Nama : Nabila Alya Chalisa
Kelas : 2415061010
Kelas : PSTI C

Hasil analisis video
Video tersebut memberi analisis perkembangan demokrasi di Indonesia dalam beberapa periode penting. Dimulai dari masa revolusi kemerdekaan yang diwarnai keterbatasan demokrasi, Indonesia kemudian memasuki era demokrasi parlementer (1945-1959) yang dianggap sebagai puncak perkembangan demokrasi pada saat itu, meskipun akhirnya mengalami kegagalan akibat polarisasi politik aliran, kondisi sosial ekonomi yang lemah, serta adanya kesamaan kepentingan antara Presiden Soekarno dan Angkatan Darat. Selanjutnya, periode demokrasi terpimpin (1959-1965) ditandai dengan kuatnya tarik-menarik antara tiga kekuatan politik utama: ABRI, Soekarno, dan PKI. Era pemerintahan Orde Baru memperlihatkan adanya sentralisasi kekuasaan dan pembatasan peran partai politik, meskipun pada awalnya tampak memberikan harapan akan distribusi kekuasaan. Akhirnya, masa reformasi (1998 hingga kini) mengusung demokrasi Pancasila yang memiliki kemiripan dengan demokrasi parlementer namun masih terus berproses dalam menemukan jati dirinya.

NAMA : Nabila Alya Chalisa
NPM : 2415061010
KELAS : PSTI C

Nama : Nabila Alya Chalisa
NPM : 2415061010
Kelas : PSTI C

Hasil analisis jurnal
Jurnal ini membahas keterkaitan antara demokrasi dan sila keempat Pancasila, yaitu "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan", dalam konteks pemilihan umum kepala daerah di Indonesia. Penulis menyoroti bahwa meskipun pemilu merupakan refleksi dari sistem demokrasi, pelaksanaannya di Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai demokrasi Pancasila. Banyak ditemukan praktik-praktik yang bertentangan dengan semangat musyawarah dan keadilan, seperti kecurangan, rendahnya partisipasi publik, dan dominasi partai politik dalam pencalonan yang mengabaikan aspirasi rakyat. Demokrasi dalam Pancasila menekankan pengambilan keputusan berdasarkan mufakat dan semangat kekeluargaan, namun praktiknya seringkali jauh dari ideal tersebut.

Selanjutnya jurnal ini menyoroti perlunya penguatan kembali nilai-nilai demokrasi Pancasila dalam sistem pemilihan umum, termasuk peluang bagi calon independen yang masih sangat terbatas. Penulis juga mengkritisi kurangnya regulasi yang menjamin demokratisasi internal partai politik, yang menyebabkan terjadinya oligarki politik dan budaya "hutang budi" dalam pemerintahan. Dalam konteks ini, demokrasi bukan hanya soal prosedural, tetapi juga substansial, yang harus menjamin keadilan, keterbukaan, dan partisipasi aktif masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya sistematis untuk membenahi sistem pemilu agar sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila, terutama sila keempat, demi terciptanya pemerintahan yang benar-benar mencerminkan kehendak rakyat.

NAMA : Nabila Alya Chalisa
NPM : 2415061010
KELAS : PSTI C

Nama : Nabila Alya Chalisa
NPM : 2415061010
Kelas : PSTI C

Hasil analisis jurnal
Jurnal Penelitian Politik Vol. 16 No. 1 Tahun 2019 membahas berbagai tantangan demokrasi Indonesia dalam konteks Pemilu Serentak 2019, khususnya Pilpres yang mempertemukan kembali Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Artikel utama karya R. Siti Zuhro mengulas bagaimana pemilu yang seharusnya menjadi sarana konsolidasi demokrasi justru memperlihatkan banyak kelemahan, seperti politisasi identitas, lemahnya pelembagaan partai politik, dan polarisasi sosial yang tajam. Pemilu 2019 dinilai masih bersifat prosedural, belum substantif, karena belum mampu menghasilkan pemerintahan yang efektif dan meningkatkan kepercayaan publik. Bahkan, netralitas birokrasi dan aparat negara turut dipertanyakan, serta partai politik gagal menjalankan fungsi kaderisasi dengan mengandalkan popularitas tokoh selebritas semata.

Jurnal ini juga menyoroti pentingnya sinergi antara berbagai aktor demokrasi termasuk masyarakat sipil, media massa, lembaga pengawas, dan pemerintah untuk memperkuat demokrasi substansial yang menjunjung keadilan, partisipasi bermakna, dan kebebasan politik. Maraknya hoaks, ujaran kebencian, serta politisasi agama menunjukkan bahwa nilai-nilai dasar demokrasi belum menjadi budaya politik yang dominan. Oleh karena itu, dibutuhkan pembenahan serius dalam tata kelola pemilu, penguatan peran lembaga politik, dan reformasi birokrasi untuk menciptakan pemilu yang damai dan demokrasi yang lebih sehat. Pemilu 2019 menjadi pelajaran penting bahwa demokrasi Indonesia masih membutuhkan proses pendalaman yang berkelanjutan dan komitmen kuat dari seluruh elemen bangsa.