Nama : Eka Primadona
NPM : 2213034098
Menurut anda apakah negara lain memiliki kebijakan transmigrasi? jika iya. jelaskan apa perbedaan transmigrasi di Indonesia dengan negara lain (pilih salah satu negara)
Jawab:
Menurut saya, ya, tapi mungkin tidak semua negara di dunia memiliki kebijakan Transmigrasi , meskipun istilah dan latar belakangnya berbeda.
Transmigrasi di Indonesia berawal pada masa kolonial Belanda tahun 1905 dengan tujuan mengurangi kepadatan penduduk di Pulau Jawa dan membuka lahan baru di luar Jawa. Setelah kemerdekaan, program ini diteruskan pemerintah sebagai upaya pemerataan pembangunan, penyediaan lahan pertanian, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah menyediakan lahan, rumah, dan peralatan bagi transmigran sehingga program ini bersifat resmi, terencana, dan berorientasi pada pemerataan ekonomi.
Sementara itu, kebijakan pemindahan penduduk di Tiongkok muncul sejak 1950-an, terutama ke wilayah Xinjiang, Tibet, dan Mongolia Dalam. Tujuannya bukan hanya untuk pembangunan ekonomi, tetapi juga sebagai strategi politik guna memperkuat integrasi nasional dan kontrol terhadap wilayah minoritas. Pemerintah mendorong etnis Han sebagai mayoritas untuk bermigrasi ke daerah tersebut dengan berbagai insentif, sehingga proporsi penduduk lokal berkurang dan pengaruh etnis Han semakin dominan.
Perbedaan mendasar terletak pada orientasi dan dampaknya. Di Indonesia, transmigrasi lebih menekankan pemerataan penduduk dan pembangunan ekonomi meskipun kadang memicu konflik sosial dengan masyarakat adat. Di Tiongkok, kebijakan migrasi cenderung menimbulkan ketegangan etnis karena masyarakat lokal merasa terpinggirkan. Dengan demikian, transmigrasi Indonesia berfokus pada kesejahteraan rakyat, sedangkan di Tiongkok lebih sarat dengan kepentingan politik dan kontrol wilayah.
NPM : 2213034098
Menurut anda apakah negara lain memiliki kebijakan transmigrasi? jika iya. jelaskan apa perbedaan transmigrasi di Indonesia dengan negara lain (pilih salah satu negara)
Jawab:
Menurut saya, ya, tapi mungkin tidak semua negara di dunia memiliki kebijakan Transmigrasi , meskipun istilah dan latar belakangnya berbeda.
Transmigrasi di Indonesia berawal pada masa kolonial Belanda tahun 1905 dengan tujuan mengurangi kepadatan penduduk di Pulau Jawa dan membuka lahan baru di luar Jawa. Setelah kemerdekaan, program ini diteruskan pemerintah sebagai upaya pemerataan pembangunan, penyediaan lahan pertanian, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah menyediakan lahan, rumah, dan peralatan bagi transmigran sehingga program ini bersifat resmi, terencana, dan berorientasi pada pemerataan ekonomi.
Sementara itu, kebijakan pemindahan penduduk di Tiongkok muncul sejak 1950-an, terutama ke wilayah Xinjiang, Tibet, dan Mongolia Dalam. Tujuannya bukan hanya untuk pembangunan ekonomi, tetapi juga sebagai strategi politik guna memperkuat integrasi nasional dan kontrol terhadap wilayah minoritas. Pemerintah mendorong etnis Han sebagai mayoritas untuk bermigrasi ke daerah tersebut dengan berbagai insentif, sehingga proporsi penduduk lokal berkurang dan pengaruh etnis Han semakin dominan.
Perbedaan mendasar terletak pada orientasi dan dampaknya. Di Indonesia, transmigrasi lebih menekankan pemerataan penduduk dan pembangunan ekonomi meskipun kadang memicu konflik sosial dengan masyarakat adat. Di Tiongkok, kebijakan migrasi cenderung menimbulkan ketegangan etnis karena masyarakat lokal merasa terpinggirkan. Dengan demikian, transmigrasi Indonesia berfokus pada kesejahteraan rakyat, sedangkan di Tiongkok lebih sarat dengan kepentingan politik dan kontrol wilayah.