S1 Ilmu Komunikasi A MKU PKN Tahun 2023

Nama: Azalia Zara Nirania Zunaidi
NPM: 2216031021
Kelas: Reguler A
Prodi: Ilmu Komunikasi

Dalam video yang berjudul Supremasi Hukum bagian 2, tentang penegakan hukum yang berkeadilan yang disampaikan oleh Dr. Didin Widyartono, M.Pd.
Sejak lama hukum sudah dipercaya untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Hukum muncul sebagai lembaga yang dipercaya untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, bagaimanapun bentuknya. Namun saat ini hukum memerlukan struktur baru, guna mengimbangi zaman modern yang semakin kompleks.
Kita perlu bernegara hukum yang berbasis teknologi, agar berhasil menjadi rumah dan negara yang nyaman bagi keberlangsungan hidup bangsa kedepannya. Jangan sampai para koruptor memainkan hukum negara kita.

Slogan reformasi yaitu “Demokratisasi dan Desentralisasi.”

Nama: Galuh Andini
NPM: 2216031139
Kelas: Reguler A
Prodi: Ilmu Komunikasi

Analisis Video Supremasi Hukum Bagian 2

Hukum muncul sebagai lembaga untuk mengatur dan menata negara dan masyarakat. Hukum dibuat dengan sengaja seperti hukum modern pada saat ini. Kehidupan modern membutuhkan struktur hukum baru untuk dijadikan sandaran. Hukum modern menjadi pranata sosial politik yang sangat penting di era modern saat ini, sebagaimana tercantum dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa Indonesia adalah Negara Hukum. Untuk mengerahkan hubungan ilmu dan teknologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kita perlu bernegara hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi agar tercipta negara yang nyaman untuk membahagiakan rakyatnya. Hukum yang keliru dapat menimbulkan malapetaka, ini dapat terjadi karena cara berhukum yang ekstual atau mengeja Undang-Undang yang tertulis. Hukum yang membuka babak baru di Indonesia yaitu Reformasi 1998, yang berslogan Demokratisasi dan Desentralisasi. Lalu terbentuk berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat seperti ICW, Police Watch, dan MAPPI.

Nama : Zahwa Arzetty Yusuf
NPM : 2216031159
Kelas : Regular A
Prodi : Ilmu Komunikasi

Pertemuan 12 analisis video

Reformasi yang diluncurkan setelah reformasi tahun 1998 membuka babak baru dalam penegakan hukum di Indonesia. Demokratisasi dan Desentralisasi adalah moto reformasi. Demokratisasi adalah peralihan ke rezim politik yang lebih demokratis, dan desentralisasi adalah penyerahan kekuasaan negara dari pusat ke daerah otonom berdasarkan prinsip otonomi. Pembangunan masyarakat atau civil society membuka koridor baru yang tidak memungkinkan pemisahan administrasi hukum dari kontrol sosial dan juga highlight dari masyarakat Indonesia.

Hukum muncul dalam varietas yang berbeda sebagai lembaga yang seharusnya mengatur dan mengelola negara atas nama rakyat. Jika selama berabad-abad kehidupan masyarakat sederhana diatur oleh hukum alam yang sederhana, negara yang kompleks dan masyarakat modern tidak dapat lagi tunduk pada hukum adat atau interaksi. Hukum menjadi pengaturan yang sedemikian rupa sehingga seperti hukum modern saat ini. kehidupan modern dan kemajuannya, yang membutuhkan struktur hukum baru yang mendasarinya. Hukum modern telah menjadi peran sosial dan politik yang penting dan diinginkan di tengah dunia dan kehidupan modern yang semakin kompleks. Jadi kita membutuhkan hukum yang berbasis IPTEK agar hukum bisa menyesuaikan perkembangan zaman. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, (1945) Indonesia adalah negara hukum. Terkait dengan keinginan untuk menggerakan hubungan antara iptek dalam kehidupan masyarakat Indonesia dan bernegara, diperlukan suatu negara hukum yang berbasis iptek untuk mewujudkan suatu negara hukum yang dapat menjadi rumah yang nyaman bagi kebahagiaan rakyatnya. Jika tidak, Indonesia bisa menjadi celah sendiri bagi para koruptor yang tinggal hire lawyers aja untuk "ngakalin" hukum Indonesia. Jenis hukuman yang salah dapat benar-benar mendatangkan boomerang untuk Indonesia itu sendiri.

NAMA : NANDA TIRTA HAYUNI
NPM. : 2216031003
KELAS : REGULER A
PRODI : ILMU KOMUNIKASI

analisis video

Hukum muncul sebgai lembaga yg di percaya untuk menata negara dn masyarakat di atur dengan hukum alam yg sederhana dengan itu negara dan masyarakat modern dan kompleks tidak dpat lagi menyerahkan sesuatunya kepada cumstary law / interactional Law.
Kehidupan modern saat ini perlu hukum yang modern juga yang semakin kompleks
Menurut UUD negara Indonesia 1945 Indonesia adalah negara hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dn teknologi untuk bisa menjadi tempat yg nyaman untuk masyarakatnya jika keliruu akan terjadi malapetaka. Reformasi 1988 selogan reformasi adalah demokratisasi dan desrentlasisasi terbentuklah lembaga lembaga swadaya masyarakat ICW Police Watch dan MAPPI
Dalam kesimpulannya, hukum merupakan suatu lembaga yang penting dalam mengatur negara dan masyarakat modern. Hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi sangat dibutuhkan untuk menjaga keadilan, kesejahteraan, dan mencegah terjadinya malapetaka. Reformasi yang terjadi di Indonesia membawa perubahan dalam pengaturan negara dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemerintahan.

Nama: Salsabila Ramadani
NPM: 2216031045
Kelas: Reguler A
Prodi: Ilmu Komunikasi

Analisis Video Supremasi Hukum Bagian 2

Dalam video yang berjudul Supremasi Hukum bagian 2, tentang penegakan hukum yang berkeadilan yang disampaikan oleh Dr. Didin Widyartono, M.Pd. Hukum muncul sebagai lembaga untuk mengatur dan menata negara dan masyarakat. Hukum modern menjadi pranata sosial politik yang sangat penting di era modern saat ini, sebagaimana tercantum dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa Indonesia adalah Negara Hukum. Untuk mengerahkan hubungan ilmu dan teknologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kita perlu bernegara hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi agar tercipta negara yang nyaman untuk membahagiakan rakyatnya. jika tidak indonesia dapat menjelma menjadi para koruptor yang mampu memanfaatkan jasa pengacara untuk memainkan hukum di Indonesia, cara berhukum yang keliru memang dapat menimbulkan malapetaka ini dapat terjadi kara cara berhukum mengeja undang undang seperti Reformasi 1998 slogan reformasi adalah demokratisasi (transisi ke rezim politik yang lebih demokratis) dan Desentralisasi (Penyerahan kekuasaan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Lalu terbentuk berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat seperti ICW, Police Watch, dan MAPPI.

Nama: Muhammad Abyansyah Amiruddin
NPM: 2216031069
Kelas: Reguler A
Prodi: Ilmu Komunikasi

Video "Supremasi Hukum bagian 2" yang diproduksi oleh GCED ISOLAedu membahas tentang pentingnya supremasi hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Video ini merupakan lanjutan dari seri sebelumnya tentang pengertian dan prinsip dasar negara hukum.

Isi dari video ini terdiri dari beberapa poin penting, di antaranya adalah penjelasan mengenai perlunya kepastian hukum dalam mewujudkan supremasi hukum, serta peran dari lembaga-lembaga negara seperti kepolisian, pengadilan, dan jaksa dalam menjaga keberlangsungan dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

Selain itu, video ini juga membahas mengenai tantangan dan kendala yang sering dihadapi dalam pelaksanaan negara hukum di Indonesia, seperti korupsi, lambatnya proses hukum serta perbedaan pandangan dan penafsiran terhadap hukum yang dapat menimbulkan konflik dan ketidakadilan.

Dari analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa supremasi hukum merupakan landasan penting untuk menciptakan keadilan dan stabilitas negara. Dalam melaksanakan prinsip negara hukum diperlukan kesadaran dan komitmen yang kuat dari semua pihak, baik lembaga negara maupun masyarakat pada umumnya. Dengan menerapkan prinsip-prinsip regulasi yang baik, diharapkan Indonesia dapat berkembang menjadi negara yang lebih maju dan sejahtera.

Nama : Ritna Effendi
NPM : 2216031155
Kelas : Reguler A
Prodi : Ilmu Komunikasi

Dalam video tersebut yang berjudul Supremasi Hukum bagian 2 yang membahas tentang penegakkan hukum yang berkeadilan.
Dengan berkembangnya masyarakat dan negara yang semakin kompleks, lembaga hukum menjadi semakin penting dalam mengatur dan menata kehidupan sosial. Kehidupan masyarakat yang sederhana selama ratusan tahun diatur oleh aturan-aturan yang ditetapkan oleh adat dan interaksi sosial yang terjadi dalam masyarakat itu sendiri.
Namun, dengan semakin kompleksnya kehidupan modern dan berbagai isu yang dihadapi oleh masyarakat dan negara, hukum menjadi semakin penting dalam mengatur dan menyelesaikan berbagai konflik dan permasalahan yang muncul.

Hukum modern memungkinkan negara untuk mengatur dan menata kehidupan sosial dengan lebih efektif dan efisien. Hukum modern juga dapat membantu menyelesaikan berbagai masalah sosial seperti kejahatan, perselisihan antarindividu atau kelompok, dan masalah-masalah lain yang tidak dapat diselesaikan dengan aturan adat dan interaksi sosial semata.
Dengan demikian, hukum memainkan peran penting dalam mengatur dan menata kehidupan sosial dalam masyarakat dan negara modern. Aturan hukum modern menjadi alat yang efektif untuk mengatur kehidupan sosial, menyelesaikan konflik, menjaga keadilan dan kesetaraan, serta memastikan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Nama : Ayesha Adellia
Npm : 2216031013
Kelas : Reg C
Prodi : Ilmu Komunikasi

Reformasi tahun 1998 membawa perubahan dalam penegakan hukum di Indonesia dengan moto Demokratisasi dan Desentralisasi. Demokratisasi adalah peralihan ke rezim politik yang lebih demokratis, sementara desentralisasi adalah penyerahan kekuasaan dari pusat ke daerah otonom. Pembangunan masyarakat membuka kesempatan baru yang tidak memungkinkan pemisahan administrasi hukum dari kontrol sosial, dan ini adalah hal yang penting di Indonesia. Hukum muncul dalam varietas yang berbeda sebagai lembaga yang seharusnya mengatur dan mengelola negara atas nama rakyat. Hukum modern telah menjadi peran sosial dan politik yang penting di tengah dunia yang semakin kompleks dan maju. Indonesia sebagai negara hukum harus memperbarui hukumnya agar dapat menyesuaikan perkembangan zaman. Diperlukan negara hukum yang berbasis iptek untuk mencapai kebahagiaan rakyatnya. Jika tidak, para koruptor bisa menemukan celah dalam sistem hukum Indonesia dan menghindari hukuman. Oleh karena itu, penting untuk memiliki jenis hukuman yang benar agar Indonesia tidak mengalami boomerang dari tindakan hukuman yang salah.

NAMA : DEA NISA SIFANA
NPM : 2216031001
KELAS : REGULER A
PRODI : ILMU KOMUNIKASI
ANALISIS VIDEO


Dalam video yang berjudul Supremasi Hukum bagian 2, tentang penegakan hukum yang berkeadilan yang disampaikan oleh Dr. Didin Widyartono, M.Pd. membahas tentang Hukum sudah menjadi order yang dibuat dengan sengaja seperti hukum moderns sekarang ini. Kehidupan modern dan kemajuannya membutuhkan struktur hukum baru yang dapat menjadi sandarannya. Sebagaimana yang telah dicantumkan di uud 1945 "Indonesia adalah negara hukum"
Dalam kaitannya dengan keinginan untuk mengerahkan dukungan dan teknologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara indonesia kita perlu bernegara hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi agar tercipta negara hukum yang mampu menjadi rumah nyaman untuk membahagiakan rakyatnya. Jika tidak indonesia bisa menjelma menjadi self even para koruptor yang mampu memanfaatkan jasa pengacara untuk memainkan hukum di indonesia.

Nama : Restu Krisdahyanto
NPM : 2216031145
Kelas : Reguler A
Prodi : Ilmu Komunikasi

Dalam video tersebut membahas tentang berbagai variasi hukum muncul sebagai lembaga yang terpercaya untuk mengatur dan mengatasi segala masalah. Apabila kehidupan masyarakat sederhana selama ratusan tahun diatur dengan hukum alam yang sederhana, maka negara dan masyarakat modern yang begitu kompleks tidak dapat lagi menyerahkan segala sesuatunya kepada custumary law/interactional law. Hukum sudah menjadi order yang dibuat dengan sengaja seperti hukum modern sekarang. Kehidupan modern sekaligus dengan kemajuannya membutuhkan struktur hukum baru yang dapat menjadi sandarannya. Hukum modern menjadi pranata sosial politik yang penting dan dicari ditengah-tengah dunia dan kehidupan modern yang semakin kompleks ini.
Sebagai mana dicantumkan dalam undang undang dasar negara republik indonesia 1945 Republik indonesia adalah negara hukum dalam kaitannya dengan keinginan untuk mengerahkan dukungan ilmu dan teknologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara indonesia kita perlu bernegara hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi agar tercipta negara hukum yang mampu menjadi rumah yang nyaman untuk membahagiakan rakyatnya. Jika tidak indonesia dapat menjelma menjadi negara yang tegas para koruptor yang mampu memanfaatkan jasa pengacara untuk memainkan hukum di indonesia. Cara hukum yang keliru memang dapat menimbulkan malapetaka ini dapat terjadi karena dalam berhukum tekstual atau mengeja undang undang seperti yang tertulis. Reformasi yang bergulir sejak tahun 1998 membuka babak baru dalam penyelenggaraan hukum di indonesia. Slogan reformasi antara lain adalah demokratisasi dan desentralisasi. Pembagunan masyarakat madani atau civil society telah membuka koridor koridor baru yang tidak membiarkan penyelenggaraan hukum terlepas dari sorotan dan kontrol masyarakat. Terbentuklah lembaga lembaga swadaya masyarakat yang menonjol seperti ICW, Police Watch, dan MAPPI yang dapat menjadi alat kontrol masyarakat terhadap kondosi penegakan hukum di Indonesia.

Nama : Athaya Nur Fajrina Ibrahim
NPM : 2216031101
Kelas : Reguler A
Prodi : Ilmu Komunikasi

Sebagai sebuah konsep, demokrasi memiliki makna luas dan mengandung banyak elemen yang kompleks. Demokrasi adalah suatu metode politik, sebuah mekanisme untuk memilih pemimpin politik. Warga negara diberi kesempatan untuk memilih salah satu diantara pemimpin-pemimpin politik yang bersaing meraih suara (David Lechmann, 1989).

Dalam demokrasi kesantunan politik harus tetap dijaga. Konsep liberalisasi yang melekat pada ideologi demokrasi musti diartikan sebagai sebuah masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab, yaitu masyarakat yang memiliki aturan main yang jelas sehingga si kuat tidak menindas si lemah. Ini dapat terjadi kalau ada hukum yang mengatur segala bentuk permainan, baik politik, ekonomi, dan kebudayaan. Aturan main itu hendaknya menjamin pemberian ruang gerak atau kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk melakukan aktifitas kehidupannya. Aturan main yang sudah dirumuskan dan dituangkan dalam bentuk hukum tersebut seyogyanya dihormati oleh setiap aktor sosial dalam segala tingkat dan kapasitas. Dengan kata lain, baik itu penguasa, pemerintah, pengusaha dan rakyat kebanyakan semuanya harus hormat dan tunduk pada hukum (aturan main). Barang siapa yang menyimpang dari aturan main atau barang siapa yang mencoba memanipulasi aturan main dapat ditindak melalui lembaga peradilan tanpa pandang bulu.

Agar terjadi percepatan proses demokratisasi di suatu negara membutuhkan suatu kondisi yang kondusif. Ada sejumlah hal yang dapat menjadi pra kondisi bagi terciptanya akselerasi demokratisasi suatu negara. Ada yang beranggapan bahwa faktor ekonomi adalah merupakan prasyarat utama bagi berlangsungnya proses demokratisasi di suatu negara. Masyarakat industri modern yang diasumsikan memiliki tingkat kemampuan ekonomi yang tinggi akan lebih mudah menciptakan suatu negara yang demokratis.

Pendapat yang lain mengatakan bahwa akselerasi demokratisasi di suatu negara disebabkan oleh prakondisi yang berupa budaya politik dari suatu bangsa. Menurut asumsi ini lebih lanjut dijelaskan bahwasanya sistem nilai dan keyakinan akan menjelaskan konteks dan makna dari tindakan politik. Namun tesis ini memunculkan suatu pertanyaan baru; apabila budaya politik berhubungan dengan sistem budaya yang lebih luas dalam masyarakat, mungkinkah diidentifikasi akan menjadi nilai dan keyakinan budaya yang kondusif bagi demokrasi. Salah satu jawaban yang muncul dari pertanyaan itu adalah apa yang terjadi pada gerakan Protestantisme.

Assalamualaikum pak, saya Qinanti Ayu Pariha dengan NPM 2216031067 dari kelas Reguler A jurusan Ilmu Komunikasi.

Mengenai video yang membahas tentang "supremasi hukum yang berkeadilan" yang telah saya dengarkan, beginilah hasil dari analisis saya. Munculnya hukum dalam ranah suatu negara telah menjadi sebuah lembaga yang dipercaya hadirnya untuk mengatur tata negara dan juga masyarakat. Semakin berkembangnya zaman apalagi sekarang kita telah memasuki era modern, yang di mana seharusnya hukum sederhana yang sebagaimana diatur oleh alam tidak lagi dapat direlaksasikan atau tidak lagi dapat mengatur masyarakat yang sekarang yang cukup kompleks dan masyarakat modern tidak lagi dapat memberikan segala sesuatunya kepada custumary law atau interactional law. Kehidupan masyarakat modern yang sudah maju seperti sekarang membutuhkan struktur hukum baru yang dapat menjadi sandarannya. Hukum modern menjadi pranata sosial politik yang penting dan dicari di tengah tengah dunia dan kehidupan modern yang semakin kompleks.

Bagaimana dicantumkan dalam undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Konteksnya kita perlu bernegara hukum berbasis ilmu dan teknologi, karena untuk mengarahkan dukungan ilmu dan teknologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini agar terciptanya negara hukum yang mampu menjadi rumah nyaman untuk membahagiakan rakyatnya. Jika tidak maka Indonesia akan dikuasai oleh para koruptor, yang di mana kebanyakan koruptor suka memanfaatkan jasa para pengacara untuk mempermainkan hukum di Indonesia. Cara berhukum yang keliru akan membuat malapetaka, ini terjadi karena cara berhukum tekstual atau mengeja undang-undang seperti yang tertulis.

Sejak reformasi 1998 telah membuka babak baru bagi penyelenggara hukum di Indonesia, dengan adanya slogan reformasi demokratisasi dan desentralisasi. Seiring berjalannya waktu terbentuklah lembaga-lembaga masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat yang menonjol, salah satunya police watch.

NAMA : SYATHIA RIZHA PHALEPI
NPM : 2216031035
KELAS : Reg A
PRODI : Ilmu Komunikasi

Menganalisis vidio “Supremasi Hukum 2” tentang penegakan hukum yang berkeadilan.
Hukum sebagai lembaga untuk mengatur dan menata masyarakat dan negara.
Hukum dibuat mengikuti dengan zaman yang terus berkembang. Pada masa yang semakin modern dan maju sperti saat ini membutuhkan struktur hukum baru yang dapat menjadi pedoman.
Hukum modern menjadi peran atas sosial politik yang penting yang dicari pada era modern saat ini.

Indonesia adalah negara hukum,
kita membutuhkan negara hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi agar tercipta negara hukum yang maju untuk memakmurkan masyarakatnya. Jika tidak, Indonesia dapat menjadi tempat bagi koruptor yang memanfaatkan pengacara untuk memainkan hukum di Indonesia.

Reformasi pada 1998 membuka babak baru pada penyelenggaraan hukum di Indonesia. Slogan regormasi yaitu demokratisasi yaitu transisi ke rezim politik yang lebih demokratis dan desentralisasi. Kemudian lembaga swadaya masyarakat seperti ICW, police watch, MAPPI

Nama : Hana Rosa Nabila
NPM : 2216031141
Kelas : Reguler A
Prodi : Ilmu Komunikasi

Analisis video berjudul Supremasi Hukum oleh Dr. Didin Widyartono, M.Pd.
Berisi tentang penegakan hukum yang berkeadilan. Dalam berbagai variasinya, hukum muncul sebagai lembaga yang dipercaya untuk mengatur dan menata negara dan masyarakat. Apabila negara. Prinsip negara hukum artinya melakukan segala kegiatan berdasarkan hukum negara. Prinsip ini menuntut lembaga negara dan masyarakat untuk menghormati dan menaati hukum. Oleh karena itu, tidak ada pihak yang berada di atas hukum untuk memperkecil kemungkinan terjadinya ketidakadilan. Aparat penegak hukum dan kejaksaan, warga sipil atau negara, dan individu atau kelompok harus sama-sama tunduk pada hukum dan peraturan negara. Apabila kehidupan masyarakat sederhana selama ratusan tahun diatur dengan hukum alam yang sederhana maka negara dan masyarakat modern yang begitu kompleks tidak dapat lagi menerapkan segala sesuatunya kepada Customary Law/Interactional law. Hukum sudah menjadi orde yang dibuat dengan sengaja seperti hukum modern. Kehidupan modern sekaligus dengan kemajuannya membutuhkan struktur hukum baru yang dapat menjadi sandaran. Hukum modern menjadi pranata sosial politik yang penting dan dicari di tengah-tengah dunia yang semakin kompleks. Sebagaimana dicantumkan dalam UUD Negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Terbentuk lembaga swadaya masyarakat seperti ICW, POLICE WATCH, MAPPI.

Nama : Syifa Rahmadinny
NPM : 2216031049
Kelas : Reguler A
Prodi : S1 Ilmu Komunikasi

Analisis Video
Supremasi Hukum Bagian 2

Hukum muncul sebagai lembaga yang dipercaya untuk mengatur dan menata negara dan masyarakat. Apabila kehidupan masyarakat dalam bernegara diatur dengan hukum yang sederhana, maka masyarakat yang hidup dalam era modern yang sangat kompleks tidak dapat lagi menyerahkan segala sesuatunya kepada customary law/interactional law. Customary Law adalah kebiasaan yang menjadi bukti praktik umum yang diterima sebagai hukum. Hukum sudah menjadi orde yang dibuat dengan sengaja seperti hukum modern. Kehidupan modern dan kemajuannya membutuhkan struktur hukum baru yang dapat menjadi sandaran.
Sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Indonesia adalah negara hukum, dalam kaitannya untuk mengarahkan dukungan ilmu dan teknologi dalam berbangsa dan bernegara, kita perlu hukum yang berbasis ilmu dan teknologi agar tercipta hukum yang ramah terhadap rakyatnya yang modern. Jika tidak, para koruptor dan oknum lainnya di Indonesia bisa memanfaatkan jasa pengacara untuk memainkan hukum, dan cara yang keliru tersebut dapat menimbulkan dampak yang berbahaya.
Reformasi 1998 membuka babak baru, yang berslogan demokratisasi (transisi ke rezim politik yang lebih demokratis) dan desentralisasi (penyerahan kekuasaan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asa otonomi ). Pembangunan civil society (masyarakat madani) telah membuka koridor baru yang tidak membiarkan penyelenggaraan hukum terlepas dari pengamatan masyarakat, yang menimbulkan terbentuknya berbagai lembaga swadaya masyarakat seperti MAPPI (Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia).

NAMA: Aulia Rahma Aldila
NPM: 2216031087
KELAS: Reguler A
PRODI: Ilmu Komunikasi

Berikut ini merupakan analisis saya mengenai video tersebut yang membahas tentang “Supremasi Hukum”

Dalam peradilan semu, hukum dipercaya untuk mengatur dan menata negara serta masyarakat. Apabila kehidupan masyarakat sederhana dalam ratusan tahun dan diatur dalam hukum yang sederhana maka negara dan masyarakat modern yang kompleks tidak dapat menyerahkan segala sesuatu pada “Custumary Law” atau “International Law”. Kehidupan modern membutuhkan struktur hukum baru yang dapat menjadi sandarannya. Hukum politik menjadi pranata sosial politik yang penting.

Pada UUD Negara Republik Indonesia 1945, dikatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Untuk mengerahkan hubungan ilmu dan teknologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kita perlu bernegara hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Cara berhukum yang keliru akan menimbulkan malapetaka karena cara berhukum tekstual atau mengeja UU seperti yang tertulis. Reformasi 1998 membuka babak baru dalam penyelenggaraan hukum di Indonesia.
Berikut ini merupakan slogan demokrasi, yaitu:
1.Demokratisasi : transisi dari rezim politik yang lebih demokratis
2.Desentralisasi : penyerahan kekuasaan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi

Pembangunan Civil Society telah membuka koridor-koridor baru yang tidak membiarkan penyelenggaraan hukum terlepas sorotan dan kontrol masyarakat. Kemudian terbentuk lembaga swadaya masyarakat, diantaranya adalah ICW, Police Watch, dan MAPPI.

Nama : Adda Wiyatul Jannah
NPM : 2216031043
Kelas : Reg A
Prodi : Ilmu Komunikasi

pertemuan 12 analisis video

Sebagaimana dijelaskan pada bagian pertama, supremasi hukum merupakan prinsip yang menegaskan bahwa hukum di atas segalanya, termasuk pemerintah dan individu. Dalam konteks pemerintahan, supremasi hukum berarti bahwa keputusan dan tindakan pemerintah harus sesuai dengan hukum yang berlaku, dan tidak boleh bertentangan dengan hak asasi manusia atau prinsip-prinsip keadilan. Ini juga berarti bahwa tidak ada orang atau kelompok yang dikecualikan dari kepatuhan terhadap hukum.

Supremasi hukum juga penting dalam menjaga stabilitas dan kepastian hukum, serta meminimalkan konflik di antara individu dan kelompok dalam masyarakat. Hal ini karena semua orang diperlakukan sama di bawah hukum, tanpa pandang bulu atas status atau kekuasaan. Namun, implementasi supremasi hukum sering kali tidak mudah, karena banyak faktor yang mempengaruhi penerapan hukum secara adil dan konsisten. Beberapa faktor tersebut termasuk kurangnya sumber daya dan kapasitas, korupsi, ketidakadilan sistemik, dan ketidaksepakatan tentang interpretasi hukum.

Oleh karena itu, penting bagi setiap negara untuk memiliki sistem hukum yang kuat dan independen, serta lembaga-lembaga yang mampu mengawasi dan menegakkan supremasi hukum secara efektif. Selain itu, kesadaran dan partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses hukum juga penting untuk memastikan bahwa supremasi hukum dihormati dan ditegakkan secara adil dan konsisten.

Nama: Nazma Prameswari
NPM: 2216031081
Kelas: Reguler A
Prodi: Ilmu Komunikasi

Video tersebut membahas tentang variasi hukum yang muncul sebagai lembaga dan dipercaya untuk mengatur dan menata negara agar sistem negara dapat berjalan dengan baik dan teratur. Kehidupan masyarakat sederhana selama ratusan tahun diatur dengan hukum alam sederhana, tentu berbeda dengan aturan hukum masyarakat modern yang lebih kompleks karena semakin luasnya pemahaman terkait supremasi hukum. Hukum sudah menjadi orde yang dibuat dengan sengaja seperti hukum modern yang berlaku saat ini.

Kehidupan modern dengan kemajuannya memerlukan struktur hukum baru agar dapat menjadi pegangan. Hukum modern menjadi pranata sosial politik yang penting dan dicari di tengah dunia kehidupan modern yang bermasyarakat kompleks. Sebagaimana hal tersebut dicantumkan dalam UUD 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Untuk mengerahkan dukungan ilmu dan teknologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, diperlukannya negara yang berlandaskan hukum yang kuat, juga berbasis dengan ilmu dan teknologi tinggi agar tercipta hukum yang mampu menjadi rumah nyaman untuk membahagiakan rakyat. Jika tidak, Indonesia berkemungkinan besar menjelma menjadi self event para koruptor yang memanfaatkan jasa pengacara untuk mempermainkan hukum di Indonesia.

Cara berhukum yang keliru memang akan menimbulkan banyak konflik dan malapetaka. Hal ini dapat terjadi karena cara berhukum yang seperti mengeja undang-undang. Reformasi yang terus bergulir sejak tahun 1988 membuka babak baru dalam penyelenggaraan hukum di Indonesia. Slogan reformasi yaitu demokrasi dan desentralisasi. Kemudian terbentuklah lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang menonjol dengan tujuan agar negara Indonesia bisa menjadi negara berkembang yang jauh lebih baik dari sebelum-sebelumnya.

Nama : Fasli Karman
NPM : 2216031055
Kelas : Reguler A
Prodi : Ilmu Komunikasi

} Analisis pertemuan 12
Judul supremasi hukum bagian 2
Membahas tentang di mana hukum muncul sebagai lembaga yang di percaya untuk mengatur dan menata negara dan masyarakat. Apabila kehidupan Masyarakat yang sederhana selama ratusan tahun di atur oleh hukum alam yang sederhana maka negara dan masyarakat yang modern yang begitu kompleks tidak dapat lagi menyerahkan segala sesuatunya kepada custumary law atau interaction law, hukun sudah menjadi order yang di buat dengan sengaja seperti hukum modern sekarang ini. Hukum modern dan para kemajuannya kini membutuhkan struktur hukum baru yang dapat menjadi sandaran, hukum modern menjadi peranan sosial yang penting dan di cari tengah-tengah dunia dan kehidupan modern yang semakin kompleks, sebagaimana telah di cantumkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan bahwa Republik Indonesia sebagai Negara hukum dalam kaitannya dengan keinginan untuk mengerahkan dukungan ilmu dan teknolgi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia, bahwa kita penuh dengan bernegara hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi agar tercipta Negara hukum yang mampu menjadi rumah nyaman untuk membahagiakan rakyat Indonesia.

Remormasi yang telah ada pada tahun 1998 membuka babak baru dalam penyelanggaraan hukum di Indonesia, yang mempunyai selogan remormasi antara lain demokratis dan desentralisasi. Pembangunan masyarakat madani telah membuka koridor-koridor baru untuk tidak membiarkan penyelenggaran hukum terlepas dari sorotan dan kontrol masyrakat hingga terbentuklah lembaga-lembaga swadaya masyarakat yakni :
1. ICW
2. Police Watch
3. MAPPI

Di video ini yang berjudul Supremasi Hukum bagian 2, tentang penegakan hukum yang berkeadilan yang disampaikan oleh Dr. Didin Widyartono, M.Pd.
Sejak lama hukum sudah dipercaya untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Hukum muncul sebagai lembaga yang dipercaya untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, bagaimanapun bentuknya. Namun saat ini hukum memerlukan struktur baru, guna mengimbangi zaman modern yang semakin kompleks.
Kita perlu bernegara hukum yang berbasis teknologi, agar berhasil menjadi rumah dan negara yang nyaman bagi keberlangsungan hidup bangsa kedepannya. Jangan sampai para koruptor memainkan hukum negara kita. Slogan reformasi yaitu “Demokratisasi dan Desentralisasi.”

Nama : Josua Basa Nababan
Kelas : Reguler A
NPM : 2216031151
Prodi : Ilmu Komunikasi

Nama : Elvia Rahma Nisa
Npm : 2216031111
Kelas : Reguler A
Prodi : Ilmu Komunikasi

Dalam video tersebut dijelaskan bahwa perlunya adanya kepastian hukum dalam mewujudkan supremasi hukum, serta peran dari lembaga-lembaga negara seperti kepolisian, pengadilan, dan jaksa dalam menjaga keberlangsungan dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Selain itu, video ini juga membahas mengenai tantangan dan kendala yang sering dihadapi dalam pelaksanaan negara hukum di Indonesia, seperti korupsi, lambatnya proses hukum serta perbedaan pandangan dan penafsiran terhadap hukum yang dapat menimbulkan konflik dan ketidakadilan. Dari analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa supremasi hukum merupakan landasan penting untuk menciptakan keadilan dan stabilitas negara. Dalam melaksanakan prinsip negara hukum diperlukan kesadaran dan komitmen yang kuat dari semua pihak, baik lembaga negara maupun masyarakat pada umumnya. Dengan menerapkan prinsip-prinsip regulasi yang baik, diharapkan Indonesia dapat berkembang menjadi negara yang lebih maju dan sejahtera.

M Dzaki Setiawan
2216031085
Reg A
Ilmu Komunikasi

Sebagaimana dijelaskan pada bagian pertama, supremasi hukum merupakan prinsip yang menegaskan bahwa hukum di atas segalanya, termasuk pemerintah dan individu. Dalam konteks pemerintahan, supremasi hukum berarti bahwa keputusan dan tindakan pemerintah harus sesuai dengan hukum yang berlaku, dan tidak boleh bertentangan dengan hak asasi manusia atau prinsip-prinsip keadilan. Ini juga berarti bahwa tidak ada orang atau kelompok yang dikecualikan dari kepatuhan terhadap hukum.

Supremasi hukum juga penting dalam menjaga stabilitas dan kepastian hukum, serta meminimalkan konflik di antara individu dan kelompok dalam masyarakat. Hal ini karena semua orang diperlakukan sama di bawah hukum, tanpa pandang bulu atas status atau kekuasaan. Namun, implementasi supremasi hukum sering kali tidak mudah, karena banyak faktor yang mempengaruhi penerapan hukum secara adil dan konsisten. Beberapa faktor tersebut termasuk kurangnya sumber daya dan kapasitas, korupsi, ketidakadilan sistemik, dan ketidaksepakatan tentang interpretasi hukum.

Oleh karena itu, penting bagi setiap negara untuk memiliki sistem hukum yang kuat dan independen, serta lembaga-lembaga yang mampu mengawasi dan menegakkan supremasi hukum secara efektif. Selain itu, kesadaran dan partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses hukum juga penting untuk memastikan bahwa supremasi hukum dihormati dan ditegakkan secara adil dan konsisten.

NAMA: NI WAYAN AYU PRASTIA WATI
NPM: 2216031027
KELAS: REGULER C
PRODI: ILMU KOMUNIKASI

Pertemuan 12 menganalisis vidio

Dalam vidio yang berjudul "Supermasi Hukum Bagian 2 tentang penegakan hukum yang berkeadilan yang di sampaikan oleh Dr. Didin Widyanto,M.P.d.
Video tersebut membahas berbagai variasi hukum yang berkembang menjadi lembaga yang dapat diandalkan untuk mengatur dan menyelesaikan semua masalah. Jika kehidupan masyarakat sederhana ditentukan oleh hukum alam sederhana selama berabad-abad, maka negara yang kompleks dan masyarakat modern tidak dapat lagi menyerahkan segalanya kepada hukum budaya/hukum interaksi. Hukum, seperti hukum modern, telah menjadi tatanan yang disengaja. Kehidupan modern dan perkembangannya membutuhkan tatanan hukum baru yang dapat menjadi landasannya.

Di tengah dunia yang semakin kompleks dan kehidupan modern, hukum modern telah menjadi institusi sosial-politik yang penting dan dicari. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang dipersatukan dengan keinginan untuk menggalang dukungan ilmu pengetahuan dan teknis bagi kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Senang membuat orang senang. Jika tidak, Indonesia bisa menjadi negara di mana para koruptor bisa menggunakan pengacara untuk menegakkan hukum di Indonesia. Cara-cara hukum yang salah memang dapat menimbulkan akibat-akibat yang menghancurkan, yang mungkin disebabkan oleh susunan kata atau bentuk hukumnya. Reformasi yang dilaksanakan sejak tahun 1998 telah membuka babak baru dalam administrasi hukum Indonesia. Kata kunci dari reformasi tersebut adalah demokratisasi dan desentralisasi. Perkembangan masyarakat madani atau civil society telah membuka koridor baru yang tidak memungkinkan penyelenggaraan peradilan tetap berada di luar kendali dan kendali masyarakat. Terbentuknya NGO terkemuka seperti ICW, Police Watch dan MAPPI yang dapat menjadi alat pengawasan publik terhadap kondisi penegakan hukum di Indonesia.

Nama : Agung Pratama
NPM : 2216031059
Kelas : Reg A


Analisis video berjudul Supremasi Hukum oleh Dr. Didin Widyartono, M.Pd.

Demokratisasi dan Desentralisasi adalah moto reformasi. Demokrasi adalah sebuah kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat. Kehidupan modern sekaligus dengan kemajuannya membutuhkan struktur hukum baru yang dapat menjadi sandarannya. Hukum modern menjadi pranata sosial politik yang penting dan dicari ditengah-tengah dunia dan kehidupan modern yang semakin kompleks ini. semakin kompleksnya kehidupan modern dan berbagai isu yang dihadapi oleh masyarakat dan negara, hukum menjadi semakin penting dalam mengatur dan menyelesaikan berbagai konflik dan permasalahan yang muncul.
Hukum yang keliru dapat menjadi sebuah malapetaka bagi rakyatr itu sendiri. Reformasi 1998 menjadi babak baru bagi tata kelola hukum bangsa Indonesia. Pelaksanaan nya telah membuka sistem tata kelola masyarakat sipil yang kemudian telah membuka koridor koridor baru yang tidak membiarkan penyelenggaraan hukum terlepas dari sorotan dan kontrol masyarakat. Terbentuklah lembaga lembaga swadaya masyarakat yang menonjol seperti ICW, Police Watch, dan MAPPI yang dapat menjadi alat kontrol masyarakat terhadap kondosi penegakan hukum di Indonesia.

Nama: Doni Wibowo
NPM: 2216031025
Kelas: Reguler A
Prodi: Ilmu komunikasi

Analisi Video

Video "Supremasi Hukum bagian 2" yang diproduksi oleh GCED ISOLAedu membahas tentang pentingnya supremasi hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Video ini merupakan lanjutan dari seri sebelumnya tentang pengertian dan prinsip dasar negara hukum.
Hukum sudah menjadi order yang dibuat dengan sengaja seperti hukum modern sekarang. Kehidupan modern sekaligus dengan kemajuannya membutuhkan struktur hukum baru yang dapat menjadi sandarannya. Hukum modern menjadi pranata sosial politik yang penting dan dicari ditengah-tengah dunia dan kehidupan modern yang semakin kompleks ini.
Sebagai mana dicantumkan dalam undang undang dasar negara republik indonesia 1945 Republik indonesia adalah negara hukum dalam kaitannya dengan keinginan untuk mengerahkan dukungan ilmu dan teknologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara indonesia kita perlu bernegara hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi agar tercipta negara hukum yang mampu menjadi rumah yang nyaman untuk membahagiakan rakyatnya.

Nama : Nadya Fikriatun Nisa
Npm : 2216031089
Kelas : Reguler A
Program Studi: Ilmu Komunikasi

Pada video yang berjudul Supremasi Hukum Bagian 2, menjelaskan mengenai Hukum muncul sebagai lembaga untuk mengatur dan menata negara dan masyarakat. Hukum modern menjadi pranata sosial politik yang sangat penting di era modern saat ini, sebagaimana tercantum dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa Indonesia adalah Negara Hukum. Dalam video ini juga dibahas mengenai tantangan dan kendala yang sering dihadapi dalam pelaksanaan negara hukum di Indonesia, seperti korupsi, lambatnya proses hukum serta perbedaan pandangan dan penafsiran terhadap hukum yang dapat menimbulkan konflik dan ketidakadilan.
Hukum berperan penting dalam mengatur dan menata kehidupan sosial dalam masyarakat dan negara modern. Aturan hukum modern menjadi alat yang efektif untuk mengatur kehidupan sosial, menyelesaikan konflik, menjaga keadilan dan kesetaraan, serta memastikan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Nama: Neila Pebiola
NPM: 2216031097
Kelas : Reguler A
Prodi: Ilmu Komunikasi

Dalam peradilan semu, hukum dipercaya untuk mengatur dan menata negara serta masyarakat. Apabila kehidupan masyarakat sederhana dalam ratusan tahun dan diatur dalam hukum yang sederhana maka negara dan masyarakat modern yang kompleks tidak dapat menyerahkan segala sesuatu pada “Custumary Law” atau “International Law”. Kehidupan modern membutuhkan struktur hukum baru yang dapat menjadi sandarannya. Hukum politik menjadi pranata sosial politik yang penting. Pada UUD Negara Republik Indonesia 1945, dikatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Untuk mengerahkan hubungan ilmu dan teknologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kita perlu bernegara hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Cara berhukum yang keliru akan menimbulkan malapetaka karena cara berhukum tekstual atau mengeja UU seperti yang tertulis. Reformasi 1998 membuka babak baru dalam penyelenggaraan hukum di Indonesia.
Berikut ini merupakan slogan demokrasi, yaitu Demokratisasi : transisi dari rezim politik yang lebih demokratis. Desentralisasi : penyerahan kekuasaan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Pembangunan Civil Society telah membuka koridor-koridor baru yang tidak membiarkan penyelenggaraan hukum terlepas sorotan dan kontrol masyarakat.

NAMA : SETIAWAN
KELAS : REGULER A
NPM : 2216031005
PRODI : ILMU KOMUNIKASI

Reformasi yang diluncurkan setelah reformasi tahun 1998 membuka babak baru dalam penegakan hukum di Indonesia. Demokratisasi dan Desentralisasi adalah moto reformasi. Demokratisasi adalah peralihan ke rezim politik yang lebih demokratis, dan desentralisasi adalah penyerahan kekuasaan negara dari pusat ke daerah otonom berdasarkan prinsip otonomi. Pembangunan masyarakat atau civil society membuka koridor baru yang tidak memungkinkan pemisahan administrasi hukum dari kontrol sosial dan juga highlight dari masyarakat Indonesia.agaimana dicantumkan dalam undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Konteksnya kita perlu bernegara hukum berbasis ilmu dan teknologi, karena untuk mengarahkan dukungan ilmu dan teknologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini agar terciptanya negara hukum yang mampu menjadi rumah nyaman untuk membahagiakan rakyatnya. Jika tidak maka Indonesia akan dikuasai oleh para koruptor, yang di mana kebanyakan koruptor suka memanfaatkan jasa para pengacara untuk mempermainkan hukum di Indonesia. Cara berhukum yang keliru akan membuat malapetaka, ini terjadi karena cara berhukum tekstual atau mengeja undang-undang seperti yang tertulis.

Nama : Bumi Caesar Praditya
NPM : 2216031071
Kelas : Reguler A
Prodi : Ilmu Komunikasi

Pre test PKN
Dalam video yang berjudul supremasi hukum bagian 2 yang di jelaskan oleh bapak Dr. Didin Widyartono, M.Pd. Video ini lanjutan dari supremasi hukum bagian 1 ,Hukum muncul sebagai pedoman warga negara untuk mengatur tatanan hidup masyarakat negara, hukum juga dibuat berkembang mengikuti zaman, pada masa saat ini diperlukan struktur hukum baru yang bisa dijadikan pedoman, negara indonesia adalah negara hukum, untuk mengerahkan hubungan ilmu dan teknologi, cara hukum yang keliru akan menyebabkan kesalahpahaman. reformasi tahun 1998 membuka babak baru terhadap penyelenggaraan hukum di indonesia.

Nama : Aulia Chusnul Khotimah
NPM : 2216031105
Kelas : Reguler A
Prodi : Ilmu Komunikasi

ANALISIS VIDEO
Pemateri : Dr. Didin Widyartono, M.Pd.
Judul : Supremasi Hukum
Hukum digambarkan dalam berbagai cara sebagai organisasi yang bertugas mengatur dan mengurus negara dan masyarakat. Apabila dalam kehidupan bermasyarakat sederhana selama ratusan tahun diatur dengan unsur alami dan sederhana, maka negara dan masyarakat modern yang begitu kompleks tidak dapat lagi menyerahkan segala sesuatunya pada Interaksional law yang dibuat dengan sengaja, seperti hukum modern sekarang ini, kehidupan modern sekaligus kemajuan membutuhkan struktur hukum baru yang dapat menjadi sandarannya. Dengan perkembangan dunia yang menjadi semakin kompleks, hukum modern telah muncul sebagai institusi sosial dan politik yang signifikan dan diinginkan. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mengatakan bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum. Untuk mengembangkan sistem hukum yang dapat menjadi tempat yang nyaman bagi warganya untuk merasa puas, diperlukan sistem hukum yang berlandaskan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini sejalan dengan keinginan untuk mengarahkan dukungan iptek dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara Indonesia. Jika tidak, Indonesia bisa berkembang menjadi negara yang sistem hukumnya bisa ditegakkan oleh para pengacara.

Sistem hukum yang buruk bisa menimbulkan malapetaka bagi negara Indonesia, hal tersebut dapat terjadi karena jalan menghukum kontekstual atau mengeja Undang-Undang seperti yang tertulis reformasi yang bergulir sejak 1998, yaitu membuka babak baru dalam penyelenggaraan hukum di Indonesia dengan slogan reformasi negara adalah demokratis dan desentralisasi. Demokratis yaitu transisi kerajinan politik yang lebih demokratis, sedangkan desentralisasi yaitu penyerahan kekuasaan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Pembangunan masyarakat modern atau sivil society telah membuka koridor-koridor baru yang tidak membiarkan penyelenggaraan hukum terlepas dari sorakan nonton masyarakat terbentuk lah lembaga-lembaga Swadaya masyarakat yang menonjol, seperti ICW, police watch, dan Mappi.

Nama: Indah Nurlatifah
NPM: 2216031107
Kelas: REG A

Pertemuan 12 analisis video

Reformasi dimulai setelah reformasi (1998) membuka babak baru dalam penegakan hukum di Indonesia. Demokratisasi dan desentralisasi adalah semboyan reformasi. Demokratisasi adalah peralihan ke rezim politik yang lebih demokratis, dan desentralisasi adalah penyerahan kekuasaan negara dari pusat ke daerah otonom menurut prinsip otonomi. Pengembangan masyarakat atau masyarakat sipil membuka koridor baru yang tidak memungkinkan pemisahan administrasi hukum dari kontrol sosial dan juga menekankan masyarakat Indonesia.

Hukum, dalam berbagai bentuknya, tampil sebagai institusi yang dirancang untuk mengatur dan mengurus negara atas nama rakyat. Di mana hukum alam yang sederhana telah mengatur kehidupan orang-orang sederhana selama berabad-abad, negara yang kompleks dan masyarakat modern tidak dapat lagi tunduk pada hukum adat atau interaksi. Hukum menjadi tatanan sedemikian rupa sehingga menyerupai hukum modern saat ini. kehidupan modern dan kemajuan, yang membutuhkan struktur hukum baru untuk mendukungnya. Hukum modern telah menjadi peran sosial dan politik yang penting dan diinginkan dalam dunia dan kehidupan modern yang semakin kompleks. Maka diperlukan hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi agar hukum dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (1945), Indonesia adalah negara hukum. Terkait dengan keinginan untuk mewujudkan hubungan iptek dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara Indonesia, maka diperlukan suatu aturan hukum yang berbasis iptek untuk mewujudkan suatu aturan hukum yang menjadi rumah yang nyaman bagi kebahagiaan rakyatnya. . menjadi Jika tidak, Indonesia bisa menjadi surga bagi para koruptor yang hanya perlu menyewa pengacara untuk "menghancurkan" hukum Indonesia. Jenis hukuman yang salah memang bisa menjadi bumerang bagi Indonesia sendiri.

Nama : Ahmad Mikail Ghifari Akiel
NPM : 2216031135
Kelas : REG A
Prodi : Ilmu Komunikasi

Dalam video tersebut dijelaskan bahwa perlunya adanya kepastian hukum dalam mewujudkan supremasi hukum, serta peran dari lembaga-lembaga negara seperti kepolisian, pengadilan, dan jaksa dalam menjaga keberlangsungan dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Selain itu, video ini juga membahas mengenai tantangan dan kendala yang sering dihadapi dalam pelaksanaan negara hukum di Indonesia, seperti korupsi, lambatnya proses hukum serta perbedaan pandangan dan penafsiran terhadap hukum yang dapat menimbulkan konflik dan ketidakadilan. Dari analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa supremasi hukum merupakan landasan penting untuk menciptakan keadilan dan stabilitas negara. Dalam melaksanakan prinsip negara hukum diperlukan kesadaran dan komitmen yang kuat dari semua pihak, baik lembaga negara maupun masyarakat pada umumnya. Dengan menerapkan prinsip-prinsip regulasi yang baik, diharapkan Indonesia dapat berkembang menjadi negara yang lebih maju dan sejahtera.

Tizra Anhara Fernid
2216031157
Reguler A
Ilmu Komunikasi

Analisis Vidio 2

Dalam video yang berjudul Supremasi Hukum bagian 2, tentang penegakan hukum yang berkeadilan yang disampaikan oleh Dr. Didin Widyartono, M.Pd. Hukum muncul sebagai lembaga untuk mengatur dan menata negara dan masyarakat. Hukum modern menjadi pranata sosial politik yang sangat penting di era modern saat ini, sebagaimana tercantum dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa Indonesia adalah Negara Hukum. Untuk mengerahkan hubungan ilmu dan teknologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kita perlu bernegara hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi agar tercipta negara yang nyaman untuk membahagiakan rakyatnya. jika tidak indonesia dapat menjelma menjadi para koruptor yang mampu memanfaatkan jasa pengacara untuk memainkan hukum di Indonesia, cara berhukum yang keliru memang dapat menimbulkan malapetaka ini dapat terjadi kara cara berhukum mengeja undang undang seperti Reformasi 1998 slogan reformasi adalah demokratisasi (transisi ke rezim politik yang lebih demokratis) dan Desentralisasi (Penyerahan kekuasaan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Lalu terbentuk berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat seperti ICW, Police Watch, dan MAPPI.
Kita perlu bernegara hukum yang berbasis teknologi, agar berhasil menjadi rumah dan negara yang nyaman bagi keberlangsungan hidup bangsa kedepannya. Jangan sampai para koruptor memainkan hukum negara kita.

Slogan reformasi yaitu “Demokratisasi dan Desentralisasi.”

NAMA: Ibrahim Kaka Maulana
NPM: 2216031011
KELAS: Reguler A
PRODI: S1 ILMU KOMUNIKASI

Analisis video "SUPERMASI HUKUM BAGIAN 2”

Demokrasi tidak hanya diatur oleh hukum, tetapi membutuhkan partisipasi penuh rakyat di berbagai organ Indonesia, seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Indonesia adalah negara yang majemuk dan memiliki banyak perbedaan antar daerah yang membuat konflik menjadi lebih mudah, namun Indonesia memiliki semboyan bangsa yaitu Bhineka Tunggal Ika yang artinya “berbeda-beda tetapi tetap satu” dan menuntut yang terbaik. salah satu penunjangnya. Pluralisme diterapkan sedemikian rupa sehingga masyarakat saling menghargai dan meminimalkan konflik dalam masyarakat. 
Peranan hukum dalam lingkungan yang berbeda tidak dapat diabaikan, hukum harus menjadi tulang punggung perekonomian dan bukan sebagai penghambat bagi investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia. Mempertahankan stabilitas ekonomi, politik dan hukum merupakan kunci investasi yang berkelanjutan di tengah tantangan tersebut. Karena betapapun menariknya sebuah investasi dari sudut pandang finansial, tanpa stabilitas itu, investor kemungkinan besar akan membuat keputusan yang berbeda. Stabilitas dalam kaitannya dengan penanaman modal (investasi) lebih dari sekedar menjaga kondisi ekonomi dan kepastian hukum.

Nama : Salvia Juliandra Putri
NPM : 2216031033
Kelas : Reguler A
Prodi : Ilmu Komunikasi

Video yang berjudul Supremasi Hukum Bagian 2 oleh Dr. Didin Widyartono, M.Pd. banyak membahas mengenai beragam variasi hukum yang muncul sebagai lembaga terpercaya untuk mengatur dan mengatasi berbagai masalah. Apabila kehidupan masyarakat sederhana selama ratusan tahun diatur dengan hukum alam yang sederhana, maka masyarakat modern yang begitu kompleks tidak dapat lagi menyerahkan segala sesuatunya kepada customary law atau interactional law. Hukum sudah menjadi order yang dibuat dengan sengaja, seperti layaknya hukum modern sekarang. Hukum modern menjadi pranata sosial politik yang penting dan dicari di tengah kehidupan modern yang semakin kompleks ini. Sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 Republik Indonesia adalah negara hukum dalam kaitannya dengan keinginan untuk mengerahkan dukungan ilmu dan teknologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kita perlu bernegara hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi agar tercipta negara hukum yang mampu menjadi rumah yang nyaman bagi rakyatnya. Jika tidak, Indonesia dapat menjelma menjadi negara yang tegas para koruptor, yang dapat memanfaatkan jasa pengacara untuk memonopoli hukum di Indonesia itu sendiri.

Nama: Nick Suryapraja
NPM: 2216031073
Kelas: Reguler A
Prodi: Ilmu Komunikasi

Analisis Jurnal
Dalam video yang berjudul Supremasi Hukum bagian 2, dibahas mengenai pentingnya penegakan hukum yang adil di tengah masyarakat dan negara yang semakin kompleks. Lembaga hukum memiliki peran yang semakin vital dalam menata kehidupan sosial, terutama setelah adanya pembangunan masyarakat atau civil society yang membuka koridor baru yang tidak memungkinkan pemisahan administrasi hukum dari kontrol sosial dan juga masyarakat Indonesia yang semakin menghargai pentingnya supremasi hukum. Hal ini telah dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang menegaskan Indonesia sebagai negara hukum.

Dalam konteks ini, diperlukan penerapan negara hukum yang berbasis ilmu dan teknologi untuk mengarahkan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Indonesia merupakan negara demokratis dan desentralis. Dengan demikian, terciptanya negara hukum yang menjadi rumah nyaman bagi warga negaranya yang hidup secara demokratis di Indonesia. Sebaliknya, jika penegakan hukum yang keliru dilakukan, maka akan menimbulkan malapetaka. Banyak koruptor yang memanfaatkan jasa pengacara untuk mempermainkan hukum di Indonesia, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih kontekstual dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat untuk mencegah penyelewengan hukum.

NAMA : Vebiola Asmira Sinaga
NPM : 2216031039
KELAS : Reguler A
PRODI : Ilmu Komunikasi

Hukum muncul sebagai Lembaga yang dipercaya untuk mengatur dan menata negara dan masyarakat. Hukum sudah dbuat dengan sengaja seperti hukum modern saat ini. Hukum modern menjadi peran atas social politik yang penting dan di cari ditengah-tengah dunia dan kehidupan modern yang semakin kompleks. Kehidupan modern dan perkembangannya membutuhkan tatanan hukum baru yang dapat menjadi landasannya. Negara dengan hukum yang baik dan benar tentu akan mengantur bagaimana rakyatnya harus bertindak sebagai warga negara yang baik dan patuh terhadap hukum dan mengatur bagaimana pemerintah harus menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat (3) juga menegaskan bila Republik Indonesia adalah Negara Hukum. “Jadi rentetan-rentetan yang merupakan satu kesatuan bahwa kita adalah negara Republik, Negara Republik itu negara kesatuan itu dilandasi oleh hukum, sehingga kita menjadi negara yang harus berdasarkan prinsip hukum”.

Reformasi 1998 membuka babak baru dalam penyelenggaraan hukum di Indonesia. Berikut ini merupakan slogan demokrasi, yaitu :
1. Demokratisasi : transisi dari rezim politik yanglebih demokratis
2. Desentralisasi : penyerahan kekuasaan pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi.
Pembangunan Civil Society telah membuka koridor-koridor baru yang tidak membiarkan penyelenggara hukum terlepas sorotan dan control masyarakat. Kemudian terbentuk Lembaga swadaya masyarakat, diantaranya adalah ICW, Police Watch, dan MAPPI.

Nama: Ermawati
Npm: 2216031017
Kelas: Reguler A
Prodi: ilmu Komunikasi

Dalam peradilan semu, hukum dipercaya untuk mengatur dan menata negara serta masyarakat. Apabila kehidupan masyarakat sederhana dalam ratusan tahun dan diatur dalam hukum yang sederhana maka negara dan masyarakat modern yang kompleks tidak dapat menyerahkan segala sesuatu pada “Custumary Law” atau “International Law”. Kehidupan modern membutuhkan struktur hukum baru yang dapat menjadi sandarannya. Hukum politik menjadi pranata sosial politik yang penting. Pada UUD Negara Republik Indonesia 1945, dikatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Untuk mengerahkan hubungan ilmu dan teknologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kita perlu bernegara hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Cara berhukum yang keliru akan menimbulkan malapetaka karena cara berhukum tekstual atau mengeja UU seperti yang tertulis. Reformasi 1998 membuka babak baru dalam penyelenggaraan hukum di Indonesia.

Berikut ini merupakan slogan demokrasi, yaitu Demokratisasi : transisi dari rezim politik yang lebih demokratis. Desentralisasi : penyerahan kekuasaan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Pembangunan Civil Society telah membuka koridor-koridor baru yang tidak membiarkan penyelenggaraan hukum terlepas sorotan dan kontrol masyarakat.

Nama : Sagita Septiani
NPM : 2216031047
Kelas : Reg A
Prodi : ilmu komunikasi

Pertemuan 12
ANALISIS VIDIO:
Pemateri: Dr. Didin Wirdayantono, M.Pd
Dalam banyaknya hukum terdapat lembaga yang dipercaya untuk mengatur dan menata negara dan masyarakat. Jika dalam kehidupan bermasyarakat sederhana selama ratusan tahun diatur-atur dengan unsur alami dan sederhana maka negara dan masyarakat modern yang kompleks tidak dapat lagi menyerahkan segala sesuatunya pada interaksional law yang di buat secara sengaja seperti hukum modern sekarang ini. Kehidupan modern dan maju ini membutuhkan struktur hukum yang baru yang dapat menjadi sandaran. Hukum modern menjadi pranata sosial politik yang penting dan di ari di tengah-tengah dunia dalam kehidupan semakin kompleks ini sebagimana yang di cantumkan dalam. Sebagaimana yang Dicantumkan dalam undang undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 republik Indonesia adalah negara hukum dalam kaitannya dengan keinginan untuk mengarahkan dukungan ilmu dan teknologi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara Indonesia kita perlu bernegara hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi agar tercipta Negara hukum yang mampu menjadi rumah nyaman untuk membahagiakan rakyatnya Jika tidak Indonesia dapat menjelma menjadi self even yang mampu memanfaatkan Jasa pengacara untuk memainkan hukum di Indonesia cara hukum yang Pilu dapat menimbulkan malapetaka ini dapat terjadi karena jalan menghukum tekstual atau Mengeja Undang undang seperti yang tertulis reformasi yang bergulir sejak 1998 Membuka babak baru dalam penyelenggaraan hukum di Indonesia slogan reformasi antara negara lain adalah demokratis Dan desentralisasi.Demokratis yaitu transisi kerajinan politik yang lebih demokratis antara desentralisasi yaitu penyerahan kekuasaan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas otonomi.Pembangunan masyarakat modern atau sivil society telah membuka koridor koridor baru yang tidak membiarkan penyelenggaraan hukum terlepas dari sorakan nonton masyarakat terbentuk lah lembaga lembaga Swadaya masyarakat yang menonjol ICW polis watch Mappi.

Nama: Nick Suryapraja
NPM: 2216031073
Kelas: Reguler A
Prodi: Ilmu Komunikasi

Dalam video yang berjudul Supremasi Hukum bagian 2, dibahas mengenai pentingnya penegakan hukum yang adil di tengah masyarakat dan negara yang semakin kompleks. Lembaga hukum memiliki peran yang semakin vital dalam menata kehidupan sosial, terutama setelah adanya pembangunan masyarakat atau civil society yang membuka koridor baru yang tidak memungkinkan pemisahan administrasi hukum dari kontrol sosial dan juga masyarakat Indonesia yang semakin menghargai pentingnya supremasi hukum. Hal ini telah dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang menegaskan Indonesia sebagai negara hukum.

Dalam konteks ini, diperlukan penerapan negara hukum yang berbasis ilmu dan teknologi untuk mengarahkan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Indonesia merupakan negara demokratis dan desentralis. Dengan demikian, terciptanya negara hukum yang menjadi rumah nyaman bagi warga negaranya yang hidup secara demokratis di Indonesia. Sebaliknya, jika penegakan hukum yang keliru dilakukan, maka akan menimbulkan malapetaka. Banyak koruptor yang memanfaatkan jasa pengacara untuk mempermainkan hukum di Indonesia, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih kontekstual dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat untuk mencegah penyelewengan hukum.

Nama : Misye Zelfi Delina
NPM ; 2216031147
Kelas : Reguler A
Prodi : Ilmu Komunikasi

Video tersebut yaitu tentang supremasi hukum bagian 2 yang dimana lanjutan dari pretes pertemuan 11 membahas tentang penegakan hukum yang berkeadilan. Dalam berbagai bervarisi hukum muncul sebagai lembaga untuk mengatur dan menata tatanan negara dan masyarakat. Apabila kehidupan masyarakat dahulu diatur oleh hukum yang sederhana maka negara dan masyatakat moderen yang begitu kompleks tidak dapat lagi menyerahkan segala sesuatunya kepada custumary law. Hukum sudah dibuat dengan senagaja seperti hukum moderen sekarang. Dalam kehidupan yang moderen dengan kemajuanya juga membutuhkan struktur hukum baru yang dapat menjadi sandaranya. Yang dimana hukum moderen berperan penting dalam susunan sosial dan jaringan ditengah-tengah dunia dan kehidupan moderen yang semakin kompleks.

Dalam UUD NRI 1945 menyatakan bahwa indonesia adalah negara hukum. Yang diamna perlu penegakan hukum berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi agar tercipta negara hukum yang mampu menjadi rumah nyaman untuk membahagiakan rakyatnya. Jika tidak indonesia menjadi sendi bagi koruptor yang memanfaatkan jasa pengacara untuk memainkan hukum indonesia. Hukum yang keliru dapat menimbulkan malapetaka, ini dapat terjadi karena cara berhukum yang ekstual atau mengeja Undang-Undang yang tertulis. Hukum yang membuka babak baru di Indonesia yaitu Reformasi 1998, yang berslogan Demokratisasi dan Desentralisasi. Lalu terbentuk berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat seperti ICW, Police Watch, dan MAP.

HAMMIM FALIQ FAZA
2216031079
REG C
ILMU KOMUNIKASI

Dalam video tersebut membahas tentang berbagai variasi hukum muncul sebagai lembaga yang terpercaya untuk mengatur dan mengatasi segala masalah. Apabila kehidupan masyarakat sederhana selama ratusan tahun diatur dengan hukum alam yang sederhana, maka negara dan masyarakat modern yang begitu kompleks tidak dapat lagi menyerahkan segala sesuatunya kepada custumary law/interactional law. Hukum sudah menjadi order yang dibuat dengan sengaja seperti hukum modern sekarang. Kehidupan modern sekaligus dengan kemajuannya membutuhkan struktur hukum baru yang dapat menjadi sandarannya. Hukum modern menjadi pranata sosial politik yang penting dan dicari ditengah-tengah dunia dan kehidupan modern yang semakin kompleks ini.
Sebagai mana dicantumkan dalam undang undang dasar negara republik indonesia 1945 Republik indonesia adalah negara hukum dalam kaitannya dengan keinginan untuk mengerahkan dukungan ilmu dan teknologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara indonesia kita perlu bernegara hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi agar tercipta negara hukum yang mampu menjadi rumah yang nyaman untuk membahagiakan rakyatnya. Jika tidak indonesia dapat menjelma menjadi negara yang tegas para koruptor yang mampu memanfaatkan jasa pengacara untuk memainkan hukum di indonesia. Cara hukum yang keliru memang dapat menimbulkan malapetaka ini dapat terjadi karena dalam berhukum tekstual atau mengeja undang undang seperti yang tertulis. Reformasi yang bergulir sejak tahun 1998 membuka babak baru dalam penyelenggaraan hukum di indonesia. Slogan reformasi antara lain adalah demokratisasi dan desentralisasi. Pembagunan masyarakat madani atau civil society telah membuka koridor koridor baru yang tidak membiarkan penyelenggaraan hukum terlepas dari sorotan dan kontrol masyarakat. Terbentuklah lembaga lembaga swadaya masyarakat yang menonjol seperti ICW, Police Watch, dan MAPPI yang dapat menjadi alat kontrol masyarakat terhadap kondosi penegakan hukum di Indonesia.

Nama : M. Dipoditiro Parawangsa
NPM : 2216031031
Kelas : Reguler A
Prodi : Ilmu Komunikasi

Pada video yang dibagikan, yaitu Supremasi Hukum bagian 2, menjelaskan beberapa hal sebagai berikut. Hukum muncul unutk mengatur menata negara dan masyarakat yang ada di dalamnya. Kehidupan yang kian modern membutuhkan hukum baru sebagai sandarannya. Hukum sangat dibutuhkan dunia dikarenakan semakin kompleksnya perkembangan dunia,

Berdasarkan UUD 1945 telah ditetapkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Perlunya bernegara hukum adalah agar bisa membuat masyarakat yang ada di dalamnya merasa nyaman. Jika tidak adanya penegakan hukum, maka Indonesia akan dimanfaatkan oleh para koruptor di dalamnya. Pembangunana masyarakat madani membuka koridor dan peluang baru bagi masyarakat dalam menciptakan kontrol hukum yang di negara. Hal yang dimaksudkan adalah terciptanya lembaga-lembaga swadaya masyarakat.

Nama: Muhamma Rafi Sumarya
NPM: 2216031075
Kelas: Reguler A
Prodi: Ilmu Komunikasi

Analisis video pertemuan 12

Hukum tampil sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk mengatur, menyelenggarakan negara dan masyarakat. Hukum dibuat untuk tujuan yang sama dengan hukum modern pada saat itu. Kehidupan modern membutuhkan struktur hukum baru untuk diandalkan. Hukum modern telah menjadi pranata sosial politik yang sangat penting di era modern sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dalam rangka memajukan hubungan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kehidupan berbangsa, negara memerlukan suatu aturan hukum yang berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mewujudkan negara yang nyaman dan masyarakat yang bahagia. Hukum yang salah bisa menghancurkan, bisa disebabkan oleh penilaian eksternal atau hukum tertulis. Undang-undang yang membuka babak baru di Indonesia adalah Reformasi 1998, dengan slogan Demokratisasi dan Desentralisasi. Selanjutnya, berbagai LSM seperti ICW, Police Watch dan MAPPI didirikan.

Nama : Muhammad Hilmy Hibatulloh
NPM : 2216031123
Kelas : Reguler A
Prodi : Ilmu Komunikasi

Dalam video berjudul “Supremasi Hukum bagian 2” dijelaskan bahwa hukum muncul sebagai lembaga untuk mengatur dan menata negara dan masyarakat. Hukum berperan penting dalam mengatur kehidupan sosial masyarakat modern dan bernegara, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan Indonesia sebagai negara hukum. Lembaga hukum memiliki peran yang semakin vital dalam menata kehidupan sosial, terutama setelah adanya pembangunan masyarakat atau civil society yang membuka koridor baru yang tidak membiarkan penyelenggaraan hukum terlepas dari sorotan dan kontrol masyarakat. Namun, di tengah dunia modern saat ini supremasi hukum sering kali dihadapkan pada berbagai tantangan dan masalah, salah satunya adalah korupsi. Kejahatan semacam ini membuat negara gagal dalam memperkuat sistem peradilan dan penegakan hukum.

NAMA : MUTHIA PUTRI MAHARANI KARIM
KELAS : REGULER A
NPM : 2216031103
PRODI : ILMU KOMUNIKASI

SUPREMASI HUKUM

Hukum adalah suatu lembaga yang dipercaya masyarakat yang diharapkan mampu menjadi penopang kehidupan bernegara. Pada masa yang modern dan kompleks ini, dibutuhkan hukum yang modern pula. Penerapan hukum sesuai masa dan kebutuhan bangsa menjadi salah satu bentuk terjadi nya Custumary Law/Interactional Law. Sebagaimana UUD 1945 yang mengatakan "Indonesia adalah negara hukum". Hal ini haruslah didasari dengan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Dengan adanya Ilmu Pengetahuan Teknologi dalam penerapan hukum, diharapkan dapat meminimalisir terjadinya hukum tumpul keatas dan tajam kebawah.

Video ini pula menjelaskan mengenai slogan hukum reformasi yakni demokratisasi yang merupakan transisi ke rezim politik yang lebih demokratis dan desentralisasi yang merupakan penyerahan kekuasaan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Dalam membangun masyarakat pada era ini, telah terbuka suatu sistem yang tidak terlepas dari kontrol masyarakat, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat ; ICW, POLICE WATCH, & MAPPI

Nama : M. Rifqi Riziq
NPM : 2216031099
Kelas : Reguler A
Prodi : Ilmu Komunikasi

Hukum digambarkan dalam berbagai cara sebagai organisasi yang bertugas mengatur dan mengurus negara dan masyarakat. Apabila dalam kehidupan bermasyarakat sederhana selama ratusan tahun diatur dengan unsur alami dan sederhana, maka negara dan masyarakat modern yang begitu kompleks tidak dapat lagi menyerahkan segala sesuatunya pada Interaksional law yang dibuat dengan sengaja, seperti hukum modern sekarang ini, kehidupan modern sekaligus kemajuan membutuhkan struktur hukum baru yang dapat menjadi sandarannya. Dengan perkembangan dunia yang menjadi semakin kompleks, hukum modern telah muncul sebagai institusi sosial dan politik yang signifikan dan diinginkan. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mengatakan bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum. Untuk mengembangkan sistem hukum yang dapat menjadi tempat yang nyaman bagi warganya untuk merasa puas, diperlukan sistem hukum yang berlandaskan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini sejalan dengan keinginan untuk mengarahkan dukungan iptek dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara Indonesia. Jika tidak, Indonesia bisa berkembang menjadi negara yang sistem hukumnya bisa ditegakkan oleh para pengacara.

dalam UUD RI 1945 menyatakan bahwa indonesia adalah negara hukum. Yang diamna perlu penegakan hukum berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi agar tercipta negara hukum yang mampu menjadi rumah nyaman untuk membahagiakan rakyatnya. Jika tidak indonesia menjadi sendi bagi koruptor yang memanfaatkan jasa pengacara untuk memainkan hukum indonesia. Hukum yang keliru dapat menimbulkan malapetaka, ini dapat terjadi karena cara berhukum yang ekstual atau mengeja Undang-Undang yang tertulis. Hukum yang membuka babak baru di Indonesia yaitu Reformasi 1998, yang berslogan Demokratisasi dan Desentralisasi. Lalu terbentuk berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat seperti ICW, Police Watch, dan MAP.

Nama : Elvia Rahma Nisa
Npm : 2216031111
Kelas : Reguler A
Prodi : Ilmu Komunikasi

Pada video pertemuan 12 ini membahas tentang Hukum, dalam berbagai bentuknya, tampil sebagai institusi yang dirancang untuk mengatur dan mengurus negara atas nama rakyat. Di mana hukum alam yang sederhana telah mengatur kehidupan orang-orang sederhana selama berabad-abad, negara yang kompleks dan masyarakat modern tidak dapat lagi tunduk pada hukum adat atau interaksi. Hukum menjadi tatanan sedemikian rupa sehingga menyerupai hukum modern saat ini. kehidupan modern dan kemajuan, yang membutuhkan struktur hukum baru untuk mendukungnya. Hukum modern telah menjadi peran sosial dan politik yang penting dan diinginkan dalam dunia dan kehidupan modern yang semakin kompleks. Maka diperlukan hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi agar hukum dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (1945), Indonesia adalah negara hukum. Terkait dengan keinginan untuk mewujudkan hubungan iptek dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara Indonesia, maka diperlukan suatu aturan hukum yang berbasis iptek untuk mewujudkan suatu aturan hukum yang menjadi rumah yang nyaman bagi kebahagiaan rakyatnya. . menjadi Jika tidak, Indonesia bisa menjadi surga bagi para koruptor yang hanya perlu menyewa pengacara untuk "menghancurkan" hukum Indonesia. Jenis hukuman yang salah memang bisa menjadi bumerang bagi Indonesia sendiri.

Muslih Awwab
2216031133
Reg A
Ilmu Komunikasi

Dalam video yang berjudul Supremasi Hukum bagian 2, dibahas mengenai pentingnya penegakan hukum yang adil di tengah masyarakat dan negara yang semakin kompleks. Lembaga hukum memiliki peran yang semakin vital dalam menata kehidupan sosial, terutama setelah adanya pembangunan masyarakat atau civil society yang membuka koridor baru yang tidak memungkinkan pemisahan administrasi hukum dari kontrol sosial dan juga masyarakat Indonesia yang semakin menghargai pentingnya supremasi hukum. Hal ini telah dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang menegaskan Indonesia sebagai negara hukum.
Dalam konteks ini, diperlukan penerapan negara hukum yang berbasis ilmu dan teknologi untuk mengarahkan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Indonesia merupakan negara demokratis dan desentralis. Dengan demikian, terciptanya negara hukum yang menjadi rumah nyaman bagi warga negaranya yang hidup secara demokratis di Indonesia. Sebaliknya, jika penegakan hukum yang keliru dilakukan, maka akan menimbulkan malapetaka. Banyak koruptor yang memanfaatkan jasa pengacara untuk mempermainkan hukum di Indonesia, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih kontekstual dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat untuk mencegah penyelewengan hukum.

Nama : Shavira Nabila
NPM : 2216031037
Kelas : Reg A
Prodi : Ilmu Komunikasi

Pertemuan 12 analisis vidio mengenai supremasi hukum bagian 2

Dalam video berjudul supremasi hukum nagian 2, Dr. Didin Widyartono, M.Pd. Hukum berfungsi sebagai lembaga yang mengatur dan menyelenggarakan negara dan masyarakat. Hukum modern telah menjadi pranata sosial politik yang sangat penting di zaman modern ini, sebagaimana tercantum dalam undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, indonesia adalah negara hukum. Untuk menggerakkan hubungan iptek dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, diperlukan suatu aturan hukum yang berlandaskan iptek agar kita dapat mewujudkan negara yang nyaman dimana masyarakat dapat berbahagia. Jika Indonesia tidak dapat menjadi koruptor untuk dapat menyewa jasa pengacara untuk penyelenggaraan peradilan di Indonesia, jenis hukuman yang salah dapat benar-benar mendatangkan malapetaka. demokratis) dan desentralisasi (pengalihan kekuasaan pemerintah pusat ke daerah otonom). Setelah itu, berbagai lembaga swadaya masyarakat dibentuk, seperti ICW, Police Watch, dan MAPPI.

Nama: Cristiano immanuele Rizqi
NPM: 2216031093
Kelas: Reguler A
Prodi: Ilmu Komunikasi

Dalam video yang berjudul Supremasi Hukum bagian 2, tentang penegakan hukum yang berkeadilan yang disampaikan oleh Dr. Didin Widyartono, M.Pd.
Sejak lama hukum sudah dipercaya untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Hukum muncul sebagai lembaga yang dipercaya untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, bagaimanapun bentuknya. Namun saat ini hukum memerlukan struktur baru, guna mengimbangi zaman modern yang semakin kompleks.
Kita perlu bernegara hukum yang berbasis teknologi, agar berhasil menjadi rumah dan negara yang nyaman bagi keberlangsungan hidup bangsa kedepannya. Jangan sampai para koruptor memainkan hukum negara kita.

Slogan reformasi yaitu “Demokratisasi dan Desentralisasi.”

Nama : Ahmad Tsaqif Luthfy
Npm : 2216031115

Kelas : Reg C
Prodi : Ilmu Komunikasi

Dari video tersebut dijelaskan tentang pentingnya hukum sebagai lembaga yang dapat diandalkan untuk mengatur dan menyelesaikan masalah di masyarakat modern. Jika dulu, masyarakat sederhana dapat diatur dengan hukum alam yang sederhana, maka tidak demikian dengan masyarakat modern yang kompleks. Oleh karena itu, hukum modern menjadi sangat penting sebagai pranata sosial politik yang dibuat dengan sengaja dan dapat menjadi sandaran kehidupan modern. Hal ini terlihat pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menetapkan Indonesia sebagai negara hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Tanpa hukum yang tepat, negara dapat dilanda malapetaka, seperti kasus korupsi yang dapat dimanipulasi oleh para pengacara. Oleh karena itu, reformasi dalam penyelenggaraan hukum dilakukan sejak tahun 1998 untuk meningkatkan kontrol masyarakat terhadap penegakan hukum, melalui lembaga swadaya masyarakat seperti ICW, Police Watch, dan MAPPI.

Nama : sofwan karinda
NPM : 2266031001
Kelas : reg C
PRODI: ilmu komunikasi

Dalam video yang berjudul Supremasi Hukum bagian 2, tentang penegakan hukum yang berkeadilan yang disampaikan oleh Dr. Didin Widyartono, M.Pd. membahas tentang Hukum sudah menjadi order yang dibuat dengan sengaja seperti hukum moderns sekarang ini. Kehidupan modern dan kemajuannya membutuhkan struktur hukum baru yang dapat menjadi sandarannya. Sebagaimana yang telah dicantumkan di uud 1945 "Indonesia adalah negara hukum"
Dalam kaitannya dengan keinginan untuk mengerahkan dukungan dan teknologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara indonesia kita perlu bernegara hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi agar tercipta negara hukum yang mampu menjadi rumah nyaman untuk membahagiakan rakyatnya. Jika tidak indonesia bisa menjelma menjadi self even para koruptor yang mampu memanfaatkan jasa pengacara untuk memainkan hukum di indonesia.

Nama : Raffiq Rahmanda
NPM : 2216031083
Kelas : Reguler A
Prodi : Ilmu Komunikasi

Dalam video menjelaskan tentang hukum modern. Hukum modern menjadi peran penting ditengah sosial politik yang semakin kompleks. Kita perlu bernegara hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi agar tercipta negara hukum yang dapat menjadi rumah nyaman. Namun jika tidak berhasil Indonesia akan menjadi rumah nyaman bagi para koruptor yang dapat menyewa jasa pengacara untuk memainkan hukum. Dalam video ini menyinggung tentang Demokratisasi yaitu transisi ke rezim politik yang lebih demokratis dan Desentralisasi yaitu penyerahan kekuasaan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi.

Nama: Inas Azzahra Alharir
NPM: 2216031019
Kelas: Reg A
Prodi: Ilmu Komunikasi

Dalam video Supremasi Hukum Bagian 2, hukum adalah lembaga yang dipercaya dalam mengatur dan membina masyarakat, apabila kehidupan masyarakat ratusan tahun diatur dalam hukum alam maka masyarakat yang kompleks dan modern membutuhkan hukum yang modern pula yang dapat menjadi pranata sosial dan sandaran masyarakat. Sebagai mana dicantumkan dalam UUD 1945 bahwa Indonesia adalah negara hukum yang juga mengembangkan teknologi dan ilmu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang berbasis pada ilmu pengetahuan. Jika tidak, Indonesia dapat menjelma menjadi self even para koruptor yang memanfaatkan untuk memainkan hukum. Reformasi 1988 membuka babak baru dalam penyelenggaraan hukum di Indonesia, slogan reformasi antara lain adalah demokratisasi dan desentralisasi, maka terbentuklah lembaga swadaya masyarakat seperti ICW, Police Watch, dan MAPPI.

Nama : Kinaya Gita Syafitri
NPM : 2216031129
Kelas : Reguler A
Prodi : Ilmu Komunikasi

Supremasi Hukum : Penegakan Hukum yang Berkeadilan

UUD Negara Republik Indonesia 19445 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, hukum sudah menjadi order yang dibuat untuk menyesuaikan kehidupan modern yang ada, ratusan tahun hukum muncul sebagai lembaga yang dipercaya untuk mengatur dan menata masyarakat negara. Hukum dibuat berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi agar negara dapat menjadi rumah yang nyaman bagi masyarakat, dengan adanya reformasi 1998 membuka lembaran baru hukum di Indonesia.

Nama : Bayu Arga Whisnutama
NPM : 2216031127
Kelas : Reguler A
Prodi : Ilmu Komunikasi

Dalam video tersebut dijelaskan, Hukum muncul sebagai lembaga untuk mengatur dan menata negara dan masyarakat. Hukum dibuat dengan sengaja seperti hukum modern pada saat ini. Kehidupan modern membutuhkan struktur hukum baru untuk dijadikan sandaran. Hukum modern menjadi pranata sosial politik yang sangat penting di era modern saat ini, sebagaimana tercantum dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa Indonesia adalah Negara Hukum. Hukum muncul dalam varietas yang berbeda sebagai lembaga yang seharusnya mengatur dan mengelola negara atas nama rakyat. Jika selama berabad-abad kehidupan masyarakat sederhana diatur oleh hukum alam yang sederhana, negara yang kompleks dan masyarakat modern tidak dapat lagi tunduk pada hukum adat atau interaksi. Hukum menjadi pengaturan yang sedemikian rupa sehingga seperti hukum modern saat ini. kehidupan modern dan kemajuannya, yang membutuhkan struktur hukum baru yang mendasarinya. Hukum modern telah menjadi peran sosial dan politik yang penting dan diinginkan di tengah dunia dan kehidupan modern yang semakin kompleks.

Nama : Atriana Urvia
NPM : 2216031091
Kelas : Regular A
Prodi : Ilmu Komunikasi

Dalam video berjudul Supremasi Hukum Bagian 2 tersebut dijelaskan bahwa reformasi yang diluncurkan setelah reformasi tahun 1998 membuka era baru dalam penegakan hukum di Indonesia. Pembangunan masyarakat atau civil society membuka ruang baru yang tidak memungkinkan pemisahan administrasi hukum dari kontrol sosial dan juga pandangan masyarakat Indonesia. Hukum muncul dalam varietas yang berbeda sebagai lembaga yang seharusnya mengatur dan mengelola negara atas nama rakyat. Jika selama berabad-abad kehidupan masyarakat sederhana diatur oleh hukum alam yang sederhana, negara yang kompleks dan masyarakat modern tidak dapat lagi tunduk pada hukum adat atau interaksi. Hukum menjadi pengaturan yang sedemikian rupa sehingga seperti hukum modern saat ini. kehidupan modern dan kemajuannya membutuhkan struktur hukum baru yang mendasarinya. Hukum modern telah menjadi peran sosial dan politik yang penting dan diinginkan di tengah dunia dan kehidupan modern yang semakin kompleks. Jadi kita membutuhkan hukum yang berbasis IPTEK agar hukum bisa menyesuaikan perkembangan zaman. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 45 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Diperlukan suatu negara hukum yang berbasis iptek untuk mewujudkan suatu negara hukum yang dapat menjadi rumah yang nyaman bagi kebahagiaan rakyatnya.

Nama : Atriana Urvia
NPM : 2216031091
Kelas : Regular A
Prodi : Ilmu Komunikasi

Dalam video berjudul Supremasi Hukum Bagian 2 tersebut dijelaskan bahwa reformasi yang diluncurkan setelah reformasi tahun 1998 membuka era baru dalam penegakan hukum di Indonesia. Pembangunan masyarakat atau civil society membuka ruang baru yang tidak memungkinkan pemisahan administrasi hukum dari kontrol sosial dan juga pandangan masyarakat Indonesia. Hukum muncul dalam varietas yang berbeda sebagai lembaga yang seharusnya mengatur dan mengelola negara atas nama rakyat. Jika selama berabad-abad kehidupan masyarakat sederhana diatur oleh hukum alam yang sederhana, negara yang kompleks dan masyarakat modern tidak dapat lagi tunduk pada hukum adat atau interaksi. Hukum menjadi pengaturan yang sedemikian rupa sehingga seperti hukum modern saat ini. kehidupan modern dan kemajuannya membutuhkan struktur hukum baru yang mendasarinya. Hukum modern telah menjadi peran sosial dan politik yang penting dan diinginkan di tengah dunia dan kehidupan modern yang semakin kompleks. Jadi kita membutuhkan hukum yang berbasis IPTEK agar hukum bisa menyesuaikan perkembangan zaman. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 45 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Diperlukan suatu negara hukum yang berbasis iptek untuk mewujudkan suatu negara hukum yang dapat menjadi rumah yang nyaman bagi kebahagiaan rakyatnya.

Diva Emralda Chantika
2216031125
REG C
Ilmu Komunikasi

Supremasi Hukum Bagian II

Sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa Indonesia memerlukan Supermasi Hukum yang seenarnya untuk keberrlangsungan bernegara yang baik dan hal ini membuat hukum dijadikan sebagai lembaya yang diharpkan dapat mengatur serta menata neara itu sendiri untuk menjaidikan kkesejahteraan masyarakat negara. Selama ini kehidupan masayarakat biasa diatur dengan hukum alam yang begitu sederhana atau dasar yang membuat masyarakat modern di suatu negara begitu rumit dan tidak dapat menyerahkan beberapa halnya kepada hukum internasional yang dikarenakan adanya perilaku dan hubunga yagn melibatkan beberapa negara.

Sudah jelas bahwa hukum sudah menjadi order yang dibuat dengan sengaja, seperti hukum modern hal ini dikarenakan Kehidupan modern dengan segala kemungkinannya kini membutuhkan bentuk hukum baru yang dapat diandalkannya. Hukum modern merupakan pranata sosial dan politik yang penting dan diinginkan di tengah dunia dan kehidupan modern yang semakin kompleks, sebagaimana termaktub dalam UUD 1945. Republik Indonesia. Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang terkait dengan keinginan untuk mengintegrasikan ilmu pengetahuan dan teknologi ke dalam kehidupan masyarakat dan negara. Indonesia, kita membutuhkan negara hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menciptakan negara hukum yang bisa menjadi rumah yang nyaman untuk membahagiakan rakyatnya, kalau tidak Indonesia bisa korupsi sewa jasa pengacara bisa. hukum Indonesia. Penerapan hukum yang salah dapat menyebabkan bencana. Hal ini dapat dilakukan dengan menerapkan hukum hanya berdasarkan teks atau pembacaan hukum secara literal. Reformasi yang dilakukan pada tahun 1998 memperkenalkan era baru dalam penyelenggaraan peradilan di Indonesia. Semboyan reformasi meliputi demokratisasi dan desentralisasi. Perkembangan masyarakat madani atau civil society telah membuka jalan baru yang tidak memungkinkan pemisahan rule of law dari pengawasan dan kontrol masyarakat.

Nama: Mutiara Adelia
NPM: 2216031009
kelas: Reguler A
Prodi: Ilmu Komunikasi

dalam video yang Berjudul Supremasi hukum bagian 2 oleh Dr. Didin Widiyartono, M.Pd.
dalam video tersebut menjelaskan dalam berbagai variasi hukum muncul sebagai lembaga yang dipercaya untuk mengatur dan menata negara dan juga masyarakat, meskipun rakya hidup sederhana jika diatur dengan hukum maka tidak dapat lagi menyerahkan segala sesuatu dengan custumary law, custumary law atau internasional law sendiri ialah kebiasaan bersama negara-negara di dunia yang menjadi bukti praktik umum yang diterima sebagai hukum. Kebiasaan internasional diakui sebagai salah satu sumber hukum internasional oleh Pasal 38(1)(b) Piagam Mahkamah Internasional. kehidupan modern membuat hukum modern berdiri ada sandarannya sendiri, dan hukum modern juga menjadi peran yang penting dan dicari ditengah2 kehidupan modern saat ini. sebagai yang sudah dicantumkan dalam UUD 1945 yang menyebutkan Negara Indonesia ialah negara hukum, dimana semua kegiatannya mencakup hukum jadi seseorang tidak bisa berbuat semena mena atau sembarangan. jika tidak ada hukum indonesia akan menjadi negara yang tidak teratur, kemiskinan merajalela dan jg kriminalitas dimana2. dan juga hukum yang keliru akan menimbulkan masalah yang serius. pemaknaan demokratisasi dan desentralilasi juga memiliki makna berbeda, Demokratisasi ialah transisi ke rezim politik yang lebih demokratis sedangan Desentralisasi ialah penyerahan kekuasaan pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi.

Nama: Annisa Novirda Safitri
NPM: 2216031143
Kelas: Reguler A
Prodi: Ilmu Komunikasi

Analisis video berjudul Supremasi Hukum bagian 2 yang disampaikan oleh Dr. Didin Widyartono, M.Pd.
Seperti yang kita tahu dalam uud 1945 bahwa Indonesia adalah negara hukum, hukum ditegakkan sebagai lembaga untuk mengatur dan menata masyarakat dan negara. Hukum dibuat mengikuti dengan zaman yang terus berkembang. Kehidupan masyarakat sederhana selama ratusan tahun diatur dengan hukum alam sederhana, tentu berbeda dengan aturan hukum masyarakat modern saat ini yang lebih kompleks karena semakin luasnya pemahaman terkait ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada masa yang semakin modern dan maju sperti saat ini membutuhkan struktur hukum baru yang dapat menjadi pedoman. Hukum modern menjadi peran atas sosial politik yang penting yang dicari pada era modern saat ini. Untuk itu diharapkan sistem pemerintahan dapat mengembangkan hukum modern untuk menjadi rumah nyaman bagi masyarakat demi terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara.

Nama : Vera Maria Margaretha Sihotang
NPM : 2216031121
Kelas : Reguler A
Prodi : Ilmu Komunikasi

Analisis Video menurut saya
Yang saya tangkap dari video tersebut adalah bahwasanya hukum memang memainkan peran yang sangat penting dalam mengatur dan menata negara serta masyarakat. Hukum modern juga memainkan peran penting dalam menciptakan struktur sosial-politik yang stabil dalam kehidupan modern. Hukum modern tidak hanya diperlukan untuk mempertahankan stabilitas sosial-politik, tetapi juga untuk mempromosikan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Sebagai negara yang memiliki konstitusi yang mengamanatkan bahwa Republik Indonesia adalah negara hukum, maka penting bagi kita untuk membangun sistem hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian, kita dapat memastikan bahwa keputusan hukum yang diambil didasarkan pada fakta dan bukti yang valid serta adil untuk semua pihak. Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin maju, kita perlu mengintegrasikan teknologi dalam sistem hukum untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitasnya.
Pernyataan yang menyatakan bahwa cara berhukum yang keliru dapat menimbulkan malapetaka adalah benar adanya. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk memastikan bahwa sistem hukum kita berjalan dengan baik dan adil serta memberikan perlindungan yang cukup bagi seluruh rakyat Indonesia.
Terakhir, saya setuju bahwa kehadiran lembaga swadaya masyarakat seperti ICW Indonesia corruption watch, Indonesia Police watch dan MAPPI merupakan hal yang sangat penting dalam memastikan keberhasilan sistem hukum kita. Dengan adanya lembaga tersebut, kita dapat memastikan bahwa penyelenggaraan hukum tidak terlepas dari sorotan dan kontrol masyarakat, sehingga dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan atau korupsi dalam sistem hukum kita.

Nama: Cintia Ulfa Rosmaniar
NPM: 2216031095
Kelas: Reguler A
Prodi: Ilmu Komunikasi

Analisis Video

Dalam video terkait Supremasi Hukum bagian 2, dapat disimpulkan bahwa supremasi hukum ialah penegakan hukum yang berkeadilan. dalam video hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi yang mana tujuan dari peraturan ini adalah untuk mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia sehingga keamanan dan ketertiban menjadi terpelihara. sejak jaman dahulu, hukum sudah melekat di dalam kehidupan bermasyarakat untuk mengatur kehidupan bangsa serta negara. namun seiring perkembangan zaman, hukum perlu adanya struktur yang diperbaharui karna menghadapi zaman yang modern ini. kita perlu bernegara hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi agar tercipta negara yang nyaman. karna itu terjadi Reformasi 1988. Reformasi 1988 memiliki selogan demokratisasi dan desrentlasisasi lalu terbentuklah lembaga lembaga swadaya masyarakat ICW Police Watch dan MAPPI

Nama: R Masturina Maulani
Npm: 2216031137
kelas: Regular A
Prodi: Ilmu Komunikasi

Hukum muncul dan dipercaya sebgai lembaga untuk menata negara juga masyarakat. Hukum mengatur masyarakat dengan hukum alam yg sederhana dengan itu negara dan masyarakat modern dan kompleks tidak dpat lagi menyerahkan sesuatunya kepada cumstary law / interactional Law.
Kehidupan modern saat ini perlu struktur hukum yang baru, menurut UUD negara Indonesia 1945 Indonesia adalah negara hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dn teknologi untuk bisa menjadi tempat yg nyaman untuk masyarakatnya.
reformasi yang terjadi pada 1998 membabak baru hukum dengan selogan reformasi yakni demokratisasi dan desrentlasisasi yang kemudian terbentuklah lembaga lembaga swadaya masyarakat seperti ICW Police Watch dan MAPPI

Nama : Vicka Nurlista
NPM : 2216031041
Kelas : Reguler A
Prodi : Ilmu Komunikasi

video yang berjudul Supremasi Hukum bagian 2 tersebut membahas tentang penegakkan hukum yang berkeadilan. Hukum dalam berbagai bentuknya yang berbeda sebagai lembaga yang dirancang untuk mengatur dan mengurus negara atas nama rakyat. Kehidupan modern dan kemajuannya memerlukan struktur hukum baru yang dapat menjadi sandarannya. Sebagaimana yang telah dicantumkan di uud 1945 "Indonesia adalah negara hukum". Terbentuk lembaga swadaya masyarakat seperti ICW, POLICE WATCH, MAPPI.
Hukum modern menjadi peran sosial dan politik yang penting di dunia yang semakin kompleks dan maju. Hal ini diperlukan negara hukum yang berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) untuk menjadi rumah yg nyaman dan mencapai kebahagiaan rakyatnya. Jika tidak, maka para koruptor dapat memanfaatkan jasa pengacara untuk menemukan celah dalam sistem hukum Indonesia dan menghindari hukuman.

NAMA: DILA SAPIRU
NPM: 2216031077
KELAS: REGULER A
Prodi : ilmu komunikasi

Hukum muncul sebagai Lembaga yang di percaya untuk mengatur negara dan masyarakat di atur dengan hukum alam yg sederhana dengan itu negara dan masyarakat modern dan kompleks tidak dapat lagi menyerahkan sesuatunya kepada cumstary law / interactional Law.
Kehidupan modern saat ini perlu hukum yang modern juga yang semakin kompleks
Menurut UUD negara Indonesia 1945 Indonesia adalah negara hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi untuk bisa menjadi tempat nyaman bagi masyarakatnya jika bingung akan terjadi malapetaka. selogan reformasi adalah demokratisasi dan desrentlasisasi terbentuklah lembaga lembaga swadaya masyarakat ICW Police Watch dan MAPPI
Dalam kesimpulannya hukum merupakan suatu lembaga yang penting dalam mengatur negara dan masyarakat modern. Hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi sangat dibutuhkan untuk menjaga keadilan, kesejahteraan, dan mencegah terjadinya malapetaka. Reformasi yang terjadi di Indonesia membawa perubahan dalam pengaturan negara dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemerintahan.

NAMA : Deva Aulia Lutfiah Abdul
NPM : 2216031063
KELAS : Reguler A
PRODI : Ilmu Komunikasi

Dalam video Supremasi hukum bagian 2, yang telah disampaikan oleh bapak Didin Widyartono, M.Pd., Hukum menjadi suatu hal penting yang berguna untuk mengatur sebuah negara dan masyarakat. Pada masa lalu, kehidupan masyarakat diatur oleh hukum yang bersifat sederhana. Ini tidak sama dengan masa kini yang modern dan cenderung kompleks, sehingga tidak dapat menerapkan lagi custumary law/interactional law. Kehidupan modern sekaligus kemajuannya membutuhkan struktur hukum baru yang dapat menjadi sandarannya. Sebagaimana tercantum dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, “Republik Indonesia adalah negara hukum”. Pada masa kini, kita memerlukan negara hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi agar negara dapat mewujudkan keinginannya untuk menyejahterakan rakyatnya. Reformasi pada tahun 1988 membuka babak baru dalam penyelenggaraan hukum di Indonesia. Reformasi memiliki slogan Demokratisasi dan Desentralisasi. Demokrasi, yaitu transisi ke rezim politik yang lebih demokratis. Desentralisasi, yaitu penyerahan kekuasaan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Lembaga swadaya masyarakat dapat terbentuk karena adanya pembangunan masyarakat madani yang membuat penyelenggaraan hukum lebih diawasi.

Dean Mulya Armanda
2216031119
Reguler A
Ilmu Komunikasi

Dalam video ini dijelaskan tentang penegakan hukum yang berkeadilan oleh Dr. Didin Widyartono, M. Pd. Sejak lama hukum memang sudah dipercaya untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Hukum dipercaya sebagai lembaga yang mengatur kehidupan bermasyarakat. Namun saat ini hukum memerlukan struktur yang baru untuk mengimbangi zaman modern yang semakin kompleks.
Kita perlu bernegara hukum yang sudah berbasis teknologi. Tujuannya agar berhasil menjadi rumah dan negara yang nyaman, aman, tentram bagi keberlangsungan hidup bangsa. Supaya kedepannya bangsa kita tidak disetir lagi oleh para koruptor.

Nama : Veni Indriani
NPM : 2216031051
Kelas : Reguler A

Hukum muncul dalam berbagai variannya sebagai lembaga yang bertugas mengatur dan mengurus negara dan masyarakat. Jika kehidupan masyarakat sederhana ditentukan oleh hukum alam sederhana selama berabad-abad, negara yang kompleks dan masyarakat modern tidak dapat lagi tunduk pada kebiasaan atau hukum interaktif. Hukum modern, telah menjadi tatanan yang disengaja. Kehidupan modern dan kemajuannya membutuhkan tatanan hukum baru yang dapat dipercaya. Hukum modern dapat menjadi peran sosial yang penting dan dibutuhkan di tengah dunia yang semakin kompleks dan didalam kehidupan yang modern.

Sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah suatu negara hukum yang menghendaki dukungan ilmu pengetahuan dan teknis bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk menciptakan aturan hukum yang mampu menjadi rumah yang nyaman untuk membuat orang bahagia. Jika tidak, Indonesia bisa menjadi insiden tersendiri bagi para koruptor yang bisa meminta jasa pengacara untuk menegakkan hukum di Indonesia. Jenis hukuman yang salah dapat benar-benar mendatangkan malapetaka, hal ini dapat disebabkan oleh penafsiran undang-undang atau susunan kata seperti yang tertulis. Reformasi yang dilaksanakan sejak tahun 1998 telah membuka babak baru dalam administrasi hukum Indonesia. Kata reformasi meliputi demokratisasi, yaitu peralihan ke administrasi politik yang lebih demokratis, dan desentralisasi, yaitu penyerahan kekuasaan dari pemerintah pusat ke daerah-daerah otonom berdasarkan asas otonomi.

NAMA : SEFTI ADELIA
NPM : 2216031015
KELAS : REG A
JURUSAN : ILMU KOMUNIKASI

Hukum muncul sebagai lembaga untuk mengatur dan menata negara dan masyarakat. Hukum dibuat dengan sengaja seperti hukum modern pada saat ini. Kehidupan masyarakat yang sederhana selama ratusan tahun diatur oleh aturan-aturan yang ditetapkan oleh adat dan interaksi sosial yang terjadi dalam masyarakat itu sendiri.
Hukum modern telah menjadi peran sosial dan politik yang penting di tengah dunia yang semakin kompleks dan maju. Indonesia sebagai negara hukum harus memperbarui hukumnya agar dapat menyesuaikan perkembangan zaman. Diperlukan negara hukum yang berbasis iptek untuk mencapai kebahagiaan rakyatnya. Sebagai mana dicantumkan dalam undang undang dasar negara republik indonesia 1945 Republik indonesia adalah negara hukum dalam kaitannya dengan keinginan untuk mengerahkan dukungan ilmu dan teknologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara indonesia kita perlu bernegara hukum yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi agar tercipta negara hukum yang mampu menjadi rumah yang nyaman untuk membahagiakan rakyatnya. Hukum yang membuka babak baru di Indonesia yaitu Reformasi 1998, yang berslogan Demokratisasi dan Desentralisasi. Lalu terbentuk berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat seperti ICW, Police Watch, dan MAPPI.

Nama : Andika Bagus Savendra
NPM : 2216031029
Kelas : Reguler A
Prodi : Ilmu Komunikasi

Analisis video berjudul Supremasi Hukum oleh Dr. Didin Widyartono, M.Pd.
Berisi tentang penegakan hukum yang berkeadilan. Dalam berbagai variasinya, hukum muncul sebagai lembaga yang dipercaya untuk mengatur dan menata negara dan masyarakat. Apabila negara. Prinsip negara hukum artinya melakukan segala kegiatan berdasarkan hukum negara. Prinsip ini menuntut lembaga negara dan masyarakat untuk menghormati dan menaati hukum. Oleh karena itu, tidak ada pihak yang berada di atas hukum untuk memperkecil kemungkinan terjadinya ketidakadilan. Aparat penegak hukum dan kejaksaan, warga sipil atau negara, dan individu atau kelompok harus sama-sama tunduk pada hukum dan peraturan negara. Apabila kehidupan masyarakat sederhana selama ratusan tahun diatur dengan hukum alam yang sederhana maka negara dan masyarakat modern yang begitu kompleks tidak dapat lagi menerapkan segala sesuatunya kepada Customary Law/Interactional law. Hukum sudah menjadi orde yang dibuat dengan sengaja seperti hukum modern. Kehidupan modern sekaligus dengan kemajuannya membutuhkan struktur hukum baru yang dapat menjadi sandaran. Hukum modern menjadi pranata sosial politik yang penting dan dicari di tengah-tengah dunia yang semakin kompleks. Sebagaimana dicantumkan dalam UUD Negara Republik Indonesia adalah negara hukum.

Nama : Anisa Dwi Pratiwi
NPM : 2216031153
Kelas : Reguler A
Program Studi : S-1 Ilmu Komuniasi

Di dalam video yang berjudul Supremasi Hukum Bagian 2, yang disampaikan oleh bapak Dr. Didin Widyartono, M.Pd di-posting oleh akun GCED ISOLAedu, membahas tentang penegakkan hukum yang berkeadilan. Dengan perkembangan masyarakat dan negara yang semakin kompleks, pranata hukum semakin berperan penting dalam mengatur dan mengendalikan kehidupan bermasyarakat. Selama ratusan tahun, kehidupan masyarakat yang sederhana diatur oleh adat dan aturan yang terbentuk dari interaksi sosial yang terjadi di masyarakat.
Namun, dengan semakin kompleksnya kehidupan modern dan berbagai permasalahan masyarakat dan negara, maka hukum menjadi semakin penting untuk pengaturan dan penyelesaian berbagai konflik dan permasalahan.

Hukum modern memungkinkan negara untuk mengatur dan mengatur kehidupan sosial secara lebih efektif dan efisien. Hukum modern juga dapat membantu menyelesaikan berbagai masalah sosial, seperti B. kejahatan, perselisihan antar individu atau kelompok dan masalah lain yang tidak dapat diselesaikan dengan aturan tradisional dan interaksi sosial.
Dengan demikian hukum memainkan peran penting dalam pengaturan dan kontrol kehidupan sosial dalam masyarakat modern dan negara. Aturan hukum modern adalah instrumen yang efektif untuk mengatur kehidupan sosial, menyelesaikan konflik, menegakkan keadilan dan kesetaraan, dan memastikan ketertiban dan keamanan publik.

Nama : Nur Rahma Riftyani
NPM : 2216031131
Kelas : Reguler A
Prodi : Ilmu Komunikasi

Judul Video : Supremasi Hukum Bagian 2

Dalam video ini membahas mengenai supremasi hukum yang berkeadilan. Hukum menjadi lembaga yang dipercaya untuk mengatur dan menata negara serta masyarakat. Hukum menyesuaikan dengan keadaan zaman mulai dari hukum yang sederhana sampai hukum yang kompleks pada masa modern seperti ini. Dengan kehidupan yang semakin kompleks pada era modern ini, hukum sangat dibutuhkan untuk mengatur dalam segala aspek kehidupan. Untuk terciptanya negara yang aman dan nyaman diperlukan penyesuaian hukum pada ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada. Dengan cara berhukum yang keliru dapat menyebabkan malapetaka bagi bangsa dan negara. Maka dari itu terbentuklah lembaga-lembaga masyarakat yang berperan aktif untuk terus mengawasi pergerakan hukum seperti ICW, Police Watch dan MAPPI.
Untuk menciptakan hukum yang berkeadilan haruslah adanya peran dari setiap elemen bangsa untuk ikut serta mendukung dan mengawasi jalannya hukum yang ada di negara kita. Dengan begitu hukum yang berkeadilan akan berjalan dengan sebagai mana mestinya.

Nama: Dzakia Afaf
NPM: 2216031117
Kelas: Reguler A
Prodi: Ilmu Komunikasi

Dalam video tersebut yang berjudul Supremasi Hukum bagian 2 yang membahas tentang penegakkan hukum yang berkeadilan. Dengan berkembangnya masyarakat dan negara yang semakin kompleks, lembaga hukum menjadi semakin penting dalam mengatur dan menata kehidupan sosial. Kehidupan masyarakat yang sederhana selama ratusan tahun diatur oleh aturan-aturan yang ditetapkan oleh adat dan interaksi sosial yang terjadi dalam masyarakat itu sendiri. Namun, dengan semakin kompleksnya kehidupan modern dan berbagai isu yang dihadapi oleh masyarakat dan negara, hukum menjadi semakin penting dalam mengatur dan menyelesaikan berbagai konflik dan permasalahan yang muncul.

dapat disimpulkan bahwa supremasi hukum merupakan landasan penting untuk menciptakan keadilan dan stabilitas negara. Dalam melaksanakan prinsip negara hukum diperlukan kesadaran dan komitmen yang kuat dari semua pihak, baik lembaga negara maupun masyarakat pada umumnya. Dengan menerapkan prinsip-prinsip regulasi yang baik, diharapkan Indonesia dapat berkembang menjadi negara yang lebih maju dan sejahtera.

Nama : Ammar Zaidan Afinanta Nursadi
NPM : 2216031113
Kelas : REG C
Prodi : S1 Ilmu Komunikasi


Analisis saya dari video tersebut

Dalam video tersebut yang berjudul supremasi hukum bagian 2, membahasan mengenai pentingnya penegakan hukum yang adil di tengah tengah masyarakat dan negara.
Lembaga hukum memiliki peran yang vital dalam menata kehidupan sosial di NRI, terutama setelah adanya pembangunan masyarakat yang membuka koridor baru yang tidak memungkinkan pemisahan administrasi hukum dari kontrol sosial dan juga masyarakat Indonesia yang semakin menghargai pentingnya supremasi hukum. Hal ini dicantumkan dalam UUD 1945, yang menegaskan Indonesia sebagai negara hukum.

Peranan hukum dalam lingkungan yang berbeda tidak dapat diabaikan, hukum harus menjadi tulang punggung perekonomian dan bukan sebagai penghambat bagi investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia. Mempertahankan stabilitas ekonomi, politik dan hukum merupakan kunci investasi yang berkelanjutan di tengah tantangan tersebut. Karena betapapun menariknya sebuah investasi dari sudut pandang finansial, tanpa stabilitas itu, investor kemungkinan besar akan membuat keputusan yang berbeda. Stabilitas dalam kaitannya dengan penanaman modal (investasi) lebih dari sekedar menjaga kondisi ekonomi dan kepastian hukum.

NAMA: FINA ANGGRAINI
NPM: 2216031053
KELAS: REGULER A
PRODI: ILMU KOMUNIKASI

Dalam video Supremasi Hukum Bagian 2, hukum adalah lembaga yang dipercaya dalam mengatur dan membina masyarakat, apabila kehidupan masyarakat ratusan tahun diatur dalam hukum alam maka masyarakat yang kompleks dan modern membutuhkan hukum yang modern pula yang dapat menjadi pranata sosial dan sandaran masyarakat. Sebagai mana dicantumkan dalam UUD 1945 bahwa Indonesia adalah negara hukum yang juga mengembangkan teknologi dan ilmu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang berbasis pada ilmu pengetahuan. Jika tidak, Indonesia dapat menjelma menjadi self even para koruptor yang memanfaatkan untuk memainkan hukum. Reformasi 1988 membuka babak baru dalam penyelenggaraan hukum di Indonesia, slogan reformasi antara lain adalah demokratisasi dan desentralisasi, maka terbentuklah lembaga swadaya masyarakat seperti ICW, Police Watch, dan MAPPI.