Menurut saya, status IUCN Red List dan pencantuman suatu spesies dalam Appendix CITES belum cukup untuk menjamin spesies tersebut terhindar dari kepunahan. Kedua instrumen tersebut memiliki fungsi yang berbeda dan lebih tepat dipandang sebagai dasar dalam upaya konservasi, bukan sebagai jaminan bahwa suatu spesies akan tetap lestari. Keberhasilannya tetap bergantung pada penerapan hukum, perlindungan habitat, pengawasan pemanfaatan, serta tindakan konservasi di lapangan.
IUCN Red List berfungsi untuk menilai risiko kepunahan suatu spesies pada tingkat global. Penilaian dilakukan menggunakan lima kriteria, yaitu penurunan ukuran populasi, ukuran wilayah persebaran dan fragmentasi, ukuran populasi yang kecil dan terus menurun, populasi yang sangat kecil atau persebarannya terbatas, serta analisis kuantitatif mengenai probabilitas kepunahan. Spesies yang masuk kategori Vulnerable (VU), Endangered (EN), atau Critically Endangered (CR) dikategorikan sebagai spesies yang menghadapi risiko kepunahan. Namun, IUCN Red List pada dasarnya berfungsi sebagai sistem penilaian dan penyedia informasi ilmiah. Penilaian tersebut tidak secara langsung melarang perdagangan atau aktivitas manusia terhadap spesies. Selain itu, kriteria IUCN dirancang untuk menilai risiko pada tingkat global sehingga kondisi suatu spesies di tingkat nasional perlu ditangani melalui kebijakan dan pengelolaan konservasi masing-masing negara.
Berbeda dengan IUCN, CITES berfokus pada pengaturan perdagangan internasional tumbuhan dan satwa liar. Appendix I mencakup spesies yang paling terancam dan perdagangan internasional spesimennya pada prinsipnya sangat dibatasi. Appendix II mencakup spesies yang perdagangannya perlu dikendalikan agar pemanfaatannya tidak mengancam kelangsungan hidup spesies, sedangkan Appendix III berkaitan dengan spesies yang telah dilindungi oleh suatu negara dan membutuhkan kerja sama negara lain untuk mengendalikan perdagangannya. Keterbatasan CITES ialah fokusnya pada perdagangan internasional. Ancaman lain seperti kehilangan habitat, fragmentasi hutan, perburuan untuk kebutuhan lokal, kebakaran, dan perubahan penggunaan lahan tetap membutuhkan penanganan melalui kebijakan konservasi di tingkat nasional dan lokal.
Contoh yang dapat memperkuat argumen tersebut ialah orangutan Sumatra (Pongo abelii) yang terdapat di Indonesia. Spesies ini berstatus Critically Endangered (CR) dalam IUCN Red List dan tercantum dalam CITES Appendix I. Pemerintah Indonesia juga mencantumkan orangutan Sumatra sebagai satwa dilindungi. Meskipun telah mendapatkan status perlindungan dari berbagai instrumen, orangutan Sumatra tetap menghadapi ancaman kepunahan. IUCN mencatat bahwa kehilangan dan fragmentasi habitat serta pembunuhan ilegal menjadi faktor penting yang memengaruhi penurunan populasinya. Hal ini menunjukkan bahwa pembatasan perdagangan internasional saja tidak dapat menghilangkan seluruh ancaman yang dihadapi spesies.
Dengan demikian, IUCN dan CITES saling melengkapi, tetapi tidak cukup jika berdiri sendiri. IUCN memberikan gambaran mengenai tingkat risiko kepunahan, sedangkan CITES membantu mengendalikan perdagangan internasional. Perlindungan yang efektif harus disertai perlindungan dan pemulihan habitat, penegakan hukum terhadap perburuan dan perdagangan ilegal, pemantauan populasi, serta keterlibatan masyarakat. Kasus orangutan Sumatra memperlihatkan bahwa keberadaan status CR dan Appendix I perlu diikuti tindakan konservasi nyata agar penurunan populasi dapat dikendalikan.
Sumber:
CITES. (n.d.). The CITES Appendices. Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora.
IUCN. (n.d.). IUCN Red List Categories and Criteria. International Union for Conservation of Nature.
IUCN. (2017). Pongo abelii: Sumatran orangutan. The IUCN Red List of Threatened Species.
Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan. (n.d.). Daftar satwa mamalia dilindungi Indonesia (Permen 20/2018 Menteri LHK). Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.