Kiriman dibuat oleh Muhamad Nabil Almuzzaki

Nama : Muhamad Nabil Almuzzaki
NPM : 2415061121
Kelas : PSTI C

Video berjudul "Perkembangan Demokarsi di Indonesia" ini menjelaskan perjalanan demokrasi di Indonesia sejak kemerdekaan hingga sekarang. Pada awal kemerdekaan, sistem pemerintahan masih belum stabil karena adanya perbedaan ideologi. Masa Orde Lama membawa sistem demokrasi terpimpin yang membuat kekuasaan terpusat di tangan presiden dan mengurangi kebebasan politik. Hal ini berlanjut di masa Orde Baru, di mana pemilu hanya formalitas dan partai penguasa mendominasi, sementara kebebasan rakyat dibatasi.

Perubahan besar terjadi di era Reformasi setelah tahun 1998. Sistem demokrasi mulai terbuka, pemilu menjadi lebih adil, dan rakyat lebih bebas berpendapat. Meski begitu, hingga saat ini demokrasi masih menghadapi banyak tantangan seperti korupsi, politik uang, polarisasi, dan rendahnya literasi politik. Untuk memperkuat demokrasi, Indonesia perlu meningkatkan pendidikan politik, memperbaiki sistem partai, serta menjaga keadilan dan kebebasan berpendapat. Demokrasi yang kuat bukan hanya soal memilih, tapi juga soal menjaga kepercayaan rakyat dan pemerintahan yang berpihak pada kepentingan umum.
Nama : Muhamad Nabil Almuzzaki
NPM : 2415061121
Kelas : PSTI C

Demokrasi Itu Gaduh, tapi Kenapa Bertahan dan Dianut Banyak Negara? Narasi Newsroom

membahas alasan utama mengapa sistem demokrasi diadopsi oleh banyak negara di dunia. Dalam video ini dijelaskan bahwa demokrasi memberi ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, menjamin kebebasan berpendapat, serta melindungi hak asasi manusia. Demokrasi juga dianggap mampu menciptakan pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel, sehingga tingkat korupsi cenderung lebih rendah dibandingkan sistem pemerintahan otoriter. Selain itu, negara-negara demokratis umumnya memiliki tingkat kesejahteraan, kesehatan, dan kebahagiaan masyarakat yang lebih tinggi. Namun, video ini juga menyoroti tantangan yang dihadapi demokrasi di era modern, seperti menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Data dari Freedom House dan Economist Intelligence Unit menunjukkan bahwa kualitas demokrasi di Indonesia mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir, sehingga Indonesia kini masuk kategori "flawed democracy" atau demokrasi cacat. Secara keseluruhan, video ini menekankan pentingnya menjaga nilai-nilai demokrasi, seperti toleransi, keterbukaan, dan partisipasi aktif masyarakat, agar demokrasi tetap relevan dan mampu menjawab tantangan zaman.
Nama : Muhamad Nabil Almuzzaki
NPM : 2415061121
Kelas : PSTI C

Jurnal ini membahas tentang bagaimana demokrasi seharusnya menjadi wujud nyata dari nilai-nilai sila keempat Pancasila, yaitu "kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan", khususnya dalam konteks pemilihan umum kepala daerah di Indonesia. Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa pemilihan umum adalah sarana penting untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis. Namun pada kenyataannya, pelaksanaan pemilihan umum, terutama Pilkada, belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai demokrasi yang terkandung dalam Pancasila. Musyawarah yang melibatkan rakyat. Selain itu, pencalonan independen juga sangat sulit karena syaratnya terlalu berat, sehingga membatasi kesempatan bagi calon yang bukan berasal dari partai politik. Hal ini membuat masyarakat tidak sepenuhnya bisa memilih pemimpinnya secara bebas. Penulis juga menyoroti bahwa kampanye yang dilakukan oleh calon kepala daerah sering kali tidak sehat. Banyak kampanye yang justru menyebarkan hoaks, ujaran kebencian, dan bahkan memicu konflik di masyarakat. Ini jelas bertentangan dengan semangat sila keempat Pancasila yang menekankan musyawarah, kebijaksanaan, dan persatuan. Demokrasi yang seharusnya menjadi wadah untuk menyatukan justru sering menjadi pemicu perpecahan.
Selain itu, partai politik sebagai salah satu pilar penting dalam sistem demokrasi dinilai belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai demokratis. Dalam banyak kasus, partai politik lebih mementingkan kepentingan kelompok atau elitnya, bukan kepentingan rakyat. Bahkan, ada kecenderungan bahwa kebijakan kepala daerah yang terpilih ditentukan oleh kepentingan partai, bukan berdasarkan kebutuhan masyarakat. Ini menunjukkan adanya krisis dalam penerapan nilai demokrasi yang seharusnya berdasarkan musyawarah untuk kepentingan bersama.

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung di Indonesia masih jauh dari nilai-nilai ideal dalam sila keempat Pancasila. Masih banyak praktik yang tidak demokratis dan belum mencerminkan semangat permusyawaratan dan kebijaksanaan. Oleh karena itu, perlu ada upaya serius untuk memperkuat nilai-nilai Pancasila dalam pelaksanaan demokrasi, khususnya melalui perbaikan sistem Pilkada, reformasi partai politik, serta peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya demokrasi yang sehat dan bermartabat.
Nama : Muhamad Nabil Almuzzaki
NPM : 2415061121
Kelas : PSTI C

Jurnal Penelitian Politik karya R. Siti Zuhro merupakan kajian kritis terhadap dinamika demokrasi di Indonesia dalam konteks penyelenggaraan Pemilu Presiden tahun 2019. Jurnal ini menjelaskan bahwa meskipun pemilu 2019 adalah momen penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia, pelaksanaannya belum benar-benar menunjukkan demokrasi yang berjalan secara mendalam. Pemilu masih lebih fokus pada aturan formal saja, bukan pada kualitasnya. Hal ini terlihat dari partisipasi masyarakat yang masih rendah, partai politik yang belum kuat, dan pemerintah yang belum sepenuhnya menunjukkan tanggung jawab atas kinerjanya.

Salah satu fokus utama jurnal ini adalah fenomena politisasi identitas dan agama dalam kampanye politik. Politisasi ini berdampak pada meningkatnya polarisasi sosial dan menurunnya toleransi dalam masyarakat. Penulis juga menyoroti lemahnya peran partai politik dalam melakukan kaderisasi, yang ditunjukkan dengan banyaknya calon legislatif dari kalangan selebritas tanpa rekam jejak politik yang jelas. Hal ini mencerminkan kegagalan partai dalam menjalankan fungsi pendidikan politik dan penyaringan calon pemimpin yang berkualitas.

Selain itu, jurnal ini mengkritisi ketidaknetralan birokrasi dalam proses pemilu. Keterlibatan aparatur sipil negara dalam politik praktis dianggap mencederai prinsip netralitas dan berdampak pada rendahnya kepercayaan publik terhadap hasil pemilu. Kerusuhan yang terjadi pasca pengumuman hasil pilpres menjadi bukti lemahnya kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi yang berlangsung.

Penulis menyimpulkan bahwa konsolidasi demokrasi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Untuk itu, perlu adanya sinergi antar pemangku kepentingan—partai politik, birokrasi, penyelenggara pemilu, masyarakat sipil, dan media massa—untuk memperkuat demokrasi substantif. Keberhasilan demokrasi tidak hanya ditentukan oleh kelancaran prosedur pemilu, tetapi juga oleh kemampuan sistem politik dalam membangun kepercayaan publik, menjamin keadilan, dan mengakomodasi keberagaman secara adil dan setara.