Nama : Farel Raditya Surya Negara

Isu Kemanusiaan dan Lingkungan: Jurnal mengawali dengan menyoroti isu-isu kemanusiaan yang muncul akibat perkembangan iptek, seperti dampak limbah industri terhadap lingkungan dan kenyamanan hidup masyarakat.

Sejarah Pancasila dalam Pengembangan Ilmu: Jurnal menguraikan peran Pancasila dalam pengembangan ilmu pengetahuan dari masa ke masa, mulai dari Orde Lama, Orde Baru, hingga era Reformasi. Pancasila diangkat sebagai dasar nilai yang harus diperhatikan dalam setiap kebijakan ilmiah.

Dampak Negatif Iptek: Penulis menjelaskan bahwa kemajuan iptek tidak selalu membawa dampak positif. Contoh yang diambil adalah efek negatif dari bom atom di Hirosima dan Nagasaki yang menunjukkan bagaimana iptek dapat menimbulkan trauma dan dampak kemanusiaan yang luas.

Urgensi Pancasila: Ditekankan bahwa Pancasila harus menjadi panduan dalam pengembangan iptek di Indonesia. Jurnal ini menegaskan bahwa setiap perkembangan iptek harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila agar tidak mengancam eksistensi dan karakter bangsa.

Kesimpulan: Pancasila harus dijadikan sebagai rambu-rambu normatif dalam pengembangan iptek di Indonesia, dengan tiga poin utama:

Pengembangan iptek harus berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
Nilai-nilai Pancasila harus menjadi faktor internal dalam pengembangan iptek.
Pancasila berfungsi sebagai pengendali agar pengembangan iptek tetap sesuai dengan cara berpikir dan budaya bangsa Indonesia.
Jurnal ini menekankan pentingnya integrasi nilai-nilai budaya dan kemanusiaan dalam setiap aspek pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia.

Nama : Farel Raditya Surya Negara
NPM : 2415061117

Nama : Farel Raditya Surya Negara
NPM : 2415061117
Kelas : PSTI C

Jurnal berjudul "Penanaman Nilai-Nilai Pancasila Melalui Kontrol Sosial Oleh Media Massa Untuk Menekan Kejahatan di Indonesia" ini menekankan pentingnya peran media massa dalam mendukung kebijakan hukum pidana, terutama dalam aspek pencegahan kejahatan. Media massa dinilai lebih efektif daripada kebijakan penal yang seringkali bersifat represif. Namun, peran ini harus disertai dengan pengamalan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan moral masyarakat Indonesia.

Indonesia menghadapi tantangan besar dalam perubahan sosial dan kemajuan teknologi yang mempengaruhi tatanan nilai masyarakat. Media massa memiliki kekuatan signifikan dalam mempengaruhi pandangan dan sikap publik, tetapi seringkali hanya memuat informasi yang memuaskan keingintahuan tanpa membentuk karakter berlandaskan Pancasila. Seiring perkembangan, banyak berita yang tidak teruji kebenarannya tersebar dan merusak tatanan sosial.
Penelitian dilakukan secara normatif dengan pendekatan perundang-undangan, sosial, dan asas. Tujuannya adalah untuk menganalisis norma-norma yang terkait dengan media massa dan bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat diterapkan sebagai kontrol sosial.

Peran Media Massa: Media massa di Indonesia, yang diatur oleh UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, memiliki fungsi informasi, edukasi, hiburan, dan kontrol sosial. Peran kontrol sosial sangat penting dalam mengawasi kebijakan publik dan penegakan hukum, termasuk upaya pencegahan kejahatan. Namun, implementasi nilai-nilai Pancasila dalam peran media massa masih minim.
Nilai-Nilai Pancasila: Sebagai landasan negara, Pancasila mengandung nilai-nilai fundamental seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Media massa seharusnya mendukung pengamalan nilai-nilai ini dalam setiap kontennya, tetapi pada praktiknya, banyak media justru memuat konten yang tidak membangun kesadaran tersebut.
Dampak Sosial: Media yang hanya berfokus pada keuntungan cenderung mengabaikan fungsi edukatif dan kontrol sosial yang sehat. Ini menyebabkan pengaruh negatif seperti penyebaran berita tidak terpercaya dan penurunan moralitas publik.
Kesimpulan
Penulis menemukan bahwa media massa di Indonesia belum sepenuhnya menjalankan peran kontrol sosialnya dengan menanamkan nilai-nilai Pancasila. Banyak berita disajikan hanya sebagai informasi tanpa menumbuhkan kesadaran dan perilaku beretika sesuai dengan prinsip Pancasila. Media lebih berfokus pada kepuasan pembaca daripada membentuk masyarakat yang sadar hukum dan beretika. Hal ini berkontribusi pada melemahnya nilai-nilai kolektif, meningkatnya individualisme, dan berkurangnya semangat patriotisme.

Jurnal ini merekomendasikan peningkatan kerjasama antara media massa dan lembaga penegak hukum untuk kontrol sosial yang lebih efektif. Media diharapkan mampu membangun konten yang tidak hanya informatif tetapi juga mendidik dan menanamkan nilai-nilai Pancasila.

Nama : Farel Raditya Surya Negara
NPM : 2415061117
Kelas : PSTI-C

A. Menurut saya, sistem etika perilaku politik saat ini masih belum sesuai dengan nilai-nilai pancasila secara keseluruhan. Nyatanya dalam penerapannya, masih banyak dari jajaran pemerintah yang melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai pancasila. Maraknya praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang memberikan kerugian besar bagi negara sudah menjadi rahasia umum. Tidak adanya transparansi atas apa saja yang diperbuat dan digunakannya anggaran negara juga menyumbang alasan mengapa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menjadi rendah. Aparat-aparat yang bukannya mengutamakan pelayanan publik kepada masyarakat yang justru terkesan tidak menyesuaikan dengan masyarakat dan mereka justru menjadi penguasa yang memandang rendah masyarakat. Inilah yang juga menjadikan masyarakat malas atau bahkan menghindari berurusan dengan aparat pemerintah. Karena selain sikapnya, sulitnya birokrasi juga menjadi penyebabnya.

B. Etika generasi muda yang ada di sekitar saya walaupun belum sepenuhnya mencerminkan etika dan nilai yang dianut oleh bangsa indonesia, generasi muda di tempat tinggal saya melakukan beberapa hal atau aktivitas yang sesuai dengan nilai pancasila. Kami menghargai umat beragama, tidak membeda bedakan, saling menghargai dan menghormati, juga kami melakukan beberapa hal positif. Namun begitu, tidak semua generasi muda melakukan hal begitu. Ada juga generasi muda yang melakukan hal yang tidak mecerminkan etika dan nilai yang dianut oleh bangsa indonesia.
Solusi dekadensi moral yang terjadi saat ini:
Diperlukannya sinergi dan kerjasama antara orang tua, pendidikan, dan pemerintah. Dalam upaya untuk menanamkan nilai luhur budaya indonesia. Nilai-nilai pancasila yang berasal dari etika dan nilai bangsa, menjadi pedoman hidup bangsa dan pelindung dari dekadensi moral yang terjadi sekarang.

Nama : Farel Raditya Surya Negara
NPM : 2415061117
Kelas : PSTI C

Analisis Jurnal : Hubungan Antara Hukum dan Etika dalam Politik Hukum di Indonesia

Jurnal ini membahas hubungan antara hukum dan etika dalam politik hukum di Indonesia, dengan menyoroti Pancasila sebagai sumber nilai dan etika. Hukum dipahami sebagai hasil akhir dari kebijakan publik, termasuk proses legislasi, sedangkan etika, sebagai cabang filsafat, mengeksplorasi perilaku manusia dalam konteks bernegara. Hubungan antara hukum dan etika ditinjau dari tiga dimensi: substansi dan wadah, cakupan hubungan, dan alasan kepatuhan manusia. Hukum cenderung dipengaruhi oleh dinamika politik, yang bisa terjadi melalui dominasi politik atau kompromi.

Politik hukum bertujuan merumuskan kebijakan yang sejalan dengan konstitusi dan aspirasi masyarakat. Di Indonesia, perumusan politik hukum pertama kali terlihat 15 tahun setelah kemerdekaan dengan TAP MPRS No. 2 tahun 1960, diubah kemudian menjadi GBHN yang diperbarui setiap lima tahun. Artikel ini juga menekankan bahwa pelanggaran hukum selalu merupakan pelanggaran etika, namun pelanggaran etika belum tentu melanggar hukum.