Nama:Berliana
Npm:2253031004
Analisis Penyebab Lemahnya Implementasi Making Indonesia 4.0
Fenomena deindustrialisasi dini di Indonesia menunjukkan bahwa kebijakan Making Indonesia 4.0 belum mampu mengatasi persoalan struktural industri nasional. Berdasarkan teori kebijakan industri, beberapa faktor penyebab utamanya adalah:
a. Kelemahan State Capacity (Teori Developmental State)
Menurut teori developmental state, keberhasilan industrialisasi sangat bergantung pada kapasitas negara dalam merancang, mengoordinasikan, dan menegakkan kebijakan industri. Di Indonesia:
Koordinasi antar kementerian (perindustrian, perdagangan, investasi, pendidikan) masih lemah.
Kebijakan sering berubah dan tidak konsisten.
Implementasi lebih bersifat administratif daripada strategis.
Akibatnya, Making Indonesia 4.0 lebih menjadi dokumen visi daripada alat transformasi industri.
b. Pendekatan Horizontal Policy yang Terlalu Umum
Dalam teori kebijakan industri modern, kebijakan yang terlalu horizontal (misalnya insentif pajak umum, deregulasi luas) sering kurang efektif. Indonesia:
Tidak memiliki sector-specific roadmap yang detail.
Insentif industri tidak dikaitkan dengan target kinerja (ekspor, R&D, upgrading teknologi).
Kurang selective industrial policy.
Sebaliknya, negara yang berhasil menerapkan kebijakan industri bersifat selektif dan berbasis kinerja.
c. Keterbatasan Kapabilitas Industri (Capability Failure)
Menurut teori industrial upgrading dan learning by doing:
Banyak industri Indonesia masih berada pada tahap perakitan dan produksi bernilai tambah rendah.
Keterkaitan industri hulu–hilir lemah.
Investasi asing belum menghasilkan transfer teknologi yang signifikan.
Making Indonesia 4.0 lebih fokus pada adopsi teknologi, bukan pembangunan kapabilitas produksi dan inovasi.
d. Ketidaksiapan SDM dan Ekosistem Inovasi
Teori National Innovation System menekankan pentingnya SDM dan riset:
Keterampilan tenaga kerja industri masih rendah.
Keterkaitan industri–universitas lemah.
R&D domestik minim dan tidak terarah ke kebutuhan industri.
Akibatnya, digitalisasi tidak diiringi peningkatan produktivitas yang signifikan.
2. Perbandingan dengan Vietnam dan Korea Selatan
a. Vietnam
Ciri kebijakan industri Vietnam:
Fokus pada export-oriented industrialization.
Kebijakan FDI yang sangat selektif.
Insentif dikaitkan dengan ekspor, penyerapan tenaga kerja, dan transfer teknologi.
Kawasan industri terintegrasi dan siap pakai.
Perbedaan utama:
Vietnam menekankan manufacturing first, digitalisasi datang kemudian.
Indonesia cenderung mengejar digitalisasi tanpa basis manufaktur kuat.
b. Korea Selatan
Ciri kebijakan industri Korea Selatan:
Negara berperan aktif sebagai industrial architect.
Fokus pada sektor strategis (otomotif, elektronik, baja).
Perlindungan sementara disertai target kinerja ketat.
Investasi besar pada SDM, R&D, dan chaebol nasional.
Perbedaan utama:
Korea menerapkan discipline-based industrial policy.
Indonesia kurang menerapkan mekanisme reward and punishment.
3. Rancangan Kebijakan Industri Alternatif untuk Indonesia
A. Prinsip Kebijakan
Manufacturing-driven digitalization (bukan sebaliknya).
Selective and performance-based industrial policy.
Domestic capability building sebagai prioritas.
Strong state–business coordination.
B. Strategi Kebijakan Alternatif
1. Sector-Specific Deepening Policy
Fokus pada subsektor bernilai tambah tinggi dalam 5 sektor prioritas.
Penetapan lead firms nasional.
Target jelas: ekspor, substitusi impor, dan teknologi.
2. Reformasi Kebijakan FDI
Insentif hanya diberikan jika ada:
Transfer teknologi.
Penggunaan pemasok lokal.
Program pelatihan tenaga kerja.
Dorong joint venture dengan perusahaan domestik.
3. Penguatan Industrial Ecosystem
Integrasi kawasan industri dengan:
SMK dan politeknik.
Pusat R&D terapan.
UMKM pemasok.
4. Kebijakan SDM Industri
Industrial skill upgrading berbasis kebutuhan sektor.
Program reskilling massal untuk Industry 4.0.
Insentif bagi perusahaan yang berinvestasi pada pelatihan.
5. Transformasi Making Indonesia 4.0 menjadi Industry Capability 2035
Fokus pada:
Produktivitas.
Inovasi.
Upgrading GVC.
Digitalisasi sebagai alat, bukan tujuan.
C. Instrumen Kebijakan
Subsidi bersyarat berbasis kinerja.
Kredit industri jangka panjang.
Proteksi selektif dan sementara.
Pajak diferensial berbasis inovasi.
Public procurement untuk produk lokal inovatif.
Kesimpulan
Kegagalan relatif Making Indonesia 4.0 bukan karena konsep Industry 4.0 itu sendiri, melainkan karena kebijakan tersebut tidak ditopang oleh fondasi manufaktur dan kapabilitas domestik yang kuat. Pembelajaran dari Vietnam dan Korea Selatan menunjukkan bahwa industrialisasi yang berhasil membutuhkan negara yang aktif, kebijakan yang selektif, serta disiplin kinerja yang ketat. Indonesia perlu merancang kebijakan industri yang lebih kontekstual, berorientasi pada pembangunan kemampuan jangka panjang, agar dapat keluar dari jebakan deindustrialisasi dini dan meningkatkan daya saing industri nasional.
