Nama : Eris Ana Dita
Npm : 2413031017

1. Instrumen keuangan adalah kontrak yang menimbulkan aset keuangan pada satu entitas dan liabilitas keuangan atau ekuitas pada entitas lain. Jenis instrumen keuangan meliputi kas dan setara kas, piutang, investasi, surat utang, saham, derivatif dan lainnya. Instrumen ini memiliki karakteristik berupa klaim atas kas, klaim atas aset, atau hak untuk menerima atau menyerahkan kas atau instrumen ekuitas.

2. Kas adalah aset likuid berupa uang tunai dan setara kas yang dimiliki perusahaan. Pengendalian internal terhadap kas penting untuk mencegah pencurian dan kesalahan. Contohnya termasuk pemisahan tugas (separation of duties), penyimpanan kas di tempat aman, rekonsiliasi kas secara rutin, otorisasi transaksi kas, serta penggunaan cek dan pelaporan transaksi kas secara transparan.

3. Kas disajikan sebagai aset lancar dalam laporan posisi keuangan (neraca) dan disajikan dalam nilai nominal yang dapat digunakan segera. Pengungkapan meliputi keterangan kas dan setara kas, pembatasan penggunaan kas jika ada, saldo kas pihak ketiga, dan metode pengukuran kas.

4. Piutang adalah klaim perusahaan atas pembayaran dari pihak lain, biasanya akibat penjualan kredit. Pengakuan piutang dilakukan saat entitas memiliki hak untuk menerima pembayaran dan jumlah piutang dapat diukur secara andal. Piutang diakui pada jumlah nilai kini kas yang diharapkan diterima.

5. Penilaian, Perhitungan Penurunan Nilai, Penyajian dan Pengungkapan Piutang Piutang dinilai berdasarkan nilai tercatat dikurangi penurunan nilai (allowance for doubtful accounts). Penurunan nilai dihitung berdasarkan estimasi piutang yang tidak tertagih. Penyajian piutang di laporan keuangan biasanya dalam aset lancar dengan nilai bersih setelah dikurangi penyisihan penurunan nilai. Pengungkapan mencakup metode penilaian, kebijakan pengakuan penurunan nilai, dan informasi mengenai piutang bermasalah.

6. Analisis kas dan piutang melibatkan evaluasi likuiditas dan efisiensi pengelolaan. Untuk kas dapat dianalisis dengan cash ratio atau cash turnover, sedangkan piutang dianalisis melalui rasio perputaran piutang, periode penagihan rata-rata, dan tingkat kolektibilitas. Analisis membantu menilai kemampuan perusahaan dalam mengelola aset lancar dan likuiditas finansial.

Nama : Eris Ana Dita
Npm : 2413031017

Setelah menonton video di atas video tersebut menjelaskan dua cara mencatat aset perusahaan: menggunakan biaya historis atau nilai wajar.Biaya historis artinya mencatat aset berdasarkan harga saat membeli dulu. Sedangkan nilai wajar berarti mencatat aset sesuai harga pasar saat ini. Contohnya, jika sebuah gedung dibeli 20 tahun lalu dengan harga 5 juta dolar, sekarang jika nilainya di pasar sudah jadi 35 juta dolar, maka dengan nilai wajar, gedung tersebut dicatat pada angka 35 juta.

Perusahaan harus memilih salah satu cara dan konsisten menggunakannya untuk semua aset yang sejenis. Penilaian nilai wajar biasanya dilakukan oleh ahli dengan melihat harga pasar aset serupa.Metode nilai wajar cocok untuk aset seperti properti, merek dagang, dan beberapa kewajiban, tapi tidak bisa diterapkan untuk semua aset karena prosesnya rumit.

Intinya, perusahaan pakai biaya historis buat mencatat harga beli, atau nilai wajar untuk menunjukkan nilai pasar sekarang. Pilihan ini harus dipakai secara konsisten agar laporan keuangan lebih jelas dan akurat.

Nama : Eris Ana Dita
Npm : 2413031017

Jurnal "Historical Costs Versus Fair Value in Financial Accounting membahas dua konsep utama pengukuran aset dan kewajiban dalam akuntansi keuangan, yaitu biaya historis (historical costs) dan pengukuran nilai wajar (fair value). Pengukuran diperlukan pada dua momen penting, yaitu saat pengakuan awal dan saat tanggal neraca. IFRS umumnya menggunakan nilai wajar saat tanggal neraca, sementara pengakuan awal masih didominasi biaya historis.

Nilai wajar dipandang lebih relevan dalam mencerminkan kondisi ekonomi saat ini dan memberikan informasi yang lebih objektif dan dapat dibandingkan dibandingkan biaya historis yang berbasis pada harga perolehan. Namun, pengukuran nilai wajar juga membawa risiko, terutama ketika nilai wajar tidak dapat diobservasi dari pasar aktif dan harus memperhitungkan subyektivitas manajemen.

Jurnal ini juga mengkaji dampak krisis keuangan terhadap pendekatan pengukuran, di mana terdapat kecenderungan penangguhan penggunaan nilai wajar karena ketidakpastian pasar dan kesulitan dalam menilai nilai wajar aset. Penulis menyimpulkan bahwa kombinasi antara pengukuran nilai wajar dan pengukuran spesifik entitas dapat memberikan informasi akuntansi yang lebih akurat dan mengurangi risiko distribusi laba yang tidak realistis.

Kesimpulan utama adalah tidak ada satu pendekatan pengukuran yang sempurna; nilai wajar sesuai untuk instrumen keuangan, tetapi untuk aset non-keuangan pengukuran spesifik entitas mungkin lebih tepat. Dalam kondisi krisis, penggunaan nilai wajar perlu dipertimbangkan kembali untuk menghindari dampak negatif pada pelaporan keuangan.

Nama : Eris Ana Dita
Npm : 2413031017

1. Kelebihan dan Kekurangan Penggunaan Fair Value dibandingkan Historical Cost Penggunaan nilai wajar (fair value) pada aset tetap memberikan informasi yang lebih relevan karena mencerminkan nilai pasar saat ini dan prospek perusahaan yang sebenarnya, terutama di pasar properti yang fluktuatif. Namun, nilai wajar bisa kurang andal karena tergantung pada penilaian subjektif pihak ketiga dan bisa menyebabkan nilai aset yang tidak stabil. Sebaliknya, biaya historis (historical cost) lebih objektif dan stabil karena berdasarkan harga beli asli, tetapi kurang relevan karena tidak mencerminkan nilai pasar saat ini.

2. Relevansi dan Keandalan Informasi Nilai Wajar dalam Konteks Indonesia dan IFRS Di Indonesia dan menurut IFRS, nilai wajar meningkatkan relevansi laporan keuangan dengan memberikan gambaran nilai pasar sebenarnya. Namun, keandalannya harus dijaga dengan pengungkapan lengkap tentang asumsi dan metode penilaian. Dengan demikian, nilai wajar bisa dipakai tanpa mengorbankan keandalan jika standar penilaian dan transparansi diikuti.

3. Rekomendasi Kebijakan DSAK IAI Terkait Penggunaan Nilai Wajar dalam Pelaporan Aset Tetap di Sektor Properti Rekomendasi kebijakan DSAK IAI adalah membolehkan penggunaan nilai wajar sebagai opsi untuk aset properti dengan syarat penilaian dilakukan oleh appraiser profesional dan ada pengungkapan yang detail tentang metode dan asumsi penilaian. Kebijakan ini harus membantu menjaga keseimbangan agar laporan keuangan tetap relevan dan andal, serta mengikuti prinsip pelaporan keuangan yang baik.