TEORI ADMINISTRASI PUBLIK LANJUTAN S2 MIA

Teori governance adalah kerangka konseptual yang mempelajari struktur, proses dan interaksi dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kekuasaan dalam suatu sistem tatakelola. teori governance ini mencakup bagaimana kekuasaan, otoritas, dan tanggungjawab dibagi antara berbagai aktor yang terlibat dalam pemerintahan dan organisasi. akuntabilitas menjadi kunci utama tata kelola pemerintah yang baik , isi pokok materi meliputi aspek-aspek utama yang terkait dengan struktur, proses, interaksi dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kekuasaan dalam suatu sistem tatakelola. untuk mewujudakan tata kelola pemerintah yang baik terdapat tiga unsur pokok yang bersifat sinergi di antaranya unsur pemerintah, unsur swasta dan unsur warga masyarakat atau pemangku kepentingan (stakeholder).

1. Teori pemerintahan (governance) mencakup berbagai pendekatan dan konsep yang mempelajari bagaimana pemerintahan beroperasi dan interaksi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga-lembaga terkait lainnya. Isi pokok materi teori pemerintahan ini meliputi:

1. Definisi Governance: Materi teori pemerintahan dimulai dengan menjelaskan konsep governance itu sendiri. Governance adalah proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kekuasaan dalam kerangka pemerintahan yang melibatkan berbagai aktor dan lembaga baik di sektor publik maupun swasta.

2. Prinsip-prinsip Governance: Selanjutnya, materi ini membahas prinsip-prinsip penting dalam governance, seperti partisipasi, transparansi, akuntabilitas, keadilan, efisiensi, dan responsivitas. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk memastikan pemerintahan yang baik dan efektif.

3. Model Governance: Materi ini menjelaskan berbagai model governance yang ada, termasuk pemerintahan otoriter, demokratis, federal, desentralisasi, dan pemerintahan global. Setiap model memiliki karakteristik, struktur, dan proses pengambilan keputusan yang berbeda.

4. Aktor dalam Governance: Bagian ini membahas peran dan interaksi berbagai aktor dalam governance, seperti pemerintah, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, media, dan masyarakat umum. Materi ini juga membahas pentingnya keterlibatan aktor-aktor ini dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan.

5. Instrumen Governance: Materi ini menjelaskan berbagai instrumen yang digunakan dalam governance, seperti hukum, regulasi, kebijakan publik, lembaga pemerintah, mekanisme pengawasan, dan teknologi informasi. Instrumen-instrumen ini mendukung pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan sumber daya secara efektif.

6. Perubahan dalam Governance: Bagian ini membahas tantangan dan perubahan yang dihadapi oleh sistem governance, seperti globalisasi, teknologi, ketimpangan sosial, perubahan iklim, dan konflik politik. Materi ini juga membahas bagaimana pemerintah dan aktor-aktor lain dapat menyesuaikan diri dan merespons perubahan ini.

7. Evaluasi dan Perbaikan Governance: Terakhir, materi ini membahas pentingnya evaluasi dan perbaikan terus-menerus dalam sistem governance. Metode evaluasi, pemantauan kinerja, dan mekanisme umpan balik digunakan untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas pemerintahan.

Isi pokok materi teori pemerintahan ini membantu memahami konsep, prinsip, aktor, dan instrumen yang terlibat dalam proses governance. Memahami teori pemerintahan membantu dalam mengembangkan sistem pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

2. Pokok kunci Theories of Governance adalah kumpulan konsep dan kerangka pemikiran yang bertujuan untuk memahami dan menganalisis bagaimana pemerintahan dan kekuasaan diatur, dijalankan, dan berinteraksi dalam sistem politik. Beberapa pokok kunci dalam Theories of Governance termasuk:
1. Negara dan Masyarakat
2. Kekuasaan dan Otoritas
3. Partisipasi dan Demokrasi
4. Efektivitas Pemerintahan
5. Good Governance

Pokok kunci Theories of Governance ini memberikan kerangka pemikiran yang penting bagi para peneliti, pengambil keputusan, dan praktisi dalam memahami dan menganalisis sistem politik dan pemerintahan. Melalui pemahaman yang lebih baik tentang teori-teori ini, dapat ditemukan solusi dan perbaikan dalam tata kelola yang ada serta merancang sistem pemerintahan yang lebih baik di masa depan.

Teori Governance adalah sebuah kajian yang mempelajari hubungan antar berbagai aktor dalam tata kelola kepemerintahan, Dimana yang menjadi dasar teori ini adalah, bagaimana suatu otoritas kekuasaan menjalankan tugas dan fungsinya untuk mencapai suatu kondisi penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan, pertisipatif, efektif dan supremasi hukum.
Aktor utama dan proses kerja dalam teori ini adalah adalah pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil yang saling berinteraksi , berkolaborasi dan terlibat sesuai dengan perannya masing-masing untuk menjalankan pemerintahan, mengevaluasi pemerintahan, serta bermitra dengan pemerintah, yang masing-masing aktor juga memiliki andil penting untuk memberikan sumbangsih terhadap pembangunan bangsa dan negara.

Teori governance merupakan suatu kerangka konseptual yang memfokuskan pada struktur, proses, dan interaksi dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kekuasaan dalam suatu sistem tata kelola. Teori ini meliputi pembagian kekuasaan, otoritas, dan tanggung jawab antara berbagai aktor yang terlibat dalam pemerintahan dan organisasi dengan fokus pada akuntabilitas sebagai kunci utama dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik, terdapat tiga unsur pokok yang bekerja sama yakni unsur pemerintah, unsur swasta, dan unsur masyarakat atau pemangku kepentingan

Dalam teori administrasi dan kebijakan publik, tata kelola pemerintahan yang kolaboratif atau collaborative governance merupakan bagian dari konsep governance yang lebih luas. Collaborative Governance selanjutnya disebut sebagai CG merupakan sebuah pendekatan yang penting dan bermanfaat untuk mencapai tujuan pemerintahan dan pembangunan. Good governance adalah konsep pendekatan yang berorientasi pada pembangunan sektor publik oleh pemerintahan yang baik. Teori governance mencakup berbagai pendekatan lama maupun baru serta upaya untuk mencari solusi kreatif dalam rangka meningkatkan partisipasi dan memperbaiki kinerja governance.

Menurut pengertian Organization for Economic Co-operation and Development’s (OECD), “governance” mencakup public administrasi dan lembaga, metode dan instrumen
pemerintahan dan juga menggabungkan hubungan antara pemerintah dan warga negara (termasuk bisnis dan pengelompokan warga lainnya). Dalam Theories of Governance atau Teori pemerintahan juga dapat menunjukkan kegiatan atau proses pemerintah, masalah-masalah negara, orang-orang yang diberi tugas untuk memerintah, dan cara, metode, atau sistem di mana suatu masyarakat diperintah.
Dalam menerapkan teori pemerintahan dalam suatu organisasi, prinsip-prinsip good governance dapat dijadikan acuan. Menurut Bank Dunia, good governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang bertanggung jawab, sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif sehingga apabila membicarakan tentan teori pemerintahan maka muaranya akan pada "good governance yang menerapkan prinsip meliputi partisipasi masyarakat, transparansi, akuntabilitas, responsivitas, efektivitas dan efisiensi

Dalam video pembelajaran tersebut membahas tentang Dynamic Governance yang berisi tentang tiga karakteristik dalam Dynamic Governance, yaitu
a. Thinking again, yaitu pemimpin birokrasi/politik harus dapat menilai kinerja strategi, kebijakan dan program yang ada untuk didesain ulang agar tercipta sudut pandang baru untuk menyelesaikan masalah publik.
b. Thinking across, yaitu bagaimana pemimpin birokrasi/politik belajar dari praktik pengalaman sebelumnya atau dari pihak lain sehingga muncul ide-ide baru yang dapat diterapkan dalam kebijakan publik.
c. Thinking ahead, yaitu pemimpin birokras/politik harus bisa berfikir ke depan yang diartikan memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi perkembangan lingkungan di masa depan, memahami implikasinya dan mengidentifikasi strategi yang diperlukan untuk memanfaatkan peluang-peluang baru dan mencegah potensi ancaman.

Pokok kunci dari Teori Governance adalah governance merupakan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang demokratis. Governance dalam konteks administrasi publik merupakan suatu proses perumusan dan implementasi untuk mencapai tujuan-tujuan publik yang dilakukan aktor dan dilakukan dengan semangat kesetaraan dam networking yang kuat untuk mencapai tujuan publik yang akuntabel.

Teori governance merupakan kajian yang mempelajari hubungan antara berbagai aktor dalam pemerintahan, dimana dasar dari teori ini adalah bagaimana suatu otoritas kekuasaan menjalankan tugas dan fungsinya untuk mencapai suatu pemerintahan yang akuntabel, transparan, partisipatif, efektif dan efisien.
Teori Governance definisi menjelaskan tentang konsep governance itu sendiri. Governance adalah proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kekuasaan dalam kerangka pemerintahan yang melibatkan berbagai aktor dan lembaga baik di sektor publik maupun swasta. Prinsip-prinsip tata kelola, seperti partisipasi, transparansi, akuntabilitas, keadilan, efisiensi dan daya tanggap. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk memastikan pemerintahan yang baik dan efektif.

theories of governance adalah teori yang menggambarkan atau menejelaskan tentang hubungan antara pemerintah (government) dan masyarakat (society), serta bagaimana kekuasaan (power) dipertahaknakn dan didistribusikan di antara keduanya. teori ini merujuk kepada cara-cara dalam mengelola, mengatur dan melaksanakan kebijakan-kebijakan public oleh pemerintah atau institusi lainnya yang terkait dengan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kesejahtaraan masyarakat. dalam teori ini juga menjelaskan bagaimana peran dan tanggung jawab pemerintah dalam melindungi, menyediakan dan memenuhi kebutuhan masyarakat dalam aspek keamananan, kesejahteraan dan hak hak sipil dan politik. keterlibatan actor-aktor dalam theories of governance dapat berbeda-beda tergantung pada teori tata Kelola yang ditinjau.
Dalam theories of governance di bagi menjadi 3, yaitu:
1. agency theory, teori yang berfokus pada bagaimana agen (manajer atau pegawai) dapat mempertahankan control atas keputusan dan Tindakan yang dapat mempengaruhi kepentingan pihak lain, seperti pemegang saham atau stakeholder lainnya.
2. stakeholder theory, dalam teori in menekankan pada kepentinganny mempertimbangkan kepentingan berbagai stakeholder dalam pengambilan keputusan, bukan hanya fokus pada kepentingan semata.
3. organization action theory, teori yang mempelajari bagaimana Tindakan organisasi, seperti pemerintah atau Lembaga public, dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh dinamika sosial, politik dan ekonomi di lingkungan sekitar.
semua teori ini membahas bagaimana kekuasaan dan pengambilan keputusan di antara pemerintah, masyarakat, swasta dan pemangku kepentingan lalinnya dapat dikelola agar terciptanya tata Kelola yang baik (good governance). Good governance adalah salah satu sistem tata Kelola yang diharapkan dapat meingkatkan keadilan, transparasi, akuntabilitas dan partisipasi public dalam pengambilan keputusan oleh pemerintah dan institusi lainnya.

Teori governance adalah kerangka konseptual yang mempelajari struktur, proses dan interaksi dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kekuasaan dalam suatu sistem tatakelola. Teori governance mencakup bagaimana kekuasaan, otoritas, dan tanggungjawab dibagi antara berbagai aktor yang terlibat dalam pemerintahan dan organisasi. Prinsip-prinsip Governance membahas prinsip-prinsip penting dalam governance, seperti partisipasi, transparansi, akuntabilitas, keadilan, efisiensi, dan responsivitas. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk memastikan pemerintahan yang baik dan efektif.
Aktor dalam governance, seperti pemerintah, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, media, dan masyarakat umum. Materi ini juga membahas pentingnya keterlibatan aktor-aktor ini dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan.

Nama : Alfajar
NPM : 2226061014

Dynamic Governance adalah konsep manajemen yang menekankan pada sistem pengambilan keputusan yang adaptif dan tanggap terhadap perubahan lingkungan. Konsep ini disebut juga sebagai “manajemen tangkas” atau agile management.

Dynamic Governance menjadikan partisipasi publik sebagai bagian integral dari proses pengambilan keputusan. Konsep ini memungkinkan partisipasi aktif pemangku kepentingan atau kelompok pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan di tingkat lokal, regional, dan nasional. Selain itu, tata kelola pemerintahan yang dinamis menekankan transparansi, kolaborasi, akuntabilitas, dan komunikasi terbuka antar pemangku kepentingan. Prinsip utama dari konsep tata kelola pemerintahan dinamis adalah sistem pengambilan keputusan yang adaptif, integratif dan partisipatif, komunikasi dan dukungan pemangku kepentingan serta penggunaan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif.

Penerapan konsep dynamic governance tidak hanya meningkatkan efisiensi proses pengambilan keputusan negara, tetapi juga meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memperbaiki sistem pemerintahan untuk mencapai pemerintahan yang lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan zaman.

Teori governance adalah suatu kerangka konseptual yang mempelajari struktur, proses, dan interaksi dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kekuasaan dalam suatu sistem tata kelola. Teori ini berfokus pada bagaimana kekuasaan, otoritas, dan tanggung jawab dibagi antara berbagai aktor yang terlibat dalam pemerintahan dan organisasi. Teori governance melibatkan analisis tentang bagaimana kebijakan dan keputusan dibuat, bagaimana lembaga-lembaga diatur, dan bagaimana aktor-aktor terlibat dalam proses tersebut. Hal ini mencakup aspek formal dan informal dari pemerintahan, serta hubungan antara pemerintah, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, media, dan masyarakat umum, dengan menerapkan prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, keadilan, efisiensi, dan responsivitas dengan tujuan membentuk pemerintahan yang baik dan efektif. Dalam materi juga membahas pentingnya keterlibatan aktor dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan.