Menurut saya, status Daftar Merah IUCN dan pencantuman dalam Appendix CITES belum cukup untuk menjamin perlindungan suatu spesies dari ancaman kepunahan secara menyeluruh. Kedua instrumen internasional ini sangat penting sebagai pedoman evaluasi dan regulasi global, tetapi keduanya memiliki peran yang berbeda dan efektivitasnya di lapangan sangat bergantung pada implementasi kebijakan, penegakan hukum, serta perlindungan habitat di tingkat nasional.
IUCN Red List berfungsi menyediakan dasar ilmiah untuk menilai risiko kepunahan suatu spesies berdasarkan kriteria kuantitatif, seperti ukuran populasi, laju penurunan, dan sebaran geografis (Mace dkk., 2008). Namun, status IUCN bersifat non-binding atau tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara otomatis bagi suatu negara untuk melakukan tindakan konservasi tertentu (Mace dkk., 2008). Sementara itu, CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) berfokus pada pengendalian perdagangan internasional satwa dan tumbuhan liar melalui sistem Appendix (I, II, dan III) agar aktivitas perdagangan tidak mengancam kelestarian populasi spesies tersebut (Nijman, 2010). Keterbatasan utama CITES adalah instrumen ini hanya mengatur perdagangan lintas negara, sehingga tidak secara langsung mengatasi akar masalah lain seperti deforestasi, perburuan liar domestik, maupun konflik manusia-satwa (Nijman, 2010).
Contoh yang sangat relevan di Indonesia adalah kasus Harimau Sumatra (Panthera tigris sumatrae). Subspesies ini berstatus Critically Endangered (CR) dalam IUCN Red List dan masuk dalam Appendix I CITES, yang melarang keras seluruh perdagangan internasional untuk tujuan komersial (IUCN, 2024; CITES, 2025). Meskipun mendapatkan tingkat perlindungan internasional tertinggi dari kedua instrumen tersebut, ancaman di lapangan masih terus berlangsung. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mencatat bahwa alih fungsi lahan, fragmentasi hutan, serta perburuan dan perdagangan ilegal bagian tubuh harimau di dalam negeri tetap menjadi ancaman utama yang mendorong penurunan populasi harimau sumatra (KLHK, 2024). Kasus ini membuktikan bahwa pengakuan status internasional tidak secara otomatis menghentikan penurunan populasi jika tidak diimbangi dengan penegakan hukum yang tegas dan pengelolaan kawasan habitat yang optimal di tingkat lokal.
Oleh karena itu, IUCN Red List dan CITES harus dipandang sebagai fondasi awal yang menyediakan landasan data ilmiah dan kontrol perdagangan. Keberhasilan konservasi untuk menjamin keberlanjutan spesies pada akhirnya ditentukan oleh komitmen pemerintah dalam bentuk regulasi hukum nasional yang kuat, patroli kawasan, pemulihan koridor habitat, serta keterlibatan aktif masyarakat lokal secara nyata di lapangan.
sumber:
CITES. (2025). Appendices I, II and III. Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora.
IUCN. (2024). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2024-1.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). (2024). Laporan Kinerja Pengelolaan Satwa Dilindungi dan Konservasi Keanekaragaman Hayati. Jakarta: KLHK.
Mace, G. M., Collar, N. J., Gaston, K. J., Hilton-Taylor, C., Akçakaya, H. R., Leader-Williams, N., Milner-Gulland, E. J., & Stuart, S. N. (2008). Quantification of extinction risk: IUCN’s system for classifying threatened species. Conservation Biology, 22(6), 1424–1442.
Nijman, V. (2010). An overview of international wildlife trade from Southeast Asia. Biodiversity and Conservation, 19(4), 1101–1114.
IUCN Red List berfungsi menyediakan dasar ilmiah untuk menilai risiko kepunahan suatu spesies berdasarkan kriteria kuantitatif, seperti ukuran populasi, laju penurunan, dan sebaran geografis (Mace dkk., 2008). Namun, status IUCN bersifat non-binding atau tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara otomatis bagi suatu negara untuk melakukan tindakan konservasi tertentu (Mace dkk., 2008). Sementara itu, CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) berfokus pada pengendalian perdagangan internasional satwa dan tumbuhan liar melalui sistem Appendix (I, II, dan III) agar aktivitas perdagangan tidak mengancam kelestarian populasi spesies tersebut (Nijman, 2010). Keterbatasan utama CITES adalah instrumen ini hanya mengatur perdagangan lintas negara, sehingga tidak secara langsung mengatasi akar masalah lain seperti deforestasi, perburuan liar domestik, maupun konflik manusia-satwa (Nijman, 2010).
Contoh yang sangat relevan di Indonesia adalah kasus Harimau Sumatra (Panthera tigris sumatrae). Subspesies ini berstatus Critically Endangered (CR) dalam IUCN Red List dan masuk dalam Appendix I CITES, yang melarang keras seluruh perdagangan internasional untuk tujuan komersial (IUCN, 2024; CITES, 2025). Meskipun mendapatkan tingkat perlindungan internasional tertinggi dari kedua instrumen tersebut, ancaman di lapangan masih terus berlangsung. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mencatat bahwa alih fungsi lahan, fragmentasi hutan, serta perburuan dan perdagangan ilegal bagian tubuh harimau di dalam negeri tetap menjadi ancaman utama yang mendorong penurunan populasi harimau sumatra (KLHK, 2024). Kasus ini membuktikan bahwa pengakuan status internasional tidak secara otomatis menghentikan penurunan populasi jika tidak diimbangi dengan penegakan hukum yang tegas dan pengelolaan kawasan habitat yang optimal di tingkat lokal.
Oleh karena itu, IUCN Red List dan CITES harus dipandang sebagai fondasi awal yang menyediakan landasan data ilmiah dan kontrol perdagangan. Keberhasilan konservasi untuk menjamin keberlanjutan spesies pada akhirnya ditentukan oleh komitmen pemerintah dalam bentuk regulasi hukum nasional yang kuat, patroli kawasan, pemulihan koridor habitat, serta keterlibatan aktif masyarakat lokal secara nyata di lapangan.
sumber:
CITES. (2025). Appendices I, II and III. Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora.
IUCN. (2024). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2024-1.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). (2024). Laporan Kinerja Pengelolaan Satwa Dilindungi dan Konservasi Keanekaragaman Hayati. Jakarta: KLHK.
Mace, G. M., Collar, N. J., Gaston, K. J., Hilton-Taylor, C., Akçakaya, H. R., Leader-Williams, N., Milner-Gulland, E. J., & Stuart, S. N. (2008). Quantification of extinction risk: IUCN’s system for classifying threatened species. Conservation Biology, 22(6), 1424–1442.
Nijman, V. (2010). An overview of international wildlife trade from Southeast Asia. Biodiversity and Conservation, 19(4), 1101–1114.