MKU PKN Manajemen 2024/2025

Nama: Rasya Adhistia Kaloko
Npm: 2411011019
S1 Manajemen

Analisis Video

PERKEMBANGAN DEMOKRASI DI INDONESIA

Perkembangan Demokrasi di Indonesia mengalami 5 Periode, yaitu:

1. Masa Revolusi Kemerdekaan, dalam masa ini demokrasi sangat terbatas dan hanya di dukunh oleh 2 pers.
2. Masa demokrasi Parlamenter (1945-1959), pada masa ini, demokrasi indonesia mencapai kejayaan karena elemen-elemen demokrasi ada dalam politik indonesia. Namun, demokrasi ini gagal karena adanya dominan politik aliran (partai islam, partai nasionalis, dll), Basis sosial ekonomi masih sangat lemah, dan persamaan kepentingan presiden soekarno dengan angkatan darat.
3. Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965), politik pada masa ini dikuasai oleh 3 kekuatan politik yaitu ABRI, Soekarno, dan PKI.
4. Masa Demokrasi Orde Baru, Pada masa Orde Baru, demokrasi cenderung bersifat semu. Pemerintah pusat di bawah Soeharto mengendalikan politik melalui Golkar, membatasi kebebasan berpendapat, dan melakukan pemilu rutin yang tidak sepenuhnya bebas.
5. Masa Demokrasi Reformasi (1998-Sekarang), demokrasi ini dimulai setelah jatuhnya pemerintah soeharto pada tahun 1998. Masa ini ditandai dengan meningkatnya keterbukaan politik, kebebasan berpendapat, dan peran aktif masyarakat dalam pemerintahan. Pemilu dilaksanakan secara lebih jujur dan adil, partai politik berkembang bebas, serta pers memiliki kebebasan yang lebih luas.

Kesimpulannya, perkembangan demokrasi di Indonesia menunjukkan perubahan dari sistem yang terbatas dan otoriter menuju sistem yang lebih terbuka dan partisipatif. Meskipun begitu, demokrasi di Indonesia harus lebih diperhatikan lagi, supaya tidak menyimpang dari ideologi pancasila.

Nama : Rachel Salsabila Adimsi
NPM : 2411011055
Kelas : Manajemen

Analisis Video Perkembangan Demokrasi di Indonesia

Perjalanan demokrasi di Indonesia merupakan proses yang kompleks dan dinamis, dipengaruhi oleh berbagai kondisi sosial, politik, dan ekonomi di setiap zamannya. Masa awal kemerdekaan atau masa revolusi fisik (1945–1949) merupakan fase transisi dari penjajahan menuju negara merdeka. Fokus utama bangsa saat itu adalah mempertahankan kemerdekaan dari ancaman Belanda. Oleh karena itu, sistem demokrasi belum bisa diterapkan secara ideal karena negara masih dalam situasi darurat.

Selanjutnya, pada masa Demokrasi Parlementer (1950–1959), Indonesia mencoba menjalankan sistem demokrasi liberal yang memberi ruang bagi banyak partai politik dan kebebasan berpendapat. Pemilu pertama pada tahun 1955 menjadi tonggak penting dalam sejarah demokrasi Indonesia. Namun, sistem ini justru tidak stabil karena seringnya pergantian kabinet dan konflik politik antar partai, sehingga menghambat pembangunan dan menciptakan ketidakpastian.

Kondisi tersebut menjadi alasan bagi Presiden Soekarno untuk menerapkan Demokrasi Terpimpin (1959–1965), yang sebenarnya justru mengarah pada sistem otoriter. Presiden memiliki kekuasaan sangat besar dan lembaga-lembaga negara kehilangan independensinya. Demokrasi hanya menjadi formalitas karena kontrol terhadap media dan partai politik sangat ketat.

Pada masa Orde Baru (1966–1998), demokrasi kembali mengalami kemunduran. Walau stabilitas nasional dan pertumbuhan ekonomi meningkat, sistem pemerintahan sangat sentralistik, pemilu tidak kompetitif, dan kritik terhadap pemerintah ditekan. Demokrasi semu inilah yang memunculkan perlawanan rakyat, terutama setelah terjadinya krisis ekonomi 1998 yang disusul dengan lengsernya Soeharto.

Era Reformasi yang dimulai pada 1998 membuka harapan baru. Indonesia mulai menerapkan pemilu langsung, otonomi daerah, penguatan peran lembaga negara, dan kebebasan berpendapat. Namun, demokrasi yang terbuka ini juga menghadirkan tantangan baru, seperti korupsi yang masih tinggi, politik uang, polarisasi akibat politik identitas, dan dominasi oligarki dalam sistem kekuasaan.

Tanggapan Pribadi

Melihat perkembangan demokrasi di Indonesia, saya merasa bahwa demokrasi bukanlah sistem yang bisa langsung sempurna diterapkan. Indonesia butuh waktu panjang dan melewati berbagai eksperimen politik untuk menemukan sistem yang paling sesuai. Reformasi telah membawa kemajuan besar, tetapi demokrasi yang sehat tidak cukup hanya dengan pemilu langsung—harus ada pendidikan politik yang merata, transparansi, serta kesadaran kritis dari rakyat. Tantangan seperti korupsi dan manipulasi kekuasaan harus menjadi perhatian bersama agar demokrasi tidak hanya berjalan prosedural, tetapi juga substansial dan benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat.

Nama:farrel pratama
Npm:2411011081
S1 manajemen

Analisis vidio

Perkembangan Demokrasi di Indonesia

Perjalanan demokrasi di Indonesia telah melalui lima periode penting dengan karakteristik yang berbeda. Dimulai dari masa Demokrasi Liberal (1945–1959), sistem pemerintahan saat itu memberi ruang besar pada parlemen dan partai politik. Namun, seringnya pergantian kabinet menyebabkan ketidakstabilan politik.

Selanjutnya, pada masa Demokrasi Terpimpin (1959–1965), Presiden Soekarno memusatkan kekuasaan dan membatasi peran partai serta lembaga legislatif. Demokrasi saat itu cenderung otoriter dengan pembatasan terhadap kebebasan berpendapat.

Kemudian, masa Demokrasi Pancasila (1966–1998) di bawah Soeharto berfokus pada stabilitas dan pembangunan. Meskipun pemilu dilaksanakan, demokrasi bersifat semu karena dominasi Golkar, pengawasan media, dan represi terhadap oposisi.

Era Reformasi (1998–sekarang) membawa angin segar bagi demokrasi. Pemilu menjadi lebih terbuka, presiden dipilih langsung, dan masyarakat sipil semakin aktif. Namun, tantangan seperti korupsi, politik uang, dan polarisasi masih menghambat kemajuan demokrasi.

Kini, demokrasi kontemporer Indonesia terus berkembang meski menghadapi tantangan baru. Diperlukan komitmen bersama untuk memperkuat institusi demokrasi, menegakkan hukum, dan memastikan partisipasi rakyat tetap terjaga.

Nama: Tiara Srinida Aprita
NPM: 2411011064
Kelas: Manajemen

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Selamat Pagi Bapak Roy dan teman-teman semua, izinkan saya memberikan analisis mengenai video yang telah diberikan.

Video ini membahas mengenai multipartai di Indonesia, khususnya sejak era awal kemerdekaan. Dimana topik ini sangat relevan bagi mahasiswa yang ingin mempelajari ilmu politik, sejarah, atau hubungan internasional karena dapat membantu untuk memberikan gambaran dasar mengenai sistem politik Indonesia yang pluralistik.

Video ini juga menggunakan bahasa yang cukup sederhana dan mudah dipahami, sehingga cocok untuk mahasiswa yang baru mengenal konsep multipartai. Namun, bagi mahasiswa tingkat lanjut, penjelasan dalam video ini terasa terlalu ringkas dan kurang mendalam, terutama dalam membahas dinamika politik dan konflik yang terjadi antar partai. Penggunaan animasi dan visualisasi sederhana efektif dalam menarik perhatian dan memudahkan pemahaman. Namun, dari sudut pandang akademis, video ini kurang menyertakan sumber referensi atau data pendukung yang bisa memperkuat kredibilitas informasi.

Video kurang mengulas dampak multipartai terhadap stabilitas politik Indonesia, serta tidak membahas bagaimana sistem multipartai berkembang hingga era reformasi. Saran dari saya, alangkah baiknya jika video ini dapat dilengkapi lagi dengan contoh partai politik utama, konflik ideologis, serta implikasi sosial-politik dari sistem multipartai. Serta Penambahan kutipan dari tokoh sejarah atau akademisi juga akan meningkatkan kualitas analisis.

Kesimpulan
Secara keseluruhan, video ini merupakan pengantar yang baik untuk memahami sejarah multipartai di Indonesia. Namun, untuk kebutuhan akademik yang lebih mendalam, video ini perlu dikembangkan dengan analisis yang lebih kritis dan data yang lebih lengkap.

Nama : Theo Tazkylla Baramadhan
NPM : 2411011010
Kelas : manajemen

Izin menanggapi vidio tentang perkembangan Demokrasi di Indonesia

Perkembangan demokrasi di Indonesia merupakan perjalanan panjang yang penuh dinamika. Sejak awal kemerdekaan, bangsa ini sudah menunjukkan komitmen untuk membangun sistem pemerintahan yang melibatkan rakyat dalam pengambilan keputusan. Namun, dalam praktiknya, demokrasi di Indonesia tidak selalu berjalan mulus.

Pada awal kemerdekaan, sistem pemerintahan masih mencari bentuk yang tepat. Munculnya berbagai partai politik dan seringnya pergantian kabinet membuat suasana politik saat itu tidak stabil. Hal ini kemudian mendorong lahirnya Demokrasi Terpimpin di era Soekarno, di mana kekuasaan lebih terpusat pada presiden dan peran partai politik serta lembaga legislatif mulai dibatasi.

Setelah itu, masa Orde Baru yang dipimpin Soeharto membawa stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi. Tapi sayangnya, demokrasi justru semakin terpinggirkan. Kebebasan berpendapat ditekan, media dikendalikan, dan suara kritis sering dibungkam. Rakyat hidup dalam keteraturan yang semu, karena ruang untuk menyampaikan aspirasi semakin sempit.

Barulah setelah gerakan Reformasi tahun 1998, Indonesia kembali membuka ruang demokrasi. Pemilu yang lebih terbuka, kebebasan pers, dan partisipasi masyarakat yang lebih luas mulai tumbuh. Tapi tentu saja, demokrasi yang sekarang kita miliki belum sempurna. Masih ada tantangan seperti politik uang, korupsi, dan polarisasi masyarakat yang harus dihadapi bersama.

Perjalanan ini menunjukkan bahwa demokrasi bukan sesuatu yang bisa dicapai secara instan. Ia adalah proses panjang yang terus diperjuangkan dan dijaga. Indonesia telah melangkah jauh, tapi pekerjaan rumahnya masih banyak. Yang terpenting adalah semangat untuk terus memperbaiki diri dan menjaga nilai-nilai demokrasi tetap hidup di tengah masyarakat.

Nama : Aiman Maxima Alfarizi
Kelas : Manajemen
NPM : 2411011013

Izin Pak Roy menanggapi video mengenai Perkembangan Demokrasi di Indonesia

Perkembangan demokrasi masa revolusi sangatlah terbatas, pada Perkembangan demokrasi parlementer tahun 1945-1959 merupakan masa kejayaan demokrasi karena semua elemen demokrasi dapat digunakan dengan baik, namun demokrasi parlementer gagal karena dominannya politik aliran, basis sosial ekonomi yang lemah, adanya persamaan kepentingan antara Soekarno dan Angkatan Darat yang sama-sama tidak senang dengan politik yang sedang berjalan. Demokrasi terpimpin (1959-1965) ditandai dengan tiga kekuatan besar yaitu ABRI, Soekarno, dan PKI. Demokrasi Era Orde Baru ditandai dengan dominasi ABRI dakam mengambil keputusan politik dan kekuasaan politik. Era Reformasi merupakan era yang sedang berjalan sampai saat ini diawali dari jatuhnya rezim Soeharto. Reformasi ditandai dengan rotasi kekuasaan dari pemerintah pusat sampai tingkat desa, tranparansi rekrutmen politik, dan terjaminnya hak asasi manusia

Nama : Nazwa Diah fadhilah
Npm : 2411011032
Kelas : S1 Manajemen

Analisis video

PERKEMBANGAN DEMOKRASI DI INDONESIA

Video ini membahas perjalanan demokrasi di Indonesia dari awal kemerdekaan hingga sekarang.
Ada empat fase penting:
Demokrasi Parlementer (1945–1959): Sistem parlementer dijalankan, tapi karena terlalu banyak partai dan konflik, pemerintah jadi tidak stabil.

Demokrasi Terpimpin (1959–1965): Presiden Soekarno ambil alih kekuasaan penuh, demokrasi berubah jadi otoriter.

Demokrasi Pancasila (1966–1998): Di era Orde Baru, demokrasi dijalankan secara formal tapi sebenarnya rakyat tidak bebas berbicara.

Demokrasi Reformasi (1998–sekarang): Setelah Soeharto jatuh, rakyat lebih bebas memilih dan menyuarakan pendapat, walau tantangan demokrasi masih banyak.

Menurut saya, video ini cukup membuka mata tentang bagaimana demokrasi Indonesia berkembang. Saya jadi lebih mengerti bahwa demokrasi itu bukan cuma soal pemilu atau punya banyak partai, tapi bagaimana kekuasaan bisa benar benar dikontrol rakyat. Jujur, saya cukup kaget saat menyadari bahwa dulu demokrasi bisa dipakai sebagai alat untuk memperkuat kekuasaan presiden, bukan untuk melindungi suara rakyat. Misalnya, di masa Demokrasi Terpimpin dan Orde Baru, kata “demokrasi” tetap digunakan, padahal praktiknya bertentangan dengan makna demokrasi itu sendiri. Saya juga merasa bahwa meskipun sekarang kita hidup di era Reformasi, demokrasi belum benar-benar sempurna. Masih banyak orang yang kecewa dengan politik, munculnya dinasti politik di berbagai daerah, dan polarisasi masyarakat akibat media sosial. Tapi setidaknya sekarang kita punya ruang untuk menyuarakan kritik dan itu penting. Menurut saya, demokrasi Indonesia seperti orang yang sedang belajar jalan kadang jatuh, kadang salah langkah, tapi tetap bergerak maju.

Jadi kesimpulan dari analisis video tersebut, video ini cukup bagus sebagai pengantar untuk memahami perkembangan demokrasi Indonesia. Tapi sebagai mahasiswa, saya merasa perlu mengkritisi bahwa demokrasi
bukan cuma soal ada atau tidaknya pemilu, tapi soal bagaimana rakyat bisa berpartisipasi dan bebas bersuara. Demokrasi yang sehat butuh partisipasi aktif, pendidikan politik, dan kesadaran kritis dan itulah yang harus terus diperjuangkan oleh generasi kita sekarang.

Nama: Maulin Fatricia
NPM: 2411011008
Kelas: Manajemen

Analisis tentang video:

Perkembangan demokrasi di Indonesia merupakan proses panjang yang penuh tantangan. Sejak merdeka, Indonesia berusaha menerapkan sistem pemerintahan yang melibatkan rakyat, meski pelaksanaannya tidak selalu berjalan mulus. Masa awal kemerdekaan ditandai dengan ketidakstabilan politik, yang kemudian digantikan oleh Demokrasi Terpimpin di era Soekarno, di mana kekuasaan terpusat pada presiden. Selanjutnya, Orde Baru di bawah Soeharto membawa stabilitas dan pertumbuhan ekonomi, tetapi mengorbankan kebebasan berpendapat dan membatasi peran masyarakat dalam pemerintahan.

Setelah Reformasi 1998, Indonesia mulai membuka ruang demokrasi yang lebih luas. Pemilu menjadi lebih terbuka, pers lebih bebas, dan masyarakat semakin aktif berpartisipasi. Namun, tantangan demokrasi masih ada, seperti politik uang, korupsi, dan perpecahan di tengah masyarakat. Ini menunjukkan bahwa demokrasi bukanlah tujuan akhir, melainkan proses yang harus terus dijaga dan diperjuangkan agar tetap hidup dan berkembang.

Nama: Vellyna Arista
NPM: 2411011011
Kelas: Manajemen

Analisis video pertemuan 10.

Fase-fase Perkembangan Demokrasi di Indonesia:
-Demokrasi Parlementer (1945-1959): Sistem multipartai dan dominasi parlemen. Terjadi ketidakstabilan politik dan seringnya pergantian kabinet menjadi tantangan utama.
-Demokrasi Terpimpin (1959-1965): Kekuasaan presiden sangat dominan, dengan pembatasan partai politik dan kebebasan berpendapat. Sistem ini dianggap menyimpang dari prinsip demokrasi konstitusional.
-Demokrasi Pancasila Era Orde Baru (1966-1998): Pemerintah berupaya menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam sistem demokrasi. Namun, praktik otoritarianisme, korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) sangat menonjol, dengan pembatasan kebebasan pers dan partisipasi politik.
-Demokrasi Pasca Reformasi (1998-sekarang): Jatuhnya Orde Baru membuka jalan bagi sistem demokrasi yang lebih terbuka dan partisipatif. Ada pemilihan umum langsung, kebebasan pers, dan otonomi daerah.

Indonesia telah melewati transisi dari rezim otoriter ke sistem demokrasi dengan menyelenggarakan pemilihan umum secara reguler dan damai. Kebebasan berpendapat dan pers juga mengalami peningkatan signifikan. Desentralisasi kekuasaan melalui otonomi daerah memberikan ruang partisipasi yang lebih luas di tingkat lokal. Meskipun ada kemajuan, demokrasi di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti korupsi yang menghambat pembangunan dan merusak kepercayaan publik, politik uang, polarisasi politik. Selain itu, penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia masih perlu ditingkatkan. Perlu adanya upaya berkelanjutan untuk memperkuat institusi demokrasi, memberantas korupsi, dan menegakkan hukum. Pendidikan demokrasi dan kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara menjadi kunci untuk memperkuat kualitas demokrasi. Secara keseluruhan, perkembangan demokrasi di Indonesia adalah sebuah proses yang berkelanjutan dan memerlukan komitmen dari semua pihak untuk terus memperkuatnya.

Nama : Felix Gilbert Julian
NPM :2411011039
S1 MANAJEMEN


Berikut adalah analisa saya mengenai video yang membahas tentang perjalanan demokrasi di Indonesia.

Perkembangan demokrasi di Indonesia merupakan sebuah proses panjang yang dipenuhi berbagai dinamika. Sejak merdeka, bangsa ini telah menunjukkan tekad untuk membangun sistem pemerintahan yang memberikan ruang bagi rakyat dalam proses pengambilan keputusan. Namun, pelaksanaan demokrasi di tanah air tidak selalu berjalan mulus.

Pada masa awal kemerdekaan, Indonesia masih mencari bentuk sistem pemerintahan yang ideal. Banyaknya partai politik dan seringnya pergantian kabinet menyebabkan situasi politik menjadi tidak stabil. Kondisi ini kemudian melahirkan era Demokrasi Terpimpin di bawah kepemimpinan Soekarno, di mana kekuasaan lebih terpusat pada presiden dan peran partai politik serta lembaga legislatif mulai terbatas.

Kemudian, masuk ke era Orde Baru di bawah Soeharto, Indonesia mengalami stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Namun, di balik itu, praktik demokrasi justru mengalami kemunduran. Kebebasan berekspresi dibatasi, media dibungkam, dan kritik terhadap pemerintah sulit disuarakan. Masyarakat hidup dalam keteraturan yang tampak stabil, namun sebenarnya dibayang-bayangi oleh tekanan dan keterbatasan aspirasi.

Baru pada masa Reformasi tahun 1998, Indonesia mulai kembali membuka ruang demokrasi. Sistem pemilu menjadi lebih terbuka, pers memperoleh kebebasan, dan keterlibatan masyarakat dalam politik meningkat. Meski demikian, demokrasi yang ada saat ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti praktik politik uang, korupsi, dan perpecahan di tengah masyarakat.

Perjalanan ini membuktikan bahwa demokrasi bukanlah sesuatu yang dapat diraih secara instan. Ia adalah proses berkelanjutan yang membutuhkan komitmen dan pengawalan bersama. Indonesia telah membuat banyak kemajuan, namun masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Yang paling penting adalah menjaga semangat untuk terus memperbaiki diri dan merawat nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Nama: Salsabila Cintami Addri
NPM: 2411011033
Kelas: S1 Manajemen

Analisis tentang vidio
Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, sistem pemerintahan yang dijalankan masih bersifat sementara dan memerlukan arah yang jelas. Salah satu tonggak penting dalam perkembangan demokrasi Indonesia adalah dikeluarkannya Maklumat Wakil Presiden No. X pada 3 November 1945. Maklumat ini menganjurkan pembentukan partai-partai politik sebagai sarana untuk menyalurkan aspirasi rakyat. Dengan adanya maklumat tersebut, dimulailah era demokrasi di Indonesia dengan sistem multipartai, yang menjadi dasar penting bagi kehidupan politik di masa awal kemerdekaan. Langkah ini menunjukkan bahwa sejak awal, Indonesia sudah berupaya menempatkan rakyat sebagai bagian penting dalam proses pengambilan keputusan politik.

Era demokrasi masa revolusi kemerdekaan ini ditandai dengan semangat partisipasi rakyat dalam pemerintahan, meskipun Indonesia masih menghadapi banyak tantangan, baik dari dalam negeri maupun dari ancaman luar seperti agresi militer Belanda. Demokrasi pada masa ini masih dalam tahap awal dan berkembang seiring dengan situasi politik dan sosial yang belum stabil. Meskipun demikian, keputusan untuk mendorong pembentukan partai politik menunjukkan komitmen pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang berdasarkan kehendak rakyat. Periode ini menjadi fondasi awal dalam perjalanan panjang demokrasi di Indonesia, yang kemudian terus berkembang melalui berbagai dinamika politik di masa-masa berikutnya.

Andri Julisky
2411011012
S1 Manajemen

Analisis terkait vidio diatas

Maklumat Wakil Presiden No. X yang dikeluarkan pada 3 November 1945 menjadi langkah awal yang sangat penting dalam sejarah perkembangan demokrasi di Indonesia. Dalam maklumat ini, pemerintah menganjurkan pembentukan partai-partai politik sebagai sarana untuk menyalurkan aspirasi rakyat. Ini menunjukkan komitmen awal pemerintahan Indonesia untuk membangun sistem politik yang inklusif dan berdasarkan kehendak rakyat. Dengan terbentuknya berbagai partai politik, mulai dari yang bercorak nasionalis, religius, hingga sosialis, kehidupan politik Indonesia mulai menunjukkan keragaman yang menjadi ciri khas demokrasi. Sistem multipartai ini menjadi pondasi awal demokrasi Indonesia yang terus mengalami perkembangan dari waktu ke waktu.

Namun, demokrasi pada masa revolusi kemerdekaan tidak berjalan mulus. Di tengah semangat membangun pemerintahan yang demokratis, Indonesia juga menghadapi tantangan besar, seperti agresi militer Belanda, kondisi ekonomi yang belum stabil, serta rendahnya pengalaman masyarakat dalam berpolitik. Selain itu, konflik internal antarpartai serta perbedaan ideologi juga menjadi hambatan tersendiri. Meskipun demikian, semangat untuk menciptakan pemerintahan yang berdasarkan pada kedaulatan rakyat tetap bertahan. Maklumat ini membuka jalan bagi lahirnya proses politik yang lebih terbuka dan partisipatif, meskipun realisasinya masih jauh dari sempurna. Periode ini menjadi tonggak penting yang menandai bahwa demokrasi Indonesia telah dimulai sejak awal kemerdekaan dan terus berkembang seiring waktu, meski sering kali harus menghadapi pasang surut dalam perjalanannya.

Jose Alvaro

2411011005

Izin menjawab pak Roy

Berdasarkan materi video yang bapak berikan,
Demokrasi di Indonesia tumbuh melalui perjalanan panjang yang penuh tantangan. Sejak awal kemerdekaan, upaya menciptakan sistem pemerintahan yang berpihak pada rakyat terus dilakukan, meski kerap terhambat oleh realitas politik yang tidak stabil.

Di awal masa kemerdekaan, Indonesia belum menemukan bentuk pemerintahan yang pas. Banyaknya partai politik dan seringnya pergantian kabinet menyebabkan roda pemerintahan sulit berjalan efektif. Situasi ini kemudian berubah drastis saat Soekarno menerapkan Demokrasi Terpimpin, sebuah sistem yang menempatkan kekuasaan eksekutif di posisi dominan, sementara lembaga lain seperti parlemen menjadi kurang berfungsi.

Ketika Soeharto naik ke tampuk kekuasaan, dimulailah era Orde Baru. Meski secara ekonomi dan stabilitas politik terlihat membaik, sistem demokrasi justru mengalami penurunan. Suara kritis dibungkam, kebebasan media dikekang, dan ruang diskusi publik menyempit. Pemerintahan berjalan dengan kesan tertib, namun mengorbankan hak-hak dasar warga negara.

Reformasi 1998 menjadi momen penting yang membuka kembali peluang bagi tumbuhnya demokrasi sejati. Sistem pemilu direformasi, kebebasan berekspresi dihormati, dan partisipasi masyarakat dalam politik makin meningkat. Meski begitu, demokrasi Indonesia kini masih menghadapi tantangan serius seperti maraknya politik uang, praktik korupsi, dan polarisasi sosial yang kian terasa.

Apa yang dialami Indonesia menunjukkan bahwa demokrasi adalah proses jangka panjang yang memerlukan kerja kolektif dan kesadaran bersama. Meski banyak kemajuan telah diraih, perjuangan untuk memperkuat sistem yang adil dan partisipatif masih jauh dari usai. Komitmen menjaga nilai-nilai demokrasi harus terus menjadi agenda utama dalam kehidupan berbangsa.

Nama:Amira Syahidah R
NPM:2461011039
Kelas: Manajemen


Analisis vidio
PERKEMBANGAN DEMOKRASI DI INDONESIA

Demokrasi di Indonesia tidak lahir dalam sekejap, melainkan terbentuk melalui rangkaian pengalaman panjang yang penuh tantangan. Setiap periode dalam sejarah bangsa menghadirkan kondisi yang membentuk corak demokrasi yang berbeda.

Pada masa awal kemerdekaan (1945–1949), Indonesia masih bergelut dengan upaya mempertahankan kedaulatan. Dalam suasana yang penuh ketegangan, konsep demokrasi belum menjadi prioritas. Negara lebih sibuk membangun fondasi keamanan dan struktur pemerintahan dasar. Maka, wajar jika demokrasi di masa ini hanya menjadi bayangan ideal yang belum bisa terwujud.

Memasuki era Demokrasi Parlementer (1950–1959), Indonesia mencoba mengadopsi model demokrasi liberal. Munculnya berbagai partai politik serta pelaksanaan Pemilu 1955 menjadi penanda penting. Namun, realitas di lapangan tidak berjalan mulus. Persaingan partai yang terlalu tajam, kabinet yang sering berganti, serta lemahnya konsolidasi membuat sistem ini goyah. Alih-alih membawa kemajuan, justru menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian politik.

Situasi inilah yang kemudian mendorong Soekarno mengubah arah. Demokrasi Terpimpin (1959–1965) lahir sebagai respons terhadap instabilitas. Akan tetapi, perubahan ini menjadikan kekuasaan terpusat di tangan presiden. Peran media dibatasi, oposisi dikekang, dan struktur demokrasi hanya digunakan sebagai pelengkap. Kekuasaan menjadi mutlak, dan rakyat kehilangan ruang untuk bersuara.

Setelahnya, Orde Baru (1966–1998) di bawah Soeharto membawa janji stabilitas dan pembangunan ekonomi. Namun, di balik itu, demokrasi hanya berjalan dalam bentuk permukaan. Pemilu rutin diadakan, tapi hasilnya bisa diprediksi. Golkar selalu mendominasi, sementara kebebasan berekspresi dan hak oposisi dibungkam. Demokrasi dijalankan, tetapi tanpa roh partisipasi rakyat yang sejati.

Barulah pada masa Reformasi (sejak 1998), Indonesia mengalami lonjakan perubahan. Sistem politik mulai dibuka, pemilu langsung diterapkan, dan kebebasan sipil meningkat. Banyak aspek diperbaiki—kemandirian daerah, peran parlemen, serta partisipasi masyarakat. Namun, di balik euforia demokrasi, tantangan baru muncul. Politik uang, maraknya oligarki, dan polarisasi sosial-politik menjadi ancaman bagi kualitas demokrasi itu sendiri.

Menurut saya, demokrasi di Indonesia ibarat sebuah pohon yang tumbuh dari biji kecil—diperlukan waktu, perawatan, dan kadang harus menghadapi badai. Demokrasi bukan hanya tentang memilih pemimpin, tetapi juga soal menciptakan sistem yang adil dan berpihak pada rakyat. Kita telah melangkah jauh sejak masa Orde Baru, tetapi pekerjaan rumah kita belum selesai.

Kesadaran politik masyarakat perlu ditingkatkan, bukan hanya melalui media atau kampanye, tapi lewat pendidikan yang membentuk warga negara yang kritis. Demokrasi yang sesungguhnya adalah demokrasi yang hidup dalam keseharian masyarakat—bukan hanya di bilik suara, tapi juga dalam keputusan, kebijakan, dan cara kita memperjuangkan keadilan. Jika tantangan seperti korupsi dan manipulasi terus dibiarkan, maka demokrasi yang kita perjuangkan akan kehilangan maknanya.

Nama: Salsabila Fiorenza
NPM: 2411011103
Kelas: Manajemen

Analisis Video Perkembangan Demokrasi di Indonesia

Demokrasi di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan sejak kemerdekaan. Pada awalnya diterapkan sistem parlementer, namun karena tidak stabil, Soekarno menggantinya dengan Demokrasi Terpimpin yang memusatkan kekuasaan pada presiden. Masa ini ditandai dengan pembatasan kebebasan politik dan pengaruh besar militer serta partai tertentu.

Setelah kejatuhan Soekarno, Soeharto memimpin dengan Demokrasi Pancasila dalam era Orde Baru yang stabil secara politik dan ekonomi, tetapi bersifat otoriter. Reformasi 1998 membuka jalan bagi demokrasi yang lebih terbuka dengan pemilu langsung dan kebebasan berpendapat, meskipun tantangan seperti korupsi dan politik identitas masih tetap ada.

Nama : Nayla Zahara
NPM : 2411011134
Kelas : S1 Manajemen

Analisis Video Pembelajaran Perkembangan Demokrasi di Indonesia

Video tersebut membahas momen penting dalam sejarah Indonesia setelah Proklamasi Kemerdekaan, yaitu keluarnya Maklumat Wakil Presiden No. X pada 3 November 1945. Maklumat ini menjadi langkah awal dalam membangun sistem demokrasi di Indonesia. Isinya menginstruksikan pembentukan partai-partai politik sebagai sarana demokrasi, membuka ruang bagi aspirasi rakyat dan memperjuangkan kepentingan berbagai kelompok masyarakat. Maklumat ini sangat penting karena menandai pengakuan resmi atas pluralitas politik dan menjadi landasan bagi perkembangan demokrasi modern di Indonesia. Dengan demikian, maklumat ini membuka kebebasan politik dan partisipasi rakyat dalam pemerintahan, yang terus berkembang hingga saat ini.

Nama : Roro anggun trihapsari
NPM : 2411011035
Kelas : manajemen

Hasil analisis video yang telah diberikan yaitu menurut saya

Perkembangan Demokrasi di Indonesia 

Perjalanan demokrasi di Indonesia tidaklah mudah. Sejak merdeka tahun 1945, bangsa ini harus menghadapi banyak tantangan. Pada awal kemerdekaan (1945–1949), fokus utama adalah mempertahankan kemerdekaan dari Belanda, jadi demokrasi belum bisa berjalan dengan baik.

Lalu, saat masa Demokrasi Parlementer (1950–1959), Indonesia mencoba sistem demokrasi liberal. Banyak partai politik muncul dan Pemilu pertama digelar tahun 1955. Tapi karena sering terjadi pergantian kabinet dan konflik antar partai, pemerintahan jadi tidak stabil.

Setelah itu, Presiden Soekarno menerapkan Demokrasi Terpimpin (1959–1965). Sayangnya, sistem ini lebih otoriter karena kekuasaan banyak dipegang oleh presiden. Kebebasan berpendapat dan peran partai politik pun dibatasi.

Di masa Orde Baru (1966–1998) di bawah Presiden Soeharto, demokrasi semakin lemah. Pemerintah terlihat stabil dan ekonomi tumbuh, tapi rakyat sulit menyampaikan kritik. Pemilu hanya formalitas dan semua kekuasaan terpusat di pemerintah.

Setelah Reformasi tahun 1998, Indonesia mulai membuka diri. Pemilu langsung dilakukan, daerah diberi wewenang lebih (otonomi), dan masyarakat lebih bebas menyampaikan pendapat. Meski begitu, masih ada masalah seperti korupsi, politik uang, dan pengaruh kelompok elite yang terlalu kuat.

Pendapat Saya

Menurut saya, demokrasi di Indonesia sudah berkembang pesat, tapi masih butuh banyak perbaikan. Demokrasi bukan cuma soal pemilu, tapi juga soal kejujuran, keterbukaan, dan kesadaran rakyat. Kita harus terus belajar, mengawasi pemimpin, dan menjaga agar demokrasi benar-benar berpihak pada rakyat, bukan hanya untuk kepentingan segelintir orang.

Nama: Ni Made Krisnanda Satyawati
NPM: 2451011014
Kelas: Manajemen

Perkembangan Demokrasi di Indonesia
1. Pada masa revolusi
Demokrasi pada masa ini sangatlah terbatas.
2. Pada masa parlementer (1945-1959)
Masa dimasa demokrasi di Indonesia di masa kejayaan, tetapi demokrasi ini gagal karena dominannya politik aliran, basis sosial ekonomi yang masih lemah, persamaan kepentingan antara soekarno dan kalangan AD dengan tidak suka oleh proses politik yang berjalan.
3. Pada masa terpimpin (1959-1965)
Masa ini diwarnai oleh tolak ukur yang sangat kuat antara ketiga kekuatan politik yang utama pada masa ini.
4. Pada masa orde baru
Pada 3 tahun awal, kekuasaan seakan-akan didistribusikan kepada kekuatan masyarakat, tetapi setelah 3 tahun dominannya peran abri dalam memegang kekuasaan.
5. Pada masa reformasi (1998-sekarang)
Demokrasi yang dinamakan dengan demokrasi pancasila, dimana itu merupakan lambang negara kita Indonesia. Pertama, adanya pemilu, Kedua, rotasi kekuasaan dilaksanakan mulai dari pusat hingga desa, Ketiga, pola rekrutmen politik dilakukan secara terbuka, Keempat, sebagian besar hak dasar bisa terjamin.

Banyak sekali tahapan dalam menemukan sistem demokrasi yang tepat untuk bangsa Indonesia, walaupun sudah menemukan sistem demokrasi yang terbaik namun harapannya bisa menemukan jati diri melalui sistem demokrasi tersebut.

Nama: Natalia Sant Artika
NPM: 2451011024
Kelas: Manajemen


Izin menanggapi video materi yang telah di berikan


Analisis Perkembangan Demokrasi di Indonesia

Perjalanan demokrasi di Indonesia mengalami dinamika yang cukup kompleks, seiring dengan perubahan rezim, kepentingan politik, serta kondisi sosial dan ekonomi bangsa. Setiap periode memiliki karakteristik tersendiri yang menunjukkan kemajuan maupun kemunduran dalam penerapan nilai-nilai demokrasi.

1. Masa Revolusi Kemerdekaan
Pada masa ini, demokrasi berada dalam posisi terbatas. Hal ini wajar mengingat kondisi bangsa yang masih fokus pada upaya mempertahankan kemerdekaan. Stabilitas politik belum memungkinkan pelaksanaan sistem demokrasi yang utuh. Prioritas saat itu lebih kepada konsolidasi kekuatan nasional melawan penjajah.

2. Masa Demokrasi Parlementer (1945–1959)
Periode ini disebut sebagai masa suburnya demokrasi, karena banyak elemen demokrasi yang mulai tampak: adanya parlemen yang aktif, kebebasan berpartai, dan kebebasan berpendapat. Namun sayangnya, demokrasi gagal berkembang secara sehat akibat fragmentasi politik yang tajam dan lemahnya basis sosial-ekonomi. Politik aliran menciptakan konflik kepentingan yang merusak stabilitas nasional. Di sisi lain, hubungan Presiden Soekarno dengan militer mulai memunculkan ketegangan terhadap proses politik yang demokratis.

3. Masa Demokrasi Terpimpin (1959–1965)
Pada masa ini, demokrasi mengalami kemunduran yang cukup signifikan. Presiden Soekarno mengambil alih kendali penuh atas kekuasaan, dan peran lembaga-lembaga demokratis menjadi semakin kecil. Ketegangan antara tiga kekuatan besar—Soekarno, ABRI, dan PKI—membuat sistem politik menjadi otoriter dan rawan konflik.

4. Masa Orde Baru (1966–1998)
Di awal pemerintahan Orde Baru, harapan akan hadirnya demokrasi yang lebih sehat sempat tumbuh. Namun dalam waktu singkat, kekuasaan terkonsentrasi kembali pada negara, terutama melalui dominasi militer (ABRI). Demokrasi menjadi formalitas belaka karena dibungkam oleh sistem birokrasi yang sentralistik, pembatasan kebebasan berpendapat, serta pembatasan terhadap partai politik. Ideologi negara dimonolitisasi, dan lembaga-lembaga masyarakat sipil dipaksa untuk tunduk pada negara.

5. Masa Reformasi (1998–sekarang)
Era ini menjadi titik balik penting dalam perkembangan demokrasi Indonesia. Banyak kemajuan dicapai, seperti pelaksanaan pemilu yang lebih bebas dan adil, desentralisasi kekuasaan, keterbukaan dalam rekrutmen politik, dan jaminan atas kebebasan sipil. Meskipun masih terdapat berbagai tantangan seperti politik uang, korupsi, dan polarisasi politik, namun secara umum demokrasi Indonesia jauh lebih inklusif dan partisipatif dibanding masa sebelumnya.


Tanggapan Pribadi
Menurut saya, perkembangan demokrasi di Indonesia menunjukkan bahwa demokrasi bukanlah sistem yang statis, melainkan hasil dari proses panjang yang penuh ujian. Masing-masing periode menyimpan pelajaran penting—baik dari keberhasilan maupun kegagalannya. Demokrasi hanya bisa tumbuh sehat jika dibangun di atas kesadaran kolektif masyarakat akan pentingnya partisipasi, keadilan, serta penghormatan terhadap perbedaan.

Saya memandang bahwa era reformasi memberikan ruang yang cukup luas bagi demokrasi untuk tumbuh, namun tantangan besar masih terus mengancam, seperti lemahnya pendidikan politik, dominasi elite, dan rendahnya literasi demokrasi masyarakat. Oleh karena itu, memperkuat nilai-nilai Pancasila dalam praktik berdemokrasi harus terus menjadi prioritas, agar demokrasi di Indonesia tidak hanya berjalan secara prosedural, tetapi juga substantif.

Nama : Elwinda Putri Amalia
NPM : 2411011129
Kelas : Manajemen

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mohon izin, Pak Roy, untuk menyampaikan ringkasan Analisis Video Perkembangan Demokrasi di Indonesia.

Perkembangan demokrasi di Indonesia merupakan perjalanan panjang yang dipengaruhi oleh dinamika sosial, politik, dan ekonomi. Pada masa awal kemerdekaan (1945–1949), fokus utama bangsa adalah mempertahankan kemerdekaan, sehingga sistem demokrasi belum dapat diterapkan secara ideal.

Era Demokrasi Parlementer (1950–1959) ditandai dengan kebebasan berpendapat dan pemilu pertama tahun 1955, namun tidak stabil karena konflik antar partai. Kondisi ini mendorong munculnya Demokrasi Terpimpin (1959–1965) yang cenderung otoriter di bawah kendali penuh Presiden Soekarno.

Pada masa Orde Baru (1966–1998), stabilitas dan pertumbuhan ekonomi meningkat, namun demokrasi dibatasi dan kekuasaan bersifat sentralistik. Krisis ekonomi 1998 memicu reformasi dan kejatuhan Soeharto.

Reformasi membuka era baru dengan pemilu langsung, otonomi daerah, dan kebebasan berpendapat. Meski demikian, tantangan seperti korupsi, politik uang, dan dominasi oligarki masih menghambat demokrasi yang ideal.

Tanggapan Pribadi
Demokrasi di Indonesia adalah proses yang membutuhkan waktu dan pembelajaran. Meskipun reformasi membawa kemajuan, demokrasi sejati membutuhkan pendidikan politik, transparansi, serta partisipasi rakyat yang kritis agar benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat.

Nama : Azzahra Hafidatuzzahri Walmisr
NPM : 2411011066
Kelas : Manajemen

Video tersebut mengulas sejarah awal demokrasi di Indonesia yang dimulai setelah keluarnya Maklumat Wakil Presiden No. X pada 3 November 1945, yang menganjurkan pembentukan partai-partai politik sebagai langkah awal era demokrasi di Indonesia. Pada masa itu, Indonesia menerapkan sistem demokrasi parlementer yang menempatkan parlemen sebagai lembaga penting dalam pemerintahan, dengan pemilihan umum pertama diadakan pada 1955 yang diikuti oleh banyak partai politik. Namun, sistem ini mengalami berbagai tantangan seperti konflik politik dan ketidakstabilan yang kemudian memicu perubahan menuju Demokrasi Terpimpin pada 1959, di mana kekuasaan lebih terpusat pada presiden. Selanjutnya, era Demokrasi Pancasila di bawah Orde Baru berlangsung dengan pengekangan kebebasan politik, hingga akhirnya reformasi pada 1998 membuka era demokrasi yang lebih terbuka dengan pemilu langsung, kebebasan pers, dan desentralisasi pemerintahan. Video ini menyajikan gambaran singkat dan mudah dipahami mengenai perjalanan demokrasi Indonesia dari masa awal kemerdekaan hingga era reformasi, dengan fokus pada pentingnya pembentukan partai politik sebagai fondasi demokrasi Indonesia.

Farrel Azzumar
2411011061

Analisis Perkembangan Demokrasi di Indonesia

Demokrasi di Indonesia telah mengalami berbagai fase sejak kemerdekaan tahun 1945. Setiap periode mencerminkan dinamika politik dan sosial yang berbeda, mulai dari sistem yang terbuka hingga otoriter, dan kembali menuju demokrasi yang lebih partisipatif di era modern.

Pada masa Demokrasi Parlementer (1945–1959), Indonesia menganut sistem multipartai yang memungkinkan kebebasan politik, tetapi juga menimbulkan instabilitas pemerintahan karena seringnya pergantian kabinet.

Kemudian muncul Demokrasi Terpimpin (1959–1966) di bawah kepemimpinan Soekarno. Sistem ini menguatkan kekuasaan presiden dan melemahkan lembaga-lembaga demokrasi. Kebebasan politik dibatasi, dan negara dipimpin berdasarkan ideologi dan kekuasaan pusat.

Setelahnya, era Orde Baru (1966–1998) di bawah Soeharto menerapkan Demokrasi Pancasila yang menekankan stabilitas politik dan pembangunan ekonomi. Namun, pada kenyataannya, demokrasi dibungkam, partai politik dibatasi, dan terjadi pelanggaran HAM.

Barulah setelah reformasi tahun 1998, Indonesia memasuki Era Reformasi yang membawa perubahan besar dalam sistem politik. Pemilu langsung, kebebasan pers, dan peran masyarakat sipil mulai berkembang. Meski begitu, demokrasi di Indonesia masih menghadapi tantangan seperti praktik politik uang, korupsi, dan polarisasi sosial.

Kesimpulan, perjalanan demokrasi Indonesia menunjukkan adanya perkembangan menuju sistem yang lebih terbuka dan partisipatif. Namun, penguatan institusi, penegakan hukum, serta peningkatan kesadaran politik masyarakat masih menjadi pekerjaan rumah yang harus terus disempurnakan.

Nama : Ana Tasya Miranti
NPM : 2411011102
Kelas : Manajemen

Analisis Video Perkembangan Demokrasi di Indonesia
1. Perkembangan Demokrasi Masa Revolusi Kemerdekaan : Pada masa ini demokrasi sangat terbatas.
2. Perkembangan Demokrasi Parlementer (1945-1959) : Pada masa ini adalah masa kejayaan demokrasi di Indonesia. Tetapi demokrasi ini gagal karena dominannya politik aliran, sehingga membawa konsekuensi terhadap pengelolaan konflik dan basis sosial ekonomi yang lemah.
3. Perkembangan Demokrasi Terpimpin (1959-1965) : Politik pada masa ini diwarnai oleh tolak ukur yang sangat kuat antara ketiga kekuatan politik yang utama pada waktu itu.
4. Perkembangan Demokrasi dalam Pemerintahan Orde Baru : 3 tahun awal kekuasaan seolah-olah akan didistribusikan kepada kekuatan masyarakatan. Tetapi setelah 3 tahun, dominannya peranan ABRI, birokratisasi dan sentralisasi pengambilan keputusan politik, pembatasan peran dan fungsi partai politik, campur tangan pemerintah dalam persoalan partai politik dan publik, dan masa mengambang, monolitisasi ideologi negara, dan inkorporasi lembaga nonpemerintah.
5. Perkembangan Demokrasi pada Masa Reformasi (1998 sampai dengan sekarang)

Nama: Husnul Nabila
NPM: 2411011020
Kelas: Manajemen

Analisis Perkembangan Demokrasi di Indonesia

Perkembangan demokrasi di Indonesia adalah proses yang kompleks dan dinamis, dipengaruhi oleh berbagai kondisi sosial, politik, dan ekonomi di setiap zamannya. Masa awal kemerdekaan (1945–1949) menjadi fase transisi dari penjajahan menuju negara merdeka, dengan fokus utama mempertahankan kedaulatan dari ancaman Belanda. Dalam situasi darurat ini, penerapan sistem demokrasi ideal belum menjadi prioritas.

Pada era Demokrasi Parlementer (1950–1959), Indonesia mencoba menerapkan sistem demokrasi liberal yang memberi ruang bagi banyak partai politik dan kebebasan berpendapat. Pemilu pertama pada tahun 1955 menjadi tonggak sejarah penting, tetapi seringnya pergantian kabinet dan konflik antarpartai menyebabkan ketidakstabilan politik yang menghambat pembangunan.

Presiden Soekarno kemudian memperkenalkan Demokrasi Terpimpin (1959–1965) untuk mengatasi instabilitas politik. Namun, sistem ini justru mengarah pada otoritarianisme, dengan kekuasaan presiden yang sangat dominan dan lembaga negara kehilangan independensinya. 

Pada masa Orde Baru (1966–1998), stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi meningkat, tetapi demokrasi mengalami kemunduran. Pemerintahan yang sentralistik, pemilu yang tidak kompetitif, dan penindasan terhadap kritik menjadi ciri khas periode ini. Ketidakpuasan rakyat memuncak pada krisis ekonomi 1998, yang akhirnya menggulingkan rezim Soeharto.

Era Reformasi yang dimulai pada tahun 1998 membawa perubahan besar dalam sistem politik Indonesia. Pemilu langsung, kebebasan pers, dan otonomi daerah mulai diterapkan, memberikan harapan baru bagi demokrasi. Meski begitu, tantangan seperti korupsi, politik uang, polarisasi akibat politik identitas, dan dominasi oligarki masih menjadi hambatan dalam mewujudkan demokrasi yang lebih ideal.

Kesimpulan, perjalanan demokrasi Indonesia menunjukkan perkembangan menuju sistem yang lebih terbuka dan partisipatif. Namun, penguatan institusi, penegakan hukum, serta peningkatan kesadaran politik masyarakat tetap menjadi pekerjaan rumah yang harus terus diselesaikan. Demokrasi Indonesia terus beradaptasi, berupaya mendekati cita-cita Pancasila.

Nama : Muhammad Zul Septian
NPM : 2411011060
Kelas : Manajemen

Perkembangan Demokrasi di Indonesia

Sejak kemerdekaan 1945, demokrasi Indonesia telah melalui berbagai fase, dari sistem terbuka, otoriter, hingga kembali ke arah yang lebih partisipatif.

Pada masa Demokrasi Parlementer (1945–1959), sistem multipartai memberi ruang kebebasan politik, namun menimbulkan ketidakstabilan karena seringnya pergantian kabinet. Selanjutnya, Demokrasi Terpimpin (1959–1966) di bawah Soekarno memperkuat kekuasaan presiden dan membatasi kebebasan politik.

Era Orde Baru (1966–1998) di bawah Soeharto menerapkan Demokrasi Pancasila yang menekankan stabilitas dan pembangunan, namun membatasi kebebasan politik dan terjadi pelanggaran HAM.

Setelah reformasi 1998, Indonesia memasuki era demokrasi yang lebih terbuka dengan pemilu langsung, kebebasan pers, dan peran aktif masyarakat sipil. Meski begitu, tantangan seperti korupsi, politik uang, dan polarisasi masih terus dihadapi.

Kesimpulan: Demokrasi Indonesia terus berkembang ke arah yang lebih inklusif, namun perlu penguatan institusi, penegakan hukum, dan peningkatan kesadaran politik masyarakat.

Nama: Shalsabila Azahra Putri Cahyanti
NPM: 2411011016
Kelas: Manajemen

Analisis Perkembangan Demokrasi di Indonesia

Sejak meraih kemerdekaan pada tahun 1945, demokrasi di Indonesia telah mengalami berbagai transformasi, mencerminkan perubahan sosial dan politik yang signifikan. Perjalanan ini memperlihatkan pergeseran antara sistem terbuka dan otoriter hingga menuju model demokrasi yang lebih inklusif saat ini.

Pada era Demokrasi Parlementer (1945–1959), Indonesia menerapkan sistem multipartai yang memberikan ruang bagi kebebasan politik. Namun, sistem ini juga menimbulkan ketidakstabilan pemerintahan akibat seringnya pergantian kabinet.

Periode berikutnya adalah Demokrasi Terpimpin (1959–1966) di bawah Soekarno, yang ditandai dengan sentralisasi kekuasaan di tangan presiden. Dalam masa ini, kebebasan politik semakin dibatasi dan lembaga-lembaga demokrasi menjadi lemah.

Selanjutnya, masa Orde Baru (1966–1998) di bawah Soeharto menerapkan konsep Demokrasi Pancasila yang menitikberatkan pada stabilitas dan pembangunan ekonomi. Akan tetapi, praktiknya justru menunjukkan pembatasan demokrasi, kontrol ketat terhadap partai politik, serta berbagai pelanggaran hak asasi manusia.

Setelah runtuhnya Orde Baru pada tahun 1998, Indonesia memasuki Era Reformasi yang membawa angin segar bagi kehidupan demokrasi. Pemilu langsung dilaksanakan, kebebasan pers meningkat, dan masyarakat sipil mulai memainkan peran penting. Meski demikian, tantangan seperti korupsi, politik transaksional, dan polarisasi masih menjadi hambatan dalam konsolidasi demokrasi.

Sebagai kesimpulan, demokrasi Indonesia menunjukkan kemajuan menuju sistem yang lebih terbuka dan inklusif. Namun, penguatan institusi, supremasi hukum, dan peningkatan partisipasi serta kesadaran politik masyarakat tetap menjadi agenda penting yang harus terus diperjuangkan.

Nama: Azzahra Aurellia Mattulada
NPM: 2411011120
Kelas: Manajemen

Analisis Perkembangan Demokrasi di Indonesia

Perjalanan demokrasi di Indonesia merupakan proses yang tidak sederhana, penuh dinamika dan sangat dipengaruhi oleh situasi sosial, politik, dan ekonomi di setiap periode sejarahnya. Pada masa awal kemerdekaan (1945–1949), Indonesia berada dalam fase transisi dari era penjajahan menuju kedaulatan penuh, dengan fokus utama pada mempertahankan kemerdekaan dari upaya kolonialisasi kembali oleh Belanda. Dalam konteks krisis tersebut, penerapan sistem demokrasi secara ideal belum menjadi fokus utama.

Pada periode Demokrasi Parlementer (1950–1959), Indonesia mengadopsi sistem demokrasi liberal yang membuka ruang bagi banyak partai politik serta kebebasan berekspresi. Pemilu pertama pada 1955 menjadi momen penting dalam sejarah politik nasional. Namun, seringnya pergantian kabinet dan konflik antarpartai menciptakan ketidakstabilan politik yang berdampak pada terhambatnya pembangunan nasional.

Untuk merespons situasi tersebut, Presiden Soekarno memberlakukan sistem Demokrasi Terpimpin (1959–1965) sebagai solusi atas kekacauan politik. Namun, sistem ini justru memusatkan kekuasaan di tangan presiden dan menyebabkan lembaga-lembaga negara kehilangan independensinya, sehingga memunculkan kecenderungan otoriter.

Masa Orde Baru (1966–1998) memperlihatkan stabilitas politik dan kemajuan ekonomi, namun disertai dengan kemunduran demokrasi. Pemerintahan yang sangat terpusat, pemilu yang tidak kompetitif, serta represi terhadap kelompok oposisi menjadi ciri utama rezim ini. Ketidakpuasan masyarakat memuncak saat krisis ekonomi 1998, yang akhirnya menyebabkan runtuhnya pemerintahan Soeharto.

Memasuki Era Reformasi sejak 1998, Indonesia melakukan berbagai perubahan penting dalam sistem politiknya. Pemilu langsung, kebebasan media, serta desentralisasi kekuasaan menjadi langkah maju menuju demokrasi yang lebih sehat. Kendati demikian, tantangan masih banyak, seperti praktik korupsi, politik transaksional, penggunaan isu identitas dalam politik, dan pengaruh oligarki yang kuat.

Sebagai penutup, perkembangan demokrasi di Indonesia menunjukkan tren menuju sistem yang lebih inklusif dan partisipatif. Namun, penguatan lembaga demokrasi, supremasi hukum, serta peningkatan kesadaran politik masyarakat merupakan agenda penting yang harus terus diperjuangkan. Demokrasi Indonesia terus berkembang, berusaha mendekati nilai-nilai luhur Pancasila.

Nama: Syabita Salwa Azzahra
NPM: 2411011017
Kelas: Manajemen

Video tersebut membahas pentingnya menerapkan nilai-nilai demokrasi yang terkandung dalam sila keempat Pancasila dalam pelaksanaan pemilihan umum daerah di Indonesia. Disorot bahwa meskipun sistem pemilu telah diatur secara konstitusional, praktik di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti konflik, kecurangan, dan partisipasi masyarakat yang rendah. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai demokrasi Pancasila belum sepenuhnya terwujud dalam praktik politik lokal.​

Dalam video tersebut, dijelaskan bahwa kelemahan internal partai politik dalam menjunjung demokrasi menjadi salah satu faktor utama. Banyak keputusan masih ditentukan secara sepihak oleh elit partai, yang bertentangan dengan semangat musyawarah dan representasi yang seharusnya menjadi dasar dalam menentukan pemimpin. Video ini menekankan perlunya penguatan nilai-nilai demokrasi dan moralitas Pancasila dalam pelaksanaan pemilu agar demokrasi di Indonesia tidak hanya menjadi formalitas, tetapi benar-benar mencerminkan kehendak rakyat secara substansial.​

Menurut saya, video ini menyajikan refleksi yang sangat penting mengenai kondisi politik kita saat ini. Demokrasi bukan hanya sekadar tentang pemilihan umum, tetapi harus dipahami sebagai ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam menentukan arah masa depan wilayah mereka. Ketika demokrasi diambil alih oleh elit politik atau tercemar oleh praktik pragmatis seperti korupsi politik, maka makna dari sila keempat Pancasila akan lenyap. Oleh sebab itu, dibutuhkan reformasi secara menyeluruh, mulai dari regulasi, integritas penyelenggara, hingga peningkatan kesadaran politik masyarakat supaya nilai-nilai Pancasila benar-benar terintegrasi dalam sistem demokrasi Indonesia.

Nama : Riris Surya Putri
NPM : 2411011021
Kelas : Manajemen

Video tersebut membahas peristiwa penting dalam sejarah awal kemerdekaan Indonesia, yaitu dikeluarkannya Maklumat Wakil Presiden No. X pada 3 November 1945. Dalam video dijelaskan bahwa maklumat ini menjadi titik awal berkembangnya sistem demokrasi di Indonesia, karena pemerintah secara resmi menganjurkan pembentukan partai-partai politik sebagai wadah bagi rakyat untuk menyalurkan aspirasi mereka. Dengan adanya maklumat ini, sistem pemerintahan Indonesia mulai beralih dari yang awalnya bersifat sentralistik menjadi lebih demokratis, di mana masyarakat diberikan kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan politik melalui partai-partai yang mereka pilih atau dirikan.

Video yang disajikan dalam bentuk animasi ini memudahkan penonton, khususnya pelajar, untuk memahami proses awal demokratisasi di Indonesia. Penjelasan yang diberikan singkat namun jelas, menyoroti bahwa Maklumat No. X membuka jalan bagi lahirnya banyak partai politik dan menjadi dasar bagi sistem multipartai yang berkembang di Indonesia. Secara keseluruhan, video ini efektif dalam memberikan gambaran tentang pentingnya Maklumat Wakil Presiden No. X sebagai fondasi bagi demokrasi dan kehidupan politik modern di Indonesia.

LIGAR AWALI RAJABIA
2411011051
MANAJEMEN

Perjalanan Demokrasi di Indonesia

Demokrasi di Indonesia mengalami perjalanan yang panjang dan penuh dinamika, dipengaruhi oleh konteks sosial, politik, dan ekonomi yang berubah-ubah di tiap masa. Pada masa awal kemerdekaan (1945–1949), fokus utama bangsa adalah mempertahankan kemerdekaan dari ancaman penjajah, khususnya Belanda. Karena situasi saat itu masih penuh ketegangan dan ketidakstabilan, penerapan demokrasi secara menyeluruh belum memungkinkan.

Memasuki era Demokrasi Parlementer (1950–1959), Indonesia mulai menerapkan sistem demokrasi liberal dengan banyaknya partai politik dan kebebasan menyampaikan pendapat. Pemilu pertama yang digelar pada 1955 menjadi pencapaian penting. Namun, ketidakstabilan politik yang ditandai oleh seringnya pergantian pemerintahan membuat sistem ini tidak berjalan efektif, bahkan menghambat pembangunan nasional.

Ketidakstabilan inilah yang mendorong Presiden Soekarno memperkenalkan sistem Demokrasi Terpimpin (1959–1965). Dalam praktiknya, sistem ini bersifat sentralistik dan otoriter, di mana kekuasaan presiden sangat dominan dan kebebasan politik dibatasi. Lembaga-lembaga negara kehilangan peran independennya, dan demokrasi hanya menjadi simbol, bukan praktik yang nyata.

Saat masa Orde Baru (1966–1998), Indonesia mengalami kemajuan ekonomi dan stabilitas politik, tetapi pada saat yang sama, praktik demokrasi justru semakin terkikis. Pemerintahan menjadi sangat terpusat, kritik dibungkam, dan pemilu hanya formalitas tanpa kompetisi yang sehat. Situasi ini memunculkan tekanan dari masyarakat, yang memuncak saat krisis ekonomi 1998 dan berakhir dengan turunnya Presiden Soeharto.

Era Reformasi yang dimulai sejak 1998 membawa angin segar bagi perkembangan demokrasi. Pemilu langsung, kebebasan berekspresi, dan otonomi daerah mulai diterapkan. Peran lembaga negara pun diperkuat. Namun, tantangan baru juga muncul, seperti praktik politik uang, korupsi, polarisasi masyarakat akibat politik identitas, dan munculnya dominasi oligarki dalam sistem pemerintahan.

Refleksi Pribadi

Saya melihat bahwa demokrasi di Indonesia masih dalam proses pembelajaran. Demokrasi bukan sesuatu yang bisa langsung diterapkan secara ideal. Reformasi adalah tonggak penting, tetapi masih dibutuhkan kerja keras untuk memastikan demokrasi berjalan secara substansi, bukan hanya prosedural. Pemilu yang bebas tidak cukup; rakyat harus dibekali dengan pendidikan politik yang baik, sistem harus transparan, dan masyarakat harus kritis terhadap kekuasaan agar demokrasi benar-benar bisa menjawab kebutuhan rakyat banyak.

Nama: Achmad Radit Sitepu
NPM: 2411011002
Kelas: Manajemen

Perjalanan demokrasi di Indonesia bukanlah sebuah narasi linier yang mulus, melainkan sebuah proses yang penuh kontradiksi, perjuangan, dan dinamika kekuasaan. Sejak kemerdekaan 1945, demokrasi Indonesia terus bergulir dalam berbagai bentuk yang mencerminkan kondisi politik, sosial, dan ekonomi yang kompleks.
1. Demokrasi Parlementer (1945-1959)
Setelah kemerdekaan, Indonesia mencoba demokrasi parlementer dengan banyak partai dan pemilu pertama 1955. Namun, fragmentasi politik dan seringnya pergantian kabinet menunjukkan lemahnya kultur demokrasi. Akhirnya, Dekrit Presiden 1959 membubarkan Konstituante—tanda kegagalan demokrasi parlementer.
2. Demokrasi Terpimpin (1959-1965)
Soekarno memusatkan kekuasaan, membatasi kebebasan politik dan pers. Demokrasi berubah jadi otoritarianisme terselubung yang mengekang pluralitas. Peristiwa G30S/PKI jadi titik krusial yang mengguncang rezim ini.
3. Demokrasi Pancasila Orde Baru (1966-1998)
Soeharto mengklaim stabilitas lewat Demokrasi Pancasila, tapi praktiknya otoriter, dengan pemilu rekayasa dan pembungkaman oposisi. KKN merajalela, demokrasi jadi alat legitimasi kekuasaan elit, bukan representasi rakyat.
4. Demokrasi Reformasi (1998-sekarang)
Era Reformasi membuka ruang demokrasi lebih luas: pemilu langsung, kebebasan pers, desentralisasi. Namun, korupsi dan politik uang masih menggerogoti. Demokrasi belum matang; masih perlu perjuangan agar kekuasaan benar-benar untuk rakyat.
Kesimpulan: Demokrasi Indonesia adalah proses panjang penuh kontradiksi. Demokrasi sejati bukan sekadar mekanisme formal, tapi soal keadilan, transparansi, dan kesejahteraan rakyat. Sebagai generasi muda, kita wajib kritis dan aktif mendorong demokrasi yang substansial.

Nama : Cut Nayla Maharani
NPM : 2451011022
Kelas : Manajemen

Analisis Video "Perkembangan Demokrasi di Indonesia".

1) Masa Revolusi Kemerdekaan (Setelah Proklamasi - 1949): Awal yang Terbatas
Masa ini ditandai dengan fokus utama pada perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Oleh karena itu, perkembangan demokrasi masih sangat terbatas. Energi bangsa terkuras untuk menghadapi ancaman dari luar. Keberadaan pers yang mendukung revolusi menunjukkan adanya elemen kebebasan berpendapat dan peran media dalam perjuangan nasional. Majalah Tempo dan karya Robert Cribb mengenai revolusi Jakarta menjadi contohnya.
2) Masa Demokrasi Parlementer (1949-1959): Era Kejayaan yang Berujung Kegagalan
Periode ini sering dianggap sebagai "masa kejayaan demokrasi" di Indonesia karena hampir semua elemen demokrasi liberal hadir: partai politik yang beragam, pemilu yang relatif bebas, dan parlemen yang kuat. Namun, kestabilan politik sulit dicapai karena beberapa faktor:
* Dominannya politik aliran: Masyarakat terfragmentasi ke dalam berbagai kelompok ideologis (Islam, nasionalis, komunis, dll.)
* Basis sosial ekonomi yang lemah: Ketidakstabilan ekonomi dan kesenjangan sosial memperburuk polarisasi politik dan membuat masyarakat rentan terhadap agitasi.
* Konflik kepentingan antara Presiden Soekarno dan Angkatan Darat: Ketidakpuasan terhadap jalannya demokrasi parlementer yang dianggap tidak efektif dan rentan instabilitas menjadi titik temu antara Soekarno yang menginginkan sistem yang lebih terpusat dan Angkatan Darat yang juga menghendaki stabilitas dan peran yang lebih besar dalam politik.
3) Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965): Otoritarianisme dengan Retorika Persatuan
Masa ini ditandai dengan kuatnya polarisasi antara tiga kekuatan politik utama:
* ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia): Memiliki peran politik yang semakin besar dan menjadi salah satu pilar kekuasaan.
* Soekarno: Sebagai pusat kekuasaan dengan konsep Nasakom (Nasionalisme, Agama, Komunisme) yang kontroversial.
* PKI (Partai Komunis Indonesia): Tumbuh menjadi kekuatan politik yang signifikan dengan dukungan Soekarno, namun hal ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan ABRI dan kelompok anti-komunis lainnya.
4) Masa Orde Baru (1966-1998):
Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto mengklaim menjalankan "Demokrasi Pancasila," namun dalam praktiknya, sistem ini bersifat otoritarian. Tiga tahun awal mungkin diwarnai harapan akan stabilitas dan pembangunan setelah gejolak masa Demokrasi Terpimpin. Namun, kekuasaan secara bertahap terkonsentrasi pada Presiden dan militer (ABRI).
5) Masa Reformasi (1998 - Sekarang): Transisi Menuju Demokrasi yang Lebih Baik
Jatuhnya Soeharto pada tahun 1998 akibat tekanan demonstrasi mahasiswa menandai awal era reformasi dan harapan akan demokratisasi yang lebih nyata.
* Demokrasi Pancasila pada era reformasi memiliki karakteristik yang signifikan berbeda dari Orde Baru dan memiliki kemiripan dengan semangat demokrasi parlementer (namun dengan konteks yang berbeda):
* Pemilu yang lebih demokratis: Pemilu multi-partai yang bebas dan adil menjadi ciri utama. Pemilu 1999 dan 2004 menjadi tonggak penting.
* Rotasi kekuasaan: Terjadi pergantian kepemimpinan di tingkat pusat dan daerah melalui mekanisme pemilu.
* Rekrutmen politik yang lebih terbuka: Peluang bagi berbagai elemen masyarakat untuk berpartisipasi dalam politik lebih besar.
* Terjaminnya hak-hak dasar: Kebebasan berpendapat, pers, dan berserikat dijamin secara konstitusional (meskipun implementasinya masih menghadapi tantangan).

Kesimpulan Analisis:
Demokrasi di Indonesia telah melalui perjalanan panjang dari awal yang terbatas pasca kemerdekaan, menuju era parlementer yang gagal, lalu ke otoritarianisme di bawah Demokrasi Terpimpin dan Orde Baru. Meski demikian, tantangan seperti politik aliran dan kesenjangan sosial masih ada, menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia masih dalam proses konsolidasi dan pencarian jati diri yang berkelanjutan.

NAMA : SYAHRILLAH AHNAF KURNIA
NPM : 2411011056

Perkembangan demokrasi di Indonesia telah melalui beberapa fase penting sejak kemerdekaan tahun 1945 hingga saat ini. Awalnya, Indonesia menganut sistem Demokrasi Parlementer (1945-1959), di mana kekuasaan berada di tangan parlemen dan kabinet bertanggung jawab kepada DPR. Namun, periode ini diwarnai ketidakstabilan politik akibat sering bergantinya kabinet

Selanjutnya, Indonesia memasuki era Demokrasi Terpimpin (1959-1965) setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Pada masa ini, kekuasaan terpusat pada Presiden Soekarno, peran partai politik dibatasi, dan kebebasan pers ditekan. Era ini berakhir dengan peristiwa G30S/PKI

Setelah itu, pada masa Orde Baru (1966-1998) di bawah kepemimpinan Soeharto, diterapkan Demokrasi Pancasila. Pemerintahan menekankan stabilitas politik dan pembangunan ekonomi, namun juga diwarnai otoritarianisme, korupsi, serta pembatasan kebebasan berpendapat dan pers

Krisis ekonomi dan politik pada akhir 1990-an memicu Reformasi (1998-sekarang). Setelah Soeharto mundur, Indonesia memasuki era demokrasi yang lebih terbuka dan partisipatif. Pemilu dilaksanakan secara langsung, kebebasan pers meningkat, desentralisasi pemerintahan diterapkan, dan hak-hak warga negara lebih terjamin Meski demikian, tantangan seperti korupsi, ketidakstabilan politik, dan penurunan indeks demokrasi masih dihadapi Indonesia. Menurut laporan The Economist Intelligence Unit, skor demokrasi Indonesia terus menurun dalam satu dekade terakhir dan masih berada dalam kategori demokrasi cacat, terutama karena rendahnya skor pada aspek budaya politik dan kebebasan sipil

Secara keseluruhan, perjalanan demokrasi di Indonesia menunjukkan kemajuan signifikan dalam hal partisipasi politik dan kebebasan, meski masih menghadapi berbagai tantangan dalam mewujudkan demokrasi yang ideal

Nama: Ni Nyoman Mutiara S
NPM: 2411011028
Kelas: Manajemen

Proses demokrasi di Indonesia memang sangat kompleks dan penuh dinamika, karena selalu dipengaruhi oleh perubahan sosial, politik, dan ekonomi yang terjadi di setiap zamannya. Kalau kita lihat sejak awal kemerdekaan, fokus utama bangsa ini adalah mempertahankan kemerdekaan dari Belanda, sehingga sistem demokrasi belum berjalan optimal dan kekuasaan masih sangat terpusat di tangan Presiden.

Bahkan, pada masa ini, pembentukan lembaga-lembaga negara dan partai politik lebih bersifat formalitas untuk menghindari kesan pemerintahan absolut, bukan karena sudah matang secara demokratis.
Setelah itu, Indonesia mencoba menerapkan demokrasi parlementer, yang ditandai dengan banyaknya partai politik dan kebebasan berpendapat. Pemilu 1955 memang menjadi tonggak penting, karena untuk pertama kalinya rakyat bisa memilih wakilnya secara langsung. Tapi, sayangnya, sistem ini tidak berjalan mulus karena sering terjadi konflik antar partai dan pergantian kabinet yang terlalu sering. Akibatnya, pemerintahan jadi tidak stabil dan pembangunan terhambat.

Kondisi ini membuat Presiden Soekarno mengambil alih kendali lewat Demokrasi Terpimpin. Di sini, kekuasaan sangat terpusat pada presiden, partai politik dan pers dibatasi, sehingga demokrasi hanya jadi formalitas belaka. Praktiknya, negara jadi otoriter dan lembaga-lembaga negara kehilangan independensinya.

Lalu, masa Orde Baru di bawah Soeharto juga tidak jauh berbeda. Walaupun ekonomi tumbuh dan stabilitas terjaga, pemerintahan sangat sentralistik, pemilu tidak kompetitif, dan kebebasan berpendapat sangat dibatasi. Demokrasi hanya ada di permukaan, sementara praktiknya lebih menonjolkan kekuasaan satu kelompok saja. Akibatnya, banyak penyimpangan seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme yang merajalela.

Setelah krisis ekonomi 1998 dan jatuhnya Soeharto, rakyat menuntut perubahan besar-besaran. Era Reformasi membawa harapan baru dengan pemilu langsung, kebebasan pers, desentralisasi, dan penguatan lembaga negara. Namun, tantangan baru pun muncul, seperti korupsi yang belum juga hilang, politik uang, polarisasi akibat politik identitas, dan kekuatan oligarki yang masih terasa kuat.

Menurut saya, perjalanan demokrasi Indonesia adalah cerminan dari proses belajar yang panjang dan penuh tantangan. Setiap fase punya kelebihan dan kekurangannya sendiri, tapi yang paling penting adalah semangat untuk terus memperbaiki diri. Demokrasi memang bukan sistem yang sempurna, tapi ia memberi ruang bagi rakyat untuk ikut menentukan arah bangsa. Tantangan ke depan adalah bagaimana kita bisa memperkuat budaya demokrasi, memperbaiki sistem politik, dan memastikan bahwa demokrasi benar-benar berpihak pada rakyat, bukan hanya jadi formalitas atau alat segelintir elit saja.

Nama: Doni Putra Kusuma
NPM: 2411011131
Kelas: Manajemen

Berdasarkan video berjudul “Perkembangan Demokrasi di Indonesia”, video ini menyajikan penjelasan historis mengenai dinamika sistem demokrasi di Indonesia dari masa kemerdekaan hingga era Reformasi. Video ini menguraikan bagaimana demokrasi parlementer pada awal kemerdekaan (1950–1959) memberikan ruang besar bagi partai politik, namun berujung pada ketidakstabilan politik akibat seringnya pergantian kabinet. Hal tersebut menjadi salah satu faktor yang mendorong lahirnya demokrasi terpimpin (1959–1965) di bawah kekuasaan Presiden Soekarno, yang secara nyata mengurangi peran legislatif dan menempatkan kekuasaan eksekutif secara dominan.
Tambahkan lagi

Selanjutnya, video menjelaskan bahwa era Orde Baru (1966–1998) dengan demokrasi Pancasila justru menciptakan sistem politik yang stabil secara formal, namun penuh dengan pembatasan kebebasan berpendapat. Pada era Reformasi yang dimulai sejak 1998, Indonesia memasuki fase baru dalam demokrasi yang ditandai dengan keterbukaan politik, pemilihan langsung, dan desentralisasi. Sejak Reformasi 1998, Indonesia mengalami amandemen konstitusi yang memperkenalkan pemilihan presiden langsung (mulai 2004), otonomi daerah, DPD, Komisi Yudisial, dan KPK sebagai penyeimbang kekuasaan meski tantangan korupsi, dinasti politik, dan polarisasi media sosial masih mewarnai konsolidasi demokrasi.
Kesimpulan:
Indonesia beralih dari sistem parlementer yang dinamis namun mudah goyah, melalui otoritarianisme “Demokrasi Terpimpin” dan “Pancasila” yang menekankan stabilitas dengan mengorbankan kebebasan, hingga mencapai era Reformasi dengan pemilihan langsung, amandemen konstitusi, dan otonomi daerah yang membuka ruang partisipasi rakyat. Meskipun tatanan kelembagaan kini lebih inklusif dan transparan, tantangan struktural seperti korupsi, dinasti politik, dan polarisasi informasi mesti terus diatasi agar demokrasi benar-benar matang dan substansial

Nama : Jasmine Putri Melani
NPM : 2411011009
Kelas : Manajemen


Analisis Video Tentang Awal Demokrasi di Indonesia

Video ini membahas bagaimana Indonesia mulai menerapkan sistem demokrasi setelah kemerdekaan pada tahun 1945. Saat itu, kondisi negara masih belum stabil karena masih ada perjuangan melawan penjajah Belanda, tapi pemerintah sudah mulai membuka ruang bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam politik.
Salah satu momen penting yang disebut adalah keluarnya Maklumat Wakil Presiden No. X pada 3 November 1945. Maklumat ini intinya mengajak untuk membentuk partai-partai politik di Indonesia. Jadi, ini jadi langkah awal supaya banyak kelompok dan suara masyarakat bisa ikut dalam pemerintahan, bukan cuma satu pihak saja.
Selain itu, pemerintah juga mengubah sistem pemerintahan dari yang awalnya lebih sentralistik ke sistem parlementer. Artinya, kekuasaan presiden mulai dibatasi dan peran lembaga legislatif seperti Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) diperkuat. Ini supaya keputusan negara nggak cuma diambil dari satu orang, tapi melalui musyawarah wakil rakyat.
Video ini juga menekankan bahwa semua warga negara punya hak yang sama dalam politik, tanpa memandang agama, suku, atau ras. Jadi, demokrasi yang dibangun sejak awal memang ingin inklusif dan adil untuk semua.
Meski begitu, pelaksanaan demokrasi saat itu nggak mudah. Situasi politik yang belum stabil, adanya konflik, dan ancaman dari penjajah membuat demokrasi belum bisa berjalan sempurna. Tapi yang jelas, masa ini jadi pondasi penting supaya Indonesia bisa berkembang jadi negara demokrasi yang lebih matang di masa depan.

nama : Felicia Natalie Budiman
npm : 2411011023
kelas : manajemen

Perjalanan Demokrasi di Indonesia

Perjalanan sistem demokrasi di Indonesia mengalami lima fase penting:
1. Masa Revolusi Kemerdekaan
Pada periode awal pasca-kemerdekaan, pelaksanaan demokrasi masih sangat terbatas. Kebebasan politik belum berkembang luas, dan hanya ada dua surat kabar yang aktif mendukung proses demokrasi saat itu.
2. Masa Demokrasi Parlementer (1945–1959)
Di era ini, Indonesia merasakan praktik demokrasi yang paling ideal. Unsur-unsur demokrasi diterapkan dalam kehidupan berpolitik. Namun, sistem ini tidak bertahan karena terjadinya konflik antar partai politik berbasis ideologi (seperti nasionalis dan agama), lemahnya kondisi ekonomi masyarakat, serta adanya kesamaan kepentingan antara Presiden Soekarno dan militer.
3. Masa Demokrasi Terpimpin (1959–1965)
Pada masa ini, arah politik dikuasai oleh tiga kekuatan besar: Presiden Soekarno, PKI (Partai Komunis Indonesia), dan ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia). Sistem demokrasi menjadi terpusat dan bersifat otoriter.
4. Masa Orde Baru (1966–1998)
Di bawah pemerintahan Soeharto, demokrasi diterapkan secara formal tetapi tidak substansial. Pemerintah mengontrol sistem politik melalui Golkar, membatasi kebebasan masyarakat untuk bersuara, dan mengatur pemilu yang kurang adil.
5. Era Reformasi (1998–sekarang)
Dimulai setelah jatuhnya rezim Orde Baru, masa ini ditandai dengan meningkatnya transparansi pemerintahan, terbukanya ruang partisipasi rakyat, serta adanya kebebasan pers dan berpendapat. Pemilu dilaksanakan secara lebih demokratis, dan partai-partai politik tumbuh tanpa pembatasan ketat.

Kesimpulan:
Demokrasi di Indonesia telah berkembang dari sistem yang tertutup menuju sistem yang lebih terbuka dan melibatkan rakyat. Namun, penguatan nilai-nilai demokrasi yang sejalan dengan Pancasila masih perlu terus dijaga agar tidak menyimpang dari jati diri bangsa.

Nama: Clara Alverina
NPM: 2411011037

Demokrasi di Indonesia tidak muncul secara instan, melainkan berkembang melalui perjalanan sejarah yang penuh tantangan. Setiap periode memberikan warna tersendiri dalam pembentukan sistem demokrasi.

Pada masa awal kemerdekaan (1945–1949), fokus utama negara adalah mempertahankan kedaulatan. Dalam kondisi genting itu, pembangunan sistem demokrasi belum menjadi prioritas, karena perhatian tertuju pada keamanan dan pembentukan pemerintahan dasar.

Era Demokrasi Parlementer (1950–1959) memperkenalkan sistem demokrasi liberal dengan banyak partai politik dan Pemilu 1955. Namun, ketidakstabilan politik akibat persaingan tajam antar partai dan seringnya pergantian kabinet membuat sistem ini kurang efektif.

Ketidakstabilan tersebut mendorong Soekarno menerapkan Demokrasi Terpimpin (1959–1965), yang membuat kekuasaan lebih terpusat. Media dibatasi, oposisi dilemahkan, dan demokrasi menjadi simbol tanpa substansi.

Pada masa Orde Baru (1966–1998), stabilitas dan pertumbuhan ekonomi menjadi fokus utama. Meski pemilu tetap diadakan, hasilnya sudah bisa diprediksi dan kebebasan politik sangat terbatas. Demokrasi berjalan, tapi tanpa partisipasi nyata dari rakyat.

Reformasi tahun 1998 membuka jalan bagi perubahan besar: pemilu langsung, kebebasan sipil, dan partisipasi politik meningkat. Namun, tantangan baru seperti politik uang, dominasi elit, dan polarisasi masyarakat ikut muncul.

Menurut saya, demokrasi sejati bukan hanya soal memilih pemimpin, tetapi juga menciptakan sistem yang adil dan berpihak pada rakyat. Tantangan seperti korupsi dan manipulasi harus dihadapi agar demokrasi tidak kehilangan makna.

Nama: Carissa Vania Putri Utama
NPM: 2411011031
Kelas: S1 Manajemen

Analisis Perkembangan Demokrasi di Indonesia

Evolusi demokrasi di Indonesia berlangsung secara bertahap dan penuh dinamika, dipengaruhi oleh situasi sosial, politik, dan ekonomi yang terus berubah di tiap masa. Ketika Indonesia baru merdeka (1945–1949), fokus utama pemerintah adalah mempertahankan kemerdekaan dari agresi Belanda. Dalam kondisi darurat tersebut, penerapan sistem demokrasi yang ideal belum menjadi perhatian utama.

Memasuki periode Demokrasi Parlementer (1950–1959), Indonesia mencoba menjalankan sistem demokrasi liberal, yang ditandai dengan kebebasan berpolitik dan terbukanya ruang bagi banyak partai. Pemilu pertama tahun 1955 menjadi tonggak penting, tetapi ketidakstabilan politik akibat seringnya pergantian kabinet serta konflik antar partai justru menghambat kemajuan pembangunan.

Menanggapi situasi tersebut, Presiden Soekarno menggagas Demokrasi Terpimpin (1959–1965) untuk menstabilkan pemerintahan. Sayangnya, sistem ini berkembang menjadi pemerintahan yang sangat terpusat pada kekuasaan presiden, dan peran lembaga negara menjadi lemah.

Pada era Orde Baru (1966–1998), meski stabilitas dan pertumbuhan ekonomi terjaga, praktik demokrasi justru menurun drastis. Pemerintahan bersifat otoriter dan sentralistik, dengan pemilu yang hanya formalitas serta pembungkaman terhadap suara kritis. Krisis ekonomi tahun 1998 pun menjadi pemicu lengsernya Presiden Soeharto.

Reformasi yang dimulai setelah tahun 1998 membuka babak baru dalam demokrasi Indonesia. Penerapan pemilu langsung, kebebasan media, dan otonomi daerah menandai kemajuan signifikan. Namun demikian, masalah seperti korupsi, politik transaksional, polarisasi akibat isu identitas, dan pengaruh elit oligarki masih menjadi tantangan serius.

Secara keseluruhan, proses demokratisasi di Indonesia menunjukkan arah yang semakin inklusif dan terbuka. Namun, dibutuhkan penguatan institusi, penegakan hukum, serta peningkatan kesadaran warga negara agar demokrasi dapat benar-benar mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan menjawab harapan rakyat.

Nama : Nayla Cahaya Putri
NPM : 2411011007
S1 Manajemen

Analisis Vidio
PERKEMBANGAN DEMOKRASI DI INDONESIA
1. Perkembangan Demokrasi Masa Revolusi Kemerdekaan
Pada masa ini, pelaksanaan demokrasi masih sangat terbatas dan fokus utama pemerintah adalah mempertahankan kemerdekaan serta kedaulatan negara. Fungsi demokrasi yang paling menonjol adalah kebebasan pers yang mendukung revolusi, seperti majalah Tempo dan karya Robbert Cribb yang menginspirasi semangat revolusi. Hak-hak politik sudah diberikan secara menyeluruh tanpa diskriminasi, dan pembatasan kekuasaan presiden mulai diterapkan melalui pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) sebagai pengganti parlemen. Namun, kondisi negara yang belum stabil membuat demokrasi belum bisa berjalan secara optimal
2. Perkembangan Demokrasi Parlementer (1945-1959)
Masa ini dianggap sebagai puncak kejayaan demokrasi di Indonesia karena hampir semua elemen demokrasi, seperti parlemen yang aktif dan pemilu pertama pada 1955, sudah berjalan. Tetapi demokrasi parlementer gagal karena :
1. Dominannya politik aliran, sehingga membawa konsekuensi yang menyebabkan konflik partai seperti adanya partai “islam”, partai “nasionalis”, partai “non-Islam”, partai dan jengkol, dan sebagainya.
2. Basis sosial ekonomi yang masih sangat lemah.
3. Persamaan kepentingan antara presiden Soekarno dengan kalangan Angkatan Darat (AD) yang sama-sama tidak senang dengan proses politik yang berjalan.
Akibatnya, sistem ini tidak mampu menciptakan stabilitas politik yang kuat.
3. Perkembangan Demokrasi Terpimpin (1959-1965)
Politik pada masa ini diwarnai oleh tolok ukur yang sangat kuat antara ketiga kekuatan politik yang utama pada waktu itu, yaitu ABRI, presiden Soekarno dan Partai Komunis Indonesia (PKI). Demokrasi berubah menjadi lebih otoriter dengan pengendalian ketat terhadap kehidupan politik dan sosial, sehingga kebebasan politik menjadi terbatas.
4. Perkembangan Demokrasi dalam Pemerintahan Orde Baru
Demokrasi Pancasila di era Orde Baru pada awalnya terlihat akan memberikan ruang bagi masyarakat, tetapi dalam praktiknya justru didominasi oleh peran ABRI, birokrasi yang sentralistik, dan pembatasan terhadap partai politik. Pemerintah juga banyak campur tangan dalam urusan partai dan publik, sehingga kebebasan politik dan demokrasi menjadi terbatas dan terkontrol ketat.
5. Perkembangan Demokrasi Pada Masa Reformasi (1998-sekarang)
Era reformasi menandai kebangkitan demokrasi yang lebih terbuka dan partisipatif. Demokrasi yang diterapkan negara kita pada era reformasi ini adalah demokrasi Pancasila. Tentu saja dengan karakteristik yang berbeda dengan orde baru dan sedikit mirip dengan demokrasi parlementer tahun 1950 sampai 1959. Diawali dengan adanya kemunduran Soeharto sebagai presiden, karena adanya demonstasi besar-besaran.
Karakteristik Demokrasi Era Reformasi :
1. Pemilu yang dilakukan 1999-2004 yang jauh lebih demokratis dari yang sebelumnya.
2. Rotasi kekuasaan dilaksanakan dari mulai pemerintahan pusat sampai pada tingkat desa.
3. Pola rekrutmen politik untuk pengisian jabatan politik dilakukan secara terbuka.
4. Sebagian besar hak dasar bisa terjamin seperti adanya kebebasan tentang pendapat.

Pendapat Saya :
Perkembangan demokrasi di Indonesia menunjukkan perjalanan yang dinamis dan penuh
tantangan. Mulai dari masa revolusi yang penuh keterbatasan, hingga demokrasi parlementer ideal
namun tidak stabil, lalu beralih ke demokrasi terpimpin yang otoriter, dan kemudian demokrasi
Orde Baru yang sangat terkontrol. Era reformasi membawa harapan baru dengan demokrasi yang
lebih terbuka dan partisipatif. Hal ini menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia terus berproses
dan beradaptasi dengan kondisi sosial-politik yang ada.

KESIMPULAN
Demokrasi di Indonesia berkembang melalui beberapa fase penting:
- Masa Revolusi Kemerdekaan dengan demokrasi yang terbatas namun meletakkan dasar hak politik dan kebebasan pers.
- Demokrasi Parlementer yang mencapai puncak demokrasi namun gagal karena konflik politik dan kelemahan sosial ekonomi.
- Demokrasi Terpimpin yang otoriter dan terpusat.
- Demokrasi Orde Baru yang membatasi kebebasan politik dan mengutamakan kontrol pemerintah.
- Demokrasi Reformasi yang lebih demokratis, terbuka, dan menjamin hak-hak dasar warga negara.

Perjalanan ini menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia mengalami pasang surut, namun terus
berusaha menuju sistem yang lebih baik dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila serta keinginan
rakyat Indonesia.

Nama : Martsha Afifah Putri
Npm : 2451011017
S1 Manajemen

Analisis video

Perjalanan demokrasi di Indonesia menunjukkan bahwa membangun sistem pemerintahan yang demokratis adalah proses yang tidak instan, melainkan memerlukan waktu, pembelajaran, dan koreksi dari pengalaman masa lalu. Dari masa kemerdekaan hingga era reformasi, bangsa ini telah mengalami berbagai bentuk pemerintahan dari demokrasi liberal yang terlalu bebas, demokrasi terpimpin yang sangat terpusat, hingga Orde Baru yang mengedepankan stabilitas tapi mengekang kebebasan.

Menurut saya, setiap fase tersebut memberikan pelajaran penting bagi bangsa Indonesia tentang arti demokrasi yang sesungguhnya. Demokrasi bukan hanya soal pelaksanaan pemilu, tetapi lebih luas lagi tentang menjamin hak warga negara, memastikan keadilan, dan membuka ruang partisipasi yang adil. Reformasi memang membuka banyak peluang untuk perbaikan, tetapi demokrasi yang matang harus diiringi dengan penegakan hukum yang adil, pemberantasan korupsi, dan penguatan institusi publik.

Saat ini, meskipun demokrasi telah lebih terbuka, kita masih menghadapi tantangan serius seperti politik transaksional, penyalahgunaan kekuasaan, serta kurangnya literasi politik masyarakat. Oleh karena itu, saya percaya bahwa demokrasi di Indonesia harus terus dikawal dengan semangat kritis, keterlibatan aktif masyarakat sipil, dan komitmen untuk memperjuangkan keadilan sosial secara menyeluruh.

Nama: Sevilla Uefa Duna
NPM: 2411011050
Kelas: Manajemen

1945–1949 (Masa Revolusi Fisik): Fokus utama pada mempertahankan kemerdekaan, demokrasi belum ideal karena kondisi darurat.
1950–1959 (Demokrasi Parlementer): Demokrasi liberal dengan banyak partai politik, Pemilu 1955 berlangsung, namun sistem tidak stabil karena konflik antar partai.
1959–1965 (Demokrasi Terpimpin): Sistem otoriter dengan kekuasaan besar di tangan Presiden, kontrol ketat terhadap media dan partai politik.
1966–1998 (Orde Baru): Pemerintahan sentralistik dan represif, pertumbuhan ekonomi tinggi namun demokrasi semu dan kritik ditekan.
1998–sekarang (Era Reformasi): Demokrasi terbuka dengan pemilu langsung dan kebebasan berpendapat, tantangan baru muncul seperti korupsi, politik identitas, dan dominasi oligarki.

Tanggapan saya:
Sebagai mahasiswa, saya melihat bahwa perkembangan demokrasi di Indonesia mencerminkan perjuangan panjang untuk mencapai keseimbangan antara kebebasan dan stabilitas. Demokrasi Indonesia telah mengalami berbagai fase, dari sistem darurat hingga demokrasi terbuka seperti saat ini. Namun, tantangan besar seperti korupsi, politik uang, dan pengaruh oligarki menunjukkan bahwa demokrasi kita masih belum sepenuhnya matang. Oleh karena itu, peran generasi muda sangat penting untuk terus mengawal proses demokratisasi agar lebih transparan, adil, dan berpihak pada kepentingan rakyat.

Nama : Rahmaida Alincia
NPM : 2451011009
Kelas : Manajemen

Analisis Video Perjalanan Demokrasi di Indonesia

Video ini menggambarkan bahwa perkembangan demokrasi di Indonesia merupakan sebuah perjalanan panjang yang penuh dinamika dan tantangan. Sejak awal kemerdekaan, semangat untuk melibatkan rakyat dalam pemerintahan sebenarnya sudah ada. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan demokrasi tidak selalu berjalan mulus.

Pada masa awal kemerdekaan, suasana politik Indonesia masih belum stabil. Banyak partai bermunculan dan pergantian kabinet terjadi begitu cepat, sehingga sistem pemerintahan menjadi tidak efektif. Situasi ini memunculkan Demokrasi Terpimpin di era Presiden Soekarno, di mana kekuasaan lebih banyak terpusat pada presiden, dan peran partai politik serta lembaga legislatif menjadi sangat terbatas. Memasuki masa Orde Baru di bawah Soeharto, Indonesia mengalami stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan. Namun, hal tersebut dibayar mahal dengan mundurnya praktik demokrasi. Kebebasan berpendapat ditekan, media dikendalikan, dan kritik terhadap pemerintah hampir tidak diberi ruang. Masyarakat tampak hidup dalam keteraturan, namun di balik itu, banyak hak dan kebebasan yang terbatasi. Reformasi tahun 1998 menjadi titik balik yang penting dalam sejarah demokrasi Indonesia. Setelah reformasi, sistem pemilu menjadi lebih transparan, kebebasan pers mulai ditegakkan, dan partisipasi masyarakat dalam politik mulai meningkat. Meski begitu, demokrasi Indonesia tetap menghadapi tantangan, seperti politik uang, korupsi, serta polarisasi sosial dan politik yang makin terasa belakangan ini.

Secara keseluruhan, video ini menunjukkan bahwa demokrasi bukanlah sesuatu yang bisa dicapai dalam waktu singkat. Demokrasi adalah proses panjang yang harus dijaga dan diperjuangkan bersama. Meski sudah banyak kemajuan, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Yang terpenting adalah menjaga semangat untuk terus memperbaiki diri dan merawat nilai-nilai demokrasi agar tetap hidup dan berkembang di tengah masyarakat.

NAMA : ASYFA DAFANTY FITRIARNI
NPM : 2411011082
S1 MANAJEMEN

ANALISIS VIDEO

Video ini membahas awal mula era demokrasi di Indonesia yang dimulai setelah dikeluarkannya Maklumat Wakil Presiden No. X pada 3 November 1945. Maklumat ini menganjurkan pembentukan partai-partai politik di Indonesia, yang menjadi tonggak penting dalam sejarah politik nasional. Sejak saat itu, berbagai partai politik mulai bermunculan, menandai transisi Indonesia dari sistem pemerintahan yang terpusat menjadi sistem yang lebih demokratis, di mana rakyat dapat berpartisipasi secara aktif melalui partai politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

Nama : Neesha Zefanya Putri Irawan
Npm : 2411011071
Kelas : Manajemen

analisis mengenai video

Perkembangan Demokrasi di Indonesia

Video “Perkembangan Demokrasi di Indonesia” membahas perjalanan panjang sistem demokrasi di Indonesia mulai dari masa kemerdekaan hingga era reformasi. Dalam video dijelaskan bahwa sejak proklamasi tahun 1945, Indonesia sudah beberapa kali mengalami perubahan sistem demokrasi, mulai dari Demokrasi Parlementer (1945-1959), Demokrasi Terpimpin (1959-1965), Demokrasi Pancasila (Orde Baru, 1966-1998), hingga Demokrasi Reformasi (1998-sekarang). Setiap fase tersebut membawa karakteristik dan tantangan tersendiri, misalnya pada masa Demokrasi Parlementer banyak terjadi pergantian kabinet dan ketidakstabilan politik, sedangkan pada masa Orde Baru, meskipun stabil, terjadi pembatasan kebebasan politik dan hak asasi manusia.

Menurut saya, video ini menunjukkan bahwa perkembangan demokrasi di Indonesia tidak berjalan mulus, melainkan penuh dinamika dan tantangan. Setelah reformasi 1998, Indonesia mulai menerapkan sistem demokrasi yang lebih terbuka, seperti pemilu yang bebas dan adil, kebebasan pers, serta partisipasi masyarakat yang lebih luas dalam politik. Namun, meskipun sudah banyak kemajuan, masih ada tantangan seperti korupsi, politik uang, dan ketimpangan sosial yang harus dihadapi agar demokrasi di Indonesia benar-benar bisa berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kedaulatan rakyat. Sebagai mahasiswa, penting untuk memahami sejarah dan perkembangan demokrasi ini agar bisa berperan aktif dalam menjaga dan memperbaiki sistem demokrasi di Indonesia ke depannya.

Nama: Fany Rahmawati
Npm: 2411011052
Kelas: Manajemen




Video tersebut membahas lima fase utama perkembangan demokrasi di Indonesia:

1. Masa Revolusi Kemerdekaan (1945-1949)
Demokrasi masih terbatas karena fokus utama adalah mempertahankan kemerdekaan. Sistem politik bersifat darurat dan belum stabil.

2. Demokrasi Parlementer (1950-1959)
Ini merupakan masa keemasan demokrasi, ditandai dengan kebebasan politik, pemilu, dan kehidupan partai yang aktif. Namun, kegagalan terjadi karena dominasi politik aliran, konflik antar partai (Islam, Nasionalis, Non-Islam), dan lemahnya basis sosial-ekonomi. Presiden Soekarno dan militer tidak puas dengan proses politik saat itu.

3. Demokrasi Terpimpin (1959-1965)
Kekuasaan lebih singkat pada Presiden. Peran partai parlemen dan politik dibatasi. Demokrasi mulai memudar.

4. Orde Baru (1966-1998)
Dikuasai militer (ABRI), dengan birokratisasi dan sentralisasi kekuasaan. Kebebasan politik dibatasi, partai politik dikendalikan, dan ideologi negara dijadikan alat kontrol.

5. Era Reformasi (1998-sekarang)
Demokrasi berkembang pesat. lebih demokratis, terjadi rotasi kekuasaan dari pusat pemilu hingga desa, dan proses rekrutmen politik menjadi lebih terbuka. Hak dasar warga negara seperti kebebasan berpendapat lebih terjamin.


Kesimpulannya, demokrasi Indonesia mengalami pasang surut tergantung pada konteks politik dan kepemimpinan yang berlangsung di setiap masa.

NAMA : NADIV NAFIS WAVI
NPM : 2451011026
S1 MANAJEMEN

Analisis Video

Perkembangan Demokrasi di Indonesia

Video ini secara garis besar memaparkan perjalanan demokrasi di Indonesia yang terbagi ke dalam lima fase utama. Pertama, periode Revolusi Kemerdekaan, yang berlangsung pada masa awal kemerdekaan, diwarnai oleh keterbatasan implementasi demokrasi. Hal ini disebabkan oleh kondisi negara yang masih bergejolak serta terbatasnya peran media massa yang hanya diwakili oleh dua surat kabar.

Kedua, fase Demokrasi Parlementer (1945–1959), yang dipandang sebagai masa keemasan demokrasi di Indonesia. Pada fase ini, struktur demokrasi lebih terbuka karena berbagai elemen demokrasi sudah mulai terakomodasi dalam kehidupan politik nasional. Namun, sistem ini tidak bertahan lama akibat beberapa faktor, antara lain dominasi politik aliran (politik berbasis ideologi seperti partai Islam, nasionalis, dan lain-lain) yang memicu konflik, lemahnya landasan sosial ekonomi rakyat, serta hubungan yang ambigu antara Presiden Soekarno dan militer.

Ketiga, fase Demokrasi Terpimpin (1959–1965), yang ditandai dengan dominasi kekuasaan oleh tiga pilar utama: Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), Presiden Soekarno, dan Partai Komunis Indonesia (PKI). Pada masa ini, demokrasi lebih bersifat simbolik ketimbang substantif, karena kebijakan politik diwarnai sentralisasi kekuasaan dan pembatasan terhadap kebebasan politik rakyat.

Keempat, periode Orde Baru (1966–1998), di mana demokrasi yang berlangsung cenderung semu. Pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Soeharto memusatkan kontrol politik melalui kendaraan politiknya, Golkar. Kebebasan berekspresi dibatasi, sementara pemilu yang rutin diadakan lebih bersifat formalitas belaka daripada kompetisi yang benar-benar bebas dan adil.

Kelima, fase Reformasi (1998–sekarang), yang dimulai dengan runtuhnya rezim Orde Baru. Masa ini dicirikan oleh keterbukaan politik yang lebih luas, meningkatnya kebebasan berpendapat, dan semakin aktifnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik. Pemilu dilaksanakan dengan prinsip yang lebih transparan dan adil, partai politik berkembang secara lebih bebas, serta media massa mendapatkan ruang yang lebih leluasa untuk berkontribusi dalam kehidupan demokrasi.

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa perjalanan demokrasi di Indonesia menunjukkan transformasi dari sistem yang otoriter dan terbatas menuju tatanan politik yang lebih terbuka dan partisipatif. Kendati demikian, demokrasi di Indonesia tetap perlu diawasi secara cermat agar tidak menyimpang dari nilai-nilai Pancasila yang menjadi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, demokrasi bukan hanya sekadar prosedur elektoral, tetapi juga harus menjiwai nilai-nilai keadilan, kebebasan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Nama: Ganianda Gumilang
NPM: 2411011058
Prodi: S1 Manajemen

Perkembangan Demokrasi di Indonesia
Perjalanan demokrasi di Indonesia merupakan sebuah proses yang dipengaruhi oleh kondisi sosial, politik, dan ekonomi. Perkembangan demokrasi di Indonesia menemepuh perjalanan yang panjang mengikutsertakan dinamika dan tantangannya.
Perkembangan Demokrasi di Indonesia mengalami 5 fase dalam berjalannya waktu, yaitu:
1. Masa Revolusi Kemerdekaan, yang dimana pada masa ini demokrasi sangat terbatas.
2. Masa demokrasi Parlamenter (1945-1959), pada masa ini, demokrasi indonesia mencapai kejayaan karena adanya demokrasi dalam politik indonesia. Tetapi, gagal dikarenakan adanya pengaruh dari politik aliran.
3. Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965), di masa ini politik Indonesia sedang dikuasai oleh 3 kekuatan yaitu ABRI, Soekarno, dan PKI.
4. Masa Demokrasi Orde Baru, Pada masa ini, demokrasi cenderung bersifat semu. dalam pemerintahan Soeharto mengendalikan politik melalui partai Golkar, dan melakukan pembatasan dalam hak kebebasan bersuara.
5. Masa Demokrasi Reformasi (1998-Sekarang), pada masa ini, dimulai dengan jatuhnya pemerintahan soeharto pada tahun 1998. Masa ini ditandai dengan meningkatnya keterbukaan politik, kebebasan hak bersuara, dan peran aktif masyarakat dalam pemerintahan. pemilu dilaksanakan secara luber jurdil, dan pers memiliki kebebasan yang lebih luas.
dengan demikian, demokrasi di Indonesia tetap harus lebih diperhatikan lagi, supaya tidak terjadi penyimpangan dari ideologi pancasila.

Assalamualaikum wr wb Pak Roy
Nama : Evania Nurresya Arsana
NPM : 2451011044
KELAS: MKU PANCASILA 2025
PRODI : S1 MANAJEMEN

Izin memberikan analisis video, Perjalanan demokrasi di Indonesia adalah proses panjang yang penuh dinamika, transisi, dan tantangan yang tidak sedikit. Sejak kemerdekaan diproklamasikan pada 17 Agustus 1945, Indonesia telah berusaha keras membentuk sistem pemerintahan yang berlandaskan pada kedaulatan rakyat. Semangat untuk menghadirkan demokrasi sudah tampak sejak awal, terutama dengan dikeluarkannya Maklumat Wakil Presiden No. X pada 3 November 1945, yang menjadi titik awal terbentuknya partai-partai politik di Indonesia. Langkah ini mencerminkan bahwa sejak masa awal kemerdekaan, bangsa ini telah mengupayakan sistem pemerintahan yang memberikan ruang partisipasi bagi rakyat.

Namun demikian, pelaksanaan demokrasi tidak berjalan mulus. Masa awal kemerdekaan justru ditandai dengan ketidakstabilan politik karena banyaknya partai politik dan seringnya pergantian kabinet. Situasi ini membuat pemerintahan tidak berjalan efektif dan menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat. Ketidakstabilan ini mendorong Soekarno untuk menggagas sistem Demokrasi Terpimpin, yang menjadikan kekuasaan presiden sangat dominan dan mengurangi fungsi lembaga legislatif. Sistem ini mengekang kebebasan berpendapat dan mengurangi partisipasi rakyat, sehingga nilai-nilai demokrasi menjadi kabur dalam praktiknya.

Setelah itu, Indonesia memasuki era Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto. Pada periode ini, negara mengalami stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Namun, demokrasi kembali mengalami kemunduran karena adanya kontrol ketat terhadap media, pembungkaman kritik, dan dominasi Golkar dalam setiap pemilu yang berlangsung. Demokrasi memang dijalankan secara prosedural, tapi nyaris tanpa substansi. Rakyat kehilangan ruang untuk menyuarakan aspirasi secara bebas, dan partisipasi politik masyarakat dibatasi.

Barulah pada masa Reformasi tahun 1998, Indonesia kembali membuka ruang demokrasi yang lebih luas. Pemilu langsung mulai diterapkan, kebebasan pers dijamin, dan masyarakat diberi peluang yang lebih besar untuk terlibat dalam politik. Demokrasi mulai hidup kembali, dengan semangat keterbukaan dan transparansi yang lebih baik dari era sebelumnya. Namun, demokrasi Indonesia hari ini masih menghadapi berbagai tantangan. Politik uang, korupsi yang merajalela, oligarki kekuasaan, serta polarisasi sosial dan politik menjadi masalah serius yang bisa menggerus kualitas demokrasi itu sendiri. Meskipun kebebasan berpendapat lebih dihargai dan sistem pemerintahan lebih transparan, praktik demokrasi masih sering dikendalikan oleh elite-elite tertentu yang lebih mementingkan kepentingan kelompok daripada rakyat luas.

Dari refleksi atas isi video tersebut, saya memandang bahwa demokrasi di Indonesia ibarat pohon yang terus tumbuh. Ia telah mengalami banyak fase—dari benih yang ditanam dengan penuh semangat pascakemerdekaan, tumbuh dalam badai dan tekanan di era Orde Lama dan Orde Baru, hingga kini mencoba tumbuh lebih kuat di era Reformasi. Namun, pohon ini belum sepenuhnya kokoh. Ia masih butuh pupuk berupa pendidikan politik yang mencerdaskan, kesadaran kritis masyarakat, dan partisipasi aktif dari seluruh warga negara, terutama generasi muda. Demokrasi bukan sekadar soal memilih pemimpin saat pemilu, melainkan soal bagaimana rakyat terlibat dalam setiap keputusan politik, serta mampu mengontrol kekuasaan agar tidak menyimpang.

Kesimpulannya, demokrasi di Indonesia adalah sebuah proses yang harus terus dijaga dan diperjuangkan. Ia tidak akan bertahan hanya dengan formalitas atau slogan, tapi dengan keterlibatan nyata dan kesadaran bersama akan pentingnya keadilan, keterbukaan, dan kedaulatan rakyat. Demokrasi adalah milik kita semua, dan masa depannya bergantung pada sejauh mana kita mampu merawatnya dengan tanggung jawab dan semangat kebangsaan yang kuat.