Posts made by Asyifa Maulya

Menurut saya, status Daftar Merah IUCN dan pencantuman dalam Appendix CITES belum cukup untuk menjamin perlindungan suatu spesies dari ancaman kepunahan secara menyeluruh. Kedua instrumen internasional ini sangat penting sebagai pedoman evaluasi dan regulasi global, tetapi keduanya memiliki peran yang berbeda dan efektivitasnya di lapangan sangat bergantung pada implementasi kebijakan, penegakan hukum, serta perlindungan habitat di tingkat nasional.

IUCN Red List berfungsi menyediakan dasar ilmiah untuk menilai risiko kepunahan suatu spesies berdasarkan kriteria kuantitatif, seperti ukuran populasi, laju penurunan, dan sebaran geografis (Mace dkk., 2008). Namun, status IUCN bersifat non-binding atau tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara otomatis bagi suatu negara untuk melakukan tindakan konservasi tertentu (Mace dkk., 2008). Sementara itu, CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) berfokus pada pengendalian perdagangan internasional satwa dan tumbuhan liar melalui sistem Appendix (I, II, dan III) agar aktivitas perdagangan tidak mengancam kelestarian populasi spesies tersebut (Nijman, 2010). Keterbatasan utama CITES adalah instrumen ini hanya mengatur perdagangan lintas negara, sehingga tidak secara langsung mengatasi akar masalah lain seperti deforestasi, perburuan liar domestik, maupun konflik manusia-satwa (Nijman, 2010).

Contoh yang sangat relevan di Indonesia adalah kasus Harimau Sumatra (Panthera tigris sumatrae). Subspesies ini berstatus Critically Endangered (CR) dalam IUCN Red List dan masuk dalam Appendix I CITES, yang melarang keras seluruh perdagangan internasional untuk tujuan komersial (IUCN, 2024; CITES, 2025). Meskipun mendapatkan tingkat perlindungan internasional tertinggi dari kedua instrumen tersebut, ancaman di lapangan masih terus berlangsung. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mencatat bahwa alih fungsi lahan, fragmentasi hutan, serta perburuan dan perdagangan ilegal bagian tubuh harimau di dalam negeri tetap menjadi ancaman utama yang mendorong penurunan populasi harimau sumatra (KLHK, 2024). Kasus ini membuktikan bahwa pengakuan status internasional tidak secara otomatis menghentikan penurunan populasi jika tidak diimbangi dengan penegakan hukum yang tegas dan pengelolaan kawasan habitat yang optimal di tingkat lokal.

Oleh karena itu, IUCN Red List dan CITES harus dipandang sebagai fondasi awal yang menyediakan landasan data ilmiah dan kontrol perdagangan. Keberhasilan konservasi untuk menjamin keberlanjutan spesies pada akhirnya ditentukan oleh komitmen pemerintah dalam bentuk regulasi hukum nasional yang kuat, patroli kawasan, pemulihan koridor habitat, serta keterlibatan aktif masyarakat lokal secara nyata di lapangan.

sumber:
CITES. (2025). Appendices I, II and III. Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora.
IUCN. (2024). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2024-1.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). (2024). Laporan Kinerja Pengelolaan Satwa Dilindungi dan Konservasi Keanekaragaman Hayati. Jakarta: KLHK.
Mace, G. M., Collar, N. J., Gaston, K. J., Hilton-Taylor, C., Akçakaya, H. R., Leader-Williams, N., Milner-Gulland, E. J., & Stuart, S. N. (2008). Quantification of extinction risk: IUCN’s system for classifying threatened species. Conservation Biology, 22(6), 1424–1442.
Nijman, V. (2010). An overview of international wildlife trade from Southeast Asia. Biodiversity and Conservation, 19(4), 1101–1114.
Menurut saya, penjelasan ini sudah cukup baik dalam menunjukkan bahwa status IUCN dan CITES belum menjamin suatu spesies sepenuhnya aman dari kepunahan. Namun, akan lebih kuat jika ditambahkan bahwa keberhasilan konservasi juga sangat bergantung pada penerapan aturan di tingkat lokal, seperti perlindungan habitat dan pengawasan terhadap perburuan ilegal. Jadi, status IUCN dan CITES sebaiknya menjadi dasar untuk menentukan tindakan konservasi, bukan dianggap sebagai perlindungan yang sudah sepenuhnya efektif.
Menurut saya, status IUCN dan pencantuman suatu spesies dalam Appendix CITES belum cukup untuk menjamin spesies tersebut terbebas dari ancaman kepunahan. Keduanya merupakan instrumen penting dalam konservasi, tetapi memiliki fungsi dan cakupan yang berbeda sehingga perlu didukung oleh tindakan konservasi lainnya.

IUCN Red List berfungsi untuk menilai tingkat risiko kepunahan suatu spesies secara global. Penilaiannya menggunakan informasi mengenai kondisi dan risiko suatu spesies, kemudian mengelompokkannya ke dalam beberapa kategori, seperti Vulnerable (VU), Endangered (EN), dan Critically Endangered (CR). IUCN mempertimbangkan berbagai ancaman terhadap spesies, seperti kehilangan habitat, polusi, perubahan iklim, maupun perdagangan. Dengan demikian, IUCN memberikan dasar ilmiah untuk menentukan prioritas konservasi. Namun, IUCN lebih berperan sebagai sistem penilaian dan penyedia informasi ilmiah, bukan aturan yang secara langsung mengendalikan seluruh aktivitas manusia terhadap spesies.

Berbeda dengan IUCN, CITES berfokus pada pengaturan perdagangan internasional satwa dan tumbuhan liar agar perdagangan tersebut tidak mengancam kelangsungan hidup spesies. CITES menggunakan tiga Appendix, yaitu Appendix I, II, dan III, dengan tingkat pengaturan perdagangan yang berbeda. Appendix I memberikan perlindungan paling ketat dan perdagangan komersial internasional pada umumnya dilarang, sedangkan Appendix II masih mengizinkan perdagangan tetapi melalui sistem perizinan dan persyaratan tertentu. Keterbatasannya adalah CITES terutama menangani ancaman dari perdagangan internasional, sehingga tidak secara langsung menyelesaikan masalah seperti kerusakan habitat, perburuan lokal, atau perubahan lingkungan.

Contohnya adalah orangutan Sumatera (Pongo abelii) yang merupakan salah satu spesies Indonesia dengan tingkat ancaman tinggi. Orangutan termasuk dalam Appendix I CITES, sehingga perdagangan internasionalnya mendapat pengaturan yang sangat ketat. Namun, perlindungan melalui CITES saja tidak cukup karena kelangsungan hidup orangutan juga sangat bergantung pada kondisi habitatnya. Jika hutan terus mengalami kerusakan atau fragmentasi, populasinya tetap dapat menurun meskipun perdagangan internasional telah dibatasi.

Oleh karena itu, IUCN dan CITES sebaiknya dipandang sebagai instrumen yang saling melengkapi, bukan sebagai jaminan tunggal. IUCN memberikan informasi mengenai tingkat risiko kepunahan, sedangkan CITES mengendalikan perdagangan internasional. Agar perlindungan benar-benar efektif, keduanya harus disertai dengan perlindungan habitat, penegakan hukum terhadap perburuan dan perdagangan ilegal, pemantauan populasi, penelitian, serta keterlibatan pemerintah dan masyarakat. Dengan demikian, keberhasilan konservasi tidak hanya bergantung pada status IUCN atau Appendix CITES, tetapi juga pada penerapan nyata berbagai upaya perlindungan di lapangan.