Contoh aplikasi teori administrasi publik dalam penyelenggaran birokrasi adalah Manajemen sumber daya manusia. Fenomena yang dapat diamati dalam konteks teori Perilaku Organisasi adalah Fenomena Pengaruh Kepemimpinan terhadap kinerja karyawan. Kerangka solusi yang bisa digunakan dalam teori perilaku organisasi melibatkan pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku inividu dan kelompok serta pengembangan strategi untuk meningkatkan kinerja, motivasi, kepuasaan kerja, dan hubungan di tempat kerja.
Kerangka solusi yang bisa digunakan diantaranya Gaya Kepemimpinan Situasional Gaya Kerangka solusi ini mengusulkan bahwa pemimpin harus menyesuaikan gaya kepemimpinan mereka dengan situasi yang dihadapi oleh karyawan. Dalam pendekatan ini, pemimpin dapat mengidentifikasi tingkat keterampilan dan kemandirian karyawan dalam menyelesaikan tugas, dan menyesuaikan gaya kepemimpinan mereka antara memberikan arahan langsung (directing), memberi dukungan (supporting), memfasilitasi (coaching), atau memberikan keleluasaan (delegating).
Wujud aplikasi kepemimpinan situasional diantaranya memberikan arahan langsung (directing) ketika karyawan baru bergabung atau menghadapi tugas yang kompleks, seorang pemimpin dapat memberikan arahan jelas dan spesifik, memberikan dukungan (Supporting) yaitu jikakaryawan memiliki keterampilan yang cukup tetapi kurang percaya diri atau menghadapi tantangan emosional, pemimpin dapat memberikan dukungan emosional dan perhatian kepada karyawan. Memfasilitasi (Coaching) yaitu ketika karyawan memiliki keterampilan yang memadai tetapi perlu mengembangkan kemampuan mereka lebih lanjut, seorang pemimpin dapar berperan sebagai pelatih. Memberikan Keleluasaan (Delegating) yaitu jika karyawan memiliki keterampilan dan kepercayaan diri yang tinggi dalam melaksanakan tugas, pemimpin dapat memberikan kebebasan dan otonomi kepada karyawan.
Penerapan kebepemimpinan situasional membutuhkan pemahaman yang baik tentang kemampuan, keterampilan, dan kebutuhan individu akrywan. Pemimpin harus mampu mengidentifikasi situasi yang membutuhkan pendekatan kepemimpinan yang berbeda dan dapat menyesuaikan gaya kepemimpinan mereka yang tepat.

Decision theory atau Teori pengambilan keputusan adalah bidang pengetahuan yang mengkaji cara memilih opsi yang tepat dan dijadikan keputusan, serta berkaitan dengan tindakan individu dalam menentukan sesuatu. Teori ini mengindikasikan bahwa individu memiliki keterbatasan pengetahuan dan bertindak berdasarkan persepsinya terhadap situasi yang dihadapi. Poin penting dalam teori ini yaitu Pengambilan keputusan rasional, ketidakpastian, pengguna probabilitas, struktur keputusan, utilitas, analisis resiko dan pemngambilan keputusan.
Aktor yang terlibat diantaranya (1) individu yaitu aktor utama dalam pengambilan keputusan, (2) Organisasi yaitu proses pengambilan keputusan yang terstruktur dan menggunakan alat analisis keputusan
Institusi yang terlibat diantaranya (1) institusi keuangan seperti bank. Mereka menganalisis pasar, memodelkan risiko dan menggunakan prinsip-prinsip teori keputusan untuk membuat keputusan investasi yang bijaksana.92) institusi pemerintah yaitu menerapkan teori keputusan dalam pengambilan keputusan kebijakan public biasanya menggunakan analisis dampak kebijakan.
Langkah-langkah dalam proses teori keputusan dapat meliputi identifikasi permasalahan, pengumpulan data dan informasi, analisis risiko dan ketidakpastian, pemodelan matematis, evaluasi opsi, perhitungan utilitas, serta pemilihan keputusan terbaik yang didasarkan pada analisis yang telah dilakukan. Perlu diingat bahwa aktor, lembaga, dan proses yang terlibat dalam teori keputusan dapat bervariasi tergantung pada konteks dan aplikasi spesifik dari teori tersebut.

Teori governance adalah kerangka konseptual yang mempelajari struktur, proses dan interaksi dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kekuasaan dalam suatu sistem tatakelola. teori governance ini mencakup bagaimana kekuasaan, otoritas, dan tanggungjawab dibagi antara berbagai aktor yang terlibat dalam pemerintahan dan organisasi. akuntabilitas menjadi kunci utama tata kelola pemerintah yang baik , isi pokok materi meliputi aspek-aspek utama yang terkait dengan struktur, proses, interaksi dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kekuasaan dalam suatu sistem tatakelola. untuk mewujudakan tata kelola pemerintah yang baik terdapat tiga unsur pokok yang bersifat sinergi di antaranya unsur pemerintah, unsur swasta dan unsur warga masyarakat atau pemangku kepentingan (stakeholder).

Teori governance adalah sebuah kajian yang mempelajari hubungan antar berbagai aktor dalam tata kelola kepemerintahan. Konsep governance melibatkan interaksi antara berbagai aktor dan institusi di dalam dan luar pemerintah untuk mencapai tujuan yang baik dalam penyelenggaraan negara dan masyarakat. teori governance ini memberikan pandangan dan kerangka kerja untuk memahami dan menganalisa dinamika dalam tata pemerintahan dan pengelolaan publik. Serta membantu meningkatkan kualitas pemerintahan dan mencapai pembangunan yang berkelanjutan, Domain utama dalam governance adalah pemerintah/negara, sektor swasta, dan masyarakat sipil yang memiliki andil penting untuk memberikan sumbangsih terhadap pembangunan bangsa dan negara. Teori governance menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari studi administrasi publik dan ilmu pemerintahan.
Aktor yang terlibat diantaranya :
1. Pemerintah itu sendiri (Public) artinya pemerintah harus bertanggung jawab atas semua tindakan serta kebijakan yang ditetapkan, pemerintah juga harus memberi kesempatan kepada seluruh masyarakat untuk menyampaikan tanggapan serta kritik terhadap pemerintah serta harus transparan terhadap rakyatnya. Mencakup badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang terlibat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan
2. Masyarakat (Community atau civil society) artinya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun perwakilan lembaga yang sah. Dengan memperhatikan suara masyarakat saat pengambilan keputusan, pemerintah dapat membuat kebijakan yang lebih hidup dan berasal dari lokalitas warganya. Mencakup organisasi non-pemerintah, kelompok advokasi, media dan warga negara yang aktif dalam proses politik dan partisipasi publik.
3. Pihak swasta Private artinya stakeholder dalam governance dapat menjadi pengambil keputusan maupun pelaksana program. Karena itu, stakeholder dituntut untuk berjalan beriringan dengan kepentingan yang dibangun oleh pemerintah serta masyarakat. meliputi perusahaan, organisasi bisnis, dan pemilik modal memiliki pengaruh yang signifikan dalam pembentukan kebijakan dan pengambilan keputusan.
Dalam hal ini pemerintah berperan sebagai penyelenggara negara, sementara sektor swasta menjadi penggerak di bidang perekonomian dan masyarakat sipil bertugas sebagai pihak penyesuai. Ketiga pihak ini mempunyai peran pnting dan saling keterkaitan dalam penyelenggaraan pemerintah yang baik. Dengan demikian antara pemerintah, swasta dan masyarakat sipil harus bekerja sama dalam mengelola ekonomi, sumber daya alam, lingkungan dan juga sektor sosial.

Teori pilihan rasional menyatakan bahwa individu mengandalkan perhitungan rasional untuk membuat pilihan rasional yang menghasilkan hasil yang selaras dengan kepentingan terbaik mereka sendiri. Teori pilihan rasional sering dikaitkan dengan konsep aktor rasional, kepentingan pribadi, dan tangan tak terlihat. Teori pilihan rasional ini menekankan bahwa aktor menjadi kunci terpenting di dalam melakukan sebuah tindakan. Aktor disini bisa dikatakan sebagai individu atau Negara yang melakukan suatu tindakan untuk mencapai kepentingannya dan berusaha memaksimalkan kepentingannya.
Tujuan utama dari teori pilihan rasional adalah untuk menjelaskan mengapa individu dan kelompok yang lebih besar membuat pilihan tertentu, berdasarkan biaya dan imbalan tertentu. Menurut teori pilihan rasional, individu menggunakan kepentingan pribadi mereka untuk membuat pilihan yang akan memberi mereka keuntungan terbesar. Orang menimbang pilihan mereka dan membuat pilihan yang menurut mereka akan memberikan yang terbaik bagi mereka.
Dalam model aktor rasional, negara digambarkan sebagai sebuah aktor individu rasional, memiliki pengetahuan yang sempurna terhadap situasi dan mencoba memaksimalkan nilai dan tujuan berdasarkan situasi yang ada. Berbagai tindakan negara-negara dianalisis dengan asumsi bahwa negara-negara mempertimbangkan semua pilihan dan bertindak rasional untuk memaksimalkan keuntungan. Dalam proses pembuatan kebijakan, pemerintah dihadapkan dengan berbagai pilihan kebijakan dimana masing-masing pilihan kebijakan tersebut memiliki konsekuensi. Negara sebagai aktor rasional akan memilih alternatif kebijakan yang memiliki konsekuensi paling tinggi (menguntungkan) dalam memenuhi tujuan yang ingin dicapai.