MKU PKN KIMIA A GENAP 2024/2025

Nama : Linggar Sesar Ramadani
NPM : 2217011133
Kelas : A

Jurnal yang berjudul "Demokrasi Sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum Daerah di Indonesia" membahas tentang hubungan antara demokrasi yang terkandung dalam sila keempat Pancasila dan implementasinya dalam pemilihan umum daerah di Indonesia. Pemilihan umum dipandang sebagai perwujudan sistem demokrasi yang memberikan kesempatan kepada warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan melalui pemilihan wakil-wakil mereka. Namun, jurnal ini menyoroti adanya kesenjangan antara ideal demokrasi Pancasila dan realitas pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia. Dalam praktiknya, seringkali ditemukan berbagai permasalahan seperti konflik antar pendukung, kecurangan dalam proses pemilihan, serta praktik-praktik yang tidak sepenuhnya demokratis, yang pada akhirnya tidak mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila.

Jurnal ini juga secara kritis menganalisis beberapa aspek dalam sistem pemilihan umum di Indonesia yang dianggap belum ideal. Beberapa isu yang diangkat antara lain adalah sulitnya bagi calon independen untuk dapat maju dalam pemilihan karena persyaratan yang berat, adanya intervensi dari ketua umum partai politik dalam penentuan calon kepala daerah yang dapat menimbulkan masalah "hutang budi", serta kurangnya praktik demokrasi dalam internal partai politik. Jurnal ini menekankan pentingnya penguatan nilai-nilai demokrasi Pancasila dalam setiap tahapan pemilihan umum, penegakan hukum yang tegas terhadap setiap bentuk pelanggaran, serta perbaikan sistem internal partai politik sebagai langkah-langkah penting untuk mewujudkan demokrasi yang lebih substansial dan berkualitas di Indonesia.

NAMA: VENI ALIVIA SAPUTRI
NPM: 2217011051
KELAS: A

Jurnal “Demokrasi sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum Daerah di Indonesia” karya Galih Puji Mulyono dan Rizal Fatoni membahas bagaimana nilai-nilai dalam sila keempat Pancasila seharusnya menjadi dasar dalam pelaksanaan pemilihan umum di daerah. Sila keempat menekankan prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Namun dalam praktiknya, penulis menilai bahwa pelaksanaan pemilu kepala daerah di Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan nilai tersebut. Pemilu sering kali menjadi ajang konflik dan sarana politik kepentingan yang jauh dari semangat demokrasi Pancasila. Keterlibatan partai politik dinilai tidak mendukung demokrasi yang sehat karena proses pencalonan lebih berdasarkan kehendak elit daripada musyawarah. Selain itu, partisipasi masyarakat juga masih rendah yang menunjukkan lemahnya hubungan antara rakyat dan penyelenggara negara.

Penulis juga menyoroti sulitnya calon kepala daerah maju secara independen karena aturan yang rumit dan memberatkan. Hal ini mempersempit ruang demokrasi yang seharusnya terbuka bagi siapa saja yang layak memimpin. Kampanye yang seharusnya menjadi ruang menyampaikan visi misi malah dipenuhi ujaran kebencian dan informasi palsu yang menciptakan perpecahan di masyarakat. Demokrasi dalam praktik pemilu terlihat lebih mementingkan prosedur dibandingkan substansi seperti keadilan dan kebijaksanaan. Penulis menegaskan bahwa demokrasi yang diharapkan oleh Pancasila adalah demokrasi yang menjunjung tinggi kepentingan rakyat, bukan kepentingan kelompok tertentu. Oleh karena itu, dibutuhkan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pemilu dan peran partai politik agar nilai-nilai dalam sila keempat benar-benar menjadi pedoman nyata dalam kehidupan berpolitik di Indonesia.

Nama : Vivi Della Septiani
NPM : 2217011161
Kelas : A

Jurnal berjudul "Demokrasi Sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum Daerah di Indonesia" membahas keterkaitan antara prinsip-prinsip demokrasi yang terdapat dalam sila keempat Pancasila dan aplikasinya dalam proses pemilihan umum di tingkat daerah di Indonesia. Pemilihan umum dianggap sebagai manifestasi dari sistem demokrasi yang memberikan hak kepada warga negara untuk berpartisipasi dalam menentukan wakil mereka.

Namun, penulis mengungkapkan adanya jurang antara teori demokrasi yang diharapkan sesuai dengan Pancasila dan kondisi nyata yang terjadi dalam pemilihan umum saat ini. Berbagai masalah muncul, seperti konflik di antara pendukung calon, tindakan curang selama proses pemilihan, dan praktik-praktik yang tidak mencerminkan nilai-nilai demokrasi yang seharusnya dijunjung, sehingga mengaburkan esensi dari sila keempat Pancasila.

Jurnal ini juga melakukan analisis kritis terhadap aspek-aspek tertentu dalam sistem pemilihan umum Indonesia yang belum optimal. Beberapa isu yang diangkat meliputi kesulitan bagi calon independen untuk berpartisipasi akibat syarat yang berbelit, adanya pengaruh dari ketua umum partai politik dalam menentukan calon kepala daerah yang menciptakan hubungan "hutang budi", serta lemahnya praktik demokrasi di dalam internal partai. Penulis menekankan bahwa penguatan nilai-nilai demokrasi Pancasila harus diterapkan di setiap tahap pemilihan umum, diiringi dengan penegakan hukum yang serius untuk menangani pelanggaran serta perbaikan struktur internal partai politik sebagai langkah strategis untuk mewujudkan demokrasi yang lebih baik dan berkualitas di Indonesia.

Nama: Salsabila Zidani Dhasilvi
NPM: 2217011008
Kelas: A

Jurnal "Demokrasi Sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum Daerah di Indonesia" karya Galih Puji Mulyono dan Rizal Fatoni ini secara mendalam mengulas bagaimana pelaksanaan pemilihan umum daerah (pemilukada) di Indonesia, yang seharusnya mencerminkan nilai-nilai demokrasi dalam Pancasila, ternyata belum sepenuhnya terwujud. Pemilu, sebagai salah satu pilar demokrasi, seringkali terjebak dalam praktik yang tidak sesuai dengan semangat Pancasila, terutama dalam hal musyawarah, kejujuran, dan kepentingan bersama. Pemilukada sering kali diliputi dengan konflik internal, kampanye negatif, dan rendahnya partisipasi masyarakat. Menurut saya, hal ini disebabkan oleh pandangan bahwa pemilu hanyalah sebuah prosedur politik formal, bukan sebagai ruang untuk mengaktualisasikan nilai-nilai kebangsaan dan tanggung jawab moral sebagai warga negara. Demokrasi yang ideal menurut Pancasila harusnya menciptakan ruang partisipasi rakyat yang nyata, yang tidak hanya berlangsung pada saat pemilu, tetapi sepanjang masa, melalui proses yang jujur, adil, dan bebas dari pengaruh elit politik yang dominan.

Jurnal ini juga mengkritisi peran partai politik yang semakin menjauh dari semangat demokrasi Pancasila. Dalam praktiknya, rekrutmen kepala daerah sering kali lebih banyak didasarkan pada keputusan elite partai, bukan pada kemampuan dan integritas calon pemimpin daerah. Hal ini menciptakan celah bagi terjadinya politik transaksional yang merusak independensi dan netralitas kepala daerah. Dalam pandangan saya, sebagai mahasiswa, ini menggambarkan bahwa meskipun Indonesia sudah mengalami reformasi politik, substansi dari perubahan tersebut masih belum menyentuh akar masalah yang ada. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan regulasi dan pendidikan politik yang berbasis pada nilai-nilai luhur bangsa, agar pemilu tidak hanya sekadar menjadi ajang perebutan kekuasaan semata, melainkan juga sebagai sarana untuk menghidupkan kembali semangat musyawarah dan kerakyatan yang terkandung dalam sila keempat Pancasila. Hanya dengan cara ini, demokrasi Indonesia dapat berkembang menjadi lebih berkarakter dan lebih sesuai dengan tujuan Pancasila sebagai dasar negara.

Nama : Ayu Shafa Salsabila
NPM: 2217011021

"Demokrasi Sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum Daerah di Indonesia" karya Galih Puji Mulyono dan Rizal Fatoni membahas secara mendalam bahwa pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai demokrasi sebagaimana tercantum dalam sila keempat Pancasila. Meskipun pemilukada merupakan bagian penting dari proses demokrasi, dalam praktiknya sering kali menyimpang dari prinsip-prinsip dasar Pancasila, terutama terkait musyawarah, kejujuran, dan semangat kolektif untuk kepentingan bersama. Proses ini kerap diwarnai konflik internal, kampanye bernuansa negatif, serta rendahnya tingkat partisipasi masyarakat.

Menurut pandangan saya, hal tersebut mencerminkan pemahaman yang keliru terhadap makna pemilu, yang dianggap hanya sebagai prosedur politik formal, bukan sebagai ajang pengamalan nilai kebangsaan dan moralitas warga negara. Demokrasi yang sesuai dengan Pancasila seharusnya menghadirkan ruang partisipasi rakyat yang nyata, yang tidak terbatas hanya pada momen pemilihan, melainkan terus berlangsung dalam kehidupan bernegara secara adil, jujur, dan bebas dari dominasi elit politik.

Jurnal ini juga menyoroti peran partai politik yang semakin jauh dari semangat demokrasi yang diamanatkan Pancasila. Dalam kenyataannya, proses pencalonan kepala daerah lebih sering ditentukan oleh segelintir elite partai daripada melalui pertimbangan kualitas dan integritas calon. Kondisi ini membuka peluang terjadinya praktik politik transaksional yang mengganggu independensi kepala daerah serta merusak prinsip netralitas yang seharusnya dijaga. Dari perspektif saya sebagai mahasiswa, ini menunjukkan bahwa meskipun reformasi politik telah terjadi, perubahan yang terjadi belum menyentuh inti persoalan.

Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan pendidikan politik yang berlandaskan pada nilai-nilai luhur Pancasila. Tujuannya adalah agar pemilu tidak hanya menjadi ajang perebutan kekuasaan, tetapi juga menjadi sarana untuk menghidupkan kembali semangat musyawarah dan prinsip kerakyatan sebagaimana termaktub dalam sila keempat. Hanya dengan pendekatan seperti ini, demokrasi Indonesia bisa tumbuh dengan karakter yang kuat dan sejalan dengan tujuan Pancasila sebagai fondasi negara.

Nama: Suvia Puspita
NPM: 2217011122
Kelas: A

Jurnal berjudul "Demokrasi sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum Daerah di Indonesia" karya Galih Puji Mulyono dan Rizal Fatoni membahas secara mendalam tentang relevansi sila keempat Pancasila dengan pelaksanaan pemilihan umum di tingkat daerah. Penulis menjelaskan bahwa secara teori, demokrasi dalam konteks Pancasila menekankan pada nilai musyawarah, kebijaksanaan, dan perwakilan yang menjunjung tinggi kepentingan bersama. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan pilkada di Indonesia masih jauh dari nilai-nilai luhur tersebut. Banyak ditemukan permasalahan seperti rendahnya partisipasi pemilih, politik uang, konflik antar pendukung, serta lemahnya peran partai politik dalam mencerminkan demokrasi yang sehat.

Jurnal ini juga menyoroti bahwa sistem pemilihan umum di Indonesia cenderung menekankan aspek prosedural tanpa memperhatikan substansi demokrasi yang dijiwai oleh Pancasila. Penulis mengkritisi bagaimana pemilihan kepala daerah melalui partai politik sering kali tidak mencerminkan prinsip kerakyatan, sebab proses penentuan calon kepala daerah masih didominasi oleh elit partai secara sentralistik. Bahkan calon independen pun mengalami banyak kendala administratif yang mempersempit peluang mereka untuk ikut bersaing secara adil. Fenomena ini menunjukkan bahwa demokrasi yang dijalankan belum sepenuhnya menggambarkan semangat sila keempat sebagai perwujudan demokrasi yang berkualitas.

Secara keseluruhan, jurnal ini memberikan gambaran bahwa pelaksanaan demokrasi dalam pilkada perlu direformasi agar sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila keempat. Penulis menyarankan adanya penguatan regulasi, penegakan hukum yang adil, serta perbaikan dalam sistem kepartaian yang lebih demokratis. Selain itu, masyarakat juga diimbau untuk meningkatkan kesadaran politik dan tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang merusak persatuan. Dengan demikian, demokrasi di Indonesia dapat berjalan sesuai dengan cita-cita luhur bangsa dan menghindari disintegrasi sosial yang mengancam keutuhan negara.

NAMA : Dian Nopita Sari

NPM : 2217011012

KELAS : A

Jurnal "Demokrasi sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum Daerah di Indonesia" sangat relevan mengingat konteks politik Indonesia yang terus berkembang. Penulis berhasil mengaitkan demokrasi dengan nilai-nilai Pancasila, memberikan perspektif penting untuk memahami tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemilihan umum. Analisis kritis yang dilakukan menunjukkan pemahaman mendalam tentang dinamika politik, dengan identifikasi berbagai masalah seperti konflik internal partai dan kecurangan, yang mengancam integritas proses demokrasi. Menekankan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar dalam pelaksanaan demokrasi adalah langkah yang tepat, karena Pancasila seharusnya menjadi pedoman dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu, jurnal ini juga memberikan rekomendasi konstruktif untuk memperbaiki sistem pemilihan umum, seperti perlunya penguatan prinsip-prinsip demokrasi dan dukungan untuk calon independen. Secara keseluruhan, jurnal ini memberikan kontribusi signifikan terhadap diskusi tentang demokrasi di Indonesia, dengan analisis yang mendalam dan rekomendasi yang jelas, sehingga dapat menjadi referensi yang berharga bagi pembaca dan pengambil kebijakan.

Melan Tania Shelomita Yusniar
2217011080
Kimia A

Jurnal yang berjudul "Demokrasi Sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum Daerah di Indonesia," yang ditulis oleh Galih Puji Mulyono dan Rizal Fatoni, mengupas secara mendalam bahwa pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai demokrasi yang terkandung dalam sila keempat Pancasila. Meskipun pemilihan kepala daerah merupakan bagian penting dari proses demokrasi, dalam praktiknya sering kali menyimpang dari prinsip-prinsip dasar Pancasila, terutama yang berkaitan dengan musyawarah, kejujuran, dan semangat kolektif untuk kepentingan bersama. Proses pemilihan ini sering kali diwarnai oleh konflik internal, kampanye yang bernuansa negatif, serta rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi.

Dari sudut pandang saya, situasi ini mencerminkan pemahaman yang keliru mengenai makna pemilu, yang sering dianggap hanya sebagai prosedur politik formal, bukan sebagai sarana untuk mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dan moralitas sebagai warga negara. Demokrasi yang sejalan dengan Pancasila seharusnya menciptakan ruang partisipasi rakyat yang nyata, yang tidak hanya terbatas pada saat pemilihan, tetapi juga berlangsung secara berkelanjutan dalam kehidupan bernegara dengan cara yang adil, jujur, dan bebas dari dominasi elit politik.

Jurnal ini juga menyoroti bahwa peran partai politik semakin menjauh dari semangat demokrasi yang diamanatkan oleh Pancasila. Dalam kenyataannya, proses pencalonan kepala daerah sering kali ditentukan oleh sekelompok kecil elite partai, bukan berdasarkan pertimbangan kualitas dan integritas calon. Kondisi ini membuka peluang bagi praktik politik transaksional yang dapat mengganggu independensi kepala daerah dan merusak prinsip netralitas yang seharusnya dijaga. Dari perspektif saya sebagai mahasiswa, hal ini menunjukkan bahwa meskipun reformasi politik telah terjadi, perubahan yang ada belum menyentuh inti permasalahan yang ada dalam sistem demokrasi kita.

Oleh karena itu, sangat penting untuk memperkuat regulasi dan pendidikan politik yang berlandaskan pada nilai-nilai luhur Pancasila. Tujuannya adalah agar pemilu tidak hanya menjadi ajang perebutan kekuasaan, tetapi juga berfungsi sebagai sarana untuk menghidupkan kembali semangat musyawarah dan prinsip kerakyatan yang terkandung dalam sila keempat. Dengan pendekatan yang lebih komprehensif dan berfokus pada nilai-nilai Pancasila, diharapkan demokrasi di Indonesia dapat tumbuh dengan karakter yang kuat dan sejalan dengan tujuan Pancasila sebagai fondasi negara. Hal ini akan membantu menciptakan sistem politik yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Alya Nurul Izzati
2217011086
A

Jurnal ini membahas tentang demokrasi sebagai wujud nilai-nilai sila keempat Pancasila dalam pemilihan umum daerah di Indonesia. Penulis mengemukakan bahwa pemilihan umum merupakan cerminan dari sistem demokrasi, dan di Indonesia, sistem ini seharusnya mencerminkan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila keempat yang menekankan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Penulis menganalisis bahwa pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai Pancasila sila keempat. Hal ini terlihat dari berbagai konflik yang terjadi, seperti konflik internal partai, calon yang tidak bisa menerima kekalahan, dan pendukung yang tidak realistis.Selain itu, disoroti bahwa sistem pemilihan umum di Indonesia masih belum ideal dan masih banyak kekurangan, seperti kurangnya kesadaran penyelenggara pemerintahan terhadap landasan bernegara, kecurangan dalam pemilu, dan dominasi kepentingan pribadi atau golongan.

Adapula pembahasan tentang peran partai politik dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia, di mana penulis mengemukakan bahwa banyak partai politik yang tidak mencerminkan nilai-nilai demokrasi dan bahwa sistem penunjukan kepala daerah oleh ketua umum partai politik dapat melemahkan nilai demokrasi. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar ada sanksi bagi partai politik yang tidak mencerminkan nilai-nilai demokrasi. Maka dari itu, menurut saya jurnal ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia masih belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai Pancasila sila keempat. Penulis menyarankan agar dilakukan kepastian dalam menegakkan peraturan pemilihan umum agar tidak terjadi kekacauan dan disintegrasi bangsa dan juga menekankan pentingnya melindungi demokrasi di Indonesia dan memastikan bahwa semua rakyat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan.

Nico Andreas
2217011001
A

Jurnal berjudul "Demokrasi Sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum Daerah di Indonesia" yang ditulis oleh Galih Puji Mulyono dan Rizal Fatoni secara mendalam membahas pelaksanaan pemilihan umum daerah (Pilkada) di Indonesia. Meskipun pemilukada seharusnya mencerminkan nilai-nilai demokrasi yang terkandung dalam Pancasila, kenyataannya hal ini belum sepenuhnya terwujud. Sebagai salah satu pilar demokrasi, pemilu sering kali terjebak dalam praktik yang tidak sejalan dengan semangat Pancasila, terutama dalam aspek musyawarah, kejujuran, dan kepentingan bersama. Pemilukada sering kali diwarnai oleh konflik internal, kampanye negatif, dan rendahnya partisipasi masyarakat.

Saya berpendapat bahwa kondisi ini disebabkan oleh pandangan yang menganggap pemilu sebagai sekadar prosedur politik formal, bukan sebagai wadah untuk mengaktualisasikan nilai-nilai kebangsaan dan tanggung jawab moral sebagai warga negara. Demokrasi yang ideal menurut Pancasila seharusnya menciptakan ruang partisipasi rakyat yang nyata, yang tidak hanya terjadi saat pemilu, tetapi berlangsung sepanjang waktu, melalui proses yang jujur, adil, dan bebas dari pengaruh elit politik yang dominan.

Jurnal ini juga mengkritisi peran partai politik yang semakin menjauh dari semangat demokrasi Pancasila. Dalam praktiknya, rekrutmen kepala daerah sering kali lebih didasarkan pada keputusan elit partai daripada pada kemampuan dan integritas calon pemimpin daerah. Situasi ini menciptakan celah bagi terjadinya politik transaksional yang merusak independensi dan netralitas kepala daerah. Dari sudut pandang saya sebagai mahasiswa, hal ini mencerminkan bahwa meskipun Indonesia telah mengalami reformasi politik, substansi perubahan tersebut masih belum menyentuh akar permasalahan yang ada.

Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan pendidikan politik yang berlandaskan pada nilai-nilai luhur bangsa, agar pemilu tidak hanya menjadi ajang perebutan kekuasaan semata, tetapi juga berfungsi sebagai sarana untuk menghidupkan kembali semangat musyawarah dan kerakyatan yang terkandung dalam sila keempat Pancasila. Hanya dengan cara ini, demokrasi di Indonesia dapat berkembang menjadi lebih berkarakter dan lebih sesuai dengan tujuan Pancasila sebagai dasar negara.

Nama: Han Damaila Kirana Sita
NPM: 2217011055
Kelas: A

Analisis Jurnal Pertemuan 10:

Mulyono, G. P., dan Fatoni, R. 2019. Demokrasi sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum Daerah di Indonesia. Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan. 7(2) : 97-107.

Analisis jurnal tersebut menunjukkan penjelasan mengenai pemilihan umum yang dijadikan sebagai pedoman dari demokrasi. Sistem demokrasi dapat diwujudkan dalam nilai sila keempat Pancasila. Jurnal ini membahas mengenai penerapan demokrasi yang belum menunjukkan ideologi yang telah ditetapkan seperti pada pemilihan umum daerah. Pancasila sebagai ideologi mengandung nilai-nilai yang dapat dijadikan sebagai gambaran dalam kehidupan bagi seluruh elemen bangsa. Salah satunya pada nilai sila pancasila keempat yang memiliki pengaruh pada demokrasi. Sila keempat yang berbunyi "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan" menekankan bahwa pemilihan umum daerah seharusnya didasari pada sila ini. Jurnal tersebut juga menyatakan bahwa nilai demokrasi sila keempat dapat diterapkan dalam pemilihan umum daerah. Selain itu, bagian pembahasan juga menunjukkan perkembangan sistem demokrasi di Indonesia dan pemilihan umum daerah merupakan implementasi dari demokrasi.

Pemilihan umum daerah di Indonesia dikatakan tidak mencerminkan Pancasila sila keempat. Hal ini dikarenakan terdapat adanya berbagai masalah-masalah seperti munculnya berita hoaks. Selain itu, terdapat pula peraturan yang kurang jelas sehingga perlu dievaluasi untuk ditetapkan secara pasti. Saya setuju dengan hal tersebut, peraturan yang kurang jelas harus dievaluasi supaya dapat dinyatakan secara jelas dan mudah dimengerti. Oleh karena itu, sebagai bentuk realisasi dari demokrasi pelaksanaan pemilihan umum daerah harus disesuaikan dan didasari dengan nilai yang terkandung pada sila keempat Pancasila agar tetap mempertahankan prinsip demokrasi.

Silvia May Angelina Pandiangan
2217011117
A

Jurnal “Demokrasi sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum Daerah di Indonesia” membahas bagaimana nilai-nilai dalam sila keempat Pancasila yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan seharusnya menjadi landasan utama dalam sistem pemilihan umum daerah di Indonesia. Penulis menyoroti bahwa meskipun pemilihan umum secara langsung telah dilaksanakan sebagai perwujudan demokrasi, dalam praktiknya masih banyak ditemukan penyimpangan dari nilai-nilai tersebut. Misalnya, konflik internal partai politik, penunjukan calon kepala daerah secara otoriter oleh elit partai tanpa mekanisme musyawarah, serta sulitnya jalur pencalonan independen yang tidak memberikan ruang partisipasi yang setara. Demokrasi di Indonesia, dalam konteks ini, lebih menekankan pada aspek prosedural dibandingkan pada esensi nilai kebijaksanaan, keadilan, dan musyawarah yang diamanatkan oleh Pancasila. Situasi ini diperparah dengan maraknya politik uang, rendahnya kualitas kampanye yang sering kali berisi ujaran kebencian, serta lemahnya moralitas politik baik dari peserta maupun penyelenggara pemilu, yang semuanya berkontribusi terhadap melemahnya demokrasi substantif.

Penulis menggunakan pendekatan hukum normatif dengan mengkaji regulasi-regulasi yang mengatur pemilihan umum serta konsep-konsep dalam teori demokrasi dan Pancasila. Hasilnya menunjukkan bahwa undang-undang pemilu dan pilkada belum sepenuhnya mengakomodasi nilai-nilai demokrasi dalam Pancasila, terutama dalam hal penyelenggaraan yang jujur, adil, serta terbuka untuk semua golongan, termasuk calon independen. Selain itu, penulis menekankan pentingnya reformasi internal dalam tubuh partai politik yang kerap kali bersifat elitis dan tidak demokratis dalam proses pengambilan keputusan. Jika partai politik sebagai pilar demokrasi tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila, maka demokrasi yang terwujud akan bersifat semu. Oleh karena itu, penegakan hukum dan peraturan yang lebih jelas serta berbasis nilai Pancasila sangat diperlukan untuk mengarahkan pemilu agar benar-benar menjadi sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat secara bijak dan bermartabat. Pemilu yang ideal menurut sila keempat Pancasila adalah pemilu yang tidak hanya memberi ruang partisipasi rakyat, tetapi juga menjunjung tinggi prinsip keadilan, kebijaksanaan, dan tanggung jawab moral terhadap kesejahteraan bersama.

Nama: Siti Nur Annissa Syahri
Npm: 2267011001
Kelas : A

Jurnal ini mengangkat isu yang sangat relevan dengan realitas demokrasi di Indonesia saat ini, khususnya dalam konteks pemilihan umum kepala daerah. Sebagai mahasiswa, saya melihat bahwa gagasan utama yang diangkat oleh penulis sangat penting, yaitu bagaimana nilai-nilai dalam sila keempat Pancasila belum sepenuhnya tercermin dalam pelaksanaan pilkada. Sila keempat Pancasila menekankan pentingnya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Artinya, rakyat seharusnya tidak hanya dilibatkan dalam proses formal seperti memilih calon, tetapi juga harus mendapatkan jaminan bahwa suara mereka benar-benar didengar dan menjadi dasar dari kebijakan yang diambil.

Sayangnya, berdasarkan pemaparan dalam jurnal ini, bisa melihat bahwa dalam praktiknya demokrasi di Indonesia masih banyak diwarnai oleh konflik kepentingan, penyalahgunaan kekuasaan, serta dominasi partai politik yang tidak demokratis. Sistem pencalonan kepala daerah yang ditentukan oleh keputusan ketua partai, misalnya, memperlihatkan bahwa masih ada praktik sentralisasi kekuasaan di dalam tubuh partai. Ini sangat bertentangan dengan semangat demokrasi Pancasila yang mengedepankan musyawarah, partisipasi rakyat, dan tanggung jawab moral terhadap keputusan politik yang diambil. Bahkan pemimpin yang dipilih secara langsung pun belum tentu mencerminkan nilai-nilai ini jika proses pemilihannya tidak jujur, tidak adil, dan tidak transparan.

Lebih jauh, jurnal ini juga mengkritisi minimnya ruang bagi calon independen untuk bisa maju dalam pilkada. Syarat administratif yang sangat berat menjadi penghalang bagi banyak individu yang sebenarnya memiliki kapasitas dan niat baik untuk membangun daerahnya. Hal ini menciptakan kesan bahwa demokrasi kita masih berpihak kepada mereka yang punya kekuatan modal dan jaringan politik kuat, bukan kepada rakyat kecil. Di sisi lain, media sosial yang seharusnya bisa menjadi ruang dialog demokratis, malah sering dipakai untuk menyebarkan hoaks dan ujaran kebencian yang merusak proses demokrasi itu sendiri. Ini membuktikan bahwa demokrasi kita masih lebih banyak dijalankan secara prosedural, belum menyentuh substansi nilai-nilai kebajikan, keadilan, dan kemanusiaan seperti yang diajarkan oleh Pancasila.

Sebagai mahasiswa, saya merasa jurnal ini membuka pandangan bahwa demokrasi bukan hanya soal memilih atau dipilih, tapi juga tentang bagaimana proses itu dijalankan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa. Demokrasi yang hanya berorientasi pada kekuasaan akan melahirkan pemimpin yang tidak visioner, dan yang hanya memikirkan bagaimana mempertahankan jabatannya, bukan bagaimana mengabdi kepada masyarakat. Oleh karena itu, penting sekali bagi kita semua, terutama generasi muda, untuk tidak hanya menjadi pemilih pasif tetapi juga menjadi pengawal demokrasi yang aktif dan kritis. Kita harus mendorong agar nilai-nilai sila keempat Pancasila benar-benar dijadikan pedoman dalam setiap proses demokrasi, terutama dalam pemilihan umum yang menjadi jantung dari pemerintahan rakyat.

Kesimpulannya, jurnal ini bukan hanya menyampaikan teori, tetapi juga memberikan refleksi kritis terhadap pelaksanaan demokrasi di Indonesia yang masih jauh dari ideal. Dengan mengaitkannya secara langsung pada sila keempat Pancasila, penulis mengingatkan kita bahwa demokrasi yang kita jalani saat ini masih perlu dibenahi, disempurnakan, dan dijaga bersama. Demokrasi yang benar-benar berdasarkan Pancasila adalah demokrasi yang memberi ruang bagi semua, bukan hanya yang kuat dan berkuasa, tetapi juga yang lemah dan terpinggirkan. Jika kita ingin demokrasi yang sehat, maka kita juga harus berani bersikap kritis terhadap sistem yang berjalan saat ini dan mendorong perubahan yang lebih adil dan berkeadaban.

Nama : Ninis Septi Anggraeni
NPM : 2217011026
Kelas : A

Jurnal ini membahas bagaimana nilai-nilai demokrasi yang terkandung dalam sila keempat Pancasila, yaitu Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, seharusnya tercermin dalam sistem dan pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) di Indonesia. Dalam konteks negara hukum dan demokratis seperti Indonesia, pemilu seharusnya menjadi wahana pelaksanaan kedaulatan rakyat secara langsung. Namun dalam praktiknya, pemilukada seringkali tidak sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai Pancasila.

Peneliti dalam pemilihan kepala daerah secara langsung memang memberi ruang partisipasi rakyat, tetapi masih banyak ditemukan masalah seperti konflik antar pendukung, penyalahgunaan media sosial untuk kampanye negatif, dan dominasi partai politik yang tidak demokratis dalam proses pencalonan kepala daerah. Hal ini menunjukkan lemahnya penerapan demokrasi yang berlandaskan hikmat kebijaksanaan dan musyawarah mufakat.

Sistem pemilihan yang adil dan representatif dinilai belum optimal, terutama dalam hal pencalonan independen yang sulit dipenuhi karena tingginya syarat dukungan. Selain itu, dominasi ketua umum partai dalam penunjukan calon juga dianggap mengabaikan prinsip demokrasi internal, sehingga memunculkan praktik hutang politik yang berpotensi merusak demokrasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan terkait pilkada serta nilai-nilai filosofis Pancasila.

Kesimpulannya, peneliti menekankan pentingnya memperkuat implementasi nilai-nilai sila keempat dalam praktik pemilu daerah, baik melalui penataan hukum yang lebih tegas maupun pembenahan internal partai politik agar demokrasi yang dijalankan benar-benar sejalan dengan semangat Pancasila.

Muthiara Wamiga HS
2257011002
Kimia-A

Jurnal "Demokrasi Sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum Daerah di Indonesia" karya Galih Puji Mulyono dan Rizal Fatoni ini secara mendalam mengulas bagaimana pelaksanaan pemilihan umum daerah (pemilukada) di Indonesia, yang seharusnya mencerminkan nilai-nilai demokrasi dalam Pancasila, ternyata belum sepenuhnya terwujud. Pemilu, sebagai salah satu pilar demokrasi, seringkali terjebak dalam praktik yang tidak sesuai dengan semangat Pancasila, terutama dalam hal musyawarah, kejujuran, dan kepentingan bersama. Pemilukada sering kali diliputi dengan konflik internal, kampanye negatif, dan rendahnya partisipasi masyarakat. Menurut saya, hal ini disebabkan oleh pandangan bahwa pemilu hanyalah sebuah prosedur politik formal, bukan sebagai ruang untuk mengaktualisasikan nilai-nilai kebangsaan dan tanggung jawab moral sebagai warga negara. Demokrasi yang ideal menurut Pancasila harusnya menciptakan ruang partisipasi rakyat yang nyata, yang tidak hanya berlangsung pada saat pemilu, tetapi sepanjang masa, melalui proses yang jujur, adil, dan bebas dari pengaruh elit politik yang dominan.

Jurnal ini juga mengkritisi peran partai politik yang semakin menjauh dari semangat demokrasi Pancasila. Dalam praktiknya, rekrutmen kepala daerah sering kali lebih banyak didasarkan pada keputusan elite partai, bukan pada kemampuan dan integritas calon pemimpin daerah. Hal ini menciptakan celah bagi terjadinya politik transaksional yang merusak independensi dan netralitas kepala daerah. Dalam pandangan saya, sebagai mahasiswa, ini menggambarkan bahwa meskipun Indonesia sudah mengalami reformasi politik, substansi dari perubahan tersebut masih belum menyentuh akar masalah yang ada. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan regulasi dan pendidikan politik yang berbasis pada nilai-nilai luhur bangsa, agar pemilu tidak hanya sekadar menjadi ajang perebutan kekuasaan semata, melainkan juga sebagai sarana untuk menghidupkan kembali semangat musyawarah dan kerakyatan yang terkandung dalam sila keempat Pancasila. Hanya dengan cara ini, demokrasi Indonesia dapat berkembang menjadi lebih berkarakter dan lebih sesuai dengan tujuan Pancasila sebagai dasar negara.

Nama : Intan Puspitasari
NPM : 2217011170
Kelas : A


Jurnal berjudul "Demokrasi sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum Daerah di Indonesia" karya Galih Puji Mulyono dan Rizal Fatoni membahas bagaimana nilai-nilai dalam sila keempat Pancasila yaitu "kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan" seharusnya terwujud dalam praktik demokrasi, khususnya dalam pemilihan umum kepala daerah. Penulis menyoroti bahwa meskipun secara konstitusional Indonesia adalah negara demokrasi dan hukum, praktik demokrasi dalam pemilu masih belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Hal ini terlihat dari banyaknya konflik selama pemilu, lemahnya mekanisme pencalonan independen, dominasi partai politik yang tidak demokratis secara internal, hingga penyimpangan seperti politik uang dan kampanye negatif.

Selain itu, jurnal ini menyoroti tantangan dari pelaksanaan demokrasi lokal seperti rendahnya partisipasi masyarakat, kurangnya transparansi, dan ketimpangan dalam akses pencalonan. Penulis juga menekankan pentingnya menegakkan nilai musyawarah dan mufakat, bukan sekadar prosedur formal pemilu. Demokrasi yang ideal menurut Pancasila menekankan pada keadilan sosial, keterlibatan rakyat, dan semangat kekeluargaan. Oleh karena itu, penulis menyarankan perlunya reformasi hukum dan sistem politik agar pemilu benar-benar menjadi cerminan nilai luhur Pancasila, bukan hanya formalitas demokrasi prosedural semata.

Nama : Roro Rezamita Hapsari
NPM : 2217011047
Kelas : A

Berikan analisismu tentang jurnal tersebut, terlebih dahulu berikan identitas nama, npm dan kelas. Minimal 2 Paragraf. Terima Kasih

Jurnal dengan judul "Demokrasi sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum Daerah di Indonesia" karya Galih Puji Mulyono dan Rizal Fatoni ini secara umum membahas bagaimana pelaksanaan demokrasi di Indonesia seharusnya berpedoman pada nilai-nilai Pancasila, khususnya sila keempat, yaitu Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Penulis menyoroti bahwa meskipun secara normatif Indonesia mengklaim sebagai negara demokrasi Pancasila tetapi pada praktiknya masih banyak penyimpangan yang terjadi, khususnya dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Permasalahan yang kerap muncul antara lain konflik politik, politisasi partai, kecurangan, dan rendahnya partisipasi pemilih. Hal ini menunjukkan bahwa nilai musyawarah dan kebijaksanaan belum sepenuhnya menjadi jiwa dalam pelaksanaan demokrasi di tingkat daerah.

Jurnal ini lebih lanjut menyoroti lemahnya peran partai politik dalam mengawal nilai-nilai demokrasi Pancasila. Banyak partai justru menjalankan politik transaksional, di mana pencalonan kepala daerah lebih didasarkan pada keputusan elite partai daripada hasil musyawarah rakyat. Lalu adanya hambatan bagi calon independen dan maraknya ujaran kebencian selama masa kampanye juga menjadi indikator bahwa demokrasi Indonesia masih bersifat prosedural, belum menyentuh dimensi substansial yang mengutamakan kepentingan rakyat secara arif dan bijaksana. Penulis menyarankan agar sistem demokrasi Indonesia diperkuat kembali dengan menjadikan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila keempat, sebagai pedoman utama dalam pengambilan kebijakan politik dan pelaksanaan pemilu, demi terciptanya demokrasi yang lebih berkeadilan, partisipatif, dan bermartabat.

Nama : Adelia Citra Bella
NPM : 2217011038
Kelas : A

Jurnal "Demokrasi sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum Daerah di Indonesia" karya Galih Puji Mulyono dan Rizal Faton membahas bagaimana nilai-nilai demokrasi yang terkandung dalam sila keempat Pancasila tercermin dalam praktik pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) di Indonesia. Penulis menekankan bahwa meskipun Pilkada secara langsung dianggap sebagai bentuk demokratisasi, dalam praktiknya belum sepenuhnya mencerminkan prinsip "kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan". Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Pilkada masih diwarnai oleh konflik, kecurangan, dominasi partai politik, serta hambatan bagi calon independen. Hal ini mencerminkan belum terwujudnya demokrasi yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila secara substansial. Jurnal ini menyampaikan kritik terhadap lemahnya pengawasan terhadap partai politik yang tidak menjalankan prinsip demokrasi internal, serta kurangnya aturan yang berpihak kepada calon dari luar partai.

Jurnal ini memiliki kekuatan dalam mengaitkan antara ideologi Pancasila dan pelaksanaan demokrasi di level lokal, serta menyuarakan pentingnya demokrasi substansial, bukan sekadar formalitas prosedural. Namun, jurnal ini masih memiliki kelemahan dalam penyajian data empiris dan contoh konkret yang bisa memperkuat argumen penulis. Selain itu, solusi yang ditawarkan terhadap permasalahan yang diangkat terkesan masih umum dan normatif, belum menggambarkan langkah-langkah implementatif yang dapat dijalankan oleh pemerintah atau masyarakat sipil. Secara keseluruhan, jurnal ini memberikan kontribusi penting dalam wacana penguatan nilai-nilai Pancasila dalam sistem demokrasi Indonesia, namun masih membutuhkan penguatan pada sisi teknis dan praktiknya.

Nama : Indah Rarapi Sholeha
NPM : 2217011109
Kelas : A

"Demokrasi sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum Daerah di Indonesia" karya Galih Puji Mulyono dan Rizal Fatoni :

Dari yang saya tangkap, jurnal ini menjelaskan bahwa demokrasi yang dijalankan di Indonesia seharusnya merujuk pada nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila, yaitu “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.” Saya setuju bahwa demokrasi Indonesia tidak bisa dipisahkan dari Pancasila karena Pancasila merupakan dasar negara, dan sila keempat menjadi landasan moral serta filosofis dalam pelaksanaan sistem pemilihan umum, khususnya pemilihan kepala daerah. Tapi dari jurnal ini saya juga sadar, meskipun kita sering menyebut pemilu sebagai bentuk demokrasi, pelaksanaannya belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai luhur dari sila keempat tersebut.

Dalam jurnal ini disebutkan bahwa pilkada langsung belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Saya pribadi menilai ini sebagai kritik yang sangat tepat. Faktanya, dalam banyak pilkada kita masih melihat praktik-praktik seperti politik uang, manipulasi suara, kampanye hitam, bahkan kekerasan antarpendukung. Hal ini sangat bertentangan dengan semangat musyawarah, kebijaksanaan, dan keadilan sosial. Demokrasi yang seharusnya menjadi ajang masyarakat untuk memilih pemimpin secara bebas dan bijak, justru sering kali jadi ajang adu kekuatan dan adu kepentingan. Saya merasa ada ketidakseimbangan antara prosedur dan nilai—secara hukum prosedurnya demokratis, tapi secara substansi belum tentu.

Jurnal ini juga menyoroti betapa sulitnya calon independen untuk maju dalam pemilihan kepala daerah. Dari perspektif saya, ini adalah masalah serius dalam demokrasi kita. Seharusnya, semua warga negara punya kesempatan yang sama untuk dipilih dan memilih, seperti yang dijamin dalam UUD 1945 Pasal 28D ayat (3). Namun syarat-syarat yang memberatkan membuat banyak calon potensial tersingkir sejak awal. Hal ini secara tidak langsung mematikan peluang bagi rakyat untuk memiliki pemimpin yang lahir dari aspirasi murni, bukan hanya dari mesin partai. Demokrasi tanpa keadilan dalam akses politik hanya akan menjadi formalitas belaka.

Salah satu poin yang sangat menarik menurut saya adalah bahasan tentang partai politik yang kini lebih mementingkan kekuasaan daripada nilai-nilai demokrasi itu sendiri. Banyak partai yang tidak menjalankan proses demokratis secara internal, seperti penunjukan calon kepala daerah hanya berdasarkan keputusan ketua umum. Saya pribadi melihat ini sebagai bentuk kemunduran demokrasi. Jika partai saja sudah otoriter dari dalam, bagaimana bisa mereka menghasilkan pemimpin yang demokratis? Akhirnya, kepala daerah yang terpilih cenderung berutang budi kepada partai, bukan kepada rakyat. Ini membuat kebijakan-kebijakan publik rentan berpihak pada elit, bukan pada masyarakat luas.

Hal lain yang dikritik dalam jurnal ini dan sangat saya setujui adalah tentang bagaimana kampanye politik sering disalahgunakan, terutama melalui media sosial. Kampanye yang seharusnya menjadi wadah penyampaian visi dan misi justru digunakan untuk menyebar hoaks, ujaran kebencian, bahkan fitnah kepada lawan politik. Saya merasa ini sangat berbahaya karena bisa memicu konflik horizontal antarpendukung dan merusak tatanan sosial. Padahal, kalau benar-benar menjalankan nilai musyawarah dan kebijaksanaan seperti dalam sila keempat, seharusnya perbedaan pilihan politik bisa dikelola dengan tenang dan damai, bukan malah menjadi alat permusuhan.

Dari keseluruhan isi jurnal, saya menyimpulkan bahwa demokrasi kita masih dalam tahap transisi dan pencarian bentuk terbaiknya. Memang sudah banyak kemajuan sejak era reformasi, tapi tantangan-tantangan yang ada menunjukkan bahwa kita belum benar-benar mewujudkan demokrasi yang berlandaskan Pancasila, khususnya sila keempat. Saya merasa bahwa tugas memperkuat demokrasi bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga masyarakat, termasuk saya sebagai mahasiswa. Kita harus ikut mengawal demokrasi agar tetap berjalan sesuai nilai-nilai luhur bangsa. Demokrasi bukan hanya soal memilih, tapi juga bagaimana kita hidup bersama dalam perbedaan dan saling menghormati.

Nama : Putri Syahwa Rahman
NPM : 2217011154
Kelas : A

Jurnal “Demokrasi sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum Daerah di Indonesia” membahas secara kritis bagaimana nilai-nilai demokrasi dalam sila keempat Pancasila seharusnya diwujudkan melalui mekanisme pemilihan umum daerah. Penulis menekankan bahwa sila keempat tidak hanya bermakna simbolik, tetapi semestinya menjadi landasan dalam seluruh proses demokrasi, mulai dari pencalonan hingga pemilihan. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan Pilkada di Indonesia sering kali menyimpang dari nilai-nilai tersebut. Proses pencalonan yang berat bagi kandidat independen, dominasi partai politik yang tidak demokratis secara internal, serta rendahnya partisipasi pemilih menunjukkan bahwa nilai-nilai permusyawaratan dan kebijaksanaan belum sepenuhnya hadir dalam demokrasi lokal kita.

Lebih lanjut, jurnal ini menyoroti pentingnya menyelaraskan sistem pemilu dengan nilai-nilai Pancasila agar tidak sekadar menjadi prosedur politik semata. Demokrasi Pancasila sejatinya menekankan musyawarah, kepentingan bersama, dan kejujuran dalam pengambilan keputusan politik. Sayangnya, kenyataan di lapangan masih menunjukkan adanya praktik-praktik yang bertolak belakang, seperti kampanye hitam, ujaran kebencian di media sosial, dan budaya "hutang politik" dalam tubuh partai. Penulis mengajak agar demokrasi tidak hanya diukur dari frekuensi pemilu, tetapi juga dari sejauh mana proses tersebut mencerminkan nilai luhur bangsa. Dengan begitu, demokrasi di Indonesia dapat tumbuh bukan hanya dalam struktur, tetapi juga dalam jiwa dan moralitas penyelenggara maupun pesertanya.

Nama: Riska Adelia
NPM: 2217011060
Kelas: A

Berdasarkan jurnal "Demokrasi sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum Daerah di Indonesia" menjelaskan bahwa:

Pemilihan umum di Indonesia adalah cerminan sistem demokrasi yang seharusnya menegakkan nilai-nilai Pancasila, terutama sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Namun, dalam praktik pelaksanaan pemilihan umum daerah di Indonesia masih belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai tersebut, karena sering terjadi konflik internal partai, calon yang tidak menerima kekalahan, dan sulitnya calon independen untuk maju akibat persyaratan yang berat.

Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia memiliki peran penting dalam membangun sistem politik dan pemerintahan, di mana sila keempat menjadi pedoman dalam pelaksanaan demokrasi melalui pemilihan umum. Sistem pemilu yang digunakan, baik sistem distrik maupun proporsional, merupakan upaya untuk mewujudkan demokrasi yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, namun kenyataannya masih banyak tantangan yang harus dihadapi agar demokrasi substantif benar-benar terwujud.

Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan analisis ataupun review terhadap peraturan perundang-undangan dan konsep hukum terkait, untuk menilai sejauh mana nilai-nilai demokrasi sila keempat Pancasila diimplementasikan dalam pemilihan umum daerah. Hasil penelitian menunjukkan perlunya penguatan nilai-nilai demokrasi substantif agar pemilu tidak hanya sekadar prosedural, tetapi juga benar-benar mencerminkan musyawarah, kebijaksanaan, dan representasi yang adil sesuai makna Pancasila.

Malva Zahra Ramadhani
2217011175
A

Artikel "Demokrasi Sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum Daerah di Indonesia" karya Galih Puji Mulyono dan Rizal Fatoni secara mendalam menganalisis bahwa implementasi pemilihan kepala daerah di Indonesia belum sepenuhnya merefleksikan nilai-nilai demokratis yang terkandung dalam sila keempat Pancasila. Meskipun pilkada merupakan bagian esensial dari proses demokrasi, praktiknya sering kali menyimpang dari prinsip-prinsip fundamental Pancasila, terutama terkait musyawarah, kejujuran, dan semangat kolektif demi kepentingan bersama. Proses pemilihan ini kerap kali diwarnai oleh konflik internal, kampanye negatif, serta rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi itu sendiri.

Menurut pandangan saya, situasi ini merefleksikan miskonsepsi terhadap esensi pemilu, yang seringkali hanya dipandang sebagai prosedur politik formal belaka, alih-alih sebagai instrumen untuk mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dan moralitas sebagai warga negara. Demokrasi yang selaras dengan Pancasila seharusnya mewujudkan ruang partisipasi rakyat yang riil, yang tidak terbatas hanya pada saat pemilihan, melainkan juga berkelanjutan dalam kehidupan bernegara secara adil, jujur, dan bebas dari dominasi elite politik tertentu.

Lebih lanjut, jurnal ini menyoroti bahwa peran partai politik semakin menjauh dari esensi demokrasi yang diamanatkan oleh Pancasila. Dalam realitanya, proses nominasi kepala daerah seringkali ditentukan oleh kelompok elite partai yang terbatas, bukan berdasarkan pertimbangan kualitas dan integritas calon yang sesungguhnya. Kondisi ini membuka celah bagi praktik politik transaksional yang berpotensi mengganggu independensi kepala daerah terpilih dan merusak prinsip netralitas yang seharusnya dijunjung tinggi. Dari perspektif seorang mahasiswa, fenomena ini mengindikasikan bahwa meskipun reformasi politik telah terjadi, perubahan yang ada belum menyentuh akar permasalahan dalam sistem demokrasi kita secara mendasar.

Oleh karena itu, menjadi krusial untuk memperkuat regulasi dan pendidikan politik yang berlandaskan pada nilai-nilai luhur Pancasila. Tujuannya adalah agar pemilu tidak sekadar menjadi arena kontestasi kekuasaan, melainkan juga berfungsi sebagai sarana untuk menghidupkan kembali semangat musyawarah dan prinsip kerakyatan yang terkandung dalam sila keempat. Melalui pendekatan yang lebih komprehensif dan berorientasi pada nilai-nilai Pancasila, diharapkan demokrasi di Indonesia dapat berkembang dengan karakter yang kuat dan sesuai dengan cita-cita Pancasila sebagai fondasi negara. Hal ini akan berkontribusi pada terciptanya sistem politik yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan seluruh masyarakat.

Henni Turnip
2217011113
A
Jurnal ini membahas tentang bagaimana nilai-nilai dalam sila keempat Pancasila—yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan—seharusnya tercermin dalam pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) di Indonesia. Penulis menyoroti bahwa meskipun Indonesia sudah rutin menggelar pilkada langsung, pelaksanaannya sering kali tidak sesuai dengan semangat demokrasi yang ideal seperti yang diajarkan Pancasila.

Dalam praktiknya, pilkada masih banyak bermasalah. Mulai dari kecurangan, kampanye hitam di media sosial, hingga calon kepala daerah yang tidak benar-benar dipilih secara demokratis oleh partai politik, melainkan ditunjuk langsung oleh elite partai. Hal ini bikin demokrasi jadi hanya formalitas saja, bukan lagi sarana rakyat untuk benar-benar memilih pemimpin yang mereka inginkan.

Jurnal ini juga membahas betapa sulitnya bagi calon independen (tanpa dukungan partai) untuk maju, karena syarat administratif yang sangat berat. Padahal, calon independen bisa jadi alternatif yang baik dan mewakili suara rakyat tanpa beban partai.

Penulis menekankan pentingnya partai politik yang benar-benar menjalankan nilai-nilai demokrasi, bukan sekadar jadi alat kekuasaan segelintir orang. Idealnya, proses pemilihan calon pemimpin dilakukan secara terbuka dan musyawarah, bukan ditentukan secara sepihak. Kalau tidak, maka semangat sila keempat Pancasila jadi tidak bermakna dalam kehidupan berpolitik kita.

Kesimpulannya, jurnal ini ingin menyampaikan bahwa untuk mewujudkan demokrasi yang sehat dan sesuai Pancasila, sistem pilkada harus diperbaiki. Bukan cuma sekadar pemilu lima tahunan, tapi juga memastikan semua prosesnya—dari pencalonan sampai pemilihan—benar-benar mencerminkan suara rakyat dan nilai-nilai luhur bangsa.

Nama : Erlyn Septiana
NPM : 2217011064
Kelas : A

Demokrasi sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila keempat, menjadi fondasi penting dalam penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia. Sila keempat Pancasila, yang berbunyi "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan," menekankan prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat dan pengambilan keputusan yang mengutamakan kepentingan bersama. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah (pilkada), seringkali belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai tersebut. Masalah seperti politisasi identitas, kecurangan pemilu, dan ketidaknetralan birokrasi masih menjadi tantangan yang menghambat terwujudnya demokrasi yang substansial.

Pemilihan umum seharusnya menjadi sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dan partisipasi aktif warga negara dalam proses politik. Namun, penelitian ini mengungkapkan bahwa pemilu di Indonesia masih diwarnai oleh praktik-praktik yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, seperti dominasi partai politik dalam penunjukan calon, maraknya ujaran kebencian di media sosial, serta ketidakmampuan sistem pemilu untuk sepenuhnya mengakomodasi calon independen. Hal ini menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia belum sepenuhnya mencapai tingkat kedewasaan yang diharapkan, meskipun telah mengalami perkembangan signifikan sejak era Reformasi.

Untuk memperkuat demokrasi yang berlandaskan Pancasila, diperlukan upaya serius dalam mereformasi sistem pemilu, termasuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Selain itu, pendidikan politik yang mengedepankan nilai-nilai musyawarah dan kebijaksanaan perlu ditingkatkan agar masyarakat dapat lebih kritis dan berperan aktif dalam proses demokratisasi. Dengan demikian, demokrasi di Indonesia tidak hanya akan menjadi sekadar prosedur formal, tetapi juga mampu mewujudkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Nama :Vitha Al-Mayda
Npm :2217011127
Kelas :A

Artikel ini mengeksplorasi implementasi nilai-nilai sila keempat Pancasila, "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan," dalam konteks Pemilihan Umum (Pemilu) Daerah di Indonesia. Penelitian normatif ini mengkaji kesenjangan antara prinsip demokrasi Pancasila dengan praktik pemilu daerah melalui analisis hukum dan literatur. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun Pemilu diatur dalam UUD 1945 dan UU No. 32 Tahun 2004, masih terdapat masalah seperti syarat berat bagi calon independen, dominasi partai politik dalam penunjukan kandidat, serta konflik dan kecurangan selama kampanye. Partai politik sering tidak demokratis secara internal, dengan penunjukkan kandidat oleh elite partai yang berpotensi menciptakan "hutang budi" dan mengabaikan aspirasi rakyat. Selain itu, sistem pemilu belum sepenuhnya mengadopsi nilai musyawarah dan keadilan sosial yang diamanatkan Pancasila. Simpulan penelitian menekankan pentingnya reformasi sistem pemilu untuk memperkuat demokrasi berbasis Pancasila, termasuk penyederhanaan syarat calon independen, penguatan transparansi partai politik, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran pemilu. Dengan demikian, demokrasi Indonesia diharapkan tidak hanya prosedural, tetapi juga substantif, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Nabilah Attohiroh Sofwah Al-atsari
2217011002
A-Kimia

Jurnal ini berjudul "Demokrasi sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum Daerah di Indonesia" yang ditulis oleh Galih Puji Mulyono dan Rizal Fatoni dari Universitas Merdeka Malang. Penelitian ini membahas peran demokrasi sebagai refleksi dari nilai-nilai sila keempat Pancasila, khususnya dalam konteks pemilihan umum daerah di Indonesia. Sila keempat Pancasila, yang menekankan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, diharapkan menjadi landasan bagi praktik demokrasi yang sehat. Namun, penelitian ini menemukan bahwa pemilihan umum daerah di Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai tersebut, dengan berbagai masalah seperti konflik internal partai politik, kecurangan pemilu, dan ketidakmampuan calon independen untuk bersaing secara adil.

Metode penelitian yang digunakan adalah normatif (doctrinal) dengan pendekatan undang-undang dan konseptual. Data yang dikumpulkan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pemilihan umum daerah di Indonesia dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai amanat UUD 1945, masih terdapat ketidaksesuaian dengan nilai-nilai Pancasila. Misalnya, partai politik sering kali tidak demokratis dalam memilih calon kepala daerah, dan syarat untuk calon independen dinilai terlalu berat. Selain itu, kampanye pemilu sering diwarnai oleh ujaran kebencian dan hoax yang merusak integrasi bangsa.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlu adanya reformasi dalam sistem pemilihan umum daerah untuk lebih menyesuaikannya dengan nilai-nilai demokrasi Pancasila. Saran yang diajukan antara lain memperkuat peraturan untuk mencegah kecurangan, meningkatkan transparansi dalam proses pencalonan, dan menegakkan sanksi bagi partai politik yang tidak demokratis. Dengan demikian, pemilihan umum daerah dapat benar-benar menjadi sarana untuk mewujudkan pemerintahan yang adil dan demokratis sesuai dengan cita-cita Pancasila.

Syifa Az Zahra
2217011074
A

Jurnal ini mengkaji hubungan antara demokrasi dan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila keempat yang menekankan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Penulis, Galih Puji Mulyono dan Rizal Fatoni, menyoroti bahwa pemilihan umum di Indonesia seharusnya mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi yang terkandung dalam Pancasila. Namun, mereka mencatat bahwa pelaksanaan pemilu di Indonesia masih jauh dari ideal, dengan banyaknya konflik dan ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia secara formal mengadopsi sistem demokrasi, dalam praktiknya, banyak tantangan yang harus dihadapi untuk mewujudkan demokrasi yang substansial.

Selanjutnya, jurnal ini juga membahas tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pemilihan umum. Penulis menekankan bahwa demokrasi bukan hanya tentang memilih pemimpin, tetapi juga tentang keterlibatan aktif warga negara dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Dalam konteks ini, pemilihan umum harus menjadi sarana untuk menyalurkan aspirasi dan suara rakyat, bukan sekadar formalitas. Penulis menggarisbawahi bahwa untuk mencapai tujuan ini, perlu ada reformasi dalam sistem pemilihan umum yang memungkinkan lebih banyak ruang bagi calon independen dan mengurangi dominasi partai politik yang sering kali tidak mencerminkan kepentingan rakyat.

Jurnal ini menyimpulkan bahwa untuk mewujudkan demokrasi yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, diperlukan komitmen dari semua pihak, termasuk pemerintah, partai politik, dan masyarakat sipil. Penulis merekomendasikan perlunya penguatan institusi pemilu yang independen dan transparan, serta pendidikan politik yang lebih baik bagi masyarakat. Dengan demikian, diharapkan pemilihan umum dapat berfungsi sebagai alat untuk memperkuat demokrasi dan menciptakan pemerintahan yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi rakyat. Jurnal ini memberikan wawasan yang mendalam tentang tantangan dan peluang dalam mewujudkan demokrasi yang berlandaskan Pancasila di Indonesia.

Nama : Ernawati Martogi Sagala
NPM :2217011139
Kelas :A

Jurnal berjudul "Demokrasi sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum Daerah di Indonesia" membahas pentingnya penerapan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila keempat, dalam konteks pemilihan umum di Indonesia. Penulis mengemukakan bahwa pemilu seharusnya mencerminkan partisipasi aktif masyarakat dan pelaksanaan demokrasi yang berbasis pada musyawarah dan perwakilan. Meskipun Indonesia mengklaim sebagai negara demokratis, praktik pemilihan umum sering kali tidak mencerminkan nilai-nilai tersebut, seperti terjadinya konflik dan manipulasi dalam proses pemilu.

Sebagai mahasiswa, saya mengapresiasi analisis yang mendalam dalam jurnal ini. Jurnal ini menggarisbawahi pentingnya pemahaman yang kuat tentang Pancasila sebagai dasar negara dan alat untuk mencapai demokrasi yang sejati. Namun, saya juga merasa bahwa tantangan yang dihadapi dalam praktik pemilu di Indonesia sangat kompleks dan memerlukan solusi yang lebih konkret, termasuk reformasi dalam sistem politik dan pendidikan politik yang lebih baik bagi masyarakat. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pemilu bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga masyarakat luas untuk memastikan bahwa demokrasi berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah disepakati.

Maula Rayyanie
2217011104
Kimia A

Jurnal ilmiah berjudul “Demokrasi sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum Daerah di Indonesia” yang ditulis oleh Galih Puji Mulyono dan Rizal Fatoni, merupakan kajian yang secara kritis mengulas bagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila—yakni “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan” seharusnya dijadikan landasan filosofis dan etis dalam pelaksanaan pemilihan umum di tingkat daerah. Dalam gagasan idealnya, sila keempat mengajarkan bahwa setiap proses politik, termasuk pemilu, harus mencerminkan prinsip musyawarah, kebijaksanaan, serta mengedepankan kepentingan rakyat secara kolektif. Namun, berdasarkan pengamatan dan analisis penulis terhadap realitas politik lokal di Indonesia, nilai-nilai luhur tersebut masih belum terwujud sepenuhnya dalam praktik penyelenggaraan pemilu kepala daerah.

Pemilu yang seharusnya menjadi instrumen demokrasi yang menjunjung tinggi aspirasi rakyat justru sering kali dipertontonkan sebagai arena konflik kepentingan dan pertarungan kekuasaan antar-elit politik. Dalam konteks ini, partai politik yang semestinya berperan sebagai penghubung antara rakyat dan pemerintahan malah kerap terjebak pada dinamika internal yang elitis. Penulis mencatat bahwa dalam banyak kasus, proses pencalonan kepala daerah tidak dilakukan melalui mekanisme musyawarah yang partisipatif, tetapi lebih ditentukan oleh keputusan segelintir elit partai yang mempertimbangkan kepentingan pragmatis ketimbang aspirasi warga. Situasi ini diperparah dengan masih rendahnya partisipasi publik dalam proses pemilihan, yang mencerminkan jauhnya jarak antara rakyat sebagai pemilik kedaulatan dan negara sebagai pelaksana kebijakan.

Lebih lanjut, penulis menyoroti kendala serius yang dihadapi oleh calon kepala daerah yang ingin maju melalui jalur independen. Aturan yang ada dinilai terlalu rumit dan memberatkan, sehingga membatasi ruang partisipasi politik dari kalangan non-partai yang sebenarnya memiliki potensi kepemimpinan dan dukungan masyarakat. Hambatan administratif ini pada akhirnya mempersempit makna demokrasi itu sendiri, yang seharusnya terbuka dan inklusif bagi siapa pun warga negara yang berkapasitas dan memiliki komitmen untuk mengabdi. Di sisi lain, masa kampanye yang seharusnya menjadi ruang dialog antara calon pemimpin dan masyarakat justru sering diwarnai oleh praktik yang jauh dari nilai-nilai edukatif dan konstruktif. Ujaran kebencian, penyebaran hoaks, serta eksploitasi isu-isu sensitif menjadi strategi yang marak digunakan demi meraih simpati politik, meskipun dampaknya adalah terbelahnya masyarakat dan terkikisnya kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.

Penulis menekankan bahwa demokrasi yang diidealkan oleh Pancasila bukanlah sekadar pelaksanaan prosedur formal seperti pencoblosan atau perhitungan suara, tetapi lebih dari itu demokrasi yang mengedepankan keadilan, kebijaksanaan, dan kepentingan kolektif rakyat di atas segala kepentingan golongan. Oleh sebab itu, jurnal ini mengajak pembaca untuk melakukan refleksi kritis sekaligus mendesak adanya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pemilu di Indonesia, termasuk peran partai politik yang masih jauh dari ideal. Hanya dengan memperbaiki tata kelola pemilu dan memperkuat hubungan antara rakyat dan wakilnya, maka nilai-nilai dalam sila keempat Pancasila dapat benar-benar menjadi dasar hidup berpolitik yang sehat, bermartabat, dan berkeadilan di Indonesia.

Nama: Triyana Bunga Diyan Sari
NPM: 2217011030
Kelas: A

Jurnal ini mengulas bagaimana demokrasi dalam pemilihan umum kepala daerah (pilkada) di Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Meskipun Indonesia menganut sistem demokrasi dan pilkada langsung dianggap sebagai wujudnya, dalam praktiknya masih banyak persoalan. Beberapa masalah yang diangkat antara lain dominasi partai politik yang tidak demokratis secara internal, sulitnya calon independen maju karena syarat yang berat, serta maraknya konflik, kecurangan, dan ujaran kebencian selama proses pemilu, khususnya di media sosial. Ini menunjukkan bahwa demokrasi sering kali hanya bersifat prosedural, belum menyentuh nilai substansial seperti musyawarah, keadilan, dan kepentingan bersama.

Penulis menekankan bahwa nilai-nilai Pancasila, terutama sila keempat, seharusnya menjadi landasan dalam setiap proses demokrasi, termasuk pemilu. Pemilu tidak hanya soal memilih, tetapi juga soal bagaimana proses tersebut mencerminkan prinsip moral, etika, dan keadaban publik yang terkandung dalam Pancasila. Dengan demikian, dibutuhkan perbaikan sistem dan penguatan nilai-nilai Pancasila agar demokrasi Indonesia tidak hanya berjalan formal, tapi juga bermakna dan berpihak pada rakyat secara menyeluruh.

Nama : Dini Artika
NPM : 2217011043
Kelas : A

Analisis Jurnal: Demokrasi sebagai Wujud Nilai-nilai Sila Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum Daerah di Indonesia

1. Pendahuluan:
Jurnal ini membahas bagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila berperan dalam sistem pemilihan umum di Indonesia, serta tantangan yang dihadapi dalam penerapannya. Penulis merujuk pada perkembangan demokrasi di Indonesia yang diatur dalam UUD 1945 dan Pancasila.

2. Ringkasan Konten:
- Pemilihan Umum (Pemilu) sebagai Cermin Demokrasi:
Pemilu dianggap sebagai sarana penting untuk partisipasi politik warga negara. Jurnal ini menekankan bahwa pemilu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Hal ini sesuai dengan amanat konstitusi yang mengatur penyelenggaraan pemilu setiap lima tahun sekali,.

- Tantangan Implementasi:
Meskipun terdapat kerangka hukum yang jelas, praktik pelaksanaan demokrasi seringkali menghadapi tantangan, seperti pelanggaran, kecurangan dalam pemilu, dan konflik sosial yang muncul akibat ketidakpuasan terhadap hasil,. Jurnal menyatakan bahwa pelanggaran terhadap nilai-nilai Pancasila dalam pemilu dapat menimbulkan konsekuensi hukum bagi yang terlibat.

- Nilai-nilai dalam Pancasila:
Penulis mencatat bahwa sila keempat Pancasila mendorong musyawarah untuk mencapai mufakat sebagai cara untuk pengambilan keputusan, yang seharusnya diterapkan dalam pemilu. Namun, kenyataannya, sering kali terjadi konflik internal dalam partai politik dan tidak adanya sikap sportif dari calon yang kalah.

3. Kesimpulan:
Jurnal ini menegaskan pentingnya menghentikan stigma negatif terkait calon independen, serta menghapuskan kompleksitas syarat pencalonan untuk meningkatkan partisipasi dalam sistem demokrasi. Penerapan nilai-nilai Pancasila perlu diperkuat untuk menciptakan pemilu yang lebih demokratis dan berkeadilan,.

4. Saran untuk Penelitian Selanjutnya:
Diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengeksplorasi bagaimana kebijakan pemilu dapat diubah atau ditingkatkan agar lebih sesuai dengan nilai-nilai dalam Pancasila. Analisis terhadap pengalaman pemilu di negara lain dengan sistem demokrasi yang lebih mapan juga bisa memberikan insight berharga bagi reformasi pemilu di Indonesia.

Raharjo
2217011146
Kimia-A

Jurnal ini membahas bagaimana demokrasi di Indonesia seharusnya dijalankan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila keempat, yaitu "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan". Penulis menjelaskan bahwa sistem demokrasi di Indonesia berbeda dari demokrasi Barat karena didasari pada nilai-nilai moral, musyawarah, dan kebersamaan. Demokrasi Pancasila menekankan pentingnya keterlibatan rakyat dalam pengambilan keputusan, bukan hanya melalui pemilu, tetapi juga lewat musyawarah yang mencerminkan semangat kekeluargaan dan gotong royong.

Selain itu, jurnal ini juga mengkritisi praktik demokrasi di Indonesia saat ini yang dinilai masih jauh dari nilai-nilai Pancasila. Praktik seperti politik uang, individualisme, dan kepentingan golongan dianggap mencederai semangat permusyawaratan dan keadilan sosial. Oleh karena itu, penulis menekankan perlunya pendidikan politik berbasis Pancasila agar masyarakat dan pemimpin lebih memahami bahwa demokrasi bukan hanya tentang suara terbanyak, tetapi tentang proses pengambilan keputusan yang adil, bijaksana, dan mengutamakan kepentingan bersama.

Ninda Aprilia
2217011097
A

Analisis jurnal “Demokrasi sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum Daerah di Indonesia” karya Galih Puji Mulyono dan Rizal Fatoni:

Jurnal ini mengkaji keterkaitan antara nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila dengan implementasi demokrasi dalam pemilihan umum kepala daerah di Indonesia. Penulis menyoroti bahwa meskipun Indonesia secara normatif menganut sistem demokrasi dan menjadikan Pancasila sebagai dasar ideologis, realisasi demokrasi dalam praktik pemilu daerah masih jauh dari nilai ideal yang dicita-citakan, yakni “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.” Penelitian menggunakan pendekatan hukum normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan adanya problematika yang signifikan, antara lain kampanye yang tidak sehat, dominasi partai politik tanpa prinsip demokrasi internal, sulitnya calon independen maju dalam kontestasi, serta pelanggaran etika politik yang mencederai semangat musyawarah. Selain itu, penulis menyoroti ketidaksesuaian antara regulasi pemilu dan nilai Pancasila, serta lemahnya pengawasan terhadap partai politik yang tidak menjalankan prinsip demokratis. Jurnal ini menyimpulkan bahwa demokrasi dalam pemilihan umum kepala daerah belum sepenuhnya mencerminkan nilai sila keempat Pancasila dan merekomendasikan penguatan nilai-nilai demokrasi substansial dalam peraturan pemilu serta internalisasi nilai Pancasila dalam kehidupan politik. Dengan demikian, jurnal ini memberikan kontribusi penting dalam melihat demokrasi bukan hanya sebagai prosedur elektoral, tetapi sebagai nilai yang harus diinternalisasi dalam sistem dan aktor politik di Indonesia.