Apa yang menjadi dasar teori ini? Apa isi pokoknya? beri penjelasan
Siapa saja Aktor, institusi yang terlibat dan proses kerja Theories of Governance? beri penjelasan
Selamat berdiskusi
Teori governance adalah sebuah kajian yang mempelajari hubungan antarberbagai aktor dalam tata kelola kepemerintahan. Domain utama dalam governance adalah pemerintah/negara, sektor swasta, dan masyarakat sipil yang memiliki andil penting untuk memberikan sumbangsih terhadap pembangunan bangsa dan negara. Teori governance menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari studi administrasi publik dan ilmu pemerintahan.
Definisi Teori Governance menurut para ahli:
1. Menurut Rhodes
- Perubahan dari arti pemerintah
- Menunjuk keproses memerintah
- Perubahan tradisi dari aturan
- Metode yang mana masyarakat sudah diatur.
2. Menurut Stoker
Governance itu menunjukkan pada pengembangan gaya menjalankan pemerintahan dalam mana antar sektor publik dan privat telah menjadi kabur. Esensi governance adalah pada fokusnya yaitu mekanisme penyelenggaraan pemerintah yang tidak lagi tergantung pada bantuan dan sanksi dari pemerintah.
3. Menurut Koolman dan Van Vllet
Konsep governance lebih tertuju pada kreasi suatu struktur atau tertib yang tidak dapat diimposisikan keluar tetapi merupakan hasil dari interaksi banyak pihak yang ikut terlibat dalam proses pemerintahan dan mereka saling mempengaruhi satu sama lain.
Enam konsep governance menurut Rhodes (1996):
1. Governance as The Minimal State: ukuran, struktur dan peran pemerintah dirampingkan supaya proses penyelenggaraan pemerintah lebih efektif dan efisien dengan melakukan pengurangan beban anggaran, privatisasi dan memotong jumlah dinas sipil yang dirasa kurang berfungsi.
2. Governance as Corporate Governance: proses penyelenggaraan kegiatan dengan mengambil over/ mengimitasi prinsip-prinsip yang ada di sektor privat, keterbukaan informasi, integritas individu, peran yang lebih jelas dan akuntabilitas yang tinggi
3. Governance as The New Public Management: Proses penyelenggaraan pemerintah yang lebih mengedepankan peran pemerintah sebagai layaknya peran manajer pada perusahaan/bisnis.
4. Governance as Good Governance: Proses penyelenggaraan pemerintah yang lebih baik, yaitu dalam arti berusaha mencakapi kinerja dan juga sekaligus lebih responsive, respresentatif dan responsible
5. Governance as A Socio-Cybernetic System: Proses penyelenggaraan pemerintah yang melibatkan interaksi dan interelasi banyak aktor/pelaku baik dari birokrasi pemerintah maupun non pemerintah dan bertanggung jawab secara bersama.
6. Governance as Self Organizing Networks: Proses penyelenggaraan pemerintah yang didasarkan atas terbentuknya antar organisasi dan antar aktor yang kuat dimana semua pihak saling bertukar sumber-sumber baik dana, informasi, maupun keahlian serta akses dan aset lain untuk memaksimalkan kinerja pemerintah.
Di dalam governance, dituntut adanya sinergi di antara ke tiga aktor yang ada, yaitu : 1. Pemerintah itu sendiri (Public), 2. Masyarakat (community atau civil society/masyarakat madani), dan 3. pihak Swasta (private).
1. Pemerintah
Dalam good governance, pemerintah berperan menciptakan iklim politik dan hukum yang kondusif serta menyelenggarakan pelayanan publik berkualitas.
2. Masyarakat Sipil
Masyarakat sipil berperan mendorong interaksi sosial, ekonomi, dan politik serta meningkatkan partisipasi masyarakat luas di dalamnya.
3. Swasta
Pihak swasta juga berkontribusi dalam good governance dengan menciptakan lapangan pekerjaan dan perputaran ekonomi yang sehat.
Membangun good governance tentu harus berorientasi pada peran aktif ketiga aktor tersebut untuk memiliki wewenang dalam mempengaruhi kebijakan publik. Penekanan akan kesetaraan ini akan memberi ruang kepada semua pihak di luar pemerintah untuk berperan optimal. Sinergitas yang berimbang antara ketiganya akan sangat berpengaruh terhadap terwujudnya masyarakat yang adil dan sejahtera.
Definisi Teori Governance menurut para ahli:
1. Menurut Rhodes
- Perubahan dari arti pemerintah
- Menunjuk keproses memerintah
- Perubahan tradisi dari aturan
- Metode yang mana masyarakat sudah diatur.
2. Menurut Stoker
Governance itu menunjukkan pada pengembangan gaya menjalankan pemerintahan dalam mana antar sektor publik dan privat telah menjadi kabur. Esensi governance adalah pada fokusnya yaitu mekanisme penyelenggaraan pemerintah yang tidak lagi tergantung pada bantuan dan sanksi dari pemerintah.
3. Menurut Koolman dan Van Vllet
Konsep governance lebih tertuju pada kreasi suatu struktur atau tertib yang tidak dapat diimposisikan keluar tetapi merupakan hasil dari interaksi banyak pihak yang ikut terlibat dalam proses pemerintahan dan mereka saling mempengaruhi satu sama lain.
Enam konsep governance menurut Rhodes (1996):
1. Governance as The Minimal State: ukuran, struktur dan peran pemerintah dirampingkan supaya proses penyelenggaraan pemerintah lebih efektif dan efisien dengan melakukan pengurangan beban anggaran, privatisasi dan memotong jumlah dinas sipil yang dirasa kurang berfungsi.
2. Governance as Corporate Governance: proses penyelenggaraan kegiatan dengan mengambil over/ mengimitasi prinsip-prinsip yang ada di sektor privat, keterbukaan informasi, integritas individu, peran yang lebih jelas dan akuntabilitas yang tinggi
3. Governance as The New Public Management: Proses penyelenggaraan pemerintah yang lebih mengedepankan peran pemerintah sebagai layaknya peran manajer pada perusahaan/bisnis.
4. Governance as Good Governance: Proses penyelenggaraan pemerintah yang lebih baik, yaitu dalam arti berusaha mencakapi kinerja dan juga sekaligus lebih responsive, respresentatif dan responsible
5. Governance as A Socio-Cybernetic System: Proses penyelenggaraan pemerintah yang melibatkan interaksi dan interelasi banyak aktor/pelaku baik dari birokrasi pemerintah maupun non pemerintah dan bertanggung jawab secara bersama.
6. Governance as Self Organizing Networks: Proses penyelenggaraan pemerintah yang didasarkan atas terbentuknya antar organisasi dan antar aktor yang kuat dimana semua pihak saling bertukar sumber-sumber baik dana, informasi, maupun keahlian serta akses dan aset lain untuk memaksimalkan kinerja pemerintah.
Di dalam governance, dituntut adanya sinergi di antara ke tiga aktor yang ada, yaitu : 1. Pemerintah itu sendiri (Public), 2. Masyarakat (community atau civil society/masyarakat madani), dan 3. pihak Swasta (private).
1. Pemerintah
Dalam good governance, pemerintah berperan menciptakan iklim politik dan hukum yang kondusif serta menyelenggarakan pelayanan publik berkualitas.
2. Masyarakat Sipil
Masyarakat sipil berperan mendorong interaksi sosial, ekonomi, dan politik serta meningkatkan partisipasi masyarakat luas di dalamnya.
3. Swasta
Pihak swasta juga berkontribusi dalam good governance dengan menciptakan lapangan pekerjaan dan perputaran ekonomi yang sehat.
Membangun good governance tentu harus berorientasi pada peran aktif ketiga aktor tersebut untuk memiliki wewenang dalam mempengaruhi kebijakan publik. Penekanan akan kesetaraan ini akan memberi ruang kepada semua pihak di luar pemerintah untuk berperan optimal. Sinergitas yang berimbang antara ketiganya akan sangat berpengaruh terhadap terwujudnya masyarakat yang adil dan sejahtera.
Teori governance adalah sebuah kajian yang mempelajari hubungan antar berbagai aktor dalam tata kelola kepemerintahan. Konsep governance melibatkan interaksi antara berbagai aktor dan institusi di dalam dan luar pemerintah untuk mencapai tujuan yang baik dalam penyelenggaraan negara dan masyarakat. teori governance ini memberikan pandangan dan kerangka kerja untuk memahami dan menganalisa dinamika dalam tata pemerintahan dan pengelolaan publik. Serta membantu meningkatkan kualitas pemerintahan dan mencapai pembangunan yang berkelanjutan, Domain utama dalam governance adalah pemerintah/negara, sektor swasta, dan masyarakat sipil yang memiliki andil penting untuk memberikan sumbangsih terhadap pembangunan bangsa dan negara. Teori governance menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari studi administrasi publik dan ilmu pemerintahan.
Aktor yang terlibat diantaranya :
1. Pemerintah itu sendiri (Public) artinya pemerintah harus bertanggung jawab atas semua tindakan serta kebijakan yang ditetapkan, pemerintah juga harus memberi kesempatan kepada seluruh masyarakat untuk menyampaikan tanggapan serta kritik terhadap pemerintah serta harus transparan terhadap rakyatnya. Mencakup badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang terlibat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan
2. Masyarakat (Community atau civil society) artinya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun perwakilan lembaga yang sah. Dengan memperhatikan suara masyarakat saat pengambilan keputusan, pemerintah dapat membuat kebijakan yang lebih hidup dan berasal dari lokalitas warganya. Mencakup organisasi non-pemerintah, kelompok advokasi, media dan warga negara yang aktif dalam proses politik dan partisipasi publik.
3. Pihak swasta Private artinya stakeholder dalam governance dapat menjadi pengambil keputusan maupun pelaksana program. Karena itu, stakeholder dituntut untuk berjalan beriringan dengan kepentingan yang dibangun oleh pemerintah serta masyarakat. meliputi perusahaan, organisasi bisnis, dan pemilik modal memiliki pengaruh yang signifikan dalam pembentukan kebijakan dan pengambilan keputusan.
Dalam hal ini pemerintah berperan sebagai penyelenggara negara, sementara sektor swasta menjadi penggerak di bidang perekonomian dan masyarakat sipil bertugas sebagai pihak penyesuai. Ketiga pihak ini mempunyai peran pnting dan saling keterkaitan dalam penyelenggaraan pemerintah yang baik. Dengan demikian antara pemerintah, swasta dan masyarakat sipil harus bekerja sama dalam mengelola ekonomi, sumber daya alam, lingkungan dan juga sektor sosial.
Aktor yang terlibat diantaranya :
1. Pemerintah itu sendiri (Public) artinya pemerintah harus bertanggung jawab atas semua tindakan serta kebijakan yang ditetapkan, pemerintah juga harus memberi kesempatan kepada seluruh masyarakat untuk menyampaikan tanggapan serta kritik terhadap pemerintah serta harus transparan terhadap rakyatnya. Mencakup badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang terlibat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan
2. Masyarakat (Community atau civil society) artinya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun perwakilan lembaga yang sah. Dengan memperhatikan suara masyarakat saat pengambilan keputusan, pemerintah dapat membuat kebijakan yang lebih hidup dan berasal dari lokalitas warganya. Mencakup organisasi non-pemerintah, kelompok advokasi, media dan warga negara yang aktif dalam proses politik dan partisipasi publik.
3. Pihak swasta Private artinya stakeholder dalam governance dapat menjadi pengambil keputusan maupun pelaksana program. Karena itu, stakeholder dituntut untuk berjalan beriringan dengan kepentingan yang dibangun oleh pemerintah serta masyarakat. meliputi perusahaan, organisasi bisnis, dan pemilik modal memiliki pengaruh yang signifikan dalam pembentukan kebijakan dan pengambilan keputusan.
Dalam hal ini pemerintah berperan sebagai penyelenggara negara, sementara sektor swasta menjadi penggerak di bidang perekonomian dan masyarakat sipil bertugas sebagai pihak penyesuai. Ketiga pihak ini mempunyai peran pnting dan saling keterkaitan dalam penyelenggaraan pemerintah yang baik. Dengan demikian antara pemerintah, swasta dan masyarakat sipil harus bekerja sama dalam mengelola ekonomi, sumber daya alam, lingkungan dan juga sektor sosial.
teori governance merupakan salah satu teori primer dari administrasi publik yang diawali dari konsep yang disebut good governance yang berarti "tata kelola pemerintahan yang baik" dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Inti pokok dari teori adalah mendorong permasalahan publik tidak hanya diselesaikan dengan publik/pemerintah saja tapi sebisa mungkin pemerintah mampu bermitra dengan pihak lain seperti private dan civil society untuk pengelolaan dan penyelesaian urusan publik menjadi lebih baik maka aktor dari proses kerja teori governance ini adalah pemerintah, swasta dan kelompok masyarakat.
Teori Governance adalah konsep yang menekankan pentingnya tata kelola yang baik dalam pengelolaan pemerintahan dan organisasi publik. Dasar teori ini adalah kebutuhan akan pemerintahan yang transparan, bermanfaat, efektif, dan akuntabel, yang dapat diukur oleh masyarakat yang dilayani oleh pemerintah atau organisasi publik. Isi pokok teori Governance mencakup lima prinsip utama yaitu partisipasi, aksesibilitas, transparansi, efektivitas, dan akuntabilitas.
Aktor yang terlibat dalam proses teori Governance adalah pemerintah, masyarakat, sektor swasta dan organisasi masyarakat sipil. Institusi yang terlibat dalam teori ini meliputi lembaga pemerintah, badan hukum, organisasi masyarakat sipil, dan organisasi internasional seperti PBB dan Bank Dunia. Selain itu, praktisi dan akademisi di berbagai bidang yang meneliti, mengajar, dan mempraktikkan teori Governance juga terlibat dalam proses tersebut.
Aktor yang terlibat dalam proses teori Governance adalah pemerintah, masyarakat, sektor swasta dan organisasi masyarakat sipil. Institusi yang terlibat dalam teori ini meliputi lembaga pemerintah, badan hukum, organisasi masyarakat sipil, dan organisasi internasional seperti PBB dan Bank Dunia. Selain itu, praktisi dan akademisi di berbagai bidang yang meneliti, mengajar, dan mempraktikkan teori Governance juga terlibat dalam proses tersebut.
Theories of governance atau yang sering disebut dengan teori tata Kelola adalah kajian tentang cara-cara yang digunakan dalam mengelola kekuasaan dan sumber daya public oleh pemerintah atau Lembaga pemerintah. Teori tata Kelola ini meliputi berbagai konsep, prinsip dan metode yang bertujuan untuk menciptakan sistem pemerintahan yang lebih efektif, transparan serta akuntabel. Tujuan dari theories of governance mewujudkan good governance dengan menerapkan 4 prinsip yaitu transparasi, akuntabilitas, partipasi dan aturan hukum
Adapun actor yang terlibat dalam theories of governance actor adalah
1. Negara(the state), artinya sebagai oembuat kebijakan, pengendalian dan pengawasan kebijakan, seperti pegawai negeri sipil, TNI/POLRI dan P3K
2. Sektor swasta (the private sector), sebagai penggerak aktivitas bidang ekonomi, mencakup masyarakat sipil.
3. Masyarakat (civil socity), sebagai subyek dan obyek dari sektor pemerintah dan swasta, mencakup media, intansi non pemerintah
Adapun actor yang terlibat dalam theories of governance actor adalah
1. Negara(the state), artinya sebagai oembuat kebijakan, pengendalian dan pengawasan kebijakan, seperti pegawai negeri sipil, TNI/POLRI dan P3K
2. Sektor swasta (the private sector), sebagai penggerak aktivitas bidang ekonomi, mencakup masyarakat sipil.
3. Masyarakat (civil socity), sebagai subyek dan obyek dari sektor pemerintah dan swasta, mencakup media, intansi non pemerintah
1. Dasar dari teori pemerintahan (Theories of Governance) didasarkan pada pemahaman tentang bagaimana sistem pemerintahan dan tata kelola yang baik dapat berkontribusi terhadap efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam mengelola urusan publik. Teori ini melibatkan analisis struktur dan proses pemerintahan serta interaksi antara aktor dan institusi yang terlibat dalam pengambilan keputusan dan penyelenggaraan pemerintahan.
2. Aktor dan institusi yang terlibat dalam teori pemerintahan (Theories of Governance) dapat bervariasi tergantung pada pendekatan dan konteks spesifik yang digunakan dalam teori tersebut. Namun, secara umum, beberapa aktor dan institusi yang sering terlibat dalam teori pemerintahan adalah sebagai berikut: Pemerintah, legislatif, Birokrasi, Sektor swasta, masyarakat sipil, dan media massa
2. Aktor dan institusi yang terlibat dalam teori pemerintahan (Theories of Governance) dapat bervariasi tergantung pada pendekatan dan konteks spesifik yang digunakan dalam teori tersebut. Namun, secara umum, beberapa aktor dan institusi yang sering terlibat dalam teori pemerintahan adalah sebagai berikut: Pemerintah, legislatif, Birokrasi, Sektor swasta, masyarakat sipil, dan media massa
1. Dasar teori of governance merujuk pada prinsip-prinsip dan konsep-konsep yang mendasari sistem tata kelola atau pemerintahan yang efektif. Ini mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan bagaimana kekuasaan dan otoritas dijalankan, termasuk hubungan antara pemerintah dan masyarakat, pemerintah dan sektor swasta, serta interaksi antara berbagai lembaga dan aktor yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan.
Isi pokok dari teori of governance meliputi: Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi publik, Keadilan, Efisiensi, Kolaborasi dan kemitraan.
Tujuan utama teori of governance adalah untuk menciptakan sistem pemerintahan yang lebih responsif, efektif, dan akuntabel. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, diharapkan pemerintahan dapat bekerja secara lebih efisien, lebih terbuka terhadap masukan publik, dan lebih mampu mengatasi tantangan yang dihadapi oleh masyarakat.
2. Teori of Governance melibatkan berbagai aktor, institusi, dan proses kerja yang berperan dalam menjalankan sistem tata kelola yang efektif. Berikut ini adalah beberapa aktor dan institusi yang terlibat:
1. Pemerintah:
2. Masyarakat sipil:
3. Sektor swasta:
4. Lembaga internasional
Proses kerja dalam teori of governance melibatkan interaksi dan kolaborasi antara berbagai aktor dan institusi ini. Proses ini meliputi pembuatan kebijakan yang partisipatif, dialog antara pemerintah dan masyarakat sipil, kemitraan publik-swasta, serta pemantauan dan evaluasi kinerja pemerintah.
Dengan melibatkan berbagai aktor dan institusi ini, teori of governance bertujuan untuk menciptakan sistem pemerintahan yang lebih inklusif, transparan, dan akuntabel, serta meningkatkan kemampuan pemerintah dalam mengatasi isu-isu sosial, ekonomi, dan lingkungan yang kompleks.
Isi pokok dari teori of governance meliputi: Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi publik, Keadilan, Efisiensi, Kolaborasi dan kemitraan.
Tujuan utama teori of governance adalah untuk menciptakan sistem pemerintahan yang lebih responsif, efektif, dan akuntabel. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, diharapkan pemerintahan dapat bekerja secara lebih efisien, lebih terbuka terhadap masukan publik, dan lebih mampu mengatasi tantangan yang dihadapi oleh masyarakat.
2. Teori of Governance melibatkan berbagai aktor, institusi, dan proses kerja yang berperan dalam menjalankan sistem tata kelola yang efektif. Berikut ini adalah beberapa aktor dan institusi yang terlibat:
1. Pemerintah:
2. Masyarakat sipil:
3. Sektor swasta:
4. Lembaga internasional
Proses kerja dalam teori of governance melibatkan interaksi dan kolaborasi antara berbagai aktor dan institusi ini. Proses ini meliputi pembuatan kebijakan yang partisipatif, dialog antara pemerintah dan masyarakat sipil, kemitraan publik-swasta, serta pemantauan dan evaluasi kinerja pemerintah.
Dengan melibatkan berbagai aktor dan institusi ini, teori of governance bertujuan untuk menciptakan sistem pemerintahan yang lebih inklusif, transparan, dan akuntabel, serta meningkatkan kemampuan pemerintah dalam mengatasi isu-isu sosial, ekonomi, dan lingkungan yang kompleks.
Dasar dari teori governance yaitu suatu paham yang melibatkan tentang bagaimana kekuasaan dikendalikan, keputusan dibuat, dan kebijakan diimplementasikan dalam suatu sistem kepemerintahan dengan memegang beberapa prinsip, sebagai berikut: legitimasi secara kekuasaan, akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan aturan hukum.
Dalam teori governance, terdapat berbagai aktor yang berperan dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan. Aktor-aktor ini dapat berasal dari pemerintahan, sektor swasta, masyarakat sipil, media, akademisi/peneliti, dan lembaga internasional.
Dalam teori governance, terdapat berbagai aktor yang berperan dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan. Aktor-aktor ini dapat berasal dari pemerintahan, sektor swasta, masyarakat sipil, media, akademisi/peneliti, dan lembaga internasional.
Teori Governance adalah sebuah kajian yang mempelajari hubungan antar berbagai aktor dalam tata kelola kepemerintahan, Dimana yang menjadi dasar teori ini adalah, bagaimana suatu otoritas kekuasaan menjalankan tugas dan fungsinya untuk mencapai suatu kondisi penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan, pertisipatif, efektif dan supremasi hukum.
Aktor utama dan proses kerja dalam teori ini adalah adalah pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil yang saling berinteraksi , berkolaborasi dan terlibat sesuai dengan perannya masing-masing untuk menjalankan pemerintahan, mengevaluasi pemerintahan, serta bermitra dengan pemerintah, yang masing-masing aktor juga memiliki andil penting untuk memberikan sumbangsih terhadap pembangunan bangsa dan negara.
Aktor utama dan proses kerja dalam teori ini adalah adalah pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil yang saling berinteraksi , berkolaborasi dan terlibat sesuai dengan perannya masing-masing untuk menjalankan pemerintahan, mengevaluasi pemerintahan, serta bermitra dengan pemerintah, yang masing-masing aktor juga memiliki andil penting untuk memberikan sumbangsih terhadap pembangunan bangsa dan negara.
Teori governance merupakan teori yang memfokuskan pada kajian mengenai hubungan antara berbagai aktor dalam tata kelola pemerintahan. Teori Governance menekankan terkait pentingnya tata kelola yang baik dalam pengelolaan suatu pemerintahan ataupun organisasi publik. Dalam teori ini didasarkan pada konsep kebutuhan akan pemerintahan yang transparan, bermanfaat, efektif, dan akuntabel yang dapat diukur oleh masyarakat.
Aktor-aktor yang terlibat dalam teori ini anatara lain : Pemerintah, legislatif, Birokrasi, Sektor swasta, serta masyarakat
Aktor-aktor yang terlibat dalam teori ini anatara lain : Pemerintah, legislatif, Birokrasi, Sektor swasta, serta masyarakat
Teori governance merupakan kajian yang mempelajari hubungan antara berbagai aktor dalam governance. Domain utama dalam governance adalah pemerintah atau negara, sektor swasta, dan masyarakat sipil yang memiliki peran penting untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan bangsa dan negara. Teori governance merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kajian administrasi publik dan ilmu pemerintahan.
Teori governance mencakup lima prinsip utama, yaitu partisipasi, aksesibilitas, transparansi, efektivitas, dan akuntabilitas. Teori governance melibatkan berbagai aktor, institusi dan proses kerja yang berperan dalam menjalankan sistem governance yang efektif. Berikut adalah beberapa aktor dan institusi seperti Pemerintah, Masyarakat Sipil, Sektor Swasta.
Teori governance mencakup lima prinsip utama, yaitu partisipasi, aksesibilitas, transparansi, efektivitas, dan akuntabilitas. Teori governance melibatkan berbagai aktor, institusi dan proses kerja yang berperan dalam menjalankan sistem governance yang efektif. Berikut adalah beberapa aktor dan institusi seperti Pemerintah, Masyarakat Sipil, Sektor Swasta.
Teori Governance dikemukakan oleh Stoker (1998) yang didefinisikan sebagai perkembangan dari gaya pemerintahan, yang mana batas antara sektor publik dan sektor swasta sudah kabur. Esensi governance difokuskan pada mekanisme yang tidak bergantung pada penggunaan otoritas dan sanksi dari pemerintah.
Stoker (1998) mengemukakan 5 proposisi untuk merumuskan pemahaman tentang isu-isu kritis bahwa teori pemerintahan akan membantu menjawab masalah krusial, yaitu:
1. Tata kelola mengacu pada institusi dan aktor dari dalam dan luar pemerintah. (Tapi ada pemisahan antara realitas kompleks pengambilan keputusan yang terkait dengan tata kelola dan aturan normatif yang digunakan untuk menjelaskan dan membenarkan pemerintah).
2. Tata kelola mengidentifikasi kaburnya batasan dan tanggung jawab untuk menangani masalah sosial dan ekonomi. Pergeseran tanggung jawab ini melampaui dimensi publik-swasta dengan memasukkan pengertian komunitarianisme dan sosial modal. (Namun, mengaburkan tanggung jawab dapat menyebabkan penghindaran kesalahan atau kambing hitam).
3. Pemerintahan mengidentifikasi ketergantungan kekuasaan yang terlibat dalam hubungan
antara lembaga-lembaga yang terlibat dalam aksi kolektif.
4. Pemerintahan adalah tentang jaringan para aktor yang mengatur dirinya sendiri secara otonom. (namun munculnya jaringan self-governing menimbulkan kesulitan atas akuntabilitas).
5. Tata kelola mengakui kapasitas untuk menyelesaikan sesuatu yang tidak bergantung pada kekuasaan pemerintah untuk memerintahkan atau menggunakan wewenangnya. (Namun demikian, kegagalan pemerintah dapat terjadi.)
Di dalam teori governance terdapat aktor-aktor yang berperan dalam proses kebijakan yaitu pemerintah, sektor swasta, NGO, dan masyarakat.
Stoker (1998) mengemukakan 5 proposisi untuk merumuskan pemahaman tentang isu-isu kritis bahwa teori pemerintahan akan membantu menjawab masalah krusial, yaitu:
1. Tata kelola mengacu pada institusi dan aktor dari dalam dan luar pemerintah. (Tapi ada pemisahan antara realitas kompleks pengambilan keputusan yang terkait dengan tata kelola dan aturan normatif yang digunakan untuk menjelaskan dan membenarkan pemerintah).
2. Tata kelola mengidentifikasi kaburnya batasan dan tanggung jawab untuk menangani masalah sosial dan ekonomi. Pergeseran tanggung jawab ini melampaui dimensi publik-swasta dengan memasukkan pengertian komunitarianisme dan sosial modal. (Namun, mengaburkan tanggung jawab dapat menyebabkan penghindaran kesalahan atau kambing hitam).
3. Pemerintahan mengidentifikasi ketergantungan kekuasaan yang terlibat dalam hubungan
antara lembaga-lembaga yang terlibat dalam aksi kolektif.
4. Pemerintahan adalah tentang jaringan para aktor yang mengatur dirinya sendiri secara otonom. (namun munculnya jaringan self-governing menimbulkan kesulitan atas akuntabilitas).
5. Tata kelola mengakui kapasitas untuk menyelesaikan sesuatu yang tidak bergantung pada kekuasaan pemerintah untuk memerintahkan atau menggunakan wewenangnya. (Namun demikian, kegagalan pemerintah dapat terjadi.)
Di dalam teori governance terdapat aktor-aktor yang berperan dalam proses kebijakan yaitu pemerintah, sektor swasta, NGO, dan masyarakat.
governance atau pemerintahan diartikan sebagai perbuatan atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Kegiatan pemerintahan yang dimaksud, pada hakikatnya merupakan kegiatan memerintah yang di dalamnya mengandung unsur-unsur tertentu. Unsur-unsur pemerintahan adalah pengaturan-pengelolaan, pemberdayaan, pemberi fasilitas-regulasi, pelaksanaan-pelayanan, dan pengawasan, serta pengendalian. Governance merupakan kondisi, aktivitas, kegiatan dalam melaksanakan pemerintahan atau suatu proses kegiatan penyelenggaraan pemerintahan atau negara, pembangunan masyarakat, ekonomi yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan privat atau swasta.
Dalam proses kerjanya yang terlibat adalah Ada tiga komponen yang terlibat:
Sektor publik
Pihak yang harus mampu menciptakan suatu iklim yang kondusif bagi terselenggaranya berbagai kegiatan (ekonomi, politik, budaya, keamanan, peraturan).
Sektor swasta
Pihak yang berperan dalam pengembangan kegiatan perekonomian yang mampu memberi peluang masyarakat untuk mendapatkan penghasilan lebih baik sehingga kesejahteraannya meningkat
Sektor masyarakat
Sebagai pihak yang mengisi peluang yang tercipta dibidang ekonomi, sosial, budaya maupun politik, serta melakukan pemantauan terhadap mekanisme good governance tersebut
Dalam proses kerjanya yang terlibat adalah Ada tiga komponen yang terlibat:
Sektor publik
Pihak yang harus mampu menciptakan suatu iklim yang kondusif bagi terselenggaranya berbagai kegiatan (ekonomi, politik, budaya, keamanan, peraturan).
Sektor swasta
Pihak yang berperan dalam pengembangan kegiatan perekonomian yang mampu memberi peluang masyarakat untuk mendapatkan penghasilan lebih baik sehingga kesejahteraannya meningkat
Sektor masyarakat
Sebagai pihak yang mengisi peluang yang tercipta dibidang ekonomi, sosial, budaya maupun politik, serta melakukan pemantauan terhadap mekanisme good governance tersebut
Nama : Alfajar
NPM : 2226061014
1. Teori manajemen adalah disiplin yang mempelajari prinsip-prinsip manajemen organisasi dan sistem manajemen untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Inti dari teori manajemen adalah untuk mengatur hubungan dan interaksi antara para pemangku kepentingan yang terlibat dalam sistem manajemen untuk menciptakan sistem manajemen yang efisien dan berfungsi.
Beberapa konsep dasar teori manajemen adalah:
Good Governance:
Konsep tata pemerintahan yang baik mencakup prinsip-prinsip tata kelola yang baik, meliputi transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, partisipasi masyarakat, keadilan dan pengambilan keputusan yang baik. Konsep ini juga mencakup pengembangan kebijakan publik yang partisipatif dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Corporate governance:
Konsep tata kelola perusahaan mencakup prinsip-prinsip manajemen yang diterapkan dalam mengelola perusahaan, termasuk perjanjian manajemen dan pengawasan dewan, analisis risiko, pengukuran kinerja dan pelaporan keuangan, serta pembuatan kebijakan untuk kepentingan investor dan pemegang saham.
Participatory Governance:
Konsep pemerintahan partisipatif mengungkapkan penggunaan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan pemerintah. Konsep ini menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan untuk memastikan bahwa kebijakan publik mencerminkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat.
E Government:
Konsep e-government atau pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melibatkan penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemerintahan. Konsep ini juga mencakup pengembangan sistem elektronik untuk memfasilitasi interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.
2. Berikut ini adalah beberapa aktor dalam teori governance dan peran mereka:
Pemerintah
Pemerintah memegang peranan penting sebagai penyedia pengaturan, kontrol dan perlindungan masyarakat dalam sistem pemerintahan. Ini termasuk polisi, implementasi kebijakan publik, administrasi pemerintahan, dan alokasi sumber daya publik.
Swasta
Sektor swasta berperan dalam mengelola bisnis dan meningkatkan perekonomian negara. Sektor swasta juga berperan sebagai pemberi kerja dan penyedia akses terhadap barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat.
Masyarakat
Masyarakat berperan dalam partisipasi masyarakat, sebagai faktor penyeimbang dalam sistem pemerintahan, dan dalam menjaga transparansi sistem pemerintahan. Masyarakat juga bisa menjadi pihak yang melakukan kegiatan sosial dan mengedukasi masyarakat.
Media
Media massa berperan penting dalam menginformasikan secara benar dan transparan kepada masyarakat tentang kepedulian sosial penyelenggaraan negara.
Interaksi antar aktor administrasi menciptakan sistem administrasi yang efektif dan fungsional. Sebagai aktor utama pemerintah, dengan dukungan masyarakat, swasta dan media, pemerintah berhasil mencapai tujuan yang diinginkan dengan lebih berhasil.
NPM : 2226061014
1. Teori manajemen adalah disiplin yang mempelajari prinsip-prinsip manajemen organisasi dan sistem manajemen untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Inti dari teori manajemen adalah untuk mengatur hubungan dan interaksi antara para pemangku kepentingan yang terlibat dalam sistem manajemen untuk menciptakan sistem manajemen yang efisien dan berfungsi.
Beberapa konsep dasar teori manajemen adalah:
Good Governance:
Konsep tata pemerintahan yang baik mencakup prinsip-prinsip tata kelola yang baik, meliputi transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, partisipasi masyarakat, keadilan dan pengambilan keputusan yang baik. Konsep ini juga mencakup pengembangan kebijakan publik yang partisipatif dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Corporate governance:
Konsep tata kelola perusahaan mencakup prinsip-prinsip manajemen yang diterapkan dalam mengelola perusahaan, termasuk perjanjian manajemen dan pengawasan dewan, analisis risiko, pengukuran kinerja dan pelaporan keuangan, serta pembuatan kebijakan untuk kepentingan investor dan pemegang saham.
Participatory Governance:
Konsep pemerintahan partisipatif mengungkapkan penggunaan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan pemerintah. Konsep ini menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan untuk memastikan bahwa kebijakan publik mencerminkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat.
E Government:
Konsep e-government atau pemerintahan melalui teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melibatkan penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemerintahan. Konsep ini juga mencakup pengembangan sistem elektronik untuk memfasilitasi interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.
2. Berikut ini adalah beberapa aktor dalam teori governance dan peran mereka:
Pemerintah
Pemerintah memegang peranan penting sebagai penyedia pengaturan, kontrol dan perlindungan masyarakat dalam sistem pemerintahan. Ini termasuk polisi, implementasi kebijakan publik, administrasi pemerintahan, dan alokasi sumber daya publik.
Swasta
Sektor swasta berperan dalam mengelola bisnis dan meningkatkan perekonomian negara. Sektor swasta juga berperan sebagai pemberi kerja dan penyedia akses terhadap barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat.
Masyarakat
Masyarakat berperan dalam partisipasi masyarakat, sebagai faktor penyeimbang dalam sistem pemerintahan, dan dalam menjaga transparansi sistem pemerintahan. Masyarakat juga bisa menjadi pihak yang melakukan kegiatan sosial dan mengedukasi masyarakat.
Media
Media massa berperan penting dalam menginformasikan secara benar dan transparan kepada masyarakat tentang kepedulian sosial penyelenggaraan negara.
Interaksi antar aktor administrasi menciptakan sistem administrasi yang efektif dan fungsional. Sebagai aktor utama pemerintah, dengan dukungan masyarakat, swasta dan media, pemerintah berhasil mencapai tujuan yang diinginkan dengan lebih berhasil.