Jurnal ini menekankan bahwa Pancasila tidak hanya berperan sebagai dasar negara, tetapi juga wajib menjadi landasan utama dalam proses pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Ilmu pengetahuan memang menjadi kunci kemajuan suatu bangsa, namun tanpa arahan nilai yang jelas, perkembangan IPTEK berpotensi menimbulkan dampak negatif, seperti kerusakan lingkungan, dehumanisasi, ketimpangan sosial, hingga hilangnya identitas budaya.

Oleh sebab itu, setiap inovasi dan kemajuan teknologi di Indonesia harus diarahkan agar selaras dengan nilai-nilai Pancasila: menghormati ajaran ketuhanan, menjunjung tinggi martabat manusia, memperkuat persatuan nasional, mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan, serta menciptakan keadilan bagi seluruh masyarakat. Pancasila berfungsi sebagai fondasi etik dan moral yang membimbing perkembangan IPTEK, sehingga teknologi tidak berkembang secara bebas tanpa kontrol, melainkan memberikan manfaat nyata, memperkuat karakter bangsa, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Penegasan peran Pancasila ini juga menjadi pengingat bahwa kemajuan teknologi tidak boleh mengorbankan nilai-nilai kemanusiaan. Dengan menjadikan Pancasila sebagai filter dan arah pembangunan IPTEK, Indonesia dapat maju secara modern tanpa kehilangan identitas dan tetap berpijak pada prinsip moral yang luhur.

Nama : Mohammad Rizki Novreza
NPM : 2555061001
Kelas : PSTI-D
Mata Kuliah : Pancasila

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh munculnya era globalisasi serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang berkembang sangat cepat. Perkembangan tersebut membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam dunia pendidikan. Globalisasi membuat batas ruang dan waktu semakin kabur sehingga informasi dapat tersebar dengan sangat cepat. Situasi ini menciptakan peluang sekaligus ancaman, khususnya bagi Indonesia yang menjadikan Pancasila sebagai dasar negara. Hal yang kemudian dipertanyakan adalah bagaimana masyarakat, terutama mahasiswa, mampu mengikuti perkembangan teknologi tanpa mengabaikan identitas serta nilai-nilai Pancasila.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa mahasiswa umumnya memiliki pemahaman dan pembentukan kepribadian Pancasila yang baik. Mereka memandang bahwa Pendidikan Pancasila sangat penting dalam kehidupan sosial, perlu ditanamkan sejak usia dini, dan memiliki kontribusi besar dalam pembangunan bangsa. Nilai-nilai seperti kejujuran, kedisiplinan, toleransi, dan penghormatan terhadap keragaman budaya serta agama dianggap penting, menunjukkan bahwa internalisasi Pancasila telah tercermin dalam perilaku mereka.

Dalam menghadapi perkembangan IPTEK, mahasiswa juga menunjukkan respons yang positif. Teknologi digunakan untuk menunjang proses belajar, transaksi, pencarian informasi, maupun pengembangan minat pribadi. Selain itu, mereka menyadari pentingnya menyaring informasi, menjauhi konten-konten negatif, serta menjaga etika dalam berkomunikasi di media sosial. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan teknologi tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga disertai kesadaran moral sesuai nilai budaya bangsa.

Hasil analisis regresi sederhana menghasilkan persamaan Ŷ = 12,525 + 0,616X dengan nilai signifikansi 0,000 (< 0,05). Temuan ini menunjukkan bahwa mata kuliah Pengembangan Kepribadian Pancasila memiliki pengaruh signifikan terhadap kemampuan mahasiswa dalam menyikapi perkembangan teknologi. Koefisien determinasi (R²) sebesar 0,282 menandakan bahwa 28,2% sikap mahasiswa terhadap IPTEK dipengaruhi oleh mata kuliah tersebut, sementara 71,8% lainnya berasal dari faktor-faktor di luar penelitian.

Kesimpulannya, Pendidikan Pancasila memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk sikap mahasiswa agar mampu menghadapi perkembangan IPTEK tanpa kehilangan nilai dasar bangsa. Mahasiswa diharapkan terus menjaga karakter bangsa, menyaring dampak buruk budaya asing, serta menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam memanfaatkan teknologi demi kemajuan nasional. Penulis juga merekomendasikan agar pemerintah dan institusi pendidikan terus mengembangkan aktualisasi Pancasila melalui metode pembelajaran yang tidak bersifat doktriner serta meningkatkan sistem penyaringan informasi untuk menghadapi dampak negatif globalisasi.

A. Etika dalam praktik politik Indonesia saat ini masih belum ideal dan belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Berbagai pelanggaran masih terjadi, seperti penyalahgunaan kekuasaan dan praktik korupsi yang muncul akibat lemahnya independensi baik secara struktural maupun personal. Selain itu, pelayanan publik yang tidak adil dan cenderung menguntungkan kelompok tertentu menggambarkan kondisi politik yang kurang sehat. Nilai kejujuran, keadilan, ketepatan, dan efisiensi sering diabaikan sehingga lahir birokrasi yang koruptif dan tidak dapat dipercaya. Masalah terbesar dalam birokrasi adalah minimnya kesadaran untuk berperan sebagai pelayan masyarakat, integritas yang rendah, serta kurangnya kemandirian moral sehingga memunculkan banyak pelanggaran etika. Jika pola pikir ini tidak dibenahi, nilai-nilai Pancasila akan tetap terpinggirkan dan tidak mampu berfungsi sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan. Diperlukan komitmen kuat serta perubahan mindset secara menyeluruh untuk mengembalikan birokrasi ke arah yang sesuai dengan semangat reformasi dan prinsip demokrasi berbasis Pancasila.

B.Dalam lingkungan sehari-hari, etika generasi muda menunjukkan dua sisi.

Sisi positif:
Mereka memiliki kreativitas yang tinggi, cepat beradaptasi dengan perkembangan teknologi, serta menunjukkan solidaritas kuat di antara teman sebaya. Mereka juga cukup peduli terhadap isu-isu sosial, yang mencerminkan nilai persatuan dan keadilan.

Sisi negatif:
Beberapa di antara mereka kurang menunjukkan sikap hormat terhadap orang yang lebih tua, misalnya menggunakan bahasa yang terlalu santai atau tidak sopan. Sikap individualistis, kurangnya minat pada kegiatan musyawarah dan aktivitas sosial, serta kecenderungan mudah terpengaruh oleh media sosial menunjukkan adanya penurunan nilai etika dan demokrasi.

Solusi

Penguatan kurikulum pendidikan yang menekankan nilai-nilai Pancasila seperti kejujuran, tanggung jawab, musyawarah, dan solidaritas, disertai kegiatan praktik nyata baik di sekolah maupun masyarakat.

Peran keluarga dan tokoh masyarakat sebagai teladan etika perlu diperkuat, serta menghidupkan kembali kegiatan komunal seperti karang taruna dan gotong royong untuk mengurangi sifat individualis.

Pembekalan literasi digital bagi generasi muda, termasuk etika berkomunikasi, kemampuan memilah informasi, sikap toleran, dan penolakan terhadap hoaks serta perundungan daring.

Dalam lingkungan kerja atau publik, penerapan sistem yang menekankan integritas, profesionalisme, serta penilaian berbasis kinerja untuk memastikan perilaku tidak etis tidak mendapatkan keuntungan.

Setelah membaca jurnal berjudul “Penanaman Nilai-Nilai Pancasila Melalui Kontrol Sosial oleh Media Massa untuk Menekan Kejahatan di Indonesia” karya Ariesta Wibisono Anditya (2020), dapat dipahami bahwa tulisan tersebut membahas bagaimana media massa berperan dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila sekaligus menjalankan fungsi kontrol sosial untuk mencegah tindakan kriminal. Penelitian ini berangkat dari pertanyaan utama mengenai apakah media telah berfungsi sebagai sarana edukasi moral dan norma sosial, atau sekadar menjadi penyedia informasi yang bersifat konsumtif.

Penelitian menggunakan metode normatif dengan memadukan pendekatan hukum dan sosial. Penulis menelaah berbagai regulasi mengenai media, prinsip dasar Pancasila, serta konsep kontrol sosial. Seluruh analisis disusun secara deskriptif-eksplanatoris guna menjelaskan hubungan antara media massa dengan proses internalisasi nilai Pancasila di masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai Pancasila di lingkungan media masih belum optimal. Banyak konten berita yang bersifat sensasional, kurang akurat, dan minim nilai edukatif. Media cenderung mengutamakan unsur hiburan dan kepuasan informasi ketimbang berperan sebagai pembentuk moral publik. Padahal, media memiliki posisi penting dalam pencegahan kejahatan melalui pemberitaan yang mendidik, objektif, dan fungsinya sebagai pengawas pemerintah. Namun, potensi tersebut kurang dimanfaatkan karena orientasi media lebih tertuju pada perolehan rating dan popularitas.

Selain itu, arus globalisasi dan perkembangan teknologi mempercepat penyebaran informasi, tetapi juga meningkatkan risiko hoaks, propaganda, serta bias media. Situasi ini menjadikan masyarakat semakin konsumtif terhadap informasi, namun tidak sejalan dengan peningkatan pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila. Penelitian juga menyoroti praktik buruk dalam pemberitaan hukum, misalnya penggunaan judul yang bombastis, penayangan foto pelaku atau korban, serta narasi emosional yang tidak etis — sebuah tindakan yang jelas tidak sesuai dengan nilai moral Pancasila.

Secara keseluruhan, penelitian menyimpulkan bahwa media massa belum maksimal dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila melalui fungsi kontrol sosialnya. Banyak berita yang tidak diuji kebenarannya dan bahkan terlalu menonjolkan sensasi, sehingga berpotensi merusak tatanan sosial. Media belum mampu menjadi sarana pembentukan karakter bangsa karena lebih menekankan pemenuhan kebutuhan informasi jangka pendek daripada menguatkan nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan.

Dari sisi kritis, jurnal ini memiliki kelebihan berupa kerangka teori yang kuat, argumentasi yang runtut, serta relevansi dengan isu media digital saat ini. Namun, kelemahannya terletak pada ketiadaan data empiris karena pendekatan penelitiannya bersifat normatif, serta kurangnya contoh konkret dan solusi operasional. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan metode empiris seperti survei atau observasi pemberitaan media, serta memperluas analisis terkait etika jurnalistik di era digital.