NAMA : SYAHRILLAH AHNAF KURNIA
NPM : 2411011056

Perkembangan demokrasi di Indonesia telah melalui beberapa fase penting sejak kemerdekaan tahun 1945 hingga saat ini. Awalnya, Indonesia menganut sistem Demokrasi Parlementer (1945-1959), di mana kekuasaan berada di tangan parlemen dan kabinet bertanggung jawab kepada DPR. Namun, periode ini diwarnai ketidakstabilan politik akibat sering bergantinya kabinet

Selanjutnya, Indonesia memasuki era Demokrasi Terpimpin (1959-1965) setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Pada masa ini, kekuasaan terpusat pada Presiden Soekarno, peran partai politik dibatasi, dan kebebasan pers ditekan. Era ini berakhir dengan peristiwa G30S/PKI

Setelah itu, pada masa Orde Baru (1966-1998) di bawah kepemimpinan Soeharto, diterapkan Demokrasi Pancasila. Pemerintahan menekankan stabilitas politik dan pembangunan ekonomi, namun juga diwarnai otoritarianisme, korupsi, serta pembatasan kebebasan berpendapat dan pers

Krisis ekonomi dan politik pada akhir 1990-an memicu Reformasi (1998-sekarang). Setelah Soeharto mundur, Indonesia memasuki era demokrasi yang lebih terbuka dan partisipatif. Pemilu dilaksanakan secara langsung, kebebasan pers meningkat, desentralisasi pemerintahan diterapkan, dan hak-hak warga negara lebih terjamin Meski demikian, tantangan seperti korupsi, ketidakstabilan politik, dan penurunan indeks demokrasi masih dihadapi Indonesia. Menurut laporan The Economist Intelligence Unit, skor demokrasi Indonesia terus menurun dalam satu dekade terakhir dan masih berada dalam kategori demokrasi cacat, terutama karena rendahnya skor pada aspek budaya politik dan kebebasan sipil

Secara keseluruhan, perjalanan demokrasi di Indonesia menunjukkan kemajuan signifikan dalam hal partisipasi politik dan kebebasan, meski masih menghadapi berbagai tantangan dalam mewujudkan demokrasi yang ideal

Nama : SYAHRILLAH AHNAF KURNIA
NPM : 2411011056
KELAS : MANAJEMEN GENAP 2024

Nama : SYAHRILLAH AHNAF KURNIA
NPM : 2411011056
Kelas: manajemen

NAMA: SYAHRILLAH AHNAF KURNIA
NPM. : 2411011056
KELAS : A

Assalamualaikum pak Roy, selamat siang izinkan saya untuk menanggapi tentang materi di atas
Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa memiliki peran penting dalam mengarahkan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) di Indonesia. Namun, dalam praktiknya, penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pengembangan IPTEK seringkali menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah arus globalisasi yang membawa dominasi teknologi asing dan nilai-nilai individualisme yang dapat bertentangan dengan budaya kolektivisme dan keadilan sosial yang dianut oleh Pancasila.

Selain itu, terdapat dinamika dalam menjaga keseimbangan antara kemajuan teknologi dan pelestarian kearifan lokal. Banyak inovasi teknologi yang berkembang pesat, tetapi seringkali mengabaikan aspek moral, lingkungan, dan nilai kemanusiaan. Hal ini menunjukkan bahwa pentingnya landasan etis dalam IPTEK agar tidak hanya mengejar keuntungan ekonomi, tetapi juga menjunjung tinggi prinsip-prinsip Pancasila, seperti kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam konteks pengembangan IPTEK, Pancasila dapat menjadi panduan untuk memastikan bahwa inovasi tidak hanya berorientasi pada kepentingan pasar, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Misalnya, pengembangan teknologi di bidang kesehatan, pendidikan, atau lingkungan harus didasari pada semangat gotong royong dan upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya mereka yang kurang mampu.

Sebagai mahasiswa, kita memiliki tanggung jawab untuk ikut serta dalam mengkritisi, mengembangkan, dan menerapkan IPTEK sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Hal ini mencakup upaya menciptakan inovasi yang tidak hanya canggih secara teknis, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan bangsa yang berkelanjutan, berkeadilan, dan berbasis kearifan lokal. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya menjadi simbol, tetapi benar-benar menjadi landasan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam pengembangan IPTEK.