Muhammad Eki Gilang Ramadhan
2456031008
Mandiri B

Dalam analisis saya terhadap jurnal ini, pembahasan utamanya berfokus pada dinamika konsolidasi demokrasi dalam Pemilu Presiden 2019. Meskipun tingkat partisipasi politik masyarakat mengalami peningkatan, pemilu tersebut belum sepenuhnya berhasil menciptakan suksesi kepemimpinan yang baik, apalagi membangun kepercayaan publik yang kuat. Hal ini terlihat jelas saat salah satu kandidat menolak hasil rekapitulasi suara yang diumumkan oleh KPU, sehingga Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya menjadi penentu akhir dalam sengketa hasil pemilu.

Menurut saya, hal ini menunjukkan bahwa pembangunan demokrasi di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan. Pilar-pilar demokrasi yang seharusnya menjadi fondasi penguat konsolidasi belum berfungsi secara efektif. Ini dapat dilihat dari munculnya kerusuhan sosial pasca pengumuman hasil rekapitulasi suara, yang menandakan masih rapuhnya sistem demokrasi kita.

Saya juga melihat bahwa meningkatnya partisipasi politik tidak selalu berarti bahwa demokrasi berjalan dengan baik. Tanpa adanya kepercayaan publik yang kuat dan struktur demokrasi yang kokoh, partisipasi tinggi justru bisa memunculkan konflik. Oleh karena itu, menurut saya, penguatan demokrasi Indonesia harus dilakukan secara menyeluruh, bukan hanya melalui proses elektoral, tetapi juga melalui pembenahan institusi, edukasi politik masyarakat, serta penguatan supremasi hukum.

Muhammad Eki Gilang Ramadhan
2456031008
Mandiri B


1. Menurut saya, berita ini menunjukkan bagaimana demonstrasi di tengah pandemi membawa risiko kesehatan, tetapi juga menggambarkan semangat masyarakat dalam menyuarakan pendapat. Hal positif yang bisa diambil adalah kesadaran bahwa menyampaikan aspirasi itu penting, tetapi tetap harus mempertimbangkan kondisi sekitar, termasuk kesehatan. Selain itu, peristiwa ini menyoroti pentingnya komunikasi antara pemerintah dan masyarakat agar kebijakan yang dibuat lebih transparan dan diterima oleh berbagai pihak.

2. Menurut pendapat saya, demonstrasi adalah hak masyarakat, tetapi seharusnya dilakukan dengan bertanggung jawab. Merusak fasilitas umum justru merugikan orang lain dan mengurangi kredibilitas tuntutan yang disampaikan. Di tengah pandemi, ada cara lain yang lebih efektif untuk menyuarakan aspirasi, seperti melalui diskusi akademis, petisi online, atau kampanye digital yang dapat menjangkau lebih banyak orang tanpa meningkatkan risiko penularan virus.

3. Menurut saya, konflik antara pengusaha dan buruh seharusnya diselesaikan dengan mencari titik tengah yang adil bagi kedua belah pihak. Pengusaha memiliki tanggung jawab untuk memberikan hak-hak pekerja seperti gaji yang layak dan kondisi kerja yang baik, sementara buruh juga memiliki kewajiban untuk bekerja dengan profesional. Pemerintah harus berperan sebagai mediator dan memastikan kebijakan yang dibuat benar-benar seimbang dan tidak hanya menguntungkan satu pihak saja.

4. Untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara negara dan masyarakat, perlu ada transparansi dan komunikasi yang lebih baik. Pemerintah harus lebih terbuka dalam membuat kebijakan dan melibatkan masyarakat dalam prosesnya. Di sisi lain, warga negara juga harus memahami hak dan kewajiban mereka, termasuk menghormati hukum dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan bernegara. Dengan adanya keseimbangan ini, masyarakat dapat hidup dalam lingkungan yang lebih adil dan stabil.

Muhammad Eki Gilang Ramadhan
2456031008
Mandiri B

Muhammad Eki Gilang Ramadhan
2456031008
Mandiri B

Muhammad Eki Gilang Ramadhan
2456031008
Mandiri B

Dalam video tersebut, Prof. Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa UUD 1945 yang berlaku saat ini telah mengalami berbagai perubahan sejak pertama kali disahkan pada 18 Agustus 1945. Perubahan tersebut terjadi melalui empat kali amandemen yang berlangsung antara tahun 1999 hingga 2002, yang secara fundamental mengubah sistem ketatanegaraan Indonesia.

Amandemen ini dilakukan sebagai bagian dari upaya reformasi untuk menciptakan konstitusi yang lebih demokratis. Salah satu perubahan paling menonjol adalah pembatasan wewenang Presiden serta penguatan posisi DPR, yang bertujuan untuk menghindari kekuasaan yang terlalu dominan dan mendorong pemerintahan yang lebih transparan serta bertanggung jawab.

Selain membahas perubahan dalam UUD 1945, video ini juga mengulas perjalanan konstitusi Indonesia, mulai dari penerapan Konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950, hingga periode Orde Baru yang mengklaim menjalankan UUD 1945 secara "murni dan konsekuen." Namun, setelah reformasi, konstitusi mengalami berbagai penyempurnaan agar lebih sesuai dengan prinsip demokrasi dan perkembangan zaman.

Secara keseluruhan, video ini menekankan bahwa konstitusi bukanlah aturan yang statis, melainkan dapat terus berkembang menyesuaikan dengan kondisi sosial dan politik. Amandemen yang telah dilakukan merupakan langkah penting dalam membangun sistem pemerintahan yang lebih baik, sehingga masyarakat perlu memahami dan menghargai konstitusi sebagai pedoman utama dalam bernegara.