Nama: Az-Zahra Novia Balqis Irawan
NPM: 2215011071
Kelas: D
Prodi: Teknik Sipil


Analisis Video "Geopolitik Indonesia"

Indonesia sebagai negara kepulauan, mempunyai geopolitik tersendiri, yaitu Wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya. Bangsa Indonesia sendiri memandang Wawasan Nusantara sebagai visi dan perwujudan kebhinekaan di Indonesia.

Cara pandang Bangsa Indonesia:
1. Perwujudan kepulauan nusantara sebagai suatu kesatuan politik.
2. Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi.
3. Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya.
4. Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan.

Konsep NKRI dicantumkan dalam pasal 1 ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia 1945 yang isinya: Negara Indonesia adalah negara kesatuan, yang berbentuk republik.

Bagi negara kesatuan Republik Indonesia, kesatuan wilayah Indonesia mencakup:
1. Kesatuan politik.
2. Kesatuan hukum.
3. Kesatuan sosial budaya.
4. Kesatuan pertahanan dan keamanan.

Keunggulan bangsa Indonesia adalah:
1. Jumlah dan potensi penduduknya cukup besar.
2. Memiliki keanekaragaman dalam berbagai aspek kehidupan sosial budaya.
3. Letak wilayah yang strategis, dan masih banyak lagi

Nama:Az-Zahra Novia Balqis Irawan
NPM: 2215011071
Kelas: D
Prodi: Teknik Sipil

Tujuannya pentingnya perlindungan dan penegakan hukum tidak lain untuk memastikan subjek hukum memperoleh setiap haknya. Makna penegakan hukum sendiri adalah penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum antara lain yaitu faktor hukum itu sendiri (UU), faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas pendukung, fakfor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Ruang lingkup penegakan hukum sangat luas sekali, mencakup hal-hal yang langsung maupun tidak langsung.

Perlindungan hukum terdapat dalam peraturan undang-undang yang berisi rambu-rambu dan batasan-batasan dalam melakukan sesuatu. Dalam UUD 1945 Pasal 27 menyatakan bahwa Setiap warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Masalah penegakan hukum di Indonesia merupakan masalah yang cukup serius dan selalu menjadi perhatian pemerintah. Selain itu proses penegakan hukum yang kian dipertanyakan oleh pencari keadilan menjadi salah satu permasalahan yang harus dibenahi oleh Pemerintah saat ini.

Nama: Az-Zahra Novia Balqis Irawan
NPM: 2215011071
Kelas: D
Prodi: Teknik Sipil

Supremasi hukum berarti menempatkan hukum berada di posisi paling tinggi sebagai pilar sebuah negara hukum.
Dalam berbagai macam hukum muncul sebagai lembaga yang dipercaya untuk mengatur dan menata negara dan masyarakat. Jika ratusan tahun lalu kehidupan manusia diatur dalam hukum alam yang sederhana, maka negara dan masyarakat modern yang begitu kompleks tidak dapat lagi menyerahkan segala sesuatunya kepada custumary law/interactional law. Hukum sudah menjadi orde yang dibuat dengan sengaja seperti hukum modern sekarang ini. Kehidupan modern sekaligus dengan kemajuannya membutuhkan struktur hukum baru yang dapat menjadi sandaran. Hukum modern menjadi peranan sosial politik yang penting dan dicari ditengah-tengah dunia dan kehidupan modern yang semakin kompleks. Sebagimana dicantumkan dalam UUD NRI Tahun 1945, Republik Indonesia adalah negara hukum. Dalam kaitannya dengan keinginan untuk mengerahkan dukungan ilmu dan teknologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Perlu negara hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi agar tercipta negara hukum yang mampu menjadi rumah nyaman untuk membahagiakan rakyatnya. Jika tidak bisa Indonesia dapat menjelma menjadi sefnifen para koruptor yang mampu memanfaatkan jaksa dan pengacara untuk memainkan hukum di Indonesia. Cara perhukum yang keliru memang dapat menimbulkan malapetaka, ini dapat terjadi karena cara perhukum tekstual atau mengeja undang-undang seperti yang tertulis. Reformasi yang bergulir sejak Tahun 1998 membuka babak baru dalam penyelenggaraan hukum di Indonesia. Selogan reformasi antara lain :
1. Demokratisasi, transisi ke rezim politik yang lebih demokratis.
2. Desentralisasi, penyerahan kekuasaan pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi.
Pembangunan masyarakat madani atau sivil society, telah membuka koridor-koridor baru yang tidak membiarkan penyelenggaraan hukum terlepas dari sorotan dan kontrol masyarakat.

Napa: Az-Zahra Novia Balqis Irawan
NPM:2215011071
Kelas: D

1. Ada cara lain dalam menyampaikan aspirasi untuk menghindari terjadinya paparan virus Covid di era ini. Melakukan unjuk rasa demontrasi yang berujung tidak kondusif, terjadi kontak fisik maupun nonfisik yang dapat berakibat menularkan/menyebarkan wabah penyakit. Pada artikel ini menerangkan upaya pemerintah dalam menekan wabah Covid-19 berbanding terbalik dengan diterbitkannya UU Cipta Kerja yang banyak menimbulkan kontra di masyarakat. 


2. Perlu diadakan pemberian edukasi terhadap demontran tentang cara menyampaikan aspirasi di ruang publik, dan kewajiban pihak berwajib untuk mengambil tindakan menertibkan kegaduhan yang berpotensi memakan banyak korban. Sedangkan di era Covid ini harus disertai protokol yang berlaku guna mencegah penyebaran wabah, membatasi jumlah demonstran dengan memilih beberapa perwakilan untuk menyampaikan pendapat/berdiskusi dgn ..

3. Isi UU ciptaker ini hrs memiliki keuntungan pada kedua belah pihak, di mana tidak memberatkan salah satunya. Namun berbanding terbalik, justru hak dan kewajiban buruh tidak terpenuhi dan memberatkan bagi pihak buruh.

4. Sesuaikan dgn ideologi pancasila. Mendahului kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, konstitusisnne

Nama: Az-Zahra Novia Balqis Irawan
NPM: 2215011071
Kelas: D

1. Tanggapan dan nilai positif:
Tindakan yang dilakukan sudah tepat untuk tidak melibatkan anak-anak dalam aksi demonstrasi. Hal tersebut bukan ranah bagi anak-anak, selain belum mengerti dan hanya ikut-ikutan saja mereka juga blm bisa mengendalikan emosi yang dapat mengakibatkan kegiatan menjadi anarkis hingga memakan korban, tidak hanya itu, hal ini juga masuk dalam eksploitasi anak. Bertentangan dengan UU yang mengatur perlindungan anak. Sudah sepatutnya penyampaian aspirasi dilakukan secara tertib dan tidak berakhir ricuh.

2.  Bagaimana solusi mengantisipasi hal yg tidak diinginkan dlm menyampaikan aspirasi di depan umum

Gunakan akal sehat berlandaskan dengan fakta-fakta empiris dan tidak terkesan ngada2. Utamakan kepentingan umum karna demokrasi hrs ditegakkan secara menyeluruh lkhusus nya saat proses penyampaian hrs sopan dan tidak mengandung unsur SARA agar tidak menyinggung pihak lain.

3. Jelaskan  apa sajakah yang dimaksud dengan kewajiban dasar manusia itu? Apakah kewajiban dasar manusia  menjadikan hak itu dibatasi?

Sebagai hak, hak asasi manusia tidak dapat berdiri sendiri tanpa ada kewajiban dasar manusia yang menyertainya. Hak asasi manusia akan menimbulkan kewajiban dasar manusia. Begitu juga sebaliknya. Kewajiban dasar manusia menjadi dasar ditegakkannya hak asasi manusia.
Hal ini merupakan implementasi dari Pasal 28J UUD 1945 yang menyebut bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.