NAMA : EDBERT FREDERICK
NPM : 2415061114
KELAS : PSTI_D
Jurnal Penelitian Politik Vol. 16 No. 1 (Juni 2019) yang diterbitkan oleh Pusat Penelitian Politik LIPI menempatkan Pemilu Serentak 2019 sebagai titik fokus utama untuk mengeksplorasi berbagai dimensi konsolidasi demokrasi di Indonesia. Edisi ini dibuka dengan Catatan Redaksi yang menegaskan bahwa Pemilu Serentak 2019—pemilihan presiden, wakil presiden, dan anggota legislatif dalam satu waktu—merupakan pengalaman baru yang memicu dinamika sosial-politik kompleks dalam ranah elektoral . Redaksi menegaskan bahwa melalui kumpulan enam artikel, jurnal ini bertujuan menjembatani analisis empiris dan perkembangan teori politik dengan praktik demokrasi kontemporer.

Artikel pertama, “Penguatan Sistem Presidensial dalam Pemilu Serentak 2019” oleh Efriza, memanfaatkan pendekatan kualitatif berbasis studi koalisi untuk mengurai bagaimana presidential threshold serta kelemahan pelembagaan partai mempersempit ruang perubahan substansial dalam sistem multipartai Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan adanya efek “coattail”—peningkatan dukungan partai koalisi di legislatif pasca-pemilu—namun pola koalisi pragmatis tetap mendominasi, sehingga penguatan presidensial lebih bersifat mekanis ketimbang mendasar .

Tulisan kedua, “Upaya Mobilisasi Perempuan melalui Narasi Simbolik ‘Emak-Emak dan Ibu Bangsa’ Pada Pemilu 2019” karya Luky Sandra Amalia, menerapkan analisis wacana simbolik untuk menelaah retorika dua kubu capres-cawapres dalam membidik segmen pemilih perempuan yang merupakan mayoritas pemilih. Temuan menunjukkan bahwa label “emak-emak” dan “ibu bangsa” sama-sama membatasi peran perempuan pada ranah domestik, sehingga narasi tersebut lebih bersifat instrumen politik pragmatis daripada emancipatory rhetoric bagi perempuan .

Artikel ketiga, “Netralitas Polri Menjelang Pemilu Serentak 2019” oleh Sarah Nuraini Siregar, mengadopsi metode studi kasus lapangan untuk menilai dua fungsi Polri: menjaga keamanan pemilu (fungsi reaktif) dan deteksi dini gangguan (fungsi preventif). Analisisnya mengungkap bahwa, meski secara institusional Polri diharapkan bersikap netral, dalam praktik di lapangan sering terjadi bias perlindungan serta politisasi personel, khususnya di tingkat Babinkamtibmas, yang menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas mekanisme pengawasan internal .

Defbry Margiansyah dalam “Populisme di Indonesia Kontemporer: Transformasi Persaingan Populisme dan Konsekuensinya dalam Dinamika Kontestasi Politik Menjelang Pemilu 2019” menggabungkan konsep eklektik populisme dengan tesis penyesuaian elit. Data komparatif menyoroti adaptasi strategi populis antara Pemilu 2014 dan 2019, menunjukkan bahwa pola populisme diinstrumenkan elit untuk memobilisasi basis dukungan tanpa menawarkan agenda transformasi demokrasi substantif.

Selanjutnya, R. Siti Zuhro dalam “Demokrasi dan Pemilu Presiden 2019” menggunakan kuantifikasi variabel prosedural dan substantif untuk menilai tingkat pendalaman demokrasi. Lewat tabel perbandingan indikator partisipasi, kompetisi, dan hak-hak sipil, ia menyimpulkan bahwa meski prosedur pemilu berjalan lancar, substansi demokrasi—termasuk mutual trust dan penghormatan terhadap HAM—belum optimal, seperti tergambar dari kerusuhan 22 Mei 2019 dan sengketa hasil yang berujung di MK.

Artikel terakhir, “Menelaah Sisi Historis Shalawat Badar: Dimensi Politik dalam Sastra Lisan Pesantren” oleh Dhuroruddin Mashad, menelusuri akar historis Shalawat Badar dengan pendekatan historia lisan. Ia memetakan bagaimana karya sastra religius tersebut telah berfungsi sebagai medium mobilisasi politik santri dari masa klasik hingga kontemporer, sekaligus menegaskan hubungan antara sastra, agama, dan politik dalam tradisi pesantren .

Dalam sebuah ulasan buku penutup, Sutan Sorik mengkritisi karya Ni’matul Huda dan M. Imam Nasef tentang demokrasi pasca-Reformasi, dengan catatan bahwa meski kerangka normatif dan empiris telah komprehensif, aspek sumber daya manusia dalam lembaga penyelenggara pemilu masih perlu dikaji lebih dalam. Secara keseluruhan, Vol. 16 No. 1 ini berhasil menghadirkan kajian multidimensional yang tetap berpegang pada kerangka akademis, sekaligus relevan bagi mahasiswa dan peneliti muda yang ingin memahami tantangan konsolidasi demokrasi Indonesia kontemporer.

NAMA : EDBERT FREDERICK
NPM : 2415061114
KELAS : PSTI-D
Video “Demokrasi Itu Gaduh, tapi Kenapa Bertahan dan Dianut Banyak Negara?” mengangkat paradoks sentral demokrasi sebagai sistem politik: meskipun kerap ditandai oleh dinamika wacana yang intensif dan perbedaan pendapat yang tajam, demokrasi tetap dipilih dan dipertahankan oleh banyak negara di dunia. Pada bagian pembuka, narator memaparkan pertanyaan penelitian yang relevan dengan kondisi kontemporer, yaitu mengapa negara-negara demokratis mampu mempertahankan stabilitas institusionalnya meski menghadapi keruwetan politis. Pendekatan ini menunjukkan kesadaran terhadap kompleksitas fenomena demokrasi dan menetapkan kerangka analisis yang sistematis.

Secara struktural, video ini menyajikan argumen dalam tiga tahap: (1) identifikasi karakteristik “kericuhan” demokrasi—meliputi polarisasi publik dan persaingan politik yang intens, (2) paparan manfaat jangka panjang demokrasi, seperti transparansi pemerintahan, perlindungan hak asasi manusia, dan mekanisme akuntabilitas yang efektif, serta (3) pembahasan tantangan kontemporer, termasuk penyebaran disinformasi melalui media sosial dan potensi erosi kepercayaan publik. Setiap bagian didukung oleh data empiris yang dikemas dalam grafik perbandingan, misalnya indeks kebebasan pers dan skor persepsi korupsi, sehingga memperkuat validitas klaim yang diajukan.

Dari segi audiovisual, video ini menggunakan animasi infografik yang ringkas dan konsisten dalam palet warna, serta transisi antar-ideo yang halus sehingga memudahkan penonton mengikuti alur argumentasi tanpa gangguan visual berlebihan. Pemilihan musik latar semi-ambient turut menciptakan suasana serius namun tidak kaku, selaras dengan gaya penyampaian narator yang lugas dan objektif. Kombinasi narasi akademis dengan elemen grafis interaktif memperkuat daya tarik konten sekaligus menjaga kredibilitas ilmiah.

Pada bagian penutup, video menekankan urgensi refleksi kritis terhadap praktik demokrasi di era digital. Narator mengajak penonton untuk mengevaluasi tingkat partisipasi politik dan kesadaran media digital sebagai variabel kunci dalam mempertahankan kualitas demokrasi. Dengan demikian, video ini tidak hanya bersifat informatif, melainkan juga normatif, mendorong pembentukan sikap warga negara yang lebih sadar akan hak dan tanggung jawab politiknya. Secara keseluruhan, pendekatan konten, struktur argumentasi, dan desain visual video ini memenuhi standar akademis dan layak dijadikan materi diskusi dalam konteks pembelajaran ilmu politik.

Nama : Edbert Frederick
NPM : 2415061114
Kelas : PSTI D

Analisis Jurnal: Pancasila sebagai Filsafat Ilmu dan Implikasinya terhadap IPTEK
Jurnal ini menyoroti posisi penting Pancasila sebagai filsafat ilmu yang memberikan landasan etis, moral, dan filosofis dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) di Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai panduan ideologi, tetapi juga sebagai kerangka berpikir yang mengintegrasikan nilai-nilai luhur bangsa dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam inovasi dan penerapan IPTEK.

Pancasila Sebagai Filsafat Ilmu
Pancasila merupakan hasil pemikiran mendalam dari para pendiri bangsa yang digali dari nilai-nilai budaya nusantara. Sebagai filsafat ilmu, Pancasila memberikan panduan dalam proses berpikir dan berpengetahuan, dengan tetap memperhatikan aspek spiritual, moral, dan sosial. Jurnal ini menekankan bahwa pengembangan IPTEK yang tidak berdasarkan Pancasila berpotensi merusak moralitas, persatuan, dan keseimbangan kehidupan manusia.

Menurut Friedrich Hegel, filsafat adalah sintesis dari pemikiran yang lahir dari antitesis. Demikian pula, Pancasila hadir sebagai hasil akulturasi berbagai budaya, pemikiran, dan pengalaman bangsa Indonesia, menjadikannya sebagai pedoman hidup yang mencerminkan nilai-nilai universal dan lokal. Dalam konteks filsafat ilmu, Pancasila menempatkan ilmu pengetahuan sebagai alat untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin, baik di dunia maupun akhirat.

Implikasi Sila-Sila Pancasila dalam Pengembangan IPTEK
1. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa
Sila ini menekankan bahwa manusia adalah makhluk religius yang memiliki kesadaran akan adanya Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Dalam pengembangan IPTEK, penting untuk menanamkan nilai-nilai spiritual dan moral. Hal ini dilakukan dengan memahami batas kemampuan manusia dalam berpikir serta menciptakan keseimbangan antara akal dan rasa. Penanaman nilai ini dapat dilakukan melalui pendidikan agama sejak dini hingga perguruan tinggi, sehingga pengembangan IPTEK tidak hanya berfokus pada hasil material tetapi juga menghormati nilai-nilai ketuhanan.

2. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
Sila ini memberikan arahan bahwa ilmu pengetahuan harus digunakan untuk kesejahteraan umat manusia secara menyeluruh, bukan hanya untuk kelompok tertentu. IPTEK harus dikembangkan dengan prinsip moralitas dan beradab, sehingga tidak merugikan pihak lain atau merusak keseimbangan sosial. Contohnya adalah memastikan bahwa teknologi tidak digunakan untuk eksploitasi, diskriminasi, atau tujuan destruktif lainnya. Sebaliknya, teknologi harus meningkatkan harkat dan martabat manusia, seperti melalui inovasi yang mendukung keadilan sosial.

3. Sila Persatuan Indonesia
Sila ini menegaskan pentingnya pengembangan IPTEK yang memperkuat persatuan bangsa. Teknologi harus menjadi alat pemersatu, bukan pemecah belah, baik di tingkat nasional maupun internasional. Contohnya adalah penggunaan teknologi komunikasi untuk mempererat hubungan antarwarga negara di berbagai daerah, sekaligus mempromosikan kebudayaan Indonesia di dunia internasional.

4. Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan
Dalam konteks ini, pengembangan IPTEK harus dilakukan secara demokratis. Setiap ilmuwan memiliki kebebasan untuk berinovasi, namun tetap menghormati kepentingan bersama dan terbuka terhadap kritik. Proses pengambilan keputusan dalam pengembangan IPTEK juga harus melibatkan musyawarah yang mempertimbangkan kepentingan seluruh rakyat, sehingga teknologi yang dihasilkan benar-benar bermanfaat bagi banyak pihak.

5. Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
Sila ini menekankan bahwa IPTEK harus membawa keadilan dalam segala bidang kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial, maupun budaya. Teknologi harus dapat diakses oleh seluruh masyarakat, tanpa memandang status sosial atau ekonomi. Misalnya, pengembangan teknologi pendidikan yang merata, sehingga semua lapisan masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang.

Tantangan dan Solusi
Jurnal ini juga membahas tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila di tengah pesatnya perkembangan IPTEK. Salah satu tantangan terbesar adalah masuknya informasi dan teknologi dari luar negeri yang sering kali tidak sesuai dengan budaya dan nilai-nilai lokal. Tanpa filter yang kuat, hal ini dapat menyebabkan degradasi moral dan lunturnya identitas bangsa. Solusi yang ditawarkan adalah dengan memperkuat pendidikan karakter berbasis Pancasila di semua jenjang pendidikan. Selain itu, pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama untuk menciptakan regulasi yang memastikan bahwa pengembangan IPTEK tetap sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Kesimpulan
Pancasila sebagai filsafat ilmu memberikan kerangka berpikir yang holistik dan integratif dalam pengembangan IPTEK. Dengan menjadikannya pedoman, bangsa Indonesia dapat memastikan bahwa kemajuan teknologi tidak hanya mendorong kesejahteraan material tetapi juga menjunjung nilai-nilai spiritual, moral, dan sosial. Di tengah persaingan global, Pancasila menjadi landasan yang menjaga identitas bangsa sekaligus memandu arah pengembangan IPTEK menuju kehidupan yang lebih sejahtera, adil, dan harmonis.

Nama : Edbert Frederick
NPM : 2415061114
Kelas : PSTI D

A Menurut saya, Pancasila sebagai paradigma ilmu bagi teknik informatika berarti menjadikan nilai-nilai dalam setiap silanya sebagai panduan dalam pengembangan dan penerapan teknologi. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, mendorong kita untuk menggunakan teknologi secara bijak dan tidak melanggar norma agama, seperti mencegah penyebaran konten negatif. Sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, mengingatkan kita bahwa teknologi harus dirancang untuk mempermudah hidup manusia, menghormati hak privasi, dan tidak digunakan untuk eksploitasi.

Sila ketiga, Persatuan Indonesia, berarti teknologi yang kita ciptakan harus mempererat hubungan antarwarga negara, bukan memecah belah. Sila keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan, menuntut kita sebagai teknolog untuk membuat sistem yang transparan, berkeadilan, dan bisa diterima oleh banyak pihak. Sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, mendorong kita untuk membuat teknologi yang inklusif dan dapat diakses oleh semua kalangan, termasuk masyarakat yang kurang mampu.

Proses penerapan nilai-nilai ini dalam persaingan global adalah dengan terus belajar, berinovasi, dan menjaga integritas. Sebagai mahasiswa teknik informatika, kita juga harus meningkatkan daya saing melalui riset dan pengembangan teknologi yang mampu bersaing di kancah internasional tetapi tetap mencerminkan identitas bangsa.

B Harapan saya mengenai model pemimpin, warga negara, dan ilmuwan yang Pancasilais di Indonesia adalah mereka yang mampu mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan pekerjaannya. Seorang pemimpin Pancasilais harus berintegritas, adil, mendengarkan aspirasi rakyat, dan mendorong pembangunan berbasis kearifan lokal. Warga negara yang Pancasilais harus aktif berkontribusi untuk kemajuan bangsa, menghargai keberagaman, dan tidak mudah terpecah oleh isu-isu negatif.

Sementara itu, ilmuwan Pancasilais harus mengembangkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi masyarakat luas, tidak melupakan nilai-nilai kemanusiaan, dan memastikan bahwa penelitiannya berkontribusi untuk keadilan sosial. Di masa depan, saya berharap semua elemen ini dapat bekerja sama dengan baik untuk membangun Indonesia yang lebih maju, mandiri, dan tetap berlandaskan nilai-nilai Pancasila.