NAMA : JEHAN REZA PAHLEVI
NPM: 2415061067
KELAS : PSTI D
NPM: 2415061067
KELAS : PSTI D
Posts made by Jehan Reza Pahlevi
NAMA: Jehan Reza Pahlevi
NPM: 2415061067
KELAS: PSTI D
Jurnal ini mengkaji secara mendalam relasi antara sistem demokrasi di Indonesia dan implementasi nilai-nilai sila keempat Pancasila dalam kerangka pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah (pemilukada). Pemilukada, sebagai salah satu instrumen demokrasi elektoral, idealnya menjadi cerminan konkret dari prinsip "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan." Namun, dalam praktiknya, jurnal ini menyoroti adanya kesenjangan signifikan antara dimensi normatif ideologi Pancasila dan realitas demokrasi prosedural yang berkembang di level lokal.
Dengan menggunakan pendekatan hukum normatif, penelitian ini tidak hanya mengandalkan pembacaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga melakukan eksplorasi terhadap gagasan-gagasan teoretis yang menjadi dasar konseptual demokrasi dalam bingkai negara hukum. Metode deskriptif-analitis digunakan untuk mengungkap sejauh mana penyelenggaraan pemilukada selaras dengan nilai-nilai demokrasi yang terkandung dalam sila keempat Pancasila, yang menekankan musyawarah, kebijaksanaan, dan perwakilan yang adil.
Hasil analisis menunjukkan bahwa pelaksanaan pemilukada secara langsung masih dibayangi oleh berbagai anomali demokrasi. Fenomena polarisasi politik yang mengeras, merebaknya hoaks serta disinformasi, hingga rendahnya tingkat literasi politik masyarakat menjadi indikator lemahnya internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam proses politik lokal. Lebih jauh, jurnal ini menyoroti problematika regulatif, yakni lemahnya desain hukum pemilukada yang dinilai belum cukup responsif dan komprehensif dalam menjawab tantangan-tantangan praktik elektoral kontemporer. Inkonsistensi dalam kerangka hukum membuka celah bagi manipulasi dan kontestasi yang merusak legitimasi proses demokrasi itu sendiri.
Jurnal ini kemudian mengajukan rekomendasi normatif dan strategis, yakni urgensi reformasi regulasi pemilu yang berpijak pada penguatan asas keadilan, transparansi, dan partisipasi. Penegakan hukum yang kuat tidak hanya dilihat sebagai mekanisme kontrol, melainkan sebagai pilar fundamental dalam pembangunan demokrasi yang berakar pada nilai-nilai kebijaksanaan kolektif dan representasi bermartabat. Dalam hal ini, sila keempat Pancasila diposisikan bukan sekadar sebagai landasan etis-normatif, tetapi sebagai paradigma demokrasi substantif yang menjunjung tinggi deliberasi, konsensus, dan tanggung jawab kolektif.
Dengan demikian, jurnal ini menegaskan bahwa demokrasi Indonesia tidak cukup jika hanya berjalan secara prosedural. Ia harus ditransformasikan menjadi demokrasi yang substansial yakni demokrasi yang tidak hanya memberi ruang bagi suara mayoritas, tetapi juga memastikan bahwa proses tersebut dijalankan dalam semangat musyawarah, kebijaksanaan, dan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila sebagai ideologi negara dan panduan praksis kehidupan berbangsa.
NPM: 2415061067
KELAS: PSTI D
Jurnal ini mengkaji secara mendalam relasi antara sistem demokrasi di Indonesia dan implementasi nilai-nilai sila keempat Pancasila dalam kerangka pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah (pemilukada). Pemilukada, sebagai salah satu instrumen demokrasi elektoral, idealnya menjadi cerminan konkret dari prinsip "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan." Namun, dalam praktiknya, jurnal ini menyoroti adanya kesenjangan signifikan antara dimensi normatif ideologi Pancasila dan realitas demokrasi prosedural yang berkembang di level lokal.
Dengan menggunakan pendekatan hukum normatif, penelitian ini tidak hanya mengandalkan pembacaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga melakukan eksplorasi terhadap gagasan-gagasan teoretis yang menjadi dasar konseptual demokrasi dalam bingkai negara hukum. Metode deskriptif-analitis digunakan untuk mengungkap sejauh mana penyelenggaraan pemilukada selaras dengan nilai-nilai demokrasi yang terkandung dalam sila keempat Pancasila, yang menekankan musyawarah, kebijaksanaan, dan perwakilan yang adil.
Hasil analisis menunjukkan bahwa pelaksanaan pemilukada secara langsung masih dibayangi oleh berbagai anomali demokrasi. Fenomena polarisasi politik yang mengeras, merebaknya hoaks serta disinformasi, hingga rendahnya tingkat literasi politik masyarakat menjadi indikator lemahnya internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam proses politik lokal. Lebih jauh, jurnal ini menyoroti problematika regulatif, yakni lemahnya desain hukum pemilukada yang dinilai belum cukup responsif dan komprehensif dalam menjawab tantangan-tantangan praktik elektoral kontemporer. Inkonsistensi dalam kerangka hukum membuka celah bagi manipulasi dan kontestasi yang merusak legitimasi proses demokrasi itu sendiri.
Jurnal ini kemudian mengajukan rekomendasi normatif dan strategis, yakni urgensi reformasi regulasi pemilu yang berpijak pada penguatan asas keadilan, transparansi, dan partisipasi. Penegakan hukum yang kuat tidak hanya dilihat sebagai mekanisme kontrol, melainkan sebagai pilar fundamental dalam pembangunan demokrasi yang berakar pada nilai-nilai kebijaksanaan kolektif dan representasi bermartabat. Dalam hal ini, sila keempat Pancasila diposisikan bukan sekadar sebagai landasan etis-normatif, tetapi sebagai paradigma demokrasi substantif yang menjunjung tinggi deliberasi, konsensus, dan tanggung jawab kolektif.
Dengan demikian, jurnal ini menegaskan bahwa demokrasi Indonesia tidak cukup jika hanya berjalan secara prosedural. Ia harus ditransformasikan menjadi demokrasi yang substansial yakni demokrasi yang tidak hanya memberi ruang bagi suara mayoritas, tetapi juga memastikan bahwa proses tersebut dijalankan dalam semangat musyawarah, kebijaksanaan, dan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila sebagai ideologi negara dan panduan praksis kehidupan berbangsa.
NAMA : Jehan Reza Pahlevi
NPM: 2415061067
KELAS: PSTI D
Video “Perkembangan Demokrasi di Indonesia” menawarkan narasi historis yang padat namun reflektif mengenai transformasi sistem demokrasi di Indonesia, dimulai dari masa kemerdekaan hingga era reformasi kontemporer. Dengan pendekatan periodisasi, video ini tidak hanya menyajikan kronologi politik, tetapi juga mengulas dinamika struktural dan kultural yang memengaruhi arah perjalanan demokrasi di tanah air.
Pada masa Demokrasi Parlementer (1945–1959), Indonesia mengalami masa awal eksperimen demokrasi yang secara normatif mengadopsi prinsip-prinsip demokrasi liberal. Sistem multipartai, kebebasan pers, dan pemilu bebas menjadi ciri utama era ini. Namun, meski secara formil demokrasi berjalan relatif utuh, secara substantif sistem ini rapuh. Polarisasi ideologi yang tajam antar partai politik, lemahnya basis sosial-ekonomi rakyat, serta ketegangan antara institusi eksekutif dan militer menjadi faktor utama keruntuhannya. Era ini mencerminkan dilema negara baru yang mencoba mengadopsi sistem demokrasi liberal tanpa fondasi institusional dan budaya politik yang mapan.
Transisi menuju Demokrasi Terpimpin (1959–1965) menandai pergeseran radikal dari sistem demokrasi representatif menuju model otoriter yang dibalut narasi nasionalisme dan persatuan. Di bawah kepemimpinan Soekarno, demokrasi dijalankan dalam kerangka ideologi terpadu yang menempatkan presiden sebagai pusat kekuasaan, dengan mengeliminasi peran oposisi dan independensi lembaga-lembaga negara. Ketegangan antara kekuatan sipil (Soekarno dan PKI) dan kekuatan militer menjadi puncak konflik yang kelak melahirkan tragedi politik nasional pada tahun 1965. Era ini menunjukkan bagaimana idealisme demokrasi bisa tereduksi oleh kepentingan kekuasaan dan dinamika geopolitik internasional.
Memasuki era Orde Baru (1966–1998), rezim Soeharto tampil dengan janji stabilitas dan pembangunan ekonomi melalui pendekatan teknokratis. Meskipun pada awalnya tampak menjanjikan, demokrasi selama periode ini mengalami distorsi sistemik. Sentralisasi kekuasaan di tangan eksekutif, dominasi militer dalam politik, intervensi negara dalam urusan partai politik, serta pembatasan kebebasan sipil menjadikan sistem demokrasi hanya bersifat semu. Ideologi monolitik Pancasila dijadikan alat kontrol sosial dan politik, membungkam kritik dan membatasi pluralisme. Demokrasi dalam era ini praktis dibelenggu dalam mekanisme otoritarianisme terselubung yang memprioritaskan stabilitas di atas partisipasi.
Reformasi 1998 menjadi tonggak penting pembaruan demokrasi di Indonesia, yang menandai berakhirnya era otoriter dan dimulainya proses demokratisasi secara lebih luas. Demokrasi Pancasila yang kini diterapkan mengusung semangat pembaruan institusional melalui pemilu langsung, penguatan otonomi daerah, pembatasan masa jabatan presiden, jaminan kebebasan sipil, serta sistem rekrutmen politik yang lebih inklusif. Kendati demikian, video ini secara kritis menyoroti bahwa demokrasi Indonesia pasca-Reformasi masih berada dalam fase konsolidasi. Masih terdapat tantangan besar seperti korupsi politik, oligarki kekuasaan, serta lemahnya literasi politik masyarakat yang berimplikasi pada kualitas demokrasi substantif.
Penutup video tersebut menegaskan bahwa demokrasi di Indonesia adalah proyek jangka panjang yang masih terus mencari bentuk dan identitasnya. Optimisme terhadap masa depan demokrasi tetap dijaga melalui penguatan partisipasi publik, pendidikan politik, serta keberlanjutan reformasi kelembagaan. Dengan demikian, demokrasi bukan hanya produk institusi, tetapi hasil dari kerja kolektif dan kesadaran politik warga negara yang terus berkembang seiring waktu.
NPM: 2415061067
KELAS: PSTI D
Video “Perkembangan Demokrasi di Indonesia” menawarkan narasi historis yang padat namun reflektif mengenai transformasi sistem demokrasi di Indonesia, dimulai dari masa kemerdekaan hingga era reformasi kontemporer. Dengan pendekatan periodisasi, video ini tidak hanya menyajikan kronologi politik, tetapi juga mengulas dinamika struktural dan kultural yang memengaruhi arah perjalanan demokrasi di tanah air.
Pada masa Demokrasi Parlementer (1945–1959), Indonesia mengalami masa awal eksperimen demokrasi yang secara normatif mengadopsi prinsip-prinsip demokrasi liberal. Sistem multipartai, kebebasan pers, dan pemilu bebas menjadi ciri utama era ini. Namun, meski secara formil demokrasi berjalan relatif utuh, secara substantif sistem ini rapuh. Polarisasi ideologi yang tajam antar partai politik, lemahnya basis sosial-ekonomi rakyat, serta ketegangan antara institusi eksekutif dan militer menjadi faktor utama keruntuhannya. Era ini mencerminkan dilema negara baru yang mencoba mengadopsi sistem demokrasi liberal tanpa fondasi institusional dan budaya politik yang mapan.
Transisi menuju Demokrasi Terpimpin (1959–1965) menandai pergeseran radikal dari sistem demokrasi representatif menuju model otoriter yang dibalut narasi nasionalisme dan persatuan. Di bawah kepemimpinan Soekarno, demokrasi dijalankan dalam kerangka ideologi terpadu yang menempatkan presiden sebagai pusat kekuasaan, dengan mengeliminasi peran oposisi dan independensi lembaga-lembaga negara. Ketegangan antara kekuatan sipil (Soekarno dan PKI) dan kekuatan militer menjadi puncak konflik yang kelak melahirkan tragedi politik nasional pada tahun 1965. Era ini menunjukkan bagaimana idealisme demokrasi bisa tereduksi oleh kepentingan kekuasaan dan dinamika geopolitik internasional.
Memasuki era Orde Baru (1966–1998), rezim Soeharto tampil dengan janji stabilitas dan pembangunan ekonomi melalui pendekatan teknokratis. Meskipun pada awalnya tampak menjanjikan, demokrasi selama periode ini mengalami distorsi sistemik. Sentralisasi kekuasaan di tangan eksekutif, dominasi militer dalam politik, intervensi negara dalam urusan partai politik, serta pembatasan kebebasan sipil menjadikan sistem demokrasi hanya bersifat semu. Ideologi monolitik Pancasila dijadikan alat kontrol sosial dan politik, membungkam kritik dan membatasi pluralisme. Demokrasi dalam era ini praktis dibelenggu dalam mekanisme otoritarianisme terselubung yang memprioritaskan stabilitas di atas partisipasi.
Reformasi 1998 menjadi tonggak penting pembaruan demokrasi di Indonesia, yang menandai berakhirnya era otoriter dan dimulainya proses demokratisasi secara lebih luas. Demokrasi Pancasila yang kini diterapkan mengusung semangat pembaruan institusional melalui pemilu langsung, penguatan otonomi daerah, pembatasan masa jabatan presiden, jaminan kebebasan sipil, serta sistem rekrutmen politik yang lebih inklusif. Kendati demikian, video ini secara kritis menyoroti bahwa demokrasi Indonesia pasca-Reformasi masih berada dalam fase konsolidasi. Masih terdapat tantangan besar seperti korupsi politik, oligarki kekuasaan, serta lemahnya literasi politik masyarakat yang berimplikasi pada kualitas demokrasi substantif.
Penutup video tersebut menegaskan bahwa demokrasi di Indonesia adalah proyek jangka panjang yang masih terus mencari bentuk dan identitasnya. Optimisme terhadap masa depan demokrasi tetap dijaga melalui penguatan partisipasi publik, pendidikan politik, serta keberlanjutan reformasi kelembagaan. Dengan demikian, demokrasi bukan hanya produk institusi, tetapi hasil dari kerja kolektif dan kesadaran politik warga negara yang terus berkembang seiring waktu.
NAMA : Jehan Reza Pahlevi
NPM: 2415061067
KELAS: PSTI D
NPM: 2415061067
KELAS: PSTI D
NAMA : Jehan Reza Pahlevi
NPM: 2415061067
KELAS: PSTI D
NPM: 2415061067
KELAS: PSTI D