Nama : Abdul Hakim Arrauf
NPM : 2515061043
Kelas : PSTI C

Jurnal ini berjudul "PANCASILA SEBAGAI FILSAFAT ILMU DAN IMPLIKASI TERHADAP PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI" yang ditulis oleh Syarifuddin. Tujuan utama penulisan ini adalah menjabarkan bagaimana Pancasila—sebagai falsafah dan pedoman hidup bangsa Indonesia—berfungsi sebagai filsafat ilmu dan apa implikasi praktisnya terhadap seluruh kegiatan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK). Penulis berargumen bahwa tanpa landasan Pancasila yang kuat, perkembangan ilmu pengetahuan yang sangat cepat dapat merusak moralitas dan mentalitas bangsa.

Latar belakang penulisan ini didorong oleh kecepatan perkembangan IPTEK yang membawa dampak dan pengaruh besar di berbagai lini kehidupan berbangsa. Meskipun kemajuan IPTEK menawarkan kemudahan, arus informasi global yang deras juga mempermudah masuknya ideologi dan nilai-nilai asing yang berpotensi merusak adat dan budaya bangsa. Penulis menekankan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan saat ini dan masa depan perlu dibarengi dengan dasar-dasar Pancasila yang kuat. Pancasila, yang merupakan hasil pemikiran mendalam anak bangsa, harus diperkuat penanamannya kepada warga negara sebagai dasar untuk memahami, mengembangkan, dan menyikapi kemajuan teknologi agar tidak menjadi faktor penghancur bangsa, terutama dari segi moralitas.

Pembahasan jurnal menegaskan bahwa Pancasila berperan sebagai landasan dalam proses berpikir dan berpengetahuan (filsafat ilmu). Implikasinya terhadap pengembangan IPTEK sangat besar. Pancasila menuntut agar ilmu pengetahuan yang dikembangkan haruslah membawa perbaikan kualitas hidup dan meningkatkan kesejahteraan manusia Indonesia, bukan malah menimbulkan dampak negatif atau merusak martabat manusia. Nilai-nilai Pancasila berfungsi sebagai orientasi dan batasan bagi ilmuwan. Sebagai contoh, ilmu pengetahuan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Ketuhanan (Sila 1) dan harus berpedoman pada prinsip kemanusiaan yang adil (Sila 2), yang berarti IPTEK harus selalu digunakan untuk kemaslahatan, bukan sebagai alat eksploitasi atau pemecah belah bangsa.

Kesimpulan jurnal ini adalah bahwa Pancasila merupakan dasar negara yang terumuskan dari akulturasi budaya Nusantara dan berfungsi sebagai pedoman fundamental bagi bangsa Indonesia dalam memandang realitas alam semesta, manusia, dan penyelesaian masalah kehidupan. Dengan ditetapkan sebagai filsafat ilmu, Pancasila menjadi landasan krusial dalam proses berfikir dan berpengetahuan. Oleh karena itu, pengembangan IPTEK harus selalu didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Hal ini diharapkan akan menghasilkan perbaikan kualitas hidup yang nyata, menciptakan masyarakat yang sejahtera, aman, dan damai, serta memastikan bahwa kemajuan teknologi tidak merusak moralitas dan mentalitas bangsa.

Nama : Abdul Hakim Arrauf
NPM : 2515061043
Kelas : PSTI C

Jurnal ini berjudul "URGENSI PENEGASAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NILAI PENGEMBANGAN IPTEK" yang ditulis oleh Ika Setyorini. Fokus utama tulisan ini adalah untuk mengkaji dan menegaskan mengapa Pancasila memiliki kedudukan yang sangat mendesak (urgen) sebagai landasan normatif dan etis bagi seluruh kegiatan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) di Indonesia. Penulis menekankan bahwa Pancasila, yang merupakan kristalisasi nilai budaya dan agama bangsa, harus menjadi panduan agar kemajuan ilmu pengetahuan tidak tercerabut dari akar moral dan kepribadian nasional.

Latar belakang jurnal ini didorong oleh realitas bahwa IPTEK terus berkembang pesat, yang membawa konsekuensi ganda: selain memberikan kemudahan, IPTEK juga berpotensi menimbulkan dampak negatif. Tanpa landasan etis yang kuat, pengembangan IPTEK cenderung sekuler dan hanya berorientasi pada kepentingan materialistik, sehingga dapat mengancam nilai-nilai luhur dan identitas bangsa. Penulis berargumen bahwa Pancasila, sebagai ideologi negara dan way of life, harus dijadikan kerangka pikir yang utama dalam aktivitas keilmuan. Tujuan utama penetapan Pancasila sebagai dasar nilai IPTEK adalah memastikan bahwa seluruh perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia tetap selaras dengan budaya, moral, dan kepentingan nasional.

Pembahasan utama menyoroti bahwa setiap sila dalam Pancasila memiliki relevansi sebagai rambu-rambu normatif dalam pengembangan ilmu. Sila pertama (Ketuhanan Yang Maha Esa) menuntut ilmuwan untuk menyadari tujuan dan arah ilmunya, mengakui kebesaran Tuhan, dan tidak menggunakan ilmu untuk merusak. Sila kedua (Kemanusiaan yang Adil dan Beradab) mengharuskan IPTEK dilakukan tanpa merendahkan martabat manusia, bersifat universal, dan harus menyejahterakan rakyat. Sila-sila selanjutnya (Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial) menekankan bahwa IPTEK harus berfungsi sebagai alat pemersatu bangsa, hasilnya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, dan pemanfaatannya harus adil serta merata. Dengan demikian, Pancasila berfungsi sebagai paradigma dan filter etis yang memandu IPTEK agar tidak terjebak pada reduksionisme dan materialisme.

Kesimpulan jurnal ini adalah bahwa urgensi penegasan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan IPTEK sangatlah tinggi dan tidak bisa ditawar. Setiap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus berakar pada nilai-nilai yang terkandung dalam kelima sila Pancasila. Penegasan ini penting agar IPTEK yang dikembangkan di Indonesia tidak hanya maju secara teknis, tetapi juga bermoral, beretika, dan berbudaya, sehingga hasilnya benar-benar dapat menopang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai dengan nilai-nilai budaya Indonesia. Pancasila harus menjadi landasan yang mengintegrasikan ilmu agar tidak tercerabut dari nilai-nilai luhur bangsa.

Nama : Abdul Hakim Arrauf
NPM : 2515061043
Kelas : PSTI C

Jurnal berjudul "Pengaruh Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian Pancasila dalam Menyikapi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi" yang ditulis oleh Mursyidah Dwi Hartati, Ponoharjo, dan Mohamad Khamim. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh mata kuliah Pengembangan Kepribadian Pancasila terhadap kemampuan mahasiswa dalam menyikapi laju perkembangan IPTEK yang semakin pesat. Penelitian ini bertujuan melihat korelasi antara pemahaman nilai-nilai dasar negara dengan kesiapan etis dan moral generasi muda dalam menghadapi tantangan dan perubahan yang dibawa oleh kemajuan teknologi.

Latar belakang penulisan jurnal ini didasari oleh realitas bahwa laju perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) tidak dapat dihindari, membawa dampak positif berupa kemudahan akses dan komunikasi, namun juga membawa konsekuensi negatif. Dampak negatif tersebut, seperti pergeseran nilai moral, masuknya budaya asing yang tidak sesuai, dan potensi penyalahgunaan teknologi, dapat mengancam kepribadian dan karakter bangsa. Sebagai generasi penerus, mahasiswa dipandang perlu memiliki filter atau pedoman etis yang kuat agar kemajuan IPTEK dapat dimanfaatkan secara konstruktif untuk pembangunan, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, Mata Kuliah Pendidikan Pancasila, yang secara institusional berfungsi menanamkan nilai-nilai dasar negara, dilihat sebagai solusi strategis untuk membentuk kepribadian yang mampu menyikapi IPTEK secara bijaksana.

Berdasarkan hasil penelitian dengan melibatkan sampel mahasiswa, pembahasan utama jurnal menunjukkan bahwa secara umum, responden telah memiliki pengembangan kepribadian Pancasila yang cukup baik. Terdapat korelasi positif yang signifikan antara pemahaman mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan cara mahasiswa menyikapi IPTEK. Penanaman nilai-nilai luhur Pancasila dianggap mampu menjadi filter etis dan landasan moral yang diperlukan untuk menyaring pengaruh negatif IPTEK, seperti informasi yang berbau radikalisme atau pornografi. Pembelajaran Pancasila yang efektif diyakini dapat mendorong mahasiswa untuk menggunakan IPTEK secara bertanggung jawab dan sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Dengan demikian, mata kuliah ini berfungsi vital dalam menjaga identitas dan kepribadian bangsa di tengah serbuan informasi global.

Kesimpulan utama dari penelitian ini adalah bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian Pancasila terhadap kemampuan mahasiswa dalam menyikapi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Hasil penelitian ini menegaskan kembali peran penting Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi sebagai wahana untuk membekali generasi muda dengan nilai-nilai fundamental (dasar negara) dan etika. Penulis merekomendasikan agar mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa harus senantiasa menjaga kepribadian bangsa dalam menghadapi tantangan IPTEK, dan berpegang teguh kepada Pancasila sebagai dasar negara. Dengan demikian, perkembangan IPTEK dapat diintegrasikan sebagai alat bantu yang produktif untuk pembangunan, tanpa mengorbankan integritas moral dan karakter kebangsaan.

Nama : Abdul Hakim Arrauf
NPM : 2515061043
Kelas : PSTI C

A. Etika Perilaku Politik Saat Ini dan Kesesuaiannya dengan Nilai Pancasila
Sistem etika perilaku politik, khususnya dalam birokrasi pemerintahan pasca-Reformasi, dapat dianalisis sebagai berada dalam kondisi krisis etik dan belum sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Teks tersebut menunjukkan bahwa meskipun ada tuntutan demokratisasi dan lahirnya tata kelola pemerintahan yang baru (seperti UU No. 22 Tahun 1999), birokrasi secara implisit mempertahankan budaya lama yang paternalistik dan tidak menempatkan diri sebagai pelayan masyarakat. Ketidaksesuaian dengan Pancasila terlihat nyata melalui pelanggaran prinsip-prinsip etika publik, seperti kegagalan menerapkan Integrity (menyebabkan korupsi dan ketidakjujuran), lemahnya Impartiality (menyebabkan pelayanan tidak adil dan menguntungkan kelompok politik tertentu), serta buruknya Transparency dan Efficiency (menyebabkan pemborosan anggaran publik). Praktik ini jelas bertentangan dengan Sila ke-2 (Kemanusiaan yang Adil dan Beradab), Sila ke-4 (Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan), dan Sila ke-5 (Keadilan Sosial), yang semuanya menuntut pelayanan publik yang adil, jujur, dan bertanggung jawab.

Krisis etika ini diperparah oleh berbagai masalah struktural dan perilaku yang saling terkait, menunjukkan penyimpangan dari paradigma pemerintahan yang sehat. Pelanggaran etika ini didorong oleh: pertama, aparatur birokrasi yang terkooptasi oleh kepentingan pribadi dan politik (vested interest), menjadikan pekerjaan sebagai alat penguasaan, bukan pelayanan. Kedua, lemahnya sistem manajerial, mulai dari rekrutmen SDM yang tidak terprogram, evaluasi yang diragukan objektivitasnya, hingga tidak jelasnya kode etik (code of conduct) bagi aparatur publik, yang seharusnya mendorong budaya kerja keras dan bebas KKN. Akibat dari penyimpangan etika dan paradigma ini adalah tingginya ketidakpercayaan masyarakat terhadap jajaran pemerintah, menciptakan analogi bahwa birokrat menjadi "momok yang menjengkelkan" dan semakin merusak implementasi demokrasi.

B. Krisis Etik Birokrasi dan Dekadensi Moral Generasi Muda
Etika generasi muda di lingkungan sosial sering kali mencerminkan dampak dari penyimpangan paradigma yang juga terjadi di tubuh birokrasi. Walaupun generasi muda umumnya adaptif terhadap kemajuan digital, terdapat indikasi dekadensi moral yang ditandai dengan melemahnya nilai-nilai inti bangsa, khususnya rasa tanggung jawab sosial dan etos pelayanan (service mindedness). Ketika para pejabat publik (sebagai panutan) gagal menunjukkan Integrity dan Responsibility, hal itu secara tidak langsung memberikan contoh negatif. Oleh karena itu, etika generasi muda saat ini cenderung rapuh dalam aspek kemanusiaan dan persatuan (Sila ke-2 dan ke-3) karena kurangnya Responsivitas dan Representativitas terhadap kondisi sosial di sekitarnya.

Untuk mengatasi dekadensi moral dan membenahi citra birokrasi (yang saling memengaruhi), diperlukan gerakan baru yang bertujuan mengubah mindset dan paradigma secara mendasar. Solusi strategis yang dapat diimplementasikan, sebagian diilhami oleh usulan reformasi birokrasi dalam teks, meliputi: Pertama, mengubah budaya paternalistik menjadi budaya egaliter di semua lini sosial, termasuk dalam interaksi pelayanan publik, agar posisi semua pihak setara dan saling menghormati. Kedua, mengembangkan remunerasi berdasarkan kinerja (merit system) baik di birokrasi maupun sistem penghargaan sosial, sehingga mendorong semangat Profesionalism dan kreativitas yang bertanggung jawab. Ketiga, perlunya keterbukaan total untuk menerima kritik dari publik (LSM, media, masyarakat), serta membudayakan delegasi kewenangan dan diskresi yang bertanggung jawab. Upaya ini, yang harus didukung komitmen tinggi dari semua komponen, bertujuan mengembalikan fungsi etika sebagai fondasi utama di atas hukum dan sistem.