NAMA : Fathan Salaka R
NPM : 2415061108
KELAS : PSTI C
NPM : 2415061108
KELAS : PSTI C
Posts made by Fathan Salaka R
NAMA : Fathan Salaka R
NPM : 2415061108
KELAS : PSTI C
Jurnal ini membahas bagaimana nilai-nilai dalam sila keempat Pancasila, yaitu *"kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan"*, seharusnya menjadi dasar dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia, khususnya dalam konteks pemilihan kepala daerah (Pilkada). Penulis menekankan bahwa pemilu merupakan instrumen penting untuk membentuk pemerintahan yang demokratis. Namun, dalam praktiknya, Pilkada sering kali belum mencerminkan nilai-nilai demokrasi Pancasila secara utuh, terutama dalam hal musyawarah dan keterlibatan rakyat.
Salah satu persoalan yang diangkat adalah sulitnya jalur pencalonan independen akibat persyaratan administratif yang berat. Hal ini membatasi hak masyarakat untuk memilih pemimpin secara lebih bebas, karena kandidat yang berasal dari luar partai politik sulit bersaing. Selain itu, kampanye politik di Pilkada kerap kali diwarnai oleh penyebaran hoaks, ujaran kebencian, hingga konflik horizontal, yang jelas bertentangan dengan semangat kebijaksanaan, persatuan, dan musyawarah yang dijunjung tinggi dalam sila keempat.
Penulis juga mengkritisi peran partai politik yang seharusnya menjadi pilar demokrasi, namun dalam praktiknya sering kali hanya memperjuangkan kepentingan kelompok atau elit internal. Dalam banyak kasus, kebijakan kepala daerah terpilih lebih mencerminkan kepentingan partai ketimbang kebutuhan masyarakat luas. Ini menunjukkan bahwa pelaksanaan demokrasi belum benar-benar berpihak pada prinsip permusyawaratan untuk kepentingan bersama.
Kesimpulannya, pelaksanaan Pilkada langsung di Indonesia masih jauh dari mencerminkan nilai-nilai ideal Pancasila, terutama sila keempat. Masih banyak praktik yang tidak demokratis dan belum menunjukkan komitmen terhadap musyawarah serta kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, dibutuhkan reformasi dalam sistem Pilkada, pembenahan internal partai politik, serta peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya membangun demokrasi yang sehat dan bermartabat sesuai nilai-nilai luhur Pancasila.
NPM : 2415061108
KELAS : PSTI C
Jurnal ini membahas bagaimana nilai-nilai dalam sila keempat Pancasila, yaitu *"kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan"*, seharusnya menjadi dasar dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia, khususnya dalam konteks pemilihan kepala daerah (Pilkada). Penulis menekankan bahwa pemilu merupakan instrumen penting untuk membentuk pemerintahan yang demokratis. Namun, dalam praktiknya, Pilkada sering kali belum mencerminkan nilai-nilai demokrasi Pancasila secara utuh, terutama dalam hal musyawarah dan keterlibatan rakyat.
Salah satu persoalan yang diangkat adalah sulitnya jalur pencalonan independen akibat persyaratan administratif yang berat. Hal ini membatasi hak masyarakat untuk memilih pemimpin secara lebih bebas, karena kandidat yang berasal dari luar partai politik sulit bersaing. Selain itu, kampanye politik di Pilkada kerap kali diwarnai oleh penyebaran hoaks, ujaran kebencian, hingga konflik horizontal, yang jelas bertentangan dengan semangat kebijaksanaan, persatuan, dan musyawarah yang dijunjung tinggi dalam sila keempat.
Penulis juga mengkritisi peran partai politik yang seharusnya menjadi pilar demokrasi, namun dalam praktiknya sering kali hanya memperjuangkan kepentingan kelompok atau elit internal. Dalam banyak kasus, kebijakan kepala daerah terpilih lebih mencerminkan kepentingan partai ketimbang kebutuhan masyarakat luas. Ini menunjukkan bahwa pelaksanaan demokrasi belum benar-benar berpihak pada prinsip permusyawaratan untuk kepentingan bersama.
Kesimpulannya, pelaksanaan Pilkada langsung di Indonesia masih jauh dari mencerminkan nilai-nilai ideal Pancasila, terutama sila keempat. Masih banyak praktik yang tidak demokratis dan belum menunjukkan komitmen terhadap musyawarah serta kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, dibutuhkan reformasi dalam sistem Pilkada, pembenahan internal partai politik, serta peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya membangun demokrasi yang sehat dan bermartabat sesuai nilai-nilai luhur Pancasila.
NAMA : Fathan Salaka R
NPM : 2415061108
KELAS : PSTI C
Video berjudul *"Perkembangan Demokrasi di Indonesia"* memaparkan perjalanan panjang demokrasi di Indonesia, mulai dari masa awal kemerdekaan hingga era kontemporer. Pada masa awal kemerdekaan, sistem pemerintahan masih belum stabil karena adanya perbedaan ideologi di antara kelompok-kelompok politik. Selanjutnya, pada masa Orde Lama, Indonesia menganut sistem demokrasi terpimpin yang menyebabkan kekuasaan terpusat pada presiden dan membatasi ruang kebebasan politik masyarakat.
Kondisi ini berlanjut pada masa Orde Baru, di mana pelaksanaan pemilu hanya bersifat seremonial. Partai penguasa sangat mendominasi, sementara kebebasan sipil dikekang. Rakyat tidak memiliki banyak ruang untuk menyuarakan pendapat secara terbuka.
Transformasi signifikan terjadi di era Reformasi pasca-1998. Sistem demokrasi menjadi lebih terbuka, pemilu berlangsung secara lebih jujur dan adil, serta masyarakat memiliki kebebasan yang lebih luas dalam menyampaikan pendapat. Namun demikian, tantangan terhadap demokrasi belum sepenuhnya hilang. Praktik korupsi, politik uang, polarisasi sosial, serta rendahnya literasi politik masyarakat masih menjadi persoalan yang perlu diatasi.
Untuk memperkuat kualitas demokrasi di Indonesia, diperlukan peningkatan pendidikan politik, perbaikan sistem kepartaian, dan komitmen terhadap prinsip keadilan serta kebebasan berpendapat. Demokrasi yang ideal bukan hanya sekadar memberikan hak suara dalam pemilu, tetapi juga menciptakan sistem yang mampu menjaga kepercayaan publik dan berpihak pada kepentingan rakyat secara luas.
NPM : 2415061108
KELAS : PSTI C
Video berjudul *"Perkembangan Demokrasi di Indonesia"* memaparkan perjalanan panjang demokrasi di Indonesia, mulai dari masa awal kemerdekaan hingga era kontemporer. Pada masa awal kemerdekaan, sistem pemerintahan masih belum stabil karena adanya perbedaan ideologi di antara kelompok-kelompok politik. Selanjutnya, pada masa Orde Lama, Indonesia menganut sistem demokrasi terpimpin yang menyebabkan kekuasaan terpusat pada presiden dan membatasi ruang kebebasan politik masyarakat.
Kondisi ini berlanjut pada masa Orde Baru, di mana pelaksanaan pemilu hanya bersifat seremonial. Partai penguasa sangat mendominasi, sementara kebebasan sipil dikekang. Rakyat tidak memiliki banyak ruang untuk menyuarakan pendapat secara terbuka.
Transformasi signifikan terjadi di era Reformasi pasca-1998. Sistem demokrasi menjadi lebih terbuka, pemilu berlangsung secara lebih jujur dan adil, serta masyarakat memiliki kebebasan yang lebih luas dalam menyampaikan pendapat. Namun demikian, tantangan terhadap demokrasi belum sepenuhnya hilang. Praktik korupsi, politik uang, polarisasi sosial, serta rendahnya literasi politik masyarakat masih menjadi persoalan yang perlu diatasi.
Untuk memperkuat kualitas demokrasi di Indonesia, diperlukan peningkatan pendidikan politik, perbaikan sistem kepartaian, dan komitmen terhadap prinsip keadilan serta kebebasan berpendapat. Demokrasi yang ideal bukan hanya sekadar memberikan hak suara dalam pemilu, tetapi juga menciptakan sistem yang mampu menjaga kepercayaan publik dan berpihak pada kepentingan rakyat secara luas.
NAMA : Fathan Salaka R
NPM : 2415061108
KELAS : PSTI C
NPM : 2415061108
KELAS : PSTI C
NAMA : Fathan Salaka R
NPM : 2415061108
KELAS : PSTI C
NPM : 2415061108
KELAS : PSTI C