Alya Nurul Izzati
2217011086
Kimia-A

A. Isi Artikel dan Analisis Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) serta Hal Positif yang Didapatkan
Jawab:
Artikel tersebut menyoroti kondisi penegakan HAM di Indonesia yang masih menghadapi banyak tantangan dan kemunduran, terutama pada tahun 2019. Beberapa masalah utama yang diangkat adalah belum tuntasnya penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu, pembatasan kebebasan sipil, diskriminasi berbasis gender, serta pelanggaran HAM yang masih terjadi di Papua. Selain itu, artikel juga menyoroti kegagalan pemerintah dalam memberikan keadilan dan pemulihan kepada korban pelanggaran HAM. Namun, di tengah situasi yang suram, terdapat hal-hal positif seperti komitmen Indonesia untuk meratifikasi berbagai perjanjian HAM internasional dan munculnya kembali gerakan mahasiswa serta masyarakat sipil sebagai kontrol sosial terhadap kekuasaan. Hal positif yang saya dapatkan setelah membaca artikel ini adalah adanya harapan bahwa perubahan masih mungkin terjadi melalui peran aktif masyarakat dan komitmen pemerintah untuk terus melakukan reformasi hukum serta perlindungan HAM.

B. Analisis Demokrasi Indonesia dari Nilai Adat dan Pendapat tentang Demokrasi Berke-Tuhanan Yang Maha Esa
Jawab:
Demokrasi Indonesia sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat, seperti musyawarah untuk mufakat, gotong royong, dan rasa keadilan sosial. Nilai-nilai ini tercermin dalam Pancasila sebagai dasar negara, yang menekankan pentingnya kebersamaan, toleransi, dan penghormatan terhadap perbedaan. Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa menurut saya sangat relevan, karena menempatkan nilai-nilai spiritual dan moral sebagai landasan dalam pengambilan keputusan politik, sehingga demokrasi tidak hanya sekadar prosedural, tetapi juga beretika dan beradab. Hal ini penting agar demokrasi di Indonesia tetap sesuai dengan karakter bangsa yang religius dan berbudaya.

C. Praktik Demokrasi Indonesia Saat Ini dan Kesesuaiannya dengan Pancasila, UUD 1945, serta HAM
Jawab:
Praktik demokrasi di Indonesia saat ini masih menghadapi tantangan dalam mewujudkan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945, terutama dalam menjunjung tinggi hak asasi manusia. Meskipun secara formal Indonesia telah mengadopsi prinsip-prinsip demokrasi dan HAM, dalam praktiknya masih terdapat pelanggaran kebebasan sipil, diskriminasi, serta belum tuntasnya penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM masa lalu. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi demokrasi dan penghormatan terhadap HAM masih perlu diperkuat, baik melalui reformasi hukum, penguatan lembaga negara, maupun partisipasi aktif masyarakat sipil.

D. Sikap terhadap Anggota Parlemen yang Mengatasnamakan Rakyat namun Menjalankan Agenda Pribadi
Jawab:
Saya memandang bahwa tindakan anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat namun menjalankan agenda politik pribadi sangat bertentangan dengan prinsip demokrasi dan amanah yang diberikan oleh masyarakat. Parlemen seharusnya menjadi representasi kepentingan rakyat, bukan alat untuk kepentingan kelompok atau individu tertentu. Sikap seperti ini harus dikritisi dan diawasi secara ketat oleh masyarakat dan media, serta perlu adanya mekanisme transparansi dan akuntabilitas yang kuat agar anggota parlemen benar-benar menjalankan tugas sesuai mandat rakyat.

E. Pendapat tentang Kekuasaan Kharismatik dari Tradisi/Agama dan Kaitannya dengan HAM di Era Demokrasi
Jawab:
Kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama memang memiliki potensi besar dalam memengaruhi loyalitas dan emosi rakyat. Namun, jika kekuasaan tersebut digunakan untuk tujuan yang tidak jelas atau bahkan merugikan rakyat, hal ini sangat bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia. Dalam era demokrasi saat ini, setiap bentuk kekuasaan harus dijalankan dengan transparan, akuntabel, dan menghormati martabat serta hak setiap individu. Penyalahgunaan kekuasaan kharismatik yang mengorbankan rakyat jelas tidak dapat dibenarkan dan harus dilawan, karena bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi dan HAM yang menempatkan manusia sebagai subjek utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Alya Nurul Izzati
2217011086
Kimia-A

A. Artikel tersebut menyoroti kondisi penegakan HAM di Indonesia yang masih menghadapi banyak tantangan dan kemunduran, terutama pada tahun 2019. Beberapa masalah utama yang diangkat adalah belum tuntasnya penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu, pembatasan kebebasan sipil, diskriminasi berbasis gender, serta pelanggaran HAM yang masih terjadi di Papua. Selain itu, artikel juga menyoroti kegagalan pemerintah dalam memberikan keadilan dan pemulihan kepada korban pelanggaran HAM. Namun, di tengah situasi yang suram, terdapat hal-hal positif seperti komitmen Indonesia untuk meratifikasi berbagai perjanjian HAM internasional dan munculnya kembali gerakan mahasiswa serta masyarakat sipil sebagai kontrol sosial terhadap kekuasaan. Hal positif yang saya dapatkan setelah membaca artikel ini adalah adanya harapan bahwa perubahan masih mungkin terjadi melalui peran aktif masyarakat dan komitmen pemerintah untuk terus melakukan reformasi hukum serta perlindungan HAM.

B. Demokrasi Indonesia sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat, seperti musyawarah untuk mufakat, gotong royong, dan rasa keadilan sosial. Nilai-nilai ini tercermin dalam Pancasila sebagai dasar negara, yang menekankan pentingnya kebersamaan, toleransi, dan penghormatan terhadap perbedaan. Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa menurut saya sangat relevan, karena menempatkan nilai-nilai spiritual dan moral sebagai landasan dalam pengambilan keputusan politik, sehingga demokrasi tidak hanya sekadar prosedural, tetapi juga beretika dan beradab. Hal ini penting agar demokrasi di Indonesia tetap sesuai dengan karakter bangsa yang religius dan berbudaya.

C. Praktik demokrasi di Indonesia saat ini masih menghadapi tantangan dalam mewujudkan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945, terutama dalam menjunjung tinggi hak asasi manusia. Meskipun secara formal Indonesia telah mengadopsi prinsip-prinsip demokrasi dan HAM, dalam praktiknya masih terdapat pelanggaran kebebasan sipil, diskriminasi, serta belum tuntasnya penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM masa lalu. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi demokrasi dan penghormatan terhadap HAM masih perlu diperkuat, baik melalui reformasi hukum, penguatan lembaga negara, maupun partisipasi aktif masyarakat sipil.

D. Saya memandang bahwa tindakan anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat namun menjalankan agenda politik pribadi sangat bertentangan dengan prinsip demokrasi dan amanah yang diberikan oleh masyarakat. Parlemen seharusnya menjadi representasi kepentingan rakyat, bukan alat untuk kepentingan kelompok atau individu tertentu. Sikap seperti ini harus dikritisi dan diawasi secara ketat oleh masyarakat dan media, serta perlu adanya mekanisme transparansi dan akuntabilitas yang kuat agar anggota parlemen benar-benar menjalankan tugas sesuai mandat rakyat.

E. Kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama memang memiliki potensi besar dalam memengaruhi loyalitas dan emosi rakyat. Namun, jika kekuasaan tersebut digunakan untuk tujuan yang tidak jelas atau bahkan merugikan rakyat, hal ini sangat bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia. Dalam era demokrasi saat ini, setiap bentuk kekuasaan harus dijalankan dengan transparan, akuntabel, dan menghormati martabat serta hak setiap individu. Penyalahgunaan kekuasaan kharismatik yang mengorbankan rakyat jelas tidak dapat dibenarkan dan harus dilawan, karena bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi dan HAM yang menempatkan manusia sebagai subjek utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Alya Nurul Izzati
2217011086
Kimia-A

1. Tanggapan terhadap isi artikel dan hal positif yang dapat diambil:
Saya melihat isi artikel mengenai konflik komunal di perbatasan Indonesia-Timor Leste sebagai gambaran nyata tentang pentingnya pemahaman dan pengelolaan persoalan perbatasan. Artikel ini secara jelas memaparkan kronologi, faktor penyebab, serta upaya penyelesaian konflik yang melibatkan warga setempat dan aparat keamanan dari kedua negara. Saya menyadari bahwa konflik semacam ini tidak hanya berdampak pada keamanan dan stabilitas wilayah, tetapi juga memperkuat pentingnya kerjasama antarwarga dan pemerintah dalam menjaga perdamaian di perbatasan.

Hal positif yang dapat saya ambil setelah membaca artikel ini adalah pemahaman bahwa setiap konflik di perbatasan memiliki akar masalah yang kompleks, mulai dari isu batas wilayah, perbedaan interpretasi zona netral, hingga sentimen sosial budaya pascapemisahan Timor Leste dari Indonesia. Artikel ini juga menekankan pentingnya dialog, koordinasi, dan peningkatan pemahaman bersama antara kedua negara untuk mencegah eskalasi konflik di masa depan. Selain itu, saya belajar bahwa menjaga hubungan baik antarwarga di perbatasan sangat penting, terutama karena adanya ikatan kekerabatan dan sejarah yang panjang antara kedua komunitas.

Sebagai mahasiswa, saya merasa artikel ini membuka wawasan saya tentang dinamika hubungan antarnegara di perbatasan, pentingnya diplomasi, serta perlunya sikap empati dan toleransi dalam menyikapi perbedaan pendapat maupun klaim wilayah. Dengan demikian, saya menjadi lebih sadar akan pentingnya peran generasi muda dalam mendukung upaya perdamaian dan kerja sama lintas batas negara.

2. Jika Indonesia tidak memiliki konsepsi wawasan nusantara, maka akan terjadi kekosongan pandangan nasional yang mengikat seluruh wilayah dan bangsa dalam satu kesatuan. Tanpa wawasan nusantara, setiap daerah atau kelompok masyarakat cenderung melihat permasalahan hanya dari sudut pandang lokal atau kepentingannya sendiri, sehingga mudah terpicu konflik, baik internal maupun dengan negara tetangga, seperti yang terjadi di perbatasan Indonesia-Timor Leste. Wilayah Indonesia yang sangat luas dan beragam akan rentan terhadap disintegrasi, karena tidak ada nilai atau visi bersama yang mampu mempersatukan perbedaan suku, agama, budaya, dan kepentingan.

Dalam konteks konflik komunal di perbatasan, seperti yang dijelaskan dalam artikel, ketiadaan wawasan nusantara dapat memperburuk situasi karena tidak ada prinsip pemersatu yang mengedepankan kepentingan nasional di atas kepentingan kelompok atau daerah. Akibatnya, sentimen negatif dan persaingan memperebutkan sumber daya bisa semakin meruncing, sehingga potensi konflik akan lebih besar dan sulit dikendalikan. Selain itu, tanpa konsepsi wawasan nusantara, koordinasi dan komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah, maupun antara masyarakat dan aparat keamanan, menjadi tidak efektif dalam mencegah atau menyelesaikan konflik di perbatasan.

Jika Indonesia tidak memiliki wawasan nusantara, bangsa ini akan kehilangan arah dalam menjaga keutuhan wilayah, kedaulatan, dan persatuan nasional. Hal ini berpotensi memperlemah posisi Indonesia di mata dunia internasional, serta meningkatkan risiko disintegrasi dan konflik sosial yang dapat mengancam stabilitas negara.

3. Konsepsi wawasan nusantara merupakan cara pandang dan sikap bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya sebagai satu kesatuan wilayah, bangsa, dan negara, yang tidak terpisahkan oleh perbedaan suku, agama, budaya, maupun wilayah geografis. Dalam konteks mencegah timbulnya konflik seperti yang terjadi di perbatasan Indonesia-Timor Leste sebagaimana dijelaskan dalam artikel, wawasan nusantara berperan penting sebagai landasan pemersatu seluruh elemen bangsa. Dengan mengedepankan persatuan dan kesatuan, wawasan nusantara menanamkan nilai-nilai kebersamaan, toleransi, dan saling menghormati antarsesama warga negara, termasuk dalam menghadapi perbedaan interpretasi batas wilayah maupun sentimen sosial budaya yang dapat memicu konflik.

Melalui wawasan nusantara, masyarakat di wilayah perbatasan diharapkan memiliki rasa nasionalisme dan kesadaran akan pentingnya menjaga keutuhan wilayah NKRI. Konsepsi ini juga mendorong pemerintah dan masyarakat untuk menyelesaikan setiap permasalahan, baik yang berkaitan dengan delimitasi batas, zona netral, maupun perebutan sumber daya, dengan mengutamakan dialog, musyawarah, dan kerja sama, bukan dengan kekerasan atau tindakan provokatif. Dengan demikian, wawasan nusantara menjadi pedoman dalam membangun sikap saling pengertian, memperkuat rasa persaudaraan, serta menghindari sikap eksklusif yang dapat memperuncing perbedaan dan menimbulkan konflik. Penerapan wawasan nusantara secara konsisten akan memperkuat ketahanan nasional dan mencegah terjadinya konflik komunal di wilayah perbatasan maupun di seluruh wilayah Indonesia.

Nama : Alya Nurul Izzati
NPM : 2217011086
Kelas : A
Prodi : Kimia

Video tersebut menjelaskan bahwa Geopolitik merupakan kajian tentang bagaimana faktor geografis mempengaruhi hubungan internasional dan kebijakan negara. Bahkan lebih dari sekadar wilayah fisik, geopolitik menelaah bagaimana persepsi dan strategi negara terkait dengan ruang geografis tersebut. Negara-negara memanfaatkan kekuatan geografis untuk mencapai tujuan politik dan ekonomi, termasuk pengaruh, keamanan, dan kekuasaan.

Teori-teori geopolitik klasik, seperti teori Lebensraum Ratzel yang menyamakan negara dengan organisme yang membutuhkan ruang untuk berkembang, atau Heartland Theory Mackinder yang menekankan pentingnya kontrol atas Eurasia, seringkali dikaitkan dengan imperialisme dan ekspansionisme. Sebaliknya, teori Mahan tentang kekuatan laut dan teori-teori yang menekankan kekuatan udara, menunjukkan pergeseran fokus kekuatan global seiring perkembangan teknologi. Setiap teori memberikan kerangka untuk memahami dinamika kekuasaan dan strategi negara.

Berbeda dengan teori-teori geopolitik Barat yang seringkali berfokus pada ekspansi teritorial, Indonesia mengembangkan konsep wawasan nusantara. Berakar pada Pancasila dan UUD 1945, wawasan nusantara menekankan kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan negara kepulauan Indonesia. Konsep ini, yang diperkenalkan oleh Ir. Soekarno, tidak mengedepankan ekspansi wilayah, melainkan integrasi dan persatuan seluruh elemen bangsa dalam satu kesatuan wilayah.

Wawasan nusantara diwujudkan melalui berbagai kebijakan pembangunan infrastruktur, pengembangan ekonomi daerah, dan penegakan hukum. Tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan dan keamanan yang merata di seluruh wilayah Indonesia. Konsep ini mengakui keanekaragaman Indonesia, namun menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan di atas perbedaan geografis dan etnis.

Indonesia, sebagai negara kepulauan yang strategis, memiliki berbagai keunggulan. Keanekaragaman hayati dan sumber daya alam yang melimpah, potensi penduduk yang besar, letak geografis yang strategis di jalur perdagangan internasional, dan potensi maritim yang luas, memberikan peluang ekonomi dan pembangunan yang signifikan Namun, tantangan seperti kesenjangan ekonomi, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, dan keamanan maritim tetap perlu diatasi. Geopolitik Indonesia harus terus beradaptasi untuk memanfaatkan potensi dan menghadapi tantangan tersebut.

Alya Nurul Izzati
2217011086
A

Jurnal ini membahas tentang demokrasi sebagai wujud nilai-nilai sila keempat Pancasila dalam pemilihan umum daerah di Indonesia. Penulis mengemukakan bahwa pemilihan umum merupakan cerminan dari sistem demokrasi, dan di Indonesia, sistem ini seharusnya mencerminkan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila keempat yang menekankan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Penulis menganalisis bahwa pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai Pancasila sila keempat. Hal ini terlihat dari berbagai konflik yang terjadi, seperti konflik internal partai, calon yang tidak bisa menerima kekalahan, dan pendukung yang tidak realistis.Selain itu, disoroti bahwa sistem pemilihan umum di Indonesia masih belum ideal dan masih banyak kekurangan, seperti kurangnya kesadaran penyelenggara pemerintahan terhadap landasan bernegara, kecurangan dalam pemilu, dan dominasi kepentingan pribadi atau golongan.

Adapula pembahasan tentang peran partai politik dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia, di mana penulis mengemukakan bahwa banyak partai politik yang tidak mencerminkan nilai-nilai demokrasi dan bahwa sistem penunjukan kepala daerah oleh ketua umum partai politik dapat melemahkan nilai demokrasi. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar ada sanksi bagi partai politik yang tidak mencerminkan nilai-nilai demokrasi. Maka dari itu, menurut saya jurnal ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia masih belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai Pancasila sila keempat. Penulis menyarankan agar dilakukan kepastian dalam menegakkan peraturan pemilihan umum agar tidak terjadi kekacauan dan disintegrasi bangsa dan juga menekankan pentingnya melindungi demokrasi di Indonesia dan memastikan bahwa semua rakyat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan.