Nama : Eris Ana Dita
Npm : 2413031017
Kelompok 8
Nama : Eris Ana Dita
Npm : 2413031017
Kelompok 8
Arnesta Az Zahra 2313031066
Nurida Elsa 2413031021
Eris Ana Dita 2413031017
Serly Natasa 2413031028
Nama : Eris Ana Dita
Npm : 2413031017
1. Tantangan Penyelarasan Ekspansi dan SDGs
Tantangan utama meliputi traceability rantai pasok sawit untuk hindari greenwashing, kuantifikasi dampak ESG (seperti hektar hutan hilang vs. lapangan kerja diciptakan), serta regulasi ISPO/RSPO yang ketat di Indonesia untuk ekspor global. Kritik ini menekan legitimasi perusahaan, memerlukan pelaporan GRI yang transparan untuk jawab tuntutan investor ESG.
2. Teori Akuntansi Positif vs. Normatif
Teori akuntansi positif menjelaskan perilaku aktual PT Sumber Hijau, di mana manajemen memilih pelaporan GRI untuk sinyal positif bagi investor (signalling theory), meski ada asimetri informasi soal dampak lingkungan, sehingga laba terlihat stabil tapi ESG rentan kritik. Sebaliknya, teori normatif merekomendasikan pelaporan ideal berbasis prinsip faithful representation (PSAK/IFRS) dengan integrasi SDGs untuk akuntabilitas penuh, termasuk disclosure risiko deforestasi dan kontribusi sosial agar selaras stakeholder theory. Kombinasi keduanya membantu pahami mengapa perusahaan ekspansi dulu lalu laporkan belakangan, tapi normatif dorong perubahan strategis.
3. Integrasi SDGs ke Laporan Keuangan PSAK
Gunakan Integrated Reporting (IR) ala IIRC untuk gabungkan laporan keuangan PSAK dengan narasi SDGs/GRI di satu dokumen, ungkapkan value creation dari aset sawit (PSAK 16/68) sambil disclose risiko ESG sebagai contingent liabilities (PSAK 57). Adopsi Sustainability Disclosure Standards (SPK IAI) yang selaras IFRS S1/S2 (efektif 2027) untuk materiality assessment SDG 8/13/15, laporkan metrik seperti emisi Scope 1-3 dan job creation di note laporan keuangan.
4. Narasi Laporan untuk Stakeholder
Susun narasi balanced dan berbasis fakta dengan struktur: (1) Pengakuan risiko (deforestasi, hak adat) + mitigasi (sertifikasi ISPO, zero-deforestation commitment); (2) Kuantifikasi dampak ganda (lapangan kerja 1.000+ vs. reboisasi 500 ha); (3) Progres SDGs terukur (target emisi turun 20% via biomassa EFB). Gunakan visualisasi seperti alignment table GRI-IIRC untuk bandingkan capaian vs. target, libatkan third-party assurance untuk kredibilitas bagi LSM lokal dan investor global. Hindari greenwashing dengan transparansi data blockchain, tekankan kolaborasi masyarakat adat untuk legitimacy jangka panjang.
Nama : Eris Ana Dita
Npm : 2413031017
Esensinya terletak pada analisis empat segmen keberlanjutan korporat (assessment, inside-out perspective, strategy, management accounting & control) melalui studi kasus empat perusahaan telekomunikasi (Telia, Telenor, BT Group, Turkcell), yang mengidentifikasi 15 tantangan pelaporan SDGs seperti kuantifikasi target dan integrasi value chain, serta metrik untuk mengukur kemajuan. Pendekatan ini menjawab gap literatur dengan memastikan pelaporan transparan, comparable, dan strategis, menghindari greenwashing melalui teori legitimacy dan stakeholder, serta mendukung perusahaan Indonesia seperti PT Hijau Lestari dalam sustainability reporting GRI yang selaras regulasi OJK. Bagi konteks Indonesia, pendekatan ini relevan untuk fintech seperti PT Delta Finansial atau agribisnis PT Hijau Lestari, dengan menggabungkan blockchain untuk traceability SDGs (SDG 12, 13) sesuai POJK 51/2017 dan SPK IAI, mencegah decoupling antara laporan dan operasi nyata.
Nama : Eris Ana Dita
Npm : 2413031017
Video "Reporting on SDGs" menjelaskan bahwa 17 Sustainable Development Goals (SDGs) menjadi panduan penting bagi perusahaan untuk mengintegrasikan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam operasional bisnis, sehingga meningkatkan transparansi pelaporan dan pengelolaan risiko. Perusahaan yang melaporkan pencapaian SDGs secara akurat memperoleh manfaat seperti reputasi lebih baik, akses investor ESG, dan efisiensi operasional melalui kolaborasi stakeholder. Teknologi blockchain mendukung pelaporan ini dengan menyediakan data immutable untuk jejak karbon dan rantai pasok, selaras dengan tuntutan GRI dan regulasi OJK di Indonesia.