pelanggaran terhadap sila kedua Pancasila, yaitu "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab". Meskipun jenazah tersebut sudah tidak bernyawa, hak untuk dihormati tetap berlaku. Berikut beberapa argumen yang saya perkuat mengenai ini.

Martabat Manusia: Setiap individu, termasuk yang telah meninggal, memiliki martabat yang harus dihormati. Penolakan jenazah mencerminkan kurangnya penghormatan terhadap martabat tersebut.

Kemanusiaan: Sila kedua Pancasila menekankan perlakuan yang adil dan beradab terhadap semua orang. Penolakan jenazah menunjukkan tindakan yang tidak beradab dan tidak manusiawi, yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

Dampak Sosial: Penolakan jenazah dapat menciptakan ketidakadilan dan perpecahan dalam masyarakat, yang bertentangan dengan prinsip persatuan dan kesatuan yang diusung oleh Pancasila.

Nama : Very Anton Prayoga
Npm : 2217011014
Resume
Dinamika dan Tantangan dalam Pendidikan Pancasila di Era
Globalisasi: Tinjauan Literatur

Artikel ini memberikan informasi mengenai nilai-nilai pancasila yang mulai tergerus seiring berjalannya waktu. Ditinjau dari aspek pemahaman tentang pancasila dalam era globalisasi.
Adapun hasil penelitian dari artikel ini adalah sebagai berikut:

1. Pemahaman tentang Dinamika dan Tantangan Pendidikan Pancasila
Pada bagian ini hal yang disampaikan adalah bagaimana pendidikan pancasila mampu bertahan dan tetap relevan dalam pembelajaran di era globalisasi terhadap masyarakat Indonesia. Bagaimana cara untuk menghilangkan sifat ketidakpedulian terhadap sesama, bangsa, dan negara oleh masyarakat. Bagaimana cara agar menginspirasi untuk menumbuhkan semangat dalam memahami pancasila. Karena semakin berjalannya waktu, banyak yang kurang kesadaran akan pendidikan pancasila padahal ini adalah pondasi untuk berkhidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.
2. Refleksi dan peningkatan pendidikan Pancasila
Pada bagian ini, disampaikan bahwa dalam penyampaian pendidikan pancasila memiliki tantangan. Bagaimana cara memberikan pembelajaran yang baik dan tepat agar pembelajar (baik mahasiswa maupun siswa) dapat menerima, mengetahui, memahami, dan menerapkan nilai-nilai pancasila yang disampaikan dalam pembelajaran pancasila.
3. Aktualisasi Pendidikan Pancasila untuk Masa Depan Bangsa
Pada bagian ini, disampaikan bahwa pendidikan pancasila sangat penting sebagai pondasi karakter generasi muda untuk meneruskan negara Indonesia. Bagaimana menanamkan sifat masionalisme dan patriotisme. Bagaimana cara membentuk generasi yang mampu merealisasikan normanorma dari pancasila dalam berkhidupan berbangsa dan bernegara.

Kesimpulan dari artikel ini adalah pendidikan pancasila merupakan pondasi penting untuk keberlanjutan bangsa Indonesia, yang harus mengajarkan nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda. Tantangan yang dihadapi termasuk globalisasi, kualitas guru, integritas kurikulum, dan penggunaan teknologi. Pendidikan ini tidak hanya sebagai dokumen ideologis, tetapi juga sebagai inti identitas bangsa yang memerlukan dukungan dari keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Untuk berhasil, pendidikan Pancasila harus mencerminkan keberagaman dan melibatkan semua pihak secara holistik, serta mengembangkan literasi digital. Keberhasilan diukur dari aspek kognitif, afektif, dan perilaku, dengan tujuan agar generasi muda mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan menjaga integritas bangsa.