MKU PKN KIMIA A GENAP 2024/2025

Nama : Linggar Sesar Ramadani
NPM : 2217011133
Kelas : Kimia A

A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Jawab:
Artikel ini menggambarkan bahwa penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019 masih sangat memprihatinkan. Komnas HAM dan lembaga-lembaga sipil mencatat bahwa tidak banyak kemajuan berarti dalam menyelesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu, konflik sumber daya alam, serta pembatasan terhadap kebebasan berekspresi dan beragama. Usman Hamid menyebut 2019 sebagai tahun kelam bagi HAM, karena terjadi serangan terhadap pembela HAM, diskriminasi terhadap perempuan, kekerasan di Papua, serta penggunaan kekerasan oleh aparat tanpa proses hukum yang adil. Di sisi lain, Asmin Fransiska menyoroti bahwa rekonsiliasi tanpa pengungkapan kebenaran justru menciptakan impunitas. Masalah di Papua juga disorot sebagai wujud dari rasisme yang tidak pernah secara terbuka diakui oleh negara.
Hal positif yang dapat diambil dari artikel ini adalah masih adanya harapan dari gerakan masyarakat sipil, mahasiswa, dan komunitas lokal yang tetap bersuara dan memperjuangkan keadilan. Komitmen Indonesia terhadap perjanjian internasional juga menunjukkan masih terbuka peluang perbaikan. Ini membuktikan bahwa meskipun kondisi HAM masih buruk, potensi perbaikan tetap ada asalkan pemerintah dan masyarakat mau bekerja sama.

B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa?
Jawab:
Demokrasi Indonesia memiliki akar kuat dalam budaya lokal seperti musyawarah untuk mufakat, gotong royong, dan rasa kekeluargaan. Nilai-nilai ini tercermin dalam praktik sosial masyarakat sejak lama, sebelum sistem demokrasi modern diperkenalkan. Musyawarah dalam pengambilan keputusan adalah bentuk demokrasi partisipatif yang menghargai pendapat semua pihak.
Prinsip demokrasi Indonesia yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan bahwa kebebasan dalam demokrasi tidak bersifat mutlak. Artinya, dalam menyampaikan pendapat, rakyat tetap harus mengindahkan nilai moral, etika, dan ajaran agama. Demokrasi tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai spiritual dan tanggung jawab kepada Tuhan, karena hal ini yang membedakan demokrasi Indonesia dari demokrasi liberal sekuler.

C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Jawab:
Secara konstitusi, sistem demokrasi di Indonesia telah diatur sedemikian rupa agar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945, termasuk penghormatan terhadap HAM. Namun dalam praktik, masih banyak ketimpangan yang terjadi. Pembatasan kebebasan berekspresi, kekerasan terhadap masyarakat adat dan kelompok rentan, serta ketidakseriusan dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu menunjukkan bahwa demokrasi belum berjalan secara substansial.
Banyak kebijakan masih lebih mementingkan stabilitas politik daripada keadilan sosial. Demokrasi Indonesia masih perlu diperbaiki agar tidak hanya sebatas prosedural, tetapi juga substantif, yakni memberikan ruang yang adil dan setara bagi semua warga negara untuk menyuarakan hak-haknya tanpa rasa takut.

D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Jawab:
Saya sangat menyayangkan dan menolak sikap anggota parlemen yang hanya menggunakan nama rakyat sebagai legitimasi, tetapi pada kenyataannya menjalankan agenda pribadi atau partai politik mereka sendiri. Parlemen seharusnya menjadi perpanjangan suara rakyat dan bekerja berdasarkan aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat. Ketika wakil rakyat justru menyimpang dari kepentingan publik dan hanya mementingkan kekuasaan atau jabatan, maka kepercayaan publik akan menurun dan kualitas demokrasi akan merosot.
Sebagai masyarakat, kita harus kritis dan aktif mengawasi kinerja para wakil rakyat. Selain itu, perlu ada mekanisme evaluasi yang kuat agar mereka benar-benar menjalankan tugas sesuai dengan sumpah jabatan, bukan mengikuti kepentingan golongan tertentu.

E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Jawab:
Pihak-pihak yang menggunakan kekuasaan kharismatik dari tradisi atau agama untuk menggerakkan rakyat tanpa transparansi tujuan, bahkan sampai mengorbankan mereka, merupakan bentuk penyalahgunaan pengaruh. Tindakan ini tidak sejalan dengan prinsip hak asasi manusia karena merampas kebebasan individu untuk berpikir dan memilih dengan sadar. Dalam era demokrasi, setiap warga negara berhak untuk mendapatkan informasi yang jujur, bebas dari manipulasi emosional, serta tidak dijadikan alat untuk kepentingan kelompok tertentu.
Dalam konteks HAM, semua bentuk pengaruh, baik berbasis kekuasaan agama maupun budaya, harus tunduk pada prinsip non-diskriminasi dan penghormatan terhadap martabat manusia. Demokrasi dewasa ini menuntut keterbukaan, akuntabilitas, dan kesetaraan. Maka, tindakan seperti itu harus dikritisi dan dilawan demi menjaga hak dasar masyarakat dalam berpartisipasi secara sadar dan bebas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Nama: Riska Adelia
NPM: 2217011060
Kelas: A
Prodi: Kimia

Analisis Artikel 2

A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?

Artikel tersebut menggambarkan kondisi penegakan HAM di Indonesia sepanjang tahun 2019 yang cenderung suram. Banyak pelanggaran HAM, seperti kebebasan berekspresi yang dibatasi, diskriminasi berbasis gender, kasus kekerasan di Papua, dan impunitas atas pelanggaran HAM masa lalu yang tidak kunjung terselesaikan. Lembaga seperti Komnas HAM dan LBH Jakarta menyoroti kemunduran demokrasi dan ancaman otoritarianisme yang membayangi, termasuk serangan terhadap para pembela HAM dan penutupan ruang sipil.

Namun demikian, terdapat harapan yang muncul dari beberapa perkembangan positif, seperti masih adanya komitmen pemerintah untuk meratifikasi perjanjian internasional terkait HAM dan munculnya kembali gerakan sosial mahasiswa sebagai bentuk kontrol kekuasaan. Ini menunjukkan bahwa masyarakat sipil masih aktif memperjuangkan keadilan dan transparansi. Hal positif yang dapat diambil dari artikel ini adalah kesadaran bahwa perjuangan HAM tidak boleh surut, dan pentingnya peran masyarakat dalam menjaga nilai-nilai kemanusiaan di tengah tantangan demokrasi yang kompleks.

B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa?

Demokrasi Indonesia sebenarnya memiliki akar kuat dalam budaya dan adat istiadat lokal yang menjunjung tinggi nilai musyawarah, mufakat, dan gotong royong. Dalam sistem adat seperti yang terlihat di desa-desa atau lembaga adat seperti nagari di Minangkabau atau kampung adat di Jawa dan Papua, masyarakat terbiasa menyelesaikan persoalan secara kolektif dan berkeadilan. Nilai-nilai ini menjadi fondasi demokrasi Pancasila yang tidak hanya mengedepankan suara mayoritas, tapi juga keadilan sosial dan penghargaan terhadap minoritas.

Prinsip demokrasi Indonesia yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan pembeda utama dari model demokrasi Barat. Demokrasi Indonesia tidak sekadar mengutamakan kebebasan individu, tetapi juga menempatkan moralitas dan etika ketuhanan sebagai landasan. Ini berarti dalam menjalankan kebebasan dan hak, warga negara dituntut tetap menjunjung nilai-nilai spiritual, toleransi antarumat beragama, dan tanggung jawab sosial, sehingga demokrasi kita menjadi lebih bermartabat dan berakar kuat dalam karakter bangsa.

C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?

Secara normatif, praktik demokrasi Indonesia mengacu pada Pancasila dan UUD NRI 1945, di mana hak asasi manusia diakui dan dijamin. Namun, dalam pelaksanaannya, masih banyak ketimpangan yang menunjukkan belum sepenuhnya selaras dengan nilai-nilai tersebut. Misalnya, pembatasan terhadap kebebasan berpendapat, kekerasan terhadap kelompok minoritas, dan lambannya penanganan pelanggaran HAM masa lalu menjadi indikator bahwa penerapan demokrasi masih jauh dari ideal.

Selain itu, ketimpangan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan keadilan hukum masih menjadi masalah besar. Penegakan hukum yang tidak adil dan diskriminatif menunjukkan belum kuatnya prinsip keadilan sosial dalam praktik demokrasi kita. Maka, perlu adanya reformasi serius untuk memastikan bahwa demokrasi Indonesia benar-benar menjunjung tinggi HAM, sesuai dengan semangat Pancasila dan konstitusi negara.

D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?

Sikap kritis dan tegas harus ditunjukkan terhadap anggota parlemen yang menyimpang dari mandat rakyat. Ketika wakil rakyat lebih mengutamakan kepentingan politik pribadi atau partainya daripada kepentingan publik, maka mereka telah mengkhianati amanah demokrasi. Dalam sistem demokrasi yang sehat, representasi rakyat adalah dasar dari legitimasi kekuasaan, sehingga penyelewengan ini merupakan bentuk pelecehan terhadap nilai-nilai demokrasi.

Oleh karena itu, masyarakat harus lebih aktif dalam mengawasi dan mengevaluasi kinerja para wakilnya di parlemen. Mekanisme partisipasi publik, seperti petisi, forum warga, dan hak menyuarakan pendapat di ruang publik, harus dimanfaatkan untuk menuntut akuntabilitas. Media juga berperan penting dalam membuka transparansi dan menyuarakan kebenaran. Hanya dengan tekanan publik yang kuat, praktik politik yang menyimpang bisa ditekan dan reformasi politik bisa berjalan.

E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?

Kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama seharusnya menjadi kekuatan moral untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, bukan alat manipulasi demi kepentingan pribadi atau kelompok. Ketika tokoh-tokoh ini menyalahgunakan pengaruhnya untuk menggerakkan massa dengan mengabaikan akal sehat dan HAM, maka hal itu menjadi ancaman serius terhadap demokrasi. Terlebih bila rakyat dijadikan alat perjuangan untuk tujuan yang tidak transparan, maka mereka kehilangan otonomi sebagai manusia merdeka.

Dalam era demokrasi modern, hak asasi manusia harus menjadi fondasi dalam setiap bentuk kepemimpinan. Tidak ada satu pun bentuk kekuasaan, termasuk yang berbasis agama dan tradisi, yang boleh menindas martabat manusia atau mengorbankan kebebasan warga demi kekuasaan. Oleh karena itu, penting untuk terus mendorong pendidikan kritis kepada masyarakat agar tidak terjebak dalam kultus individu, serta memperkuat kesadaran akan hak-hak dasar yang melekat pada setiap manusia.

Nama :Vitha Al-Mayda
NPM :2217011127
Kelas :kimia (A)


A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Jawab:
Artikel ini menggambarkan bahwa penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019 masih sangat memprihatinkan. Komnas HAM dan lembaga-lembaga sipil mencatat bahwa tidak banyak kemajuan berarti dalam menyelesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu, konflik sumber daya alam, serta pembatasan terhadap kebebasan berekspresi dan beragama. Usman Hamid menyebut 2019 sebagai tahun kelam bagi HAM, karena terjadi serangan terhadap pembela HAM, diskriminasi terhadap perempuan, kekerasan di Papua, serta penggunaan kekerasan oleh aparat tanpa proses hukum yang adil. Di sisi lain, Asmin Fransiska menyoroti bahwa rekonsiliasi tanpa pengungkapan kebenaran justru menciptakan impunitas. Masalah di Papua juga disorot sebagai wujud dari rasisme yang tidak pernah secara terbuka diakui oleh negara.
Hal positif yang dapat diambil dari artikel ini adalah masih adanya harapan dari gerakan masyarakat sipil, mahasiswa, dan komunitas lokal yang tetap bersuara dan memperjuangkan keadilan. Komitmen Indonesia terhadap perjanjian internasional juga menunjukkan masih terbuka peluang perbaikan. Ini membuktikan bahwa meskipun kondisi HAM masih buruk, potensi perbaikan tetap ada asalkan pemerintah dan masyarakat mau bekerja sama.

B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa?
Jawab:
Demokrasi Indonesia memiliki akar kuat dalam budaya lokal seperti musyawarah untuk mufakat, gotong royong, dan rasa kekeluargaan. Nilai-nilai ini tercermin dalam praktik sosial masyarakat sejak lama, sebelum sistem demokrasi modern diperkenalkan. Musyawarah dalam pengambilan keputusan adalah bentuk demokrasi partisipatif yang menghargai pendapat semua pihak.
Prinsip demokrasi Indonesia yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan bahwa kebebasan dalam demokrasi tidak bersifat mutlak. Artinya, dalam menyampaikan pendapat, rakyat tetap harus mengindahkan nilai moral, etika, dan ajaran agama. Demokrasi tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai spiritual dan tanggung jawab kepada Tuhan, karena hal ini yang membedakan demokrasi Indonesia dari demokrasi liberal sekuler.

C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Jawab:
Secara konstitusi, sistem demokrasi di Indonesia telah diatur sedemikian rupa agar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945, termasuk penghormatan terhadap HAM. Namun dalam praktik, masih banyak ketimpangan yang terjadi. Pembatasan kebebasan berekspresi, kekerasan terhadap masyarakat adat dan kelompok rentan, serta ketidakseriusan dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu menunjukkan bahwa demokrasi belum berjalan secara substansial.
Banyak kebijakan masih lebih mementingkan stabilitas politik daripada keadilan sosial. Demokrasi Indonesia masih perlu diperbaiki agar tidak hanya sebatas prosedural, tetapi juga substantif, yakni memberikan ruang yang adil dan setara bagi semua warga negara untuk menyuarakan hak-haknya tanpa rasa takut.

D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Jawab:
Saya sangat menyayangkan dan menolak sikap anggota parlemen yang hanya menggunakan nama rakyat sebagai legitimasi, tetapi pada kenyataannya menjalankan agenda pribadi atau partai politik mereka sendiri. Parlemen seharusnya menjadi perpanjangan suara rakyat dan bekerja berdasarkan aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat. Ketika wakil rakyat justru menyimpang dari kepentingan publik dan hanya mementingkan kekuasaan atau jabatan, maka kepercayaan publik akan menurun dan kualitas demokrasi akan merosot.
Sebagai masyarakat, kita harus kritis dan aktif mengawasi kinerja para wakil rakyat. Selain itu, perlu ada mekanisme evaluasi yang kuat agar mereka benar-benar menjalankan tugas sesuai dengan sumpah jabatan, bukan mengikuti kepentingan golongan tertentu.

E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Jawab:
Pihak-pihak yang menggunakan kekuasaan kharismatik dari tradisi atau agama untuk menggerakkan rakyat tanpa transparansi tujuan, bahkan sampai mengorbankan mereka, merupakan bentuk penyalahgunaan pengaruh. Tindakan ini tidak sejalan dengan prinsip hak asasi manusia karena merampas kebebasan individu untuk berpikir dan memilih dengan sadar. Dalam era demokrasi, setiap warga negara berhak untuk mendapatkan informasi yang jujur, bebas dari manipulasi emosional, serta tidak dijadikan alat untuk kepentingan kelompok tertentu.
Dalam konteks HAM, semua bentuk pengaruh, baik berbasis kekuasaan agama maupun budaya, harus tunduk pada prinsip non-diskriminasi dan penghormatan terhadap martabat manusia. Demokrasi dewasa ini menuntut keterbukaan, akuntabilitas, dan kesetaraan. Maka, tindakan seperti itu harus dikritisi dan dilawan demi menjaga hak dasar masyarakat dalam berpartisipasi secara sadar dan bebas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Silvia May Angelina Pandiangan
2217011117
A
Kimia

A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
jawab:
Artikel “Awan Gelap untuk HAM di Indonesia” menyajikan gambaran suram mengenai penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia sepanjang tahun 2019. Laporan dari Komnas HAM dan LBH Jakarta menunjukkan bahwa masih banyak pelanggaran HAM yang belum terselesaikan, termasuk pelanggaran berat masa lalu, pembatasan kebebasan sipil, diskriminasi gender, hingga pelanggaran di Papua. Pemerintah dianggap gagal memenuhi kewajiban konstitusional dalam mengungkap kebenaran dan memberikan keadilan kepada korban. Meski begitu, artikel juga menyoroti adanya harapan melalui gerakan masyarakat sipil, mahasiswa, serta komitmen Indonesia dalam meratifikasi instrumen HAM internasional. Hal positif yang bisa diambil adalah pentingnya peran masyarakat dalam menuntut akuntabilitas dan bahwa masih ada ruang untuk perbaikan melalui tekanan sosial, reformasi hukum, serta advokasi dari bawah.

B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
jawab:
Demokrasi Indonesia memiliki karakteristik khas yang lahir dari nilai-nilai budaya lokal seperti musyawarah, gotong royong, dan kearifan lokal dalam menyelesaikan konflik. Budaya Indonesia tidak mengenal individualisme ekstrem, melainkan mengutamakan harmoni dan keseimbangan, yang sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi deliberatif. Prinsip demokrasi Indonesia yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa juga memberikan fondasi moral dan etika dalam kehidupan bernegara. Artinya, kebebasan dalam demokrasi tetap harus diiringi tanggung jawab kepada Tuhan dan sesama manusia, menjaga nilai kemanusiaan, serta menjauhkan penyalahgunaan kebebasan atas nama hak individu semata.

C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
jawab:
Praktik demokrasi Indonesia saat ini masih menghadapi tantangan serius dalam menjunjung tinggi Pancasila dan UUD NRI 1945, khususnya dalam kaitannya dengan perlindungan HAM. Seperti yang dijelaskan dalam artikel, kebebasan berpendapat dan berekspresi mulai dibatasi, dan terjadi pembiaran terhadap pelanggaran HAM oleh aparat negara. Banyak kebijakan publik yang tidak berpihak kepada rakyat, dan hukum masih lemah dalam menindak pelaku pelanggaran HAM. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara formal Indonesia adalah negara demokrasi yang berdasar hukum, pelaksanaannya belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai keadilan sosial, kemanusiaan, dan penghormatan terhadap martabat manusia yang menjadi inti Pancasila dan UUD 1945.

D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
jawab:
Sikap kritis sangat diperlukan terhadap anggota parlemen yang mengklaim mewakili rakyat namun justru memperjuangkan kepentingan politik pribadi atau kelompoknya. Tindakan tersebut mencederai kepercayaan publik dan melemahkan legitimasi demokrasi. Dalam sistem demokrasi yang sehat, wakil rakyat seharusnya menjadi perpanjangan suara masyarakat, bukan alat politik kekuasaan. Maka dari itu, masyarakat perlu terus mengawasi, menyuarakan aspirasi secara aktif, dan menggunakan hak pilih dengan bijak untuk memastikan hanya wakil-wakil yang amanah dan berintegritas yang menduduki jabatan legislatif.

E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
jawab:
Penyalahgunaan kekuasaan kharismatik, baik yang bersumber dari tradisi maupun agama, untuk menggerakkan emosi dan loyalitas rakyat demi tujuan politik yang tidak jelas sangat berbahaya dalam konteks demokrasi dan HAM. Praktik semacam ini mengarah pada manipulasi massal, pembodohan publik, dan bahkan pengorbanan rakyat demi kepentingan elit tertentu. Dalam era demokrasi modern, kekuasaan harus dikendalikan oleh hukum dan prinsip-prinsip HAM, bukan oleh kultus individu atau ideologi yang menekan kebebasan berpikir. Tindakan semacam itu merusak esensi HAM yang menjamin kebebasan berpikir, berekspresi, dan hak untuk hidup secara bermartabat tanpa diperalat untuk kepentingan sempit.

Nama : Vivi Della Septiani
NPM : 2217011161
Kelas : Kimia A

A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Jawab:
Artikel ini mengungkap realitas suram penegakan HAM di Indonesia selama tahun 2019. Berbagai pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat negara tidak ditindak secara adil dan transparan. Kebebasan berekspresi dan beragama dibatasi, diskriminasi gender meningkat, serta pelanggaran HAM di Papua semakin parah. Upaya penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu pun mengalami stagnasi. Namun, hal positif yang bisa dipetik adalah tetap adanya semangat masyarakat sipil dan mahasiswa yang menjadi kontrol sosial atas kekuasaan. Selain itu, Indonesia secara formal telah meratifikasi banyak perjanjian HAM internasional yang menunjukkan komitmen jangka panjang terhadap perlindungan HAM.

B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
Jawab:
Demokrasi Indonesia memiliki dasar budaya yang kuat dalam bentuk musyawarah, gotong royong, dan penghargaan terhadap kebijaksanaan kolektif, sebagaimana tercermin dalam kehidupan adat berbagai suku di Indonesia. Prinsip ini sejalan dengan demokrasi Pancasila yang mengutamakan kebersamaan dan keadilan sosial. Mengenai demokrasi yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, hal ini merupakan landasan moral yang membedakan demokrasi Indonesia dari demokrasi sekuler di negara lain. Prinsip ini harusnya menjamin bahwa demokrasi dilandasi nilai-nilai etika, keadilan, dan penghormatan terhadap keberagaman, bukan dijadikan alasan untuk mengekang kebebasan atas nama moralitas sepihak.

C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Jawab:
Praktik demokrasi di Indonesia saat ini masih belum sepenuhnya sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945. Banyak kebijakan yang dibuat tidak mencerminkan prinsip keadilan sosial dan penghormatan terhadap HAM. Pembungkaman kritik, tindakan represif terhadap demonstrasi, serta diskriminasi terhadap kelompok minoritas adalah contoh nyata pelanggaran terhadap nilai-nilai tersebut. Meski ada kemajuan formal seperti pemilu langsung, substansi demokrasi—seperti transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan hak warga negara—masih harus terus diperjuangkan.

D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Jawab:
Anggota parlemen yang menggunakan nama rakyat tetapi menjalankan agenda pribadi atau partai adalah bentuk pengkhianatan terhadap demokrasi. Sikap ini mencerminkan lemahnya integritas dan tanggung jawab moral wakil rakyat. Saya berpandangan bahwa masyarakat harus lebih aktif dalam mengawasi dan menuntut akuntabilitas wakil-wakilnya. Jika tidak, demokrasi hanya akan menjadi formalitas tanpa substansi, dan suara rakyat akan terus dimanipulasi demi kepentingan politik sempit.

E. Bagaimana pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Jawab:
Pemimpin yang memiliki kekuasaan kharismatik, baik dari latar belakang tradisi maupun agama, memang berpotensi besar dalam memengaruhi masyarakat. Namun, jika pengaruh tersebut digunakan untuk membangkitkan fanatisme dan mengorbankan rakyat demi agenda yang tidak jelas, maka hal itu sangat bertentangan dengan prinsip HAM. Dalam era demokrasi modern, kekuasaan harus dibatasi dan dikontrol oleh hukum dan prinsip keadilan. Manipulasi emosi rakyat dengan dalih tradisi atau agama hanya akan menciptakan pelanggaran HAM baru dan memperkuat politik identitas yang berbahaya bagi kesatuan bangsa.

Nama: Salsabila Zidani Dhasilvi
NPM: 2217011008
Kelas: A

A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang Anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Jawab:
Isi artikel menggambarkan bahwa kondisi HAM di Indonesia sepanjang 2019 mengalami banyak kemunduran. Penegakan hukum atas pelanggaran HAM berat masih macet, kebebasan sipil menyempit, diskriminasi terhadap kelompok rentan seperti perempuan dan masyarakat Papua meningkat, serta pengadilan HAM gagal menghadirkan keadilan.
•Analisis:
Artikel ini menunjukkan bahwa penegakan HAM masih lemah karena negara belum menunjukkan keberanian politik untuk menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu dan membenahi aparat keamanan. Pembungkaman kebebasan berekspresi juga bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi.
• Hal positif yang didapat:
Masih ada harapan dari gerakan masyarakat sipil, seperti aksi mahasiswa dan komunitas lokal (seperti di Teluk Benoa dan Kendeng), serta pengakuan bahwa Indonesia terus meratifikasi perjanjian HAM internasional.

B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa?
Jawab:
Analisis demokrasi dan budaya lokal:
Demokrasi Indonesia memiliki akar dalam nilai-nilai budaya lokal seperti musyawarah mufakat, gotong royong, dan hormat kepada orang tua dan pemimpin. Nilai-nilai ini mencerminkan partisipasi kolektif dan keputusan bersama tanpa pemaksaan, yang sangat sesuai dengan semangat demokrasi.
• Pendapat tentang demokrasi berke-Tuhanan:
Demokrasi Indonesia bukan demokrasi sekuler sepenuhnya, melainkan demokrasi yang diwarnai nilai-nilai ketuhanan. Demokrasi yang berlandaskan pada Ketuhanan Yang Maha Esa mengarahkan kebebasan untuk tetap berada dalam koridor moral dan spiritual. Artinya, kebebasan berpendapat tetap harus menghormati nilai kemanusiaan, etika, dan tidak menindas pihak lain.

C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini, apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Jawab:
Secara konstitusional, demokrasi Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi HAM (Pasal 28 UUD 1945). Namun dalam praktiknya, masih banyak pelanggaran yang dilakukan, terutama oleh aparat negara, tanpa pertanggungjawaban hukum yang jelas. Kebebasan berpendapat, beragama, dan berkumpul sering dibatasi melalui regulasi atau tindakan represif.
Demokrasi Indonesia belum sepenuhnya sesuai dengan semangat Pancasila dan UUD 1945 karena pelaksanaan HAM masih lemah. Sila ke-2 dan ke-5 tentang kemanusiaan dan keadilan sosial belum terwujud secara merata.

D. Bagaimanakah sikap Anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Jawab:
• Sikap saya:
Saya sangat menolak tindakan seperti ini karena bertentangan dengan prinsip demokrasi perwakilan. Wakil rakyat seharusnya menjalankan mandat rakyat, bukan kepentingan pribadi atau partainya. Ini merupakan bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan publik dan bisa merusak legitimasi lembaga legislatif.
• Solusi:
Rakyat harus lebih aktif mengawasi parlemen melalui media, LSM, petisi, dan pemilu. Transparansi dan akuntabilitas harus menjadi syarat mutlak dalam lembaga demokratis.

E. Bagaimanakah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi maupun agama, tega menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Jawab:
• Pendapat saya:
Pemimpin karismatik yang memanfaatkan kekuasaan tradisi atau agama untuk mengorbankan rakyat demi tujuan politik pribadi sangat berbahaya. Ini adalah bentuk manipulasi emosional dan pelanggaran terhadap hak individu. Loyalitas rakyat tidak seharusnya diperalat untuk konflik atau kekerasan.
• Hubungan dengan HAM dan demokrasi:
Dalam era demokrasi modern, HAM menjadi batas moral kekuasaan. Tidak seorang pun, termasuk tokoh karismatik, boleh melanggar hak hidup, kebebasan berpikir, dan kebebasan beragama seseorang. Demokrasi sejati membatasi kekuasaan absolut dan menjamin kebebasan individu dari tekanan kekuasaan yang tidak adil.

Nama: Siti Nur Annissa Syahri
Npm: 2267011001
Kelas: A
Prodi: Kimia

A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?

Jawab:

Isi artikel menggambarkan lemahnya penegakan HAM di Indonesia sepanjang tahun 2019, terutama karena keterlibatan aparat negara dalam berbagai pelanggaran yang tidak ditindak secara terbuka dan adil. Hak-hak dasar seperti kebebasan berpendapat, beragama, dan perlindungan terhadap kelompok rentan kerap dilanggar, khususnya di Papua dan dalam isu kesetaraan gender. Meskipun demikian, sisi positifnya terlihat dari peran aktif masyarakat sipil dan mahasiswa yang tetap konsisten menjadi pengawas terhadap kekuasaan. Selain itu, ratifikasi berbagai perjanjian HAM internasional oleh pemerintah menunjukkan adanya komitmen formal terhadap perlindungan hak asasi manusia dalam jangka panjang.



B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa?

Jawab:

Demokrasi di Indonesia sejatinya telah hidup dalam nilai-nilai budaya lokal seperti musyawarah mufakat, gotong royong, dan keputusan kolektif, yang diwariskan oleh berbagai komunitas adat di Nusantara. Demokrasi Pancasila mengadopsi semangat ini dengan menekankan kebersamaan dan keadilan sosial. Adapun prinsip demokrasi yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa memberi dasar moral dan spiritual bagi praktik demokrasi di Indonesia. Prinsip ini semestinya menjamin bahwa keputusan politik tidak hanya berdasarkan mayoritas suara, tetapi juga mempertimbangkan nilai etis, toleransi, dan penghargaan atas keberagaman keyakinan masyarakat.



C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?

Jawab:

Saat ini, praktik demokrasi di Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai yang tertuang dalam Pancasila dan UUD 1945. Masih banyak kebijakan yang bertentangan dengan prinsip keadilan sosial dan perlindungan HAM. Tindakan represif terhadap demonstrasi, pembatasan kebebasan berpendapat, serta marginalisasi kelompok tertentu menunjukkan adanya ketimpangan antara idealisme konstitusi dan realitas. Walau mekanisme demokrasi seperti pemilu tetap berlangsung, kualitas demokrasi itu sendiri masih perlu dibenahi agar lebih berpihak pada rakyat dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.



D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?

Jawab:

Saya memandang tindakan semacam itu sebagai bentuk penyalahgunaan mandat rakyat. Ketika wakil rakyat lebih mementingkan agenda politik pribadi atau partainya ketimbang aspirasi konstituennya, maka demokrasi menjadi kehilangan maknanya. Wakil rakyat seharusnya bekerja demi kepentingan publik, bukan menjadi alat kekuasaan elite politik. Oleh karena itu, pengawasan dari masyarakat perlu diperkuat agar wakil rakyat bertindak sesuai amanah dan prinsip keterwakilan yang sejati.



E. Bagaimana pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?

Jawab:

Pemanfaatan kharisma yang bersumber dari agama atau tradisi untuk membangkitkan fanatisme rakyat demi kepentingan yang kabur merupakan bentuk penyalahgunaan pengaruh yang sangat membahayakan. Tindakan ini bertentangan dengan semangat HAM karena menempatkan individu sebagai alat untuk tujuan politik, bukan sebagai subjek yang memiliki martabat. Dalam era demokrasi modern, kekuasaan seharusnya berjalan di bawah pengawasan hukum dan akuntabilitas publik. Pemimpin harus mengedepankan kepentingan rakyat, bukan memperalat emosi mereka dengan simbolisme yang bisa memicu konflik dan pelanggaran hak asasi.

Nama: Suvia Puspita
NPM: 2217011122
Kelas: A
Prodi: Kimia

A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Jawab:
Artikel tersebut mengangkat realitas suram mengenai kondisi penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019. Laporan dari lembaga-lembaga seperti Komnas HAM, LBH Jakarta, dan Amnesty International Indonesia menunjukkan bahwa berbagai pelanggaran HAM masih belum dituntaskan, terutama pelanggaran berat masa lalu, konflik agraria dan lingkungan, serta pembatasan terhadap kebebasan sipil seperti kebebasan berekspresi, berpendapat, dan beragama. Tidak hanya itu, diskriminasi berbasis gender dan etnis, khususnya terhadap masyarakat Papua, semakin memperburuk situasi HAM di tanah air.
Secara analisis, hal ini mencerminkan lemahnya keberpihakan pemerintah terhadap prinsip-prinsip keadilan, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap hak warga negara. Negara belum mampu menjalankan kewajibannya dalam menjamin perlindungan hak asasi manusia secara menyeluruh, dan dalam banyak kasus justru terlihat melakukan pembiaran atau bahkan menjadi pelaku langsung melalui aparat negara.
Namun, dari artikel ini juga muncul sisi positif yang patut diapresiasi. Meskipun keadaan terlihat gelap, masih ada secercah harapan dari masyarakat sipil. Gerakan mahasiswa kembali bangkit sebagai kontrol sosial terhadap kebijakan negara. Masyarakat lokal di berbagai daerah, seperti di Teluk Benoa dan Pegunungan Kendeng, tetap konsisten menyuarakan penolakan terhadap kebijakan yang merugikan mereka. Selain itu, langkah-langkah Indonesia dalam meratifikasi berbagai konvensi HAM internasional juga menjadi modal dasar untuk terus mendorong reformasi dan perbaikan ke depan.

B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa?
Jawab:
Demokrasi Indonesia sebetulnya memiliki fondasi yang kuat dalam nilai-nilai adat dan budaya bangsa sendiri. Nilai seperti musyawarah, gotong royong, dan rasa kebersamaan sudah sejak lama menjadi ciri khas masyarakat Indonesia, jauh sebelum sistem demokrasi modern diperkenalkan. Dalam budaya desa, keputusan bersama sering diambil melalui rembug desa, bukan dengan pemaksaan suara terbanyak. Hal ini menunjukkan bahwa demokrasi ala Indonesia memiliki ciri khas yang lebih humanis dan berbasis kebersamaan.
Namun sayangnya, dalam praktik politik saat ini, nilai-nilai tersebut mulai tergerus oleh sistem demokrasi prosedural yang cenderung hanya mengejar suara dan kekuasaan, tanpa memperhatikan nilai-nilai kultural dan moralitas publik.
Prinsip demokrasi Indonesia yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa seharusnya menjadi pedoman etika dan moral dalam berpolitik. Demokrasi yang berlandaskan pada ke-Tuhanan berarti bahwa kekuasaan harus dijalankan dengan nilai-nilai kebaikan, keadilan, kasih sayang, dan penghargaan terhadap martabat manusia. Namun, dalam kenyataan, prinsip ini terkadang disalahgunakan untuk melegitimasi kebijakan atau tindakan diskriminatif atas nama agama, tanpa memperhatikan substansi nilai Ketuhanan yang seharusnya menciptakan ruang aman dan adil bagi semua warga negara.

C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Jawab:
Secara formal, Indonesia menganut demokrasi konstitusional yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun secara praktik, pelaksanaan demokrasi masih belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam ideologi dan konstitusi negara. Beberapa contoh seperti pembatasan terhadap kebebasan berpendapat, intimidasi terhadap aktivis, serta kurangnya penyelesaian terhadap kasus pelanggaran HAM, menunjukkan bahwa demokrasi kita masih mengalami banyak tantangan serius.
Pancasila menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, keadilan, dan kebebasan, yang seharusnya menjadi landasan kuat bagi penghormatan terhadap HAM. Begitu pula UUD 1945 yang secara eksplisit menjamin kebebasan setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat, beragama, memperoleh pendidikan, dan hidup layak. Namun, pada kenyataannya masih banyak pelanggaran terhadap nilai-nilai tersebut. Hal ini menunjukkan adanya jurang antara idealitas konstitusi dan realitas demokrasi yang dijalankan.

D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Jawab:
Saya memandang bahwa tindakan anggota parlemen yang mengklaim membawa suara rakyat namun justru mengejar agenda pribadi atau partai adalah bentuk pengkhianatan terhadap demokrasi. Parlemen seharusnya menjadi perwakilan aspirasi rakyat dan menjalankan fungsi pengawasan serta legislasi untuk kepentingan publik, bukan untuk melanggengkan kekuasaan atau memperkaya kelompok tertentu.
Sikap seperti ini sangat berbahaya karena akan menciptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga negara, dan pada akhirnya merusak legitimasi sistem demokrasi itu sendiri. Sebagai warga negara, kita perlu aktif mengawasi kinerja wakil rakyat melalui berbagai jalur demokratis seperti pemilu, media sosial, forum publik, hingga aksi damai. Kita juga harus kritis dan cerdas dalam memilih pemimpin agar tidak terjebak pada politik pencitraan yang kosong.

E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Jawab:
Menurut saya, penyalahgunaan kekuasaan kharismatik baik yang berakar dari tradisi, agama, maupun budaya untuk menggerakkan massa demi tujuan yang tidak jelas atau bahkan destruktif merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap nilai-nilai hak asasi manusia. Kekuasaan seperti ini sering kali menggunakan emosi, simbolisme, dan loyalitas buta untuk memanipulasi rakyat, bahkan jika itu harus mengorbankan keselamatan dan kepentingan mereka sendiri.
Dalam era demokrasi yang sehat dan modern, setiap individu memiliki hak untuk berpikir, bersikap, dan menentukan pilihan secara bebas, rasional, dan tanpa paksaan. Pemimpin yang benar tidak akan membiarkan rakyatnya menjadi korban demi kepentingan politik, ekonomi, atau ideologi tertentu. Oleh karena itu, kekuasaan berbasis kharisma perlu selalu diawasi, dan harus tunduk pada prinsip-prinsip HAM, keadilan sosial, dan akuntabilitas publik. Demokrasi sejati tidak boleh hanya memihak kepada suara mayoritas atau simbol-simbol semata, tetapi harus memberi ruang yang adil bagi semua warga negara.

NAMA : Indah Rarapi Sholeha
NPM : 2217011109
KELAS : A
PRODI : Kimia

A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Jawaban:
Isi artikel menunjukkan bahwa kondisi penegakan HAM di Indonesia pada tahun 2019 masih sangat memprihatinkan. Banyak pelanggaran HAM berat di masa lalu belum terselesaikan, ruang kebebasan sipil makin menyempit, dan diskriminasi terhadap kelompok rentan—terutama di Papua dan terhadap perempuan—masih tinggi. Namun, artikel juga menyebutkan adanya langkah-langkah positif seperti ratifikasi perjanjian HAM internasional dan kebangkitan gerakan masyarakat sipil seperti mahasiswa dan komunitas lokal.

Hal positif yang dapat diambil adalah semangat perlawanan masyarakat terhadap ketidakadilan dan pentingnya peran masyarakat sipil dalam memperjuangkan hak dan kebebasan, yang menjadi harapan bagi masa depan HAM di Indonesia.

B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa?
Jawaban:
Demokrasi Indonesia tidak lepas dari akar budaya lokal seperti musyawarah, mufakat, dan gotong royong. Nilai-nilai ini mencerminkan cara hidup kolektif dan keputusan bersama yang adil, jauh dari individualisme ekstrem. Demokrasi yang tumbuh dari adat istiadat ini lebih mengutamakan kebersamaan dan keadilan sosial.

Prinsip demokrasi yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan bahwa kebebasan dalam demokrasi tidak berarti bebas sebebasnya, tetapi tetap berlandaskan moral dan nilai-nilai agama yang menjunjung tinggi kemanusiaan, toleransi, dan keadilan.

C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Jawaban:
Secara ideal, demokrasi Indonesia dirancang sesuai Pancasila dan UUD 1945, yang menjunjung tinggi HAM. Namun praktiknya masih jauh dari ideal. Banyak kasus pelanggaran HAM, diskriminasi, pembungkaman kebebasan berpendapat, dan penegakan hukum yang tidak adil. Ini menunjukkan bahwa implementasi demokrasi masih inkonsisten dan perlu dikritisi serta diperbaiki.

Untuk menjunjung HAM secara konsisten, perlu penegakan hukum yang kuat, penghormatan terhadap kebebasan sipil, dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan pemerintahan.

D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Jawaban:
Sikap saya adalah menolak dan mengkritik keras perilaku semacam itu. Anggota parlemen dipilih untuk menjadi wakil rakyat, bukan wakil partai atau kepentingan pribadi. Ketika mereka menyalahgunakan jabatan untuk agenda sendiri, mereka telah mengkhianati amanat rakyat.

Dalam demokrasi yang sehat, wakil rakyat harus transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan publik. Rakyat berhak menuntut pertanggungjawaban, termasuk melalui protes damai dan pemilu.

E. Bagaimanakah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Jawaban:
Pihak-pihak yang memanfaatkan kekuasaan kharismatik untuk memanipulasi rakyat demi kepentingan pribadi atau kelompok adalah ancaman bagi demokrasi dan HAM. Ini merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang merendahkan harkat kemanusiaan.

Dalam era demokrasi modern, setiap individu harus dilindungi dari eksploitasi emosional atau ideologis yang berujung pada kekerasan atau pengorbanan yang tidak perlu. HAM menjamin kebebasan berpikir, beragama, dan bersikap—bukan untuk dikorbankan demi kekuasaan seseorang.

Nama : Triyana Bunga Diyan Sari
NPM : 2217011030
Kelas : A
Prodi : Kimia

A. Isi Artikel & Hal Positif yang Didapat
Isi Artikel:
Artikel ini memotret buruknya penegakan HAM di Indonesia pada tahun 2019, yang ditandai dengan:
• Tidak tuntasnya penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu.
• Pengekangan kebebasan sipil, seperti ekspresi dan beragama.
• Diskriminasi terhadap perempuan dan minoritas, termasuk rasisme di Papua.
• Kekerasan aparat dan eksekusi tanpa proses hukum yang adil.
• Masih adanya kriminalisasi terhadap pembela HAM dan aktivis lingkungan.
Hal Positif:
• Ratifikasi berbagai konvensi HAM internasional, menandakan masih ada komitmen formal.
• Gerakan mahasiswa dan masyarakat sipil aktif sebagai penyeimbang kekuasaan negara.
• Kesadaran publik meningkat, terlihat dari penolakan terhadap kebijakan yang merugikan masyarakat lokal seperti di Teluk Benoa dan Kendeng.
Analisis: Artikel ini mengingatkan bahwa pembangunan HAM di Indonesia tidak cukup hanya dengan ratifikasi, tetapi harus dibarengi dengan langkah konkret dan keberanian politik untuk menyelesaikan masalah struktural dan historis.

B. Demokrasi Indonesia dalam Nilai Budaya & Prinsip Ketuhanan
Demokrasi dan Budaya Lokal:
• Demokrasi Indonesia tidak meniru Barat sepenuhnya, melainkan berpijak pada musyawarah mufakat, gotong royong, dan nilai-nilai komunitas yang sudah lama hidup dalam masyarakat adat.
• Demokrasi berbasis adat mendorong partisipasi dan tanggung jawab sosial, bukan sekadar kebebasan individu.
Demokrasi dan Ketuhanan Yang Maha Esa:
• Demokrasi Indonesia didasarkan pada Pancasila, sehingga prinsip-prinsip demokrasi diharapkan tidak bebas nilai, tetapi berlandaskan nilai spiritual, moral, dan etika agama.
• Prinsip ini seharusnya mendorong pemimpin dan rakyat untuk menjunjung keadilan, kebenaran, dan kemanusiaan dalam kehidupan bernegara.
Analisis: Demokrasi Indonesia idealnya beretika, berakar pada budaya, dan berjiwa ketuhanan. Namun, jika nilai-nilai itu hanya menjadi formalitas tanpa praktik nyata, maka demokrasi kehilangan substansi.

C. Praktik Demokrasi Indonesia: Apakah Sesuai Pancasila, UUD 1945, dan HAM?
Kenyataan:
• Secara konstitusional, Indonesia menganut sistem demokrasi berdasarkan hukum (rule of law), Pancasila, dan HAM.
• Namun secara praktis, masih terjadi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tersebut:
o Diskriminasi dan kekerasan aparat masih berlangsung.
o Kebebasan berpendapat sering ditekan dengan UU ITE atau pembatasan aksi.
o Pemiskinan struktural dan ketimpangan menunjukkan belum terpenuhinya hak-hak dasar.
Analisis: Demokrasi Indonesia saat ini belum sepenuhnya sejalan dengan semangat Pancasila dan UUD 1945, terutama dalam hal perlindungan terhadap warga negara dan pemenuhan hak asasi secara menyeluruh.

D. Sikap terhadap Anggota Parlemen yang Mengkhianati Suara Rakyat
Sikap yang Tepat:
• Kritik konstruktif dan penolakan publik atas anggota parlemen yang menjalankan agenda pribadi.
• Dorongan reformasi politik, termasuk transparansi, keterwakilan, dan keterlibatan masyarakat.
• Pendidikan politik rakyat agar tidak terjebak pada pencitraan dan politik uang.
Analisis: Wakil rakyat semestinya menjadi penyambung lidah rakyat, bukan perpanjangan tangan kepentingan elit. Ketika parlemen dikuasai oleh agenda sendiri, maka demokrasi berubah menjadi oligarki terselubung.

E. Kekuasaan Kharismatik Tradisional/Agama & Kaitannya dengan HAM
Fenomena yang Terjadi:
• Ada tokoh agama atau adat yang menggunakan pengaruh kharismatik untuk mendorong fanatisme buta demi kepentingan tertentu.
• Kadang-kadang rakyat dimobilisasi sebagai “tumbal emosional” melalui sentimen identitas tanpa arah perjuangan yang jelas.
Hubungannya dengan HAM:
• Hak atas kebebasan berpikir, berekspresi, dan menentukan pilihan hidup menjadi terancam.
• HAM dalam era demokrasi menolak segala bentuk dominasi – baik oleh negara, tokoh karismatik, maupun ideologi absolut.
Analisis: Pemimpin karismatik, baik berbasis adat maupun agama, harus menggunakan pengaruhnya untuk memperjuangkan keadilan dan martabat manusia, bukan sebagai alat manipulasi massa demi ambisi kekuasaan.
HAM di Indonesia masih berada dalam bayang-bayang kekuasaan yang belum sepenuhnya berpihak pada rakyat. Demokrasi Indonesia membutuhkan penegakan nilai-nilai luhur Pancasila, bukan hanya sebagai simbol, tetapi sebagai etika hidup bernegara yang menjamin martabat setiap manusia.

Nabilah Attohiroh Sofwah Al-atsari
2217011002
Kelas A
Kimia

A. Artikel ini mengkritik lemahnya penegakan HAM di Indonesia pada 2019, termasuk gagalnya penyelesaian kasus lama seperti Wasior dan Wamena, serta diskriminasi di Papua. Namun, diakui juga kemajuan seperti ratifikasi perjanjian HAM internasional dan peran aktif masyarakat sipil. Analisis menunjukkan bahwa meski hukum HAM Indonesia maju, pelaksanaannya buruk karena politisasi, impunitas, dan kurangnya kemauan politik. Poin positifnya adalah pentingnya pengawasan masyarakat dan transparansi dalam penanganan kasus HAM.

B. Demokrasi Indonesia menggabungkan nilai Barat dengan kearifan lokal seperti musyawarah. Prinsip "Berketuhanan" menekankan demokrasi yang berlandaskan moral agama dan toleransi. Tantangannya adalah menyeimbangkan hukum modern dengan norma adat/agama agar tidak diskriminatif. Prinsip ini harus jadi dasar kebijakan inklusif, bukan alat untuk dominasi mayoritas.

C. Secara teori, demokrasi Indonesia sesuai Pancasila dan UUD 1945 yang menjamin HAM. Namun, praktiknya masih bermasalah, seperti pembatasan kebebasan, penegakan hukum yang tidak adil, dan marginalisasi kelompok rentan. Oligarki dan kooptasi elit merusak demokrasi. Perlu reformasi sistemik, termasuk penguatan checks and balances dan peradilan independen, serta partisipasi publik dalam kebijakan.

D. Parlemen yang mengutamakan kepentingan pribadi/golongan melanggar prinsip demokrasi. Solusinya adalah mekanisme recall, transparansi kinerja parlemen, dan pendidikan politik untuk masyarakat. Hal ini sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat dalam UUD 1945.

E. Pemimpin yang memanfaatkan sentimen agama/tradisi untuk mobilisasi massa berpotensi melanggar HAM, terutama terhadap minoritas. Demokrasi modern harus berbasis hukum, bukan emosi. Masyarakat harus kritis terhadap populisme dan menuntut pertanggungjawaban berbasis fakta, bukan simbol.

Veni Alivia Saputri
2217011051
Kimia

1. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Jawab:
Artikel tersebut mengulas kondisi pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia pada tahun 2019 yang tergolong memprihatinkan. Banyak kejadian pelanggaran HAM tidak direspons secara adil dan tuntas, seperti pembatasan kebebasan menyampaikan pendapat, tindakan diskriminatif terhadap perempuan serta kelompok minoritas, hingga kekerasan terhadap masyarakat Papua. Penegakan hukum tampak lemah dan tidak transparan, khususnya dalam kasus pelanggaran berat yang belum terselesaikan. Realitas ini menunjukkan bahwa perlindungan atas hak-hak dasar warga negara belum menjadi fokus utama negara. Padahal, hak asasi manusia merupakan bagian dari kehormatan dan martabat yang dijamin oleh konstitusi. Meski situasinya belum ideal, masih ada upaya dari kelompok masyarakat sipil untuk terus memperjuangkan keadilan. Gerakan ini mencerminkan masih adanya harapan dalam memperkuat hak-hak warga negara. Aktivisme dari mahasiswa, komunitas lokal, dan organisasi HAM terus tumbuh sebagai kekuatan sipil. Hal positif yang dapat diambil adalah tumbuhnya kesadaran publik akan pentingnya peran masyarakat dalam menegakkan HAM di tengah lemahnya respons negara.

2. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia!
Jawab:
Demokrasi yang berkembang di Indonesia sejatinya memiliki akar dalam tradisi dan nilai-nilai budaya lokal masyarakat nusantara. Konsep seperti musyawarah, mufakat, serta kerja sama atau gotong royong telah lama digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Prinsip tersebut memperlihatkan bahwa masyarakat Indonesia terbiasa menyelesaikan persoalan secara kolektif dan damai. Namun, dalam praktik demokrasi masa kini, nilai-nilai itu sering tergantikan oleh kepentingan politik jangka pendek. Demokrasi yang seharusnya bersumber dari partisipasi aktif rakyat kini banyak didominasi elite politik. Keseimbangan sosial dan rasa kekeluargaan sebagai ciri khas budaya lokal perlu kembali diangkat sebagai fondasi demokrasi. Sila pertama Pancasila, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa, juga menguatkan demokrasi yang berbasis pada nilai moral dan tanggung jawab etis. Demokrasi di Indonesia tidak semata-mata dihitung dari jumlah suara, tetapi harus membawa keadilan dan kemanusiaan. Pemimpin seharusnya mengedepankan kejujuran serta bertindak bijaksana demi kepentingan bersama. Dalam semangat demokrasi, keberagaman budaya dan keyakinan harus dihormati agar tidak menjadi alat pemecah.

3. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Jawab:
Pelaksanaan demokrasi di Indonesia sampai saat ini belum sepenuhnya menggambarkan nilai-nilai Pancasila dan amanat UUD 1945. Masih banyak kebijakan yang kurang memperhatikan kebutuhan serta kepentingan masyarakat secara menyeluruh. Ruang kebebasan berpendapat belum terjamin sepenuhnya karena sering kali dibatasi dengan berbagai cara. Prinsip keadilan sosial juga belum tampak nyata dalam kebijakan negara. Musyawarah sebagai dasar demokrasi sering tergantikan oleh dominasi kekuasaan yang cenderung tertutup. Rakyat belum diberi ruang seluas-luasnya untuk terlibat aktif dalam proses politik. Ketimpangan antara pemerintah dan masyarakat masih menjadi tantangan utama. Evaluasi menyeluruh terhadap sistem demokrasi menjadi penting agar keadilan tidak hanya menjadi slogan. Penegakan hak asasi manusia harus dipastikan menjadi bagian dari pelaksanaan demokrasi itu sendiri. Demokrasi Indonesia hanya akan berjalan sehat bila dijalankan dengan semangat konstitusional dan kemanusiaan.

4. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Jawab:
Anggota dewan yang menyatakan dirinya mewakili rakyat namun justru menjalankan agenda pribadi atau kelompok tertentu menunjukkan tindakan yang bertentangan dengan semangat demokrasi. Mereka seharusnya menyuarakan kebutuhan dan harapan masyarakat, bukan memanfaatkan posisi demi kepentingan kekuasaan. Ketika wakil rakyat lebih mendahulukan tujuan politik sempit, maka kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif akan menurun drastis. Hal ini bisa memperlemah fondasi sistem demokrasi secara keseluruhan. Rakyat akan merasa diabaikan dan tidak diwakili secara nyata. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk aktif memantau dan mengevaluasi kinerja para wakilnya. Transparansi dan akuntabilitas harus diperkuat agar setiap tindakan wakil rakyat benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Parlemen perlu dibangun sebagai lembaga terbuka yang dapat dikritisi oleh rakyat. Warga negara berhak menuntut kejujuran dan integritas dari pemimpinnya. Demokrasi akan berjalan baik jika rakyat tidak pasif dan terus mengawasi jalannya kekuasaan.

5. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Jawab:
Pemanfaatan kekuasaan berbasis kharisma yang berasal dari tradisi atau agama untuk menggerakkan emosi rakyat secara berlebihan merupakan tindakan yang berbahaya. Jika tidak dikendalikan, hal ini dapat menyesatkan masyarakat hingga mengorbankan kepentingan pribadi demi tujuan yang tidak transparan. Kekuasaan jenis ini sering disalahgunakan untuk mendominasi rakyat melalui pendekatan emosional. Dalam konteks hak asasi manusia, setiap individu berhak untuk berpikir dan menentukan pilihan tanpa tekanan. Demokrasi seharusnya menjamin bahwa tidak ada bentuk kekuasaan yang melanggar kebebasan dasar manusia. Manipulasi loyalitas rakyat atas nama agama atau budaya bisa berubah menjadi bentuk penindasan baru. Oleh karena itu, penting adanya pendidikan politik yang menyadarkan masyarakat untuk bersikap kritis. Pemimpin karismatik seharusnya menjadi teladan moral, bukan alat penggerak propaganda. Demokrasi yang sehat harus mengedepankan keadilan, kesetaraan, dan rasionalitas dalam setiap prosesnya. Perlindungan HAM akan efektif jika masyarakat memiliki pengetahuan dan keberanian untuk menolak bentuk kekuasaan yang manipulatif.

Ninis Septi Anggraeni
2217011026
A
Kimia

A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Artikel tersebut menyoroti lemahnya penegakan HAM di Indonesia, khususnya pada tahun 2019. Berbagai pelanggaran HAM berat masa lalu belum dituntaskan, ruang kebebasan sipil menyempit, dan aparat keamanan kerap bertindak represif tanpa akuntabilitas. Kasus Papua menjadi contoh nyata diskriminasi yang mengakar dan belum terselesaikan secara adil.

Analisis:
Ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah meratifikasi berbagai instrumen HAM internasional, implementasinya masih jauh dari harapan. Penegakan HAM di Indonesia belum menjadi prioritas kebijakan negara, dan proses hukum kerap mandek atau bias kekuasaan.

Hal positif:
Artikel juga menunjukkan bahwa gerakan masyarakat sipil, mahasiswa, dan komunitas lokal masih menjadi harapan dalam memperjuangkan HAM. Ini memperlihatkan bahwa kesadaran dan partisipasi publik terhadap hak-haknya mulai tumbuh.

B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa?
Analisis:
Demokrasi Indonesia bersumber dari nilai-nilai luhur budaya bangsa, seperti musyawarah untuk mufakat, gotong royong, dan toleransi. Sistem permusyawaratan dalam adat (seperti rembuk desa atau sidang adat) mencerminkan model demokrasi deliberatif yang seimbang, humanis, dan kolektif.

Demokrasi berke-Tuhanan:
Prinsip ini menekankan bahwa kebebasan dalam demokrasi harus dijalankan secara bermoral, menghormati nilai-nilai keagamaan dan tidak bertentangan dengan norma-norma Ilahiah. Namun, perlu diingat bahwa prinsip ini juga menuntut negara untuk menjamin kebebasan beragama semua warga negara tanpa diskriminasi.

C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Praktik demokrasi Indonesia saat ini belum sepenuhnya mencerminkan nilai Pancasila dan UUD 1945. Demokrasi prosedural (pemilu) memang berjalan, tetapi kebebasan sipil, keadilan sosial, dan persamaan hak belum terjamin. Penutupan ruang kritik, represi terhadap aktivis, dan diskriminasi di berbagai sektor menunjukkan bahwa prinsip-prinsip HAM sering kali diabaikan.

Kesimpulan:
Perlu ada perbaikan sistemik agar demokrasi Indonesia tidak hanya formal, tetapi juga substantif—yang berpihak pada rakyat dan menjunjung tinggi kemanusiaan yang adil dan beradab.

D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Sikap saya adalah mengecam dan menolak praktik tersebut. Anggota parlemen dipilih untuk mewakili rakyat, bukan partai atau kepentingan pribadi. Ketika mereka menyimpang dari mandat rakyat, kepercayaan publik akan runtuh dan demokrasi kehilangan maknanya. Rakyat harus aktif mengontrol dan jika perlu menuntut melalui mekanisme demokratis seperti petisi, demonstrasi damai, atau pemilu berikutnya.

E. Bagaimanakah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas? Bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Pemimpin kharismatik yang memanfaatkan pengaruhnya untuk tujuan politik atau pribadi tanpa memperhatikan keselamatan rakyat adalah bentuk penyalahgunaan kekuasaan. Ketika loyalitas dan emosi dimobilisasi secara buta, rakyat menjadi alat, bukan subjek demokrasi.

Hubungan dengan HAM:
Tindakan seperti itu jelas bertentangan dengan HAM karena mengabaikan hak individu untuk berpikir dan memilih secara bebas. Demokrasi modern menuntut rasionalitas, partisipasi sadar, dan perlindungan atas kebebasan individu. Manipulasi massa demi kepentingan elite justru menghancurkan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi itu sendiri.

Syifa Az Zahra
2217011074
A
Kimia


1. Isi artikel tersebut menyajikan gambaran suram mengenai kondisi HAM di Indonesia, khususnya pada tahun 2019. Terlihat bahwa banyak pelanggaran HAM, baik yang dilakukan oleh negara maupun akibat ketidakhadiran negara dalam melindungi rakyatnya, belum diselesaikan dengan baik. Mulai dari ketidakadilan di Papua, diskriminasi berbasis gender, hingga pembungkaman kebebasan berekspresi menunjukkan lemahnya komitmen negara terhadap perlindungan HAM. Namun, dari sisi positifnya, artikel ini juga menunjukkan bahwa perlawanan masyarakat sipil dan aktivisme mahasiswa masih menjadi kekuatan penting dalam memperjuangkan HAM. Kesadaran kolektif untuk bersuara dan menuntut keadilan menjadi harapan bahwa HAM masih memiliki ruang untuk diperjuangkan di Indonesia.

2. Demokrasi Indonesia sejatinya tidak meniru mentah-mentah model Barat, tetapi memiliki akar kuat dalam nilai-nilai adat istiadat dan budaya lokal. Misalnya, dalam budaya musyawarah untuk mufakat, gotong royong, dan kepedulian terhadap sesama yang sudah ada sejak zaman nenek moyang, tercermin nilai demokrasi yang berkeadilan sosial dan inklusif. Demokrasi yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan prinsip unik yang membedakan Indonesia dari negara demokrasi sekuler lainnya. Demokrasi kita menempatkan nilai spiritualitas dan moral sebagai fondasi dalam pengambilan keputusan politik. Artinya, demokrasi Indonesia bukan hanya soal suara terbanyak, tapi juga harus berlandaskan pada nilai kebenaran, keadilan, dan menghormati keberagaman keyakinan.

3. Secara normatif, praktik demokrasi di Indonesia telah dibingkai oleh Pancasila dan UUD 1945, yang menjunjung tinggi nilai-nilai HAM. Namun, dalam praktiknya, masih banyak ketimpangan antara idealisme dan realita. Banyak kasus menunjukkan bahwa kebebasan sipil dibatasi, kelompok minoritas rentan mengalami diskriminasi, serta kebijakan publik tidak selalu berpihak pada rakyat kecil. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia masih dalam proses berkembang dan belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai dasar yang seharusnya melindungi martabat manusia dan hak-hak warga negara secara menyeluruh.

4. Sebagai mahasiswa, saya sangat menyayangkan jika ada anggota parlemen yang justru menggunakan kekuasaan dan mandat rakyat untuk kepentingan pribadi atau kelompok politiknya. Hal ini mencederai nilai demokrasi representatif dan melemahkan kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif. Sikap semacam itu harus dikritisi oleh masyarakat sipil, mahasiswa, serta media agar para wakil rakyat benar-benar bekerja untuk kepentingan konstituen, bukan elite politik.

5. Pihak-pihak yang memanfaatkan kekuasaan kharismatik atas nama tradisi atau agama untuk menggerakkan emosi rakyat demi agenda tersembunyi sangat membahayakan kehidupan demokrasi. Hal ini tidak hanya memanipulasi kesadaran publik, tetapi juga berpotensi melanggar hak asasi manusia, terutama ketika masyarakat dijadikan alat atau bahkan korban dari konflik yang tidak mereka pahami sepenuhnya. Dalam era demokrasi modern, kekuasaan harus dikontrol melalui prinsip transparansi, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap hak individu. Manipulasi emosional yang bersifat destruktif harus dilawan dengan edukasi kritis dan kesadaran politik warga yang kuat terhadap nilai HAM

.

Nama : Putri Syahwa Rahman
NPM : 2217011154
Kelas : A
Prodi : Kimia

A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
jawab:
Artikel ini mengungkapkan bahwa situasi penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019 masih sangat mengkhawatirkan. Banyak agenda HAM mengalami kemunduran, dimulai dari kurangnya keadilan bagi para korban pelanggaran HAM oleh aparat, pembatasan hak untuk berekspresi dan beragama, diskriminasi terhadap perempuan, hingga pelanggaran yang terus berlanjut di Papua. Pemerintah juga dianggap tidak berhasil dalam menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu. Meskipun demikian, terdapat beberapa aspek positif yang perlu dicatat, seperti komitmen Indonesia untuk meratifikasi perjanjian internasional tentang HAM dan adanya semangat perlawanan dari masyarakat sipil—terutama mahasiswa dan komunitas lokal—yang menjadi kekuatan pengawas terhadap pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun masih ada banyak tantangan, terdapat harapan berkat gerakan rakyat serta komitmen untuk reformasi hukum.

B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
jawab:
Demokrasi di Indonesia sebenarnya bisa berkembang dari nilai-nilai budaya lokal seperti musyawarah, mufakat, gotong royong, dan rasa kebersamaan yang telah ada sejak lama dalam tradisi masyarakat. Demokrasi yang didasarkan pada budaya ini seharusnya menekankan pada keharmonisan dan keseimbangan, bukan hanya pada suara terbanyak atau pertarungan untuk mendapatkan kekuasaan. Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa dalam demokrasi Indonesia menyediakan landasan moral dan etika untuk pengambilan keputusan publik, dan mengarahkan penyelenggaraan negara agar menghargai nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan. Demokrasi yang berlandaskan Ketuhanan tidak berarti menjadikan agama sebagai alat politik, melainkan menanamkan nilai-nilai spiritual yang memastikan penghormatan terhadap martabat manusia dan keberagaman keyakinan. Dengan demikian, demokrasi di Indonesia memiliki karakter yang kuat jika diterapkan sesuai dengan nilai-nilai budaya dan spiritual bangsa.

C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
jawab:
Praktik demokrasi di Indonesia saat ini masih belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945. Masih banyak pelanggaran terhadap hak asasi manusia, pembatasan terhadap kebebasan sipil, serta lemahnya perlindungan terhadap kelompok minoritas. Demokrasi cenderung elitis dan transaksional, dengan partisipasi rakyat yang sering kali dibatasi. Padahal, Pancasila dan UUD 1945 menekankan pentingnya kedaulatan rakyat, keadilan sosial, dan penghormatan terhadap hak setiap warga negara. Ketidaksesuaian ini menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan demokrasi agar benar-benar berpihak pada rakyat dan menjunjung tinggi HAM.

D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
jawab:
Saya menolak keras kondisi di mana anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat, namun pada kenyataannya hanya menjalankan agenda politik pribadi atau kelompoknya yang tidak mencerminkan kepentingan masyarakat luas. Tindakan semacam ini mencederai kepercayaan publik dan merusak prinsip demokrasi perwakilan. Wakil rakyat seharusnya bertanggung jawab penuh kepada rakyat, bukan hanya kepada partai atau kelompok politiknya. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk mengawasi dan mengkritisi kebijakan para wakilnya agar tetap berpihak pada aspirasi rakyat yang sesungguhnya.

E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
jawab:
Pemanfaatan kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama untuk menggerakkan loyalitas rakyat secara buta, bahkan hingga menjadikan mereka korban demi tujuan politik yang tidak jelas, merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia. Dalam era demokrasi modern, kekuasaan harus dijalankan secara rasional, terbuka, dan menghormati hak-hak individu, bukan didasarkan pada kultus individu atau fanatisme. Ketika rakyat dijadikan alat untuk ambisi kekuasaan, maka mereka kehilangan kebebasan berpikir dan hak untuk menentukan masa depannya sendiri. Hal ini jelas bertentangan dengan semangat demokrasi dan perlindungan HAM, yang mengutamakan kesetaraan, kebebasan, dan partisipasi sadar setiap warga negara.

NAMA: Han Damaila Kirana Sita
NPM: 2217011055
KELAS: A
PRODI: Kimia

Analisis Kasus

A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Jawaban: Artikel ini menunjukkan keadaan penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia pada tahun 2019 yang tergolong masih buruk karena memiliki berbagai permasalahan, seperti pelanggaran HAM di masa lalu yang perlu diselesaikan, adanya keterbatasan dalam beragama dan berekespresi, serta diskriminasi gender. Artikel ini juga memberikan informasi terkait pentingnya peran aktif masyarakat sipil dan langkah nyata dalam menjamin perlindungan HAM melalui suatu komitmen sehingga memberikan pandangan mengenai hal tersebut. Berdasarkan analisis pada artikel tersebut, dapat dilihat bahwa artikel menyatakan penegakan HAM yang perlu diperhatikan karena memiliki beberapa tantangan pada aspek keadilan. Adanya keterbatasan bagi sipil dapat berpengaruh pada komitmen tersebut sehingga dibutuhkan keterlibatan masyarakat sipil. Selain itu, ratifikasi perjanjian internasional juga dapat menjadi salah satu upaya untuk mewujudkan harapan akan perlindungan HAM yang lebih baik.

Hal positif yang dapat diambil dari artikel tersebut adalah adanya ratifikasi perjanjian HAM internasional yang dilakukan oleh Indonesia sehingga menunjukkan komitmen secara internasional. Penegakan HAM juga sangat penting dan membutuhkan kesadaran untuk terus melakukan perbaikan. Peran masyarakat dan mahasiswa juga menjadi faktor penting dalam mendukung perlindungan HAM.

B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
Jawaban: Analisis demokrasi Indonesia dari pandangan nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia menekankan bahwa demokrasi di Indonesia berasal dari nilai-nilai budaya seperti musyawarah, yang mengutamakan diskusi dan saling menghargai pendapat untuk mencapai mufakat. Hal tersebut dapat menjadi contoh praktik dalam demokrasi yang saling menghormati satu sama lain. Namun, apabila kepentingan lain yang bersifat individu diutamakan terlebih dahulu, tentunya dapat menghapus nilai-nilai budaya asli Indonesia, seperti hilangnya konsep musyawarah dalam penyelesaian masalah.

Demokrasi Indonesia yang berdasarkan prinsip Ketuhanan yang Maha Esa menekankan bahwa pelaksanaan dan konsep demokrasi harus sesuai dengan nilai-nilai agama. Prinsip ini menjamin hak asasi yang dilaksanakan sesuai dengan nilai kemanusiaan dan moral. Akan tetapi, prinsip ini juga dapat disalahartikan, misalnya dalam bentuk diskriminasi terhadap kelompok tertentu. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan demokrasi tetap sejalan dengan etika dan moral yang baik.

C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Jawaban: Praktik demokrasi di Indonesia saat ini masih sering kali belum sepenuhnya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945, yang menjadi landasan dalam penegakan Hak Asasi Manusia. Contohnya yaitu dapat dilihat dengan adanya pembatasan dalam menyampaikan pendapat dan aspirasi terkait HAM, serta munculnya tindakan diskriminatif. Kondisi ini mencerminkan bahwa pelaksanaan demokrasi di Indonesia belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Pancasila dan UUD NRI 1945, sehingga diperlukan upaya yang lebih serius dalam menegakkan HAM dengan menghormati dan menjunjung tinggi nilai-nilai tersebut.

D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Jawaban: Kondisi ini tidak dapat dibenarkan dan harus direspons dengan serius. Anggota parlemen seharusnya mewakili rakyat dan mengutamakan kepentingan masyarakat secara nyata. Mereka harus mampu menyuarakan aspirasi rakyat serta menjalankan tanggung jawabnya dengan benar. Tindakan yang mengatasnamakan suara rakyat namun justru menjalankan agenda politik pribadi yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat merupakan penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu, saya memandang kondisi ini sebagai sesuatu yang harus disikapi dengan penuh kesadaran dan kesungguhan, karena sangat penting untuk mencermati dan menindak perilaku yang tidak pantas.

E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Jawaban: Kekuasaan yang dimiliki dapat berdampak langsung pada masyarakat karena berkaitan dengan prinsip hak asasi manusia dalam konteks demokrasi saat ini. Dampak negatif muncul ketika kekuasaan dijalankan tanpa tujuan yang jelas. Prinsip hak asasi manusia di era demokrasi, menunjukkan bahwa setiap individu memiliki hak dan kebebasan yang harus dihormati. Menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat untuk kepentingan pribadi dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Demokrasi seharusnya menghormati hak setiap individu, sehingga jika kekuasaan yang bersifat kharismatik digunakan untuk tujuan yang tidak jelas, hal tersebut bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia dalam demokrasi pada saat ini.

Erlyn Septiana
2217011064
Kimia -A

A. Penegakan HAM dan Analisis Artikel
Artikel tersebut mengungkapkan bahwa kondisi penegakan HAM di Indonesia pada 2019 masih sangat memprihatinkan. Komnas HAM dan organisasi sipil menilai tidak banyak kemajuan dalam menyelesaikan pelanggaran HAM berat, konflik agraria, serta pembatasan terhadap kebebasan beragama dan berpendapat. Usman Hamid menyebut tahun tersebut sebagai periode suram bagi HAM karena adanya kekerasan terhadap pembela HAM, diskriminasi terhadap perempuan, konflik di Papua, dan tindakan represif aparat tanpa proses hukum yang adil. Asmin Fransiska juga menekankan bahwa rekonsiliasi tanpa kejelasan kebenaran hanya memperkuat budaya impunitas. Isu Papua pun dianggap sebagai manifestasi rasisme yang belum diakui secara resmi oleh negara.
Sisi positif dari artikel ini adalah adanya perlawanan dan semangat dari masyarakat sipil, mahasiswa, serta komunitas lokal yang terus menyuarakan keadilan. Komitmen terhadap perjanjian internasional juga menjadi sinyal bahwa perbaikan masih memungkinkan, selama ada kemauan dari pemerintah dan masyarakat untuk bekerja sama.

B. Demokrasi Indonesia dan Nilai Budaya
Demokrasi di Indonesia memiliki fondasi kuat dalam nilai-nilai lokal seperti musyawarah, gotong royong, dan semangat kekeluargaan. Nilai-nilai ini telah lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sebelum konsep demokrasi modern diperkenalkan. Proses musyawarah dalam mengambil keputusan mencerminkan demokrasi partisipatif yang menghargai semua suara.
Demokrasi Indonesia yang berpijak pada Ketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan bahwa kebebasan dalam berpendapat tetap dibatasi oleh norma moral, etika, dan nilai-nilai agama. Ini menandakan bahwa demokrasi di Indonesia tidak sepenuhnya liberal, melainkan berlandaskan pada tanggung jawab spiritual yang menjadikannya berbeda dari model sekuler.

C. Praktik Demokrasi Saat Ini
Secara hukum, sistem demokrasi Indonesia dirancang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, termasuk penghargaan terhadap HAM. Namun, dalam pelaksanaannya, masih banyak ketimpangan. Kebebasan berekspresi yang dibatasi, perlakuan diskriminatif terhadap masyarakat adat dan kelompok rentan, serta lambannya penyelesaian kasus pelanggaran HAM menunjukkan bahwa demokrasi belum berjalan secara substansial.
Banyak kebijakan cenderung mengutamakan stabilitas politik ketimbang keadilan sosial. Demokrasi di Indonesia masih butuh pembenahan agar tak hanya prosedural, tapi juga substantif — dengan memberikan ruang yang adil dan aman bagi masyarakat untuk menyuarakan haknya.

D. Parlemen dan Kepentingan Politik
Saya sangat menentang perilaku anggota parlemen yang mengatasnamakan rakyat, tetapi sebenarnya hanya menjalankan agenda pribadi atau partainya. Fungsi utama parlemen adalah menyampaikan aspirasi publik, bukan mengejar kekuasaan pribadi. Ketika wakil rakyat menyimpang dari kepentingan masyarakat dan fokus pada kekuasaan, kepercayaan publik akan runtuh, dan kualitas demokrasi menurun.
Oleh karena itu, masyarakat harus terus bersikap kritis dan aktif mengawasi kinerja legislatif. Diperlukan sistem evaluasi yang ketat agar mereka benar-benar menjalankan tugas sesuai sumpah jabatannya, bukan sekadar memenuhi kepentingan kelompok.



E. Kekuasaan Kharismatik dan Penyalahgunaan Pengaruh
Pemimpin yang memanfaatkan kekuasaan kharismatik berbasis tradisi atau agama untuk menggerakkan rakyat demi tujuan yang tidak jelas, bahkan hingga mengorbankan mereka, adalah bentuk penyalahgunaan kekuasaan. Ini bertentangan dengan prinsip HAM, karena mengekang kebebasan individu untuk berpikir dan membuat keputusan secara sadar.
Dalam konteks demokrasi saat ini, rakyat berhak mendapatkan informasi yang jujur dan bebas dari manipulasi emosional. Segala bentuk pengaruh—baik berbasis agama maupun budaya—harus tunduk pada prinsip kesetaraan dan penghormatan terhadap martabat manusia. Demokrasi modern menuntut transparansi, akuntabilitas, dan keadilan, sehingga segala bentuk manipulasi seperti itu harus dikritik dan ditolak.

Nama: Nico Andreas
NPM: 2217011001
Kelas: A
Prodi: Kimia

A. Artikel ini menggambarkan lemahnya penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia selama tahun 2019, terutama akibat keterlibatan aparat negara dalam berbagai pelanggaran yang tidak ditindak secara transparan dan adil. Pelanggaran terhadap hak-hak dasar seperti kebebasan berpendapat, beragama, dan perlindungan bagi kelompok rentan sering terjadi, terutama di Papua dan dalam konteks kesetaraan gender. Namun, ada sisi positif yang terlihat dari peran aktif masyarakat sipil dan mahasiswa yang terus berfungsi sebagai pengawas terhadap kekuasaan. Selain itu, ratifikasi berbagai perjanjian HAM internasional oleh pemerintah menunjukkan adanya komitmen formal untuk perlindungan hak asasi manusia dalam jangka panjang.

B. Demokrasi di Indonesia sejatinya telah terintegrasi dengan nilai-nilai budaya lokal seperti musyawarah mufakat, gotong royong, dan keputusan kolektif yang diwariskan oleh berbagai komunitas adat di Nusantara. Demokrasi Pancasila mengadopsi semangat ini dengan menekankan kebersamaan dan keadilan sosial. Prinsip demokrasi yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa memberikan dasar moral dan spiritual bagi praktik demokrasi di Indonesia. Prinsip ini seharusnya memastikan bahwa keputusan politik tidak hanya didasarkan pada suara mayoritas, tetapi juga mempertimbangkan nilai etis, toleransi, dan penghargaan terhadap keberagaman keyakinan masyarakat.

C. Saat ini, praktik demokrasi di Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945. Masih banyak kebijakan yang bertentangan dengan prinsip keadilan sosial dan perlindungan HAM. Tindakan represif terhadap demonstrasi, pembatasan kebebasan berpendapat, dan marginalisasi kelompok tertentu menunjukkan adanya ketimpangan antara idealisme konstitusi dan realitas. Meskipun mekanisme demokrasi seperti pemilu tetap berlangsung, kualitas demokrasi itu sendiri masih perlu diperbaiki agar lebih berpihak pada rakyat dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

D. Saya melihat tindakan anggota parlemen yang mengklaim mewakili suara rakyat tetapi lebih mementingkan agenda politik pribadi atau partai sebagai penyalahgunaan mandat rakyat. Ketika wakil rakyat tidak memperhatikan aspirasi konstituennya, maka makna demokrasi menjadi hilang. Seharusnya, wakil rakyat bekerja untuk kepentingan publik, bukan menjadi alat bagi kekuasaan elit politik. Oleh karena itu, pengawasan masyarakat perlu diperkuat agar wakil rakyat bertindak sesuai dengan amanah dan prinsip keterwakilan yang sejati.

E. Pemanfaatan kekuasaan kharismatik yang berasal dari tradisi atau agama untuk membangkitkan loyalitas dan emosi rakyat demi tujuan yang tidak jelas merupakan bentuk penyalahgunaan pengaruh yang sangat berbahaya. Tindakan ini bertentangan dengan semangat HAM karena menjadikan individu sebagai alat untuk kepentingan politik, bukan sebagai subjek yang memiliki martabat. Dalam era demokrasi modern, kekuasaan seharusnya berada di bawah pengawasan hukum dan akuntabilitas publik. Pemimpin harus mengutamakan kepentingan rakyat, bukan memperalat emosi mereka dengan simbolisme yang dapat memicu konflik dan pelanggaran hak asasi.

Nama : Ayu Shafa Salsabila
NPM : 2217011021
Kelas : Kimia A

A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
jawab:
Artikel “Awan Gelap untuk HAM di Indonesia” menyajikan gambaran suram mengenai penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia sepanjang tahun 2019. Laporan dari Komnas HAM dan LBH Jakarta menunjukkan bahwa masih banyak pelanggaran HAM yang belum terselesaikan, termasuk pelanggaran berat masa lalu, pembatasan kebebasan sipil, diskriminasi gender, hingga pelanggaran di Papua. Pemerintah dianggap gagal memenuhi kewajiban konstitusional dalam mengungkap kebenaran dan memberikan keadilan kepada korban. Meski begitu, artikel juga menyoroti adanya harapan melalui gerakan masyarakat sipil, mahasiswa, serta komitmen Indonesia dalam meratifikasi instrumen HAM internasional. Hal positif yang bisa diambil adalah pentingnya peran masyarakat dalam menuntut akuntabilitas dan bahwa masih ada ruang untuk perbaikan melalui tekanan sosial, reformasi hukum, serta advokasi dari bawah.

B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
jawab:
Demokrasi Indonesia memiliki karakteristik khas yang lahir dari nilai-nilai budaya lokal seperti musyawarah, gotong royong, dan kearifan lokal dalam menyelesaikan konflik. Budaya Indonesia tidak mengenal individualisme ekstrem, melainkan mengutamakan harmoni dan keseimbangan, yang sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi deliberatif. Prinsip demokrasi Indonesia yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa juga memberikan fondasi moral dan etika dalam kehidupan bernegara. Artinya, kebebasan dalam demokrasi tetap harus diiringi tanggung jawab kepada Tuhan dan sesama manusia, menjaga nilai kemanusiaan, serta menjauhkan penyalahgunaan kebebasan atas nama hak individu semata.

C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
jawab:
Praktik demokrasi Indonesia saat ini masih menghadapi tantangan serius dalam menjunjung tinggi Pancasila dan UUD NRI 1945, khususnya dalam kaitannya dengan perlindungan HAM. Seperti yang dijelaskan dalam artikel, kebebasan berpendapat dan berekspresi mulai dibatasi, dan terjadi pembiaran terhadap pelanggaran HAM oleh aparat negara. Banyak kebijakan publik yang tidak berpihak kepada rakyat, dan hukum masih lemah dalam menindak pelaku pelanggaran HAM. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara formal Indonesia adalah negara demokrasi yang berdasar hukum, pelaksanaannya belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai keadilan sosial, kemanusiaan, dan penghormatan terhadap martabat manusia yang menjadi inti Pancasila dan UUD 1945.

D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
jawab:
Sikap kritis sangat diperlukan terhadap anggota parlemen yang mengklaim mewakili rakyat namun justru memperjuangkan kepentingan politik pribadi atau kelompoknya. Tindakan tersebut mencederai kepercayaan publik dan melemahkan legitimasi demokrasi. Dalam sistem demokrasi yang sehat, wakil rakyat seharusnya menjadi perpanjangan suara masyarakat, bukan alat politik kekuasaan. Maka dari itu, masyarakat perlu terus mengawasi, menyuarakan aspirasi secara aktif, dan menggunakan hak pilih dengan bijak untuk memastikan hanya wakil-wakil yang amanah dan berintegritas yang menduduki jabatan legislatif.

E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
jawab:
Penyalahgunaan kekuasaan kharismatik, baik yang bersumber dari tradisi maupun agama, untuk menggerakkan emosi dan loyalitas rakyat demi tujuan politik yang tidak jelas sangat berbahaya dalam konteks demokrasi dan HAM. Praktik semacam ini mengarah pada manipulasi massal, pembodohan publik, dan bahkan pengorbanan rakyat demi kepentingan elit tertentu. Dalam era demokrasi modern, kekuasaan harus dikendalikan oleh hukum dan prinsip-prinsip HAM, bukan oleh kultus individu atau ideologi yang menekan kebebasan berpikir. Tindakan semacam itu merusak esensi HAM yang menjamin kebebasan berpikir, berekspresi, dan hak untuk hidup secara bermartabat tanpa diperalat untuk kepentingan sempit.

Muthiara Wamiga HS
2257011002
Kelas-A
Kimia

A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Isi artikel menunjukkan bahwa situasi penegakan HAM di Indonesia pada tahun 2019 sangat memprihatinkan. Banyak pelanggaran HAM berat masa lalu yang tidak terselesaikan, kebebasan sipil semakin dibatasi, dan diskriminasi masih meluas. Papua menjadi sorotan karena masih terjadi pelanggaran HAM secara sistematis.

Secara umum, pemerintah dianggap gagal dalam menegakkan keadilan, menghormati hak-hak sipil, serta memberikan perlindungan terhadap kelompok rentan seperti perempuan dan masyarakat adat.

Hal positif dari artikel ini adalah adanya perlawanan dan kontrol sosial dari masyarakat sipil, seperti gerakan mahasiswa, komunitas adat, dan aktivis lingkungan yang menunjukkan bahwa kesadaran terhadap HAM masih hidup dan berkembang di masyarakat. Selain itu, ratifikasi konvensi internasional menunjukkan bahwa ada komitmen formal Indonesia terhadap HAM, meskipun belum diimplementasikan sepenuhnya.

B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa?
Demokrasi Indonesia memiliki akar kuat dalam nilai-nilai budaya lokal seperti musyawarah, gotong royong, dan kolektivitas. Nilai-nilai ini menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia tidak hanya tentang voting, tetapi juga proses dialog dan pengambilan keputusan bersama yang menjunjung tinggi keharmonisan.

Prinsip demokrasi yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa berarti bahwa nilai-nilai spiritual dan moral harus menjadi dasar dalam menjalankan kekuasaan. Demokrasi Indonesia tidak sepenuhnya sekuler, tetapi juga tidak mengutamakan agama tertentu. Setiap warga negara bebas menjalankan ajaran agamanya, selama tidak melanggar hak orang lain. Prinsip ini seharusnya menciptakan keadilan sosial dan toleransi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Secara normatif, demokrasi Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 menjunjung tinggi nilai-nilai HAM. Namun dalam praktik, masih terjadi penyimpangan serius. Pelanggaran terhadap kebebasan berpendapat, diskriminasi, kriminalisasi aktivis, serta tidak adanya penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara praktik demokrasi dan prinsip-prinsip konstitusi.

Hal ini membuktikan bahwa demokrasi belum sepenuhnya berjalan secara substansial. Kebebasan dijamin dalam konstitusi, tetapi sering dibatasi dalam kenyataan, terutama ketika menyangkut kepentingan politik dan kekuasaan.

D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Saya sangat menolak sikap seperti itu. Anggota parlemen seharusnya menjadi perwakilan rakyat, bukan menjalankan agenda pribadi atau kelompok. Ketika mereka tidak memperjuangkan kepentingan rakyat dan justru mendahulukan kepentingan politik sendiri, maka mereka telah mengkhianati mandat yang diberikan.

Sikap seperti ini mencederai demokrasi dan merusak kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif. Rakyat berhak untuk mengkritik, mengevaluasi, dan mengganti mereka melalui mekanisme demokratis seperti pemilu.

E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Pemimpin dengan kekuasaan kharismatik dari latar belakang tradisi atau agama memiliki pengaruh besar terhadap masyarakat. Namun, ketika pengaruh ini digunakan untuk kepentingan pribadi atau politik yang tidak jelas, bahkan dengan mengorbankan rakyat, maka hal itu merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia.

Dalam era demokrasi, setiap orang berhak memiliki kebebasan berpikir dan bertindak tanpa paksaan emosional atau ideologis. Manipulasi terhadap emosi dan loyalitas rakyat bertentangan dengan prinsip HAM yang menjamin kebebasan dan martabat manusia.

Kekuasaan harus digunakan untuk memajukan kesejahteraan rakyat, bukan untuk mengendalikan mereka demi tujuan pribadi. Pemimpin seperti ini harus dikritisi agar demokrasi tetap sehat dan berpihak pada rakyat.

NAMA: Ernawati Martogi Sagala
NPM: 2217011139
Kelas : A
Prodi : Kimia
Analisis Artikel dan Penegakan Hak Asasi Manusia

1.Artikel ini memberikan gambaran jelas tentang tantangan yang dihadapi Indonesia dalam penegakan hak asasi manusia (HAM). Meskipun ada kemunduran dalam berbagai aspek, seperti kebebasan berekspresi dan perlakuan diskriminatif, terdapat harapan melalui gerakan masyarakat dan reformasi hukum.
Hal Positif:
Kabar baiknya, Indonesia menunjukkan komitmen untuk meratifikasi perjanjian internasional mengenai HAM. Terdapat juga kekuatan masyarakat sipil yang berperan sebagai kontrol sosial.

2. Demokrasi dan Nilai-nilai Adat
Demokrasi di Indonesia seharusnya mencerminkan nilai-nilai adat dan budaya lokal, seperti musyawarah dan mufakat. Prinsip "berke-Tuhanan Yang Maha Esa" dapat menjadi dasar moral dalam pengambilan keputusan, memastikan bahwa semua tindakan pemerintah sejalan dengan nilai-nilai keagamaan dan etika.

3. Praktik Demokrasi Saat Ini
Praktik demokrasi di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan. Meskipun terdapat landasan hukum dalam Pancasila dan UUD NRI 1945, implementasinya seringkali tidak mencerminkan nilai-nilai tersebut, terutama dalam hal pemenuhan HAM. Kebebasan sipil dan hak politik sering terancam, dan kasus-kasus pelanggaran HAM masih terjadi.

4. Sikap Terhadap Anggota Parlemen
Anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat namun melaksanakan agenda pribadi menunjukkan adanya disconnect antara wakil rakyat dan konstituen. Ini menciptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi politik dan merusak demokrasi.

5. Pihak Berkuasa Kharismatik
Pihak-pihak dengan kekuasaan kharismatik sering memanfaatkan loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan tertentu, yang bisa berpotensi merugikan. Ini berhubungan dengan hak asasi manusia, karena manipulasi emosional dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap hak individu. Dalam era demokrasi dewasa, penting untuk menegakkan kesadaran akan hak-hak ini agar masyarakat tidak menjadi korban dari kepentingan politik yang tidak jelas.
Dengan demikian, penegakan HAM dan praktik demokrasi di Indonesia memerlukan perhatian serius agar sesuai dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat.

Alya Nurul Izzati
2217011086
Kimia-A

A. Isi Artikel dan Analisis Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) serta Hal Positif yang Didapatkan
Jawab:
Artikel tersebut menyoroti kondisi penegakan HAM di Indonesia yang masih menghadapi banyak tantangan dan kemunduran, terutama pada tahun 2019. Beberapa masalah utama yang diangkat adalah belum tuntasnya penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu, pembatasan kebebasan sipil, diskriminasi berbasis gender, serta pelanggaran HAM yang masih terjadi di Papua. Selain itu, artikel juga menyoroti kegagalan pemerintah dalam memberikan keadilan dan pemulihan kepada korban pelanggaran HAM. Namun, di tengah situasi yang suram, terdapat hal-hal positif seperti komitmen Indonesia untuk meratifikasi berbagai perjanjian HAM internasional dan munculnya kembali gerakan mahasiswa serta masyarakat sipil sebagai kontrol sosial terhadap kekuasaan. Hal positif yang saya dapatkan setelah membaca artikel ini adalah adanya harapan bahwa perubahan masih mungkin terjadi melalui peran aktif masyarakat dan komitmen pemerintah untuk terus melakukan reformasi hukum serta perlindungan HAM.

B. Analisis Demokrasi Indonesia dari Nilai Adat dan Pendapat tentang Demokrasi Berke-Tuhanan Yang Maha Esa
Jawab:
Demokrasi Indonesia sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai adat istiadat dan budaya asli masyarakat, seperti musyawarah untuk mufakat, gotong royong, dan rasa keadilan sosial. Nilai-nilai ini tercermin dalam Pancasila sebagai dasar negara, yang menekankan pentingnya kebersamaan, toleransi, dan penghormatan terhadap perbedaan. Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa menurut saya sangat relevan, karena menempatkan nilai-nilai spiritual dan moral sebagai landasan dalam pengambilan keputusan politik, sehingga demokrasi tidak hanya sekadar prosedural, tetapi juga beretika dan beradab. Hal ini penting agar demokrasi di Indonesia tetap sesuai dengan karakter bangsa yang religius dan berbudaya.

C. Praktik Demokrasi Indonesia Saat Ini dan Kesesuaiannya dengan Pancasila, UUD 1945, serta HAM
Jawab:
Praktik demokrasi di Indonesia saat ini masih menghadapi tantangan dalam mewujudkan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945, terutama dalam menjunjung tinggi hak asasi manusia. Meskipun secara formal Indonesia telah mengadopsi prinsip-prinsip demokrasi dan HAM, dalam praktiknya masih terdapat pelanggaran kebebasan sipil, diskriminasi, serta belum tuntasnya penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM masa lalu. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi demokrasi dan penghormatan terhadap HAM masih perlu diperkuat, baik melalui reformasi hukum, penguatan lembaga negara, maupun partisipasi aktif masyarakat sipil.

D. Sikap terhadap Anggota Parlemen yang Mengatasnamakan Rakyat namun Menjalankan Agenda Pribadi
Jawab:
Saya memandang bahwa tindakan anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat namun menjalankan agenda politik pribadi sangat bertentangan dengan prinsip demokrasi dan amanah yang diberikan oleh masyarakat. Parlemen seharusnya menjadi representasi kepentingan rakyat, bukan alat untuk kepentingan kelompok atau individu tertentu. Sikap seperti ini harus dikritisi dan diawasi secara ketat oleh masyarakat dan media, serta perlu adanya mekanisme transparansi dan akuntabilitas yang kuat agar anggota parlemen benar-benar menjalankan tugas sesuai mandat rakyat.

E. Pendapat tentang Kekuasaan Kharismatik dari Tradisi/Agama dan Kaitannya dengan HAM di Era Demokrasi
Jawab:
Kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama memang memiliki potensi besar dalam memengaruhi loyalitas dan emosi rakyat. Namun, jika kekuasaan tersebut digunakan untuk tujuan yang tidak jelas atau bahkan merugikan rakyat, hal ini sangat bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia. Dalam era demokrasi saat ini, setiap bentuk kekuasaan harus dijalankan dengan transparan, akuntabel, dan menghormati martabat serta hak setiap individu. Penyalahgunaan kekuasaan kharismatik yang mengorbankan rakyat jelas tidak dapat dibenarkan dan harus dilawan, karena bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi dan HAM yang menempatkan manusia sebagai subjek utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Nama: Adelia Citra Bella
NPM: 2217011038
Kelas: A
Prodi: Kimia

1. Artikel ini menyajikan gambaran suram mengenai penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia selama tahun 2019, dengan Komnas HAM mencatat banyak tugas yang belum tuntas terkait pelanggaran HAM berat masa lalu dan konflik sumber daya alam. LBH Jakarta bahkan menilai demokrasi mundur dan ancaman rezim otoriter kembali terlihat dari penutupan ruang kebebasan sipil. Usman Hamid dari Amnesty International Indonesia menguraikan kemacetan agenda HAM, kemunduran mutu HAM, dan serangan terhadap pembela HAM, ditunjukkan oleh ketiadaan akuntabilitas pelanggaran HAM oleh aparat keamanan, pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama, diskriminasi gender, kegagalan dalam keadilan korban HAM masa lalu, peningkatan pelanggaran HAM di Papua, serta praktik hukuman kejam seperti vonis mati dan tembak di tempat. Asmin Fransiska dari Universitas Katolik Atma Jaya menambahkan bahwa pelembagaan pengadilan HAM belum berhasil mengadili penjahat HAM selama dua dekade, dan rekonsiliasi tanpa pengungkapan kebenaran akan sia-sia. Ia juga menyoroti kasus HAM di Papua seperti Wasior dan Wamena yang belum selesai, serta isu rasisme yang masih disembunyikan meskipun Indonesia telah meratifikasi Konvensi Internasional Penghapusan Diskriminasi Rasial (ICERD). Analisis ini menunjukkan bahwa meskipun ada komitmen formal terhadap HAM, implementasi dan penegakan keadilan di lapangan masih sangat lemah, terutama dalam kasus-kasus sensitif dan isu diskriminasi. Meskipun artikel ini didominasi oleh gambaran negatif, beberapa harapan dan hal positif masih terlihat. Amnesty International mengakui adanya langkah-langkah reformasi kunci yang terus dilakukan Indonesia untuk perlindungan HAM yang lebih baik, penegakan supremasi hukum, dan reformasi sektor keamanan publik. Indonesia juga telah meratifikasi hampir semua perjanjian HAM internasional dan berkomitmen pada konvensi lainnya, termasuk perlindungan dari penghilangan paksa. Harapan juga muncul dari kembalinya gerakan mahasiswa sebagai kontrol sosial terhadap kekuasaan negara. Selain itu, kekuatan gerakan masyarakat sipil yang menolak reklamasi Teluk Benoa di Bali dan komunitas masyarakat pegunungan Kendeng yang mempertahankan tuntutannya di tengah tekanan, menunjukkan bahwa masyarakat sipil masih menjadi pilar penting dalam penegakan HAM dan mampu menekan kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat.

2. Demokrasi Indonesia secara ideal mengambil inspirasi dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat seperti musyawarah mufakat, gotong royong, dan kekeluargaan. Musyawarah mufakat, yang mengedepankan dialog dan konsensus dalam pengambilan keputusan, mencerminkan esensi partisipasi dan representasi rakyat. Gotong royong menunjukkan semangat kebersamaan dan partisipasi kolektif dalam mencapai tujuan bersama, menegaskan pentingnya kolaborasi antarwarga. Sementara itu, kekeluargaan mempromosikan harmoni, saling menghormati, dan kepentingan bersama di atas individualisme, yang menjadi fondasi bagi demokrasi yang inklusif dan berkeadilan. Nilai-nilai ini berpotensi menjadikan demokrasi Indonesia lebih kontekstual, berakar pada kearifan lokal, dan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat daripada sekadar mengadopsi model demokrasi Barat. Prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa menegaskan bahwa sistem politik dan tata kelola negara tidak terlepas dari nilai-nilai moral, etika, dan spiritual yang bersumber dari kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Prinsip ini berfungsi sebagai landasan moral bagi praktik demokrasi, menuntut agar kekuasaan dijalankan secara bertanggung jawab, adil, dan menjunjung tinggi martabat kemanusiaan. Ini bertujuan untuk mencegah absolutisme kekuasaan dan penyalahgunaan wewenang, serta memastikan bahwa kebebasan berdemokrasi diimbangi dengan kewajiban moral. Tantangannya adalah bagaimana menerjemahkan prinsip ini ke dalam kebijakan yang inklusif bagi seluruh warga negara yang beragam keyakinannya, tanpa menimbulkan diskriminasi atau pembatasan kebebasan beragama seperti yang disinggung dalam artikel.

3. Berdasarkan analisis artikel, praktik demokrasi Indonesia saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945, serta masih jauh dari menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia. Artikel secara eksplisit menyebut tahun 2019 sebagai "tahun kelam" bagi HAM, dengan kemacetan agenda dan kemunduran mutu HAM. Tidak adanya proses keadilan dan akuntabilitas atas pelanggaran HAM oleh aparat keamanan, menguatnya pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama, serta diskriminasi berbasis gender merupakan indikasi penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila seperti keadilan sosial dan kemanusiaan yang adil dan beradab, serta pelanggaran terhadap jaminan HAM dalam UUD NRI 1945. Kegagalan penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu dan berlanjutnya pelanggaran HAM di Papua semakin menunjukkan bahwa praktik demokrasi belum sepenuhnya mewujudkan cita-cita konstitusional dan perlindungan HAM.

4. Sikap saya mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri adalah sangat kritis dan menuntut akuntabilitas yang tinggi. Praktik semacam ini merupakan pengkhianatan terhadap amanah demokrasi representatif, yang seharusnya menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama. Hal ini tidak hanya merusak kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif, tetapi juga berpotensi menghasilkan kebijakan yang tidak relevan atau bahkan merugikan masyarakat. Adanya praktik ini juga dapat menjadi salah satu penyebab kemacetan agenda HAM dan kemunduran demokrasi yang disoroti dalam artikel, karena kepentingan rakyat, termasuk pemenuhan HAM, dapat terpinggirkan oleh agenda politik pribadi atau kelompok.

5. Pendapat saya mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi atau agama, yang tega menggerakkan loyalitas dan emosi rakyat bahkan menjadi "tumbal" untuk tujuan yang tidak jelas, adalah sangat mengkhawatirkan dan fundamental bertentangan dengan konsep hak asasi manusia dalam era demokrasi modern. Kekuasaan kharismatik yang tidak diimbangi dengan transparansi, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap hak-hak individu dapat dengan mudah mengarah pada manipulasi massa dan eksploitasi. Ketika rakyat "dijadikan tumbal", ini berarti hak-hak dasar mereka, seperti hak untuk hidup, hak atas keamanan, dan hak untuk kebebasan berpendapat, telah dilanggar secara serius. Dalam demokrasi dewasa, partisipasi rakyat seharusnya didasarkan pada kesadaran dan pilihan rasional, bukan pada loyalitas buta yang mengorbankan martabat dan kesejahteraan individu demi tujuan yang tidak jelas atau bahkan merugikan.

Nama : Henni Turnip
NPM : 2217011113
Kelas : Kimia- A
A. Penegakan Hak Asasi Manusia dalam Artikel
Pada artikel ini mengangkat buruknya kondisi HAM di Indonesia pada 2019, dengan sorotan pada: Tidak terselesaikannya pelanggaran HAM berat masa lalu, Pembatasan kebebasan sipil, Diskriminasi terhadap kelompok rentan seperti perempuan dan masyarakat Papua, Lemahnya sistem hukum dalam menindak pelaku pelanggaran HAM.
Menurut hasil analisis saya pada kasus ini :

Penegakan HAM di Indonesia berjalan stagnan bahkan mundur. Negara belum menjalankan kewajiban sebagai pelindung dan penjamin HAM rakyatnya. Kondisi ini diperparah oleh adanya impunitas terhadap pelaku pelanggaran HAM serta pembungkaman suara-suara kritis melalui kriminalisasi aktivis dan pembatasan kebebasan berekspresi.Namun, ada sisi positif yang bisa dicatat:
Komitmen formal terhadap perjanjian HAM internasional melalui ratifikasi berbagai konvensi.
Kebangkitan gerakan mahasiswa dan komunitas sipil yang tetap menjadi pengawas kekuasaan.
Perlawanan lokal terhadap perampasan ruang hidup, seperti di Kendeng dan Teluk Benoa.

B. Demokrasi Indonesia dan Budaya Asli serta Prinsip Ketuhanan
Analisis Budaya Lokal: Demokrasi Indonesia sebetulnya memiliki akar yang kuat dalam tradisi lokal, seperti:
Musyawarah mufakat : dalam masyarakat adat,
Gotong royong : sebagai bentuk solidaritas sosial,
Kepemimpinan kolektif dalam lembaga adat.
Demokrasi Berketuhanan: Prinsip "Ketuhanan Yang Maha Esa"dalam demokrasi Indonesia seharusnya:
Menjamin kebebasan beragama tanpa diskriminasi,
Mendorong nilai moral dan etika dalam pengambilan keputusan publik,
Menolak fanatisme dan politisasi agama.

C. Praktik Demokrasi Indonesia dan Kesesuaiannya dengan Pancasila dan UUD 1945
Fakta Lapangan: Secara konstitusional, Indonesia menjunjung tinggi demokrasi dan HAM.
Namun, secara praktik, masih terjadi: Pembungkaman oposisi dan kritik, Kriminalisasi terhadap aktivis dan jurnalis, Maraknya politik identitas dan diskriminasi terhadap minoritas.
Penilaian: Praktik demokrasi masih banyak menyimpang dari:
Sila ke-2 Pancasila (Kemanusiaan yang adil dan beradab),
Sila ke-5 (Keadilan sosial),
Pasal 28 UUD 1945 (tentang kebebasan berpendapat, berekspresi, dan berkumpul).

D. Sikap terhadap Anggota Parlemen yang Menyimpang dari Kepentingan Rakyat
Hasil analisis saya : Ketika anggota parlemen bertindak atas nama rakyat tetapi menjalankan agenda pribadi atau partainya, itu adalah bentuk **pengkhianatan terhadap demokrasi. Mereka seharusnya menjadi representasi rakyat, bukan elit yang memperjuangkan kepentingan kelompoknya.
Sikap saya:
Menolak politisi yang tidak berpihak pada rakyat,
Mendukung partisipasi publik dalam mengawasi kerja parlemen,
Menuntut akuntabilitas dan transparansi dalam setiap kebijakan yang diambil.

E. Kekuasaan Kharismatik dan Dampaknya terhadap HAM
Hasil analisis : Kekuasaan yang bersumber dari karisma—baik tradisional maupun agama—dapat menjadi positif jika digunakan untuk kebaikan bersama. Namun, jika disalahgunakan, dapat berubah menjadi:
Alat manipulasi massa,
Sumber fanatisme buta,
Pemicu konflik horisontal,
Pembenar pelanggaran HAM. Dalam konteks demokrasi modern, kekuasaan kharismatik harus tunduk pada hukum dan prinsip HAM. Tidak boleh ada loyalitas tanpa logika atau pengorbanan rakyat demi “tujuan mulia” yang tidak jelas atau penuh kebohongan.

Penutup: HAM dan demokrasi adalah dua sisi dari satu koin. Keduanya harus dijaga dan diperjuangkan secara bersamaan, tidak bisa dikorbankan demi keamanan semu atau stabilitas palsu. Artikel ini menjadi pengingat bahwa kegelapan HAM bisa diatasi jika masyarakat sipil tetap kritis dan negara bersedia berubah.

Maula Rayyanie
2217011104
Kimia A

Berikut parafrase teks Anda sesuai format yang diminta:



A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Jawab:
Artikel ini menyoroti lemahnya penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia sepanjang tahun 2019. Data dari Komnas HAM serta berbagai organisasi sipil menunjukkan minimnya progres dalam menangani pelanggaran HAM berat di masa lalu, konflik terkait sumber daya alam, dan pembatasan terhadap kebebasan beragama serta berpendapat. Usman Hamid menyebut tahun 2019 sebagai periode suram bagi HAM karena terjadi intimidasi terhadap pejuang HAM, diskriminasi berbasis gender, pelanggaran serius di Papua, serta penyalahgunaan kekuatan oleh aparat tanpa proses hukum yang adil. Sementara itu, Asmin Fransiska mengkritisi pendekatan rekonsiliasi yang tidak disertai pengungkapan kebenaran, yang berujung pada budaya impunitas. Situasi di Papua juga digambarkan sebagai bentuk rasisme yang belum secara terbuka diakui oleh pemerintah.
Sisi positif yang bisa dipetik dari artikel ini adalah masih kuatnya semangat dari kelompok masyarakat sipil, pelajar, dan komunitas lokal dalam memperjuangkan keadilan. Komitmen Indonesia terhadap berbagai konvensi HAM internasional juga memperlihatkan bahwa peluang untuk perbaikan tetap terbuka, asalkan ada kemauan bersama antara pemerintah dan masyarakat.



B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa?
Jawab:
Demokrasi Indonesia berakar dari nilai-nilai budaya yang sudah lama hidup dalam masyarakat, seperti semangat bermusyawarah, kerja sama melalui gotong royong, dan rasa kebersamaan yang tinggi. Pola pengambilan keputusan yang melibatkan semua pihak secara adil merupakan cerminan dari demokrasi partisipatif yang tumbuh dalam kehidupan adat.
Demokrasi yang berlandaskan pada Ketuhanan Yang Maha Esa menekankan bahwa kebebasan dalam menyampaikan pendapat tetap harus sejalan dengan norma agama dan nilai etika. Hal ini membedakan sistem demokrasi Indonesia dari bentuk demokrasi liberal yang bersifat sekuler. Kebebasan berekspresi tidak boleh bertentangan dengan tanggung jawab moral dan spiritual kepada Tuhan serta masyarakat luas.



C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Jawab:
Secara normatif, sistem demokrasi Indonesia telah dirancang untuk mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945, termasuk penghormatan terhadap HAM. Namun, pada pelaksanaannya, masih terdapat berbagai penyimpangan. Misalnya, masih adanya pembatasan terhadap kebebasan berekspresi, tindakan kekerasan terhadap masyarakat adat dan kelompok rentan, serta lambannya penanganan kasus pelanggaran HAM masa lalu.
Kebijakan pemerintah cenderung lebih fokus pada stabilitas politik daripada memastikan keadilan sosial. Oleh karena itu, demokrasi Indonesia harus ditingkatkan agar tidak hanya sekadar prosedural, melainkan juga substansial, yang benar-benar menjamin hak dan partisipasi warga secara merata dan tanpa intimidasi.



D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Jawab:
Saya menolak keras tindakan anggota parlemen yang mengklaim mewakili rakyat tetapi justru menjalankan kepentingan pribadi atau partainya sendiri. Parlemen seharusnya menjadi corong suara publik dan menjawab kebutuhan masyarakat, bukan mengejar agenda kekuasaan semata.
Jika wakil rakyat menyimpang dari mandat rakyat, hal ini bisa merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi demokrasi. Karena itu, peran masyarakat sangat penting dalam mengawasi, mengkritisi, dan mengevaluasi kinerja para wakilnya agar tetap berada dalam koridor amanah dan etika publik.



E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Jawab:
Pemanfaatan pengaruh kharismatik berbasis agama atau tradisi untuk menggerakkan rakyat tanpa transparansi tujuan, apalagi sampai mengorbankan mereka, merupakan bentuk manipulasi kekuasaan yang tidak dapat dibenarkan. Praktik semacam ini bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar HAM karena meniadakan kebebasan berpikir dan hak individu untuk memilih secara sadar.
Di era demokrasi modern, kekuasaan harus dikontrol oleh hukum dan prinsip keadilan. Tidak boleh ada pihak yang memanfaatkan emosi rakyat demi agenda tersembunyi yang tidak berpihak pada kemanusiaan. Pengaruh keagamaan atau budaya seharusnya mendukung nilai kesetaraan, kejujuran, dan penghargaan terhadap martabat manusia. Karena itu, segala bentuk penyalahgunaan kharisma harus dilawan demi menjaga nilai-nilai demokrasi dan hak asasi yang adil bagi semua.

Nama: Dini Artika
NPM : 2217011043
Kelas : A

A. Isi Artikel dan Analisis Penegakan HAM, serta Hal Positif
Isi Artikel: Artikel ini menggambarkan "awan gelap" bagi HAM di Indonesia pada tahun 2019, dengan beberapa lembaga seperti Komnas HAM dan LBH Jakarta mencatat kinerja buruk. Pelanggaran HAM berat masa lalu yang belum terselesaikan, penanganan konflik SDA, pembatasan kebebasan sipil, dan kemunduran demokrasi disorot. Usman Hamid dari Amnesty International Indonesia menguatkan pandangan ini dengan menyebut 2019 sebagai tahun kelam, menyoroti tidak adanya keadilan untuk pelanggaran HAM oleh aparat, pembatasan kebebasan berekspresi dan beragama, diskriminasi gender, kegagalan penyelesaian HAM masa lalu, pelanggaran HAM di Papua, dan hukuman kejam. Asmin Fransiska dari Universitas Katolik Atma Jaya juga sepakat dengan buruknya HAM, menyoroti kegagalan pengadilan HAM dan bahaya rekonsiliasi tanpa pengungkapan kebenaran. Ia juga menekankan masalah rasisme di Papua yang tersembunyi di balik isu kemerdekaan.
Analisis Penegakan HAM: Artikel ini menunjukkan bahwa penegakan HAM di Indonesia pada tahun 2019 masih jauh dari ideal. Banyak masalah fundamental belum terselesaikan, dan bahkan ada kemunduran dalam beberapa aspek. Impunitas, pembatasan kebebasan, diskriminasi, dan ketidakadilan bagi korban HAM masa lalu masih menjadi isu krusial. Permasalahan di Papua menjadi contoh nyata bagaimana isu HAM dasar seperti diskriminasi rasial dan hak-hak ekonomi-sosial seringkali terpinggirkan oleh narasi lain.
Hal Positif: Meskipun suram, artikel juga menyebutkan beberapa harapan:
Indonesia telah meratifikasi hampir semua perjanjian HAM internasional dan berkomitmen untuk meratifikasi konvensi lainnya (meski belum terwujud).
Kembalinya gerakan mahasiswa sebagai kontrol sosial.
Gerakan masyarakat sipil yang kuat, seperti penolakan reklamasi Teluk Benoa di Bali dan perjuangan masyarakat Kendeng di Jawa Tengah. Ini menunjukkan bahwa kesadaran dan perlawanan terhadap pelanggaran HAM masih ada dan aktif.

B. Analisis Demokrasi Indonesia dari Nilai Adat/Budaya dan Prinsip Berketuhanan yang Maha Esa
Demokrasi Indonesia dari Nilai Adat/Budaya: Demokrasi di Indonesia secara historis memiliki akar dalam nilai-nilai adat seperti musyawarah mufakat, gotong royong, dan kekeluargaan. Konsep "deliberatif" di mana keputusan diambil melalui diskusi dan konsensus, serta semangat kebersamaan dalam memecahkan masalah, adalah warisan budaya. Namun, artikel menunjukkan bahwa praktik demokrasi saat ini cenderung menjauh dari nilai-nilai tersebut, dengan adanya "ruang-ruang kebebasan sipil yang mulai ditutup" dan kembalinya ancaman otoritarianisme, yang kontras dengan semangat musyawarah mufakat yang inklusif.
Prinsip Demokrasi Indonesia yang Berke-Tuhanan yang Maha Esa: Prinsip ini menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia tidak sekadar sistem pemerintahan, melainkan juga berlandaskan pada nilai-nilai spiritual dan moral universal yang diyakini oleh kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ini seharusnya berarti bahwa demokrasi dijalankan dengan menjunjung tinggi martabat manusia, keadilan, dan etika. Pelanggaran HAM, diskriminasi, dan tindakan sewenang-wenang seperti yang disebutkan dalam artikel, sangat bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang seharusnya menjadi landasan moral dalam setiap kebijakan dan tindakan pemerintah. Prinsip ini seharusnya mendorong kepemimpinan yang berintegritas dan bertanggung jawab, bukan yang melanggar hak-hak dasar warganya.

C. Praktik Demokrasi Indonesia Saat Ini: Kesesuaian dengan Pancasila, UUD NRI 1945, dan HAM
Berdasarkan artikel, praktik demokrasi Indonesia pada tahun 2019 masih belum sepenuhnya sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945, serta belum menjunjung tinggi nilai HAM.
Belum Sesuai Pancasila dan UUD NRI 1945:
Keadilan Sosial (Sila ke-5 Pancasila): Kegagalan dalam menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu, diskriminasi, dan pelanggaran di Papua menunjukkan ketidakadilan yang masih merajalela.
Kedaulatan Rakyat (Sila ke-4 Pancasila dan UUD NRI 1945): Penutupan ruang kebebasan sipil dan ancaman otoritarianisme menunjukkan pembatasan partisipasi dan kontrol rakyat terhadap kekuasaan.
Kemanusiaan yang Adil dan Beradab (Sila ke-2 Pancasila): Pelanggaran HAM berat, diskriminasi gender, dan praktik hukuman kejam bertentangan dengan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab.
Pasal-pasal HAM dalam UUD NRI 1945: Banyak pasal dalam UUD NRI 1945 yang menjamin hak-hak sipil dan politik (kebebasan berekspresi, beragama) serta hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, namun praktiknya masih jauh dari harapan.
Belum Menjunjung Tinggi HAM: Artikel secara eksplisit menyatakan bahwa "kinerja Indonesia terkait HAM selama 2019 masih buruk" dan "banyak agenda HAM mengalami kemacetan, mutu HAM pun mengalami kemunduran." Pelanggaran HAM yang disebutkan (impunitas, pembatasan kebebasan, diskriminasi, dll.) adalah bukti nyata bahwa nilai-nilai HAM belum sepenuhnya dihormati dan ditegakkan.

D. Sikap Mengenai Anggota Parlemen yang Mengatasnamakan Suara Rakyat tetapi Berbeda dengan Kepentingan Nyata Masyarakat
Sikap saya adalah sangat prihatin dan mengkritik keras fenomena ini. Hal ini merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah rakyat dan prinsip dasar demokrasi.
Penyimpangan Demokrasi: Anggota parlemen seharusnya menjadi representasi langsung suara rakyat. Ketika mereka justru menjalankan agenda politik pribadi atau kelompok yang berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat, ini adalah penyimpangan serius dari prinsip kedaulatan rakyat.
Melemahnya Kepercayaan Publik: Tindakan semacam ini akan mengikis kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif dan sistem demokrasi secara keseluruhan. Rakyat akan merasa tidak terwakili dan hak-hak mereka diabaikan.
Potensi Pelanggaran HAM: Kebijakan yang lahir dari kepentingan pribadi atau kelompok, alih-alih kepentingan rakyat, berpotensi besar melanggar hak-hak asasi manusia, terutama hak ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat yang rentan.
Pentingnya Akuntabilitas: Perlu ada mekanisme akuntabilitas yang kuat untuk memastikan anggota parlemen bertanggung jawab atas tindakan mereka. Ini bisa melalui pengawasan publik, mekanisme recall, atau sanksi hukum jika terbukti ada pelanggaran.

E. Pendapat Mengenai Pihak dengan Kekuasaan Kharismatik yang Memobilisasi Rakyat untuk Tujuan Tidak Jelas, dan Hubungannya dengan HAM
Pendapat saya adalah bahwa hal ini sangat berbahaya dan berpotensi besar merusak tatanan demokrasi serta melanggar hak asasi manusia.
Manipulasi dan Eksploitasi: Pihak dengan kekuasaan kharismatik yang memobilisasi loyalitas dan emosi rakyat untuk tujuan tidak jelas adalah bentuk manipulasi dan eksploitasi. Rakyat, dalam hal ini, dijadikan alat (tumbal) untuk mencapai agenda pribadi atau kelompok, bukan sebagai subjek yang memiliki hak dan martabat.
Ancaman Terhadap Kebebasan Berpikir dan Berekspresi: Kekuasaan kharismatik seringkali bekerja dengan cara menekan kebebasan berpikir kritis dan ekspresi perbedaan pendapat. Loyalitas buta dapat mengarah pada homogenisasi pemikiran dan penolakan terhadap narasi alternatif, yang sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM.
Potensi Konflik dan Kekerasan: Mobilisasi emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas dapat memicu konflik sosial, kekerasan, dan bahkan disintegrasi. Ketika rakyat diadu domba atau digunakan sebagai "tumbal," hak atas rasa aman, hak hidup, dan hak untuk hidup damai menjadi terancam.
Erosi Nilai HAM dalam Demokrasi: Dalam era demokrasi dewasa, konsep HAM menekankan otonomi individu, hak untuk menentukan nasib sendiri, dan perlindungan dari segala bentuk paksaan atau manipulasi. Praktik mobilisasi massa oleh kekuasaan kharismatik yang meragukan tujuan akhirnya, sangat bertentangan dengan nilai-nilai ini. Hal ini dapat mengaburkan batas antara dukungan sukarela dan koersi, serta melemahkan kapasitas masyarakat untuk membuat keputusan yang berdasarkan informasi dan bebas dari tekanan.
Pentingnya Literasi dan Kritis: Untuk melawan fenomena ini, penting sekali untuk meningkatkan literasi politik, literasi media, dan kemampuan berpikir kritis di kalangan masyarakat. Masyarakat perlu didorong untuk mempertanyakan motif, tujuan, dan dampak dari setiap mobilisasi, serta untuk melindungi hak-hak mereka dari manipulasi.

Intan Puspitasari
2217011170
Kimia A

A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Jawab:
Artikel tersebut menjelaskan bagaimana kondisi penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019 yang dinilai masih sangat buruk. Banyak kasus pelanggaran HAM, baik yang terjadi di masa lalu maupun yang masih berlangsung, belum ditangani dengan serius. Tindakan pembatasan kebebasan berekspresi, diskriminasi terhadap perempuan, kekerasan di Papua, hingga hukuman yang tidak manusiawi menjadi sorotan utama. Analisis saya terhadap hal ini menunjukkan bahwa negara belum mampu menunjukkan komitmen penuh terhadap prinsip-prinsip HAM, bahkan justru terkesan membiarkan pelanggaran tersebut terus berlangsung. Hal positif yang bisa saya ambil dari artikel ini adalah bahwa meskipun situasinya kelam, masih ada harapan melalui upaya masyarakat sipil, gerakan mahasiswa, dan sebagian langkah reformasi yang menunjukkan bahwa perjuangan HAM belum berhenti.

B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
Jawab:
Demokrasi Indonesia sejatinya bisa tumbuh kuat jika bersandar pada nilai-nilai budaya asli bangsa, seperti musyawarah untuk mufakat, gotong royong, dan saling menghargai perbedaan. Budaya ini sudah ada jauh sebelum Indonesia merdeka dan menjadi fondasi dalam pengambilan keputusan bersama di banyak komunitas adat. Sayangnya, dalam praktik demokrasi modern saat ini, nilai-nilai tersebut sering kali diabaikan dan digantikan oleh kepentingan politik, individualisme, dan pragmatisme kekuasaan. Demokrasi Indonesia seharusnya bisa lebih bermoral dan berkeadilan jika kembali menghidupkan nilai-nilai luhur dari adat istiadat bangsa sendiri.

C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Jawab:
Prinsip demokrasi Indonesia yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa sangat penting karena mengajarkan bahwa kebebasan tidak boleh lepas dari nilai-nilai moral dan tanggung jawab kepada Tuhan. Demokrasi bukan berarti kebebasan tanpa batas, tetapi harus dijalankan dengan menjunjung nilai-nilai etika, kemanusiaan, dan kebaikan bersama. Prinsip ini menjadi pembeda antara demokrasi Indonesia dan demokrasi liberal di negara lain. Demokrasi yang berlandaskan pada Ketuhanan mengingatkan setiap pemegang kekuasaan agar bertindak adil dan tidak semena-mena, karena ada nilai ilahiah yang menjadi pengawas.

D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Jawab:
Dalam kenyataannya, praktik demokrasi di Indonesia saat ini belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, khususnya dalam menjunjung HAM. Masih banyak pelanggaran terhadap hak sipil, seperti pembatasan kebebasan berbicara, kriminalisasi aktivis, dan ketidakadilan dalam sistem hukum. Demokrasi seharusnya memberi ruang kepada rakyat untuk bersuara dan dihargai hak-haknya, namun yang terjadi justru banyak kebijakan dibuat tanpa melibatkan rakyat. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi demokrasi kita masih perlu diperbaiki agar benar-benar sesuai dengan semangat konstitusi dan Pancasila.

E. Bagaimana pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Jawab:
Saya sangat prihatin terhadap anggota parlemen yang mengklaim mewakili suara rakyat, tetapi pada kenyataannya justru mengejar agenda politik pribadi atau kelompok. Tindakan seperti ini merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah rakyat dan mencederai demokrasi. Seorang wakil rakyat seharusnya mendengarkan kebutuhan masyarakat, bukan justru membuat keputusan yang merugikan rakyat demi kepentingan politik atau kekuasaan semata. Parlemen seharusnya menjadi tempat untuk memperjuangkan kesejahteraan rakyat, bukan panggung politik untuk kelompok tertentu.

Melan Tania Shelomita Yusniar
2217011080
Kimia - A

A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Jawab: Artikel ini menyoroti buruknya kondisi penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019. Laporan dari Komnas HAM dan berbagai organisasi masyarakat sipil menunjukkan bahwa penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu tidak mengalami kemajuan signifikan. Selain itu, terjadi pelanggaran hak-hak sipil seperti pembatasan kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, konflik agraria, serta tindakan represif aparat keamanan, khususnya di Papua. Pernyataan Usman Hamid yang menyebut 2019 sebagai "tahun kelam HAM" menggarisbawahi intensitas kekerasan dan intimidasi terhadap pembela HAM, perempuan, dan kelompok rentan lainnya.
Sementara itu, Asmin Fransiska menyoroti bahwa pendekatan rekonsiliasi tanpa kejelasan fakta justru memperkuat impunitas. Kasus Papua diangkat sebagai bukti nyata bagaimana rasisme struktural belum diakui atau ditangani secara serius oleh negara.
Meski demikian, artikel ini juga menunjukkan adanya sinyal positif: kebangkitan gerakan masyarakat sipil, mahasiswa, dan komunitas lokal yang tetap aktif memperjuangkan keadilan, serta komitmen formal Indonesia terhadap perjanjian-perjanjian HAM internasional. Ini menjadi harapan bahwa masih ada ruang perubahan jika pemerintah dan masyarakat benar-benar bersinergi.

B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa?
Jawab: Demokrasi Indonesia tumbuh dari nilai-nilai budaya lokal yang telah lama dikenal dalam masyarakat, seperti musyawarah untuk mufakat, semangat gotong royong, dan sikap saling menghargai. Prinsip-prinsip ini bukan hanya memperkuat partisipasi kolektif, tetapi juga menciptakan pola penyelesaian masalah yang mengedepankan konsensus dan persatuan. Dalam tradisi lokal, demokrasi bukan hanya urusan politik, tapi juga soal menjaga keharmonisan dan keseimbangan sosial.
Prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai landasan demokrasi Indonesia memberikan dimensi spiritual dan moral yang membedakan sistem ini dari demokrasi liberal yang bersifat sekuler. Artinya, kebebasan berpendapat dalam demokrasi Indonesia tetap dibatasi oleh nilai-nilai etika, norma agama, dan tanggung jawab kepada Tuhan. Ini memberikan dasar moral yang kuat agar demokrasi tidak semata-mata mengedepankan kebebasan individu, tetapi juga tanggung jawab sosial dan spiritual dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Jawab: Secara formal, demokrasi Indonesia berlandaskan pada Pancasila dan UUD NRI 1945 yang menjunjung tinggi prinsip kedaulatan rakyat dan perlindungan HAM. Namun, dalam pelaksanaannya, masih banyak hal yang bertentangan dengan nilai-nilai tersebut. Kasus-kasus pembatasan terhadap kebebasan berekspresi, kekerasan terhadap kelompok adat dan minoritas, serta lambannya penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu menunjukkan bahwa demokrasi kita masih bersifat prosedural, belum substansial.
Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun demokrasi telah dijalankan melalui pemilu dan lembaga perwakilan, nilai-nilai seperti keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap martabat manusia belum sepenuhnya terwujud. Untuk itu, perbaikan sistemik sangat diperlukan agar demokrasi Indonesia tidak hanya bersifat simbolik, tetapi benar-benar memberikan ruang yang adil dan aman bagi semua warga negara dalam mengekspresikan hak-haknya.

D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Jawab: Sikap seperti itu sangat disayangkan dan tidak dapat dibenarkan. Anggota parlemen yang memanfaatkan mandat rakyat untuk kepentingan pribadi atau kelompok politiknya sendiri telah menyalahgunakan kepercayaan publik. Mereka seharusnya menjadi representasi aspirasi masyarakat dan bekerja untuk kesejahteraan rakyat, bukan demi kepentingan sempit partai atau golongan.
Fenomena ini merusak integritas sistem demokrasi dan menurunkan kualitas perwakilan rakyat dalam pengambilan kebijakan. Oleh karena itu, masyarakat harus bersikap kritis dan aktif dalam mengawasi jalannya pemerintahan, termasuk mendorong adanya transparansi, evaluasi publik terhadap kinerja anggota dewan, dan penguatan mekanisme kontrol seperti petisi rakyat dan keterlibatan dalam forum-forum aspiratif.

E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Jawab: Pemanfaatan kekuasaan kharismatik yang bersumber dari posisi keagamaan atau tradisional untuk menggerakkan rakyat secara emosional demi kepentingan tertentu merupakan penyimpangan terhadap prinsip demokrasi dan HAM. Tindakan ini dapat mencederai kesadaran kritis masyarakat, menimbulkan fanatisme buta, serta membuka jalan bagi kekerasan atau pengorbanan yang tidak perlu atas nama ideologi atau kepercayaan yang dipelintir.
Dalam era demokrasi modern, kekuasaan—baik yang formal maupun informal—harus dijalankan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan menjunjung tinggi martabat manusia. Manipulasi terhadap massa demi tujuan politik, ekonomi, atau ideologis yang tidak jelas bertentangan dengan semangat HAM, yang menjamin kebebasan berpikir, memilih, dan bertindak berdasarkan kesadaran pribadi. Maka, segala bentuk kekuasaan yang tidak berbasis pada prinsip keadilan dan kesetaraan harus dikritisi dan dikontrol untuk mencegah pelanggaran terhadap hak-hak dasar warga negara.

DIAN NOPITA SARI
2217011012
A
KIMIA


A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Jawab:
Artikel ini menggambarkan bahwa penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia pada tahun 2019 masih sangat memprihatinkan. Komnas HAM dan lembaga-lembaga sipil mencatat bahwa tidak banyak kemajuan berarti dalam menyelesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu, konflik sumber daya alam, serta pembatasan terhadap kebebasan berekspresi dan beragama. Usman Hamid menyebut 2019 sebagai tahun kelam bagi HAM, karena terjadi serangan terhadap pembela HAM, diskriminasi terhadap perempuan, kekerasan di Papua, serta penggunaan kekerasan oleh aparat tanpa proses hukum yang adil. Di sisi lain, Asmin Fransiska menyoroti bahwa rekonsiliasi tanpa pengungkapan kebenaran justru menciptakan impunitas. Masalah di Papua juga disorot sebagai wujud dari rasisme yang tidak pernah secara terbuka diakui oleh negara.
Hal positif yang dapat diambil dari artikel ini adalah masih adanya harapan dari gerakan masyarakat sipil, mahasiswa, dan komunitas lokal yang tetap bersuara dan memperjuangkan keadilan. Komitmen Indonesia terhadap perjanjian internasional juga menunjukkan masih terbuka peluang perbaikan. Ini membuktikan bahwa meskipun kondisi HAM masih buruk, potensi perbaikan tetap ada asalkan pemerintah dan masyarakat mau bekerja sama.

B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa?
Jawab:
Demokrasi Indonesia memiliki akar kuat dalam budaya lokal seperti musyawarah untuk mufakat, gotong royong, dan rasa kekeluargaan. Nilai-nilai ini tercermin dalam praktik sosial masyarakat sejak lama, sebelum sistem demokrasi modern diperkenalkan. Musyawarah dalam pengambilan keputusan adalah bentuk demokrasi partisipatif yang menghargai pendapat semua pihak.
Prinsip demokrasi Indonesia yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan bahwa kebebasan dalam demokrasi tidak bersifat mutlak. Artinya, dalam menyampaikan pendapat, rakyat tetap harus mengindahkan nilai moral, etika, dan ajaran agama. Demokrasi tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai spiritual dan tanggung jawab kepada Tuhan, karena hal ini yang membedakan demokrasi Indonesia dari demokrasi liberal sekuler.

C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Jawab:
Secara konstitusi, sistem demokrasi di Indonesia telah diatur sedemikian rupa agar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI 1945, termasuk penghormatan terhadap HAM. Namun dalam praktik, masih banyak ketimpangan yang terjadi. Pembatasan kebebasan berekspresi, kekerasan terhadap masyarakat adat dan kelompok rentan, serta ketidakseriusan dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu menunjukkan bahwa demokrasi belum berjalan secara substansial.
Banyak kebijakan masih lebih mementingkan stabilitas politik daripada keadilan sosial. Demokrasi Indonesia masih perlu diperbaiki agar tidak hanya sebatas prosedural, tetapi juga substantif, yakni memberikan ruang yang adil dan setara bagi semua warga negara untuk menyuarakan hak-haknya tanpa rasa takut.

D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Jawab:
Saya sangat menyayangkan dan menolak sikap anggota parlemen yang hanya menggunakan nama rakyat sebagai legitimasi, tetapi pada kenyataannya menjalankan agenda pribadi atau partai politik mereka sendiri. Parlemen seharusnya menjadi perpanjangan suara rakyat dan bekerja berdasarkan aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat. Ketika wakil rakyat justru menyimpang dari kepentingan publik dan hanya mementingkan kekuasaan atau jabatan, maka kepercayaan publik akan menurun dan kualitas demokrasi akan merosot.
Sebagai masyarakat, kita harus kritis dan aktif mengawasi kinerja para wakil rakyat. Selain itu, perlu ada mekanisme evaluasi yang kuat agar mereka benar-benar menjalankan tugas sesuai dengan sumpah jabatan, bukan mengikuti kepentingan golongan tertentu.

E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Jawab:
Pihak-pihak yang menggunakan kekuasaan kharismatik dari tradisi atau agama untuk menggerakkan rakyat tanpa transparansi tujuan, bahkan sampai mengorbankan mereka, merupakan bentuk penyalahgunaan pengaruh. Tindakan ini tidak sejalan dengan prinsip hak asasi manusia karena merampas kebebasan individu untuk berpikir dan memilih dengan sadar. Dalam era demokrasi, setiap warga negara berhak untuk mendapatkan informasi yang jujur, bebas dari manipulasi emosional, serta tidak dijadikan alat untuk kepentingan kelompok tertentu.
Dalam konteks HAM, semua bentuk pengaruh, baik berbasis kekuasaan agama maupun budaya, harus tunduk pada prinsip non-diskriminasi dan penghormatan terhadap martabat manusia. Demokrasi dewasa ini menuntut keterbukaan, akuntabilitas, dan kesetaraan. Maka, tindakan seperti itu harus dikritisi dan dilawan demi menjaga hak dasar masyarakat dalam berpartisipasi secara sadar dan bebas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Nama: Roro Rezamita Hapsari
NPM: 2217011047
Kelas: A

Analisis Soal!

A. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Isi artikel tersebut menggambarkan situasi penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia yang masih jauh dari harapan, khususnya selama tahun 2019. Beberapa permasalahan utama yang disorot meliputi pelanggaran HAM berat yang belum dituntaskan, pembatasan kebebasan berekspresi, diskriminasi terhadap kelompok tertentu, serta kekerasan dan kriminalisasi terhadap aktivis dan masyarakat adat. Analisis ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah meratifikasi banyak perjanjian HAM internasional, pelaksanaannya belum konsisten. Hal ini membuktikan adanya jarak yang cukup besar antara komitmen hukum formal dengan realitas pelaksanaan di lapangan. Hal positif yang dapat diambil dari artikel ini adalah peran aktif masyarakat sipil yang terus menjadi motor pengawasan terhadap negara, termasuk mahasiswa dan komunitas adat yang memperjuangkan hak mereka secara damai di tengah represi. Ini menegaskan pentingnya partisipasi publik sebagai penyeimbang kekuasaan dan penjaga nilai-nilai HAM dalam demokrasi.

B. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan yang Maha Esa ?
Demokrasi Indonesia memiliki akar kuat dalam nilai-nilai adat dan budaya lokal, seperti musyawarah, mufakat, gotong royong, dan penghormatan terhadap sesama. Nilai-nilai ini mencerminkan demokrasi yang inklusif, partisipatif, dan mengedepankan keseimbangan sosial. Dalam konteks ini, demokrasi Indonesia tidak berdiri semata-mata pada sistem Barat, melainkan berakar pada kearifan lokal yang telah lama hidup dalam masyarakat. Mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa, hal ini menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia berlandaskan moral dan etika religius. Demokrasi tidak sekadar tentang suara terbanyak, tetapi juga tentang penghormatan terhadap nilai-nilai spiritual, etika kemanusiaan, dan tanggung jawab kepada Tuhan. Ini menjadi keunikan demokrasi Indonesia, yang menuntut keseimbangan antara kebebasan individu dan nilai-nilai moral kolektif yang berakar dari ajaran agama dan budaya.

C. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Praktik demokrasi di Indonesia saat ini berjalan di antara harapan dan kenyataan yang belum sepenuhnya ideal. Di satu sisi, Indonesia memiliki institusi demokrasi seperti pemilu, DPR, dan kebebasan pers. Namun, di sisi lain, praktik demokrasi kerap dikotori oleh politik uang, pembatasan kebebasan sipil, dan lemahnya perlindungan terhadap HAM. Tindakan represif terhadap demonstran, kasus kriminalisasi terhadap aktivis lingkungan dan jurnalis, serta impunitas terhadap aparat pelanggar HAM menunjukkan bahwa demokrasi belum sepenuhnya sesuai dengan nilai Pancasila dan UUD NRI 1945. Demokrasi seharusnya menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang adil dan beradab serta menjamin hak-hak dasar warga negara. Oleh karena itu, masih dibutuhkan upaya kolektif untuk memperkuat demokrasi yang substansial, bukan sekadar prosedural.

D. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatas namakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Sikap saya terhadap anggota parlemen yang menggunakan nama rakyat untuk kepentingan politik pribadi adalah sangat tegas: itu bentuk pengkhianatan terhadap amanah konstitusi. Parlemen adalah representasi rakyat dan seharusnya bekerja untuk kepentingan publik, bukan untuk elite politik atau kelompok tertentu. Ketika anggota parlemen memperjuangkan agenda yang bertentangan dengan aspirasi rakyat, mereka bukan hanya melanggar etika politik, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap demokrasi. Dalam kondisi seperti ini, rakyat harus lebih kritis, aktif mengawasi, dan berani menyuarakan penolakan terhadap praktik politik yang tidak akuntabel. Keterlibatan masyarakat dan media dalam kontrol sosial adalah kunci untuk memastikan wakil rakyat benar-benar bekerja untuk rakyat.

E. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik berdasarkan tradisi atau agama, lalu memanipulasi emosi rakyat untuk tujuan yang tidak jelas, adalah ancaman serius bagi demokrasi dan HAM. Ketika kekuasaan digunakan untuk membangkitkan loyalitas buta dan fanatisme, hal ini sering kali berujung pada konflik sosial dan pelanggaran hak asasi manusia. Dalam era demokrasi modern, setiap bentuk kekuasaan harus tunduk pada prinsip hukum, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap hak individu. Hak asasi manusia menjamin bahwa setiap individu bebas dari tekanan, paksaan, dan eksploitasi—baik oleh negara maupun oleh tokoh berpengaruh. Oleh karena itu, penting untuk membangun masyarakat yang rasional, kritis, dan tidak mudah terpengaruh oleh propaganda emosional yang menyesatkan. Demokrasi hanya bisa berkembang jika rakyat bebas berpikir, memilih, dan bertindak secara sadar dan bertanggung jawab, bukan berdasarkan manipulasi atau ketakutan.

Raharjo
2217011146
Kimia-A

1. Bagaimanakah isi artikel tersebut dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia dan berikan analisismu secara jelas? Hal positif apa yang anda dapatkan setelah membaca artikel tersebut?
Jawab:
Isi artikel menggambarkan bahwa penegakan HAM di Indonesia pada tahun 2019 berada dalam kondisi yang memprihatinkan. Pelanggaran HAM, baik yang bersifat struktural maupun kultural, terjadi di berbagai sektor, mulai dari pembatasan kebebasan sipil, kekerasan terhadap pembela HAM, diskriminasi gender, hingga pelanggaran serius di Papua. Ketidakmampuan negara menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu juga memperburuk situasi. Namun, di balik kenyataan kelam tersebut, artikel menunjukkan adanya harapan melalui partisipasi aktif masyarakat sipil, peran gerakan mahasiswa, dan komitmen Indonesia untuk meratifikasi perjanjian HAM internasional. Hal positif yang bisa diambil dari artikel ini adalah kesadaran bahwa perjuangan HAM membutuhkan kontrol sosial dari masyarakat, serta pentingnya menanamkan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan dalam kebijakan negara.

2. Berikan analisismu mengenai demokrasi Indonesia diambil dari nilai-nilai adat istiadat/budaya asli masyarakat Indonesia! Bagaimanakah pendapatmu mengenai prinsip demokrasi Indonesia yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa?
Jawab:
Demokrasi Indonesia pada dasarnya sangat selaras dengan nilai-nilai budaya dan adat istiadat masyarakat Nusantara. Prinsip musyawarah untuk mufakat yang lazim dalam tradisi masyarakat adat merupakan bentuk nyata dari demokrasi deliberatif yang menghargai partisipasi dan kebersamaan. Gotong royong juga mencerminkan semangat kerja kolektif yang mendukung sistem demokrasi yang berorientasi pada kepentingan bersama. Sementara itu, prinsip demokrasi yang berke-Tuhanan Yang Maha Esa menekankan bahwa sistem pemerintahan tidak hanya mengutamakan suara mayoritas, tetapi juga harus dilandasi oleh nilai-nilai moral, etika, dan penghormatan terhadap keberagaman agama. Dengan demikian, demokrasi Indonesia tidak bersifat sekuler mutlak, tetapi menjunjung tinggi nilai spiritual yang menempatkan manusia dalam posisi terhormat dan setara di hadapan hukum dan Tuhan.

3. Bagaimanakah praktik demokrasi Indonesia saat ini apakah telah sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia?
Jawab:
Secara formal, Indonesia telah menerapkan sistem demokrasi berdasarkan konstitusi dan Pancasila, namun dalam praktiknya masih terdapat penyimpangan dari prinsip-prinsip dasar tersebut. Banyak kasus menunjukkan bahwa kebebasan berekspresi masih dibatasi, pelanggaran HAM sering tidak diselesaikan dengan adil, dan hukum belum sepenuhnya ditegakkan secara netral. Ini menandakan bahwa praktik demokrasi belum sepenuhnya mencerminkan sila-sila Pancasila, terutama sila kedua dan kelima yang menjunjung nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Sering kali, keputusan politik lebih didasarkan pada kepentingan kekuasaan daripada kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, perlu ada upaya konkret untuk menegakkan kembali demokrasi yang berlandaskan hukum, etika, dan keberpihakan kepada hak asasi manusia, sebagaimana amanat konstitusi.

4. Bagaimanakah sikap anda mengenai kondisi di mana anggota parlemen yang mengatasnamakan suara rakyat tetapi melaksanakan agenda politik mereka sendiri dan berbeda dengan kepentingan nyata masyarakat?
Jawab:
Kondisi seperti ini mencerminkan krisis representasi dalam sistem demokrasi. Anggota parlemen yang seharusnya menjadi corong aspirasi rakyat justru menyalahgunakan mandat tersebut untuk menjalankan agenda politik pribadi atau kelompoknya. Hal ini sangat merugikan kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif dan dapat menimbulkan apatisme politik di masyarakat. Dalam negara demokratis, wakil rakyat seharusnya bekerja berdasarkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, bukan demi kepentingan elit politik. Oleh karena itu, masyarakat harus lebih kritis dan aktif mengawasi serta mengevaluasi kinerja para wakilnya, termasuk menggunakan hak konstitusional seperti demonstrasi damai dan pemilu untuk menolak politisi yang tidak amanah.

5. Bagaimanah pendapatmu mengenai pihak-pihak yang memiliki kekuasaan kharismatik yang berakar dari tradisi, maupun agama, tega menggerakan loyalitas dan emosi rakyat yang bila perlu menjadi tumbal untuk tujuan yang tidak jelas dan bagaimanakah hubungannya dengan konsep hak asasi manusia pada era demokrasi dewasa saat ini?
Jawab:
Penyalahgunaan kekuasaan kharismatik oleh tokoh tradisi atau agama yang memanfaatkan loyalitas rakyat demi tujuan politik atau ideologis yang tidak transparan merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip hak asasi manusia. Dalam demokrasi modern, setiap individu memiliki hak untuk berpikir dan bertindak secara bebas, tanpa tekanan emosional atau manipulasi dari pihak otoritatif. Ketika kekuasaan simbolik digunakan untuk menekan nalar kritis dan mendorong tindakan irasional, maka masyarakat berisiko menjadi korban politik, baik secara fisik maupun psikis. Dalam konteks HAM, hal ini bertentangan dengan hak atas kebebasan berpikir, hak atas perlindungan dari eksploitasi, dan hak atas hidup yang bermartabat. Oleh karena itu, pendidikan demokrasi dan penguatan kesadaran kritis masyarakat menjadi sangat penting agar mereka tidak mudah dijadikan alat oleh kekuasaan yang tidak bertanggung jawab