Posts made by Rifki Yudika Perdana

Nama : Rifki Yudika Perdana
NPM : 2415061090
Kelas : PSTI D

Jurnal ini mengulas penerapan nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila, yaitu *“kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”*, dalam konteks pemilihan umum di Indonesia, khususnya dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Meskipun Indonesia menyatakan diri sebagai negara demokratis yang berlandaskan Pancasila, kenyataannya praktik demokrasi dalam pemilu daerah seringkali tidak mencerminkan semangat nilai-nilai tersebut secara utuh.

Penulis menyoroti bahwa sistem demokrasi yang dijalankan saat ini masih jauh dari ideal. Masih banyak persoalan yang muncul, seperti meningkatnya konflik antarpartai dan pendukung selama pemilu, proses pencalonan kepala daerah yang tidak transparan karena lebih ditentukan oleh elit partai daripada melalui musyawarah, serta sulitnya calon independen ikut serta karena persyaratan yang berat. Selain itu, maraknya kampanye hitam dan penyebaran hoaks di media sosial turut mencederai semangat demokrasi yang sehat.

Jurnal ini juga menegaskan bahwa pemilu adalah bagian dari pelaksanaan prinsip negara hukum, di mana setiap warga negara seharusnya memiliki peluang yang adil untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Namun dalam praktiknya, dominasi elite politik membuat akses tersebut menjadi tidak merata. Penulis menekankan bahwa *Demokrasi Pancasila* memiliki karakteristik berbeda dari demokrasi barat, karena mengedepankan prinsip musyawarah, semangat kekeluargaan, dan gotong royong, bukan sekadar suara terbanyak.

Oleh karena itu, jurnal ini mengajak untuk tidak hanya mengandalkan sistem pemilu langsung sebagai tolak ukur demokrasi, tetapi juga menghidupkan nilai-nilai moral dan budaya dalam praktik politik. Kesimpulannya, pelaksanaan demokrasi dalam Pilkada masih belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai sila keempat Pancasila. Demokrasi yang ideal bukan hanya soal perolehan suara, melainkan tentang keadilan, kejujuran, tanggung jawab etis, dan penghormatan terhadap kehendak rakyat (demokrasi yang sejati adalah demokrasi yang berakar pada nilai-nilai Pancasila, bukan sekadar rutinitas lima tahunan).
Nama : Rifki Yudika Perdana
NPM : 2415061090
Kelas : PSTI D

Video ini memberikan gambaran komprehensif tentang perjalanan demokrasi di Indonesia, mulai dari masa awal kemerdekaan, melalui berbagai fase penting seperti era Orde Baru, hingga ke masa reformasi dan kemungkinan arah perkembangannya ke depan. Perjalanan demokrasi di Indonesia menunjukkan proses yang tidak sederhana, diwarnai oleh dinamika sosial, ekonomi, serta perubahan struktur kekuasaan dari waktu ke waktu.

Pada periode awal kemerdekaan, pembangunan sistem demokrasi menghadapi hambatan besar akibat ketidakstabilan kondisi sosial dan ekonomi serta persaingan politik yang tajam. Masa demokrasi parlementer (1945–1959) menjadi tonggak penting bagi tumbuhnya nilai-nilai demokratis, namun berakhir karena konflik politik internal dan ketegangan antara Presiden Soekarno dan militer.

Fase berikutnya, yaitu masa demokrasi terpimpin (1959–1965), ditandai dengan konsentrasi kekuasaan di tangan presiden dan menguatnya peran Partai Komunis Indonesia, yang kemudian memicu konflik besar dengan militer. Lalu, masa Orde Baru yang hadir setelahnya memberikan kesan awal distribusi kekuasaan yang lebih merata, namun seiring berjalannya waktu justru memperkuat dominasi militer dan mengekang kebebasan politik serta masyarakat sipil, menjadikan demokrasi hanya sebatas formalitas.

Transisi ke era reformasi pada tahun 1998 membuka peluang besar bagi demokrasi yang lebih terbuka. Desentralisasi, lahirnya lembaga-lembaga independen, serta peningkatan kebebasan pers dan partisipasi masyarakat menunjukkan kemajuan penting. Meski demikian, berbagai tantangan seperti praktik korupsi, ketimpangan sosial, lemahnya partai politik, dan rendahnya partisipasi politik warga tetap menjadi penghambat utama menuju demokrasi yang lebih bermakna.

Video ini juga mengangkat pentingnya strategi ke depan untuk memperkuat demokrasi. Pemanfaatan teknologi digital bisa membuka ruang partisipasi publik yang lebih luas, namun di sisi lain juga membawa risiko polarisasi dan penyebaran informasi yang menyesatkan. Maka dari itu, peningkatan literasi digital, penguatan institusi, dan pendidikan politik menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas demokrasi ke depan.

Sebagai penutup, video ini menegaskan bahwa demokrasi Indonesia masih dalam proses pembentukan yang ideal. Perjalanan dari masa parlementer, Orde Baru, hingga reformasi menunjukkan bahwa demokrasi adalah suatu proses yang terus berkembang dan sangat membutuhkan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat.