Berikan analisismu tentang jurnal tersebut, terlebih dahulu berikan identitas nama, npm dan kelas. Minimal 2 Paragraf. Terima Kasih
FORUM JAWABAN ANALISIS JURNAL
Nama : Putri Amanda
NPM : 2415061112
Kelas : PSTI C
Jurnal ini membahas bahwa pelaksanaan demokrasi dalam pemilihan umum daerah di Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai sila keempat Pancasila, yaitu “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.” Meskipun Indonesia secara konstitusional adalah negara hukum dan demokrasi berdasarkan Pancasila, praktik pemilihan umum daerah masih menghadapi berbagai masalah, seperti konflik internal partai, rendahnya partisipasi pemilih, dan sulitnya calon independen maju. Sistem pemilihan kepala daerah langsung yang diterapkan belum sepenuhnya mengakomodasi nilai demokrasi Pancasila karena penunjukan calon oleh partai politik sering dilakukan secara sepihak, berpotensi mengabaikan aspirasi rakyat dan menimbulkan budaya “hutang budi.”
NPM : 2415061112
Kelas : PSTI C
Jurnal ini membahas bahwa pelaksanaan demokrasi dalam pemilihan umum daerah di Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai sila keempat Pancasila, yaitu “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.” Meskipun Indonesia secara konstitusional adalah negara hukum dan demokrasi berdasarkan Pancasila, praktik pemilihan umum daerah masih menghadapi berbagai masalah, seperti konflik internal partai, rendahnya partisipasi pemilih, dan sulitnya calon independen maju. Sistem pemilihan kepala daerah langsung yang diterapkan belum sepenuhnya mengakomodasi nilai demokrasi Pancasila karena penunjukan calon oleh partai politik sering dilakukan secara sepihak, berpotensi mengabaikan aspirasi rakyat dan menimbulkan budaya “hutang budi.”
Pendekatan normatif yang digunakan dalam penelitian ini menegaskan bahwa demokrasi di Indonesia harus berakar pada prinsip musyawarah mufakat dan kebijaksanaan, bukan sekadar mekanisme pemilihan langsung. Hambatan bagi calon independen dan dominasi partai politik yang kurang demokratis secara internal menjadi tantangan utama dalam mewujudkan demokrasi Pancasila yang ideal. Selain itu, regulasi pemilihan umum yang kurang jelas dan lemahnya penegakan hukum turut memperburuk kondisi demokrasi di daerah. Oleh karena itu, penguatan nilai-nilai demokrasi Pancasila dalam pelaksanaan pemilihan umum daerah sangat penting untuk mengurangi konflik sosial, meningkatkan partisipasi rakyat, dan mewujudkan pemerintahan yang adil dan demokratis sesuai dengan amanat sila keempat Pancasila.
Secara keseluruhan, jurnal ini memberikan kontribusi penting dalam memahami kesenjangan antara nilai-nilai demokrasi Pancasila dan praktik pemilihan umum di Indonesia, sekaligus menawarkan rekomendasi agar demokrasi di Indonesia lebih berkeadilan dan berlandaskan nilai-nilai luhur Pancasila.
NAMA : HAFNI DZAKI HANIYAH
NPM : 2415061061
KELAS : PSTI-C
ANALISIS JURNAL OLEH HAFNI
Pokok-Pokok Bahasan :
a. Demokrasi dalam Perspektif Pancasila
Demokrasi Indonesia harus dilandaskan pada nilai-nilai Pancasila.
Sila keempat berisi nilai-nilai seperti musyawarah, mufakat, keadilan, dan perwakilan yang seharusnya mewarnai proses pemilu.
b. Problematika Demokrasi dalam Pilkada.
Banyak praktik dalam pilkada yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila seperti:
Maraknya konflik pasca pemilu.
Tidak terbukanya akses untuk calon independen.
Dominasi partai politik yang tidak demokratis secara internal.
Kampanye yang dipenuhi hoaks dan ujaran kebencian.
c. Peran Partai Politik
Ditegaskan bahwa partai politik berperan penting, namun banyak partai yang justru melemahkan nilai-nilai demokrasi karena tidak menjalankan mekanisme internal yang demokratis (contoh: penunjukan kepala daerah hanya oleh ketua umum).
d. Aspek Regulasi
Undang-Undang Pilkada dan konstitusi belum secara eksplisit menjabarkan prinsip-prinsip demokrasi Pancasila dalam tata cara pilkada.
Syarat calon independen dinilai memberatkan dan tidak mencerminkan keadilan serta kesetaraan dalam demokrasi.
Kesimpulan
1. Pilkada langsung belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai sila keempat Pancasila.
2. Banyak aspek pelaksanaan pilkada yang menimbulkan disintegrasi, hoaks, dan konflik sosial.
3. Perlu penguatan nilai-nilai demokrasi Pancasila dalam pelaksanaan pilkada, termasuk reformasi internal partai politik dan regulasi yang lebih adil bagi calon independen.
NPM : 2415061061
KELAS : PSTI-C
ANALISIS JURNAL OLEH HAFNI
Pokok-Pokok Bahasan :
a. Demokrasi dalam Perspektif Pancasila
Demokrasi Indonesia harus dilandaskan pada nilai-nilai Pancasila.
Sila keempat berisi nilai-nilai seperti musyawarah, mufakat, keadilan, dan perwakilan yang seharusnya mewarnai proses pemilu.
b. Problematika Demokrasi dalam Pilkada.
Banyak praktik dalam pilkada yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila seperti:
Maraknya konflik pasca pemilu.
Tidak terbukanya akses untuk calon independen.
Dominasi partai politik yang tidak demokratis secara internal.
Kampanye yang dipenuhi hoaks dan ujaran kebencian.
c. Peran Partai Politik
Ditegaskan bahwa partai politik berperan penting, namun banyak partai yang justru melemahkan nilai-nilai demokrasi karena tidak menjalankan mekanisme internal yang demokratis (contoh: penunjukan kepala daerah hanya oleh ketua umum).
d. Aspek Regulasi
Undang-Undang Pilkada dan konstitusi belum secara eksplisit menjabarkan prinsip-prinsip demokrasi Pancasila dalam tata cara pilkada.
Syarat calon independen dinilai memberatkan dan tidak mencerminkan keadilan serta kesetaraan dalam demokrasi.
Kesimpulan
1. Pilkada langsung belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai sila keempat Pancasila.
2. Banyak aspek pelaksanaan pilkada yang menimbulkan disintegrasi, hoaks, dan konflik sosial.
3. Perlu penguatan nilai-nilai demokrasi Pancasila dalam pelaksanaan pilkada, termasuk reformasi internal partai politik dan regulasi yang lebih adil bagi calon independen.
Nama : Preisi Odelia Hutabarat
NPM : 2415061101
Kelas : PSTI-C
Jurnal ini membahas tentang demokrasi di Indonesia, khususnya dalam konteks pemilihan umum daerah (pemilukada), dan bagaimana nilai-nilai sila keempat Pancasila seharusnya tercermin dalam proses tersebut. Jurnal ini menekankan bahwa Pancasila adalah ideologi yang mendasari negara Indonesia, dengan sila keempat, yaitu "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan," menjadi fokus utama dalam pembahasan mengenai demokrasi. Pemilihan umum dianggap sebagai cara untuk mewujudkan demokrasi, di mana rakyat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pemerintahan melalui perwakilan yang mereka pilih. Namun, jurnal ini mengkritik pelaksanaan pemilukada di Indonesia yang dianggap belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai demokrasi Pancasila. Beberapa masalah yang diangkat antara lain konflik dan kecurangan dalam pemilu, partai politik yang tidak selalu demokratis dalam proses internalnya, sulitnya calon independen untuk maju dalam pemilukada, dan penggunaan media sosial yang tidak bertanggung jawab dalam kampanye, seperti penyebaran ujaran kebencian. Jurnal ini menekankan perlunya penguatan nilai-nilai demokrasi Pancasila dalam sistem pemilihan umum di Indonesia. Hal ini diharapkan dapat mengurangi konflik dan memastikan bahwa pemimpin yang terpilih benar-benar mewakili kehendak rakyat.
Jurnal ini juga membahas peran partai politik dalam demokrasi, di mana partai politik diharapkan menjadi sarana bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasi politik mereka. Namun, praktik-praktik tidak demokratis di dalam partai politik dapat menghambat terwujudnya demokrasi yang sejati. Jurnal ini menyimpulkan bahwa pemilihan umum daerah di Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai sila keempat Pancasila. Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk memastikan bahwa pelaksanaan pemilukada lebih demokratis dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
NPM : 2415061101
Kelas : PSTI-C
Jurnal ini membahas tentang demokrasi di Indonesia, khususnya dalam konteks pemilihan umum daerah (pemilukada), dan bagaimana nilai-nilai sila keempat Pancasila seharusnya tercermin dalam proses tersebut. Jurnal ini menekankan bahwa Pancasila adalah ideologi yang mendasari negara Indonesia, dengan sila keempat, yaitu "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan," menjadi fokus utama dalam pembahasan mengenai demokrasi. Pemilihan umum dianggap sebagai cara untuk mewujudkan demokrasi, di mana rakyat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pemerintahan melalui perwakilan yang mereka pilih. Namun, jurnal ini mengkritik pelaksanaan pemilukada di Indonesia yang dianggap belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai demokrasi Pancasila. Beberapa masalah yang diangkat antara lain konflik dan kecurangan dalam pemilu, partai politik yang tidak selalu demokratis dalam proses internalnya, sulitnya calon independen untuk maju dalam pemilukada, dan penggunaan media sosial yang tidak bertanggung jawab dalam kampanye, seperti penyebaran ujaran kebencian. Jurnal ini menekankan perlunya penguatan nilai-nilai demokrasi Pancasila dalam sistem pemilihan umum di Indonesia. Hal ini diharapkan dapat mengurangi konflik dan memastikan bahwa pemimpin yang terpilih benar-benar mewakili kehendak rakyat.
Jurnal ini juga membahas peran partai politik dalam demokrasi, di mana partai politik diharapkan menjadi sarana bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasi politik mereka. Namun, praktik-praktik tidak demokratis di dalam partai politik dapat menghambat terwujudnya demokrasi yang sejati. Jurnal ini menyimpulkan bahwa pemilihan umum daerah di Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai sila keempat Pancasila. Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk memastikan bahwa pelaksanaan pemilukada lebih demokratis dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
Nama : Nabilah Putri Tarevi
NPM : 2415061025
Kelas : PSTI C
Jurnal ini membahas hubungan antara demokrasi dan implementasi nilai-nilai sila keempat Pancasila dalam konteks pemilihan umum daerah di Indonesia. Pemilihan umum, yang esensinya merupakan manifestasi sistem demokrasi melalui partisipasi aktif warga negara dalam pemerintahan, secara keseluruhan belum sepenuhnya mencerminkan ideologi yang disepakati secara nasional. Sila keempat Pancasila, yang menekankan prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, menjadi fokus utama analisis, mengingat Indonesia berstatus sebagai negara hukum dan negara demokrasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan undang-undang dan konseptual, serta spesifikasi deskriptif analitis. Data yang tersedia dianalisis untuk mengevaluasi internalisasi nilai-nilai demokrasi dalam sila keempat Pancasila sebagai landasan normatif pemilihan umum daerah, serta efektivitas implementasi demokrasi dalam pemilihan kepala daerah.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah secara langsung belum sepenuhnya merefleksikan nilai-nilai sila keempat Pancasila. Berbagai permasalahan, seperti konflik sosial, diseminasi informasi yang tidak akurat, dan ambigu, menjadi disinsentif terhadap optimalisasi proses demokrasi. Instrumen hukum juga yang mengatur pemilihan kepala daerah dinilai kurang komprehensif dan berpotensi menimbulkan multitafsir. Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan urgensi penguatan penegakan hukum pemilihan umum yang lebih tegas dan teratur. Hal ini penting dalam rangka mewujudkan demokrasi yang partisipatif, yang berakar pada nilai-nilai Pancasila, serta untuk memitigasi konsekuensi negatif seperti disintegrasi sosial.
NPM : 2415061025
Kelas : PSTI C
Jurnal ini membahas hubungan antara demokrasi dan implementasi nilai-nilai sila keempat Pancasila dalam konteks pemilihan umum daerah di Indonesia. Pemilihan umum, yang esensinya merupakan manifestasi sistem demokrasi melalui partisipasi aktif warga negara dalam pemerintahan, secara keseluruhan belum sepenuhnya mencerminkan ideologi yang disepakati secara nasional. Sila keempat Pancasila, yang menekankan prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, menjadi fokus utama analisis, mengingat Indonesia berstatus sebagai negara hukum dan negara demokrasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan undang-undang dan konseptual, serta spesifikasi deskriptif analitis. Data yang tersedia dianalisis untuk mengevaluasi internalisasi nilai-nilai demokrasi dalam sila keempat Pancasila sebagai landasan normatif pemilihan umum daerah, serta efektivitas implementasi demokrasi dalam pemilihan kepala daerah.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah secara langsung belum sepenuhnya merefleksikan nilai-nilai sila keempat Pancasila. Berbagai permasalahan, seperti konflik sosial, diseminasi informasi yang tidak akurat, dan ambigu, menjadi disinsentif terhadap optimalisasi proses demokrasi. Instrumen hukum juga yang mengatur pemilihan kepala daerah dinilai kurang komprehensif dan berpotensi menimbulkan multitafsir. Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan urgensi penguatan penegakan hukum pemilihan umum yang lebih tegas dan teratur. Hal ini penting dalam rangka mewujudkan demokrasi yang partisipatif, yang berakar pada nilai-nilai Pancasila, serta untuk memitigasi konsekuensi negatif seperti disintegrasi sosial.
NAMA : M.Darunnadwah Al-Qushai Sutrawhana
NPM : 2455061005
KELAS : PSTI-C
Jurnal ini mengulas keterkaitan antara sistem demokrasi dan penerapan nilai-nilai sila keempat Pancasila dalam konteks pemilihan umum daerah (pemilukada) di Indonesia. Pemilu daerah, yang pada hakikatnya merupakan perwujudan dari demokrasi melalui keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pemerintahan, dinilai belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam ideologi nasional, yakni Pancasila. Secara khusus, sila keempat—yang berbunyi "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan"—menjadi titik sentral dalam analisis jurnal ini, mengingat peran sentralnya sebagai pedoman normatif dalam menjalankan demokrasi di negara hukum seperti Indonesia.
Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, dengan mengkaji regulasi yang berlaku serta konsep-konsep teoritis yang relevan. Melalui metode deskriptif-analitis, data yang dikumpulkan dianalisis untuk melihat sejauh mana nilai-nilai demokrasi yang terkandung dalam sila keempat telah diinternalisasi dan diterapkan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Tujuan utamanya adalah mengevaluasi seberapa efektif pelaksanaan demokrasi di tingkat daerah jika dibandingkan dengan prinsip-prinsip ideal yang diamanatkan oleh Pancasila.
Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pelaksanaan pemilukada secara langsung masih menyimpan berbagai persoalan yang menghambat pencapaian cita-cita demokrasi Pancasila. Masih sering terjadi konflik sosial yang muncul akibat polarisasi politik, penyebaran informasi yang tidak akurat atau bahkan menyesatkan, serta lemahnya literasi politik masyarakat. Kondisi ini diperparah dengan regulasi pemilukada yang dinilai belum cukup jelas dan menyeluruh, sehingga membuka ruang bagi penafsiran yang berbeda-beda dan berpotensi dimanipulasi.
Berdasarkan temuan tersebut, jurnal ini menekankan pentingnya pembaruan dan penguatan kerangka hukum pemilihan umum agar lebih tegas, sistematis, dan konsisten. Penegakan hukum yang kuat dianggap sebagai fondasi krusial dalam membentuk demokrasi yang sehat dan partisipatif, sekaligus sebagai upaya strategis untuk menghindari potensi disintegrasi sosial yang bisa timbul akibat pemilu yang tidak dikelola dengan baik. Dengan demikian, demokrasi tidak hanya berjalan secara prosedural, tetapi juga substansial—mengakar pada nilai-nilai kearifan, musyawarah, dan representasi yang adil sebagaimana diamanatkan oleh sila keempat Pancasila.
NPM : 2455061005
KELAS : PSTI-C
Jurnal ini mengulas keterkaitan antara sistem demokrasi dan penerapan nilai-nilai sila keempat Pancasila dalam konteks pemilihan umum daerah (pemilukada) di Indonesia. Pemilu daerah, yang pada hakikatnya merupakan perwujudan dari demokrasi melalui keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pemerintahan, dinilai belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam ideologi nasional, yakni Pancasila. Secara khusus, sila keempat—yang berbunyi "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan"—menjadi titik sentral dalam analisis jurnal ini, mengingat peran sentralnya sebagai pedoman normatif dalam menjalankan demokrasi di negara hukum seperti Indonesia.
Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, dengan mengkaji regulasi yang berlaku serta konsep-konsep teoritis yang relevan. Melalui metode deskriptif-analitis, data yang dikumpulkan dianalisis untuk melihat sejauh mana nilai-nilai demokrasi yang terkandung dalam sila keempat telah diinternalisasi dan diterapkan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Tujuan utamanya adalah mengevaluasi seberapa efektif pelaksanaan demokrasi di tingkat daerah jika dibandingkan dengan prinsip-prinsip ideal yang diamanatkan oleh Pancasila.
Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pelaksanaan pemilukada secara langsung masih menyimpan berbagai persoalan yang menghambat pencapaian cita-cita demokrasi Pancasila. Masih sering terjadi konflik sosial yang muncul akibat polarisasi politik, penyebaran informasi yang tidak akurat atau bahkan menyesatkan, serta lemahnya literasi politik masyarakat. Kondisi ini diperparah dengan regulasi pemilukada yang dinilai belum cukup jelas dan menyeluruh, sehingga membuka ruang bagi penafsiran yang berbeda-beda dan berpotensi dimanipulasi.
Berdasarkan temuan tersebut, jurnal ini menekankan pentingnya pembaruan dan penguatan kerangka hukum pemilihan umum agar lebih tegas, sistematis, dan konsisten. Penegakan hukum yang kuat dianggap sebagai fondasi krusial dalam membentuk demokrasi yang sehat dan partisipatif, sekaligus sebagai upaya strategis untuk menghindari potensi disintegrasi sosial yang bisa timbul akibat pemilu yang tidak dikelola dengan baik. Dengan demikian, demokrasi tidak hanya berjalan secara prosedural, tetapi juga substansial—mengakar pada nilai-nilai kearifan, musyawarah, dan representasi yang adil sebagaimana diamanatkan oleh sila keempat Pancasila.
Nama: Fadhlan Ramadhan
NPM: 2415061062
Kelas: PSTI-C
1. Tujuan dan Latar Belakang
Tulisan ini bertujuan untuk:
Menelusuri nilai-nilai demokrasi yang terkandung dalam sila keempat Pancasila, yaitu "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan".
Mengkaji sejauh mana nilai tersebut terimplementasi dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) di Indonesia.
Penulis berpandangan bahwa demokrasi di Indonesia belum mencerminkan ideologi Pancasila secara utuh, khususnya dalam konteks pilkada.
2. Metode Penelitian
Menggunakan pendekatan hukum normatif dengan sumber data berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
Mengandalkan pendekatan konseptual dan perundang-undangan (statute approach).
Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif-analitis.
3. Hasil dan Pembahasan
A. Sila Keempat Pancasila dan Demokrasi
Sila keempat merupakan refleksi prinsip demokrasi berbasis musyawarah, mufakat, dan kebijaksanaan.
Demokrasi yang dianut Indonesia seharusnya adalah Demokrasi Pancasila, yang tidak hanya menekankan prosedur (pemilu), tapi juga substansi nilai seperti keadilan, keterwakilan, dan kesejahteraan.
B. Pilkada dan Nilai Demokrasi
Pilkada langsung dipandang sebagai wujud demokratisasi, tetapi banyak mengalami penyimpangan dari nilai Pancasila.
Contoh penyimpangan:
Kecurangan dalam kampanye,
Politisasi partai yang tidak demokratis secara internal,
Praktik "mahar politik" dan penunjukan kepala daerah oleh elite partai tanpa proses demokratis.
C. Kandidat Independen dan Demokrasi
Munculnya calon independen dianggap sebagai wujud demokrasi sejati.
Namun syarat administratif yang terlalu berat membuat calon independen sulit bersaing.
D. Konflik dan Polarisasi
Pilkada rentan terhadap konflik sosial akibat hoaks, ujaran kebencian, dan praktik kampanye negatif, terutama di media sosial.
4. Temuan Kritis
Terdapat kesenjangan antara demokrasi prosedural dan substansial dalam pilkada.
Demokrasi di Indonesia seringkali tersandera oleh oligarki partai politik, bukan oleh semangat musyawarah rakyat.
5. Kesimpulan dan Saran
Kesimpulan:
Pelaksanaan pilkada belum sepenuhnya mencerminkan sila keempat Pancasila.
Demokrasi Indonesia masih terjebak dalam formalitas dan belum menyentuh substansi kedaulatan rakyat.
Saran:
Revisi regulasi yang menegaskan nilai demokrasi substantif.
Penguatan sistem partai yang demokratis, baik secara eksternal maupun internal.
Pendidikan politik masyarakat untuk memahami makna sejati demokrasi Pancasila.
Perlunya pengawasan terhadap partai yang tidak mencerminkan demokrasi Pancasila.
Catatan Kritis
Kelebihan:
Analisis komprehensif dari sisi hukum dan politik.
Relevan untuk menggugat praktik demokrasi yang elitis.
Kekurangan:
Solusi masih bersifat umum, belum operasional.
NPM: 2415061062
Kelas: PSTI-C
1. Tujuan dan Latar Belakang
Tulisan ini bertujuan untuk:
Menelusuri nilai-nilai demokrasi yang terkandung dalam sila keempat Pancasila, yaitu "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan".
Mengkaji sejauh mana nilai tersebut terimplementasi dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) di Indonesia.
Penulis berpandangan bahwa demokrasi di Indonesia belum mencerminkan ideologi Pancasila secara utuh, khususnya dalam konteks pilkada.
2. Metode Penelitian
Menggunakan pendekatan hukum normatif dengan sumber data berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
Mengandalkan pendekatan konseptual dan perundang-undangan (statute approach).
Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif-analitis.
3. Hasil dan Pembahasan
A. Sila Keempat Pancasila dan Demokrasi
Sila keempat merupakan refleksi prinsip demokrasi berbasis musyawarah, mufakat, dan kebijaksanaan.
Demokrasi yang dianut Indonesia seharusnya adalah Demokrasi Pancasila, yang tidak hanya menekankan prosedur (pemilu), tapi juga substansi nilai seperti keadilan, keterwakilan, dan kesejahteraan.
B. Pilkada dan Nilai Demokrasi
Pilkada langsung dipandang sebagai wujud demokratisasi, tetapi banyak mengalami penyimpangan dari nilai Pancasila.
Contoh penyimpangan:
Kecurangan dalam kampanye,
Politisasi partai yang tidak demokratis secara internal,
Praktik "mahar politik" dan penunjukan kepala daerah oleh elite partai tanpa proses demokratis.
C. Kandidat Independen dan Demokrasi
Munculnya calon independen dianggap sebagai wujud demokrasi sejati.
Namun syarat administratif yang terlalu berat membuat calon independen sulit bersaing.
D. Konflik dan Polarisasi
Pilkada rentan terhadap konflik sosial akibat hoaks, ujaran kebencian, dan praktik kampanye negatif, terutama di media sosial.
4. Temuan Kritis
Terdapat kesenjangan antara demokrasi prosedural dan substansial dalam pilkada.
Demokrasi di Indonesia seringkali tersandera oleh oligarki partai politik, bukan oleh semangat musyawarah rakyat.
5. Kesimpulan dan Saran
Kesimpulan:
Pelaksanaan pilkada belum sepenuhnya mencerminkan sila keempat Pancasila.
Demokrasi Indonesia masih terjebak dalam formalitas dan belum menyentuh substansi kedaulatan rakyat.
Saran:
Revisi regulasi yang menegaskan nilai demokrasi substantif.
Penguatan sistem partai yang demokratis, baik secara eksternal maupun internal.
Pendidikan politik masyarakat untuk memahami makna sejati demokrasi Pancasila.
Perlunya pengawasan terhadap partai yang tidak mencerminkan demokrasi Pancasila.
Catatan Kritis
Kelebihan:
Analisis komprehensif dari sisi hukum dan politik.
Relevan untuk menggugat praktik demokrasi yang elitis.
Kekurangan:
Solusi masih bersifat umum, belum operasional.
Nama : Thoriq Abdillah
NPM : 2415061104
Kelas : PSTI C
Jurnal ini membahas hubungan antara sistem demokrasi dan penerapan nilai-nilai sila keempat Pancasila dalam konteks pemilihan kepala daerah (pemilukada) di Indonesia. Pemilukada sebagai bentuk demokrasi partisipatif dinilai belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai dasar Pancasila, khususnya sila keempat: "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan."
Dengan pendekatan hukum normatif dan analisis deskriptif, penelitian ini mengevaluasi sejauh mana prinsip-prinsip demokrasi Pancasila telah terintegrasi dalam praktik pemilukada. Hasilnya menunjukkan bahwa masih banyak tantangan, seperti konflik sosial akibat polarisasi, maraknya informasi menyesatkan, rendahnya literasi politik, serta lemahnya regulasi yang membuka peluang penafsiran ganda.
Penulis merekomendasikan perlunya reformasi regulasi pemilu yang lebih tegas dan sistematis. Penegakan hukum yang konsisten dianggap penting untuk menciptakan demokrasi yang bukan hanya prosedural, tetapi juga substantif berlandaskan musyawarah, kebijaksanaan, dan representasi yang adil sesuai nilai-nilai Pancasila.
NPM : 2415061104
Kelas : PSTI C
Jurnal ini membahas hubungan antara sistem demokrasi dan penerapan nilai-nilai sila keempat Pancasila dalam konteks pemilihan kepala daerah (pemilukada) di Indonesia. Pemilukada sebagai bentuk demokrasi partisipatif dinilai belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai dasar Pancasila, khususnya sila keempat: "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan."
Dengan pendekatan hukum normatif dan analisis deskriptif, penelitian ini mengevaluasi sejauh mana prinsip-prinsip demokrasi Pancasila telah terintegrasi dalam praktik pemilukada. Hasilnya menunjukkan bahwa masih banyak tantangan, seperti konflik sosial akibat polarisasi, maraknya informasi menyesatkan, rendahnya literasi politik, serta lemahnya regulasi yang membuka peluang penafsiran ganda.
Penulis merekomendasikan perlunya reformasi regulasi pemilu yang lebih tegas dan sistematis. Penegakan hukum yang konsisten dianggap penting untuk menciptakan demokrasi yang bukan hanya prosedural, tetapi juga substantif berlandaskan musyawarah, kebijaksanaan, dan representasi yang adil sesuai nilai-nilai Pancasila.
NAMA : NABILA ALYAA PUTRI
NPM : 2415061003
KELAS : PSTI C
Inti Pembahasan:
a. Demokrasi Berlandaskan Pancasila: Demokrasi di Indonesia semestinya berakar pada nilai-nilai Pancasila. Sila keempat menekankan musyawarah, mufakat, keadilan, dan perwakilan sebagai landasan proses pemilu.
b. Masalah Demokrasi dalam Pilkada: Banyak praktik pilkada menyimpang dari nilai Pancasila, seperti konflik pasca pemilu, sulitnya jalur calon independen, dominasi internal partai yang tidak demokratis, serta kampanye penuh hoaks dan ujaran kebencian.
c. Peran Partai Politik: Partai politik memegang peran krusial, namun banyak yang justru melemahkan demokrasi karena mekanisme internal yang tidak demokratis, contohnya penunjukan kepala daerah oleh pimpinan pusat.
d. Aspek Regulasi: Undang-Undang Pilkada dan konstitusi belum secara jelas menguraikan prinsip demokrasi Pancasila dalam tata cara pilkada. Persyaratan calon independen dinilai tidak adil dan tidak setara.
Kesimpulan:
* Pilkada langsung belum sepenuhnya selaras dengan nilai sila keempat Pancasila.
* Pelaksanaan pilkada memiliki banyak aspek yang memicu perpecahan, hoaks, dan konflik sosial.
* Penguatan nilai demokrasi Pancasila dalam pilkada diperlukan, termasuk pembenahan internal partai politik dan regulasi yang lebih adil bagi calon independen.
NPM : 2415061003
KELAS : PSTI C
Inti Pembahasan:
a. Demokrasi Berlandaskan Pancasila: Demokrasi di Indonesia semestinya berakar pada nilai-nilai Pancasila. Sila keempat menekankan musyawarah, mufakat, keadilan, dan perwakilan sebagai landasan proses pemilu.
b. Masalah Demokrasi dalam Pilkada: Banyak praktik pilkada menyimpang dari nilai Pancasila, seperti konflik pasca pemilu, sulitnya jalur calon independen, dominasi internal partai yang tidak demokratis, serta kampanye penuh hoaks dan ujaran kebencian.
c. Peran Partai Politik: Partai politik memegang peran krusial, namun banyak yang justru melemahkan demokrasi karena mekanisme internal yang tidak demokratis, contohnya penunjukan kepala daerah oleh pimpinan pusat.
d. Aspek Regulasi: Undang-Undang Pilkada dan konstitusi belum secara jelas menguraikan prinsip demokrasi Pancasila dalam tata cara pilkada. Persyaratan calon independen dinilai tidak adil dan tidak setara.
Kesimpulan:
* Pilkada langsung belum sepenuhnya selaras dengan nilai sila keempat Pancasila.
* Pelaksanaan pilkada memiliki banyak aspek yang memicu perpecahan, hoaks, dan konflik sosial.
* Penguatan nilai demokrasi Pancasila dalam pilkada diperlukan, termasuk pembenahan internal partai politik dan regulasi yang lebih adil bagi calon independen.
Nama : Nadya Putri Gusnarni
NPM : 2415061043
Kelas : PSTI C
Jurnal ini mengupas tuntas soal demokrasi di Indonesia, terutama dalam konteks pemilihan kepala daerah (pilkada), dan bagaimana seharusnya nilai-nilai dari sila keempat Pancasila itu tercermin dalam pelaksanaannya. Intinya, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, dengan fokus pada sila keempat ("Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan"), menjadi landasan utama dalam diskusi tentang demokrasi.
Pemilu dianggap sebagai cara untuk menjalankan demokrasi, di mana rakyat bisa ikut serta dalam pemerintahan lewat wakil-wakil yang mereka pilih. Tapi, jurnal ini mengkritik pelaksanaan pilkada di Indonesia yang dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan nilai-nilai demokrasi Pancasila. Beberapa masalah yang disorot adalah adanya konflik dan kecurangan saat pemilu, partai politik yang internalnya sendiri kurang demokratis, susahnya calon independen untuk ikut pilkada, dan penggunaan media sosial yang nggak bertanggung jawab saat kampanye, contohnya menyebarkan kebencian.
Jurnal ini menekankan pentingnya memperkuat nilai-nilai demokrasi Pancasila dalam sistem pemilu di Indonesia. Tujuannya supaya konflik bisa berkurang dan pemimpin yang terpilih benar-benar mewakili keinginan rakyat.
Selain itu, jurnal ini juga membahas peran partai politik dalam demokrasi, yang seharusnya jadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi politiknya. Tapi, kalau praktik di dalam partai politik nggak demokratis, bisa menghambat terwujudnya demokrasi yang sebenarnya.
Kesimpulannya, pilkada di Indonesia saat ini belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai sila keempat Pancasila. Makanya, perlu ada usaha untuk memastikan pelaksanaan pilkada jadi lebih demokratis dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
NPM : 2415061043
Kelas : PSTI C
Jurnal ini mengupas tuntas soal demokrasi di Indonesia, terutama dalam konteks pemilihan kepala daerah (pilkada), dan bagaimana seharusnya nilai-nilai dari sila keempat Pancasila itu tercermin dalam pelaksanaannya. Intinya, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, dengan fokus pada sila keempat ("Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan"), menjadi landasan utama dalam diskusi tentang demokrasi.
Pemilu dianggap sebagai cara untuk menjalankan demokrasi, di mana rakyat bisa ikut serta dalam pemerintahan lewat wakil-wakil yang mereka pilih. Tapi, jurnal ini mengkritik pelaksanaan pilkada di Indonesia yang dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan nilai-nilai demokrasi Pancasila. Beberapa masalah yang disorot adalah adanya konflik dan kecurangan saat pemilu, partai politik yang internalnya sendiri kurang demokratis, susahnya calon independen untuk ikut pilkada, dan penggunaan media sosial yang nggak bertanggung jawab saat kampanye, contohnya menyebarkan kebencian.
Jurnal ini menekankan pentingnya memperkuat nilai-nilai demokrasi Pancasila dalam sistem pemilu di Indonesia. Tujuannya supaya konflik bisa berkurang dan pemimpin yang terpilih benar-benar mewakili keinginan rakyat.
Selain itu, jurnal ini juga membahas peran partai politik dalam demokrasi, yang seharusnya jadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi politiknya. Tapi, kalau praktik di dalam partai politik nggak demokratis, bisa menghambat terwujudnya demokrasi yang sebenarnya.
Kesimpulannya, pilkada di Indonesia saat ini belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai sila keempat Pancasila. Makanya, perlu ada usaha untuk memastikan pelaksanaan pilkada jadi lebih demokratis dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
Nama : Muhamad Nabil Almuzzaki
NPM : 2415061121
Kelas : PSTI C
Jurnal ini membahas tentang bagaimana demokrasi seharusnya menjadi wujud nyata dari nilai-nilai sila keempat Pancasila, yaitu "kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan", khususnya dalam konteks pemilihan umum kepala daerah di Indonesia. Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa pemilihan umum adalah sarana penting untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis. Namun pada kenyataannya, pelaksanaan pemilihan umum, terutama Pilkada, belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai demokrasi yang terkandung dalam Pancasila. Musyawarah yang melibatkan rakyat. Selain itu, pencalonan independen juga sangat sulit karena syaratnya terlalu berat, sehingga membatasi kesempatan bagi calon yang bukan berasal dari partai politik. Hal ini membuat masyarakat tidak sepenuhnya bisa memilih pemimpinnya secara bebas. Penulis juga menyoroti bahwa kampanye yang dilakukan oleh calon kepala daerah sering kali tidak sehat. Banyak kampanye yang justru menyebarkan hoaks, ujaran kebencian, dan bahkan memicu konflik di masyarakat. Ini jelas bertentangan dengan semangat sila keempat Pancasila yang menekankan musyawarah, kebijaksanaan, dan persatuan. Demokrasi yang seharusnya menjadi wadah untuk menyatukan justru sering menjadi pemicu perpecahan.
Selain itu, partai politik sebagai salah satu pilar penting dalam sistem demokrasi dinilai belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai demokratis. Dalam banyak kasus, partai politik lebih mementingkan kepentingan kelompok atau elitnya, bukan kepentingan rakyat. Bahkan, ada kecenderungan bahwa kebijakan kepala daerah yang terpilih ditentukan oleh kepentingan partai, bukan berdasarkan kebutuhan masyarakat. Ini menunjukkan adanya krisis dalam penerapan nilai demokrasi yang seharusnya berdasarkan musyawarah untuk kepentingan bersama.
Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung di Indonesia masih jauh dari nilai-nilai ideal dalam sila keempat Pancasila. Masih banyak praktik yang tidak demokratis dan belum mencerminkan semangat permusyawaratan dan kebijaksanaan. Oleh karena itu, perlu ada upaya serius untuk memperkuat nilai-nilai Pancasila dalam pelaksanaan demokrasi, khususnya melalui perbaikan sistem Pilkada, reformasi partai politik, serta peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya demokrasi yang sehat dan bermartabat.
NPM : 2415061121
Kelas : PSTI C
Jurnal ini membahas tentang bagaimana demokrasi seharusnya menjadi wujud nyata dari nilai-nilai sila keempat Pancasila, yaitu "kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan", khususnya dalam konteks pemilihan umum kepala daerah di Indonesia. Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa pemilihan umum adalah sarana penting untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis. Namun pada kenyataannya, pelaksanaan pemilihan umum, terutama Pilkada, belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai demokrasi yang terkandung dalam Pancasila. Musyawarah yang melibatkan rakyat. Selain itu, pencalonan independen juga sangat sulit karena syaratnya terlalu berat, sehingga membatasi kesempatan bagi calon yang bukan berasal dari partai politik. Hal ini membuat masyarakat tidak sepenuhnya bisa memilih pemimpinnya secara bebas. Penulis juga menyoroti bahwa kampanye yang dilakukan oleh calon kepala daerah sering kali tidak sehat. Banyak kampanye yang justru menyebarkan hoaks, ujaran kebencian, dan bahkan memicu konflik di masyarakat. Ini jelas bertentangan dengan semangat sila keempat Pancasila yang menekankan musyawarah, kebijaksanaan, dan persatuan. Demokrasi yang seharusnya menjadi wadah untuk menyatukan justru sering menjadi pemicu perpecahan.
Selain itu, partai politik sebagai salah satu pilar penting dalam sistem demokrasi dinilai belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai demokratis. Dalam banyak kasus, partai politik lebih mementingkan kepentingan kelompok atau elitnya, bukan kepentingan rakyat. Bahkan, ada kecenderungan bahwa kebijakan kepala daerah yang terpilih ditentukan oleh kepentingan partai, bukan berdasarkan kebutuhan masyarakat. Ini menunjukkan adanya krisis dalam penerapan nilai demokrasi yang seharusnya berdasarkan musyawarah untuk kepentingan bersama.
Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung di Indonesia masih jauh dari nilai-nilai ideal dalam sila keempat Pancasila. Masih banyak praktik yang tidak demokratis dan belum mencerminkan semangat permusyawaratan dan kebijaksanaan. Oleh karena itu, perlu ada upaya serius untuk memperkuat nilai-nilai Pancasila dalam pelaksanaan demokrasi, khususnya melalui perbaikan sistem Pilkada, reformasi partai politik, serta peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya demokrasi yang sehat dan bermartabat.
Nama : Nabila Alya Chalisa
NPM : 2415061010
Kelas : PSTI C
Hasil analisis jurnal
Jurnal ini membahas keterkaitan antara demokrasi dan sila keempat Pancasila, yaitu "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan", dalam konteks pemilihan umum kepala daerah di Indonesia. Penulis menyoroti bahwa meskipun pemilu merupakan refleksi dari sistem demokrasi, pelaksanaannya di Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai demokrasi Pancasila. Banyak ditemukan praktik-praktik yang bertentangan dengan semangat musyawarah dan keadilan, seperti kecurangan, rendahnya partisipasi publik, dan dominasi partai politik dalam pencalonan yang mengabaikan aspirasi rakyat. Demokrasi dalam Pancasila menekankan pengambilan keputusan berdasarkan mufakat dan semangat kekeluargaan, namun praktiknya seringkali jauh dari ideal tersebut.
Selanjutnya jurnal ini menyoroti perlunya penguatan kembali nilai-nilai demokrasi Pancasila dalam sistem pemilihan umum, termasuk peluang bagi calon independen yang masih sangat terbatas. Penulis juga mengkritisi kurangnya regulasi yang menjamin demokratisasi internal partai politik, yang menyebabkan terjadinya oligarki politik dan budaya "hutang budi" dalam pemerintahan. Dalam konteks ini, demokrasi bukan hanya soal prosedural, tetapi juga substansial, yang harus menjamin keadilan, keterbukaan, dan partisipasi aktif masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya sistematis untuk membenahi sistem pemilu agar sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila, terutama sila keempat, demi terciptanya pemerintahan yang benar-benar mencerminkan kehendak rakyat.
NPM : 2415061010
Kelas : PSTI C
Hasil analisis jurnal
Jurnal ini membahas keterkaitan antara demokrasi dan sila keempat Pancasila, yaitu "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan", dalam konteks pemilihan umum kepala daerah di Indonesia. Penulis menyoroti bahwa meskipun pemilu merupakan refleksi dari sistem demokrasi, pelaksanaannya di Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai demokrasi Pancasila. Banyak ditemukan praktik-praktik yang bertentangan dengan semangat musyawarah dan keadilan, seperti kecurangan, rendahnya partisipasi publik, dan dominasi partai politik dalam pencalonan yang mengabaikan aspirasi rakyat. Demokrasi dalam Pancasila menekankan pengambilan keputusan berdasarkan mufakat dan semangat kekeluargaan, namun praktiknya seringkali jauh dari ideal tersebut.
Selanjutnya jurnal ini menyoroti perlunya penguatan kembali nilai-nilai demokrasi Pancasila dalam sistem pemilihan umum, termasuk peluang bagi calon independen yang masih sangat terbatas. Penulis juga mengkritisi kurangnya regulasi yang menjamin demokratisasi internal partai politik, yang menyebabkan terjadinya oligarki politik dan budaya "hutang budi" dalam pemerintahan. Dalam konteks ini, demokrasi bukan hanya soal prosedural, tetapi juga substansial, yang harus menjamin keadilan, keterbukaan, dan partisipasi aktif masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya sistematis untuk membenahi sistem pemilu agar sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila, terutama sila keempat, demi terciptanya pemerintahan yang benar-benar mencerminkan kehendak rakyat.
Nama : Ezzra Rei Setiawan
NPM : 2415061096
Kelas : PSTI C
Hasil Analisis Jurnal
Jurnal ini membahas keterkaitan erat antara sistem demokrasi dan penerapan nilai-nilai sila keempat Pancasila dalam konteks pemilihan umum kepala daerah di Indonesia. Pemilu daerah dipandang sebagai bentuk nyata dari partisipasi warga negara dalam pemerintahan, namun pelaksanaannya belum sepenuhnya merefleksikan semangat "kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan." Dalam perspektif ini, pemilu seharusnya tidak hanya menjadi mekanisme teknis untuk memilih pemimpin, tetapi juga mencerminkan prinsip-prinsip deliberatif, kolektif, dan berlandaskan nilai kebijaksanaan yang termaktub dalam Pancasila.
Dengan menggunakan pendekatan hukum normatif dan metode deskriptif-analitis, jurnal ini menyoroti bahwa pelaksanaan pemilu kepala daerah masih menghadapi berbagai kendala, seperti lemahnya regulasi yang berlaku, potensi multitafsir hukum, penyebaran informasi yang tidak akurat, hingga munculnya konflik sosial. Hal-hal tersebut menjadi penghambat terwujudnya demokrasi yang berkualitas dan partisipatif. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang lebih kuat dan sistematis untuk menjamin bahwa pemilu benar-benar sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, sekaligus mencegah dampak negatif seperti disintegrasi sosial dan melemahnya kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi.
NPM : 2415061096
Kelas : PSTI C
Hasil Analisis Jurnal
Jurnal ini membahas keterkaitan erat antara sistem demokrasi dan penerapan nilai-nilai sila keempat Pancasila dalam konteks pemilihan umum kepala daerah di Indonesia. Pemilu daerah dipandang sebagai bentuk nyata dari partisipasi warga negara dalam pemerintahan, namun pelaksanaannya belum sepenuhnya merefleksikan semangat "kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan." Dalam perspektif ini, pemilu seharusnya tidak hanya menjadi mekanisme teknis untuk memilih pemimpin, tetapi juga mencerminkan prinsip-prinsip deliberatif, kolektif, dan berlandaskan nilai kebijaksanaan yang termaktub dalam Pancasila.
Dengan menggunakan pendekatan hukum normatif dan metode deskriptif-analitis, jurnal ini menyoroti bahwa pelaksanaan pemilu kepala daerah masih menghadapi berbagai kendala, seperti lemahnya regulasi yang berlaku, potensi multitafsir hukum, penyebaran informasi yang tidak akurat, hingga munculnya konflik sosial. Hal-hal tersebut menjadi penghambat terwujudnya demokrasi yang berkualitas dan partisipatif. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang lebih kuat dan sistematis untuk menjamin bahwa pemilu benar-benar sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, sekaligus mencegah dampak negatif seperti disintegrasi sosial dan melemahnya kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi.
NAMA: FANY NUURVIANA
NPM: 2415061037
KELAS: PSTI-D
Jurnal ini membahas belum optimalnya implementasi nilai-nilai sila keempat Pancasila dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Indonesia. Meskipun Pilkada merupakan wujud demokrasi, pelaksanaannya belum sepenuhnya mencerminkan prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
Penelitian menunjukkan bahwa banyak praktik Pilkada menyimpang dari nilai Pancasila, seperti konflik sosial, maraknya hoaks, sulitnya jalur calon independen, serta dominasi partai politik yang tidak demokratis. Regulasi Pilkada juga dinilai kurang jelas dan multitafsir, sehingga memperburuk proses demokrasi.
Kesimpulannya, Pilkada langsung belum sejalan dengan nilai-nilai sila keempat. Diperlukan penguatan hukum, perbaikan regulasi, dan reformasi internal partai politik agar demokrasi di tingkat lokal benar-benar berlandaskan Pancasila dan mampu mencegah konflik sosial.
NAMA: M. FAQIH DWINANDA
NPM: 2415061056
KELAS: PSTI D
Jurnal ini membahas secara mendalam tentang pelaksanaan demokrasi dalam pemilihan umum daerah (pemilukada) di Indonesia, dengan menyoroti kesenjangan antara praktik yang terjadi di lapangan dan nilai-nilai ideal yang terkandung dalam sila keempat Pancasila, yaitu “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.” Meskipun Indonesia secara konstitusional adalah negara hukum dan demokratis yang berlandaskan Pancasila, implementasi pemilu daerah masih menghadapi berbagai tantangan serius.
Salah satu persoalan utama yang diangkat adalah belum optimalnya internalisasi nilai-nilai musyawarah dan kebijaksanaan dalam proses pemilihan kepala daerah secara langsung. Dominasi partai politik dalam pencalonan sering dilakukan secara sentralistik dan tidak demokratis, sehingga mengabaikan aspirasi masyarakat. Hal ini memunculkan budaya politik transaksional dan praktik “hutang budi”, yang menjauhkan pemilu dari semangat demokrasi Pancasila. Calon independen juga menghadapi berbagai hambatan administratif dan regulatif, yang mempersempit ruang partisipasi politik warga secara adil dan merata.
Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dan deskriptif-analitis, dengan mengkaji regulasi yang berlaku serta konsep-konsep teori demokrasi dan ideologi Pancasila. Hasil analisis menunjukkan bahwa lemahnya penegakan hukum, ketidakjelasan aturan, serta literasi politik masyarakat yang rendah turut memperburuk kualitas demokrasi di tingkat daerah. Konflik sosial, polarisasi politik, dan penyebaran informasi yang menyesatkan semakin memperkuat urgensi reformasi dalam sistem pemilu daerah.
Jurnal ini merekomendasikan perlunya pembaruan sistemik terhadap regulasi pemilukada yang lebih konsisten dan berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Penegakan hukum yang tegas, peningkatan pendidikan politik, dan penguatan mekanisme partisipasi publik menjadi langkah strategis untuk menciptakan pemilu yang lebih adil, partisipatif, dan substansial. Dengan demikian, demokrasi di Indonesia tidak hanya berjalan secara prosedural, tetapi juga mampu mencerminkan semangat permusyawaratan, kebijaksanaan, dan keadilan sebagaimana yang diamanatkan oleh sila keempat Pancasila.
Jurnal karya Galih Puji Mulyono dan Rizal Fatoni ini membahas secara mendalam keterkaitan antara demokrasi dan sila keempat Pancasila dalam pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah (pilkada) di Indonesia. Sila keempat yang berbunyi *"Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan"* dipandang sebagai fondasi filosofis bagi sistem demokrasi di Indonesia. Namun, penulis menyoroti bahwa dalam praktiknya, pelaksanaan demokrasi melalui pilkada sering kali menyimpang dari nilai-nilai luhur tersebut. Salah satu persoalan utama yang diangkat adalah belum tercerminkannya nilai musyawarah dan kebijaksanaan dalam proses politik. Calon kepala daerah kerap dipilih secara sepihak oleh elit partai tanpa melalui mekanisme internal yang demokratis. Hal ini diperparah oleh budaya "hutang budi" antara calon terpilih dan partai pengusung, yang berpotensi mengganggu independensi kepala daerah dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, sistem pencalonan independen yang sangat berat secara administratif turut menghambat keterwakilan masyarakat yang lebih luas dan adil.
Penulis juga menyoroti problematika sosial yang muncul selama proses pemilu, seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian di media sosial, serta potensi konflik pasca pemilu yang dapat memicu disintegrasi sosial. Meskipun secara hukum pilkada diatur dalam berbagai regulasi, seperti Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 dan UUD 1945 Pasal 22E, penerapannya masih belum menjamin terciptanya proses demokrasi yang benar-benar jujur, adil, dan beretika. Dalam kesimpulannya, jurnal ini menekankan bahwa demokrasi Indonesia, terutama di tingkat daerah, harus terus diarahkan pada nilai-nilai Pancasila, bukan sekadar sebagai prosedur politik, tetapi juga sebagai etika dan semangat kebangsaan. Demokrasi Pancasila harus diwujudkan melalui musyawarah, kejujuran, keadilan, dan penghormatan terhadap perbedaan. Tanpa hal tersebut, demokrasi hanya akan menjadi simbol kosong tanpa makna substantif bagi rakyat.
Penulis juga menyoroti problematika sosial yang muncul selama proses pemilu, seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian di media sosial, serta potensi konflik pasca pemilu yang dapat memicu disintegrasi sosial. Meskipun secara hukum pilkada diatur dalam berbagai regulasi, seperti Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 dan UUD 1945 Pasal 22E, penerapannya masih belum menjamin terciptanya proses demokrasi yang benar-benar jujur, adil, dan beretika. Dalam kesimpulannya, jurnal ini menekankan bahwa demokrasi Indonesia, terutama di tingkat daerah, harus terus diarahkan pada nilai-nilai Pancasila, bukan sekadar sebagai prosedur politik, tetapi juga sebagai etika dan semangat kebangsaan. Demokrasi Pancasila harus diwujudkan melalui musyawarah, kejujuran, keadilan, dan penghormatan terhadap perbedaan. Tanpa hal tersebut, demokrasi hanya akan menjadi simbol kosong tanpa makna substantif bagi rakyat.
Nama: Nayla Citra Andira
NPM: 2415061004
Kelas: PSTI D
Jurnal ini membahas bagaimana seharusnya demokrasi di Indonesia mencerminkan nilai-nilai sila keempat Pancasila, yaitu "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan", terutama dalam pelaksanaan pemilihan umum daerah. Meskipun Indonesia menganut sistem demokrasi, pelaksanaan di lapangan masih sering menyimpang dari nilai-nilai tersebut. Banyak persoalan muncul, seperti konflik internal partai, sulitnya calon independen ikut serta, dan dominasi partai politik yang belum sepenuhnya demokratis.
Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, dengan menganalisis berbagai peraturan dan konsep hukum yang berkaitan. Hasil analisis menunjukkan bahwa demokrasi yang dijalankan masih lebih bersifat prosedural daripada substansial artinya, pemilu sudah berjalan, tapi belum sepenuhnya mencerminkan musyawarah dan kebijaksanaan seperti yang diajarkan dalam Pancasila.
Kesimpulannya, demokrasi dalam pemilu daerah di Indonesia belum ideal. Perlu ada usaha yang lebih serius untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila secara nyata, agar demokrasi bisa menjadi alat yang benar-benar mewakili kepentingan rakyat secara adil dan bijaksana.
NPM: 2415061004
Kelas: PSTI D
Jurnal ini membahas bagaimana seharusnya demokrasi di Indonesia mencerminkan nilai-nilai sila keempat Pancasila, yaitu "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan", terutama dalam pelaksanaan pemilihan umum daerah. Meskipun Indonesia menganut sistem demokrasi, pelaksanaan di lapangan masih sering menyimpang dari nilai-nilai tersebut. Banyak persoalan muncul, seperti konflik internal partai, sulitnya calon independen ikut serta, dan dominasi partai politik yang belum sepenuhnya demokratis.
Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, dengan menganalisis berbagai peraturan dan konsep hukum yang berkaitan. Hasil analisis menunjukkan bahwa demokrasi yang dijalankan masih lebih bersifat prosedural daripada substansial artinya, pemilu sudah berjalan, tapi belum sepenuhnya mencerminkan musyawarah dan kebijaksanaan seperti yang diajarkan dalam Pancasila.
Kesimpulannya, demokrasi dalam pemilu daerah di Indonesia belum ideal. Perlu ada usaha yang lebih serius untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila secara nyata, agar demokrasi bisa menjadi alat yang benar-benar mewakili kepentingan rakyat secara adil dan bijaksana.
NAMA : Andhika Pramudya Kusdiananggalih
NPM : 2455061001
KELAS : PSTI D
Jurnal ini membahas secara komprehensif pelaksanaan demokrasi dalam pemilihan kepala daerah (pemilukada) di Indonesia, khususnya dengan menyoroti bagaimana praktik di lapangan seringkali tidak sejalan dengan semangat sila keempat Pancasila: “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.” Meski Indonesia secara hukum dan konstitusi telah menegaskan dirinya sebagai negara demokratis yang berlandaskan Pancasila, nyatanya penyelenggaraan pemilu di daerah masih menghadapi berbagai hambatan serius. Salah satu isu pokok yang diangkat adalah belum mengakarnya nilai musyawarah dan kebijaksanaan dalam praktik pemilihan kepala daerah secara langsung. Proses pencalonan yang didominasi oleh partai politik kerap bersifat tertutup dan tidak partisipatif, sehingga tidak mewakili suara rakyat secara adil. Akibatnya, muncul budaya politik yang transaksional dan praktik “utang budi” yang justru menjauhkan esensi demokrasi dari nilai-nilai Pancasila. Selain itu, calon perseorangan atau independen juga dihadapkan pada berbagai rintangan administratif dan aturan yang menyulitkan, membatasi ruang partisipasi politik warga secara setara. Penelitian ini memakai pendekatan hukum normatif dan analisis deskriptif, dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku serta teori-teori demokrasi dan ideologi Pancasila. Hasil kajian menunjukkan bahwa lemahnya penegakan hukum, tidak jelasnya regulasi, dan rendahnya pemahaman politik masyarakat semakin memperburuk kualitas demokrasi di tingkat lokal. Situasi ini diperparah oleh meningkatnya konflik sosial, polarisasi politik, serta maraknya penyebaran informasi palsu yang memecah belah. Sebagai solusi, jurnal ini merekomendasikan perlunya perombakan menyeluruh terhadap sistem dan aturan pemilukada agar lebih konsisten dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Penegakan hukum yang adil, peningkatan pendidikan politik, serta penguatan peran masyarakat dalam proses demokrasi adalah langkah-langkah penting untuk membangun pemilu yang lebih jujur, adil, dan bermakna. Dengan begitu, demokrasi Indonesia bisa berkembang tidak hanya sebagai prosedur formal, tapi juga sebagai sistem yang mencerminkan semangat permusyawaratan, kebijaksanaan, dan keadilan sosial.
NPM : 2455061001
KELAS : PSTI D
Jurnal ini membahas secara komprehensif pelaksanaan demokrasi dalam pemilihan kepala daerah (pemilukada) di Indonesia, khususnya dengan menyoroti bagaimana praktik di lapangan seringkali tidak sejalan dengan semangat sila keempat Pancasila: “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.” Meski Indonesia secara hukum dan konstitusi telah menegaskan dirinya sebagai negara demokratis yang berlandaskan Pancasila, nyatanya penyelenggaraan pemilu di daerah masih menghadapi berbagai hambatan serius. Salah satu isu pokok yang diangkat adalah belum mengakarnya nilai musyawarah dan kebijaksanaan dalam praktik pemilihan kepala daerah secara langsung. Proses pencalonan yang didominasi oleh partai politik kerap bersifat tertutup dan tidak partisipatif, sehingga tidak mewakili suara rakyat secara adil. Akibatnya, muncul budaya politik yang transaksional dan praktik “utang budi” yang justru menjauhkan esensi demokrasi dari nilai-nilai Pancasila. Selain itu, calon perseorangan atau independen juga dihadapkan pada berbagai rintangan administratif dan aturan yang menyulitkan, membatasi ruang partisipasi politik warga secara setara. Penelitian ini memakai pendekatan hukum normatif dan analisis deskriptif, dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku serta teori-teori demokrasi dan ideologi Pancasila. Hasil kajian menunjukkan bahwa lemahnya penegakan hukum, tidak jelasnya regulasi, dan rendahnya pemahaman politik masyarakat semakin memperburuk kualitas demokrasi di tingkat lokal. Situasi ini diperparah oleh meningkatnya konflik sosial, polarisasi politik, serta maraknya penyebaran informasi palsu yang memecah belah. Sebagai solusi, jurnal ini merekomendasikan perlunya perombakan menyeluruh terhadap sistem dan aturan pemilukada agar lebih konsisten dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Penegakan hukum yang adil, peningkatan pendidikan politik, serta penguatan peran masyarakat dalam proses demokrasi adalah langkah-langkah penting untuk membangun pemilu yang lebih jujur, adil, dan bermakna. Dengan begitu, demokrasi Indonesia bisa berkembang tidak hanya sebagai prosedur formal, tapi juga sebagai sistem yang mencerminkan semangat permusyawaratan, kebijaksanaan, dan keadilan sosial.
Nama: Jihan Fatimah Az Zahra
NPM: 2415061027
Kelas: PSTI C
Jurnal ini membahas bagaimana nilai-nilai dalam sila keempat Pancasila, yaitu "kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan", yang seharusnya menjadi dasar dalam pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia, khususnya pemilihan kepala daerah (Pilkada). Jurnal menyoroti bahwa meskipun Indonesia mengklaim sebagai negara demokratis dan menjunjung tinggi Pancasila, praktik demokrasi dalam pemilu daerah sering tidak mencerminkan nilai-nilai tersebut secara nyata. Penulis menunjukkan bahwa sistem demokrasi yang digunakan saat ini belum sepenuhnya menggambarkan semangat sila keempat. Banyak permasalahan muncul, seperti tingginya konflik dalam pemilu, baik antarpartai maupun antarpendukung, ketidakterbukaan partai politik dalam mengusung calon kepala daerah, yang seringkali diputuskan oleh elit partai, bukan hasil musyawarah, sulitnya calon independen maju dalam Pilkada karena syarat yang berat, dan juga kampanye hitam dan hoaks di media sosial yang justru merusak proses demokrasi.
Jurnal ini juga menjelaskan bahwa pemilu adalah bagian dari pelaksanaan negara hukum, dan semua warga negara seharusnya mendapatkan kesempatan yang adil untuk terlibat dalam pemerintahan. Namun, pada kenyataannya, sistem ini sering dipenuhi kepentingan elite politik. Jurnal ini menekankan bahwa "Demokrasi Pancasila" berbeda dari demokrasi barat. Demokrasi Pancasila mengedepankan musyawarah mufakat, gotong-royong, dan semangat kekeluargaan, bukan sekadar suara mayoritas. Oleh karena itu, demokrasi Indonesia seharusnya tidak hanya mengandalkan pemilu langsung, tetapi juga memperkuat nilai-nilai moral dan budaya dalam praktik berpolitik.
Jurnal ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan demokrasi dalam Pilkada belum sesuai dengan nilai-nilai sila keempat Pancasila. Demokrasi yang ideal tidak hanya bicara soal suara terbanyak, tetapi juga tentang keadilan, kejujuran, tanggung jawab moral, dan penghargaan terhadap aspirasi rakyat. Demokrasi sejati adalah demokrasi yang hidup dalam semangat Pancasila, bukan sekadar prosedur lima tahunan.
NAMA: PUTRI HEPTI AMELIA
NPM: 2415061005
KELAS: PSTI D
Analisis jurnal "DEMOKRASI SEBAGAI WUJUD NILAI-NILAI SILA KEEMPAT PANCASILA DALAM PEMILIHAN UMUM DAERAH DI INDONESIA":
1. Fokus Utama: Jurnal ini fokus pada hubungan antara konsep demokrasi, khususnya dalam konteks Pemilihan Umum Daerah (Pilkada) di Indonesia, dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila, yaitu "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan."
Argumen Utama: Penulis berargumen bahwa pelaksanaan Pilkada di Indonesia secara empiris belum sepenuhnya mencerminkan ideologi Pancasila, khususnya sila keempat yang merupakan esensi dari asas demokrasi dalam konteks Indonesia. Jurnal ini menekankan pentingnya mewujudkan nilai-nilai sila keempat Pancasila dalam sistem pemilihan umum sebagai negara hukum yang juga menganut prinsip demokrasi.
2. Poin-Poin Penting:
-Demokrasi dan Pemilu: Pemilihan umum dipandang sebagai cerminan dari sistem demokrasi yang memberikan ruang partisipasi bagi warga negara dalam pemerintahan.
Indonesia sebagai Negara Hukum dan Demokrasi: Jurnal ini mengingatkan amanat konstitusi yang menyatakan Indonesia sebagai negara hukum dan negara demokrasi, sehingga kedua prinsip ini harus berjalan selaras.
-Sila Keempat Pancasila sebagai Asas Demokrasi Indonesia: Penulis menegaskan bahwa sila keempat Pancasila merupakan representasi dari asas demokrasi yang khas Indonesia.
-Kesenjangan Empiris dan Ideal: Jurnal mengidentifikasi adanya ketidaksesuaian antara nilai ideal-nilai sila keempat Pancasila dengan praktik Pilkada di Indonesia.
-Pentingnya Nilai Sila Keempat dalam Pemilu: Keberadaan nilai-nilai "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan" dalam pemilu dianggap sangat penting bagi Indonesia sebagai negara hukum.
3. Kekuatan Jurnal:
-Relevansi Topik: Jurnal ini mengangkat isu yang sangat relevan dalam konteks politik Indonesia, yaitu bagaimana nilai-nilai Pancasila seharusnya diimplementasikan dalam praktik demokrasi, khususnya dalam pemilihan umum.
-Fokus pada Sila Keempat Pancasila: Jurnal ini secara spesifik menganalisis hubungan antara demokrasi dan sila keempat Pancasila, yang merupakan kontribusi penting dalam memahami konsep demokrasi khas Indonesia.
-Kesadaran akan Kesenjangan: Penulis memiliki kesadaran akan adanya jarak antara cita-cita demokrasi Pancasila dengan kenyataan pelaksanaan Pilkada.
4. Kelemahan Jurnal:
-Kurangnya Pendalaman Analisis Empiris: Jurnal ini cenderung bersifat normatif dan argumentatif. Meskipun menyatakan adanya kesenjangan antara nilai sila keempat Pancasila dan praktik Pilkada, jurnal ini tidak menyajikan bukti empiris yang kuat untuk mendukung klaim tersebut. Contoh konkret atau studi kasus yang menggambarkan bagaimana nilai-nilai "hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan" yang dilaksanakan atau tidak diwujudkan dalam Pilkada akan sangat memperkuat argumentasi.
-Definisi Operasional yang Kurang Jelas: Konsep "hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan" adalah abstrak. Jurnal ini tidak memberikan definisi operasional yang jelas mengenai bagaimana nilai ini seharusnya diukur atau diamati dalam konteks Pilkada. Tanpa definisi yang jelas, sulit untuk memahami sejauh mana nilai ini telah atau belum terwujud.
-Minimnya Analisis Penyebab Kesenjangan: Jurnal ini lebih fokus pada pernyataan adanya pertemuan daripada menganalisis secara mendalam faktor-faktor yang menyebabkan nilai-nilai sila keempat Pancasila belum terinternalisasi dalam praktik Pilkada. Mengapa "kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan" sulit diwujudkan dalam konteks politik lokal? Faktor-faktor seperti budaya politik lokal, sistem kepartaian, perilaku pemilih, atau regulasi pemilu yang perlu dianalisis.
-Tidak Ada Solusi atau Rekomendasi Konkret: Jurnal ini belum menawarkan solusi atau rekomendasi yang spesifik mengenai bagaimana nilai-nilai sila keempat Pancasila dapat lebih diinternalisasi dalam penyelenggaraan Pilkada. Setelah mengidentifikasi masalah, langkah selanjutnya yang penting adalah memberikan arah tindakan untuk perbaikan.
-Kurangnya Keterkaitan dengan Teori Demokrasi yang Lebih Luas: Meskipun fokus pada konsep demokrasi Pancasila, jurnal ini kurang erat kaitannya dengan teori-teori demokrasi yang lebih umum. Perbandingan atau pengkontrasan dengan konsep demokrasi deliberatif, demokrasi partisipatif, atau teori perwakilan lainnya dapat memperkaya analisis dan memberikan perspektif yang lebih luas.
-Potensi Interpretasi Subjektif: Tanpa definisi operasional yang jelas, interpretasi terhadap "hikmat pilihan dalam permusyawaratan atau perwakilan" dapat menjadi sangat subjektif. Hal ini dapat mengurangi objektivitas analisis jurnal.
5. Potensi Pengembangan:
-Pendalaman Analisis Empiris: Jurnal ini akan lebih kuat jika menyajikan contoh-contoh konkret atau studi kasus yang menggambarkan bagaimana nilai-nilai sila keempat Pancasila belum terwujud dalam Pilkada.
-Definisi Operasional Nilai Sila Keempat: Penulis dapat memperjelas definisi operasional dari "hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan" dalam konteks Pilkada.
-Analisis Penyebab Kesenjangan: Jurnal ini dapat mengeksplorasi faktor-faktor yang menyebabkan belum terwujudnya nilai-nilai sila keempat Pancasila dalam Pilkada.
6. Kesimpulan
Jurnal "DEMOKRASI SEBAGAI WUJUD NILAI-NILAI SILA KEEMPAT PANCASILA DALAM PEMILIHAN UMUM DAERAH DI INDONESIA" berhasil mengangkat isu penting mengenai implementasi ideal nilai-nilai Pancasila, khususnya sila keempat, dalam praktik demokrasi di Indonesia. Penulis secara jelas menyatakan adanya ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan dalam pelaksanaan Pilkada. Jurnal ini memberikan kontribusi dalam mengingatkan kembali esensi demokrasi Pancasila dan perlunya upaya lebih lanjut untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam sistem pemilu di Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis. Untuk pemahaman lebih lanjut, penelitian ini dapat dilengkapi dengan analisis empiris yang lebih mendalam dan menawarkan solusi yang konkret.
NPM: 2415061005
KELAS: PSTI D
Analisis jurnal "DEMOKRASI SEBAGAI WUJUD NILAI-NILAI SILA KEEMPAT PANCASILA DALAM PEMILIHAN UMUM DAERAH DI INDONESIA":
1. Fokus Utama: Jurnal ini fokus pada hubungan antara konsep demokrasi, khususnya dalam konteks Pemilihan Umum Daerah (Pilkada) di Indonesia, dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila, yaitu "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan."
Argumen Utama: Penulis berargumen bahwa pelaksanaan Pilkada di Indonesia secara empiris belum sepenuhnya mencerminkan ideologi Pancasila, khususnya sila keempat yang merupakan esensi dari asas demokrasi dalam konteks Indonesia. Jurnal ini menekankan pentingnya mewujudkan nilai-nilai sila keempat Pancasila dalam sistem pemilihan umum sebagai negara hukum yang juga menganut prinsip demokrasi.
2. Poin-Poin Penting:
-Demokrasi dan Pemilu: Pemilihan umum dipandang sebagai cerminan dari sistem demokrasi yang memberikan ruang partisipasi bagi warga negara dalam pemerintahan.
Indonesia sebagai Negara Hukum dan Demokrasi: Jurnal ini mengingatkan amanat konstitusi yang menyatakan Indonesia sebagai negara hukum dan negara demokrasi, sehingga kedua prinsip ini harus berjalan selaras.
-Sila Keempat Pancasila sebagai Asas Demokrasi Indonesia: Penulis menegaskan bahwa sila keempat Pancasila merupakan representasi dari asas demokrasi yang khas Indonesia.
-Kesenjangan Empiris dan Ideal: Jurnal mengidentifikasi adanya ketidaksesuaian antara nilai ideal-nilai sila keempat Pancasila dengan praktik Pilkada di Indonesia.
-Pentingnya Nilai Sila Keempat dalam Pemilu: Keberadaan nilai-nilai "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan" dalam pemilu dianggap sangat penting bagi Indonesia sebagai negara hukum.
3. Kekuatan Jurnal:
-Relevansi Topik: Jurnal ini mengangkat isu yang sangat relevan dalam konteks politik Indonesia, yaitu bagaimana nilai-nilai Pancasila seharusnya diimplementasikan dalam praktik demokrasi, khususnya dalam pemilihan umum.
-Fokus pada Sila Keempat Pancasila: Jurnal ini secara spesifik menganalisis hubungan antara demokrasi dan sila keempat Pancasila, yang merupakan kontribusi penting dalam memahami konsep demokrasi khas Indonesia.
-Kesadaran akan Kesenjangan: Penulis memiliki kesadaran akan adanya jarak antara cita-cita demokrasi Pancasila dengan kenyataan pelaksanaan Pilkada.
4. Kelemahan Jurnal:
-Kurangnya Pendalaman Analisis Empiris: Jurnal ini cenderung bersifat normatif dan argumentatif. Meskipun menyatakan adanya kesenjangan antara nilai sila keempat Pancasila dan praktik Pilkada, jurnal ini tidak menyajikan bukti empiris yang kuat untuk mendukung klaim tersebut. Contoh konkret atau studi kasus yang menggambarkan bagaimana nilai-nilai "hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan" yang dilaksanakan atau tidak diwujudkan dalam Pilkada akan sangat memperkuat argumentasi.
-Definisi Operasional yang Kurang Jelas: Konsep "hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan" adalah abstrak. Jurnal ini tidak memberikan definisi operasional yang jelas mengenai bagaimana nilai ini seharusnya diukur atau diamati dalam konteks Pilkada. Tanpa definisi yang jelas, sulit untuk memahami sejauh mana nilai ini telah atau belum terwujud.
-Minimnya Analisis Penyebab Kesenjangan: Jurnal ini lebih fokus pada pernyataan adanya pertemuan daripada menganalisis secara mendalam faktor-faktor yang menyebabkan nilai-nilai sila keempat Pancasila belum terinternalisasi dalam praktik Pilkada. Mengapa "kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan" sulit diwujudkan dalam konteks politik lokal? Faktor-faktor seperti budaya politik lokal, sistem kepartaian, perilaku pemilih, atau regulasi pemilu yang perlu dianalisis.
-Tidak Ada Solusi atau Rekomendasi Konkret: Jurnal ini belum menawarkan solusi atau rekomendasi yang spesifik mengenai bagaimana nilai-nilai sila keempat Pancasila dapat lebih diinternalisasi dalam penyelenggaraan Pilkada. Setelah mengidentifikasi masalah, langkah selanjutnya yang penting adalah memberikan arah tindakan untuk perbaikan.
-Kurangnya Keterkaitan dengan Teori Demokrasi yang Lebih Luas: Meskipun fokus pada konsep demokrasi Pancasila, jurnal ini kurang erat kaitannya dengan teori-teori demokrasi yang lebih umum. Perbandingan atau pengkontrasan dengan konsep demokrasi deliberatif, demokrasi partisipatif, atau teori perwakilan lainnya dapat memperkaya analisis dan memberikan perspektif yang lebih luas.
-Potensi Interpretasi Subjektif: Tanpa definisi operasional yang jelas, interpretasi terhadap "hikmat pilihan dalam permusyawaratan atau perwakilan" dapat menjadi sangat subjektif. Hal ini dapat mengurangi objektivitas analisis jurnal.
5. Potensi Pengembangan:
-Pendalaman Analisis Empiris: Jurnal ini akan lebih kuat jika menyajikan contoh-contoh konkret atau studi kasus yang menggambarkan bagaimana nilai-nilai sila keempat Pancasila belum terwujud dalam Pilkada.
-Definisi Operasional Nilai Sila Keempat: Penulis dapat memperjelas definisi operasional dari "hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan" dalam konteks Pilkada.
-Analisis Penyebab Kesenjangan: Jurnal ini dapat mengeksplorasi faktor-faktor yang menyebabkan belum terwujudnya nilai-nilai sila keempat Pancasila dalam Pilkada.
6. Kesimpulan
Jurnal "DEMOKRASI SEBAGAI WUJUD NILAI-NILAI SILA KEEMPAT PANCASILA DALAM PEMILIHAN UMUM DAERAH DI INDONESIA" berhasil mengangkat isu penting mengenai implementasi ideal nilai-nilai Pancasila, khususnya sila keempat, dalam praktik demokrasi di Indonesia. Penulis secara jelas menyatakan adanya ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan dalam pelaksanaan Pilkada. Jurnal ini memberikan kontribusi dalam mengingatkan kembali esensi demokrasi Pancasila dan perlunya upaya lebih lanjut untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam sistem pemilu di Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis. Untuk pemahaman lebih lanjut, penelitian ini dapat dilengkapi dengan analisis empiris yang lebih mendalam dan menawarkan solusi yang konkret.
Nama: Ica Nuria Ilmawati
NPM: 2415061053
Kelas: PSTI-D
Jurnal ini membahas soal demokrasi di Indonesia, terutama dalam pemilihan kepala daerah (pilkada), yang seharusnya mencerminkan nilai-nilai dalam sila keempat Pancasila: "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan." Tapi kenyataannya, masih banyak hal yang belum sesuai.
Secara teori, pilkada langsung itu bentuk dari demokrasi rakyat ikut memilih langsung pemimpinnya. Tapi dalam praktik, banyak masalah yang muncul. Misalnya, masih ada kecurangan, politik uang, konflik antar pendukung, bahkan calon yang ditunjuk langsung oleh ketua partai tanpa proses musyawarah.
Penulis juga menyoroti kalau calon independen (yang tidak lewat partai) susah sekali untuk maju, karena syaratnya berat. Padahal, seharusnya semua warga negara mempunyai hak yang sama untuk ikut serta dalam pemerintahan, sesuai nilai Pancasila. Masalah lain datang dari media sosial. Kampanye sering dipakai untuk menyebar hoaks dan ujaran kebencian, yang membuat masyarakat jadi terpecah. Ini jelas tidak sejalan dengan semangat musyawarah dan persatuan yang ada di Pancasila.
Kesimpulannya, demokrasi di Indonesia masih jauh dari nilai-nilai yang ada di sila keempat. Harus ada perbaikan baik dari sistem, aturan, sampai ke cara berpikir masyarakat agar demokrasi kita beneran jalan sesuai Pancasila, bukan cuma sekadar formalitas lima tahunan.
NPM: 2415061053
Kelas: PSTI-D
Jurnal ini membahas soal demokrasi di Indonesia, terutama dalam pemilihan kepala daerah (pilkada), yang seharusnya mencerminkan nilai-nilai dalam sila keempat Pancasila: "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan." Tapi kenyataannya, masih banyak hal yang belum sesuai.
Secara teori, pilkada langsung itu bentuk dari demokrasi rakyat ikut memilih langsung pemimpinnya. Tapi dalam praktik, banyak masalah yang muncul. Misalnya, masih ada kecurangan, politik uang, konflik antar pendukung, bahkan calon yang ditunjuk langsung oleh ketua partai tanpa proses musyawarah.
Penulis juga menyoroti kalau calon independen (yang tidak lewat partai) susah sekali untuk maju, karena syaratnya berat. Padahal, seharusnya semua warga negara mempunyai hak yang sama untuk ikut serta dalam pemerintahan, sesuai nilai Pancasila. Masalah lain datang dari media sosial. Kampanye sering dipakai untuk menyebar hoaks dan ujaran kebencian, yang membuat masyarakat jadi terpecah. Ini jelas tidak sejalan dengan semangat musyawarah dan persatuan yang ada di Pancasila.
Kesimpulannya, demokrasi di Indonesia masih jauh dari nilai-nilai yang ada di sila keempat. Harus ada perbaikan baik dari sistem, aturan, sampai ke cara berpikir masyarakat agar demokrasi kita beneran jalan sesuai Pancasila, bukan cuma sekadar formalitas lima tahunan.
Nama : Rizky Novrizal
NPM : 2415061021
Kelas : PSTI-D
Jurnal ini membahas bagaimana nilai-nilai dalam sila keempat Pancasila, yang seharusnya menjadi dasar dalam pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia.
Demokrasi yang sehat dan bermartabat di Indonesia seharusnya mengakar kuat pada nilai-nilai Pancasila, khususnya sila keempat: “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.” Penulis menyoroti bahwa pemilihan umum (pemilu) di Indonesia, terutama pemilihan kepala daerah, belum sepenuhnya mencerminkan esensi nilai demokratis yang terkandung dalam sila keempat tersebut.
Pancasila, sebagai ideologi dan dasar negara, memiliki fungsi ganda: sebagai norma fundamental dan sebagai arah kebijakan negara. Penulis menekankan bahwa dalam konteks demokrasi, sila keempat menuntut keterlibatan rakyat secara aktif dan bermartabat dalam proses pemilihan pemimpin. Sayangnya, menurut penelitian ini, praktik politik di Indonesia sering kali menyimpang dari prinsip-prinsip ini. Hal ini tercermin dari berbagai konflik, praktik kecurangan dalam kampanye, dominasi partai politik, hingga sulitnya calon independen berpartisipasi secara adil dalam pemilu.
Regulasi seperti UUD 1945 dan UU Pemilu, menunjukkan bahwa prinsip-prinsip demokrasi memang diatur. Namun, penerapannya belum berjalan ideal. Salah satu masalah utama yang dikritik adalah dominasi partai politik yang terlalu besar dan tidak demokratis, bahkan dari sisi internal mereka sendiri. Banyak keputusan politik diambil secara sentralistik oleh ketua umum partai tanpa musyawarah, yang ironisnya justru bertentangan dengan semangat sila keempat.
NPM : 2415061021
Kelas : PSTI-D
Jurnal ini membahas bagaimana nilai-nilai dalam sila keempat Pancasila, yang seharusnya menjadi dasar dalam pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia.
Demokrasi yang sehat dan bermartabat di Indonesia seharusnya mengakar kuat pada nilai-nilai Pancasila, khususnya sila keempat: “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.” Penulis menyoroti bahwa pemilihan umum (pemilu) di Indonesia, terutama pemilihan kepala daerah, belum sepenuhnya mencerminkan esensi nilai demokratis yang terkandung dalam sila keempat tersebut.
Pancasila, sebagai ideologi dan dasar negara, memiliki fungsi ganda: sebagai norma fundamental dan sebagai arah kebijakan negara. Penulis menekankan bahwa dalam konteks demokrasi, sila keempat menuntut keterlibatan rakyat secara aktif dan bermartabat dalam proses pemilihan pemimpin. Sayangnya, menurut penelitian ini, praktik politik di Indonesia sering kali menyimpang dari prinsip-prinsip ini. Hal ini tercermin dari berbagai konflik, praktik kecurangan dalam kampanye, dominasi partai politik, hingga sulitnya calon independen berpartisipasi secara adil dalam pemilu.
Regulasi seperti UUD 1945 dan UU Pemilu, menunjukkan bahwa prinsip-prinsip demokrasi memang diatur. Namun, penerapannya belum berjalan ideal. Salah satu masalah utama yang dikritik adalah dominasi partai politik yang terlalu besar dan tidak demokratis, bahkan dari sisi internal mereka sendiri. Banyak keputusan politik diambil secara sentralistik oleh ketua umum partai tanpa musyawarah, yang ironisnya justru bertentangan dengan semangat sila keempat.
Selain itu, Menyoroti ketimpangan dalam persyaratan pencalonan bagi individu independen dalam pilkada, yang dianggap terlalu berat dan menyulitkan demokrasi partisipatif. Akibatnya, muncul "demokrasi prosedural" yang kering akan nilai, yakni demokrasi yang hanya tampak dari segi formal tetapi belum menjamin keterlibatan dan keadilan substantif.
Jika ingin demokrasi hendak ditegakkan dengan benar, maka perlu ada keseriusan untuk menjadikan Pancasila sebagai sumber nilai, bukan hanya simbol. Ini mencakup reformasi dalam sistem pemilihan, penegakan aturan main yang adil, serta pendidikan politik yang menumbuhkan kesadaran nilai-nilai kebangsaan. Keterlibatan rakyat secara penuh dalam sistem demokrasi, kebebasan berpolitik yang sehat, dan peran serta partai yang mencerminkan nilai musyawarah-mufakat adalah hal-hal krusial yang harus dibenahi.
Nama : M. Zinedine Zidane
Npm : 2415061082
Kelas : PSTI D
Artikel Demokrasi sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum Daerah di Indonesia karya Galih Puji Mulyono dan Rizal Fatoni mengulas secara kritis bagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila seharusnya menjadi dasar dalam pelaksanaan demokrasi, khususnya dalam konteks pemilihan umum kepala daerah. Penulis menekankan bahwa demokrasi di Indonesia, yang seharusnya berakar pada prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, masih belum sepenuhnya tercermin dalam praktik pemilu di tingkat daerah. Berbagai masalah seperti politisasi partai, mahalnya syarat calon independen, rendahnya partisipasi publik, serta praktik kampanye yang tidak sehat menunjukkan adanya ketimpangan antara nilai ideal Pancasila dengan realitas demokrasi di lapangan.
Analisis dalam jurnal ini menyoroti bagaimana pemilu seringkali hanya menjadi formalitas prosedural, tanpa benar-benar mengedepankan nilai musyawarah, keadilan, dan keterwakilan yang menjadi semangat utama sila keempat. Salah satu kritik utama adalah lemahnya demokrasi internal dalam partai politik, di mana calon kepala daerah seringkali ditunjuk oleh elit partai tanpa melalui mekanisme yang demokratis. Ini menciptakan ketergantungan politik dan potensi “utang budi” yang berbahaya bagi independensi kepala daerah terpilih. Artikel ini juga membahas kurangnya perlindungan terhadap calon-calon independen dan bagaimana sistem saat ini justru menghambat munculnya pemimpin alternatif yang lahir dari aspirasi murni masyarakat.
Secara keseluruhan, artikel ini menyimpulkan bahwa jika ingin menciptakan demokrasi yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, maka reformasi harus dilakukan, terutama dalam memperkuat sistem kepartaian, memperjelas regulasi pemilu, dan memberikan ruang yang lebih terbuka bagi partisipasi publik. Demokrasi sejati, menurut penulis, bukan hanya soal memilih secara langsung, tapi juga soal membangun kesadaran politik yang berlandaskan pada kejujuran, musyawarah, dan kepentingan bersama.
Npm : 2415061082
Kelas : PSTI D
Artikel Demokrasi sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum Daerah di Indonesia karya Galih Puji Mulyono dan Rizal Fatoni mengulas secara kritis bagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila seharusnya menjadi dasar dalam pelaksanaan demokrasi, khususnya dalam konteks pemilihan umum kepala daerah. Penulis menekankan bahwa demokrasi di Indonesia, yang seharusnya berakar pada prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, masih belum sepenuhnya tercermin dalam praktik pemilu di tingkat daerah. Berbagai masalah seperti politisasi partai, mahalnya syarat calon independen, rendahnya partisipasi publik, serta praktik kampanye yang tidak sehat menunjukkan adanya ketimpangan antara nilai ideal Pancasila dengan realitas demokrasi di lapangan.
Analisis dalam jurnal ini menyoroti bagaimana pemilu seringkali hanya menjadi formalitas prosedural, tanpa benar-benar mengedepankan nilai musyawarah, keadilan, dan keterwakilan yang menjadi semangat utama sila keempat. Salah satu kritik utama adalah lemahnya demokrasi internal dalam partai politik, di mana calon kepala daerah seringkali ditunjuk oleh elit partai tanpa melalui mekanisme yang demokratis. Ini menciptakan ketergantungan politik dan potensi “utang budi” yang berbahaya bagi independensi kepala daerah terpilih. Artikel ini juga membahas kurangnya perlindungan terhadap calon-calon independen dan bagaimana sistem saat ini justru menghambat munculnya pemimpin alternatif yang lahir dari aspirasi murni masyarakat.
Secara keseluruhan, artikel ini menyimpulkan bahwa jika ingin menciptakan demokrasi yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, maka reformasi harus dilakukan, terutama dalam memperkuat sistem kepartaian, memperjelas regulasi pemilu, dan memberikan ruang yang lebih terbuka bagi partisipasi publik. Demokrasi sejati, menurut penulis, bukan hanya soal memilih secara langsung, tapi juga soal membangun kesadaran politik yang berlandaskan pada kejujuran, musyawarah, dan kepentingan bersama.
Nama : Regina Salwa Lestari
Npm : 2415061057
Kelas : PSTI - D
Analisis Jurnal
Jurnal ini mengangkat pentingnya pemilihan kepala daerah sebagai perwujudan nyata dari nilai-nilai demokrasi yang tercermin dalam sila keempat Pancasila, yaitu "kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan." Dalam praktiknya, meskipun pemilihan umum diakui sebagai simbol demokrasi, pelaksanaannya masih jauh dari ideal. Permasalahan seperti rendahnya partisipasi pemilih, hambatan pencalonan independen, dominasi elit partai, serta praktik kampanye yang cenderung manipulatif dan tidak etis mencerminkan belum optimalnya penerapan nilai demokrasi yang sejalan dengan Pancasila. Proses pencalonan yang tidak demokratis di tubuh partai politik juga menjadi indikator lemahnya mekanisme internal yang seharusnya menjunjung prinsip musyawarah dan keadilan.
Jurnal ini menekankan bahwa demokrasi yang sehat tidak cukup hanya dijalankan secara prosedural, namun harus dibangun di atas nilai moral dan etika politik yang kuat, sebagaimana yang diajarkan dalam Pancasila. Untuk itu, seluruh elemen bangsa, termasuk partai politik, lembaga penyelenggara pemilu, serta masyarakat sipil perlu secara aktif menjaga agar pemilihan umum benar-benar mencerminkan semangat musyawarah, kejujuran, dan kepentingan bersama. Demokrasi hanya akan berkembang secara substansial jika nilai-nilai dasar bangsa dijadikan fondasi dalam setiap pengambilan keputusan politik. Maka, memperkuat nilai sila keempat dalam sistem pemilu adalah langkah penting dalam mewujudkan pemerintahan yang benar-benar demokratis, adil, dan berpihak pada rakyat.
Npm : 2415061057
Kelas : PSTI - D
Analisis Jurnal
Jurnal ini mengangkat pentingnya pemilihan kepala daerah sebagai perwujudan nyata dari nilai-nilai demokrasi yang tercermin dalam sila keempat Pancasila, yaitu "kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan." Dalam praktiknya, meskipun pemilihan umum diakui sebagai simbol demokrasi, pelaksanaannya masih jauh dari ideal. Permasalahan seperti rendahnya partisipasi pemilih, hambatan pencalonan independen, dominasi elit partai, serta praktik kampanye yang cenderung manipulatif dan tidak etis mencerminkan belum optimalnya penerapan nilai demokrasi yang sejalan dengan Pancasila. Proses pencalonan yang tidak demokratis di tubuh partai politik juga menjadi indikator lemahnya mekanisme internal yang seharusnya menjunjung prinsip musyawarah dan keadilan.
Jurnal ini menekankan bahwa demokrasi yang sehat tidak cukup hanya dijalankan secara prosedural, namun harus dibangun di atas nilai moral dan etika politik yang kuat, sebagaimana yang diajarkan dalam Pancasila. Untuk itu, seluruh elemen bangsa, termasuk partai politik, lembaga penyelenggara pemilu, serta masyarakat sipil perlu secara aktif menjaga agar pemilihan umum benar-benar mencerminkan semangat musyawarah, kejujuran, dan kepentingan bersama. Demokrasi hanya akan berkembang secara substansial jika nilai-nilai dasar bangsa dijadikan fondasi dalam setiap pengambilan keputusan politik. Maka, memperkuat nilai sila keempat dalam sistem pemilu adalah langkah penting dalam mewujudkan pemerintahan yang benar-benar demokratis, adil, dan berpihak pada rakyat.
Nama : Rifki Yudika Perdana
NPM : 2415061090
Kelas : PSTI D
Jurnal ini mengulas penerapan nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila, yaitu *“kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”*, dalam konteks pemilihan umum di Indonesia, khususnya dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Meskipun Indonesia menyatakan diri sebagai negara demokratis yang berlandaskan Pancasila, kenyataannya praktik demokrasi dalam pemilu daerah seringkali tidak mencerminkan semangat nilai-nilai tersebut secara utuh.
Penulis menyoroti bahwa sistem demokrasi yang dijalankan saat ini masih jauh dari ideal. Masih banyak persoalan yang muncul, seperti meningkatnya konflik antarpartai dan pendukung selama pemilu, proses pencalonan kepala daerah yang tidak transparan karena lebih ditentukan oleh elit partai daripada melalui musyawarah, serta sulitnya calon independen ikut serta karena persyaratan yang berat. Selain itu, maraknya kampanye hitam dan penyebaran hoaks di media sosial turut mencederai semangat demokrasi yang sehat.
Jurnal ini juga menegaskan bahwa pemilu adalah bagian dari pelaksanaan prinsip negara hukum, di mana setiap warga negara seharusnya memiliki peluang yang adil untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Namun dalam praktiknya, dominasi elite politik membuat akses tersebut menjadi tidak merata. Penulis menekankan bahwa *Demokrasi Pancasila* memiliki karakteristik berbeda dari demokrasi barat, karena mengedepankan prinsip musyawarah, semangat kekeluargaan, dan gotong royong, bukan sekadar suara terbanyak.
Oleh karena itu, jurnal ini mengajak untuk tidak hanya mengandalkan sistem pemilu langsung sebagai tolak ukur demokrasi, tetapi juga menghidupkan nilai-nilai moral dan budaya dalam praktik politik. Kesimpulannya, pelaksanaan demokrasi dalam Pilkada masih belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai sila keempat Pancasila. Demokrasi yang ideal bukan hanya soal perolehan suara, melainkan tentang keadilan, kejujuran, tanggung jawab etis, dan penghormatan terhadap kehendak rakyat (demokrasi yang sejati adalah demokrasi yang berakar pada nilai-nilai Pancasila, bukan sekadar rutinitas lima tahunan).
NPM : 2415061090
Kelas : PSTI D
Jurnal ini mengulas penerapan nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila, yaitu *“kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”*, dalam konteks pemilihan umum di Indonesia, khususnya dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Meskipun Indonesia menyatakan diri sebagai negara demokratis yang berlandaskan Pancasila, kenyataannya praktik demokrasi dalam pemilu daerah seringkali tidak mencerminkan semangat nilai-nilai tersebut secara utuh.
Penulis menyoroti bahwa sistem demokrasi yang dijalankan saat ini masih jauh dari ideal. Masih banyak persoalan yang muncul, seperti meningkatnya konflik antarpartai dan pendukung selama pemilu, proses pencalonan kepala daerah yang tidak transparan karena lebih ditentukan oleh elit partai daripada melalui musyawarah, serta sulitnya calon independen ikut serta karena persyaratan yang berat. Selain itu, maraknya kampanye hitam dan penyebaran hoaks di media sosial turut mencederai semangat demokrasi yang sehat.
Jurnal ini juga menegaskan bahwa pemilu adalah bagian dari pelaksanaan prinsip negara hukum, di mana setiap warga negara seharusnya memiliki peluang yang adil untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Namun dalam praktiknya, dominasi elite politik membuat akses tersebut menjadi tidak merata. Penulis menekankan bahwa *Demokrasi Pancasila* memiliki karakteristik berbeda dari demokrasi barat, karena mengedepankan prinsip musyawarah, semangat kekeluargaan, dan gotong royong, bukan sekadar suara terbanyak.
Oleh karena itu, jurnal ini mengajak untuk tidak hanya mengandalkan sistem pemilu langsung sebagai tolak ukur demokrasi, tetapi juga menghidupkan nilai-nilai moral dan budaya dalam praktik politik. Kesimpulannya, pelaksanaan demokrasi dalam Pilkada masih belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai sila keempat Pancasila. Demokrasi yang ideal bukan hanya soal perolehan suara, melainkan tentang keadilan, kejujuran, tanggung jawab etis, dan penghormatan terhadap kehendak rakyat (demokrasi yang sejati adalah demokrasi yang berakar pada nilai-nilai Pancasila, bukan sekadar rutinitas lima tahunan).
Nama: Pandu Sahala Sitanggang
NPM: 2415061089
Kelas: PSTI C
Jurnal ini mengkaji bagaimana nilai-nilai sila keempat Pancasila “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan” seharusnya mewarnai sistem demokrasi di Indonesia, khususnya dalam konteks pemilihan kepala daerah. Penulis menegaskan bahwa pemilu adalah manifestasi nyata dari demokrasi, namun implementasi demokrasi di Indonesia masih belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Hal ini terlihat dari berbagai masalah seperti dominasi partai politik, rendahnya partisipasi pemilih, serta sulitnya calon independen untuk maju karena syarat yang berat. Kondisi ini menunjukkan lemahnya realisasi prinsip musyawarah, keadilan, dan keterwakilan sebagaimana terkandung dalam sila keempat.
Lebih lanjut, jurnal ini juga mengkritisi praktik internal partai politik yang tidak demokratis, seperti mekanisme penunjukan calon kepala daerah oleh elite partai secara sepihak tanpa melibatkan proses deliberatif. Praktik semacam ini tidak hanya mencederai semangat demokrasi, tetapi juga membuka ruang bagi "hutang budi politik" yang dapat mengorbankan kepentingan rakyat. Kesimpulan jurnal ini menekankan bahwa untuk menjaga integritas demokrasi Indonesia, terutama dalam pemilu daerah, maka pengamalan nilai sila keempat Pancasila harus dikedepankan secara nyata, bukan sekadar simbolik atau prosedural.
NPM: 2415061089
Kelas: PSTI C
Jurnal ini mengkaji bagaimana nilai-nilai sila keempat Pancasila “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan” seharusnya mewarnai sistem demokrasi di Indonesia, khususnya dalam konteks pemilihan kepala daerah. Penulis menegaskan bahwa pemilu adalah manifestasi nyata dari demokrasi, namun implementasi demokrasi di Indonesia masih belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Hal ini terlihat dari berbagai masalah seperti dominasi partai politik, rendahnya partisipasi pemilih, serta sulitnya calon independen untuk maju karena syarat yang berat. Kondisi ini menunjukkan lemahnya realisasi prinsip musyawarah, keadilan, dan keterwakilan sebagaimana terkandung dalam sila keempat.
Lebih lanjut, jurnal ini juga mengkritisi praktik internal partai politik yang tidak demokratis, seperti mekanisme penunjukan calon kepala daerah oleh elite partai secara sepihak tanpa melibatkan proses deliberatif. Praktik semacam ini tidak hanya mencederai semangat demokrasi, tetapi juga membuka ruang bagi "hutang budi politik" yang dapat mengorbankan kepentingan rakyat. Kesimpulan jurnal ini menekankan bahwa untuk menjaga integritas demokrasi Indonesia, terutama dalam pemilu daerah, maka pengamalan nilai sila keempat Pancasila harus dikedepankan secara nyata, bukan sekadar simbolik atau prosedural.
NAMA : Putri Nabilla Atifa
NPM : 2415061040
KELAS: PSTI-D
Analisis jurnal
jurnal ini berpijak pada tiga landasan utama yakni filosofi Pancasila, khususnya sila keempat yang menekankan pentingnya musyawarah dan kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan, teori demokrasi yang mengusung prinsip pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat, serta hukum konstitusional yang merujuk pada Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar legal pelaksanaan pemilu. pelaksanaan Pilkada secara langsung di Indonesia masih belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila. Salah satu permasalahan utama terletak pada internal partai politik, di mana proses pencalonan kepala daerah sering kali tidak demokratis karena diputuskan secara sepihak oleh ketua umum partai. Di sisi lain, calon independen juga menghadapi hambatan besar karena syarat pencalonan yang dinilai terlalu berat, sehingga tidak adil dan tidak inklusif. Selain itu, dinamika Pilkada juga sering kali diwarnai oleh konflik, kampanye negatif, penyebaran ujaran kebencian di media sosial, hingga ketidakmampuan kandidat atau pendukungnya untuk menerima kekalahan secara sportif. perlunya penegakan hukum yang konsisten untuk mencegah kekacauan dan potensi disintegrasi bangsa. Mereka juga mendorong implementasi nilai-nilai demokrasi Pancasila secara nyata dalam sistem pemilu, termasuk pemberian sanksi terhadap partai politik yang tidak menjalankan prinsip demokratis secara internal. Dan penulis dari jurnal ini juga menegaskan bahwasannya pentingnya semangat musyawarah untuk mufakat dalam demokrasi Pancasila, yang seharusnya menjadi ruh dalam setiap proses Pilkada di Indonesia.
dari hasil analisis pelaksanaan Pilkada langsung selama ini masih jauh dari harapan Pancasila, maka diakhir dari jurnal tersebut memberikan beberapa saran seperti aturan soal pemilu harus benar-benar ditegakkan agar tidak membuat kekacauan. Namun demikian, jurnal ini masih memiliki beberapa kelemahan, seperti minimnya eksplorasi terhadap data empiris dan statistik yang dapat memperkuat argumen.
NPM : 2415061040
KELAS: PSTI-D
Analisis jurnal
jurnal ini berpijak pada tiga landasan utama yakni filosofi Pancasila, khususnya sila keempat yang menekankan pentingnya musyawarah dan kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan, teori demokrasi yang mengusung prinsip pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat, serta hukum konstitusional yang merujuk pada Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar legal pelaksanaan pemilu. pelaksanaan Pilkada secara langsung di Indonesia masih belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila. Salah satu permasalahan utama terletak pada internal partai politik, di mana proses pencalonan kepala daerah sering kali tidak demokratis karena diputuskan secara sepihak oleh ketua umum partai. Di sisi lain, calon independen juga menghadapi hambatan besar karena syarat pencalonan yang dinilai terlalu berat, sehingga tidak adil dan tidak inklusif. Selain itu, dinamika Pilkada juga sering kali diwarnai oleh konflik, kampanye negatif, penyebaran ujaran kebencian di media sosial, hingga ketidakmampuan kandidat atau pendukungnya untuk menerima kekalahan secara sportif. perlunya penegakan hukum yang konsisten untuk mencegah kekacauan dan potensi disintegrasi bangsa. Mereka juga mendorong implementasi nilai-nilai demokrasi Pancasila secara nyata dalam sistem pemilu, termasuk pemberian sanksi terhadap partai politik yang tidak menjalankan prinsip demokratis secara internal. Dan penulis dari jurnal ini juga menegaskan bahwasannya pentingnya semangat musyawarah untuk mufakat dalam demokrasi Pancasila, yang seharusnya menjadi ruh dalam setiap proses Pilkada di Indonesia.
dari hasil analisis pelaksanaan Pilkada langsung selama ini masih jauh dari harapan Pancasila, maka diakhir dari jurnal tersebut memberikan beberapa saran seperti aturan soal pemilu harus benar-benar ditegakkan agar tidak membuat kekacauan. Namun demikian, jurnal ini masih memiliki beberapa kelemahan, seperti minimnya eksplorasi terhadap data empiris dan statistik yang dapat memperkuat argumen.
Nama : Hafidz Azka Rikzi
NPM : 2415061051
Kelas : PSTI C
Hasil Analisis Jurnal
Jurnal ini membahas bagaimana nilai-nilai dalam sila keempat Pancasila, yaitu “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”, diterapkan dalam konteks Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia. Meskipun Indonesia mengklaim sebagai negara demokrasi yang berpijak pada Pancasila, praktiknya sering tidak mencerminkan esensi nilai tersebut.
Penulis menilai bahwa pelaksanaan demokrasi saat ini masih jauh dari ideal. Permasalahan seperti konflik antarpartai dan pendukung, pencalonan kepala daerah yang ditentukan oleh elit partai tanpa keterbukaan, serta hambatan bagi calon independen menunjukkan lemahnya prinsip musyawarah. Di sisi lain, penyebaran hoaks dan kampanye negatif di media sosial memperparah situasi.
Jurnal ini menekankan bahwa pemilu seharusnya menjadi sarana pelaksanaan negara hukum yang memberi kesempatan setara kepada setiap warga. Namun, dominasi elite politik menghambat keadilan tersebut. Demokrasi Pancasila, yang menekankan musyawarah, kekeluargaan, dan gotong royong, berbeda dari model demokrasi barat yang menitikberatkan pada suara terbanyak.
Akhirnya, penulis mengajak masyarakat untuk tidak hanya fokus pada mekanisme pemilu langsung, tetapi juga menghidupkan nilai-nilai budaya dan etika dalam kehidupan politik. Pemilu seharusnya tidak sekadar formalitas lima tahunan, tetapi sarana mewujudkan demokrasi yang adil dan bermoral, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
NPM : 2415061051
Kelas : PSTI C
Hasil Analisis Jurnal
Jurnal ini membahas bagaimana nilai-nilai dalam sila keempat Pancasila, yaitu “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”, diterapkan dalam konteks Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia. Meskipun Indonesia mengklaim sebagai negara demokrasi yang berpijak pada Pancasila, praktiknya sering tidak mencerminkan esensi nilai tersebut.
Penulis menilai bahwa pelaksanaan demokrasi saat ini masih jauh dari ideal. Permasalahan seperti konflik antarpartai dan pendukung, pencalonan kepala daerah yang ditentukan oleh elit partai tanpa keterbukaan, serta hambatan bagi calon independen menunjukkan lemahnya prinsip musyawarah. Di sisi lain, penyebaran hoaks dan kampanye negatif di media sosial memperparah situasi.
Jurnal ini menekankan bahwa pemilu seharusnya menjadi sarana pelaksanaan negara hukum yang memberi kesempatan setara kepada setiap warga. Namun, dominasi elite politik menghambat keadilan tersebut. Demokrasi Pancasila, yang menekankan musyawarah, kekeluargaan, dan gotong royong, berbeda dari model demokrasi barat yang menitikberatkan pada suara terbanyak.
Akhirnya, penulis mengajak masyarakat untuk tidak hanya fokus pada mekanisme pemilu langsung, tetapi juga menghidupkan nilai-nilai budaya dan etika dalam kehidupan politik. Pemilu seharusnya tidak sekadar formalitas lima tahunan, tetapi sarana mewujudkan demokrasi yang adil dan bermoral, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
NAMA : HENGKY KURNIAWAN
NPM :2415061105
KELAS : PSTI D
Jurnal ini secara mendalam mengulas pelaksanaan demokrasi dalam pemilihan kepala daerah (pemilukada) di Indonesia, dengan fokus pada ketidaksesuaian antara praktik di lapangan dan nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila, yaitu “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.” Walaupun secara hukum dan konstitusi Indonesia telah menetapkan diri sebagai negara demokrasi yang berlandaskan Pancasila, realitas pelaksanaan pemilu di tingkat daerah masih diwarnai berbagai persoalan fundamental.
Salah satu masalah utama yang disorot adalah belum terinternalisasinya prinsip musyawarah dan kebijaksanaan dalam proses pemilihan kepala daerah secara langsung. Dominasi partai politik dalam proses pencalonan sering kali berlangsung secara tertutup dan eksklusif, yang mengakibatkan terpinggirkannya aspirasi rakyat dalam menentukan pemimpin daerah. Akibatnya, budaya politik transaksional dan relasi “utang budi” menjadi semakin menonjol, yang justru menjauhkan pemilu dari semangat demokrasi dan nilai-nilai Pancasila. Di sisi lain, calon independen pun menghadapi hambatan administratif dan regulasi yang kompleks, sehingga kesetaraan akses dalam partisipasi politik menjadi terganggu.
Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan metode analisis deskriptif, yaitu dengan menelaah ketentuan hukum yang berlaku dan mengaitkannya dengan teori-teori demokrasi serta pemikiran ideologis Pancasila. Temuan penelitian menunjukkan bahwa lemahnya pelaksanaan hukum, tumpang tindih aturan, serta minimnya literasi politik di kalangan masyarakat turut memperburuk kualitas demokrasi lokal. Kondisi ini makin diperparah oleh tingginya tensi politik, meningkatnya konflik horizontal, dan penyebaran hoaks yang memecah belah masyarakat.
Sebagai bentuk solusi, jurnal ini menyarankan perlunya reformasi menyeluruh terhadap sistem pemilukada agar lebih sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Hal tersebut meliputi penegakan hukum yang lebih tegas dan adil, peningkatan kesadaran politik melalui pendidikan masyarakat, serta perluasan peran publik dalam pengambilan keputusan politik. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan proses demokrasi tidak hanya berjalan secara prosedural, tetapi juga mencerminkan nilai permusyawaratan, kebijaksanaan, dan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam ideologi bangsa.
NPM :2415061105
KELAS : PSTI D
Jurnal ini secara mendalam mengulas pelaksanaan demokrasi dalam pemilihan kepala daerah (pemilukada) di Indonesia, dengan fokus pada ketidaksesuaian antara praktik di lapangan dan nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila, yaitu “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.” Walaupun secara hukum dan konstitusi Indonesia telah menetapkan diri sebagai negara demokrasi yang berlandaskan Pancasila, realitas pelaksanaan pemilu di tingkat daerah masih diwarnai berbagai persoalan fundamental.
Salah satu masalah utama yang disorot adalah belum terinternalisasinya prinsip musyawarah dan kebijaksanaan dalam proses pemilihan kepala daerah secara langsung. Dominasi partai politik dalam proses pencalonan sering kali berlangsung secara tertutup dan eksklusif, yang mengakibatkan terpinggirkannya aspirasi rakyat dalam menentukan pemimpin daerah. Akibatnya, budaya politik transaksional dan relasi “utang budi” menjadi semakin menonjol, yang justru menjauhkan pemilu dari semangat demokrasi dan nilai-nilai Pancasila. Di sisi lain, calon independen pun menghadapi hambatan administratif dan regulasi yang kompleks, sehingga kesetaraan akses dalam partisipasi politik menjadi terganggu.
Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan metode analisis deskriptif, yaitu dengan menelaah ketentuan hukum yang berlaku dan mengaitkannya dengan teori-teori demokrasi serta pemikiran ideologis Pancasila. Temuan penelitian menunjukkan bahwa lemahnya pelaksanaan hukum, tumpang tindih aturan, serta minimnya literasi politik di kalangan masyarakat turut memperburuk kualitas demokrasi lokal. Kondisi ini makin diperparah oleh tingginya tensi politik, meningkatnya konflik horizontal, dan penyebaran hoaks yang memecah belah masyarakat.
Sebagai bentuk solusi, jurnal ini menyarankan perlunya reformasi menyeluruh terhadap sistem pemilukada agar lebih sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Hal tersebut meliputi penegakan hukum yang lebih tegas dan adil, peningkatan kesadaran politik melalui pendidikan masyarakat, serta perluasan peran publik dalam pengambilan keputusan politik. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan proses demokrasi tidak hanya berjalan secara prosedural, tetapi juga mencerminkan nilai permusyawaratan, kebijaksanaan, dan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam ideologi bangsa.
Nama : Kanaya Traylingga Pratama
NPM : 2415061059
Kelas : PSTI D
Jurnal "Demokrasi sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum Daerah di Indonesia" membahas bagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila seharusnya tercermin dalam praktik pemilihan umum, khususnya pemilihan kepala daerah (pilkada). Sila keempat "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan" mengandung makna bahwa setiap keputusan politik harus dilandasi oleh kebijaksanaan melalui proses musyawarah, bukan sekadar hasil dari mekanisme suara terbanyak. Dalam konteks negara hukum seperti Indonesia, pelaksanaan pemilu seharusnya menjadi cerminan dari semangat demokrasi yang adil dan bermartabat, sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila.
Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan pilkada di Indonesia masih menyimpan banyak persoalan yang bertolak belakang dengan nilai demokrasi Pancasila. Jurnal ini menyoroti berbagai masalah, mulai dari maraknya kecurangan, politik uang, kampanye hitam, hingga ketimpangan dalam pencalonan calon independen yang harus memenuhi syarat berat untuk bisa maju. Selain itu, partai politik sebagai pilar penting demokrasi sering kali tidak mencerminkan nilai musyawarah karena pencalonan kepala daerah banyak ditentukan oleh elit partai tanpa proses yang transparan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan demokrasi di tingkat daerah belum sepenuhnya menggambarkan semangat “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.”
Jurnal ini juga menekankan pentingnya peran partai politik dalam mewujudkan demokrasi yang sehat dan sesuai dengan Pancasila. Penulis mengkritisi bahwa sebagian besar partai di Indonesia masih belum menjalankan prinsip demokrasi internal. Banyak keputusan strategis diambil secara sepihak oleh pimpinan partai, tanpa keterlibatan aktif dari anggota. Keadaan ini bisa melemahkan integritas demokrasi dan membuka peluang munculnya konflik kepentingan serta budaya “hutang budi” politik. Oleh karena itu, jurnal ini mendorong adanya pembenahan sistem pemilu dan reformasi internal partai politik agar nilai-nilai demokrasi yang terkandung dalam Pancasila benar-benar bisa diterapkan secara nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
NPM : 2415061059
Kelas : PSTI D
Jurnal "Demokrasi sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum Daerah di Indonesia" membahas bagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila seharusnya tercermin dalam praktik pemilihan umum, khususnya pemilihan kepala daerah (pilkada). Sila keempat "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan" mengandung makna bahwa setiap keputusan politik harus dilandasi oleh kebijaksanaan melalui proses musyawarah, bukan sekadar hasil dari mekanisme suara terbanyak. Dalam konteks negara hukum seperti Indonesia, pelaksanaan pemilu seharusnya menjadi cerminan dari semangat demokrasi yang adil dan bermartabat, sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila.
Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan pilkada di Indonesia masih menyimpan banyak persoalan yang bertolak belakang dengan nilai demokrasi Pancasila. Jurnal ini menyoroti berbagai masalah, mulai dari maraknya kecurangan, politik uang, kampanye hitam, hingga ketimpangan dalam pencalonan calon independen yang harus memenuhi syarat berat untuk bisa maju. Selain itu, partai politik sebagai pilar penting demokrasi sering kali tidak mencerminkan nilai musyawarah karena pencalonan kepala daerah banyak ditentukan oleh elit partai tanpa proses yang transparan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan demokrasi di tingkat daerah belum sepenuhnya menggambarkan semangat “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.”
Jurnal ini juga menekankan pentingnya peran partai politik dalam mewujudkan demokrasi yang sehat dan sesuai dengan Pancasila. Penulis mengkritisi bahwa sebagian besar partai di Indonesia masih belum menjalankan prinsip demokrasi internal. Banyak keputusan strategis diambil secara sepihak oleh pimpinan partai, tanpa keterlibatan aktif dari anggota. Keadaan ini bisa melemahkan integritas demokrasi dan membuka peluang munculnya konflik kepentingan serta budaya “hutang budi” politik. Oleh karena itu, jurnal ini mendorong adanya pembenahan sistem pemilu dan reformasi internal partai politik agar nilai-nilai demokrasi yang terkandung dalam Pancasila benar-benar bisa diterapkan secara nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
In reply to First post
Re: FORUM JAWABAN ANALISIS JURNAL
Nama : Maxwel Raski H Marbun
NPM : 2415061119
Kelas : PSTI-D
Jurnal ini membahas tentang demokrasi sebagai representasi nilai-nilai dari sila keempat Pancasila dalam pemilihan umum daerah di Indonesia. Pemilihan umum dianggap sebagai cerminan dari sistem demokrasi, yang memungkinkan partisipasi warga negara dalam pemerintahan. Namun, secara empiris, demokrasi di Indonesia saat ini belum sepenuhnya mencerminkan ideologi yang disepakati oleh masyarakat. Penelitian ini mengkaji bagaimana demokrasi berfungsi sebagai representasi nilai-nilai dari sila keempat Pancasila dalam pemilihan umum, sesuai dengan amanat konstitusi yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum dan demokrasi. Sila keempat Pancasila mencerminkan prinsip demokrasi, dan sebagai negara hukum, Indonesia harus memegang prinsip demokrasi dalam pelaksanaan pemilihan umum. Namun, pemilihan umum daerah di Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai Pancasila, khususnya dalam hal kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam musyawarah atau perwakilan.
Setiap negara memiliki ideologi yang bertujuan untuk menciptakan perkembangan dalam berbagai aspek. Di Indonesia, para pendiri bangsa merumuskan ideologi Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila berfungsi sebagai landasan dalam membangun bangsa dan negara, dan tidak dapat dipengaruhi oleh ideologi lain. Pancasila memiliki sifat imunitas, yang menjadikannya kebal terhadap pengaruh eksternal. Sebagai alat politik, Pancasila, khususnya sila keempat, berperan dalam menentukan arah kebijakan dan distribusi kekuasaan, yang berdampak pada kehidupan masyarakat, terutama dalam konteks pemilihan umum daerah yang demokratis. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif (doctrinal) untuk menganalisis hukum tertulis yang terinventarisasi dalam hukum positif Indonesia, dengan metode yang mencakup pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual.
NPM : 2415061119
Kelas : PSTI-D
Jurnal ini membahas tentang demokrasi sebagai representasi nilai-nilai dari sila keempat Pancasila dalam pemilihan umum daerah di Indonesia. Pemilihan umum dianggap sebagai cerminan dari sistem demokrasi, yang memungkinkan partisipasi warga negara dalam pemerintahan. Namun, secara empiris, demokrasi di Indonesia saat ini belum sepenuhnya mencerminkan ideologi yang disepakati oleh masyarakat. Penelitian ini mengkaji bagaimana demokrasi berfungsi sebagai representasi nilai-nilai dari sila keempat Pancasila dalam pemilihan umum, sesuai dengan amanat konstitusi yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum dan demokrasi. Sila keempat Pancasila mencerminkan prinsip demokrasi, dan sebagai negara hukum, Indonesia harus memegang prinsip demokrasi dalam pelaksanaan pemilihan umum. Namun, pemilihan umum daerah di Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai Pancasila, khususnya dalam hal kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam musyawarah atau perwakilan.
Setiap negara memiliki ideologi yang bertujuan untuk menciptakan perkembangan dalam berbagai aspek. Di Indonesia, para pendiri bangsa merumuskan ideologi Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila berfungsi sebagai landasan dalam membangun bangsa dan negara, dan tidak dapat dipengaruhi oleh ideologi lain. Pancasila memiliki sifat imunitas, yang menjadikannya kebal terhadap pengaruh eksternal. Sebagai alat politik, Pancasila, khususnya sila keempat, berperan dalam menentukan arah kebijakan dan distribusi kekuasaan, yang berdampak pada kehidupan masyarakat, terutama dalam konteks pemilihan umum daerah yang demokratis. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif (doctrinal) untuk menganalisis hukum tertulis yang terinventarisasi dalam hukum positif Indonesia, dengan metode yang mencakup pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual.
Nama : Rahman Hidayat
Kelas : PSTI C
NPM : 2415061073
Hasil Analisis Jurnal
Jurnal ini membahas tentang pentingnya penerapan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila keempat, dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Daerah (Pilkada) di Indonesia. Dalam kajiannya, penulis menekankan bahwa meskipun Pilkada merupakan bagian dari sistem demokrasi, pelaksanaannya masih belum sepenuhnya mencerminkan prinsip “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.” Nilai-nilai ideal Pancasila sebagai dasar demokrasi khas Indonesia kerap kali tidak tampak secara nyata dalam praktik politik lokal.
Salah satu kekuatan jurnal ini terletak pada relevansi topiknya yang menyoroti pentingnya harmonisasi antara ideologi negara dan pelaksanaan demokrasi. Selain itu, penulis juga menunjukkan kesadaran terhadap adanya kesenjangan antara nilai ideal dan kenyataan politik yang terjadi. Namun, jurnal ini memiliki beberapa kelemahan, seperti minimnya bukti konkret, tidak adanya penjabaran yang jelas mengenai konsep “hikmat kebijaksanaan”, serta ketiadaan analisis yang mendalam tentang penyebab kesenjangan tersebut. Kurangnya tawaran solusi praktis juga menjadi salah satu titik lemah, di samping terbatasnya keterkaitan dengan teori demokrasi yang lebih luas.
Secara keseluruhan, jurnal ini memberikan refleksi penting mengenai perlunya penyelarasan antara nilai-nilai Pancasila dan pelaksanaan demokrasi di tingkat daerah. Ke depan, penelitian ini akan lebih kuat jika dilengkapi dengan analisis yang berbasis data, definisi konsep yang lebih operasional, serta saran konkret untuk memperbaiki sistem pemilu agar lebih selaras dengan nilai-nilai dasar bangsa.
NAMA : KHOLIFAH WULANDARI
NPM : 2415061079
KELAS : PSTI D
Jurnal ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana nilai-nilai demokrasi yang terkandung dalam sila keempat Pancasila (kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan) benar-benar terwujud dalam pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) di Indonesia.
Penulis menggarisbawahi bahwa meskipun Indonesia secara formal adalah negara demokrasi dan hukum, implementasinya belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip Pancasila secara substansial, khususnya dalam konteks pemilu.
Poin-Poin Penting dalam Analisis :
1. Nilai-Nilai Sila Keempat dalam Demokrasi
Sila keempat menekankan pada prinsip musyawarah untuk mufakat, hikmat kebijaksanaan, dan kerakyatan.
Demokrasi Pancasila tidak hanya prosedural (pemilihan langsung), tetapi harus juga mengutamakan etika, keadilan, dan kepentingan bersama.
2. Kritik terhadap Pelaksanaan Pilkada
Pemilu daerah belum mencerminkan nilai-nilai Pancasila, terlihat dari maraknya konflik, kecurangan, kampanye negatif, hingga ujaran kebencian di media sosial.
Calon independen mengalami kesulitan maju karena syarat yang berat, sehingga hanya partai politik besar yang dominan.
Partai politik cenderung tidak demokratis secara internal (penunjukan langsung tanpa musyawarah), dan hal ini melanggar semangat sila keempat.
3. Problematika Demokrasi Substansial
Demokrasi sering hanya dijalankan secara prosedural, tanpa memperhatikan substansi seperti musyawarah, representasi, dan keadilan sosial.
Penulis menilai bahwa demokrasi saat ini cenderung kuantitatif, bukan kualitatif—lebih fokus pada menang-menangan, bukan aspirasi rakyat.
4. Peran Partai Politik
Banyak partai dianggap gagal menjalankan perannya sebagai penjaga demokrasi dan aspirasi rakyat.
Mekanisme pencalonan kepala daerah oleh partai dianggap lebih bersifat “instruksi” dari ketua partai, bukan hasil musyawarah atau aspirasi akar rumput.
Kesimpulan yang dapat kita ambil dari jurnal tersebut yaitu :
Pilkada langsung belum mencerminkan makna demokrasi yang terkandung dalam sila keempat Pancasila, terdapat kebutuhan mendesak untuk memperkuat pelaksanaan nilai-nilai Pancasila, khususnya hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan, dalam setiap aspek proses pemilu partai politik, sistem hukum, dan masyarakat perlu berbenah agar demokrasi Indonesia menjadi demokrasi yang etis, representatif, dan bermoral sesuai Pancasila.
NPM : 2415061079
KELAS : PSTI D
Jurnal ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana nilai-nilai demokrasi yang terkandung dalam sila keempat Pancasila (kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan) benar-benar terwujud dalam pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) di Indonesia.
Penulis menggarisbawahi bahwa meskipun Indonesia secara formal adalah negara demokrasi dan hukum, implementasinya belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip Pancasila secara substansial, khususnya dalam konteks pemilu.
Poin-Poin Penting dalam Analisis :
1. Nilai-Nilai Sila Keempat dalam Demokrasi
Sila keempat menekankan pada prinsip musyawarah untuk mufakat, hikmat kebijaksanaan, dan kerakyatan.
Demokrasi Pancasila tidak hanya prosedural (pemilihan langsung), tetapi harus juga mengutamakan etika, keadilan, dan kepentingan bersama.
2. Kritik terhadap Pelaksanaan Pilkada
Pemilu daerah belum mencerminkan nilai-nilai Pancasila, terlihat dari maraknya konflik, kecurangan, kampanye negatif, hingga ujaran kebencian di media sosial.
Calon independen mengalami kesulitan maju karena syarat yang berat, sehingga hanya partai politik besar yang dominan.
Partai politik cenderung tidak demokratis secara internal (penunjukan langsung tanpa musyawarah), dan hal ini melanggar semangat sila keempat.
3. Problematika Demokrasi Substansial
Demokrasi sering hanya dijalankan secara prosedural, tanpa memperhatikan substansi seperti musyawarah, representasi, dan keadilan sosial.
Penulis menilai bahwa demokrasi saat ini cenderung kuantitatif, bukan kualitatif—lebih fokus pada menang-menangan, bukan aspirasi rakyat.
4. Peran Partai Politik
Banyak partai dianggap gagal menjalankan perannya sebagai penjaga demokrasi dan aspirasi rakyat.
Mekanisme pencalonan kepala daerah oleh partai dianggap lebih bersifat “instruksi” dari ketua partai, bukan hasil musyawarah atau aspirasi akar rumput.
Kesimpulan yang dapat kita ambil dari jurnal tersebut yaitu :
Pilkada langsung belum mencerminkan makna demokrasi yang terkandung dalam sila keempat Pancasila, terdapat kebutuhan mendesak untuk memperkuat pelaksanaan nilai-nilai Pancasila, khususnya hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan, dalam setiap aspek proses pemilu partai politik, sistem hukum, dan masyarakat perlu berbenah agar demokrasi Indonesia menjadi demokrasi yang etis, representatif, dan bermoral sesuai Pancasila.
Nama: Riffa Yudika Permana
NPM: 2415061091
Kelas: PSTI D
Jurnal ini mengkaji secara mendalam praktik demokrasi dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pemilukada) di Indonesia, dengan menyoroti adanya ketimpangan antara praktik nyata di lapangan dengan prinsip ideal yang terkandung dalam sila keempat Pancasila: "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan." Meskipun secara konstitusional Indonesia merupakan negara demokratis yang berlandaskan Pancasila dan hukum, pelaksanaan pemilu daerah masih menghadapi tantangan yang signifikan.
Salah satu isu utama yang disorot adalah belum menyeluruhnya penghayatan dan penerapan nilai musyawarah dan kebijaksanaan dalam pemilihan kepala daerah secara langsung. Proses pencalonan yang didominasi partai politik dilakukan secara top-down, kerap kali tanpa melibatkan aspirasi masyarakat, sehingga menciptakan budaya politik yang transaksional dan hubungan "utang budi". Praktik ini menjauhkan pemilu dari semangat demokrasi yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Selain itu, calon perseorangan (independen) juga dihadapkan pada berbagai kendala administratif dan regulatif yang menghambat keadilan dalam partisipasi politik.
Dengan pendekatan hukum normatif dan analisis deskriptif, penelitian ini menelaah regulasi yang ada dan mengaitkannya dengan teori demokrasi serta nilai-nilai Pancasila. Temuan menunjukkan bahwa lemahnya penegakan hukum, aturan yang belum tegas, serta rendahnya literasi politik masyarakat menjadi faktor-faktor yang merusak kualitas demokrasi lokal. Situasi ini diperburuk dengan meningkatnya konflik sosial, polarisasi politik, dan penyebaran informasi yang menyesatkan, yang semuanya menunjukkan perlunya pembenahan mendasar dalam sistem pemilukada.
Sebagai solusi, jurnal ini merekomendasikan reformasi menyeluruh terhadap sistem regulasi pemilu daerah agar lebih sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Langkah-langkah penting meliputi penegakan hukum yang lebih tegas, peningkatan pendidikan politik masyarakat, serta penguatan partisipasi publik dalam proses demokrasi. Dengan pendekatan ini, diharapkan demokrasi Indonesia tidak hanya berjalan dalam kerangka prosedural, tetapi juga mencerminkan semangat musyawarah, kebijaksanaan, dan keadilan sebagaimana diamanatkan oleh sila keempat Pancasila.
NPM: 2415061091
Kelas: PSTI D
Jurnal ini mengkaji secara mendalam praktik demokrasi dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pemilukada) di Indonesia, dengan menyoroti adanya ketimpangan antara praktik nyata di lapangan dengan prinsip ideal yang terkandung dalam sila keempat Pancasila: "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan." Meskipun secara konstitusional Indonesia merupakan negara demokratis yang berlandaskan Pancasila dan hukum, pelaksanaan pemilu daerah masih menghadapi tantangan yang signifikan.
Salah satu isu utama yang disorot adalah belum menyeluruhnya penghayatan dan penerapan nilai musyawarah dan kebijaksanaan dalam pemilihan kepala daerah secara langsung. Proses pencalonan yang didominasi partai politik dilakukan secara top-down, kerap kali tanpa melibatkan aspirasi masyarakat, sehingga menciptakan budaya politik yang transaksional dan hubungan "utang budi". Praktik ini menjauhkan pemilu dari semangat demokrasi yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Selain itu, calon perseorangan (independen) juga dihadapkan pada berbagai kendala administratif dan regulatif yang menghambat keadilan dalam partisipasi politik.
Dengan pendekatan hukum normatif dan analisis deskriptif, penelitian ini menelaah regulasi yang ada dan mengaitkannya dengan teori demokrasi serta nilai-nilai Pancasila. Temuan menunjukkan bahwa lemahnya penegakan hukum, aturan yang belum tegas, serta rendahnya literasi politik masyarakat menjadi faktor-faktor yang merusak kualitas demokrasi lokal. Situasi ini diperburuk dengan meningkatnya konflik sosial, polarisasi politik, dan penyebaran informasi yang menyesatkan, yang semuanya menunjukkan perlunya pembenahan mendasar dalam sistem pemilukada.
Sebagai solusi, jurnal ini merekomendasikan reformasi menyeluruh terhadap sistem regulasi pemilu daerah agar lebih sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Langkah-langkah penting meliputi penegakan hukum yang lebih tegas, peningkatan pendidikan politik masyarakat, serta penguatan partisipasi publik dalam proses demokrasi. Dengan pendekatan ini, diharapkan demokrasi Indonesia tidak hanya berjalan dalam kerangka prosedural, tetapi juga mencerminkan semangat musyawarah, kebijaksanaan, dan keadilan sebagaimana diamanatkan oleh sila keempat Pancasila.
Nama : Muhammad Imran Harun
NPM : 2415061013
Kelas : PSTI C
Artikel “Demokrasi sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum Daerah di Indonesia” karya Galih Puji Mulyono dan Rizal Fatoni membahas bagaimana demokrasi, sebagai refleksi dari sila keempat Pancasila, belum sepenuhnya tercermin dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Indonesia. Demokrasi Pancasila mengedepankan prinsip musyawarah dan kebijaksanaan dalam perwakilan, namun praktik pemilu sering kali menyimpang dari nilai-nilai ini karena masih diwarnai oleh kecurangan, kampanye negatif, ujaran kebencian, dan minimnya partisipasi rakyat secara bermakna. Artikel ini juga menyoroti dominasi partai politik dalam pencalonan kepala daerah, yang sering kali menutup peluang bagi calon independen dan mengabaikan prinsip demokrasi internal partai. Ketimpangan ini menyebabkan proses pemilihan kepala daerah menjadi tidak representatif dan berisiko menciptakan disintegrasi sosial. Penulis menekankan pentingnya menegakkan nilai-nilai demokrasi substantif yang berpijak pada semangat kekeluargaan, keadilan, dan tanggung jawab moral, serta perlunya penguatan sistem hukum dan regulasi untuk memastikan pemilu benar-benar mencerminkan kehendak rakyat sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
NPM : 2415061013
Kelas : PSTI C
Artikel “Demokrasi sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum Daerah di Indonesia” karya Galih Puji Mulyono dan Rizal Fatoni membahas bagaimana demokrasi, sebagai refleksi dari sila keempat Pancasila, belum sepenuhnya tercermin dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Indonesia. Demokrasi Pancasila mengedepankan prinsip musyawarah dan kebijaksanaan dalam perwakilan, namun praktik pemilu sering kali menyimpang dari nilai-nilai ini karena masih diwarnai oleh kecurangan, kampanye negatif, ujaran kebencian, dan minimnya partisipasi rakyat secara bermakna. Artikel ini juga menyoroti dominasi partai politik dalam pencalonan kepala daerah, yang sering kali menutup peluang bagi calon independen dan mengabaikan prinsip demokrasi internal partai. Ketimpangan ini menyebabkan proses pemilihan kepala daerah menjadi tidak representatif dan berisiko menciptakan disintegrasi sosial. Penulis menekankan pentingnya menegakkan nilai-nilai demokrasi substantif yang berpijak pada semangat kekeluargaan, keadilan, dan tanggung jawab moral, serta perlunya penguatan sistem hukum dan regulasi untuk memastikan pemilu benar-benar mencerminkan kehendak rakyat sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
Nama : Yostiar Aminudin
NPM : 2415061016
Kelas : PSTI-D
Jurnal ini mengkaji dinamika demokrasi di Indonesia, dengan fokus khusus pada pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) serta relevansi nilai-nilai sila keempat Pancasila dalam proses tersebut. Sila keempat, yakni "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan," dijadikan landasan normatif untuk menilai sejauh mana proses demokrasi lokal mencerminkan prinsip-prinsip dasar Pancasila sebagai ideologi negara.
Pemilukada dipandang sebagai salah satu mekanisme penting dalam mewujudkan demokrasi yang partisipatif, di mana rakyat diberi ruang untuk menentukan arah pemerintahan melalui pemilihan langsung terhadap para wakil mereka. Namun demikian, jurnal ini mengkritisi berbagai tantangan dalam pelaksanaan pemilukada, seperti maraknya konflik dan kecurangan, lemahnya internalisasi nilai-nilai demokratis dalam partai politik, terbatasnya akses calon independen, serta penyalahgunaan media sosial yang kerap digunakan untuk menyebarkan ujaran kebencian selama masa kampanye.
Selain itu, jurnal ini juga menyoroti peran strategis partai politik dalam sistem demokrasi. Idealnya, partai politik berfungsi sebagai wadah aspirasi masyarakat dan penggerak demokrasi substansial. Namun dalam praktiknya, perilaku tidak demokratis di dalam tubuh partai sering kali menghambat terciptanya proses politik yang sehat dan representatif.
Kesimpulan utama jurnal ini adalah bahwa pelaksanaan pemilukada di Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai sila keempat Pancasila. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan komitmen terhadap demokrasi Pancasila, baik dalam kerangka kebijakan maupun budaya politik, guna memastikan bahwa setiap proses pemilihan berlangsung secara adil, inklusif, dan benar-benar mencerminkan kehendak rakyat.
NPM : 2415061016
Kelas : PSTI-D
Jurnal ini mengkaji dinamika demokrasi di Indonesia, dengan fokus khusus pada pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) serta relevansi nilai-nilai sila keempat Pancasila dalam proses tersebut. Sila keempat, yakni "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan," dijadikan landasan normatif untuk menilai sejauh mana proses demokrasi lokal mencerminkan prinsip-prinsip dasar Pancasila sebagai ideologi negara.
Pemilukada dipandang sebagai salah satu mekanisme penting dalam mewujudkan demokrasi yang partisipatif, di mana rakyat diberi ruang untuk menentukan arah pemerintahan melalui pemilihan langsung terhadap para wakil mereka. Namun demikian, jurnal ini mengkritisi berbagai tantangan dalam pelaksanaan pemilukada, seperti maraknya konflik dan kecurangan, lemahnya internalisasi nilai-nilai demokratis dalam partai politik, terbatasnya akses calon independen, serta penyalahgunaan media sosial yang kerap digunakan untuk menyebarkan ujaran kebencian selama masa kampanye.
Selain itu, jurnal ini juga menyoroti peran strategis partai politik dalam sistem demokrasi. Idealnya, partai politik berfungsi sebagai wadah aspirasi masyarakat dan penggerak demokrasi substansial. Namun dalam praktiknya, perilaku tidak demokratis di dalam tubuh partai sering kali menghambat terciptanya proses politik yang sehat dan representatif.
Kesimpulan utama jurnal ini adalah bahwa pelaksanaan pemilukada di Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai sila keempat Pancasila. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan komitmen terhadap demokrasi Pancasila, baik dalam kerangka kebijakan maupun budaya politik, guna memastikan bahwa setiap proses pemilihan berlangsung secara adil, inklusif, dan benar-benar mencerminkan kehendak rakyat.
NAMA : LEDI DAIYANA ALFARA
NPM : 2415061081
KELAS : PSTI-D
Jurnal ini membahas tentang bagaimana nilai-nilai demokrasi dalam sila keempat Pancasila seharusnya tercermin dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Daerah (Pemilukada) di Indonesia. Penulis melihat bahwa dalam praktiknya, Pemilukada belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana nilai-nilai demokrasi sila keempat Pancasila seharusnya diimplementasikan dalam Pemilukada di Indonesia. Dengan permasalahan :
pelaksanaan Pemilukada di Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
Sering terjadi konflik dalam Pemilu yang disebabkan oleh berbagai faktor, seperti partai yang tidak demokratis, konflik internal partai, calon yang tidak bisa menerima kekalahan, dan pendukung yang tidak realistis.
Calon pemimpin yang ingin maju melalui jalur independen (tanpa partai politik) menghadapi syarat yang sangat berat, sehingga peluang mereka sangat kecil.
Dari permassalahan-permasalahan tersebut maka Perlu ada upaya untuk memperkuat nilai-nilai tersebut dalam sistem Pemilukada, misalnya dengan membuat aturan yang lebih adil bagi calon independen dan meningkatkan pendidikan politik bagi masyarakat. Serta Konflik dalam Pemilu harus diminimalisir dengan cara meningkatkan kualitas demokrasi di partai politik dan kesadaran masyarakat akan pentingnya menerima hasil Pemilu dengan lapang dada.
jurnal ini penting karena mengingatkan kita bahwa demokrasi itu bukan cuma soal Pemilu, tapi juga soal nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Aku setuju dengan penulis bahwa Pemilukada seharusnya lebih mencerminkan nilai-nilai kerakyatan dan permusyawaratan. Apalagi, seringkali kita lihat politik uang dan kampanye hitam yang bikin kualitas Pemilu jadi menurun. Semoga ke depannya, Pemilukada bisa lebih baik dan menghasilkan pemimpin yang benar-benar amanah.
NPM : 2415061081
KELAS : PSTI-D
Jurnal ini membahas tentang bagaimana nilai-nilai demokrasi dalam sila keempat Pancasila seharusnya tercermin dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Daerah (Pemilukada) di Indonesia. Penulis melihat bahwa dalam praktiknya, Pemilukada belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana nilai-nilai demokrasi sila keempat Pancasila seharusnya diimplementasikan dalam Pemilukada di Indonesia. Dengan permasalahan :
pelaksanaan Pemilukada di Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
Sering terjadi konflik dalam Pemilu yang disebabkan oleh berbagai faktor, seperti partai yang tidak demokratis, konflik internal partai, calon yang tidak bisa menerima kekalahan, dan pendukung yang tidak realistis.
Calon pemimpin yang ingin maju melalui jalur independen (tanpa partai politik) menghadapi syarat yang sangat berat, sehingga peluang mereka sangat kecil.
Dari permassalahan-permasalahan tersebut maka Perlu ada upaya untuk memperkuat nilai-nilai tersebut dalam sistem Pemilukada, misalnya dengan membuat aturan yang lebih adil bagi calon independen dan meningkatkan pendidikan politik bagi masyarakat. Serta Konflik dalam Pemilu harus diminimalisir dengan cara meningkatkan kualitas demokrasi di partai politik dan kesadaran masyarakat akan pentingnya menerima hasil Pemilu dengan lapang dada.
jurnal ini penting karena mengingatkan kita bahwa demokrasi itu bukan cuma soal Pemilu, tapi juga soal nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Aku setuju dengan penulis bahwa Pemilukada seharusnya lebih mencerminkan nilai-nilai kerakyatan dan permusyawaratan. Apalagi, seringkali kita lihat politik uang dan kampanye hitam yang bikin kualitas Pemilu jadi menurun. Semoga ke depannya, Pemilukada bisa lebih baik dan menghasilkan pemimpin yang benar-benar amanah.
In reply to First post
Re: FORUM JAWABAN ANALISIS JURNAL
NAMA : Triandika
NPM : 2415061064
KELAS : PSTI C
NPM : 2415061064
KELAS : PSTI C
1. Tujuan Jurnal
Jurnal ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara demokrasi dan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila keempat, dalam konteks pemilihan umum daerah di Indonesia. Penulis ingin mengevaluasi sejauh mana praktik demokrasi dalam pemilu daerah mencerminkan nilai-nilai Pancasila, terutama prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Selain itu, jurnal ini juga mengkritisi berbagai masalah dalam pelaksanaan pemilu daerah, seperti konflik, kecurangan, dan kurangnya partisipasi masyarakat, serta menawarkan solusi untuk memperbaiki sistem demokrasi agar lebih sesuai dengan Pancasila.
2. Rangkuman Isi Jurnal
Jurnal ini membahas bahwa pemilihan umum daerah di Indonesia seharusnya menjadi cerminan dari demokrasi yang berlandaskan Pancasila, khususnya sila keempat. Namun, dalam praktiknya, masih banyak masalah seperti kecurangan, konflik internal partai politik, dan ketidakadilan dalam proses pencalonan. Penulis juga menyoroti bahwa partai politik sering kali tidak mencerminkan nilai demokrasi Pancasila, terutama dalam hal penunjukan calon secara sepihak oleh ketua partai. Selain itu, jurnal ini membandingkan sistem pemilu di Indonesia dengan negara-negara lain yang lebih ketat dalam menegakkan prinsip demokrasi. Kesimpulannya, diperlukan reformasi sistem pemilu agar lebih transparan, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
3. Hal yang Bisa Dipelajari dari Jurnal
Dari jurnal ini, kita dapat belajar bahwa demokrasi bukan sekadar tentang pemilihan umum, tetapi juga tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila diimplementasikan dalam proses tersebut. Sebagai mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan, penting untuk memahami bahwa demokrasi yang sehat membutuhkan partisipasi aktif masyarakat, kejujuran, dan keadilan. Jurnal ini juga mengingatkan kita untuk kritis terhadap praktik-praktik yang tidak demokratis, seperti kecurangan pemilu atau dominasi partai politik. Selain itu, kita bisa mengambil pelajaran tentang pentingnya musyawarah dan mufakat sebagai inti dari sila keempat Pancasila, serta bagaimana menerapkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Jurnal ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara demokrasi dan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila keempat, dalam konteks pemilihan umum daerah di Indonesia. Penulis ingin mengevaluasi sejauh mana praktik demokrasi dalam pemilu daerah mencerminkan nilai-nilai Pancasila, terutama prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Selain itu, jurnal ini juga mengkritisi berbagai masalah dalam pelaksanaan pemilu daerah, seperti konflik, kecurangan, dan kurangnya partisipasi masyarakat, serta menawarkan solusi untuk memperbaiki sistem demokrasi agar lebih sesuai dengan Pancasila.
2. Rangkuman Isi Jurnal
Jurnal ini membahas bahwa pemilihan umum daerah di Indonesia seharusnya menjadi cerminan dari demokrasi yang berlandaskan Pancasila, khususnya sila keempat. Namun, dalam praktiknya, masih banyak masalah seperti kecurangan, konflik internal partai politik, dan ketidakadilan dalam proses pencalonan. Penulis juga menyoroti bahwa partai politik sering kali tidak mencerminkan nilai demokrasi Pancasila, terutama dalam hal penunjukan calon secara sepihak oleh ketua partai. Selain itu, jurnal ini membandingkan sistem pemilu di Indonesia dengan negara-negara lain yang lebih ketat dalam menegakkan prinsip demokrasi. Kesimpulannya, diperlukan reformasi sistem pemilu agar lebih transparan, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
3. Hal yang Bisa Dipelajari dari Jurnal
Dari jurnal ini, kita dapat belajar bahwa demokrasi bukan sekadar tentang pemilihan umum, tetapi juga tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila diimplementasikan dalam proses tersebut. Sebagai mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan, penting untuk memahami bahwa demokrasi yang sehat membutuhkan partisipasi aktif masyarakat, kejujuran, dan keadilan. Jurnal ini juga mengingatkan kita untuk kritis terhadap praktik-praktik yang tidak demokratis, seperti kecurangan pemilu atau dominasi partai politik. Selain itu, kita bisa mengambil pelajaran tentang pentingnya musyawarah dan mufakat sebagai inti dari sila keempat Pancasila, serta bagaimana menerapkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Nama : Vivian Rizkiana Fauzi
NPM : 2415061002
Kelas : PSTI-D
Jurnal ini mengangkat persoalan penting seputar pelaksanaan demokrasi dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia, yang ternyata belum sepenuhnya mencerminkan semangat sila keempat Pancasila: “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.” Secara konstitusional, Indonesia memang mengusung sistem hukum dan demokrasi berbasis Pancasila, tapi dalam praktiknya, pemilu daerah masih menyimpan banyak masalah.
Beberapa isu yang disoroti antara lain konflik internal di tubuh partai politik, rendahnya tingkat partisipasi masyarakat, dan sulitnya calon independen ikut serta dalam kontestasi politik. Meskipun kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat, proses penentuan calon sering kali masih elitis—dominan dikendalikan partai tanpa mekanisme aspiratif yang terbuka. Akibatnya, muncul budaya “hutang budi” yang justru menjauh dari semangat demokrasi sejati.
Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan menekankan bahwa demokrasi Indonesia seharusnya tidak hanya soal prosedur pemilihan langsung, tapi juga mengakar pada nilai musyawarah dan kebijaksanaan. Sayangnya, calon independen masih dihadang berbagai rintangan, dan partai politik cenderung belum demokratis secara internal. Ditambah lagi, regulasi yang tumpang tindih dan penegakan hukum yang lemah memperparah keadaan.
NPM : 2415061002
Kelas : PSTI-D
Jurnal ini mengangkat persoalan penting seputar pelaksanaan demokrasi dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia, yang ternyata belum sepenuhnya mencerminkan semangat sila keempat Pancasila: “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.” Secara konstitusional, Indonesia memang mengusung sistem hukum dan demokrasi berbasis Pancasila, tapi dalam praktiknya, pemilu daerah masih menyimpan banyak masalah.
Beberapa isu yang disoroti antara lain konflik internal di tubuh partai politik, rendahnya tingkat partisipasi masyarakat, dan sulitnya calon independen ikut serta dalam kontestasi politik. Meskipun kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat, proses penentuan calon sering kali masih elitis—dominan dikendalikan partai tanpa mekanisme aspiratif yang terbuka. Akibatnya, muncul budaya “hutang budi” yang justru menjauh dari semangat demokrasi sejati.
Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan menekankan bahwa demokrasi Indonesia seharusnya tidak hanya soal prosedur pemilihan langsung, tapi juga mengakar pada nilai musyawarah dan kebijaksanaan. Sayangnya, calon independen masih dihadang berbagai rintangan, dan partai politik cenderung belum demokratis secara internal. Ditambah lagi, regulasi yang tumpang tindih dan penegakan hukum yang lemah memperparah keadaan.
NAMA : YAZA NURZAHIRA
NPM : 2415061032
KELAS : PSTI D
Studi ini mengkaji kesenjangan antara ideal demokrasi Pancasila dengan praktik penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia. Fokus analisis difokuskan pada inkonsistensi antara prinsip sila keempat Pancasila tentang "kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan" dengan realitas politik elektoral di tingkat lokal.
Permasalahan Utama
Distorsi Proses Demokrasi:
Sistem pencalonan yang diskriminatif terhadap calon independen
Dominasi partai politik dalam proses rekrutmen calon
Pembatasan ruang partisipasi masyarakat sipil
Praktik Kampanye Tidak Sehat:
Maraknya disinformasi dan hoaks politik
Eskalasi politik identitas berbasis SARA
Penggunaan ujaran kebencian sebagai strategi kampanye
Krisis Representasi:
Kecenderungan oligarkis dalam partai politik
Pengambilan kebijakan yang berorientasi pada kepentingan elit
Lemahnya akuntabilitas politik terhadap konstituen
Analisis Kritis
Temuan penelitian menunjukkan beberapa paradoks:
Prosedural vs Substansial: Pilkada telah memenuhi aspek formal demokrasi namun gagal dalam dimensi substansial
Partisipasi vs Eksklusi: Mekanisme elektoral justru membatasi ruang keterlibatan masyarakat
Persatuan vs Perpecahan: Proses demokrasi yang seharusnya mempersatukan malah menjadi sumber konflik
Rekomendasi Reformasi
Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan:
Reformasi Sistem Elektoral:
Penyederhanaan syarat pencalonan independen
Penguatan mekanisme verifikasi faktual dalam kampanye
Penerapan sanksi tegas bagi pelanggar etika politik
Transformasi Partai Politik:
Demokratisasi internal partai
Penguatan sistem kaderisasi berbasis meritokrasi
Peningkatan transparansi pendanaan politik
Pemberdayaan Masyarakat:
Program pendidikan politik berbasis nilai Pancasila
Penguatan kapasitas masyarakat sipil dalam pengawasan pemilu
Optimalisasi peran media dalam edukasi demokrasi
Implikasi Teoritis
Studi ini memberikan kontribusi pada:
Pengembangan konsep demokrasi kontekstual Indonesia
Kritik terhadap model demokrasi elektoral liberal
Formulasi indikator demokrasi berbasis nilai Pancasila
NPM : 2415061032
KELAS : PSTI D
Studi ini mengkaji kesenjangan antara ideal demokrasi Pancasila dengan praktik penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia. Fokus analisis difokuskan pada inkonsistensi antara prinsip sila keempat Pancasila tentang "kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan" dengan realitas politik elektoral di tingkat lokal.
Permasalahan Utama
Distorsi Proses Demokrasi:
Sistem pencalonan yang diskriminatif terhadap calon independen
Dominasi partai politik dalam proses rekrutmen calon
Pembatasan ruang partisipasi masyarakat sipil
Praktik Kampanye Tidak Sehat:
Maraknya disinformasi dan hoaks politik
Eskalasi politik identitas berbasis SARA
Penggunaan ujaran kebencian sebagai strategi kampanye
Krisis Representasi:
Kecenderungan oligarkis dalam partai politik
Pengambilan kebijakan yang berorientasi pada kepentingan elit
Lemahnya akuntabilitas politik terhadap konstituen
Analisis Kritis
Temuan penelitian menunjukkan beberapa paradoks:
Prosedural vs Substansial: Pilkada telah memenuhi aspek formal demokrasi namun gagal dalam dimensi substansial
Partisipasi vs Eksklusi: Mekanisme elektoral justru membatasi ruang keterlibatan masyarakat
Persatuan vs Perpecahan: Proses demokrasi yang seharusnya mempersatukan malah menjadi sumber konflik
Rekomendasi Reformasi
Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan:
Reformasi Sistem Elektoral:
Penyederhanaan syarat pencalonan independen
Penguatan mekanisme verifikasi faktual dalam kampanye
Penerapan sanksi tegas bagi pelanggar etika politik
Transformasi Partai Politik:
Demokratisasi internal partai
Penguatan sistem kaderisasi berbasis meritokrasi
Peningkatan transparansi pendanaan politik
Pemberdayaan Masyarakat:
Program pendidikan politik berbasis nilai Pancasila
Penguatan kapasitas masyarakat sipil dalam pengawasan pemilu
Optimalisasi peran media dalam edukasi demokrasi
Implikasi Teoritis
Studi ini memberikan kontribusi pada:
Pengembangan konsep demokrasi kontekstual Indonesia
Kritik terhadap model demokrasi elektoral liberal
Formulasi indikator demokrasi berbasis nilai Pancasila
Nama : Rafi Zakwan Ekaputra
NPM : 2455061008
Kelas : PSTI D
Hasil Analisis Jurnal
Jurnal ini membahas dinamika demokrasi di Indonesia, khususnya dalam konteks pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada), serta bagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila seharusnya diwujudkan dalam praktik demokrasi tersebut. Sila keempat, yakni "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan", menjadi acuan moral dan filosofis dalam menilai kualitas demokrasi di tingkat lokal.
Pilkada dipandang sebagai instrumen penting dalam pelaksanaan demokrasi karena memberikan ruang bagi rakyat untuk berpartisipasi secara langsung dalam memilih pemimpin mereka. Namun, jurnal ini menggarisbawahi bahwa realitas pelaksanaan pilkada di Indonesia masih jauh dari ideal. Sejumlah persoalan serius seperti konflik horizontal, praktik kecurangan, lemahnya demokrasi internal partai politik, hambatan bagi calon independen untuk mencalonkan diri, hingga penyalahgunaan media sosial selama masa kampanye (termasuk penyebaran hoaks dan ujaran kebencian), menjadi tantangan besar yang mencederai semangat demokrasi Pancasila.
Penulis jurnal menekankan pentingnya revitalisasi nilai-nilai demokrasi Pancasila dalam setiap tahapan pilkada. Dengan memperkuat nilai-nilai partisipatif, musyawarah, dan kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan, diharapkan konflik dapat diminimalisasi dan pemimpin yang terpilih benar-benar merepresentasikan aspirasi rakyat secara otentik.
Selain itu, jurnal ini juga menyoroti peran krusial partai politik sebagai jembatan antara rakyat dan pemerintah. Idealnya, partai politik menjadi wadah penyaluran aspirasi dan pendidikan politik masyarakat. Namun, jika proses di dalam tubuh partai sendiri masih bersifat elitis dan tidak transparan, maka fungsi representasi politik pun menjadi timpang, dan cita-cita demokrasi yang sejati sulit terwujud.
Kesimpulannya, pelaksanaan pilkada di Indonesia saat ini belum sepenuhnya merefleksikan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila keempat Pancasila. Oleh karena itu, diperlukan upaya sistematis dan berkelanjutan untuk menjadikan pilkada lebih demokratis, inklusif, dan berlandaskan etika politik yang berpihak pada rakyat. Penguatan nilai-nilai Pancasila tidak hanya penting sebagai dasar normatif, tetapi juga sebagai panduan praksis dalam membangun demokrasi yang berkeadilan dan berintegritas.
NPM : 2455061008
Kelas : PSTI D
Hasil Analisis Jurnal
Jurnal ini membahas dinamika demokrasi di Indonesia, khususnya dalam konteks pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada), serta bagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila seharusnya diwujudkan dalam praktik demokrasi tersebut. Sila keempat, yakni "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan", menjadi acuan moral dan filosofis dalam menilai kualitas demokrasi di tingkat lokal.
Pilkada dipandang sebagai instrumen penting dalam pelaksanaan demokrasi karena memberikan ruang bagi rakyat untuk berpartisipasi secara langsung dalam memilih pemimpin mereka. Namun, jurnal ini menggarisbawahi bahwa realitas pelaksanaan pilkada di Indonesia masih jauh dari ideal. Sejumlah persoalan serius seperti konflik horizontal, praktik kecurangan, lemahnya demokrasi internal partai politik, hambatan bagi calon independen untuk mencalonkan diri, hingga penyalahgunaan media sosial selama masa kampanye (termasuk penyebaran hoaks dan ujaran kebencian), menjadi tantangan besar yang mencederai semangat demokrasi Pancasila.
Penulis jurnal menekankan pentingnya revitalisasi nilai-nilai demokrasi Pancasila dalam setiap tahapan pilkada. Dengan memperkuat nilai-nilai partisipatif, musyawarah, dan kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan, diharapkan konflik dapat diminimalisasi dan pemimpin yang terpilih benar-benar merepresentasikan aspirasi rakyat secara otentik.
Selain itu, jurnal ini juga menyoroti peran krusial partai politik sebagai jembatan antara rakyat dan pemerintah. Idealnya, partai politik menjadi wadah penyaluran aspirasi dan pendidikan politik masyarakat. Namun, jika proses di dalam tubuh partai sendiri masih bersifat elitis dan tidak transparan, maka fungsi representasi politik pun menjadi timpang, dan cita-cita demokrasi yang sejati sulit terwujud.
Kesimpulannya, pelaksanaan pilkada di Indonesia saat ini belum sepenuhnya merefleksikan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila keempat Pancasila. Oleh karena itu, diperlukan upaya sistematis dan berkelanjutan untuk menjadikan pilkada lebih demokratis, inklusif, dan berlandaskan etika politik yang berpihak pada rakyat. Penguatan nilai-nilai Pancasila tidak hanya penting sebagai dasar normatif, tetapi juga sebagai panduan praksis dalam membangun demokrasi yang berkeadilan dan berintegritas.
Nama: Valerie Alana Yusri
NPM: 2415061046
Kelas: PSTI-D
Jurnal yang berjudul "Demokrasi sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum Daerah di Indonesia", membahas tentang implementasi nilai-nilai demokrasi yang terkandung dalam sila keempat Pancasila dalam konteks pemilihan umum daerah di Indonesia. Jurnal ini menyoroti bahwa meskipun pemilihan umum merupakan cerminan dari sistem demokrasi, implementasinya di Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Artikel ini mengkritisi bagaimana pemilihan umum daerah di Indonesia masih sering diwarnai oleh berbagai konflik dan permasalahan, seperti partai yang tidak mencerminkan demokrasi, konflik internal partai, calon yang tidak bisa menerima kekalahan, dan pendukung yang tidak realistis menghadapi kekalahan calon yang didukungnya. Jurnal ini juga menyoroti kesulitan bagi calon independen untuk maju dalam pemilihan umum karena persyaratan yang berat.
Secara keseluruhan, jurnal ini berupaya untuk menganalisis dan mencari solusi agar nilai-nilai demokrasi dalam sila keempat Pancasila dapat lebih dikuatkan dalam sistem pemilihan umum di Indonesia, sehingga dapat menghindari konflik sosial dan stigma negatif terkait dengan peluang calon independen.
NPM: 2415061046
Kelas: PSTI-D
Jurnal yang berjudul "Demokrasi sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum Daerah di Indonesia", membahas tentang implementasi nilai-nilai demokrasi yang terkandung dalam sila keempat Pancasila dalam konteks pemilihan umum daerah di Indonesia. Jurnal ini menyoroti bahwa meskipun pemilihan umum merupakan cerminan dari sistem demokrasi, implementasinya di Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Artikel ini mengkritisi bagaimana pemilihan umum daerah di Indonesia masih sering diwarnai oleh berbagai konflik dan permasalahan, seperti partai yang tidak mencerminkan demokrasi, konflik internal partai, calon yang tidak bisa menerima kekalahan, dan pendukung yang tidak realistis menghadapi kekalahan calon yang didukungnya. Jurnal ini juga menyoroti kesulitan bagi calon independen untuk maju dalam pemilihan umum karena persyaratan yang berat.
Secara keseluruhan, jurnal ini berupaya untuk menganalisis dan mencari solusi agar nilai-nilai demokrasi dalam sila keempat Pancasila dapat lebih dikuatkan dalam sistem pemilihan umum di Indonesia, sehingga dapat menghindari konflik sosial dan stigma negatif terkait dengan peluang calon independen.
NAMA: Jehan Reza Pahlevi
NPM: 2415061067
KELAS: PSTI D
Jurnal ini mengkaji secara mendalam relasi antara sistem demokrasi di Indonesia dan implementasi nilai-nilai sila keempat Pancasila dalam kerangka pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah (pemilukada). Pemilukada, sebagai salah satu instrumen demokrasi elektoral, idealnya menjadi cerminan konkret dari prinsip "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan." Namun, dalam praktiknya, jurnal ini menyoroti adanya kesenjangan signifikan antara dimensi normatif ideologi Pancasila dan realitas demokrasi prosedural yang berkembang di level lokal.
Dengan menggunakan pendekatan hukum normatif, penelitian ini tidak hanya mengandalkan pembacaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga melakukan eksplorasi terhadap gagasan-gagasan teoretis yang menjadi dasar konseptual demokrasi dalam bingkai negara hukum. Metode deskriptif-analitis digunakan untuk mengungkap sejauh mana penyelenggaraan pemilukada selaras dengan nilai-nilai demokrasi yang terkandung dalam sila keempat Pancasila, yang menekankan musyawarah, kebijaksanaan, dan perwakilan yang adil.
Hasil analisis menunjukkan bahwa pelaksanaan pemilukada secara langsung masih dibayangi oleh berbagai anomali demokrasi. Fenomena polarisasi politik yang mengeras, merebaknya hoaks serta disinformasi, hingga rendahnya tingkat literasi politik masyarakat menjadi indikator lemahnya internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam proses politik lokal. Lebih jauh, jurnal ini menyoroti problematika regulatif, yakni lemahnya desain hukum pemilukada yang dinilai belum cukup responsif dan komprehensif dalam menjawab tantangan-tantangan praktik elektoral kontemporer. Inkonsistensi dalam kerangka hukum membuka celah bagi manipulasi dan kontestasi yang merusak legitimasi proses demokrasi itu sendiri.
Jurnal ini kemudian mengajukan rekomendasi normatif dan strategis, yakni urgensi reformasi regulasi pemilu yang berpijak pada penguatan asas keadilan, transparansi, dan partisipasi. Penegakan hukum yang kuat tidak hanya dilihat sebagai mekanisme kontrol, melainkan sebagai pilar fundamental dalam pembangunan demokrasi yang berakar pada nilai-nilai kebijaksanaan kolektif dan representasi bermartabat. Dalam hal ini, sila keempat Pancasila diposisikan bukan sekadar sebagai landasan etis-normatif, tetapi sebagai paradigma demokrasi substantif yang menjunjung tinggi deliberasi, konsensus, dan tanggung jawab kolektif.
Dengan demikian, jurnal ini menegaskan bahwa demokrasi Indonesia tidak cukup jika hanya berjalan secara prosedural. Ia harus ditransformasikan menjadi demokrasi yang substansial yakni demokrasi yang tidak hanya memberi ruang bagi suara mayoritas, tetapi juga memastikan bahwa proses tersebut dijalankan dalam semangat musyawarah, kebijaksanaan, dan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila sebagai ideologi negara dan panduan praksis kehidupan berbangsa.
NPM: 2415061067
KELAS: PSTI D
Jurnal ini mengkaji secara mendalam relasi antara sistem demokrasi di Indonesia dan implementasi nilai-nilai sila keempat Pancasila dalam kerangka pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah (pemilukada). Pemilukada, sebagai salah satu instrumen demokrasi elektoral, idealnya menjadi cerminan konkret dari prinsip "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan." Namun, dalam praktiknya, jurnal ini menyoroti adanya kesenjangan signifikan antara dimensi normatif ideologi Pancasila dan realitas demokrasi prosedural yang berkembang di level lokal.
Dengan menggunakan pendekatan hukum normatif, penelitian ini tidak hanya mengandalkan pembacaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga melakukan eksplorasi terhadap gagasan-gagasan teoretis yang menjadi dasar konseptual demokrasi dalam bingkai negara hukum. Metode deskriptif-analitis digunakan untuk mengungkap sejauh mana penyelenggaraan pemilukada selaras dengan nilai-nilai demokrasi yang terkandung dalam sila keempat Pancasila, yang menekankan musyawarah, kebijaksanaan, dan perwakilan yang adil.
Hasil analisis menunjukkan bahwa pelaksanaan pemilukada secara langsung masih dibayangi oleh berbagai anomali demokrasi. Fenomena polarisasi politik yang mengeras, merebaknya hoaks serta disinformasi, hingga rendahnya tingkat literasi politik masyarakat menjadi indikator lemahnya internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam proses politik lokal. Lebih jauh, jurnal ini menyoroti problematika regulatif, yakni lemahnya desain hukum pemilukada yang dinilai belum cukup responsif dan komprehensif dalam menjawab tantangan-tantangan praktik elektoral kontemporer. Inkonsistensi dalam kerangka hukum membuka celah bagi manipulasi dan kontestasi yang merusak legitimasi proses demokrasi itu sendiri.
Jurnal ini kemudian mengajukan rekomendasi normatif dan strategis, yakni urgensi reformasi regulasi pemilu yang berpijak pada penguatan asas keadilan, transparansi, dan partisipasi. Penegakan hukum yang kuat tidak hanya dilihat sebagai mekanisme kontrol, melainkan sebagai pilar fundamental dalam pembangunan demokrasi yang berakar pada nilai-nilai kebijaksanaan kolektif dan representasi bermartabat. Dalam hal ini, sila keempat Pancasila diposisikan bukan sekadar sebagai landasan etis-normatif, tetapi sebagai paradigma demokrasi substantif yang menjunjung tinggi deliberasi, konsensus, dan tanggung jawab kolektif.
Dengan demikian, jurnal ini menegaskan bahwa demokrasi Indonesia tidak cukup jika hanya berjalan secara prosedural. Ia harus ditransformasikan menjadi demokrasi yang substansial yakni demokrasi yang tidak hanya memberi ruang bagi suara mayoritas, tetapi juga memastikan bahwa proses tersebut dijalankan dalam semangat musyawarah, kebijaksanaan, dan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila sebagai ideologi negara dan panduan praksis kehidupan berbangsa.
Nama: Hafizh Abdoel Ghofar
NPM: 2415061076
Kelas: PSTI C
1. Kenapa Sila Ke-4 Penting di Pilkada?
Pancasila itu rumah kita bersama, dan sila ke-4—“kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”—seharusnya terasa banget saat kita memilih pemimpin daerah. Artinya, rakyat ngobrol bareng (musyawarah), cari jalan tengah (mufakat), lalu ikuti keputusan secara jujur.
2. Apa yang Terjadi di Lapangan?
• Proses Pemilihan: Secara aturan, kepala daerah sekarang dipilih langsung rakyat setiap lima tahun sekali, dengan prinsip “langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil.” Tapi praktiknya, calon independen—artinya maju tanpa partai—sulit banget lolos karena butuh dukungan 6,5–10% pemilih Demokrasi sebagai Wjud Sila Ke-4.pdf](file-service://file-MymyTvnjNWXuVfMqMYBXSS).
• Partisipasi Rakyat: Seharusnya semua senang ikut milih, tapi kenyataannya banyak yang golput. Padahal, ini momen warga menunjukkan suaranya.
• Kampanye & Medsos: Media sosial jadi ajang kampanye, tapi sayangnya malah banjir hoaks dan ujaran kebencian, bukan diskusi yang santai dan informatif.
• Politik Uang & Mahar: Banyak calon masih pakai “mahar politik”—bayar sana-sini—padahal mestinya semangatnya musyawarah untuk kepentingan bersama, bukan transaksi rahasia.
• Demokrasi di Parpol: Ide partai politik itu katanya wadah kaderisasi, tapi sering kali calon ditunjuk langsung oleh ketua umum tanpa proses pemilihan internal. Jadinya, calon berutang budi dan lebih “ngikut” partai ketimbang aspirasi rakyat.
3. Jadinya, Apa yang Salah?
• Sila ke-4 mestinya hidup di pilkada. Kita butuh forum-forum diskusi—misalnya debat terbuka—bukan cuma kampanye tunggang-menunggang.
• Sistem terlalu “curam” buat calon independen, padahal itu wujud kedaulatan rakyat.
• Parpol belum ada hukuman kalau internalnya otoriter; di negara lain, partai yang anti-demokrasi malah bisa dibubarkan.
4. Saran Biar Lebih “Pancasila”
1. Turunkan Batas Dukungan Independen supaya siapapun yang punya ide segar bisa berkompetisi.
2. Sanksi Partai Anti-Demokrasi, misal denda atau pembekuan, kalau internalnya nyelonong tanpa asas musyawarah.
3. Perbanyak Forum Musyawarah—kPU, pemerintah daerah, kampus, LSM—bikin ruang publik tempat warga ngobrol sebelum pilkada.
4. Edukasi Medsos: Ajak teman-teman sadar hoaks, cek fakta dulu, jangan asal share.
5. Awasi Politik Uang lebih ketat: laporkan cepat ke Bawaslu, pakai kamera atau aplikasi pengaduan.
Intinya, pilkada kita masih setengah jalan dalam menerapkan sila ke-4 Pancasila. Kalau semua elemen—rakyat, partai, penyelenggara, media—bisa main jujur dan terbuka, baru deh musyawarah mufakat itu tak sekadar jargon, tapi nyata terasa.
NPM: 2415061076
Kelas: PSTI C
1. Kenapa Sila Ke-4 Penting di Pilkada?
Pancasila itu rumah kita bersama, dan sila ke-4—“kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”—seharusnya terasa banget saat kita memilih pemimpin daerah. Artinya, rakyat ngobrol bareng (musyawarah), cari jalan tengah (mufakat), lalu ikuti keputusan secara jujur.
2. Apa yang Terjadi di Lapangan?
• Proses Pemilihan: Secara aturan, kepala daerah sekarang dipilih langsung rakyat setiap lima tahun sekali, dengan prinsip “langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil.” Tapi praktiknya, calon independen—artinya maju tanpa partai—sulit banget lolos karena butuh dukungan 6,5–10% pemilih Demokrasi sebagai Wjud Sila Ke-4.pdf](file-service://file-MymyTvnjNWXuVfMqMYBXSS).
• Partisipasi Rakyat: Seharusnya semua senang ikut milih, tapi kenyataannya banyak yang golput. Padahal, ini momen warga menunjukkan suaranya.
• Kampanye & Medsos: Media sosial jadi ajang kampanye, tapi sayangnya malah banjir hoaks dan ujaran kebencian, bukan diskusi yang santai dan informatif.
• Politik Uang & Mahar: Banyak calon masih pakai “mahar politik”—bayar sana-sini—padahal mestinya semangatnya musyawarah untuk kepentingan bersama, bukan transaksi rahasia.
• Demokrasi di Parpol: Ide partai politik itu katanya wadah kaderisasi, tapi sering kali calon ditunjuk langsung oleh ketua umum tanpa proses pemilihan internal. Jadinya, calon berutang budi dan lebih “ngikut” partai ketimbang aspirasi rakyat.
3. Jadinya, Apa yang Salah?
• Sila ke-4 mestinya hidup di pilkada. Kita butuh forum-forum diskusi—misalnya debat terbuka—bukan cuma kampanye tunggang-menunggang.
• Sistem terlalu “curam” buat calon independen, padahal itu wujud kedaulatan rakyat.
• Parpol belum ada hukuman kalau internalnya otoriter; di negara lain, partai yang anti-demokrasi malah bisa dibubarkan.
4. Saran Biar Lebih “Pancasila”
1. Turunkan Batas Dukungan Independen supaya siapapun yang punya ide segar bisa berkompetisi.
2. Sanksi Partai Anti-Demokrasi, misal denda atau pembekuan, kalau internalnya nyelonong tanpa asas musyawarah.
3. Perbanyak Forum Musyawarah—kPU, pemerintah daerah, kampus, LSM—bikin ruang publik tempat warga ngobrol sebelum pilkada.
4. Edukasi Medsos: Ajak teman-teman sadar hoaks, cek fakta dulu, jangan asal share.
5. Awasi Politik Uang lebih ketat: laporkan cepat ke Bawaslu, pakai kamera atau aplikasi pengaduan.
Intinya, pilkada kita masih setengah jalan dalam menerapkan sila ke-4 Pancasila. Kalau semua elemen—rakyat, partai, penyelenggara, media—bisa main jujur dan terbuka, baru deh musyawarah mufakat itu tak sekadar jargon, tapi nyata terasa.
NAMA : Joshua Andrew Siahaan
NPM : 2455061010
KELAS : PSTI D
Jurnal ini membahas secara komprehensif pelaksanaan demokrasi dalam pemilihan kepala daerah (pemilukada) di Indonesia, khususnya dengan menyoroti bagaimana praktik di lapangan seringkali tidak sejalan dengan semangat sila keempat Pancasila: “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.” Meski Indonesia secara hukum dan konstitusi telah menegaskan dirinya sebagai negara demokratis yang berlandaskan Pancasila, nyatanya penyelenggaraan pemilu di daerah masih menghadapi berbagai hambatan serius. Salah satu isu pokok yang diangkat adalah belum mengakarnya nilai musyawarah dan kebijaksanaan dalam praktik pemilihan kepala daerah secara langsung. Proses pencalonan yang didominasi oleh partai politik kerap bersifat tertutup dan tidak partisipatif, sehingga tidak mewakili suara rakyat secara adil. Akibatnya, muncul budaya politik yang transaksional dan praktik “utang budi” yang justru menjauhkan esensi demokrasi dari nilai-nilai Pancasila. Selain itu, calon perseorangan atau independen juga dihadapkan pada berbagai rintangan administratif dan aturan yang menyulitkan, membatasi ruang partisipasi politik warga secara setara. Penelitian ini memakai pendekatan hukum normatif dan analisis deskriptif, dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku serta teori-teori demokrasi dan ideologi Pancasila. Hasil kajian menunjukkan bahwa lemahnya penegakan hukum, tidak jelasnya regulasi, dan rendahnya pemahaman politik masyarakat semakin memperburuk kualitas demokrasi di tingkat lokal. Situasi ini diperparah oleh meningkatnya konflik sosial, polarisasi politik, serta maraknya penyebaran informasi palsu yang memecah belah. Sebagai solusi, jurnal ini merekomendasikan perlunya perombakan menyeluruh terhadap sistem dan aturan pemilukada agar lebih konsisten dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Penegakan hukum yang adil, peningkatan pendidikan politik, serta penguatan peran masyarakat dalam proses demokrasi adalah langkah-langkah penting untuk membangun pemilu yang lebih jujur, adil, dan bermakna. Dengan begitu, demokrasi Indonesia bisa berkembang tidak hanya sebagai prosedur formal, tapi juga sebagai sistem yang mencerminkan semangat permusyawaratan, kebijaksanaan, dan keadilan sosial.
NPM : 2455061010
KELAS : PSTI D
Jurnal ini membahas secara komprehensif pelaksanaan demokrasi dalam pemilihan kepala daerah (pemilukada) di Indonesia, khususnya dengan menyoroti bagaimana praktik di lapangan seringkali tidak sejalan dengan semangat sila keempat Pancasila: “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.” Meski Indonesia secara hukum dan konstitusi telah menegaskan dirinya sebagai negara demokratis yang berlandaskan Pancasila, nyatanya penyelenggaraan pemilu di daerah masih menghadapi berbagai hambatan serius. Salah satu isu pokok yang diangkat adalah belum mengakarnya nilai musyawarah dan kebijaksanaan dalam praktik pemilihan kepala daerah secara langsung. Proses pencalonan yang didominasi oleh partai politik kerap bersifat tertutup dan tidak partisipatif, sehingga tidak mewakili suara rakyat secara adil. Akibatnya, muncul budaya politik yang transaksional dan praktik “utang budi” yang justru menjauhkan esensi demokrasi dari nilai-nilai Pancasila. Selain itu, calon perseorangan atau independen juga dihadapkan pada berbagai rintangan administratif dan aturan yang menyulitkan, membatasi ruang partisipasi politik warga secara setara. Penelitian ini memakai pendekatan hukum normatif dan analisis deskriptif, dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku serta teori-teori demokrasi dan ideologi Pancasila. Hasil kajian menunjukkan bahwa lemahnya penegakan hukum, tidak jelasnya regulasi, dan rendahnya pemahaman politik masyarakat semakin memperburuk kualitas demokrasi di tingkat lokal. Situasi ini diperparah oleh meningkatnya konflik sosial, polarisasi politik, serta maraknya penyebaran informasi palsu yang memecah belah. Sebagai solusi, jurnal ini merekomendasikan perlunya perombakan menyeluruh terhadap sistem dan aturan pemilukada agar lebih konsisten dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Penegakan hukum yang adil, peningkatan pendidikan politik, serta penguatan peran masyarakat dalam proses demokrasi adalah langkah-langkah penting untuk membangun pemilu yang lebih jujur, adil, dan bermakna. Dengan begitu, demokrasi Indonesia bisa berkembang tidak hanya sebagai prosedur formal, tapi juga sebagai sistem yang mencerminkan semangat permusyawaratan, kebijaksanaan, dan keadilan sosial.
NAMA: SALSABILA AULIA PUTRI
NPM: 2415061023
KELAS: PSTI D
Berdasarkan analisis saya, Jurnal ini mengangkat pentingnya pelaksanaan demokrasi yang berlandaskan pada sila keempat Pancasila, yakni "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan", khususnya dalam konteks pemilihan umum kepala daerah di Indonesia. Penulis menekankan bahwa meskipun secara hukum Indonesia adalah negara demokrasi, pelaksanaan pemilu daerah sering kali belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai tersebut. Ditemukan berbagai penyimpangan, seperti dominasi partai politik dalam menentukan calon kepala daerah tanpa mekanisme demokratis internal, serta maraknya politik transaksional yang mengaburkan esensi permusyawaratan rakyat. Pemilihan kepala daerah secara langsung memang dimaksudkan untuk memberikan ruang partisipasi publik, namun syarat pencalonan independen yang berat dan minimnya kontrol terhadap proses kampanye—terutama di media sosial—justru membuka celah munculnya konflik sosial. Dalam praktiknya, nilai-nilai musyawarah, kejujuran, dan keadilan sering kali tersingkir oleh kepentingan politik pragmatis. Oleh karena itu, penulis mengusulkan perlunya penguatan nilai-nilai demokrasi Pancasila dalam semua lini proses pemilu, termasuk pembenahan sistem internal partai politik serta kejelasan hukum yang menjamin kesetaraan dan keterwakilan. Gagasan utama jurnal ini adalah bahwa demokrasi Indonesia akan kokoh apabila dilandasi secara utuh oleh nilai-nilai Pancasila, bukan sekadar formalitas prosedural pemilu.
NPM: 2415061023
KELAS: PSTI D
Berdasarkan analisis saya, Jurnal ini mengangkat pentingnya pelaksanaan demokrasi yang berlandaskan pada sila keempat Pancasila, yakni "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan", khususnya dalam konteks pemilihan umum kepala daerah di Indonesia. Penulis menekankan bahwa meskipun secara hukum Indonesia adalah negara demokrasi, pelaksanaan pemilu daerah sering kali belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai tersebut. Ditemukan berbagai penyimpangan, seperti dominasi partai politik dalam menentukan calon kepala daerah tanpa mekanisme demokratis internal, serta maraknya politik transaksional yang mengaburkan esensi permusyawaratan rakyat. Pemilihan kepala daerah secara langsung memang dimaksudkan untuk memberikan ruang partisipasi publik, namun syarat pencalonan independen yang berat dan minimnya kontrol terhadap proses kampanye—terutama di media sosial—justru membuka celah munculnya konflik sosial. Dalam praktiknya, nilai-nilai musyawarah, kejujuran, dan keadilan sering kali tersingkir oleh kepentingan politik pragmatis. Oleh karena itu, penulis mengusulkan perlunya penguatan nilai-nilai demokrasi Pancasila dalam semua lini proses pemilu, termasuk pembenahan sistem internal partai politik serta kejelasan hukum yang menjamin kesetaraan dan keterwakilan. Gagasan utama jurnal ini adalah bahwa demokrasi Indonesia akan kokoh apabila dilandasi secara utuh oleh nilai-nilai Pancasila, bukan sekadar formalitas prosedural pemilu.
Nama : Muhammad Akbar Prayuga
NPM : 2415061017
Kelas : PSTI C
Jurnal ini mengupas tuntas soal demokrasi di Indonesia, terutama dalam konteks pemilihan kepala daerah (pilkada), dan bagaimana seharusnya nilai-nilai dari sila keempat Pancasila itu tercermin dalam pelaksanaannya. Intinya, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, dengan fokus pada sila keempat ("Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan"), menjadi landasan utama dalam diskusi tentang demokrasi.
Pemilu dianggap sebagai cara untuk menjalankan demokrasi, di mana rakyat bisa ikut serta dalam pemerintahan lewat wakil-wakil yang mereka pilih. Tapi, jurnal ini mengkritik pelaksanaan pilkada di Indonesia yang dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan nilai-nilai demokrasi Pancasila. Beberapa masalah yang disorot adalah adanya konflik dan kecurangan saat pemilu, partai politik yang internalnya sendiri kurang demokratis, susahnya calon independen untuk ikut pilkada, dan penggunaan media sosial yang nggak bertanggung jawab saat kampanye, contohnya menyebarkan kebencian.
Jurnal ini menekankan pentingnya memperkuat nilai-nilai demokrasi Pancasila dalam sistem pemilu di Indonesia. Tujuannya supaya konflik bisa berkurang dan pemimpin yang terpilih benar-benar mewakili keinginan rakyat.
Selain itu, jurnal ini juga membahas peran partai politik dalam demokrasi, yang seharusnya jadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi politiknya. Tapi, kalau praktik di dalam partai politik nggak demokratis, bisa menghambat terwujudnya demokrasi yang sebenarnya.
Kesimpulannya, pilkada di Indonesia saat ini belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai sila keempat Pancasila. Makanya, perlu ada usaha untuk memastikan pelaksanaan pilkada jadi lebih demokratis dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
NPM : 2415061017
Kelas : PSTI C
Jurnal ini mengupas tuntas soal demokrasi di Indonesia, terutama dalam konteks pemilihan kepala daerah (pilkada), dan bagaimana seharusnya nilai-nilai dari sila keempat Pancasila itu tercermin dalam pelaksanaannya. Intinya, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, dengan fokus pada sila keempat ("Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan"), menjadi landasan utama dalam diskusi tentang demokrasi.
Pemilu dianggap sebagai cara untuk menjalankan demokrasi, di mana rakyat bisa ikut serta dalam pemerintahan lewat wakil-wakil yang mereka pilih. Tapi, jurnal ini mengkritik pelaksanaan pilkada di Indonesia yang dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan nilai-nilai demokrasi Pancasila. Beberapa masalah yang disorot adalah adanya konflik dan kecurangan saat pemilu, partai politik yang internalnya sendiri kurang demokratis, susahnya calon independen untuk ikut pilkada, dan penggunaan media sosial yang nggak bertanggung jawab saat kampanye, contohnya menyebarkan kebencian.
Jurnal ini menekankan pentingnya memperkuat nilai-nilai demokrasi Pancasila dalam sistem pemilu di Indonesia. Tujuannya supaya konflik bisa berkurang dan pemimpin yang terpilih benar-benar mewakili keinginan rakyat.
Selain itu, jurnal ini juga membahas peran partai politik dalam demokrasi, yang seharusnya jadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi politiknya. Tapi, kalau praktik di dalam partai politik nggak demokratis, bisa menghambat terwujudnya demokrasi yang sebenarnya.
Kesimpulannya, pilkada di Indonesia saat ini belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai sila keempat Pancasila. Makanya, perlu ada usaha untuk memastikan pelaksanaan pilkada jadi lebih demokratis dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
Nama: Nanda Nabila Fauziah
NPM: 2415061009
Kelas: PSTI C
Jurnal ini membahas bagaimana pelaksanaan pemilihan umum daerah (Pilkada) di Indonesia seharusnya mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila, yaitu "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan." Penulis menekankan bahwa demokrasi yang dijalankan di Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai tersebut, karena masih banyak ditemukan praktik-praktik yang menyimpang dari semangat musyawarah dan keadilan, seperti politisasi partai, kecurangan dalam pemilu, dan maraknya ujaran kebencian selama masa kampanye. Sistem pemilihan langsung yang diadopsi untuk kepala daerah memang merupakan wujud dari demokrasi modern, tetapi dalam praktiknya sering kali tidak sejalan dengan semangat Pancasila karena kurangnya partisipasi rakyat yang berkualitas dan dominasi kekuasaan elit partai politik.
Penulis juga mengkritisi sulitnya akses bagi calon independen untuk maju dalam pilkada, yang bertentangan dengan semangat keadilan dan kesetaraan yang dijunjung oleh Pancasila. Selain itu, proses pencalonan kepala daerah oleh partai politik sering kali dilakukan tanpa mekanisme demokratis internal, hanya berdasarkan instruksi ketua umum, yang justru menciptakan budaya “hutang budi” dan mengancam netralitas kepala daerah terpilih. Jurnal ini juga menyoroti lemahnya penegakan hukum terhadap partai-partai yang tidak mencerminkan nilai-nilai demokrasi, berbeda dengan beberapa negara lain yang berani membubarkan partai anti-demokrasi.
Kesimpulannya, jurnal ini menyarankan perlunya penegakan hukum yang lebih kuat, reformasi partai politik, serta penguatan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan demokrasi dalam pemilihan umum di Indonesia. Demokrasi tidak hanya tentang pemilihan langsung, tetapi harus juga memperhatikan substansi nilai seperti keadilan, musyawarah, dan partisipasi rakyat yang bermakna, sebagaimana diamanatkan oleh sila keempat Pancasila. Demokrasi yang sejati adalah demokrasi yang membangun, menyatukan, dan melibatkan seluruh elemen masyarakat secara adil dan bijaksana.
NPM: 2415061009
Kelas: PSTI C
Jurnal ini membahas bagaimana pelaksanaan pemilihan umum daerah (Pilkada) di Indonesia seharusnya mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila, yaitu "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan." Penulis menekankan bahwa demokrasi yang dijalankan di Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai tersebut, karena masih banyak ditemukan praktik-praktik yang menyimpang dari semangat musyawarah dan keadilan, seperti politisasi partai, kecurangan dalam pemilu, dan maraknya ujaran kebencian selama masa kampanye. Sistem pemilihan langsung yang diadopsi untuk kepala daerah memang merupakan wujud dari demokrasi modern, tetapi dalam praktiknya sering kali tidak sejalan dengan semangat Pancasila karena kurangnya partisipasi rakyat yang berkualitas dan dominasi kekuasaan elit partai politik.
Penulis juga mengkritisi sulitnya akses bagi calon independen untuk maju dalam pilkada, yang bertentangan dengan semangat keadilan dan kesetaraan yang dijunjung oleh Pancasila. Selain itu, proses pencalonan kepala daerah oleh partai politik sering kali dilakukan tanpa mekanisme demokratis internal, hanya berdasarkan instruksi ketua umum, yang justru menciptakan budaya “hutang budi” dan mengancam netralitas kepala daerah terpilih. Jurnal ini juga menyoroti lemahnya penegakan hukum terhadap partai-partai yang tidak mencerminkan nilai-nilai demokrasi, berbeda dengan beberapa negara lain yang berani membubarkan partai anti-demokrasi.
Kesimpulannya, jurnal ini menyarankan perlunya penegakan hukum yang lebih kuat, reformasi partai politik, serta penguatan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan demokrasi dalam pemilihan umum di Indonesia. Demokrasi tidak hanya tentang pemilihan langsung, tetapi harus juga memperhatikan substansi nilai seperti keadilan, musyawarah, dan partisipasi rakyat yang bermakna, sebagaimana diamanatkan oleh sila keempat Pancasila. Demokrasi yang sejati adalah demokrasi yang membangun, menyatukan, dan melibatkan seluruh elemen masyarakat secara adil dan bijaksana.
Farhan Naufal Azmi
2415061111
PSTI-C
Dokumen ini menyoroti pentingnya pemilihan umum sebagai perwujudan nilai-nilai demokrasi, khususnya sila keempat Pancasila: “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.” Penulis menegaskan bahwa pemilu mencerminkan partisipasi rakyat dalam pemerintahan dan menjadi instrumen penting dalam sistem demokrasi. Namun, secara praktik, pelaksanaan pemilu di Indonesia seringkali belum mencerminkan nilai-nilai Pancasila secara utuh karena banyaknya konflik, kecurangan, dan dominasi elit politik.
Permasalahan besar dalam pelaksanaan demokrasi di tingkat daerah, seperti pemilihan kepala daerah (pilkada), adalah ketidaksesuaian antara pelaksanaan dan nilai-nilai demokrasi Pancasila. Kampanye yang tidak sehat, syarat berat bagi calon independen, hingga dominasi partai politik dalam pengusungan calon menjadi hambatan utama. Penunjukan calon oleh ketua partai secara sepihak juga memperlemah semangat musyawarah dan mufakat, serta membuka celah praktik politik transaksional.
Dokumen ini menyimpulkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara cita-cita demokrasi Pancasila dan realita pelaksanaan pemilu di Indonesia. Untuk memperkuat demokrasi sesuai nilai sila keempat, perlu penguatan hukum dan kesadaran politik dari seluruh elemen bangsa, termasuk sanksi terhadap partai yang tidak mencerminkan nilai demokratis. Perlu juga pembenahan sistem pemilu agar lebih inklusif, transparan, dan menjunjung tinggi nilai musyawarah dan keadilan sosial sebagaimana digariskan oleh Pancasila.
2415061111
PSTI-C
Dokumen ini menyoroti pentingnya pemilihan umum sebagai perwujudan nilai-nilai demokrasi, khususnya sila keempat Pancasila: “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.” Penulis menegaskan bahwa pemilu mencerminkan partisipasi rakyat dalam pemerintahan dan menjadi instrumen penting dalam sistem demokrasi. Namun, secara praktik, pelaksanaan pemilu di Indonesia seringkali belum mencerminkan nilai-nilai Pancasila secara utuh karena banyaknya konflik, kecurangan, dan dominasi elit politik.
Permasalahan besar dalam pelaksanaan demokrasi di tingkat daerah, seperti pemilihan kepala daerah (pilkada), adalah ketidaksesuaian antara pelaksanaan dan nilai-nilai demokrasi Pancasila. Kampanye yang tidak sehat, syarat berat bagi calon independen, hingga dominasi partai politik dalam pengusungan calon menjadi hambatan utama. Penunjukan calon oleh ketua partai secara sepihak juga memperlemah semangat musyawarah dan mufakat, serta membuka celah praktik politik transaksional.
Dokumen ini menyimpulkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara cita-cita demokrasi Pancasila dan realita pelaksanaan pemilu di Indonesia. Untuk memperkuat demokrasi sesuai nilai sila keempat, perlu penguatan hukum dan kesadaran politik dari seluruh elemen bangsa, termasuk sanksi terhadap partai yang tidak mencerminkan nilai demokratis. Perlu juga pembenahan sistem pemilu agar lebih inklusif, transparan, dan menjunjung tinggi nilai musyawarah dan keadilan sosial sebagaimana digariskan oleh Pancasila.
Fakhry Ramadhan Subur
2415061113
Psti-C
Garis Besar Diskusi:
a. Demokrasi Menurut Pandangan Pancasila: Demokrasi di Indonesia idealnya berakar pada nilai-nilai luhur Pancasila. Sila keempat, dengan musyawarah, mufakat, keadilan, dan perwakilan, seharusnya menjadi panduan utama dalam setiap tahapan pemilihan umum.
b. Permasalahan Demokrasi dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada): Sayangnya, banyak praktik Pilkada saat ini menyimpang dari nilai-nilai Pancasila. Hal ini tercermin dalam maraknya konflik setelah pemungutan suara, tertutupnya peluang bagi calon independen, dominasi partai politik yang tidak demokratis di internalnya, serta kampanye yang diwarnai berita bohong dan ujaran kebencian.
c. Urgensi Peran Partai Politik: Partai politik memiliki peran sentral dalam demokrasi. Namun, ironisnya, banyak partai justru melemahkan nilai-nilai demokrasi karena tidak menerapkan mekanisme internal yang demokratis, seperti penunjukan calon kepala daerah yang hanya ditentukan oleh pimpinan pusat.
d. Tinjauan Aspek Regulasi: Undang-Undang Pilkada dan konstitusi belum secara tegas mengartikulasikan prinsip-prinsip demokrasi Pancasila dalam prosedur Pilkada. Persyaratan bagi calon independen dianggap terlalu berat dan tidak mencerminkan prinsip keadilan serta kesetaraan dalam berdemokrasi.
Simpulan:
Implementasi Pilkada langsung belum sepenuhnya sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila.
Berbagai aspek dalam penyelenggaraan Pilkada justru memicu perpecahan, penyebaran hoaks, dan konflik sosial di masyarakat.
Penting untuk memperkuat nilai-nilai demokrasi Pancasila dalam setiap tahapan Pilkada, termasuk melakukan reformasi internal partai politik dan menciptakan regulasi yang lebih adil bagi calon independen.
2415061113
Psti-C
Garis Besar Diskusi:
a. Demokrasi Menurut Pandangan Pancasila: Demokrasi di Indonesia idealnya berakar pada nilai-nilai luhur Pancasila. Sila keempat, dengan musyawarah, mufakat, keadilan, dan perwakilan, seharusnya menjadi panduan utama dalam setiap tahapan pemilihan umum.
b. Permasalahan Demokrasi dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada): Sayangnya, banyak praktik Pilkada saat ini menyimpang dari nilai-nilai Pancasila. Hal ini tercermin dalam maraknya konflik setelah pemungutan suara, tertutupnya peluang bagi calon independen, dominasi partai politik yang tidak demokratis di internalnya, serta kampanye yang diwarnai berita bohong dan ujaran kebencian.
c. Urgensi Peran Partai Politik: Partai politik memiliki peran sentral dalam demokrasi. Namun, ironisnya, banyak partai justru melemahkan nilai-nilai demokrasi karena tidak menerapkan mekanisme internal yang demokratis, seperti penunjukan calon kepala daerah yang hanya ditentukan oleh pimpinan pusat.
d. Tinjauan Aspek Regulasi: Undang-Undang Pilkada dan konstitusi belum secara tegas mengartikulasikan prinsip-prinsip demokrasi Pancasila dalam prosedur Pilkada. Persyaratan bagi calon independen dianggap terlalu berat dan tidak mencerminkan prinsip keadilan serta kesetaraan dalam berdemokrasi.
Simpulan:
Implementasi Pilkada langsung belum sepenuhnya sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila.
Berbagai aspek dalam penyelenggaraan Pilkada justru memicu perpecahan, penyebaran hoaks, dan konflik sosial di masyarakat.
Penting untuk memperkuat nilai-nilai demokrasi Pancasila dalam setiap tahapan Pilkada, termasuk melakukan reformasi internal partai politik dan menciptakan regulasi yang lebih adil bagi calon independen.
Nama : Hanzuel Akbar Evansyah
NPM : 2415061060
Kelas : TI C
Jurnal ini membahas hubungan antara sistem demokrasi dan penerapan nilai-nilai sila keempat Pancasila dalam pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) di Indonesia. Dalam teori, pemilukada merupakan salah satu bentuk nyata dari praktik demokrasi, karena masyarakat diberi kesempatan untuk berpartisipasi langsung dalam menentukan pemimpin di daerahnya. Namun, jurnal ini menyoroti bahwa praktik pemilukada di lapangan masih belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai ideal yang terkandung dalam Pancasila, terutama sila keempat yang berbunyi “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.”
Penelitian dalam jurnal ini menggunakan pendekatan hukum normatif, yaitu dengan mengkaji undang-undang dan aturan-aturan yang berlaku, serta membandingkannya dengan teori-teori yang berkaitan dengan demokrasi dan Pancasila. Dengan metode deskriptif-analitis, penulis mencoba menggambarkan bagaimana nilai-nilai dalam sila keempat telah diterapkan dalam sistem pemilukada, sekaligus menilai apakah pelaksanaannya sudah sesuai dengan cita-cita demokrasi Indonesia.
Hasil analisis menunjukkan bahwa pemilukada langsung masih menghadapi banyak tantangan. Beberapa permasalahan yang sering muncul antara lain adalah terjadinya konflik sosial akibat polarisasi politik, penyebaran hoaks atau informasi menyesatkan, dan masih rendahnya tingkat literasi politik masyarakat. Selain itu, regulasi atau aturan hukum mengenai pemilukada dinilai belum cukup tegas dan jelas, sehingga bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan politik praktis.
Melihat berbagai permasalahan tersebut, jurnal ini menyarankan adanya pembaruan dan penguatan terhadap regulasi pemilukada, agar pelaksanaannya bisa berjalan lebih adil, jujur, dan bermartabat. Penegakan hukum yang konsisten menjadi kunci penting untuk menciptakan demokrasi yang tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga substantif, yakni demokrasi yang benar-benar mencerminkan semangat musyawarah, keadilan, dan kepentingan rakyat.
Sebagai mahasiswa, kita bisa belajar dari jurnal ini bahwa demokrasi bukan hanya soal pemilu dan memilih pemimpin, tetapi juga tentang bagaimana proses itu dijalankan sesuai nilai-nilai Pancasila. Harapannya, ke depan, pemilukada bisa menjadi ajang pendidikan politik bagi masyarakat dan wadah untuk membangun kepercayaan terhadap sistem pemerintahan yang benar-benar berpihak pada rakyat.
NPM : 2415061060
Kelas : TI C
Jurnal ini membahas hubungan antara sistem demokrasi dan penerapan nilai-nilai sila keempat Pancasila dalam pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) di Indonesia. Dalam teori, pemilukada merupakan salah satu bentuk nyata dari praktik demokrasi, karena masyarakat diberi kesempatan untuk berpartisipasi langsung dalam menentukan pemimpin di daerahnya. Namun, jurnal ini menyoroti bahwa praktik pemilukada di lapangan masih belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai ideal yang terkandung dalam Pancasila, terutama sila keempat yang berbunyi “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.”
Penelitian dalam jurnal ini menggunakan pendekatan hukum normatif, yaitu dengan mengkaji undang-undang dan aturan-aturan yang berlaku, serta membandingkannya dengan teori-teori yang berkaitan dengan demokrasi dan Pancasila. Dengan metode deskriptif-analitis, penulis mencoba menggambarkan bagaimana nilai-nilai dalam sila keempat telah diterapkan dalam sistem pemilukada, sekaligus menilai apakah pelaksanaannya sudah sesuai dengan cita-cita demokrasi Indonesia.
Hasil analisis menunjukkan bahwa pemilukada langsung masih menghadapi banyak tantangan. Beberapa permasalahan yang sering muncul antara lain adalah terjadinya konflik sosial akibat polarisasi politik, penyebaran hoaks atau informasi menyesatkan, dan masih rendahnya tingkat literasi politik masyarakat. Selain itu, regulasi atau aturan hukum mengenai pemilukada dinilai belum cukup tegas dan jelas, sehingga bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan politik praktis.
Melihat berbagai permasalahan tersebut, jurnal ini menyarankan adanya pembaruan dan penguatan terhadap regulasi pemilukada, agar pelaksanaannya bisa berjalan lebih adil, jujur, dan bermartabat. Penegakan hukum yang konsisten menjadi kunci penting untuk menciptakan demokrasi yang tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga substantif, yakni demokrasi yang benar-benar mencerminkan semangat musyawarah, keadilan, dan kepentingan rakyat.
Sebagai mahasiswa, kita bisa belajar dari jurnal ini bahwa demokrasi bukan hanya soal pemilu dan memilih pemimpin, tetapi juga tentang bagaimana proses itu dijalankan sesuai nilai-nilai Pancasila. Harapannya, ke depan, pemilukada bisa menjadi ajang pendidikan politik bagi masyarakat dan wadah untuk membangun kepercayaan terhadap sistem pemerintahan yang benar-benar berpihak pada rakyat.
NAMA : EDBERT FREDERICK
NPM : 2415061114
KELAS : PSTI_D
Jurnal “Demokrasi sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum Daerah di Indonesia” oleh Galih Puji Mulyono dan Rizal Fatoni membuka diskusi dengan menegaskan bahwa Pemilu merupakan cerminan sistem demokrasi yang sejatinya mengizinkan partisipasi aktif warga negara dalam pemerintahan. Penulis memosisikan Pancasila—khususnya sila keempat tentang kerakyatan yang dipimpin hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan—sebagai landasan normatif bagi praktik Pilkada di Indonesia. Dalam pendahuluan dijelaskan bahwa meski Indonesia berstatus negara hukum sekaligus demokrasi, realitas Pilkada di lapangan belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai permusyawaratan dan musyawarah mufakat yang ideal.
Secara metodologis, penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-deskriptif dengan fokus pada analisis dokumen hukum positif, mulai dari UUD 1945 hingga perundang-undangan Pilkada terbaru. Penulis memanfaatkan pendekatan statute approach untuk menelaah kerangka hukum dan conceptual approach untuk mengurai nilai-nilai Pancasila keempat sebagai instrumen demokrasi. Spesifikasi deskriptif-analitis memungkinkan pemaparan sistematis atas persyaratan dan mekanisme Pilkada, beserta kontradiksi yang terjadi antara teks hukum dan praktik politik lokal.
Dalam bagian pembahasan, jurnal ini menguraikan dua aspek utama. Pertama, demokrasi sila keempat sebagai sumber nilai dalam Pemilu daerah, di mana penulis menekankan pentingnya asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang diamanatkan UUD 1945 Pasal 22E. Konsep musyawarah mufakat diidentifikasi sebagai roh demokrasi Pancasila, namun dijelaskan pula bahwa praktik kampanye, kecurangan, dan dominasi partai politik sering menyimpang dari semangat permusyawaratan. Kedua, pelaksanaan Pilkada langsung sebagai perwujudan demokrasi di daerah ternyata menimbulkan problematika—mulai dari rendahnya partisipasi pemilih hingga biaya politik yang tinggi—sehingga diperlukan penguatan nilai-nilai Pancasila agar Pilkada tidak sekadar prosedur formal tetapi juga sarana musyawarah dan mufakat.
Penulis menyoroti peran partai politik dalam implementasi nilai Pancasila, terutama mekanisme pencalonan yang acapkali bersifat top-down dan melemahkan asas kerakyatan. Ketiadaan sanksi tegas terhadap partai yang melanggar prinsip demokrasi internal menjadi salah satu sebab ketimpangan kualitas penyelenggaraan Pilkada. Di akhir tulisan, ditarik kesimpulan bahwa meski kerangka hukum Pilkada telah mengakomodasi prinsip-prinsip demokrasi Pancasila, praktik di lapangan masih jauh dari ideal. Oleh karena itu, diperlukan revisi regulasi dan penguatan moral politik, baik dari penyelenggara, partai politik, maupun masyarakat, agar nilai-nilai permusyawaratan dalam sila keempat benar-benar terwujud dalam setiap pemilihan umum daerah.
NPM : 2415061114
KELAS : PSTI_D
Jurnal “Demokrasi sebagai Wujud Nilai-Nilai Sila Keempat Pancasila dalam Pemilihan Umum Daerah di Indonesia” oleh Galih Puji Mulyono dan Rizal Fatoni membuka diskusi dengan menegaskan bahwa Pemilu merupakan cerminan sistem demokrasi yang sejatinya mengizinkan partisipasi aktif warga negara dalam pemerintahan. Penulis memosisikan Pancasila—khususnya sila keempat tentang kerakyatan yang dipimpin hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan—sebagai landasan normatif bagi praktik Pilkada di Indonesia. Dalam pendahuluan dijelaskan bahwa meski Indonesia berstatus negara hukum sekaligus demokrasi, realitas Pilkada di lapangan belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai permusyawaratan dan musyawarah mufakat yang ideal.
Secara metodologis, penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-deskriptif dengan fokus pada analisis dokumen hukum positif, mulai dari UUD 1945 hingga perundang-undangan Pilkada terbaru. Penulis memanfaatkan pendekatan statute approach untuk menelaah kerangka hukum dan conceptual approach untuk mengurai nilai-nilai Pancasila keempat sebagai instrumen demokrasi. Spesifikasi deskriptif-analitis memungkinkan pemaparan sistematis atas persyaratan dan mekanisme Pilkada, beserta kontradiksi yang terjadi antara teks hukum dan praktik politik lokal.
Dalam bagian pembahasan, jurnal ini menguraikan dua aspek utama. Pertama, demokrasi sila keempat sebagai sumber nilai dalam Pemilu daerah, di mana penulis menekankan pentingnya asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang diamanatkan UUD 1945 Pasal 22E. Konsep musyawarah mufakat diidentifikasi sebagai roh demokrasi Pancasila, namun dijelaskan pula bahwa praktik kampanye, kecurangan, dan dominasi partai politik sering menyimpang dari semangat permusyawaratan. Kedua, pelaksanaan Pilkada langsung sebagai perwujudan demokrasi di daerah ternyata menimbulkan problematika—mulai dari rendahnya partisipasi pemilih hingga biaya politik yang tinggi—sehingga diperlukan penguatan nilai-nilai Pancasila agar Pilkada tidak sekadar prosedur formal tetapi juga sarana musyawarah dan mufakat.
Penulis menyoroti peran partai politik dalam implementasi nilai Pancasila, terutama mekanisme pencalonan yang acapkali bersifat top-down dan melemahkan asas kerakyatan. Ketiadaan sanksi tegas terhadap partai yang melanggar prinsip demokrasi internal menjadi salah satu sebab ketimpangan kualitas penyelenggaraan Pilkada. Di akhir tulisan, ditarik kesimpulan bahwa meski kerangka hukum Pilkada telah mengakomodasi prinsip-prinsip demokrasi Pancasila, praktik di lapangan masih jauh dari ideal. Oleh karena itu, diperlukan revisi regulasi dan penguatan moral politik, baik dari penyelenggara, partai politik, maupun masyarakat, agar nilai-nilai permusyawaratan dalam sila keempat benar-benar terwujud dalam setiap pemilihan umum daerah.
NAMA : Fathan Salaka R
NPM : 2415061108
KELAS : PSTI C
Jurnal ini membahas bagaimana nilai-nilai dalam sila keempat Pancasila, yaitu *"kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan"*, seharusnya menjadi dasar dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia, khususnya dalam konteks pemilihan kepala daerah (Pilkada). Penulis menekankan bahwa pemilu merupakan instrumen penting untuk membentuk pemerintahan yang demokratis. Namun, dalam praktiknya, Pilkada sering kali belum mencerminkan nilai-nilai demokrasi Pancasila secara utuh, terutama dalam hal musyawarah dan keterlibatan rakyat.
Salah satu persoalan yang diangkat adalah sulitnya jalur pencalonan independen akibat persyaratan administratif yang berat. Hal ini membatasi hak masyarakat untuk memilih pemimpin secara lebih bebas, karena kandidat yang berasal dari luar partai politik sulit bersaing. Selain itu, kampanye politik di Pilkada kerap kali diwarnai oleh penyebaran hoaks, ujaran kebencian, hingga konflik horizontal, yang jelas bertentangan dengan semangat kebijaksanaan, persatuan, dan musyawarah yang dijunjung tinggi dalam sila keempat.
Penulis juga mengkritisi peran partai politik yang seharusnya menjadi pilar demokrasi, namun dalam praktiknya sering kali hanya memperjuangkan kepentingan kelompok atau elit internal. Dalam banyak kasus, kebijakan kepala daerah terpilih lebih mencerminkan kepentingan partai ketimbang kebutuhan masyarakat luas. Ini menunjukkan bahwa pelaksanaan demokrasi belum benar-benar berpihak pada prinsip permusyawaratan untuk kepentingan bersama.
Kesimpulannya, pelaksanaan Pilkada langsung di Indonesia masih jauh dari mencerminkan nilai-nilai ideal Pancasila, terutama sila keempat. Masih banyak praktik yang tidak demokratis dan belum menunjukkan komitmen terhadap musyawarah serta kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, dibutuhkan reformasi dalam sistem Pilkada, pembenahan internal partai politik, serta peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya membangun demokrasi yang sehat dan bermartabat sesuai nilai-nilai luhur Pancasila.
NPM : 2415061108
KELAS : PSTI C
Jurnal ini membahas bagaimana nilai-nilai dalam sila keempat Pancasila, yaitu *"kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan"*, seharusnya menjadi dasar dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia, khususnya dalam konteks pemilihan kepala daerah (Pilkada). Penulis menekankan bahwa pemilu merupakan instrumen penting untuk membentuk pemerintahan yang demokratis. Namun, dalam praktiknya, Pilkada sering kali belum mencerminkan nilai-nilai demokrasi Pancasila secara utuh, terutama dalam hal musyawarah dan keterlibatan rakyat.
Salah satu persoalan yang diangkat adalah sulitnya jalur pencalonan independen akibat persyaratan administratif yang berat. Hal ini membatasi hak masyarakat untuk memilih pemimpin secara lebih bebas, karena kandidat yang berasal dari luar partai politik sulit bersaing. Selain itu, kampanye politik di Pilkada kerap kali diwarnai oleh penyebaran hoaks, ujaran kebencian, hingga konflik horizontal, yang jelas bertentangan dengan semangat kebijaksanaan, persatuan, dan musyawarah yang dijunjung tinggi dalam sila keempat.
Penulis juga mengkritisi peran partai politik yang seharusnya menjadi pilar demokrasi, namun dalam praktiknya sering kali hanya memperjuangkan kepentingan kelompok atau elit internal. Dalam banyak kasus, kebijakan kepala daerah terpilih lebih mencerminkan kepentingan partai ketimbang kebutuhan masyarakat luas. Ini menunjukkan bahwa pelaksanaan demokrasi belum benar-benar berpihak pada prinsip permusyawaratan untuk kepentingan bersama.
Kesimpulannya, pelaksanaan Pilkada langsung di Indonesia masih jauh dari mencerminkan nilai-nilai ideal Pancasila, terutama sila keempat. Masih banyak praktik yang tidak demokratis dan belum menunjukkan komitmen terhadap musyawarah serta kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, dibutuhkan reformasi dalam sistem Pilkada, pembenahan internal partai politik, serta peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya membangun demokrasi yang sehat dan bermartabat sesuai nilai-nilai luhur Pancasila.