Nama: Hafiz Abdoel Ghofar
NPM: 2415061076
Kelas: PSTI C

Video tersebut menggambarkan aksi protes yang dilakukan oleh ratusan warga desa Pegaden Tengah di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, terhadap enam pabrik pakaian yang membuang limbahnya ke sungai. Berikut adalah beberapa poin analisis dari video tersebut:

1. Latar Belakang Masalah: Warga merasa terganggu oleh pencemaran yang diakibatkan oleh limbah pabrik, yang tidak hanya mencemari lingkungan tetapi juga menyebabkan bau busuk yang mengganggu kenyamanan mereka.

2. Aksi Warga: Dalam video, terlihat warga berinisiatif menutup saluran pembuangan limbah pabrik sebagai bentuk protes. Tindakan ini menunjukkan kepedulian mereka terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat.

3. Tuntutan: Warga meminta aparat desa untuk menutup pabrik-pabrik yang tidak memiliki sistem pengolahan limbah yang memadai. Ini mencerminkan tuntutan untuk tanggung jawab lingkungan dari pihak pabrik dan pemerintah setempat.

4. Respon Pemilik Pabrik: Pemilik pabrik tampak pasrah dengan tindakan warga dan mengaku tidak mengetahui cara pengolahan limbah. Ini menunjukkan kurangnya kesadaran dan tanggung jawab dari pihak industri terhadap dampak yang ditimbulkan oleh operasional mereka.

5. Ancaman Aksi Berlanjut: Warga mengancam akan melanjutkan aksi unjuk rasa jika pabrik-pabrik tersebut tidak ditutup, menunjukkan bahwa mereka berkomitmen untuk memperjuangkan hak dan lingkungan mereka.

Secara keseluruhan, video ini menyoroti isu penting mengenai pencemaran lingkungan, tanggung jawab industri, dan perjuangan masyarakat untuk mendapatkan lingkungan yang lebih baik.

Nama: Hafizh Abdoel Ghofar
NPM: 2415061076
Kelas: PSTI-C

1. Dasar Fundamental
- Pancasila berfungsi sebagai ideologi dasar Indonesia, terdiri dari lima prinsip yang membentuk kerangka moral dan etika bangsa
- Filosofi ini muncul dari refleksi budaya yang mendalam yang bertujuan untuk menyatukan keberagaman populasi Indonesia

2. Integrasi Keilmuan
- Filosofi ini menekankan pentingnya mengintegrasikan nilai-nilai budaya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- Secara unik menggabungkan aspek ketuhanan dengan nilai-nilai kemanusiaan untuk mencegah degradasi moral dalam pengembangan ilmu pengetahuan

3. Prinsip Utama dan Implikasi Keilmuannya:

a) Landasan Religius
- Mengakui penciptaan ilahi sambil mempromosikan keharmonisan beragama
- Mengintegrasikan nilai-nilai spiritual ke dalam sistem pendidikan

b) Aspek Kemanusiaan
- Menekankan bahwa pengembangan ilmu pengetahuan harus mengutamakan kesejahteraan manusia
- Memastikan kemajuan teknologi meningkatkan, bukan menurunkan martabat manusia

c) Persatuan Nasional
- Mendorong penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memperkuat solidaritas nasional
- Mendorong kolaborasi ilmiah di antara kelompok yang beragam

d) Pendekatan Demokratis
- Mendukung pengembangan ilmu pengetahuan yang transparan dan inklusif
- Menekankan kebijaksanaan kolektif dalam proses pengambilan keputusan

e) Keadilan Sosial
- Mengadvokasi distribusi manfaat ilmu pengetahuan yang merata
- Memastikan kemajuan teknologi melayani semua warga negara secara adil

4. Dampak Keseluruhan
Jurnal ini secara efektif menunjukkan bagaimana Pancasila membimbing pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia sambil mempertahankan nilai-nilai budaya dan mempromosikan kesejahteraan sosial

Nama: Hafizh Abdoel Ghofar
NPM: 2415061076
Kelas: PSTI C

A. Peran Pancasila dalam Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)
Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki peran penting dalam membimbing pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Setiap sila dalam Pancasila dapat dijadikan landasan dalam mengembangkan IPTEK yang beretika, bermanfaat, dan sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan serta keadilan sosial.
1. Sila pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa
• Kebijakan Ilmu: Ilmu pengetahuan harus berkembang dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan moral. Teknologi harus digunakan untuk kemaslahatan manusia tanpa bertentangan dengan ajaran agama.
• Etika: Ilmuwan harus mengutamakan etika dan moral dalam setiap penemuan teknologi, memastikan bahwa kemajuan IPTEK tidak merusak nilai-nilai agama.
2. Sila kedua: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
• Kebijakan Ilmu: Ilmu harus digunakan untuk kesejahteraan umat manusia, mengurangi ketimpangan sosial, dan memberi manfaat yang merata untuk semua.
• Etika: Ilmuwan harus bertanggung jawab agar teknologi tidak hanya menguntungkan segelintir orang, tetapi juga bermanfaat bagi masyarakat luas.
3. Sila ketiga: Persatuan Indonesia
• Kebijakan Ilmu: IPTEK harus mendukung persatuan bangsa, memperkuat integrasi sosial, dan menghormati keragaman budaya.
• Etika: Ilmu pengetahuan tidak boleh digunakan untuk memecah belah bangsa, tetapi untuk memperkuat kesatuan dan keharmonisan sosial.
4. Sila keempat: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan
• Kebijakan Ilmu: Pengembangan IPTEK harus dilakukan dengan keterlibatan masyarakat dan melalui musyawarah untuk mencapai keputusan yang adil dan berpihak pada rakyat.
• Etika: Keputusan ilmiah harus transparan dan melibatkan semua pihak, bukan hanya segelintir orang.
5. Sila kelima: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
• Kebijakan Ilmu: Ilmu pengetahuan harus mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
• Etika: Teknologi harus digunakan untuk mewujudkan keadilan sosial, bukan untuk memperburuk ketimpangan antar golongan.
Proses Pengembangan IPTEK di Tengah Persaingan Global
Di tengah pesatnya perkembangan IPTEK global, Indonesia harus tetap mengembangkan ilmu pengetahuan yang berlandaskan pada nilai Pancasila. Meskipun teknologi berkembang cepat di dunia, Indonesia harus memastikan bahwa IPTEK yang dikembangkan tetap sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan budaya Indonesia. Untuk itu, pengembangan teknologi di Indonesia harus melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah, akademisi, dan masyarakat, dengan tetap mengutamakan etika dan keberlanjutan.

B. Harapan tentang Pemimpin, Warganegara, dan Ilmuwan yang Pancasilais
Pemimpin yang Pancasilais
Pemimpin yang Pancasilais adalah pemimpin yang bijak, adil, dan berintegritas. Pemimpin seperti ini tidak hanya berpikir tentang keuntungan pribadi atau kelompok tertentu, tetapi selalu berfokus pada kepentingan rakyat. Di masa depan, kita berharap pemimpin Indonesia akan selalu menjunjung tinggi keadilan sosial, kesatuan bangsa, dan menjaga kebebasan serta demokrasi dengan baik.
Warganegara yang Pancasilais
Warganegara yang Pancasilais adalah individu yang peduli terhadap kepentingan bersama, menghormati perbedaan, dan berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mereka juga mengutamakan nilai gotong royong dan keadilan sosial dalam tindakan sehari-hari.
Ilmuwan yang Pancasilais
Ilmuwan yang Pancasilais adalah ilmuwan yang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kesejahteraan umat manusia, menghindari penyalahgunaan teknologi untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap inovasi tidak merugikan masyarakat atau lingkungan, dan selalu mempertimbangkan dampak sosial dari setiap penemuan.
Harapan untuk Masa Depan
Di masa depan, kita berharap Indonesia akan memiliki lebih banyak pemimpin, warganegara, dan ilmuwan yang dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan mereka. Dengan demikian, Indonesia bisa tumbuh menjadi negara yang lebih maju, adil, dan sejahtera, serta tetap mempertahankan identitas dan nilai budaya bangsa dalam menghadapi tantangan global.
Kesimpulannya, Pancasila sebagai dasar negara sangat relevan sebagai pedoman dalam mengembangkan IPTEK yang beretika dan bermanfaat bagi semua lapisan masyarakat. Dengan mengedepankan nilai-nilai Pancasila, Indonesia dapat bersaing di kancah global tanpa kehilangan arah dan identitas nasional.

A. Tanggapan terhadap Berita tentang Hoaks dan Langkah Antisipasi
Berita yang disampaikan dalam artikel ini menggambarkan realitas yang mengkhawatirkan mengenai penyebaran hoaks melalui media sosial. Masyarakat Indonesia semakin rentan terhadap berita palsu, dan ini mempengaruhi cara orang berinteraksi dengan informasi, termasuk dalam konteks politik. Bahkan individu yang berpendidikan tinggi pun tidak kebal terhadap hoaks, dan sering kali lebih mempercayai informasi yang sesuai dengan pandangan mereka, meskipun tidak valid.
Penyebaran hoaks tidak hanya berbahaya bagi pemahaman publik, tetapi juga bisa mengarah pada polarisasi sosial yang tajam. Media sosial memainkan peran besar dalam mempercepat dan memperluas dampak berita hoaks. Sebagaimana dikatakan oleh Anita Wahid, "berita bohong ketika bertemu dengan digital ya jadi 'amprokan' dan meledak."
Langkah antisipasi yang dapat dilakukan:
1. Pendidikan Literasi Media: Mengedukasi masyarakat tentang cara mengenali dan memverifikasi informasi adalah langkah pertama yang sangat penting. Pendidikan literasi media bisa dimulai dari usia dini, melibatkan sekolah, dan juga di tingkat masyarakat umum. Media sosial harus digunakan dengan lebih bijak, tidak hanya untuk konsumsi informasi, tetapi juga untuk kemampuan mengevaluasi kebenaran informasi.
2. Penggunaan Teknologi untuk Memerangi Hoaks: Ada berbagai alat dan platform yang dapat digunakan untuk mengecek kebenaran informasi, seperti website pengecek fakta dan teknologi kecerdasan buatan (AI) yang bisa membantu mendeteksi pola-pola hoaks. Memanfaatkan teknologi ini sebagai alat bantu untuk memverifikasi berita sebelum dibagikan bisa membantu mengurangi dampak hoaks.
3. Keterlibatan Pemerintah dan Pihak Berwenang: Pemerintah harus lebih proaktif dalam memberikan regulasi yang mencegah penyebaran hoaks di dunia maya, namun dengan tetap menjaga kebebasan berpendapat. Pendekatan ini harus berbasis pada prinsip kebebasan berinformasi yang sehat dan mengedepankan edukasi.
B. Pengaruh Pengembangan IPTEK yang Tidak Sesuai dengan Nilai Pancasila di Media Sosial dan Solusinya
Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, terutama dalam konteks media sosial. Misalnya, penggunaan teknologi untuk menyebarkan hoaks, ujaran kebencian, atau konten yang merusak moral dan persatuan bangsa adalah contoh nyata dari pengembangan IPTEK yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dalam era digital, media sosial yang tidak terkontrol dengan baik bisa menjadi medan untuk merusak kesatuan bangsa, menggerus nilai-nilai gotong royong, serta mengabaikan prinsip keadilan sosial.
Pengaruh negatif dari IPTEK yang tidak sesuai dengan Pancasila:
1. Penyebaran Hoaks dan Disinformasi: Teknologi memungkinkan penyebaran informasi yang tidak terverifikasi dengan cepat, yang bisa merusak kepercayaan publik dan memperburuk polarisasi sosial.
2. Eksploitasi dan Konsumerisme: Media sosial dan platform digital sering kali digunakan untuk tujuan komersial yang mendorong konsumerisme berlebihan, mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial.
3. Pengabaian Nilai Kemanusiaan: Penyalahgunaan teknologi untuk tujuan pribadi atau kelompok tertentu dapat menyebabkan perpecahan dan mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan yang seharusnya diutamakan dalam setiap perkembangan teknologi.
Solusi untuk pengembangan IPTEK yang lebih baik:
1. Integrasi Nilai Pancasila dalam Pengembangan IPTEK: Sebagai negara yang berlandaskan Pancasila, kita harus memastikan bahwa setiap pengembangan teknologi harus sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, terutama dalam aspek keadilan sosial, kemanusiaan, dan persatuan. Hal ini bisa diterapkan dengan memasukkan nilai-nilai tersebut dalam kurikulum pendidikan teknologi dan mendukung penelitian teknologi yang bertujuan untuk kemaslahatan bersama.
2. Etika dalam Penggunaan Teknologi: Memperkenalkan dan menegakkan etika digital di kalangan pengembang teknologi, pengguna, dan masyarakat luas sangat penting. Teknologi harus digunakan untuk memajukan kesejahteraan, bukannya merusak keharmonisan sosial atau mengeksploitasi individu.
3. Regulasi Pemerintah dalam Dunia Digital: Pemerintah perlu membuat regulasi yang melindungi pengguna teknologi tanpa menghambat inovasi. Peraturan yang lebih tegas terhadap penyebaran informasi yang salah, penipuan digital, dan penyalahgunaan data pribadi harus diterapkan, sembari tetap memberikan ruang bagi kreativitas dan kebebasan berekspresi.
C. Solusi terhadap Konsumerisme Teknologi yang Meningkat di Indonesia
Konsumerisme yang tinggi terhadap produk teknologi dari negara maju memang menjadi tantangan bagi Indonesia, yang sering kali menjadi pasar bagi produk luar negeri dengan IPTEK lebih maju. Hal ini bisa menyebabkan ketergantungan pada teknologi luar dan melemahkan kemampuan lokal dalam mengembangkan produk teknologi sendiri. Salah satu solusi untuk mengatasi masalah ini adalah dengan memfokuskan perhatian pada pengembangan industri teknologi dalam negeri.
Solusi yang dapat diambil:
1. Pengembangan Riset dan Inovasi Teknologi dalam Negeri: Pemerintah, universitas, dan sektor swasta perlu lebih menginvestasikan sumber daya untuk penelitian dan pengembangan (R&D) teknologi di Indonesia. Ini bisa dimulai dengan memberikan insentif kepada startup teknologi lokal dan lembaga penelitian yang mengembangkan teknologi sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia.
2. Kolaborasi antara Dunia Pendidikan dan Industri: Dunia pendidikan perlu dilibatkan lebih dalam dalam pengembangan teknologi. Kolaborasi antara universitas, lembaga riset, dan industri dapat menciptakan inovasi yang lebih sesuai dengan kebutuhan pasar domestik dan meminimalisir ketergantungan pada produk teknologi luar negeri.
3. Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM): Pengembangan keterampilan di bidang IPTEK harus menjadi prioritas. Melalui pelatihan keterampilan digital dan penguatan kurikulum pendidikan teknologi yang berfokus pada pengembangan teknologi lokal, Indonesia dapat menciptakan SDM yang siap berinovasi dan menciptakan produk-produk teknologi yang bisa bersaing di pasar global.
4. Fokus pada Teknologi yang Berkelanjutan dan Berdampak Sosial: Teknologi yang dikembangkan harus mengutamakan aspek keberlanjutan dan dampak sosial. Indonesia bisa memimpin dalam pengembangan teknologi yang ramah lingkungan, inklusif, dan mendukung pembangunan berkelanjutan.
Dengan langkah-langkah tersebut, Indonesia dapat mengurangi ketergantungan pada produk teknologi dari luar dan berperan lebih aktif dalam pengembangan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan dan karakter bangsa.

Nama: Hafizh Abdoel Ghofar
NPM: 2415061076