Biologi Konservasi Bio B 2026/2027

Menurut saya, status IUCN dan pencantuman spesies dalam Appendix CITES belum cukup untuk menjamin suatu spesies terbebas dari ancaman kepunahan. Kedua instrumen tersebut sangat penting, tetapi fungsinya berbeda dan lebih tepat dipandang sebagai dasar untuk mendukung tindakan konservasi, bukan sebagai jaminan keberlangsungan spesies. IUCN Red List berfungsi menilai risiko kepunahan suatu spesies secara global berdasarkan kriteria seperti ukuran dan tren populasi, persebaran geografis, penurunan populasi, serta analisis probabilitas kepunahan. IUCN sendiri menjelaskan bahwa Red List bertujuan memberikan informasi untuk mendorong dan mengarahkan tindakan konservasi, bukan menjadi aturan yang secara langsung menetapkan tindakan perlindungan.

Sementara itu, CITES memiliki fokus yang lebih khusus, yaitu mengatur perdagangan internasional tumbuhan dan satwa liar agar perdagangan tersebut tidak mengancam kelangsungan hidup spesies. Appendix I mencakup spesies yang terancam punah dan perdagangan internasionalnya hanya diperbolehkan dalam keadaan luar biasa. Appendix II mencakup spesies yang belum tentu terancam punah, tetapi perdagangannya perlu dikendalikan agar tidak merugikan kelangsungan hidupnya, sedangkan Appendix III digunakan ketika suatu negara meminta bantuan negara lain untuk mengendalikan perdagangan spesies yang dilindungi secara nasional.

Keterbatasan kedua instrumen tersebut terlihat ketika ancaman spesies tidak hanya berasal dari perdagangan internasional. Kerusakan habitat, perburuan, konflik dengan manusia, perubahan iklim, penyakit, dan rendahnya keberhasilan reproduksi tetap dapat menyebabkan penurunan populasi meskipun suatu spesies telah tercantum dalam IUCN dan CITES. IUCN juga menegaskan bahwa Red List bukan satu-satunya dasar penentuan prioritas konservasi dan beberapa kelompok organisme masih belum dinilai secara lengkap.

Contohnya harimau (Panthera tigris) yang terdapat di Indonesia, termasuk harimau Sumatra. Secara global, Panthera tigris berstatus Endangered (EN) menurut IUCN dan tercantum dalam CITES Appendix I, sehingga perdagangan internasionalnya mendapat pembatasan sangat ketat. Namun, perlindungan tersebut tidak otomatis menghilangkan ancaman terhadap harimau di habitat alaminya. Bahkan IUCN menjelaskan bahwa risiko kepunahan dan kondisi konservasi juga berkaitan dengan kehilangan habitat serta pemulihan populasi di wilayah persebarannya.

Jadi, IUCN dan CITES harus dipandang sebagai dua instrumen yang saling melengkapi. IUCN memberikan dasar ilmiah mengenai tingkat risiko kepunahan, sedangkan CITES membantu mengendalikan perdagangan internasional. Perlindungan yang benar-benar efektif tetap membutuhkan penegakan hukum, perlindungan dan pemulihan habitat, pengawasan perdagangan ilegal, penelitian, serta keterlibatan masyarakat dan pemerintah di tingkat nasional maupun lokal. Dengan demikian, pencantuman dalam IUCN dan CITES penting, tetapi belum cukup menjadi jaminan bahwa suatu spesies akan terhindar dari kepunahan. https://nrl.iucnredlist.org/resources/redlistguidelines?utm https://cites.org/sites/default/files/documents/S-AC32-15-01.pdf?utm https://www.kehutanan.go.id/pers/article-6?utm

Menurut saya, status IUCN Red List dan pencantuman suatu spesies dalam Appendix CITES belum cukup untuk menjamin perlindungan spesies dari ancaman kepunahan. Kedua instrumen tersebut sangat penting, tetapi memiliki fungsi yang berbeda dan masih memiliki keterbatasan. IUCN Red List berfungsi terutama untuk menilai risiko kepunahan suatu spesies berdasarkan informasi ilmiah, sedangkan CITES berfokus pada pengaturan perdagangan internasional tumbuhan dan satwa liar. IUCN menjelaskan bahwa tujuan utama Red List adalah memberikan penilaian global mengenai risiko kepunahan spesies.

IUCN Red List dapat menjadi dasar penting dalam menentukan prioritas konservasi. Status seperti Vulnerable, Endangered, hingga Critically Endangered menunjukkan tingkat risiko yang dihadapi suatu spesies. Namun, status tersebut tidak secara langsung menjadi bentuk perlindungan hukum. Artinya, suatu spesies yang berstatus Critically Endangered tidak otomatis terbebas dari perburuan, kerusakan habitat, maupun ancaman lainnya. Oleh karena itu, hasil penilaian IUCN perlu diikuti dengan kebijakan dan tindakan konservasi di tingkat nasional.

Sementara itu, CITES memiliki mekanisme yang lebih spesifik, yaitu mengatur perdagangan internasional. Appendix I mencakup spesies yang terancam kepunahan dan perdagangan internasionalnya hanya diperbolehkan dalam keadaan tertentu. Appendix II mencakup spesies yang perdagangan internasionalnya harus dikendalikan agar tidak mengancam kelangsungan hidupnya, sedangkan Appendix III berisi spesies yang dilindungi di suatu negara dan membutuhkan bantuan negara lain untuk mengendalikan perdagangannya.Namun, CITES tidak dirancang untuk menangani seluruh penyebab kepunahan. Kerusakan habitat, fragmentasi hutan, konflik manusia dan satwa, serta perburuan untuk kebutuhan domestik tetap membutuhkan penanganan melalui kebijakan dan konservasi di tingkat nasional.

Contohnya adalah orangutan sumatera (Pongo abelii). Spesies ini berstatus Critically Endangered dalam IUCN Red List dan tercantum dalam Appendix I CITES. IUCN mencatat bahwa kehilangan habitat menjadi salah satu ancaman utama orangutan sumatera, selain penangkapan ilegal dan perburuan.Di Indonesia, orangutan sumatera juga mendapatkan perlindungan hukum. Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) menyebut Pongo abelii sebagai satwa yang dilindungi dan melaporkan adanya kegiatan evakuasi serta translokasi orangutan yang masuk ke perkebunan masyarakat.Hal ini menunjukkan bahwa meskipun suatu spesies telah memiliki status konservasi dan perlindungan perdagangan, ancaman di lapangan masih dapat terjadi.

Dengan demikian, IUCN dan CITES sebaiknya dipandang sebagai instrumen yang saling melengkapi, bukan sebagai jaminan tunggal keberhasilan konservasi. IUCN memberikan informasi mengenai tingkat risiko kepunahan, sedangkan CITES membantu mengendalikan perdagangan internasional. Agar perlindungan benar-benar efektif, keduanya harus didukung oleh penegakan hukum nasional, perlindungan dan pemulihan habitat, pengawasan perdagangan ilegal, penelitian populasi, serta keterlibatan masyarakat. Jadi, keberhasilan konservasi tidak hanya ditentukan oleh status suatu spesies, tetapi juga oleh seberapa efektif status tersebut diterapkan dalam tindakan nyata di lapangan.

Sumber:
International Union for Conservation of Nature (IUCN). 2026. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2026-1.

Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES). 2023. CITES Appendices I, II and III. CITES Secretariat.

Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE). 2018. Seksi Konservasi Wilayah II Subulussalam Evakuasi dan Translokasi Orangutan Sumatera. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.

Menurut saya, status IUCN dan pencantuman suatu spesies dalam Appendix CITES belum cukup untuk menjamin perlindungan spesies dari ancaman kepunahan. Keduanya memiliki fungsi yang penting, tetapi bekerja pada aspek yang berbeda sehingga lebih tepat jika digunakan secara saling melengkapi. IUCN Red List berfungsi menilai tingkat risiko kepunahan suatu spesies secara global. Penilaiannya menggunakan beberapa kriteria yang mencakup ukuran dan tren populasi, persebaran geografis, penurunan populasi, hingga analisis kemungkinan kepunahan. IUCN juga menegaskan bahwa Red List menunjukkan kondisi risiko kepunahan saat ini dan berfungsi sebagai dasar untuk mendorong tindakan konservasi, bukan sebagai bentuk perlindungan hukum secara langsung.

Sementara itu, CITES memiliki fokus yang lebih spesifik pada perdagangan internasional satwa dan tumbuhan liar. Appendix I mencakup spesies yang terancam punah dan terdampak perdagangan sehingga perdagangan internasionalnya hanya diperbolehkan dalam kondisi tertentu. Appendix II mencakup spesies yang belum tentu terancam punah tetapi dapat mengalami ancaman apabila perdagangannya tidak dikendalikan, sedangkan Appendix III berkaitan dengan spesies yang membutuhkan kerja sama antarnegara untuk mengontrol perdagangan. Dengan demikian, CITES dapat membatasi salah satu faktor penyebab penurunan populasi, tetapi tidak secara langsung menangani seluruh ancaman terhadap spesies.

Keterbatasan tersebut dapat dilihat dari orangutan Sumatra (Pongo abelii)sebagai contoh spesies Indonesia. Orangutan Sumatra berstatus Critically Endangered (CR) dalam IUCN Red List, yang menunjukkan risiko kepunahan yang sangat tinggi di alam. Ancaman terhadapnya tidak hanya berasal dari perdagangan, tetapi juga kehilangan, kerusakan, dan fragmentasi habitat. Pemerintah Indonesia juga mencatat bahwa hilangnya kawasan hutan menjadi salah satu tantangan utama dalam mempertahankan populasi orangutan.

Orangutan juga tercantum dalam CITES Appendix I, sehingga perdagangan internasionalnya mendapatkan pengaturan yang sangat ketat. Namun, keberadaan aturan tersebut tidak otomatis menghentikan perburuan, perdagangan ilegal, ataupun kerusakan habitat. Dokumen CITES mengenai orangutan di Indonesia bahkan mencatat bahwa orangutan masih sering ditemukan dalam perdagangan ilegal dan menghadapi ancaman berupa kerusakan hutan serta pembunuhan individu dewasa.

Berdasarkan hal tersebut, IUCN dan CITES tidak dapat dianggap sebagai satu-satunya jaminan perlindungan spesies. IUCN memberikan dasar ilmiah mengenai seberapa besar risiko kepunahan, sedangkan CITES membantu mengendalikan perdagangan internasional. Perlindungan yang efektif tetap membutuhkan penegakan hukum, perlindungan dan pemulihan habitat, pengawasan perdagangan ilegal, penelitian, serta keterlibatan masyarakat dan pemerintah. Kasus orangutan menunjukkan bahwa meskipun suatu spesies telah memiliki status risiko tinggi dalam IUCN dan perlindungan perdagangan melalui CITES, ancaman di habitat alaminya tetap dapat berlangsung. Karena itu, kedua instrumen tersebut lebih tepat dipandang sebagai dasar penting dalam strategi konservasi yang harus diperkuat dengan tindakan nyata di lapangan.
https://www.iucnredlist.org/?utm_source=chatgpt.com

Menurut saya, status IUCN Red List dan pencantuman suatu spesies dalam Appendix CITES belum cukup untuk menjamin spesies tersebut terhindar dari kepunahan. Kedua instrumen ini memang penting dalam konservasi, tetapi memiliki fungsi yang berbeda. IUCN berfokus pada penilaian risiko kepunahan, sedangkan CITES berfokus pada pengaturan perdagangan internasional satwa dan tumbuhan liar.

IUCN Red List menilai kondisi suatu spesies berdasarkan beberapa kriteria, seperti ukuran dan penurunan populasi, luas persebaran, kondisi habitat, serta jumlah individu dewasa. Hasilnya dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, seperti Vulnerable (VU), Endangered (EN), dan Critically Endangered (CR). Kelebihan IUCN adalah memberikan informasi ilmiah mengenai tingkat ancaman suatu spesies. Namun, IUCN bukan aturan yang secara langsung melarang perburuan atau kerusakan habitat. Penilaiannya juga bergantung pada ketersediaan data yang akurat dan terbaru.

Sementara itu, CITES mengatur perdagangan internasional melalui tiga Appendix. Appendix I memberikan perlindungan paling ketat karena perdagangan internasional spesies di dalamnya sangat dibatasi. Appendix II mengatur perdagangan agar tidak mengancam kelangsungan hidup spesies, sedangkan Appendix III membantu suatu negara dalam mengontrol perdagangan spesies yang dilindungi. Namun, CITES lebih berfokus pada perdagangan internasional sehingga tidak secara langsung mengatasi masalah seperti kehilangan habitat atau perburuan lokal.

Contohnya adalah orangutan Indonesia (Pongo spp.). Orangutan Sumatra (Pongo abelii), orangutan Tapanuli (Pongo tapanuliensis), dan orangutan Kalimantan (Pongo pygmaeus) termasuk spesies yang terancam dengan status Critically Endangered dan tercantum dalam CITES Appendix I. Meskipun sudah mendapatkan perlindungan tersebut, orangutan masih menghadapi ancaman berupa kehilangan dan fragmentasi habitat, perburuan, serta perdagangan ilegal. Hal ini menunjukkan bahwa status IUCN dan CITES saja belum cukup untuk menjamin kelangsungan hidup suatu spesies.

Jadi, IUCN dan CITES sebaiknya dianggap sebagai instrumen yang saling melengkapi. IUCN memberikan dasar ilmiah mengenai risiko kepunahan, sedangkan CITES membantu mengendalikan perdagangan internasional. Agar perlindungan lebih efektif, diperlukan juga penegakan hukum, perlindungan dan pemulihan habitat, pemantauan populasi, serta keterlibatan masyarakat. Dengan demikian, keberhasilan konservasi tidak hanya bergantung pada status suatu spesies, tetapi juga pada tindakan nyata untuk mengatasi ancaman di lapangan.

Sumber:
IUCN. (2026). IUCN Red List Categories and Criteria. International Union for Conservation of Nature.
CITES. (2024). Appendices I, II and III. Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora.

Menurut saya, status Daftar Merah IUCN dan pencantuman dalam Appendix CITES belum cukup untuk menjamin perlindungan spesies dari ancaman kepunahan. Keduanya merupakan instrumen penting, tetapi memiliki fungsi yang berbeda. IUCN terutama menilai tingkat risiko kepunahan suatu spesies berdasarkan kondisi populasi dan ancaman yang dihadapi, sedangkan CITES fokus pada pengaturan perdagangan internasional satwa dan tumbuhan liar. Oleh karena itu, keduanya lebih tepat dipandang sebagai dasar dalam menentukan prioritas dan kebijakan konservasi, bukan sebagai satu-satunya bentuk perlindungan.

Daftar Merah IUCN menggunakan kriteria ilmiah seperti ukuran populasi, penurunan populasi, luas wilayah sebaran, fragmentasi, serta kemungkinan kepunahan. Kategori seperti Vulnerable , Endangered , dan Critically Endangered menunjukkan tingkat risiko yang semakin tinggi. IUCN menggunakan lima kriteria utama yang berkaitan dengan penurunan populasi, wilayah geografis, ukuran populasi yang kecil, distribusi yang terbatas, serta analisis kuantitatif risiko kepunahan.Namun batasannya adalah status IUCN tidak secara langsung menghentikan ancaman terhadap spesies. Penetapan suatu spesies sebagai Endangered atau Critically Endangered tidak otomatis menghentikan perusakan habitat, perburuan, konflik manusia-satwa, atau perubahan lingkungan. Dengan demikian, IUCN memberikan gambaran mengenai seberapa besar risiko kepunahan, namun bukan jaminan bahwa ancaman tersebut sudah teratasi.

Sementara itu, CITES memiliki mekanisme yang berbeda karena pengaturan perdagangan internasional melalui Appendix I, II, dan III. Lampiran I mengatur peraturan yang paling ketat terhadap perdagangan spesies internasional yang terancam, sedangkan Lampiran II mengatur perdagangan agar pemanfaatan internasional tidak mengancam keberlangsungan spesies. Lampiran III digunakan untuk spesies yang dilindungi di suatu negara dan memerlukan kerja sama negara lain dalam pengendalian perdagangannya. CITES memiliki peran penting karena perdagangan internasional dapat menjadi salah satu tekanan terhadap populasi satwa liar. Namun, batasannya adalah fokus CITES terutama pada perdagangan internasional , sehingga tidak secara langsung menyelesaikan masalah kehilangan habitat, fragmentasi habitat, konflik manusia-satwa, maupun rendahnya keberhasilan reproduksi. Basis data perdagangan CITES sendiri menunjukkan bahwa instrumen ini terutama digunakan untuk mendokumentasikan dan menyatukan perdagangan internasional satwa dan tumbuhan yang terdaftar dalam CITES.

Contohnya dapat dilihat pada orangutan ( Pongo spp.) di Indonesia . Orangutan merupakan satwa yang perlindungannya memerlukan habitat dan pengelolaan populasi secara langsung. Pencantuman dalam instrumen konservasi internasional dapat membantu mengurangi tekanan dari perdagangan, tetapi tidak secara otomatis menghilangkan ancaman pada habitat alaminya. Orangutan tetap membutuhkan perlindungan hutan, pemantauan populasi, pengendalian perburuan dan perdagangan ilegal, serta upaya rehabilitasi dan pelepasliaran. Hal ini menunjukkan bahwa konservasi spesies tidak cukup hanya dengan menentukan status atau membatasi perdagangan, tetapi harus menyentuh faktor penyebab penurunan populasi secara langsung.

Menurut saya, perlindungan yang efektif harus menggunakan pendekatan berlapis . IUCN dapat digunakan untuk menentukan tingkat risiko dan prioritas konservasi, sedangkan CITES berperan mengendalikan perdagangan internasional. Keduanya kemudian perlu diperkuat dengan peraturan nasional, perlindungan dan restorasi habitat, pemantauan populasi, penegakan hukum, serta keterlibatan masyarakat. Dengan pendekatan tersebut, status IUCN dan CITES tidak hanya menjadi label, tetapi menjadi bagian dari strategi konservasi yang benar-benar dapat mengurangi ancaman terhadap spesies. Jadi, keberhasilan konservasi seharusnya tidak hanya diukur dari status IUCN atau Appendix CITES, tetapi dari menurunnya ancaman dan membaiknya kondisi populasi spesies di lapangan .

Daftar Pustaka
IUCN. (2026). Daftar Merah Spesies Terancam Punah IUCN: Kategori dan Kriteria.
IUCN. (2026). Daftar Merah IUCN – Pertanyaan yang Sering Diajukan.
CITES. (2026). Basis Data Perdagangan CITES .
CITES. (2023). Lampiran I, II dan III CITES .

Menurut saya, status IUCN dan pencantuman suatu spesies dalam Appendix CITES belum cukup untuk menjamin perlindungan spesies dari kepunahan. Keduanya memang merupakan instrumen penting dalam konservasi, tetapi memiliki fungsi dan cakupan yang berbeda. IUCN berfokus pada penilaian risiko kepunahan suatu spesies secara keseluruhan, sedangkan CITES lebih khusus mengatur perdagangan internasional spesies dan bagian tubuhnya. Dalam materi IUCN Red List dijelaskan sebagai inventarisasi global yang menilai status konservasi spesies dan membaginya ke dalam kategori seperti Least Concern (LC), Near Threatened (NT), Vulnerable (VU), Endangered (EN), dan Critically Endangered (CR). Status tersebut dapat menjadi dasar untuk menentukan prioritas tindakan konservasi.

IUCN memiliki kelebihan karena mempertimbangkan berbagai ancaman terhadap kelangsungan hidup spesies, bukan hanya perdagangan. Ancaman tersebut dapat berupa kehilangan habitat, polusi, perubahan iklim, eksploitasi, dan faktor lainnya. Namun, status IUCN sendiri pada dasarnya merupakan hasil penilaian risiko, bukan aturan hukum yang secara langsung menghentikan aktivitas yang mengancam spesies. Bahkan, kategori Data Deficient dapat terjadi ketika informasi mengenai jumlah atau persebaran suatu spesies belum mencukupi untuk menentukan risiko kepunahannya.

Sementara itu, CITES memiliki fungsi yang berbeda. CITES merupakan perjanjian internasional yang bertujuan memastikan perdagangan internasional satwa dan tumbuhan liar tidak mengancam kelangsungan hidup spesies. Mekanismenya dilakukan melalui tiga Appendix. Appendix I memberikan perlindungan paling ketat, Appendix II mengatur perdagangan agar tidak menyebabkan ancaman terhadap kelangsungan spesies, sedangkan Appendix III digunakan ketika suatu negara membutuhkan bantuan negara lain untuk mengontrol perdagangan spesies tertentu.

Contohnya adalah sanca batik (Malayopython reticulatus), salah satu ular yang terdapat di Indonesia. Spesies ini berstatus Least Concern (LC) menurut IUCN, tetapi tercantum dalam CITES Appendix II. Hal ini menunjukkan bahwa status LC tidak berarti spesies tersebut bebas dari ancaman. M. reticulatus masih diperdagangkan, terutama untuk kulit, sehingga perdagangan perlu tetap dikendalikan. Data CITES juga menunjukkan adanya perdagangan kulit M. reticulatus yang melibatkan Indonesia.

Dengan demikian, IUCN dan CITES sebaiknya dipandang sebagai dua instrumen yang saling melengkapi, bukan sebagai jaminan tunggal konservasi. Materi ini juga menegaskan bahwa IUCN dan CITES dapat bekerja secara sinergis: data IUCN dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam keputusan CITES, tetapi keduanya tetap memiliki fokus yang berbeda. Perlindungan yang efektif tetap membutuhkan penegakan hukum, perlindungan habitat, pengawasan perdagangan, pemantauan populasi, serta keterlibatan pemerintah dan masyarakat. Dengan pendekatan tersebut, status IUCN dan CITES dapat menjadi dasar yang kuat untuk konservasi, tetapi bukan satu-satunya jaminan agar suatu spesies tidak mengalami kepunahan.

Sumber:

IUCN. (2025). Pengenalan IUCN dan CITES. Materi perkuliahan/PDF.

CITES. (2021). Publication of a management report for reticulated pythons (Malayopython reticulatus) in Peninsular Malaysia. CITES Animals Committee. 

Natusch, D. J. D., et al. (2021). Malayopython reticulatus: Management and monitoring of reticulated python populations. CITES Animals Committee. 

Riyanto, A., et al. (2021). Herpetofauna diversity and conservation status in Indonesia. Media Konservasi, 26(1). 

Menurut pendapat saya, pencantuman status konservasi suatu spesies dalam IUCN Red List maupun daftar Appendix CITES itu belum bisa menjamin sepenuhnya bahwa spesies tersebut bakal aman dari ancaman kepunahan. Kita harus mengetahui terlebih dahulu bahwa kedua instrumen internasional ini memiliki fungsi, kriteria, dan batasan operasional yang sangat berbeda di lapangan. Jika kita pelajari secara mendalam melalui website IUCN Red List, platform ini hanya berfungsi sebagai database ilmiah global yang memetakan risiko kepunahan satwa berdasarkan indikator biologis, seperti penurunan populasi atau penyusutan wilayah geografis. Masalah utamanya adalah IUCN sama sekali tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat untuk menghukum para pelaku kejahatan satwa di suatu negara. Sementara itu, regulasi CITES fokusnya adalah mengendalikan jalur perdagangan internasional melalui sistem klasifikasi Appendix I, II, dan III agar komoditas satwa liar tidak dieksploitasi secara berlebihan lintas negara. Kelemahan terbesar dari kombinasi kedua sistem ini adalah CITES hanya membatasi perbatasan antarnegara. Jadi, ketika ada masalah internal yang terjadi di dalam negeri sendiri seperti perburuan liar lokal atau lemahnya pengawasan aparat di dalam kawasan hutan kedua instrumen dunia ini otomatis tidak bisa berbuat banyak untuk melakukan intervensi langsung.

Contoh nyata dari keterbatasan perlindungan internasional ini bisa kita lihat langsung pada kasus Harimau Sumatera (Panthera tigris sumatrae) yang merupakan satwa endemik di Indonesia. Secara global, status harimau ini sudah dikategorikan Kritis (Critically Endangered) oleh IUCN dan dikunci dalam daftar Appendix I CITES, yang artinya segala bentuk perdagangan komersial internasionalnya telah dilarang total. Namun, status proteksi kasta tertinggi ini terbukti belum terjamin di realitas lapangan. Berdasarkan laporan dari WWF Indonesia, aktivitas perburuan liar terhadap Harimau Sumatera masih sangat masif terjadi di habitat aslinya dan menjadi ancaman paling mematikan bagi kelangsungan hidup mereka sampai sekarang. Mereka tetap diburu secara sembunyi-sembunyi menggunakan jerat baja di kawasan hutan lindung. Mirisnya, kulit harimau ini sengaja diincar untuk dipasok ke jaringan perajin ilegal demi dijadikan bahan kerajinan bernilai ekonomi tinggi, seperti tas kulit, dompet, sabuk, atau sekadar pajangan mewah di pasar gelap domestik. Dampak dari terus berjalannya perburuan liar ini tidak hanya mengancam kepunahan spesiesnya saja, melainkan juga merusak keseimbangan ekosistem hutan karena hilangnya predator utama yang memicu meningkatnya konflik antara hewan liar dan warga sekitar akibat rusaknya rantai makanan. Kasus ini menjadi bukti nyata bahwa label perlindungan internasional akan sia-sia dan hanya menjadi formalitas di atas kertas saja jika tidak dibarengi dengan kontribusi aktif di negara kita, seperti penguatan patroli hutan yang ketat, pemberantasan sindikat perdagangan dalam negeri, serta penegakan hukum lokal yang tegas tanpa pandang bulu.


Sumber Referensi:
- CITES. (2021). Appendices I, II and III.
- IUCN Red List. (2008). Panthera tigris sumatrae Assessment Details.
- WWF Indonesia. (2018). Prevent Sumatran Tiger-Human Conflict With These Five Tips.

Menurut saya, status IUCN dan masuknya suatu spesies ke dalam Appendix CITES itu sebenarnya belum cukup buat menjamin perlindungan menyeluruh dari ancaman kepunahan di alam bebas. Kalau kita cermati materi pembelajaran, kedua instrumen global ini punya fungsi, aturan main, serta batasan yang berbeda jauh, sehingga tidak akan pernah efektif jika hanya diandalkan sendirian tanpa adanya aksi nyata di tingkat lokal.

Pertama-tama, IUCN bekerja dengan menilai seberapa besar risiko kepunahan suatu spesies secara keseluruhan lewat program Red List. Mereka mengevaluasi seluruh jenis ancaman yang dihadapi oleh suatu populasi, mulai dari kerusakan habitat akibat pembukaan lahan, polusi lingkungan, perubahan iklim global, hingga tekanan dari perdagangan liar. Namun masalah utamanya, status dari IUCN seperti kategori Kritis atau Genting sifatnya hanya sebatas informasi ilmiah, data global, dan panduan moral, sehingga mereka tidak memiliki wewenang atau kekuatan hukum yang mengikat untuk langsung menghukum pelaku perusakan di dunia nyata.

Di sisi lain, CITES berbentuk sebagai perjanjian antarnegara yang sifatnya mengikat secara hukum, tetapi fokusnya sangat sempit yaitu hanya mengatur perdagangan internasional agar tidak membahayakan kelangsungan hidup spesies. CITES menggunakan sistem Apendiks I, II, dan III untuk mengontrol ketat izin ekspor, impor, serta re-ekspor. Walaupun instrumen ini cukup ampuh untuk menghadang laju pasar gelap lintas negara, CITES memiliki kelemahan besar karena tidak mempunyai yurisdiksi untuk mengurus ancaman non-perdagangan yang terjadi di dalam wilayah domestik suatu negara. Jika habitat alami suatu satwa dibabat habis secara legal maupun ilegal untuk kepentingan alih fungsi hutan, CITES sama sekali tidak bisa berbuat banyak.

Keterbatasan ini terlihat sangat nyata jika kita mengambil contoh pada satwa langka asal Indonesia, yaitu Harimau Sumatra. Di dalam daftar IUCN, harimau ini sudah memegang status Critically Endangered atau Kritis, sementara di CITES mereka dimasukkan ke dalam Appendix I yang artinya dilarang keras untuk diperdagangkan secara komersial antarnegara. Walaupun sudah mengantongi status perlindungan level tertinggi di atas kertas, pada kenyataannya mereka masih berada di jurang kepunahan. Hal tersebut terjadi karena aturan internasional tersebut sama sekali tidak mampu menghentikan ancaman langsung di tingkat lokal, seperti masifnya deforestasi yang membuat ruang hidup mereka semakin sempit, hilangnya mangsa alami akibat perburuan liar di dalam negeri, hingga konflik mematikan dengan manusia.

Dengan demikian, status IUCN dan CITES baru sebatas alarm ilmiah untuk mengumumkan tingkat bahaya kepunahan sekaligus instrumen untuk mengontrol lalu lintas perdagangan lintas batas negara. Agar suatu spesies benar-benar aman dari kepunahan secara nyata, aturan global tersebut wajib diintegrasikan secara sinergis dengan tindakan konkrit di tingkat lokal, seperti menjaga kelestarian habitat aslinya, membangun koridor ekologis, serta menegakkan hukum domestik yang sangat tegas terhadap segala bentuk perburuan liar di dalam negeri.

SUMBER:
IUCN. (2025). The IUCN Red List of Threatened Species. International Union for Conservation of Nature and Natural Resources.

CITES. (2025). The CITES Appendices: Appendices I, II and III. Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora.

Primack, R. B. (2025). Biologi Konservasi. Referensi Pendukung Modul Kuliah Biologi Konservasi Universitas Lampung.

Menurut saya, status IUCN dan pencantuman dalam Appendix CITES belum cukup untuk menjamin suatu spesies terbebas dari ancaman kepunahan. IUCN Red List berfungsi menilai tingkat risiko kepunahan berdasarkan kondisi populasi, ukuran dan perubahan populasi, luas persebaran, serta kemungkinan kepunahan. Kategori seperti Vulnerable (VU), Endangered (EN), dan Critically Endangered (CR) menunjukkan tingkat risiko yang dihadapi suatu spesies. Namun, IUCN lebih berfungsi sebagai sumber informasi ilmiah dan dasar penentuan prioritas konservasi, bukan sebagai aturan hukum yang secara langsung melindungi spesies. Sementara itu, CITES lebih berfokus pada pengaturan perdagangan internasional melalui Appendix I, II, dan III. Dengan demikian, kedua instrumen tersebut memiliki peran penting, tetapi belum mencakup seluruh ancaman yang dihadapi satwa di alam.

CITES dapat membantu mengurangi tekanan akibat perdagangan internasional, tetapi keterbatasannya terletak pada fokusnya yang tidak mencakup semua bentuk ancaman. Appendix I memberikan perlindungan perdagangan paling ketat bagi spesies yang terancam punah, sedangkan Appendix II mengatur perdagangan agar tidak menyebabkan populasi semakin terancam. Appendix III digunakan untuk membantu suatu negara mengendalikan perdagangan spesies tertentu melalui kerja sama internasional. Namun, spesies tetap dapat mengalami penurunan populasi akibat kehilangan habitat, perburuan untuk kebutuhan lokal, konflik manusia dan satwa, kebakaran hutan, serta perubahan penggunaan lahan. Oleh karena itu, perlindungan spesies membutuhkan tindakan lain seperti perlindungan habitat, penegakan hukum, pengawasan populasi, rehabilitasi, dan pelibatan masyarakat.

Contohnya orangutan Kalimantan (Pongo pygmaeus) yang terdapat di Indonesia. Orangutan Kalimantan berstatus Endangered (EN) dalam IUCN Red List dan termasuk Appendix I CITES, sehingga perdagangan internasionalnya mendapat pengaturan yang sangat ketat. Namun, status tersebut belum otomatis menjamin kelestariannya karena orangutan masih menghadapi ancaman seperti kehilangan dan fragmentasi habitat, perburuan, serta perdagangan ilegal. Kondisi ini menunjukkan bahwa IUCN dan CITES lebih tepat dipandang sebagai bagian dari sistem konservasi, bukan sebagai satu-satunya jaminan terhadap kepunahan. Perlindungan yang efektif membutuhkan penerapan hasil penilaian IUCN, pengawasan perdagangan melalui CITES, serta kebijakan nasional dan konservasi langsung di habitat alami orangutan.

Sumber:

IUCN Red List – Categories and Criteria
https://nrl.iucnredlist.org/resources/categories-and-criteria

CITES – The CITES Appendices
https://cites.org/eng/node/12644

IUCN Red List – Pongo pygmaeus
https://nc.iucnredlist.org/redlist/amazing-species/pongo-pygmaeus/pdfs/original/pongo-pygmaeus.pdf

Menurut saya, status IUCN dan pencantuman dalam Appendix CITES belum cukup untuk menjamin suatu spesies terhindar dari kepunahan. Keduanya sangat penting sebagai dasar penilaian dan pengendalian, tetapi memiliki fungsi yang berbeda serta keterbatasan masing-masing. Perlindungan spesies membutuhkan kombinasi penilaian ilmiah, pengendalian perdagangan, perlindungan habitat, penegakan hukum, serta program konservasi di tingkat nasional dan lokal.

Perbandingan IUCN Red List dan CITES

IUCN Red List berfungsi untuk menilai tingkat risiko kepunahan suatu spesies secara global. Penilaian dilakukan menggunakan lima kriteria yang mempertimbangkan ukuran dan perubahan populasi, luas persebaran, kualitas habitat, tingkat penurunan populasi, serta analisis probabilitas kepunahan. Hasilnya kemudian dikelompokkan ke dalam kategori seperti Vulnerable (VU), Endangered (EN), dan Critically Endangered (CR). Dengan demikian, IUCN terutama menyediakan informasi ilmiah mengenai kondisi dan risiko kepunahan suatu spesies sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan prioritas konservasi.

Keterbatasannya, status IUCN sendiri bukan tindakan perlindungan langsung. Red List berfungsi sebagai standar ilmiah untuk menilai risiko kepunahan dan membantu pemerintah maupun organisasi dalam merencanakan tindakan konservasi. IUCN juga melakukan penilaian ulang berdasarkan ketersediaan data, sehingga status suatu spesies dapat berubah ketika informasi baru tersedia. Artinya, suatu spesies yang berstatus CR tidak otomatis memperoleh perlindungan habitat atau penegakan hukum hanya karena masuk kategori tersebut.

Sementara itu, CITES berfokus pada pengaturan perdagangan internasional satwa dan tumbuhan liar. Appendix I mencakup spesies yang terancam punah dan perdagangan internasionalnya hanya dapat dilakukan dalam keadaan tertentu. Appendix II mencakup spesies yang belum tentu terancam punah, tetapi perdagangannya perlu dikendalikan agar pemanfaatannya tidak mengancam kelangsungan hidupnya. Appendix III mencakup spesies yang dilindungi di suatu negara dan negara tersebut meminta bantuan negara lain untuk mengendalikan perdagangan internasionalnya.

Keterbatasan CITES terletak pada ruang lingkupnya yang terutama berkaitan dengan perdagangan internasional. CITES tidak secara langsung mengatasi seluruh penyebab kepunahan, seperti kehilangan dan fragmentasi habitat, perubahan lingkungan, konflik dengan manusia, atau eksploitasi untuk kebutuhan domestik. CITES sendiri menjelaskan bahwa konvensi ini hanya mengatur perdagangan internasional spesies yang tercantum dalam Appendices, sedangkan ancaman lain memerlukan instrumen konservasi dan hukum lainnya. Data perdagangan CITES juga tidak mencakup perdagangan domestik maupun perdagangan ilegal.

Contoh di Indonesia: orangutan Sumatra

Contoh yang menunjukkan keterbatasan kedua instrumen tersebut dapat dilihat pada orangutan Sumatra (Pongo abelii). Spesies ini berstatus Critically Endangered (CR) dalam IUCN Red List dan tercantum dalam CITES Appendix I. IUCN mencatat bahwa ancaman utamanya tidak hanya perdagangan, tetapi terutama kehilangan habitat akibat pembalakan, perubahan hutan menjadi lahan pertanian dan perkebunan kelapa sawit, serta fragmentasi habitat. Perburuan dan penangkapan ilegal juga menjadi ancaman.

Kasus tersebut memperlihatkan bahwa status CR dan Appendix I memang memberikan dasar perlindungan yang kuat, tetapi belum otomatis menjamin kelangsungan populasi. Appendix I dapat membatasi perdagangan internasional, tetapi tidak dapat dengan sendirinya menghentikan pembukaan habitat atau menjamin keberhasilan pengelolaan kawasan. Bahkan IUCN mencatat bahwa sebagian besar orangutan Sumatra tidak berada dalam kawasan lindung besar, sehingga perlindungan habitat dan pengelolaan populasi di tingkat nasional tetap sangat penting.

Sumber :
Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES). (n.d.). The CITES Appendices. CITES.

IUCN. (2026). The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2026-1. International Union for Conservation of Nature.

IUCN. (2024). Guidelines for using the IUCN Red List Categories and Criteria: Version 16. International Union for Conservation of Nature.

IUCN Red List of Threatened Species. (n.d.). IUCN Red List Categories and Criteria. International Union for Conservation of Nature.

IUCN Red List of Threatened Species. (n.d.). Amazing Species: Sumatran Orangutan (Pongo abelii). International Union for Conservation of Nature.

Menurut saya, status IUCN Red List dan Appendix CITES itu memang penting, tetapi belum cukup untuk benar-benar menjamin perlindungan suatu spesies dari kepunahan. Kedua instrumen ini memiliki fungsi yang berbeda dan sebenarnya saling melengkapi, bukan saling menggantikan. IUCN hanya menilai seberapa besar risiko kepunahan suatu spesies berdasarkan data populasi dan laju penurunannya, sedangkan CITES hanya mengatur soal perdagangan internasionalnya. Jadi, kalau hanya mengandalkan salah satu atau bahkan keduanya sekalipun, masih banyak celah yang membuat suatu spesies tetap terancam.

Jika dilihat dari kriterianya, IUCN menggunakan data kuantitatif seperti jumlah populasi dan luas sebaran untuk menentukan kategori, mulai dari Least Concern hingga Extinct. Sementara itu, CITES lebih berorientasi pada tekanan perdagangan, sehingga dibagi menjadi Appendix I, II, dan III sesuai tingkat pengawasan yang diperlukan. Perbedaannya cukup jelas, yaitu IUCN berfokus pada kondisi biologis spesies, sedangkan CITES hanya berfokus pada jalur perdagangannya saja.

Dari sisi keterbatasan, status IUCN sifatnya hanya deskriptif dan tidak memiliki mekanisme penegakan atau sanksi terhadap pihak yang merusak habitat suatu spesies. Sementara itu, CITES memiliki kelemahan pada aspek implementasi, karena sangat bergantung pada penegakan hukum di masing-masing negara anggota. Selain itu, CITES hanya mengatur perdagangan lintas negara, sehingga ancaman domestik seperti perburuan liar untuk kebutuhan lokal tidak tersentuh sama sekali oleh mekanisme ini.

Contoh nyata yang dapat memperkuat argumen ini adalah trenggiling Sunda (Manis javanica) yang terdapat di Indonesia. Spesies ini berstatus Critically Endangered menurut IUCN, dan sejak tahun 2017 juga telah dimasukkan ke dalam Appendix I CITES sehingga perdagangan komersialnya dilarang sepenuhnya. Meskipun demikian, trenggiling tetap menjadi salah satu mamalia yang paling banyak diselundupkan di dunia karena tingginya permintaan pasar gelap terhadap sisiknya. Hal ini menunjukkan bahwa status setinggi apa pun tidak serta-merta menghentikan perburuan dan penyelundupan apabila penegakan hukum di lapangan masih lemah.

saya menyimpulkan bahwa IUCN dan CITES sebaiknya dipandang sebagai alat bantu pengambilan kebijakan, bukan sebagai jaminan perlindungan itu sendiri. Perlindungan yang efektif baru dapat tercapai apabila status ini didukung oleh penegakan hukum yang kuat, pemberantasan perdagangan ilegal, dan pelestarian habitat secara berkelanjutan.

Sumber :
1. https://www.iucnredlist.org/
2. https://mongabay.co.id/2023/04/30/bukit-larangan-habitat-tersisa-trenggiling-di-pulau-bangka/

Menurut saya, status IUCN dan pencantuman suatu spesies dalam Appendix CITES belum cukup untuk menjamin spesies tersebut terbebas dari ancaman kepunahan. Keduanya merupakan instrumen penting dalam konservasi, tetapi memiliki fungsi dan cakupan yang berbeda sehingga perlu didukung oleh tindakan konservasi lainnya.

IUCN Red List berfungsi untuk menilai tingkat risiko kepunahan suatu spesies secara global. Penilaiannya menggunakan informasi mengenai kondisi dan risiko suatu spesies, kemudian mengelompokkannya ke dalam beberapa kategori, seperti Vulnerable (VU), Endangered (EN), dan Critically Endangered (CR). IUCN mempertimbangkan berbagai ancaman terhadap spesies, seperti kehilangan habitat, polusi, perubahan iklim, maupun perdagangan. Dengan demikian, IUCN memberikan dasar ilmiah untuk menentukan prioritas konservasi. Namun, IUCN lebih berperan sebagai sistem penilaian dan penyedia informasi ilmiah, bukan aturan yang secara langsung mengendalikan seluruh aktivitas manusia terhadap spesies.

Berbeda dengan IUCN, CITES berfokus pada pengaturan perdagangan internasional satwa dan tumbuhan liar agar perdagangan tersebut tidak mengancam kelangsungan hidup spesies. CITES menggunakan tiga Appendix, yaitu Appendix I, II, dan III, dengan tingkat pengaturan perdagangan yang berbeda. Appendix I memberikan perlindungan paling ketat dan perdagangan komersial internasional pada umumnya dilarang, sedangkan Appendix II masih mengizinkan perdagangan tetapi melalui sistem perizinan dan persyaratan tertentu. Keterbatasannya adalah CITES terutama menangani ancaman dari perdagangan internasional, sehingga tidak secara langsung menyelesaikan masalah seperti kerusakan habitat, perburuan lokal, atau perubahan lingkungan.

Contohnya adalah orangutan Sumatera (Pongo abelii) yang merupakan salah satu spesies Indonesia dengan tingkat ancaman tinggi. Orangutan termasuk dalam Appendix I CITES, sehingga perdagangan internasionalnya mendapat pengaturan yang sangat ketat. Namun, perlindungan melalui CITES saja tidak cukup karena kelangsungan hidup orangutan juga sangat bergantung pada kondisi habitatnya. Jika hutan terus mengalami kerusakan atau fragmentasi, populasinya tetap dapat menurun meskipun perdagangan internasional telah dibatasi.

Oleh karena itu, IUCN dan CITES sebaiknya dipandang sebagai instrumen yang saling melengkapi, bukan sebagai jaminan tunggal. IUCN memberikan informasi mengenai tingkat risiko kepunahan, sedangkan CITES mengendalikan perdagangan internasional. Agar perlindungan benar-benar efektif, keduanya harus disertai dengan perlindungan habitat, penegakan hukum terhadap perburuan dan perdagangan ilegal, pemantauan populasi, penelitian, serta keterlibatan pemerintah dan masyarakat. Dengan demikian, keberhasilan konservasi tidak hanya bergantung pada status IUCN atau Appendix CITES, tetapi juga pada penerapan nyata berbagai upaya perlindungan di lapangan.

Menurut saya, status IUCN dan CITES belum cukup untuk menjamin suatu spesies terhindar dari kepunahan. Keduanya memang sangat penting, tetapi memiliki fungsi yang berbeda. IUCN Red List digunakan untuk menilai seberapa besar risiko suatu spesies mengalami kepunahan, sedangkan CITES digunakan untuk mengatur perdagangan internasional tumbuhan dan satwa liar agar perdagangan tersebut tidak membahayakan keberadaan spesies. IUCN menilai beberapa hal, seperti jumlah populasi, penurunan jumlah populasi, luas wilayah tempat tinggal dan kemungkinan spesies tersebt mengalami kepunahan. Hasil penilaian IUCN kemudian dibagi ke dalam beberapa kategori, misalnya Vulnerable (VU), Endangered (EN), Critically Endangered (CR). Jadi, IUCN lebih berfungsi untuk menunjukkan kondisi dan tingkatan ancaman suatu spesies bukan secara langsung melingdungi spesies tersebut.

Sementara itu, CITES mengatur perdagangan internasional melalui Appendix I, II, dan III. Appendix I berisi spesies yang sudah sangat terancam sehingga perdagangan internasionalnya sangat dibatasi. Appendix II berisi spesies yang belum tentu terancam punah, tetapi perdagangannya harus dikontrol agar tidak membahayakan populasinya. Appendix III berisi spesies yang diindungi oleh suatu negara dan membutuhkan bantuan negara lain untuk mengontrol perdagangannya. Namun, CITES hanya berfokus pada perdagangan internasional, sehingga tidak dapat mengatasi semua masalah yang dihadapi satwa. Ancaman seperti kerusakan habitat, pemburuan untuk kebutuhan lokal, konflik dengan manusia, penyakit dan perubahan lingkungan tetap membutuhkan tindakan konservasi lainnya.

Salah satu contoh dari Indonesia adalah Gajah Sumatra (Elephas maximus sumatranus). Gajah Asia yang mencakup gajah Sumatra berstatus Endangered (EN) menurut IUCN dan termasuk CITES Appendix I. Meskipun sudah mendapatkan perlindungan tersebut, gajah Sumatra masih menghadapi berbagai macam ancaman, terutama hilangnya dan terpecah-pecahnya habitat hutan serta konflik antara gajah dan manusia. Artinya, masuknya gajah ke dalam Appendix I CITES dapat membantu mengurangi ancaman dari perdagangan internasional, tetapi tidak otomatis membuat populasinya aman. Jika hutan tempat gajah hidup terus berkurang, jumlah gajah juga tetap dapat menurun.

Jadi, IUCN dan CITES merupakan alat yang saling melengkapi tetapi bukan satu-satunya jaminan bagi kelangsungan hidup suatu spesies. IUCN membantu kita mengetahui seberapa terancam suatu spesies, sedangkan CITES memabntu mengurangi ancaman dari perdagangan internasional. Agar spesies benar-benar terlindungi, keduanya harus didukung dengan perlindungan habitat, penegakan hukum terhadap pemburuan dan perdagangan ilegal, pengelolaan kawasan konservasi, penelitian populasi serta kerja sama dengan masyarakat. Dengan demikian, spesies yang berstatus terancam menurut IUCN dan masuk Appendix CITES tetap bisa mengalami penurunan populais jika ancaman lain tidak ditangani.

IUCN Red List of Threatened Species. Assessment Process. IUCN.
CITES. The Asian Elephant: Conservation Status, Population and Threats. Convertion on Internasional Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora.
CITES Secretariat. 2023. SC69 Doc. 51.1: Asian Elephants. Conservation on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora.

Menurut saya, status IUCN dan pencantuman suatu spesies dalam Appendix CITES belum cukup untuk menjamin perlindungan spesies dari ancaman kepunahan. Kedua instrumen tersebut memiliki fungsi yang berbeda, tetapi saling mendukung dalam upaya konservasi. IUCN atau International Union for Conservation of Nature berperan dalam menyediakan penilaian ilmiah mengenai status konservasi dan risiko kepunahan suatu spesies. Penilaian tersebut dilakukan melalui IUCN Red List, yang mengelompokkan spesies ke dalam sembilan kategori, mulai dari Not Evaluated, Data Deficient, Least Concern, Near Threatened, Vulnerable, Endangered, Critically Endangered, Extinct in the Wild, hingga Extinct.

IUCN mempertimbangkan kondisi spesies secara lebih luas, termasuk risiko kepunahan, keadaan populasi, persebaran, dan berbagai ancaman yang dapat memengaruhi kelangsungan hidupnya. Ancaman tersebut tidak hanya berasal dari perdagangan, tetapi juga dapat berkaitan dengan hilangnya habitat, polusi, perubahan iklim, dan faktor lainnya. Oleh karena itu, hasil penilaian IUCN dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan prioritas tindakan konservasi, misalnya dalam penetapan kawasan konservasi, program pemuliaan, dan pengelolaan habitat.

Berbeda dengan IUCN, CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) merupakan perjanjian internasional antar pemerintah yang secara khusus mengatur perdagangan internasional spesimen tumbuhan dan satwa liar. Tujuannya untuk memastikan bahwa perdagangan internasional tidak mengancam kelangsungan hidup spesies. CITES menggunakan tiga Appendix, yaitu Appendix I, II, dan III, berdasarkan tingkat perlindungan yang dibutuhkan dari perdagangan internasional. Appendix I mencakup spesies yang paling terancam dan perdagangan komersial internasionalnya dilarang, sedangkan Appendix II mencakup spesies yang belum terancam punah tetapi dapat terancam apabila perdagangannya tidak diatur dengan ketat. Appendix III mencakup spesies yang dilindungi oleh suatu negara dan membutuhkan bantuan negara anggota lain untuk mengendalikan perdagangannya.

Contoh spesies yang terdapat di Indonesia yaitu orangutan (Pongo spp.). Dalam materi, orangutan tercantum sebagai contoh spesies CITES Appendix I, sehingga perdagangan internasional untuk tujuan komersial dilarang dan perdagangan untuk keadaan tertentu memerlukan persyaratan izin yang sangat ketat. Materi juga mencantumkan orangutan Kalimantan (Pongo pygmaeus) dalam kelompok spesies yang menghadapi risiko kepunahan tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa penilaian risiko kepunahan dan pengaturan perdagangan dapat berjalan bersama, tetapi belum menyelesaikan seluruh masalah konservasi.

Dengan demikian, IUCN dan CITES penting, tetapi keduanya tidak cukup jika digunakan sebagai satu-satunya bentuk perlindungan. IUCN memberikan informasi ilmiah mengenai risiko kepunahan, sedangkan CITES mengendalikan perdagangan internasional. Perlindungan spesies tetap membutuhkan tindakan lain, terutama perlindungan habitat, pengawasan terhadap perburuan dan perdagangan ilegal, penegakan hukum, serta program konservasi di lapangan. Hubungan keduanya bersifat saling mendukung karena data IUCN dapat menjadi referensi bagi negara-negara anggota CITES dalam mempertimbangkan penempatan spesies ke dalam Appendix. Jadi, status IUCN dan Appendix CITES sebaiknya dipandang sebagai bagian dari sistem perlindungan yang lebih luas, bukan sebagai jaminan tunggal bahwa suatu spesies pasti terhindar dari kepunahan.

Sumber:
IUCN. (2025). The IUCN Red List of Threatened Species. IUCN.

IUCN. (2025). The IUCN Red List Categories and Criteria. IUCN.

CITES. (2025). CITES Appendices. CITES.

Menurut saya, status IUCN Red List dan pencantuman suatu spesies dalam Appendix CITES belum cukup untuk menjamin spesies tersebut terhindar dari kepunahan. Kedua instrumen tersebut memiliki fungsi yang berbeda dan lebih tepat dipandang sebagai dasar dalam upaya konservasi, bukan sebagai jaminan bahwa suatu spesies akan tetap lestari. Keberhasilannya tetap bergantung pada penerapan hukum, perlindungan habitat, pengawasan pemanfaatan, serta tindakan konservasi di lapangan.

IUCN Red List berfungsi untuk menilai risiko kepunahan suatu spesies pada tingkat global. Penilaian dilakukan menggunakan lima kriteria, yaitu penurunan ukuran populasi, ukuran wilayah persebaran dan fragmentasi, ukuran populasi yang kecil dan terus menurun, populasi yang sangat kecil atau persebarannya terbatas, serta analisis kuantitatif mengenai probabilitas kepunahan. Spesies yang masuk kategori Vulnerable (VU), Endangered (EN), atau Critically Endangered (CR) dikategorikan sebagai spesies yang menghadapi risiko kepunahan. Namun, IUCN Red List pada dasarnya berfungsi sebagai sistem penilaian dan penyedia informasi ilmiah. Penilaian tersebut tidak secara langsung melarang perdagangan atau aktivitas manusia terhadap spesies. Selain itu, kriteria IUCN dirancang untuk menilai risiko pada tingkat global sehingga kondisi suatu spesies di tingkat nasional perlu ditangani melalui kebijakan dan pengelolaan konservasi masing-masing negara.

Berbeda dengan IUCN, CITES berfokus pada pengaturan perdagangan internasional tumbuhan dan satwa liar. Appendix I mencakup spesies yang paling terancam dan perdagangan internasional spesimennya pada prinsipnya sangat dibatasi. Appendix II mencakup spesies yang perdagangannya perlu dikendalikan agar pemanfaatannya tidak mengancam kelangsungan hidup spesies, sedangkan Appendix III berkaitan dengan spesies yang telah dilindungi oleh suatu negara dan membutuhkan kerja sama negara lain untuk mengendalikan perdagangannya. Keterbatasan CITES ialah fokusnya pada perdagangan internasional. Ancaman lain seperti kehilangan habitat, fragmentasi hutan, perburuan untuk kebutuhan lokal, kebakaran, dan perubahan penggunaan lahan tetap membutuhkan penanganan melalui kebijakan konservasi di tingkat nasional dan lokal.

Contoh yang dapat memperkuat argumen tersebut ialah orangutan Sumatra (Pongo abelii) yang terdapat di Indonesia. Spesies ini berstatus Critically Endangered (CR) dalam IUCN Red List dan tercantum dalam CITES Appendix I. Pemerintah Indonesia juga mencantumkan orangutan Sumatra sebagai satwa dilindungi. Meskipun telah mendapatkan status perlindungan dari berbagai instrumen, orangutan Sumatra tetap menghadapi ancaman kepunahan. IUCN mencatat bahwa kehilangan dan fragmentasi habitat serta pembunuhan ilegal menjadi faktor penting yang memengaruhi penurunan populasinya. Hal ini menunjukkan bahwa pembatasan perdagangan internasional saja tidak dapat menghilangkan seluruh ancaman yang dihadapi spesies.

Dengan demikian, IUCN dan CITES saling melengkapi, tetapi tidak cukup jika berdiri sendiri. IUCN memberikan gambaran mengenai tingkat risiko kepunahan, sedangkan CITES membantu mengendalikan perdagangan internasional. Perlindungan yang efektif harus disertai perlindungan dan pemulihan habitat, penegakan hukum terhadap perburuan dan perdagangan ilegal, pemantauan populasi, serta keterlibatan masyarakat. Kasus orangutan Sumatra memperlihatkan bahwa keberadaan status CR dan Appendix I perlu diikuti tindakan konservasi nyata agar penurunan populasi dapat dikendalikan.

Sumber:
CITES. (n.d.). The CITES Appendices. Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora.

IUCN. (n.d.). IUCN Red List Categories and Criteria. International Union for Conservation of Nature.

IUCN. (2017). Pongo abelii: Sumatran orangutan. The IUCN Red List of Threatened Species.

Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan. (n.d.). Daftar satwa mamalia dilindungi Indonesia (Permen 20/2018 Menteri LHK). Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.

Menurut saya, IUCN Red List dan CITES merupakan dua instrumen penting dalam konservasi global, tetapi keduanya belum sepenuhnya mampu menjamin perlindungan spesies dari ancaman kepunahan. Hal ini disebabkan karena keduanya memiliki fungsi, kriteria, dan mekanisme yang berbeda, sehingga perlindungan yang diberikan belum mencakup seluruh aspek ancaman yang dihadapi spesies di alam.

IUCN Red List berfungsi sebagai dasar ilmiah untuk menilai tingkat risiko kepunahan suatu spesies. Penilaian ini didasarkan pada berbagai indikator seperti ukuran populasi, tingkat penurunan populasi, serta luas distribusi. Melalui kategori seperti Vulnerable, Endangered, dan Critically Endangered, IUCN memberikan gambaran mengenai tingkat ancaman yang dihadapi suatu spesies. Selain itu, IUCN juga mempertimbangkan berbagai faktor ancaman, seperti kehilangan habitat, perubahan iklim, dan aktivitas manusia. Dengan demikian, IUCN berperan penting sebagai sumber informasi ilmiah dalam menentukan prioritas konservasi.

Di sisi lain, CITES merupakan perjanjian internasional yang bertujuan untuk mengatur perdagangan internasional spesies liar agar tidak mengancam kelangsungan hidupnya. CITES menggunakan sistem Appendix I, II, dan III untuk mengelompokkan spesies berdasarkan tingkat perlindungan yang dibutuhkan. Spesies dalam Appendix I umumnya tidak diperbolehkan untuk diperdagangkan secara komersial, sedangkan Appendix II masih memungkinkan perdagangan dengan pengawasan ketat. Dengan mekanisme ini, CITES berupaya mengurangi eksploitasi berlebihan akibat perdagangan internasional.

Namun demikian, kedua instrumen ini memiliki keterbatasan. IUCN tidak bersifat mengikat secara hukum, sehingga hasil penilaiannya tidak selalu diikuti dengan tindakan nyata di lapangan. Sementara itu, CITES hanya berfokus pada perdagangan internasional dan tidak mencakup ancaman lain seperti deforestasi, perburuan lokal, maupun konflik antara manusia dan satwa. Padahal, dalam banyak kasus, ancaman-ancaman tersebut justru menjadi penyebab utama menurunnya populasi spesies.

Contoh yang relevan di Indonesia adalah orangutan (Pongo spp.). Spesies ini berstatus Critically Endangered menurut IUCN dan termasuk dalam Appendix I CITES. Meskipun demikian, populasi orangutan terus mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh hilangnya habitat akibat pembukaan lahan, kebakaran hutan, serta konflik dengan manusia. Selain itu, tingkat reproduksi yang lambat membuat populasi orangutan sulit pulih dalam waktu singkat. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan melalui status konservasi dan pembatasan perdagangan saja belum cukup tanpa adanya upaya konservasi yang lebih luas di tingkat lokal.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa IUCN Red List dan CITES merupakan instrumen yang saling melengkapi, tetapi belum mampu menjamin perlindungan spesies secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan dukungan kebijakan nasional, penegakan hukum yang kuat, serta perlindungan habitat dan keterlibatan masyarakat agar upaya konservasi dapat berjalan secara efektif.

Sumber :
IUCN. 2023. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2023-1. Gland, Switzerland: International Union for Conservation of Nature.

CITES. 2024. Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora. Geneva: CITES Secretariat.

WWF. 2024. Orangutan and Its Threats. Jakarta: World Wide Fund for Nature.

Menurut saya, status IUCN dan pencantuman suatu spesies dalam Appendix CITES belum cukup untuk menjamin spesies tersebut terhindar dari ancaman kepunahan. Kedua instrumen tersebut memiliki fungsi yang berbeda. IUCN Red List berfungsi menilai risiko kepunahan suatu spesies berdasarkan informasi ilmiah mengenai kondisi populasi, persebaran, tren penurunan, habitat, dan ancaman yang dihadapi. Sementara itu, CITES berfokus pada pengaturan perdagangan internasional spesies tumbuhan dan satwa liar agar perdagangan tersebut tidak mengancam kelangsungan hidupnya. Dengan demikian, IUCN lebih berperan sebagai dasar penilaian risiko konservasi, sedangkan CITES merupakan instrumen pengendalian perdagangan internasional.

Perbedaan tersebut juga terlihat dari kriteria dan mekanismenya. IUCN memiliki beberapa kategori risiko, mulai dari Least Concern hingga Critically Endangered, yang ditentukan berdasarkan kriteria ilmiah seperti ukuran dan penurunan populasi, luas wilayah sebaran, serta kemungkinan kepunahan. Sebaliknya, CITES membagi spesies ke dalam Appendix I, II, dan III berdasarkan kebutuhan pengaturan perdagangan internasional. Appendix I memberikan pengawasan perdagangan paling ketat, sedangkan Appendix II masih memungkinkan perdagangan dengan pengaturan dan pengawasan tertentu. Oleh karena itu, suatu spesies dapat memiliki status risiko tinggi menurut IUCN, tetapi keberadaan dalam Appendix CITES tidak berarti seluruh ancaman terhadap spesies tersebut telah diatasi.

Contohnya adalah penyu sisik (Eretmochelys imbricata) yang terdapat di Indonesia. Penyu sisik berstatus Critically Endangered (CR) menurut IUCN. IUCN juga mencatat berbagai ancaman terhadap spesies ini, seperti perdagangan cangkang, pengambilan telur, kerusakan habitat, sampah laut, serta kerusakan terumbu karang sebagai habitat mencari makan. Penyu sisik juga telah tercantum dalam CITES Appendix I sejak 4 Februari 1977, sehingga perdagangan internasionalnya mendapat pembatasan yang sangat ketat. Namun, CITES masih mencatat adanya perdagangan ilegal dan kehilangan habitat sebagai masalah penting bagi kelangsungan spesies tersebut.

Kondisi di Indonesia memperlihatkan bahwa ancaman terhadap penyu tidak hanya berkaitan dengan perdagangan internasional. Kementerian Kelautan dan Perikanan pada Juli 2026 melaporkan seekor penyu sisik yang ditemukan tersangkut jaring nelayan atau mengalami bycatch di perairan Kubu Raya, Kalimantan Barat. Kejadian tersebut menunjukkan bahwa meskipun penyu sisik telah memperoleh perlindungan melalui IUCN dan CITES, aktivitas perikanan di tingkat lokal tetap dapat menyebabkan kematian atau cedera pada individu penyu. KKP juga memiliki pedoman khusus untuk mengurangi bycatch dan kematian penyu dalam kegiatan penangkapan ikan.

Dengan demikian, IUCN dan CITES merupakan instrumen penting, tetapi bukan jaminan tunggal bagi kelestarian spesies. Keduanya perlu didukung dengan perlindungan habitat, pengurangan bycatch, pemberantasan perdagangan ilegal, pemantauan populasi, penegakan hukum, serta keterlibatan masyarakat. Keberhasilan konservasi tidak hanya bergantung pada status suatu spesies dalam daftar internasional, tetapi juga pada efektivitas penerapan perlindungan tersebut di lapangan.

Sumber :
- Mortimer, J. A., & Donnelly, M. (2008). Hawksbill Turtle (Eretmochelys imbricata). The IUCN Red List.

- CITES Secretariat. (2024). Conservation and trade of species: Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES).

- Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. (2026). Respon Cepat Selamatkan Penyu Sisik di Kabupaten Kubu Raya. PPID Balai Pengelolaan Kelautan Pontianak, 23 Juli 2026.

Menurut saya, status IUCN dan pencantuman spesies dalam Appendix CITES belum cukup untuk menjamin suatu spesies terhindar dari kepunahan. IUCN berfungsi menilai tingkat risiko kepunahan berdasarkan kondisi populasi, persebaran, dan berbagai ancaman, sedangkan CITES mengatur perdagangan internasional melalui Appendix I, II, dan III. Namun, IUCN bukan merupakan perlindungan hukum secara langsung, sementara CITES lebih berfokus pada perdagangan internasional sehingga belum dapat mengatasi ancaman lain, seperti kehilangan habitat, perburuan, dan konflik dengan manusia. Contohnya, orangutan (Pongo spp.) di Indonesia termasuk Appendix I CITES, tetapi masih menghadapi ancaman kehilangan habitat dan perburuan. Jadi, kedua instrumen tersebut tetap perlu didukung dengan perlindungan habitat, penegakan hukum, dan pengelolaan populasi agar upaya konservasi lebih efektif.

Menurut saya, kejahatan terhadap satwa liar bukan lagi sekadar persoalan perburuan yang terjadi di suatu kawasan, tetapi sudah menjadi masalah yang melibatkan banyak pihak dan bahkan jaringan lintas negara. Perdagangan ilegal satwa dapat mengancam keberlangsungan populasi, merusak ekosistem, serta memberikan keuntungan ekonomi bagi pelaku. Karena itu, upaya konservasi tidak cukup hanya dilakukan dengan menjaga habitat atau meningkatkan jumlah patroli, tetapi juga membutuhkan pemantauan, penegakan hukum, dan kerja sama antarnegara.

Salah satu hal yang penting dari upaya CITES adalah penggunaan data dalam menentukan tindakan konservasi. Melalui program MIKE (Monitoring the Illegal Killing of Elephants), kondisi pembunuhan ilegal terhadap gajah dipantau secara sistematis sehingga perubahan atau kecenderungan kasus dapat diketahui. Penambahan lokasi MIKE di Ethiopia, Ghana, dan Nigeria juga menunjukkan bahwa pemantauan perlu terus diperluas agar kondisi di lapangan dapat diketahui dengan lebih baik. Data tersebut tidak hanya berguna untuk mengetahui jumlah kasus, tetapi juga dapat menjadi dasar dalam menentukan strategi perlindungan dan penegakan hukum.

Pendekatan berbasis data lebih efektif dibandingkan hanya mengandalkan perkiraan atau laporan kasus yang muncul sesekali. Dalam konservasi, keputusan yang tidak didukung data dapat menyebabkan tindakan yang kurang tepat sasaran. Bahkan dalam pelaksanaan MIKE, faktor seperti tingkat usaha pengawasan juga perlu diperhatikan agar jumlah bangkai gajah yang ditemukan tidak langsung dianggap sebagai gambaran tingkat perburuan tanpa melihat seberapa besar upaya pemantauan yang dilakukan.

Selain pemantauan di lapangan, laporan tahunan ICCWC 2025 juga memperlihatkan bahwa penanggulangan kejahatan terhadap satwa liar membutuhkan kerja sama yang lebih luas. ICCWC menggabungkan berbagai organisasi untuk memperkuat respons terhadap kejahatan satwa liar, termasuk melalui peningkatan kapasitas, penggunaan informasi, operasi bersama, serta dukungan terhadap sistem peradilan pidana.

Dari ketiga sumber tersebut, dapat dilihat bahwa konservasi satwa liar tidak bisa hanya dibebankan kepada petugas lapangan atau lembaga konservasi. Perlindungan satwa membutuhkan hubungan antara penelitian, data, pengawasan, aparat penegak hukum, pemerintah, organisasi internasional, dan masyarakat. Semakin terorganisir kejahatan terhadap satwa liar, semakin terorganisir juga upaya untuk menghadapinya.

Sumber:

https://www.youtube.com/watch?v=V4MGeO0ikZ8

https://cites.org/eng/news/five-new-mike-sites-ethiopia-ghana-nigeria-2026

https://cites.org/eng/news/iccwc-annual-report-2025-launched

Menurut saya, IUCN Red List dan CITES memang sering dianggap sama karena keduanya berurusan dengan status kelestarian spesies, padahal fungsinya berbeda secara mendasar. IUCN Red List adalah instrumen penilaian ilmiah yang mengklasifikasikan spesies ke dalam sembilan kategori: Not Evaluated, Data Deficient, Least Concern, Near Threatened, Vulnerable, Endangered, Critically Endangered, Extinct in the Wild, dan Extinct. Penilaian ini murni berbasis data populasi dan tren penurunannya—semakin cepat populasi menurun, semakin sempit dan terfragmentasi wilayah jelajahnya, atau semakin kecil ukuran populasinya, semakin tinggi kategori risiko kepunahan yang diberikan. Red List tidak mengatur perdagangan; ia hanya memberi "sinyal peringatan" ilmiah tentang risiko kepunahan global suatu takson.

CITES sebaliknya adalah konvensi hukum internasional yang mengatur lalu lintas perdagangan spesies lintas negara melalui tiga lampiran (Appendix I, II, III), dengan tingkat pembatasan yang berbeda-beda tergantung seberapa besar ancaman perdagangan terhadap kelangsungan spesies tersebut. Karena dasar penilaiannya berbeda—IUCN menilai risiko kepunahan secara global, sedangkan CITES menilai dampak perdagangan internasional—suatu spesies bisa saja berstatus IUCN tinggi tetapi tidak otomatis masuk Appendix I, atau sebaliknya berada di Appendix I namun secara populasi belum tentu paling kritis dibanding spesies lain.

Contoh nyata di Indonesia yang memperlihatkan keterbatasan kedua instrumen ini adalah trenggiling sunda (Manis javanica). Secara IUCN, spesies ini berstatus Critically Endangered, kategori risiko kepunahan tertinggi sebelum punah di alam liar. Dari sisi CITES, seluruh spesies trenggiling telah dimasukkan ke Appendix I sejak Januari 2017, yang berarti perdagangan internasionalnya dilarang total. Secara teori, kombinasi status IUCN yang kritis dan larangan perdagangan CITES seharusnya memberi perlindungan maksimal. Namun kenyataannya, populasi trenggiling sunda telah menurun hingga 80% dalam 21 tahun terakhir akibat perburuan liar dan perdagangan ilegal, dan riset lapangan di Indonesia menemukan tidak ada bukti kuat bahwa pencantuman di Appendix I benar-benar berdampak signifikan menekan perdagangan trenggiling di dalam negeri.

Fakta ini menunjukkan bahwa ada tiga keterbatasan mendasar. Pertama, CITES hanya efektif mengatur perdagangan lintas batas negara, sementara perburuan dan perdagangan domestik—yang justru menjadi jalur awal sebelum penyelundupan ke luar negeri—berada di luar yurisdiksinya sepenuhnya dan bergantung pada penegakan hukum nasional. Kedua, status IUCN sendiri tidak mengikat secara hukum; ia hanya alat informasi ilmiah tanpa daya paksa. Ketiga, efektivitas keduanya sangat bergantung pada kapasitas dan komitmen negara anggota dalam penegakan hukum, sesuatu yang menurut catatan Mongabay bahkan sempat menjadi perdebatan ketika delegasi Indonesia sendiri pernah menolak proposal peningkatan status trenggiling dari Appendix II ke Appendix I pada COP CITES, meski akhirnya kesepakatan internasional tetap menaikkannya.
Mongabay

Jadi menurut saya status IUCN dan pencantuman dalam Appendix CITES belum cukup untuk menjamin perlindungan spesies dari ancaman kepunahan. Keduanya penting sebagai fondasi ilmiah dan hukum internasional, tetapi tanpa penegakan hukum domestik yang kuat, patroli anti-perburuan, pemberantasan pasar gelap, serta edukasi masyarakat, status setinggi apa pun di kedua instrumen ini tidak akan menghentikan penurunan populasi di lapangan. Perlindungan spesies yang efektif membutuhkan sinergi antara penilaian ilmiah (IUCN), regulasi perdagangan internasional (CITES), dan—yang paling menentukan—implementasi hukum serta kebijakan konservasi di tingkat nasional dan lokal.

Menurut saya, status IUCN dan pencantuman suatu spesies dalam Appendix CITES belum cukup untuk menjamin perlindungan spesies dari ancaman kepunahan. Keduanya memiliki fungsi yang berbeda dan lebih tepat dipandang sebagai instrumen yang mendukung upaya konservasi. IUCN Red List berfungsi menilai risiko kepunahan suatu spesies berdasarkan kondisi populasinya dan berbagai ancaman yang dihadapi. Hasil penilaian tersebut dapat menjadi dasar untuk menentukan prioritas konservasi, tetapi status IUCN sendiri tidak secara langsung menghentikan ancaman terhadap spesies (IUCN, n.d.).
IUCN dan CITES juga memiliki kriteria yang berbeda. IUCN berfokus pada tingkat risiko kepunahan, dengan mempertimbangkan keadaan dan kecenderungan populasi serta kondisi yang dapat meningkatkan risiko kepunahan. Sementara itu, CITES berfokus pada pengaturan perdagangan internasional. Appendix I mencakup spesies yang paling terancam dan perdagangan internasionalnya pada umumnya dilarang untuk tujuan komersial. Appendix II mencakup spesies yang belum tentu terancam punah, tetapi perdagangan harus dikendalikan agar tidak mengancam kelangsungan hidupnya. Appendix III digunakan ketika suatu negara telah mengatur perdagangan suatu spesies dan membutuhkan kerja sama negara lain untuk mencegah eksploitasi yang tidak berkelanjutan atau ilegal (CITES, n.d.).
Keterbatasan keduanya terlihat karena ancaman terhadap spesies tidak hanya berasal dari perdagangan internasional. Kehilangan atau perubahan habitat, perburuan, serta perubahan kondisi lingkungan dapat tetap menyebabkan penurunan populasi meskipun suatu spesies sudah dinilai oleh IUCN dan tercantum dalam CITES. CITES terutama mengendalikan perdagangan internasional, sehingga pelaksanaannya juga membutuhkan aturan nasional, pengawasan, dan penegakan hukum. Dengan demikian, keberadaan kedua instrumen tersebut perlu diikuti tindakan konservasi secara langsung di lapangan (CITES, n.d.).
Contoh yang dapat digunakan adalah harimau Sumatra (Panthera tigris sumatrae). Data yang tersedia menunjukkan perkiraan populasi harimau Sumatra di beberapa kawasan di Sumatra sekitar 441–679 individu. Di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan diperkirakan terdapat 40–43 individu, sedangkan di Taman Nasional Way Kambas sekitar 36 individu. Data tersebut juga menunjukkan bahwa informasi dari beberapa kawasan, seperti Berbak dan Gunung Leuser, sudah tidak terbaru sehingga estimasinya dianggap spekulatif (IUCN, n.d.). Kondisi ini menunjukkan pentingnya pemantauan populasi secara berkelanjutan dan perlindungan habitat, bukan hanya pengaturan perdagangan. Data populasi yang tidak selalu terbaru juga dapat menyulitkan penilaian kondisi sebenarnya, sehingga pemantauan berkala tetap diperlukan.
Selain itu, perlindungan spesies membutuhkan penerapan kebijakan di tingkat nasional dan lokal. Pengendalian perdagangan internasional akan lebih efektif apabila disertai pengawasan terhadap perburuan, perlindungan kawasan habitat, serta pengelolaan populasi. Artinya, IUCN dan CITES sebaiknya dipakai sebagai dasar dalam menyusun dan memperkuat tindakan konservasi, bukan dianggap sebagai perlindungan yang sudah selesai hanya karena suatu spesies telah memiliki status tertentu.
Berdasarkan hal tersebut, IUCN dan CITES dapat saling melengkapi, tetapi keduanya tidak dapat menjadi satu-satunya jaminan kelestarian spesies. IUCN memberikan dasar ilmiah mengenai tingkat risiko kepunahan, sedangkan CITES membantu mengendalikan tekanan dari perdagangan internasional. Perlindungan spesies akan lebih efektif apabila kedua instrumen tersebut disertai perlindungan habitat, pemantauan populasi, pengelolaan kawasan, dan penegakan hukum secara berkelanjutan.
Daftar Pustaka

IUCN. Sumatran Tiger (Panthera tigris sumatrae): Population estimates for Sumatran Tiger. The IUCN Red List of Threatened Species.
CITES. The CITES Appendices. Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora. https://cites.org/eng/app/appendices.php
Materi perkuliahan. Pengenalan IUCN dan CITES. Biologi Konservasi.

Menurut saya, status IUCN dan pencantuman suatu spesies dalam Appendix CITES belum cukup untuk menjamin perlindungan spesies tersebut dari ancaman kepunahan.
Kedua instrumen ini memang penting dan saling melengkapi, tetapi memiliki tujuan, kriteria, serta keterbatasan yang berbeda sehingga tidak mampu menutup seluruh jalur ancaman yang dihadapi spesies di lapangan.
IUCN Red List berfungsi sebagai penilaian ilmiah global terhadap risiko kepunahan. Kriterianya mencakup ukuran populasi, tren penurunan, luas sebaran, dan berbagai ancaman (hilangnya habitat, perburuan, konflik manusia-satwa, dan lain-lain). Status yang dihasilkan (Critically Endangered, Endangered, Vulnerable, dan seterusnya) bersifat informatif dan tidak mengikat secara hukum. Sementara itu, CITES adalah perjanjian internasional yang mengatur perdagangan internasional. Appendix I melarang perdagangan komersial spesies yang terancam punah dan terpengaruh perdagangan; Appendix II mengatur perdagangan agar tidak merugikan kelangsungan hidup spesies; Appendix III melibatkan kerja sama negara-negara untuk spesies yang dilindungi secara nasional. Kriteria CITES berfokus pada dampak perdagangan internasional, bukan seluruh spektrum ancaman.
Perbedaan fungsi ini menimbulkan celah. IUCN menilai risiko secara lebih luas, sedangkan CITES hanya mengatur satu jalur ancaman. Akibatnya, banyak spesies yang dikategorikan terancam oleh IUCN belum atau terlambat masuk Appendix CITES. Sebaliknya, listing CITES tidak otomatis menjamin perlindungan di tingkat nasional. IUCN tidak memiliki kekuatan penegakan hukum, sementara efektivitas CITES bergantung sepenuhnya pada kemampuan dan komitmen negara-negara pihak dalam membuat peraturan nasional, menyediakan sumber daya, serta menegakkan hukum. Ancaman utama seperti deforestasi, fragmentasi habitat, perburuan lokal, dan perubahan iklim berada di luar jangkauan langsung CITES.
Contoh nyata di Indonesia adalah orangutan (Pongo abelii, Pongo pygmaeus, dan Pongo tapanuliensis). Ketiga spesies ini berstatus Critically Endangered menurut IUCN Red List karena penurunan populasi yang sangat tajam akibat hilangnya hutan dan perburuan. Mereka juga termasuk dalam CITES Appendix I yang melarang perdagangan internasional. Di tingkat nasional mereka dilindungi undang-undang. Namun, populasi terus menurun. Deforestasi untuk perkebunan kelapa sawit, pembalakan, perambahan, perdagangan ilegal (termasuk domestik), serta konflik dengan manusia masih berlangsung di Sumatra dan Kalimantan. Penegakan hukum sering lemah karena keterbatasan sumber daya, koordinasi antarlembaga yang kurang optimal, dan sanksi yang tidak selalu memberikan efek jera.
Kasus orangutan memperlihatkan dengan jelas bahwa status IUCN dan listing CITES hanya menjadi titik awal. Perlindungan sejati memerlukan tindakan terpadu: perlindungan dan restorasi habitat, penegakan hukum yang kuat terhadap perburuan dan perdagangan ilegal (baik internasional maupun domestik), pengurangan konflik manusia-satwa, serta kebijakan pembangunan yang memperhatikan keanekaragaman hayati. Tanpa langkah-langkah tersebut, instrumen global hanya menjadi label formal yang tidak mampu menghentikan jalur menuju kepunahan.
Dengan demikian, saya berpendapat bahwa status IUCN dan pencantuman dalam Appendix CITES belum cukup. Keduanya diperlukan, tetapi keberhasilan konservasi bergantung pada implementasi nasional yang serius, integrasi dengan kebijakan tata ruang, dan partisipasi aktif semua pemangku kepentingan.

Sumber:
- IUCN Red List of Threatened Species (penilaian resmi status orangutan dan kriteria Red List) – https://www.iucnredlist.org
- CITES Appendices dan penjelasan resmi mekanisme Appendix I, II, III – https://cites.org
- Green et al. (2022). Commercial trade of wild animals: examining the use of the IUCN Red List and CITES Appendices as the basis for corporate trade policies. Frontiers in Conservation Science. https://www.frontiersin.org/journals/conservation-science/articles/10.3389/fcosc.2022.902074/full
- FORINA / Orangutan Indonesia (data populasi dan ancaman orangutan di Indonesia) – https://www.orangutanindonesia.org

menurut saya, status yang ada di IUCN dan pencantuman dalam appendix CITES belum terlalu cukup untuk melindungi suatu spesies dari ancaman kepunahan. kedua instrumen ini sangat penting karena menjadi landasan informasi untuk melindungi suatu spesies dari ancaman kepunahan. IUCN dan CITES memiliki fungsi yang berbeda dan belum terlalu cukup jika digunakan sebagai satu-satunya upaya konservasi. status (Critically Endangered) pada IUCN tidak otomatis membuat spesies dilindungi secara hukum di suatu negara.

IUCN sebenarnya tidak memberikan jaminan perlindungan hukum, karena IUCN adalah organisasi ilmiah, bukan badan hukum yang bisa membuat undang-undang atau menangkap pemburu. ketika suatu spesies masuk dalam IUCN Red List, itu adalah peringatan ilmiah tingkat dunia bahwa spesies tersebut terancam punah. namun, jaminan keselamatan spesies tersebut di alam liar sepenuhnya bergantung pada hukum negara masing-masing.

Rangkong Gading berstatus Critically Endangered (CR - Kritis) di IUCN Red List dan masuk dalam Appendix I CITES (perdagangan internasional komersial dilarang sepenuhnya. meskipun CITES melarang perdagangannya, nilai ekonomi tinggi dari "gading" (balung) rangkong di pasar gelap internasional terutama untuk ukiran mewah memicu jaringan penyelundupan ilegal yang masif. CITES hanya mendeteksi di perbatasan, tetapi tidak bisa mencegah pemburu masuk ke hutan-hutan Kalimantan dan Sumatera.

IUCN dan CITES adalah instrumen yang sangat penting untuk memetakan bahaya dan menutup jalur perdagangan global. namun, mereka bukan jaminan keselamatan suatu spesies. jaminan perlindungan yang sesungguhnya adalah penegakan hukum domestik yang konsisten, perlindungan habitat alami secara nyata dari deforestasi, dan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan konservasi agar tidak tergiur oleh jaringan pemburu liar.

jadi, menurut saya, sebaiknya, IUCN dan CITES dijadikan sebagai landasan informasi. langkah selanjutnya bergantung pada kebijakan hukum dan inisiatif manusianya, karena manusia memegang kendali penuh atas kerusakan maupun pemulihan lingkungan.

Menurut saya, status IUCN dan pencantuman dalam Appendix CITES belum cukup untuk menjamin suatu spesies terbebas dari ancaman kepunahan. Keduanya sangat penting sebagai dasar konservasi, tetapi fungsi keduanya berbeda dan keberhasilannya tetap bergantung pada penerapan perlindungan di lapangan.

IUCN Red List berfungsi menilai tingkat risiko kepunahan suatu spesies secara global. Penilaian dilakukan berdasarkan lima kriteria, yaitu penurunan ukuran populasi, luas wilayah persebaran, ukuran populasi yang kecil dan terus menurun, populasi atau persebaran yang sangat terbatas, serta analisis kuantitatif terhadap peluang kepunahan. Spesies yang masuk kategori Vulnerable (VU), Endangered (EN), dan Critically Endangered (CR) dikategorikan sebagai spesies terancam. Dengan demikian, IUCN memberikan gambaran seberapa besar risiko kepunahan, tetapi status tersebut pada dasarnya bukan larangan perdagangan atau bentuk penegakan hukum secara langsung. Selain itu, tidak semua spesies dinilai setiap tahun; penilaian ulang umumnya bergantung pada ketersediaan data dan kebutuhan konservasi.

Sementara itu, CITES berfokus pada perdagangan internasional satwa dan tumbuhan liar. Appendix I mencakup spesies yang terancam punah sehingga perdagangan internasional untuk tujuan komersial pada umumnya dilarang, sedangkan Appendix II mencakup spesies yang belum tentu terancam punah tetapi perdagangannya harus dikendalikan agar tidak mengganggu kelangsungan hidupnya. Appendix III digunakan ketika suatu negara meminta bantuan negara lain untuk mengendalikan perdagangan spesies yang dilindunginya. Keterbatasannya, CITES terutama mengatur perdagangan internasional, sehingga tidak secara langsung menyelesaikan ancaman seperti kehilangan habitat, fragmentasi hutan, konflik manusia-satwa, atau perburuan untuk konsumsi lokal.

Contohnya dapat dilihat pada orangutan Sumatra (Pongo abelii). Spesies ini berstatus Critically Endangered (CR) menurut IUCN dan tercantum dalam CITES Appendix I. Di Indonesia, orangutan Sumatra juga termasuk satwa yang dilindungi. Namun, status tersebut tidak otomatis menghilangkan ancamannya. Dokumen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat bahwa orangutan menghadapi ancaman berupa penebangan hutan, perburuan dan perdagangan ilegal, kebakaran hutan dan lahan, serta konversi hutan menjadi perkebunan, pertanian, pertambangan, dan permukiman. Lemahnya penegakan hukum juga dapat memperparah ancaman tersebut.

Dengan demikian, IUCN dan CITES sebaiknya dipandang sebagai instrumen yang saling melengkapi, bukan sebagai jaminan tunggal keberlangsungan spesies. IUCN membantu menentukan tingkat risiko dan prioritas konservasi, sedangkan CITES mengendalikan perdagangan internasional. Perlindungan yang benar-benar efektif membutuhkan kombinasi keduanya dengan perlindungan habitat, pengawasan populasi, penegakan hukum, pengendalian perdagangan ilegal, restorasi habitat, serta keterlibatan masyarakat. Kasus orangutan menunjukkan bahwa suatu spesies dapat sekaligus berstatus CR dan Appendix I, tetapi tetap menghadapi ancaman serius apabila tekanan di habitat alaminya belum berhasil dikendalikan.

Daftar sumber:
1. IUCN Red List of Threatened Species. Red List Categories and Criteria.
2. CITES. Appendices I, II and III.
3. IUCN Red List. Pongo abelii (Sumatran Orangutan).
4. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial.

Menurut saya, status IUCN Red List dan pencantuman dalam Appendix CITES belum cukup untuk menjamin suatu spesies terhindar dari ancaman kepunahan. IUCN berfungsi untuk menilai tingkat risiko kepunahan suatu spesies berdasarkan kondisi populasi, penyebaran, serta kecenderungan jumlah populasinya. Sementara itu, CITES lebih berfokus pada pengaturan perdagangan internasional tumbuhan dan satwa liar melalui Appendix I, II, dan III. Jadi, IUCN lebih memberikan gambaran mengenai kondisi dan tingkat ancaman suatu spesies, sedangkan CITES memberikan aturan untuk mengendalikan perdagangan internasionalnya.

Keduanya juga memiliki keterbatasan. IUCN tidak secara langsung menjadi aturan yang melarang masyarakat melakukan aktivitas yang dapat mengancam spesies, sehingga ancaman seperti kerusakan habitat, perburuan, perubahan lingkungan, dan konflik dengan manusia masih dapat terjadi. CITES juga hanya berfokus pada perdagangan internasional, sehingga tidak dapat mengatasi seluruh ancaman yang terjadi di dalam habitat atau perdagangan ilegal di tingkat lokal. Contohnya harimau Sumatra (Panthera tigris) yang terdapat di Indonesia. Harimau Sumatra termasuk satwa yang terancam akibat kehilangan habitat, perburuan, dan konflik dengan manusia. Walaupun sudah mendapat perhatian melalui IUCN dan perlindungan perdagangan melalui CITES, ancaman tersebut tetap dapat terjadi.

Oleh karena itu, menurut saya IUCN dan CITES lebih tepat dianggap sebagai instrumen yang saling melengkapi, bukan sebagai jaminan tunggal untuk mencegah kepunahan. Perlindungan spesies juga membutuhkan penegakan hukum yang baik, pengawasan terhadap perdagangan ilegal, perlindungan habitat, upaya penangkaran atau pemulihan populasi jika diperlukan, serta keterlibatan masyarakat. Dengan adanya berbagai upaya tersebut, status konservasi dan aturan perdagangan dapat lebih efektif dalam menjaga kelangsungan hidup suatu spesies.

Menurut saya, status IUCN Red List dan pencantuman suatu spesies dalam Appendix CITES belum cukup untuk menjamin perlindungan dari ancaman kepunahan. Kedua instrumen tersebut memiliki fungsi penting dalam konservasi, tetapi keberhasilannya bergantung pada penerapan kebijakan, pengawasan, dan tindakan nyata di lapangan. IUCN Red List berfungsi menilai risiko kepunahan suatu spesies berdasarkan kondisi populasi, persebaran, habitat, dan ancaman yang dihadapi. Sementara itu, CITES mengatur perdagangan internasional tumbuhan dan satwa liar agar tidak mengancam kelangsungan hidup spesies. Oleh karena itu, kedua instrumen tersebut saling melengkapi dalam upaya konservasi.

IUCN Red List memiliki beberapa kategori status konservasi, seperti Least Concern (LC), Vulnerable (VU), Endangered (EN), dan Critically Endangered (CR). Penetapan kategori tersebut mempertimbangkan kriteria ilmiah, seperti penurunan populasi, jumlah individu dewasa, luas persebaran, dan risiko kepunahan. Kelebihan IUCN terletak pada penyediaan informasi ilmiah yang dapat menjadi dasar penentuan prioritas konservasi. Namun, IUCN tidak secara langsung melarang perdagangan, melindungi habitat, atau menjamin penegakan hukum. Status konservasi juga dapat kurang menggambarkan kondisi terbaru apabila data spesies belum diperbarui.

CITES memiliki tiga kategori utama, yaitu Appendix I, II, dan III. Appendix I mencakup spesies yang terancam punah dan perdagangan internasional komersialnya pada umumnya dilarang. Appendix II mencakup spesies yang perdagangannya perlu dikendalikan agar tidak membahayakan kelangsungan hidupnya. Appendix III mencakup spesies yang dilindungi suatu negara dan memerlukan kerja sama negara lain dalam pengaturan perdagangan. Keterbatasan CITES terletak pada fokusnya terhadap perdagangan internasional, sehingga belum secara langsung mengatasi kerusakan habitat, perburuan lokal, dan konflik manusia dengan satwa.

Contoh spesies di Indonesia ialah orangutan Sumatera (Pongo abelii). Berdasarkan IUCN Red List, orangutan Sumatera berstatus Critically Endangered (CR), sedangkan CITES mencantumkannya dalam Appendix I. Status tersebut menunjukkan bahwa orangutan membutuhkan perlindungan sangat ketat. Namun, ancaman seperti deforestasi, fragmentasi habitat, dan konflik dengan manusia tetap dapat menyebabkan penurunan populasi. Oleh karena itu, perlindungan orangutan memerlukan penegakan hukum, pemulihan habitat, pengelolaan kawasan konservasi, serta edukasi masyarakat. IUCN dan CITES belum cukup apabila diterapkan secara terpisah. Perlindungan efektif membutuhkan integrasi penilaian ilmiah IUCN, pengaturan perdagangan CITES, konservasi habitat, penelitian populasi, dan keterlibatan masyarakat. Keberadaan status konservasi harus diikuti tindakan nyata agar spesies dapat bertahan dan berkembang di habitat alaminya.

menurut pendapat saya, status IUCN dan pencantuman suatu spesies dalam Appendix CITES belum cukup untuk menjamin perlindungan suatu spesies dari ancaman kepunahan. IUCN Red List pada dasarnya merupakan instrumen penilaian ilmiah yang mengukur risiko kepunahan suatu spesies berdasarkan kriteria kuantitatif seperti laju penurunan populasi, ukuran populasi, luas sebaran geografis, dan estimasi probabilitas kepunahan dalam kurun waktu tertentu. Meskipun suatu spesies sudah dikategorikan Critically Endangered, status tersebut tidak membuat langkah perlindungan secara nyata langsung dilakukan di lapangan. Hal ini dikarenakan IUCN tidak memiliki kewenangan hukum untuk memaksa negara atau pihak tertentu melakukan upaya konservasi. Sementara itu, CITES adalah sebuah perjanjian hukum internasional yang berfokus mengendalikan arus perdagangan spesies antarnegara, bukan bertugas mengevaluasi kondisi populasi suatu spesies di alam. Melalui pembagian Appendix I, II, dan III, CITES menetapkan tingkatan pengawasan perdagangan yang berbeda-beda, di mana Appendix I menerapkan larangan menyeluruh terhadap perdagangan komersial lintas negara, sementara Appendix II masih memperbolehkan aktivitas perdagangan asalkan disertai izin resmi dan pembatasan kuota. Karena ruang lingkupnya terbatas hanya pada persoalan perdagangan, CITES tidak mencakup berbagai faktor ancaman lain yang sebenarnya lebih sering menjadi pemicu utama kepunahan, seperti kerusakan hutan, konversi lahan, aktivitas perburuan di dalam negeri yang tidak terkait perdagangan internasional, serta tekanan yang ditimbulkan oleh perubahan iklim global. Selain itu, efektivitas CITES sangat bergantung pada kapasitas dan komitmen penegakan hukum di masing-masing negara anggota, sehingga perdagangan ilegal tetap dapat berlangsung meskipun status Appendix suatu spesies sudah sangat ketat.

Keterbatasan kedua instrumen tersebut dapat ditunjukkan dengan badak sumatera (Dicerorhinus sumatrensis) di Indonesia, yang telah berstatus Critically Endangered menurut IUCN dengan populasi tersisa diperkirakan kurang dari 80 individu dan tercantum dalam Appendix I CITES yang melarang total perdagangan internasionalnya. Meskipun telah menempati level perlindungan tertinggi pada kedua instrumen tersebut, populasi badak Sumatra tetap terus menurun akibat fragmentasi habitat oleh ekspansi perkebunan dan pertambangan serta perburuan liar domestik untuk pasar gelap yang tetap berjalan meski telah dilarang. Kasus ini secara jelas menunjukkan bahwa status hukum dan ilmiah tertinggi sekalipun tidak dapat menjamin pemulihan populasi apabila tidak diiringi tindakan di lapangan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa IUCN Red List dan CITES berfungsi sebagai alat diagnostik dan regulatif yang saling melengkapi, namun keduanya bukan jaminan perlindungan yang menyeluruh. IUCN berperan mengidentifikasi masalah tanpa memiliki kekuatan eksekusi, sementara CITES hanya mengontrol satu jalur ancaman berupa perdagangan internasional tanpa menyentuh akar masalah lain seperti hilangnya suatu habitat makhluk hidup.
sumber:
Mace, G.M., et al. (2008). Quantification of extinction risk: IUCN's system for classifying threatened species. Conservation Biology, 22(6), 1424–1442.

Menurut saya, status IUCN Red List dan pencantuman dalam Appendix CITES belum cukup untuk menjamin perlindungan suatu spesies dari ancaman kepunahan. Keduanya berperan sebagai instrumen penting dalam konservasi global, tetapi memiliki fungsi yang berbeda dan bergantung pada implementasi di tingkat nasional. IUCN menyediakan dasar ilmiah untuk menilai tingkat ancaman kepunahan, sedangkan CITES mengendalikan perdagangan internasional agar tidak memperburuk kondisi populasi spesies. Perlindungan yang efektif baru tercapai apabila kedua instrumen tersebut didukung oleh penegakan hukum, pengelolaan habitat, serta keterlibatan masyarakat.

IUCN Red List berfungsi mengevaluasi risiko kepunahan suatu spesies berdasarkan kriteria ilmiah, seperti ukuran populasi, laju penurunan populasi, luas sebaran, dan tingkat fragmentasi habitat. Hasil penilaian kemudian dikelompokkan ke dalam kategori seperti Vulnerable (VU), Endangered (EN), dan Critically Endangered (CR). Namun, status IUCN tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sehingga negara tidak otomatis diwajibkan mengambil tindakan tertentu hanya karena suatu spesies masuk kategori terancam (IUCN, 2024).

Berbeda dengan IUCN, CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) merupakan perjanjian internasional yang mengatur perdagangan lintas negara melalui tiga tingkatan perlindungan. Appendix I melarang perdagangan komersial spesies yang sangat terancam, Appendix II mengizinkan perdagangan dengan izin ketat agar tidak mengganggu kelestarian populasi, sedangkan Appendix III membantu suatu negara meminta dukungan internasional dalam mengawasi perdagangan spesies tertentu (CITES, 2025). Dengan demikian, fokus utama CITES bukan menilai risiko kepunahan, melainkan mengendalikan perdagangan internasional sebagai salah satu faktor ancaman.

Meskipun saling melengkapi, kedua instrumen memiliki keterbatasan. IUCN tidak dapat memaksa pemerintah melakukan perlindungan habitat atau penegakan hukum, sedangkan CITES hanya mengatur perdagangan internasional dan tidak secara langsung mengatasi ancaman lain seperti deforestasi, perburuan domestik, konflik manusia-satwa, maupun perubahan iklim. Akibatnya, suatu spesies dapat tetap mengalami penurunan populasi meskipun telah memiliki status konservasi tinggi.

Contoh yang relevan di Indonesia yaitu harimau sumatra (Panthera tigris sumatrae). Subspesies ini berstatus Critically Endangered menurut IUCN karena populasinya terus menurun akibat hilangnya habitat, fragmentasi hutan, dan perburuan liar. Selain itu, harimau juga tercantum dalam CITES Appendix I, sehingga perdagangan internasional untuk tujuan komersial pada dasarnya dilarang (IUCN, 2024; CITES, 2025). Namun, kenyataannya ancaman masih terus berlangsung. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mencatat bahwa perburuan, perdagangan ilegal bagian tubuh harimau, serta penyusutan kawasan hutan masih menjadi tantangan utama dalam konservasi harimau sumatra. Hal ini menunjukkan bahwa status internasional belum otomatis menghentikan ancaman di lapangan apabila pengawasan kawasan, penindakan hukum, dan pengelolaan habitat belum optimal (KLHK, 2024).

Kasus harimau sumatra memperlihatkan bahwa efektivitas konservasi sangat bergantung pada implementasi kebijakan nasional. Perlindungan habitat melalui taman nasional, patroli anti-perburuan, rehabilitasi kawasan hutan, pemberdayaan masyarakat sekitar hutan, serta penindakan terhadap perdagangan ilegal menjadi langkah yang sama pentingnya dengan pengakuan status internasional.

Dengan demikian, IUCN Red List dan CITES merupakan fondasi penting dalam konservasi karena menyediakan dasar ilmiah dan mekanisme pengaturan perdagangan. Namun, keduanya tidak dapat menjamin kelestarian spesies tanpa dukungan kebijakan nasional, penegakan hukum yang konsisten, perlindungan habitat, dan partisipasi masyarakat. Keberhasilan konservasi pada akhirnya ditentukan oleh penerapan tindakan nyata di lapangan, bukan hanya oleh status yang tercantum dalam daftar internasional.

Contohnya adalah harimau Sumatra (Panthera tigris sumatrae). Meskipun spesies harimau berstatus Endangered (EN) menurut IUCN dan tercantum dalam Appendix I CITES, harimau Sumatra masih menghadapi ancaman perburuan ilegal, deforestasi, dan fragmentasi habitat.
Oleh karena itu, kedua instrumen tersebut harus didukung oleh penegakan hukum, perlindungan habitat, pemantauan populasi, serta keterlibatan masyarakat. Keberhasilan konservasi tidak hanya ditentukan oleh status perlindungan, tetapi juga oleh tindakan nyata untuk menjaga kelangsungan hidup spesies di habitat alaminya.
Daftar Pustaka
IUCN. (2012). IUCN Red List categories and criteria: Version 3.1.
CITES. (2021). Appendices I, II and III.
IUCN. (2022). Panthera tigris. The IUCN Red List of Threatened Species.

Menurut saya, status IUCN Red List dan pencantuman suatu spesies dalam Appendix CITES belum cukup untuk menjamin perlindungan spesies dari kepunahan. Kedua instrumen tersebut memiliki fungsi dan mekanisme yang berbeda sehingga perlu didukung dengan upaya konservasi lainnya, seperti perlindungan habitat, penegakan hukum, pemantauan populasi, dan pengelolaan ekosistem.

IUCN Red List berfungsi untuk menilai risiko kepunahan suatu spesies secara global. Penilaian dilakukan berdasarkan beberapa kriteria, seperti penurunan populasi, luas wilayah persebaran, ukuran populasi, dan probabilitas kepunahan. Hasil penilaian kemudian dikelompokkan ke dalam kategori seperti Vulnerable (VU), Endangered (EN), dan Critically Endangered (CR). Dengan demikian, IUCN memberikan dasar ilmiah untuk mengetahui tingkat ancaman suatu spesies. Namun, IUCN Red List bukan instrumen hukum yang secara langsung mengatur atau menghentikan aktivitas yang mengancam spesies (IUCN, 2025).

Sementara itu, CITES memiliki fokus yang berbeda, yaitu mengatur perdagangan internasional tumbuhan dan satwa liar agar tidak mengancam kelangsungan hidup spesies. Appendix I mencakup spesies yang terancam punah sehingga perdagangan internasionalnya sangat dibatasi. Appendix II mencakup spesies yang belum tentu terancam punah, tetapi perdagangannya harus dikendalikan agar tidak membahayakan kelangsungan hidupnya. Appendix III digunakan untuk spesies yang telah dilindungi di suatu negara dan membutuhkan kerja sama negara lain dalam mengendalikan perdagangannya (CITES, 2025).

Keterbatasan kedua instrumen tersebut terlihat karena ancaman kepunahan tidak hanya berasal dari perdagangan internasional. Kehilangan dan fragmentasi habitat, perubahan penggunaan lahan, perburuan, serta konflik manusia-satwa juga dapat menyebabkan penurunan populasi. Oleh karena itu, meskipun perdagangan suatu spesies telah dikendalikan melalui CITES, spesies tersebut masih dapat terancam jika habitatnya terus mengalami kerusakan.

Contohnya adalah orangutan Sumatera (Pongo abelii) yang terdapat di Indonesia. Spesies ini berstatus Critically Endangered (CR) menurut IUCN dan termasuk Appendix I CITES. Menurut IUCN (2024), ancaman terhadap orangutan Sumatera meliputi kehilangan dan fragmentasi habitat akibat pembalakan, pertanian, perkebunan, serta perburuan dan perdagangan ilegal. Pemerintah Indonesia juga melakukan upaya konservasi melalui penyelamatan, rehabilitasi, dan pelepasliaran orangutan (Direktorat Jenderal KSDAE, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa pengaturan perdagangan saja belum cukup untuk menjaga kelangsungan populasi.

Dengan demikian, IUCN dan CITES merupakan instrumen yang saling melengkapi, tetapi bukan jaminan tunggal terhadap kepunahan. IUCN memberikan informasi mengenai risiko kepunahan, sedangkan CITES mengendalikan perdagangan internasional. Keduanya perlu didukung perlindungan habitat, pemantauan populasi, penegakan hukum, dan keterlibatan masyarakat agar konservasi spesies dapat berjalan secara menyeluruh.

Sumber: IUCN (2025), The IUCN Red List of Threatened Species; CITES (2025), The CITES Appendices; IUCN (2024), Pongo abelii; Direktorat Jenderal KSDAE (2023), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Menurut saya, status IUCN dan pencantuman dalam Appendix CITES belum cukup untuk menjamin perlindungan suatu spesies dari kepunahan. Keduanya penting sebagai dasar ilmiah dan kerangka hukum, tetapi tidak dirancang untuk menghentikan seluruh ancaman di lapangan.

Kedua instrumen ini berbeda dalam fungsi dan kriterianya. IUCN Red List menilai risiko kepunahan secara ilmiah menggunakan lima kriteria kuantitatif (A-E), yaitu penurunan populasi, luas daerah sebaran, ukuran populasi kecil, populasi sangat kecil, dan analisis kuantitatif peluang kepunahan (IUCN, 2012). Hasilnya berupa kategori seperti Critically Endangered, Endangered, dan Vulnerable. Kategori ini bersifat informatif dan tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga IUCN tidak dapat melarang perburuan atau menghukum pelanggar. CITES sebaliknya adalah perjanjian internasional yang mengikat dan hanya mengatur perdagangan lintas negara. Appendix I melarang perdagangan komersial, Appendix II mengizinkan perdagangan terkontrol, dan Appendix III memuat spesies yang dimintakan pengaturan oleh negara tertentu. Karena fokusnya pada dampak perdagangan, CITES tidak menilai risiko kepunahan secara menyeluruh, sehingga wajar bila status IUCN dan Appendix CITES suatu spesies tidak selalu sejalan.

Keterbatasan kedua instrumen ini cukup jelas. Pertama, banyak ancaman berada di luar jangkauan keduanya, misalnya hilangnya habitat, konflik manusia-satwa, dan perburuan untuk pasar domestik, yang tidak diatur CITES karena tidak melibatkan perdagangan internasional. Kedua, Red List hanya memotret kondisi pada saat penilaian dan tidak mengurangi ancaman itu sendiri. Ketiga, efektivitas CITES sangat bergantung pada penegakan hukum dan kapasitas negara anggota, sehingga perdagangan ilegal tetap terjadi meskipun spesies telah masuk Appendix I. Challender et al. (2015) menekankan bahwa konservasi spesies yang terancam oleh perdagangan memerlukan pemahaman terhadap dinamika pasar dan permintaan, bukan hanya pencantuman dalam daftar.

Kasus trenggiling sunda (Manis javanica) memperkuat argumen ini. Spesies yang tersebar di Sumatra, Kalimantan, dan Jawa ini dikategorikan Critically Endangered oleh IUCN, dengan perburuan untuk perdagangan internasional sebagai ancaman utama (Challender et al., 2019). Sejak CITES CoP17 tahun 2016, seluruh spesies trenggiling dipindahkan ke Appendix I, dan di Indonesia satwa ini juga dilindungi melalui Permen LHK No. P.106/2018. Dengan perlindungan berlapis tersebut, seharusnya ancamannya sudah teratasi. Kenyataannya, penilaian IUCN menunjukkan bahwa populasinya terus menurun akibat perburuan dan perdagangan ilegal sisik serta dagingnya, yang sebagian besar mengalir ke pasar di Asia Timur (Challender et al., 2019). Artinya, status hukum yang tinggi di atas kertas belum otomatis menurunkan tekanan di lapangan.

Dengan demikian, IUCN dan CITES sebaiknya dipandang sebagai pintu masuk konservasi, bukan tujuan akhirnya. IUCN menyediakan bukti ilmiah untuk menentukan prioritas, dan CITES menyediakan payung hukum untuk mengendalikan perdagangan. Perlindungan yang nyata tetap menuntut penegakan hukum yang konsisten, perlindungan habitat, pengurangan permintaan pasar, pelibatan masyarakat lokal, dan pemantauan populasi jangka panjang.

Sumber:
Challender, D.W.S., Harrop, S.R., & MacMillan, D.C. (2015). Understanding markets to conserve trade-threatened species in CITES. Biological Conservation, 187, 249-259.

Challender, D., Willcox, D.H.A., Panjang, E., Lim, N., Nash, H., Heinrich, S., & Chong, J. (2019). Manis javanica. The IUCN Red List of Threatened Species 2019: e.T12763A123584856. https://www.iucnredlist.org

IUCN. (2012). IUCN Red List Categories and Criteria: Version 3.1 (edisi ke-2). Gland, Switzerland: IUCN.