Nama : Bumi Caesar Praditya
NPM : 2216031071
Kelas : Reguler A
Prodi : Ilmu Komunikasi

Analisis Jurnal yang berjudul "PENEGAKAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN NEGARA"
Membahas tentang figur pemimpin yang terkenal dengan ceplas ceplos nya, tegas, keras dan apa adanya dalam bertutur kata tanpa memandang siapa lawan bicaranya dialah basuki thaja purnama (Ahok) dirinya telah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan penistaan agama, polisi melakukan keputusan tersebut murni karena didasari oleh pertimbangan hukum dan bukan karena adanya keputusan satu pihak, gaya kepemimpinan dia yang cenderung ceplas ceplos menjadi cikal bakal konflik dengan ormas ormas yang berada di jakarta atas tindakan ahok, wakil gubernur jakarta juga mendapatkan reaksi yang sama dari FPI.

didalam jurnal ini juga dijelaskan sangat rinci tentang kasus penistaan agama yang terjadi saat ahok menjabat sebagai gubernur jakarta, bisa dilihat dalam kasus ini seperti apa proses penegakan hukum di indonesia yang cenderung hanya memikirkan satu golongan saja, terkadang aparat juga masih sering mendiskriminasi orang tertentu padahal kita sebagai warga negara sudah seharusnya punya hak dan kewajiban yang sama tanpa ada perbedaan sedikitpun.

hingga saat ini negara belum memenuhi harapan masyarakat, terbukti masih tingginya angka kriminalitas Narkoba, Korupsi, asusila dan permasalahan hukum lainnya seperti pungutan liar yang kian menerpa bangsa ini. Karakter masyarakat terutama Aparat penegak hukum dan aparat pada jajaran birokrasi yang tidak amanah serta tidak jujur dalam menjaga kepercayaan masyarakat dan negara bahkan ketidakpuasan terhadap pendapatan menjadi utama tingginya KKN serta persoalan hukum lainnya. Dilain pihak proses penegakan hukum yang kian dipertanyakan oleh pencari keadilan menjadi salah satu permasalahan yang harus dibenahi oleh Pemerintah.

Nama : Bumi Caesar Praditya
NPM : 2216031071
Kelas : Reguler A
Prodi : Ilmu Komunikasi

Pre test PKN
Dalam video yang berjudul supremasi hukum bagian 2 yang di jelaskan oleh bapak Dr. Didin Widyartono, M.Pd. Video ini lanjutan dari supremasi hukum bagian 1 ,Hukum muncul sebagai pedoman warga negara untuk mengatur tatanan hidup masyarakat negara, hukum juga dibuat berkembang mengikuti zaman, pada masa saat ini diperlukan struktur hukum baru yang bisa dijadikan pedoman, negara indonesia adalah negara hukum, untuk mengerahkan hubungan ilmu dan teknologi, cara hukum yang keliru akan menyebabkan kesalahpahaman. reformasi tahun 1998 membuka babak baru terhadap penyelenggaraan hukum di indonesia.

Nama : Bumi Caesar P
NPM : 2216031071
Kelas : Reguler A
Prodi : Ilmu Komunikasi

Pre test PKN
Dalam video yang berjudul supremasi hukum bagian 1 yang di jelaskan oleh bapak Dr. Didin Widyartono, M.Pd.

Demokrasi dengan membentuk yang menunjang memberikan rumah yang besar, demokrasi semakin menguat seiring berjalanan waktu seperti lembaga negara (Legislatif) (Eksekutif) (Yudikatif) . Semua dihadapkan pada tantangan yang sama semboyan bhineka tunggal ika ( berbeda beda tetap satu) mewujudkan semboyan bhineka tunggal ika di negara indonesia ini untuk terus mensejahterakan rakyat, mengurangi kemiskinan dan pengganguran, negara juga harus memberikan perlindungan kepada warga negara tanpa terkecuali dan tidak ada unsur diskriminatif didalamnya, negara harus mewujudkan negara yang transparan warga negara harus mewujudkan warga yang terus merasa aman dan hak hak nya diakui.

Nama : Bumi Caesar Praditya

NPM : 2216031071

Kelas : Reg A

Prodi : Ilmu Komunikasi

Nama : Bumi Caesar P
NPM : 2216031071
Kelas : Regular A

penyebab dasar konstitusi berubah adalah karena adanya perubahan kebutuhan kepentingan dan dorongan demokrasi sehingga menyebabkan perubahan konstitusi lalu ada juga faktor eksternal dan internal politik indonesia yang menyebabkan adanya perubahan internal dalam ketatanegaraan republik indonesia

kenapa relevansi dianggap penting dalam sebuah konstitusi karena Dengan adanya konstitusi, suatu negara memiliki pedoman yang kuat dan terus relevan seiring dengan berkembangnya zaman. Sehingga, negara bisa terus berjalan sesuai dengan tujuannya yang mengedepankan kesejahteraan rakyat.

selama ini konstitusi di indonesia telah mengalami 4 perubahan yaitu :

1.Periode 18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949
(Penetapan Undang-Undang Dasar 1945)
Saat Republik Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, Republik yang baru ini belum mempunyai undang-undang dasar. Sehari kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945 Rancangan Undang-Undang disahkan oleh PPKI sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia setelah mengalami beberapa proses.

2. Periode 27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950Penetapan konstitusi Republik Indonesia Serikat)Perjalanan negara baru Republik Indonesia ternyata tidak luput dari rongrongan pihak Belanda yang menginginkan untuk kembali berkuasa di Indonesia.

3. Periode 17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959 (Penetapan Undang-Undang Dasar Sementara 1950)Periode federal dari Undang-undang Dasar Republik Indonesia Serikat 1949 merupakan perubahan sementara, karena sesungguhnya bangsa Indonesia sejak 17 Agustus 1945 menghendaki sifat kesatuan, maka negara Republik Indonesia Serikat tidak bertahan lama karena terjadinya penggabungan dengan Republik Indonesia

4. Periode 5 Juli 1959 – sekarang(Penetapan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945)Dengan dekrit Presiden 5 Juli 1959 berlakulah kembali Undang-Undang Dasar 1945. Dan perubahan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Orde Lama pada masa 1959-1965 menjadi Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Orde Baru. Perubahan itu dilakukan karena Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Orde Lama dianggap kurang mencerminkan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen.