Nama: Shinta Olivia
NPM: 2515061024
Kelas: PSTI C

Berdasarkan video berjudul “Pancasila sebagai Dasar Pengembangan IPTEK”, dijelaskan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) merupakan hasil cipta manusia yang hadir untuk memenuhi kebutuhan hidup sekaligus mempermudah berbagai aktivitas manusia. Namun, karena IPTEK dapat dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu, maka penerapannya tidak terlepas dari potensi membawa dampak positif maupun negatif. Oleh karena itu, video tersebut menegaskan pentingnya Pancasila sebagai pedoman moral dan etika yang mengarahkan pengembangan IPTEK agar tetap selaras dengan jati diri bangsa Indonesia. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi dasar bahwa setiap proses pengembangan ilmu tidak boleh dilepaskan dari nilai moral, pertanggungjawaban kepada Tuhan, dan pertimbangan terhadap dampak suatu inovasi bagi manusia maupun lingkungan. Sementara itu, sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab mengingatkan bahwa IPTEK merupakan bagian dari budaya manusia yang beradab, sehingga penggunaannya harus menjunjung tinggi martabat manusia dan tidak boleh digunakan untuk menciptakan ketidakadilan atau merugikan sesama.

Selain itu, video tersebut juga menjelaskan bahwa sila Persatuan Indonesia mengarahkan pengembangan IPTEK agar memperkuat identitas kebangsaan, memajukan kualitas nasional, serta menjadi sarana untuk berkontribusi dalam pergaulan global tanpa menghilangkan karakter bangsa. Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan menegaskan bahwa IPTEK harus dikembangkan secara demokratis, di mana para ilmuwan memiliki kebebasan untuk meneliti dan berinovasi, namun tetap bersikap terbuka terhadap kritik, evaluasi, dan diskusi ilmiah. Terakhir, sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia menekankan bahwa seluruh perkembangan IPTEK harus diarahkan untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat, termasuk menjaga keseimbangan hubungan manusia dengan dirinya sendiri, sesama, negara, dan lingkungan. Dengan demikian, nilai-nilai Pancasila memberikan kerangka etis yang komprehensif agar perkembangan IPTEK tidak hanya mengejar kemajuan teknologi, tetapi juga berorientasi pada kemaslahatan manusia dan keberlanjutan kehidupan.

Nama: Shinta Olivia
NPM: 2515061024
Kelas: PSTI C

Jurnal berjudul “Urgensi Penegasan Pancasila sebagai Dasar Nilai Pengembangan IPTEK” karya Ika Setyorini dari Fakultas Syari’ah dan Hukum UNSIQ Jawa Tengah membahas pentingnya Pancasila sebagai landasan etis dalam perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Indonesia. Penulis menegaskan bahwa Pancasila, sebagai kristalisasi nilai budaya dan agama bangsa, perlu menjadi pedoman dalam setiap aktivitas ilmiah agar perkembangan IPTEK tidak kehilangan orientasi kemanusiaan maupun identitas nasional. Kekhawatiran ini muncul karena globalisasi dan arus modernisasi kerap menjadikan IPTEK seolah-olah bebas nilai, sehingga berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan, sekularisme, serta degradasi moral. Oleh sebab itu, Pancasila harus berfungsi sebagai rambu normatif dan filter moral yang mengarahkan kemajuan teknologi agar tetap berada dalam koridor tujuan nasional, yakni mewujudkan masyarakat yang adil, beradab, dan berkeadilan sosial.

Dalam pemaparannya, penulis menjelaskan bahwa setiap sila Pancasila memberikan landasan etis bagi pengembangan ilmu: Sila Ketuhanan menekankan tanggung jawab spiritual dalam pemanfaatan teknologi; Sila Kemanusiaan memastikan bahwa IPTEK menjunjung martabat manusia; Sila Persatuan mendorong agar teknologi tidak menimbulkan disintegrasi; Sila Kerakyatan menegaskan pentingnya kebebasan ilmiah yang demokratis; dan Sila Keadilan Sosial memastikan pemerataan manfaat teknologi. Jurnal ini menyimpulkan bahwa tanpa pijakan nilai Pancasila, perkembangan IPTEK dapat berubah menjadi kekuatan destruktif yang mengikis jati diri bangsa. Karena itu, penegasan Pancasila sebagai dasar nilai dipandang sangat mendesak agar IPTEK di Indonesia tidak hanya berkembang secara teknis, tetapi juga membawa manfaat etis yang selaras dengan budaya dan nilai-nilai luhur bangsa.

Nama: Shinta Olivia
NPM: 2515061024
Kelas: PSTI C

Jurnal “Penanaman Nilai-Nilai Pancasila Melalui Kontrol Sosial oleh Media Massa untuk Menekan Kejahatan di Indonesia” karya Ariesta Wibisono Anditya menyoroti bagaimana media massa seharusnya berfungsi sebagai alat kontrol sosial untuk membantu mencegah kejahatan. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, penulis menganalisis regulasi pers, asas hukum, serta konsep-konsep sosial terkait media. Artikel ini menegaskan bahwa meskipun UU Pers sudah mengatur fungsi media sebagai penyebar informasi, sarana edukasi, hiburan, dan pengawas sosial, praktik di lapangan menunjukkan bahwa media Indonesia belum sepenuhnya menjalankan perannya sesuai nilai-nilai Pancasila, terutama sila kelima tentang keadilan sosial.

Penulis menemukan bahwa media lebih sering memproduksi konten sensasional, berita tidak akurat, hingga informasi menyesatkan demi memenuhi rasa ingin tahu publik, bukan untuk membentuk karakter masyarakat. Minimnya kerja sama antara media dan aparat penegak hukum juga membuat fungsi kontrol sosial tidak berjalan optimal. Pada akhirnya, penelitian ini menyimpulkan bahwa media massa lebih berperan sebagai penyedia hiburan dan pemuas kebutuhan informasi, bukan sebagai pendorong pendidikan moral atau pembentuk masyarakat cerdas berjiwa Pancasila, sehingga ikut berkontribusi pada kerusakan tatanan sosial saat ini.

Nama: Shinta Olivia

NPM:2515061024

Kelas: PSTI C

A. Secara umum, sistem etika politik di Indonesia masih belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Meski era Reformasi telah membawa perluasan ruang demokrasi, dalam praktiknya, dunia politik dan birokrasi masih kerap diwarnai oleh budaya lama seperti patronase, kolusi, penyalahgunaan wewenang, serta rendahnya integritas para aparatur. Berbagai fenomena seperti ketimpangan dalam pelayanan publik, minimnya transparansi, penyimpangan anggaran, dan ketidakmampuan birokrat untuk bertindak sebagai pelayan masyarakat menunjukkan bahwa cita-cita etika politik yang berlandaskan Pancasila belum terwujud secara nyata.
Bila ditinjau sila per sila:
- Sila Ketuhanan dan Kemanusiaan mengedepankan kejujuran dan penghormatan terhadap martabat manusia, namun dalam kenyataannya masih banyak ditemui praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.
- Sila Kerakyatan menekankan musyawarah dan mengutamakan kepentingan rakyat, namun proses politik justru sering didominasi oleh kepentingan kelompok atau figur tertentu.
- Sila Keadilan Sosial mengarah pada pemerataan dan keadilan, tetapi layanan publik masih sering tidak merata, diskriminatif, dan tidak efisien.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa etika politik kita saat ini masih dihadapkan pada tantangan yang serius dan belum sepenuhnya mengakar pada nilai-nilai luhur Pancasila.

B. Di tengah masyarakat saat ini, gambaran etika generasi muda cukup beragam. Di satu sisi, banyak anak muda yang tampil kreatif, kritis, dan memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Namun di sisi lain, tidak sedikit pula yang menunjukkan gejala penurunan moral, seperti memudarnya sopan santun, rendahnya rasa tanggung jawab, perilaku konsumtif berlebihan, terpengaruh budaya instan, serta mengabaikan norma sosial dan nilai-nilai Pancasila. Contohnya dapat dilihat dari sikap yang kurang menghormati orang tua, menurunnya kepedulian terhadap lingkungan, penyalahgunaan media sosial, serta memudarnya semangat gotong royong.
Perilaku-perilaku tersebut mengindikasikan bahwa belum seluruh generasi muda merepresentasikan nilai-nilai inti bangsa Indonesia, seperti kesantunan, semangat bermusyawarah, kegotongroyongan, toleransi, dan integritas.
Beberapa solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi dekadensi moral ini antara lain:
1. Memperkuat Pendidikan Karakter: Sekolah dan keluarga perlu secara konsisten menanamkan nilai-nilai Pancasila melalui keteladanan, pembiasaan, dan metode pembelajaran yang kontekstual.
2. Meningkatkan Literasi Digital dan Pengawasan Media Sosial: Generasi muda perlu dibimbing untuk menggunakan media sosial secara bijak, kritis terhadap hoaks, dan mampu mengendalikan diri di ruang digital.
3. Mendorong Keterlibatan dalam Aktivitas Positif: Pemuda perlu diarahkan untuk berpartisipasi dalam organisasi, kegiatan sosial, olahraga, atau komunitas kreatif guna membangun pergaulan yang sehat dan produktif.
4. Menunjukkan Keteladanan dari Figur Dewasa dan Pejabat: Moralitas anak muda mudah terkikis jika melihat contoh buruk dari pemimpin. Oleh karena itu, penting bagi para pejabat dan orang dewasa untuk menampilkan integritas dan etika yang baik.
5. Merevitalisasi Budaya Lokal dan Nilai Kebangsaan: Kegiatan adat, keagamaan, dan budaya perlu diberdayakan kembali sebagai fondasi untuk memperkuat identitas dan moral bangsa.
Dengan menerapkan langkah-langkah strategis ini, diharapkan generasi muda dapat membentuk karakter yang lebih beretika, berintegritas, dan selaras dengan jiwa Pancasila.

Nama: Shinta Olivia
NPM: 2515061024
Kelas: PSTI C

Jurnal “Penanaman Nilai-Nilai Pancasila Melalui Kontrol Sosial oleh Media Massa untuk Menekan Kejahatan di Indonesia” karya Ariesta Wibisono Anditya mengulas peran vital media massa sebagai alat kontrol sosial dalam upaya pencegahan kejahatan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, menelaah norma, peraturan perundang-undangan, dan asas hukum terkait pers, lalu menganalisisnya dalam konteks nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman etika dan moral bangsa. Berdasarkan Undang-Undang Pers, media massa seharusnya menjalankan fungsi sebagai pemberi informasi, sarana edukasi, dan alat kontrol sosial.

Namun, hasil kajian menunjukkan bahwa peran ideal tersebut belum berjalan optimal dan tidak selaras dengan nilai Pancasila, khususnya Sila Kelima. Dalam praktiknya, media massa dinilai masih sering mengutamakan kepentingan komersial, kecepatan, dan sensasionalisme. Hal ini tercermin dari maraknya produksi berita yang tidak akurat, hoaks, atau menampilkan konten yang memicu konflik. Media lebih fokus pada pemenuhan rasa ingin tahu dan kebutuhan informasi semata, daripada berperan sebagai sarana pendidikan publik yang membentuk karakter dan moral masyarakat berjiwa Pancasila.

Kondisi ini, diperparah dengan kurangnya kerja sama antara media dan aparat penegak hukum, mengakibatkan media belum mampu menumbuhkan perilaku Pancasilais, ditandai dengan menguatnya sikap individualistik, melemahnya rasa kebangsaan, dan maraknya pemberitaan menyesatkan yang berkontribusi pada kerusakan tatanan sosial. Secara keseluruhan, jurnal ini menyimpulkan bahwa media massa lebih sering menjadi pemuas kebutuhan informasi alih-alih agen pembentuk moral, dan menegaskan bahwa upaya menekan kejahatan memerlukan kontribusi media yang bermoral, beretika, dan teguh berpijak pada nilai-nilai Pancasila agar fungsi kontrol sosialnya berjalan efektif.