NAMA : Putri Chantika Khairunnisa
NPM : 2211011098
KELAS : Manajemen A

Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan konstitusi sejak kemerdekaannya pada tahun 1945. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, di antaranya adalah perubahan keadaan politik dan sosial di Indonesia, tuntutan dari berbagai pihak untuk melakukan perbaikan pada sistem pemerintahan, dan adanya tekanan dari masyarakat untuk memberikan hak yang lebih besar kepada rakyat. Perubahan konstitusi di Indonesia terjadi dalam beberapa periode, yaitu periode 1945-1949, 1949-1959, 1959-1966, dan 1966-sekarang.
Periode pertama terjadi setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, di mana konstitusi pertama yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi ini memiliki kekurangan dalam hal keteraturan dan kemampuan untuk mempertahankan stabilitas politik. Oleh karena itu, pada periode 1949-1959, Indonesia mengalami perubahan konstitusi dengan dibentuknya Konstitusi RIS (Republik Indonesia Serikat) pada tahun 1949. Namun, Konstitusi RIS tidak mampu mengatasi berbagai masalah di Indonesia, sehingga pada tahun 1959, Indonesia kembali melakukan perubahan konstitusi dengan diterapkannya Konstitusi UUD 1959 yang menetapkan Indonesia sebagai negara kesatuan.
Periode berikutnya terjadi pada tahun 1966, di mana Indonesia mengalami pergolakan politik yang menyebabkan Presiden Soekarno digantikan oleh Soeharto. Pada masa pemerintahan Soeharto, terjadi perubahan konstitusi dengan diberlakukannya Konstitusi UUD 1945 dengan amandemen. Perubahan ini dianggap sebagai upaya untuk memperbaiki sistem pemerintahan di Indonesia, namun pada akhirnya juga menghadirkan beberapa masalah seperti kurangnya demokrasi dan pelanggaran hak asasi manusia.
Secara keseluruhan, perubahan konstitusi di Indonesia dilakukan untuk menyesuaikan dengan keadaan politik, sosial, dan ekonomi yang terjadi di Indonesia. Namun, perubahan konstitusi juga harus dilakukan dengan hati-hati dan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memastikan bahwa perubahan tersebut dapat memberikan keuntungan bagi rakyat dan mendorong kemajuan bangsa.

NAMA : Putri Chantika Khairunnisa
NPM : 2211011098
KELAS : Manajemen A

1. Setelah membaca artikel tentang UU Cipta Kerja, saya menyimpulkan bahwa salah satu hal positifnya adalah kesadaran masyarakat akan pentingnya transparansi dan partisipasi publik dalam proses pembuatan undang-undang. Oleh karena itu, banyak masyarakat yang turut serta dalam menolak UU Cipta Kerja karena dianggap bertentangan dengan konstitusi Indonesia yang Membuat rakyat Indonesia memiliki sikap peduli terhadap sesama pekerja.
yang harus dibenahi yaitu cara pemerintah dalam mengambil keputusan dengan memperhatikan partisipasi publik dan transparansi dalam proses pembuatan undang-undang.

2. Hakikat dari konstitusi adalah sebagai landasan hukum dan nilai-nilai dasar yang mengatur berjalannya pemerintahan dan kehidupan masyarakat dalam suatu negara. Konstitusi menjadi landasan bagi pembentukan hukum dan kebijakan publik, serta mengatur hak dan kewajiban warga negara dalam berinteraksi dengan negara dan sesama warga negara.
Pentingnya konstitusi bagi suatu negara sangat besar, karena konstitusi menjadi landasan bagi berjalannya pemerintahan dan kehidupan masyarakat. Dengan adanya konstitusi, negara dapat menjaga stabilitas politik, memastikan hak asasi manusia terlindungi, dan menjamin keadilan bagi semua warga negara. Konstitusi juga memberikan panduan bagi pembuatan undang-undang dan kebijakan publik, serta mengatur hubungan antara pemerintah dan masyarakat.
Di Indonesia, UUD NRI 1945 memiliki peran yang sangat penting bagi negara ini. UUD NRI 1945 menjadi landasan bagi berjalannya pemerintahan dan kehidupan masyarakat Indonesia. UUD NRI 1945 memuat prinsip-prinsip dasar negara Indonesia, hak dan kewajiban warga negara, struktur pemerintahan, serta aturan dan mekanisme yang mengatur hubungan antara pemerintah dan masyarakat. UUD NRI 1945 juga menjadi dasar bagi pembuatan undang-undang dan kebijakan publik di Indonesia. Dengan adanya UUD NRI 1945, Indonesia dapat memastikan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

3. Contoh perilaku pejabat negara yang tidak konstitusional seperti : Memperkaya diri sendiri atau orang-orang terdekat melalui korupsi, melanggar hak asasi manusia, Menyalahgunakan kekuasaan dan wewenang yang dimilikinya, Menyebarkan kebencian, diskriminasi, dan intoleransi terhadap kelompok tertentu.
Tergantung pada tingkat kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat negara, hukuman yang diberikan bisa beragam. Jika pelanggaran yang dilakukan termasuk dalam kategori yang sangat serius, maka hukuman maksimal mungkin layak diberikan. Namun, jika pelanggaran tersebut masih bisa diperbaiki dan memperbaiki kehidupannya, maka memberi kesempatan untuk memperbaiki diri bisa menjadi pilihan yang lebih baik. Dalam hal ini, hukuman yang diberikan seharusnya diarahkan pada rehabilitasi dan menghindari pejabat negara tersebut melakukan kesalahan yang sama di masa depan.

Nama : Putri Chantika Khairunnisa

NPM : 2211011098

Kelas : Manajemen A

Nama : Putri Chantika Khairunnisa

NPM : 2211011098

Kelas : Manajemen A

NAMA : Putri Chantika Khairunnisa
NPM : 2211011098
KELAS : A

Dari video yang saya tonton, dapat saya simpulkan bahwa di video tersebut isinya membahas tentang bagaimana konstitusi di Indonesia berkembang sejak tanggal 18 Agustus 1945. Konstitusi adalah seperangkat peraturan yang mengatur sistem pemerintahan suatu negara dan juga membatasi kekuasaan negara serta melindungi hak sipil dan hak asasi manusia.
Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif sedangkan sumber datanya berupa data sekunder, kemudian menganalisisnya secara deskriptif kualitatif. Hasilnya menunjukkan bahwa konstitusi di Indonesia mengalami beberapa kali perubahan, diantaranya UUD 1945, UUD RIS, UUDS 1950 dan kembali ke UUD 1945 hingga mengalami perubahan sebanyak empat kali dan masih berlaku sampai sekarang.