Kenan Yudhistira
2216031082
Reguler B
Ilmu Komunikasi

1. Esai ini mengeksplorasi kebangkitan filsafat wayang Indonesia. Sebagai salah satu universitas paling bergengsi di Indonesia, Universitas Gadjah Mada meluncurkan Filsafat Wayang sebagai salah satu program studi yang dimulai pada tahun ajaran 2011-2012. Hal ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan rasa identitas nasional yang kuat dan berfungsi sebagai gudang pengetahuan yang menginspirasi orang lain. Hal ini akan memungkinkan bangsa Indonesia untuk memproyeksikan rasa martabat yang lebih kuat di luar negeri. Pendidikan dan inspirasi tentang nilai identitas nasional dan bagaimana upaya yang dilakukan untuk membangun identitas nasional sehingga generasi mendatang dapat menghormati dan mempertahankan budaya yang berbeda ini adalah hasil yang baik yang dapat diambil dari hal ini.

2. Seperti halnya warna negara, ada beberapa tugas yang harus dipenuhi serta berbagai keistimewaan yang akan diperoleh. Menurut Sudjarwadi, yang menjabat sebagai rektor Universitas Gadjah Mada dari tahun 2007 hingga 2012, "tidak ada bangsa yang sukses tanpa memiliki identitas yang kuat," pengembangan filosofi Wayang di Indonesia memiliki arti penting untuk menciptakan rasa identitas nasional yang kuat. Menurut klaim ini, adalah tugas warga negara untuk menciptakan dan melestarikan rasa identitas nasional yang kuat. Halaman ini juga mencakup filosofi yang mencerminkan pandangan dunia, pengetahuan daerah, tradisi, dan adat istiadat yang merupakan upaya bersama dan milik bersama. Oleh karena itu, seseorang memiliki tanggung jawab untuk mewariskan pengetahuan lokal kepada generasi berikutnya serta hak untuk mempelajarinya.

3. Pendidikan merupakan sarana yang paling penting untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan pengamalan hak-hak dan kewajiban masyarakat di bawah Pancasila. Hal ini dimaksudkan agar melalui pendidikan yang mengkaji Pancasila dan UUD 1945 secara menyeluruh, setiap orang dapat memahami hak dan kewajibannya serta dapat mempraktikkan prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya. Selain itu, hal ini juga dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan komunal yang dapat menumbuhkan rasa cinta tanah air, seperti gotong royong.

Kenan Yudhistira
2216031082
Reguler B
Ilmu Komunikasi

Topik negara hukum diangkat dalam video tersebut. Negara-negara demokrasi yang sedang berkembang di era reformasi menciptakan hukum sebagai panduan untuk mengatur dan menyelesaikan masalah-masalah mereka. Tidak mungkin hukum dapat dirujuk di bawah rezim otoriter. Tuntutan masyarakat untuk terlibat dan mengontrol cabang-cabang legislatif, eksekutif, dan yudikatif menjadi lebih vokal. Karena keragaman tidak diperhitungkan selama era otoriter, penting untuk memahami slogan "Bhinneka Tunggal Ika" saat ini. Karena kurangnya variasi, pluralisme telah berubah menjadi masalah hukum.

Pertumbuhan ekonomi tidak diragukan lagi secara langsung terkait dengan upaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memerangi kemiskinan, dan mengurangi pengangguran, oleh karena itu pentingnya legislasi di berbagai bidang tidak dapat diabaikan. Hukum harus dipandang sebagai fondasi ekonomi, bukan sebagai penghalang. Setiap masalah harus diselesaikan dengan hukum, yang harus dapat diandalkan. Albert Einstein pernah berkata, "Pertahanan kita bukanlah ilmu pengetahuan, bukan teknologi, dan bukan meringkuk di ruang bawah tanah. Ketertiban dan hukum adalah pertahanan kita.

Kenan Yudhistira
2216031082
Reguler B
Ilmu Komunikasi

Keberadaan hukum berkontribusi pada kontrol negara dan masyarakat. Lupakan sistem hukum alam yang sederhana; kemajuan teknologi modern tidak diragukan lagi membutuhkan sistem hukum yang baru. Sejalan dengan kemajuan zaman yang lebih kontemporer, sistem hukum terbaru ini digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum yang lebih menantang. Sebagaimana tercantum dalam undang-undang dasar, Indonesia adalah negara hukum, sehingga negara hukum harus memperhatikan dan menyeimbangkan dengan kemajuan teknologi dan zaman untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat sesuai dengan hukum yang berlaku. Jika hal ini tidak dilakukan, sistem hukum di Indonesia tidak akan maju dan lebih cenderung digunakan sebagai tempat berlindung bagi para koruptor sebagai akibat dari sistem hukum yang sudah ketinggalan zaman. Akibatnya, individu-individu mulai mengorganisir kelompok-kelompok swadaya seperti Indonesia Corruption Watch (IWC), Police Watch, dan MAPPI untuk mengatur hukum yang relevan. Hal ini dikarenakan perluasan masyarakat sipil membuka pilihan-pilihan baru dan sistem hukum terkait erat dengan pengawasan masyarakat.

Kenan Yudhistira
2216031082
Reguler B
Ilmu Komunikasi

Gubernur etnis Tionghoa pertama di Jakarta adalah Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Komunitas Tionghoa di Indonesia mengalami penganiayaan dan kurangnya inklusi dalam rezim Soeharto di bawah Orde Baru. Orang-orang dari kelompok ini telah memperjuangkan hak-hak mereka sebagai warga negara dan hak-hak lainnya selama bertahun-tahun, termasuk hak untuk memilih yang dilindungi secara hukum dan kemampuan untuk memberikan suara dalam pemilihan umum. Pengesahan UU No. 12/2006 tentang Kewarganegaraan menandai berakhirnya perjuangan kelompok ini. Pengangkatan Ahok sebagai Gubernur DKI, yang kini nonaktif karena ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama oleh Bareskrim Polri, merupakan salah satu bukti bahwa komunitas ini adalah bagian dari negara Indonesia.

Kapolri Jendral Tito Karnavian mengakui bahwa meskipun demonstrasi dalam kasus ini dilakukan oleh sejumlah orang dan berakhir damai, namun ada sebagian kecil pihak tertentu yang berniat memanfaatkan aksi damai tersebut dengan melakukan pelanggaran-pelanggaran konstitusional. Negara hadir untuk melindungi segenap warga negaranya dari perilaku yang dapat merusak supremasi hukum. Siapapun harus diperlakukan dengan hormat dan aman dari ketidakadilan dan kekejaman yang menimpa warganya. Setiap orang bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjungnya dengan tidak ada kecualinya, sesuai dengan Pasal 27 UUD 1945.

Isu penegakan hukum di Indonesia merupakan salah satu isu utama yang membuat masyarakat khawatir. Harapan masyarakat akan adanya perubahan hukum masih belum tercapai, terbukti dengan masih tingginya angka kriminalitas, penggunaan narkoba, korupsi, asusila, dan permasalahan hukum lainnya termasuk pungutan liar yang semakin melanda negeri ini. Penyebab utama dari tingginya tingkat KKN dan masalah hukum lainnya adalah karakter masyarakat, khususnya aparat penegak hukum dan pejabat di jajaran birokrasi yang tidak dapat dipercaya dan tidak jujur dalam memegang teguh kepercayaan masyarakat dan negara.

Kenan Yudhistira
2216031082
Reguler B
Ilmu Komunikasi

Pengertian dari geopolitik adalah sistem politik atau peraturan-peraturan dalam wujud kebijaksanaan dan strategi nasional yang didorong oleh letak geografis suatu negara.
Macam - Macam Teori Geopolitik terdiri dari :
a. Teori Geopolitik Frederich Ratzel.
b. Teori Geopolitik Rudolf Kjellen
c. Teori Geopolitik Karl Haushofer
d. Teori Geopolitik Harford Mackinder
e. Teori Geopolitik Alferd Thayer Mahan
f. Teori Geopolitik Guilo Douhet, William Mitchel, Saversky, dan JFC FUller.

Teori geopolitik Indonesia menyatakan bahwa Pancasila sebagai ideologi nasional diambil sebagai pertimbangan mendasar dalam menentukan kebijakan nasional berdasarkan kondisi dan status wilayah geografis Indonesia.
Teori Geopolitik Indonesia pertama kali diperkenalkan oleh Ir. Soekarno dalam sidang BPUPKI I pada Juni 1945. Prinsip geopolitik di Indonesia tidak mementingkan dalam hal wilayah, tetapi lebih kepada membangun kesatuan bangsa dalam suatu wilayah.

Wawasan Nusantara adalah wawasan nasional yang bersumber dari Pancasila dan UUD NKRI. Hakikat dari wawasan Nusantara adalah kesatuan bangsa dan keutuhan wilayah Indonesia.
a. Perwujudan wilayah : Nusantara sebagai satu kesatuan politik
b. Perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi
c. Perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya
d. Perwujudan kepulauan Nusantara sebagai pertahanan dan keamanan

Konsep NKRI tercantum dalam pasal 1 ayat 1 UUD NRI tahun 1945 berbunyi : Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk Republik.
Sebagai NKRI, kesatuan wilayah Indonesia meliputi :
1. Kesatuan politik
2. Kesatuan hukum
3. Kesatuan sosial budaya
4. Kesatuan pertahanan dan keamanan