Nama : Pita Latifa
NPM : 2213034013

Iya, beberapa negara lain juga memiliki kebijakan yang mirip dengan transmigrasi di Indonesia, meskipun dengan istilah dan tujuan yang berbeda. Salah satunya adalah Vietnam. Kebijakan transmigrasi tidak hanya diterapkan di Indonesia, tetapi juga dikenal dalam bentuk berbeda di beberapa negara lain, salah satunya Vietnam. Transmigrasi di Indonesia dilatarbelakangi oleh tingginya kepadatan penduduk di pulau-pulau tertentu seperti Jawa, Bali, dan Madura, sehingga pemerintah memindahkan penduduk ke wilayah dengan kepadatan rendah seperti Kalimantan, Papua, Sulawesi, dan Sumatra. Tujuan utama kebijakan ini adalah pemerataan penduduk dan pengembangan wilayah baru. Pemerintah memberikan dukungan berupa lahan, tempat tinggal, serta bantuan awal untuk mendukung kehidupan transmigran di lokasi tujuan.

Sementara itu, di Vietnam kebijakan serupa lebih dikenal sebagai program resettlement. Relokasi penduduk dilakukan bukan karena kepadatan penduduk, melainkan akibat adanya pembangunan proyek besar seperti bendungan, waduk, dan jaringan irigasi yang menyebabkan wilayah hunian tergenang atau tidak lagi layak ditinggali. Dalam program tersebut, masyarakat dipindahkan ke lokasi baru dengan penyediaan lahan pertanian pengganti dan fasilitas dasar untuk menunjang kehidupan sehari-hari.

Perbedaan utama antara kedua negara terletak pada tujuan pelaksanaannya. Transmigrasi di Indonesia bertujuan untuk pemerataan penduduk dan pembangunan wilayah baru, sedangkan program resettlement di Vietnam lebih menekankan pada relokasi penduduk sebagai konsekuensi dari pembangunan infrastruktur. Dengan demikian, transmigrasi di Indonesia bersifat preventif terhadap masalah kepadatan penduduk, sementara di Vietnam lebih bersifat responsif terhadap dampak pembangunan.

Nama : Pita Latifa
NPM : 2213034013

1. Sejarah Transmigrasi
Sejarah transmigrasi di Indonesia dimulai sejak masa pemerintahan kolonial Belanda sebagai upaya untuk mengatasi kepadatan penduduk di Pulau Jawa dengan memindahkan penduduk ke daerah-daerah yang lebih jarang penduduknya, seperti Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi. Program ini berlanjut setelah kemerdekaan Indonesia dengan tujuan pemerataan pembangunan dan pengembangan wilayah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui redistribusi penduduk.
Program transmigrasi mulai digagas pemerintah kolonial Hindia Belanda sekitar tahun 1905 sebagai bagian dari “kolonisatie”. Tujuannya adalah meredam kepadatan penduduk di Pulau Jawa dan mengalihkan tenaga kerja ke daerah yang lebih jarang penduduknya, seperti Sumatera. Lokasi transmigrasi pertama berada di Gedong Tataan, Lampung Selatan, dengan dipindahkannya sekitar 155 kepala keluarga petani dari Jawa.
Pada masa pendudukan Jepang (sekitar 1943), program transmigrasi diubah menjadi bernama Kokuminggakari. Kali ini, bukan keluarga yang dipindahkan—melainkan individu, dan lebih dilaksanakan secara paksa daripada sukarela. Salah satu contohnya adalah pemindahan sekitar 31.700 orang ke Lampung (disebut Toyosawa, kini Purbolinggo, Lampung Tengah).
Istilah “transmigrasi” baru secara resmi digunakan mulai tahun 1950. Pemerintah Orde Lama, melalui GBHN, menjadikan program ini sebagai alat penyebaran penduduk, membuka wilayah baru, dan mengembangkan pertanian di luar Jawa. Pada Desember 1950, transmigrasi pertama di era kemerdekaan diberangkatkan ke Lampung, dan antara 1950–1959, lebih dari 22.360 orang dipindahkan.
Pasca-reformasi, program transmigrasi mengalami transformasi karena kebijakan desentralisasi. Transmigrasi kini tak lagi dipusatkan pada penyebaran tenaga kerja, melainkan juga diarahkan ke pembangunan daerah dan penguatan ekonomi lokal. Sub-sektornya pun berpindah dari Kementerian Tenaga Kerja ke Kementerian Pembangunan Daerah (yang sekarang disebut Kementerian Transmigrasi).

2. Apakah transmigrasi penting?
Penting, transmigrasi merupakan program yang memiliki arti penting bagi pembangunan nasional. Program ini bertujuan untuk mengurangi kepadatan penduduk di daerah yang berlebih, terutama di Pulau Jawa, serta mendukung pemerataan jumlah penduduk di wilayah lain yang masih jarang berpenghuni. Selain itu, transmigrasi berperan dalam pemerataan pembangunan karena daerah tujuan transmigrasi biasanya dilengkapi dengan infrastruktur dasar seperti jalan, sekolah, dan fasilitas kesehatan. Hal ini juga mendorong pemanfaatan sumber daya alam di luar Jawa yang potensinya masih besar, sehingga mampu membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat.
Di sisi lain, transmigrasi juga menghadapi tantangan. Program ini tidak jarang menimbulkan konflik sosial antara transmigran dengan masyarakat lokal akibat perbedaan budaya maupun perebutan lahan. Pembukaan lahan secara besar-besaran untuk permukiman dan pertanian kadang menimbulkan kerusakan lingkungan, seperti deforestasi dan degradasi tanah. Selain itu, kesejahteraan transmigran tidak selalu terjamin apabila lahan yang disediakan kurang subur atau pengelolaan program tidak optimal. Program ini juga membutuhkan biaya besar dari negara, sehingga perlu pengelolaan anggaran yang efisien.