Farhan Naufal Azmi
2415061111
PSTI-C
Dokumen ini menyoroti pentingnya pemilihan umum sebagai perwujudan nilai-nilai demokrasi, khususnya sila keempat Pancasila: “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.” Penulis menegaskan bahwa pemilu mencerminkan partisipasi rakyat dalam pemerintahan dan menjadi instrumen penting dalam sistem demokrasi. Namun, secara praktik, pelaksanaan pemilu di Indonesia seringkali belum mencerminkan nilai-nilai Pancasila secara utuh karena banyaknya konflik, kecurangan, dan dominasi elit politik.
Permasalahan besar dalam pelaksanaan demokrasi di tingkat daerah, seperti pemilihan kepala daerah (pilkada), adalah ketidaksesuaian antara pelaksanaan dan nilai-nilai demokrasi Pancasila. Kampanye yang tidak sehat, syarat berat bagi calon independen, hingga dominasi partai politik dalam pengusungan calon menjadi hambatan utama. Penunjukan calon oleh ketua partai secara sepihak juga memperlemah semangat musyawarah dan mufakat, serta membuka celah praktik politik transaksional.
Dokumen ini menyimpulkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara cita-cita demokrasi Pancasila dan realita pelaksanaan pemilu di Indonesia. Untuk memperkuat demokrasi sesuai nilai sila keempat, perlu penguatan hukum dan kesadaran politik dari seluruh elemen bangsa, termasuk sanksi terhadap partai yang tidak mencerminkan nilai demokratis. Perlu juga pembenahan sistem pemilu agar lebih inklusif, transparan, dan menjunjung tinggi nilai musyawarah dan keadilan sosial sebagaimana digariskan oleh Pancasila.