Nama: Ayu Nanda Usnita
NPM: 2416041003
Kelas: Reguler A
Prodi: Adminiatrasi Negara

Analisis yang telah saya ambil dari jurnal ini adalah bahwa penulis menyoroti pentingnya profesionalisme aparat penegak hukum dalam menangani kasus ini. Kepolisian diharapkan bekerja secara profesional dan transparan untuk menjaga kepercayaan publik dan menekankan bahwa keputusan untuk menetapkan Ahok sebagai tersangka didasarkan pada pertimbangan hukum, bukan tekanan masyarakat. Ini menunjukkan upaya untuk menegakkan supremasi hukum di tengah tekanan publik yang besar. Sebagaimana supremasi hukum telah diuji oleh tekanan publik. Meskipun ada tekanan besar dari masyarakat, keputusan hukum harus tetap didasarkan pada fakta dan hukum, bukan opini publik.Hal ini juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses hukum untuk memastikan keadilan dan menjaga kepercayaan publik terhadap sistem hukum.

Di dalam jurnal ini menyimpulkan bahwa penegakan hukum dan perlindungan negara harus berjalan seiring untuk memastikan keadilan dan ketertiban. Kasus Ahok menjadi contoh penting bagaimana supremasi hukum diuji dan bagaimana negara harus bertindak untuk melindungi semua warga negara secara adil dan setara.

Nama: Ayu Nanda Usnita
NPM: 2416041003
Kelas: Reguler A
Prodi: Administrasi Negara

Berdasarkan analisis yang telah saya lakukan pada video diatas adalah:
Supremasi hukum adalah prinsip yang menempatkan hukum sebagai kekuasaan tertinggi yang harus dipatuhi oleh semua pihak, termasuk pemerintah. Terutama dalam konteks penegakan hukum yang berkeadilan, supremasi hukum memainkan peran penting dalam memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil dan merata tanpa diskriminasi.
Salah satu tantangan terbesar dalam penegakan hukum di Indonesia adalah korupsi di berbagai tingkat pemerintahan dan lembaga penegak hukum. Masyarakat yang kurang mampu juga sering kali menghadapi kesulitan dalam mengakses keadilan karena biaya hukum yang tinggi dan kurangnya bantuan hukum. Hal ini juga dapat menciptakan ketidakadilan dalam penegakan hukum.

Seharusnya pemerintah meningkatkan mekanisme pengawasan terhadap lembaga penegak hukum dan memastikan bahwa mereka bertanggung jawab atas tindakan mereka dapat membantu mengurangi korupsi dan meningkatkan kepercayaan publik, dan perlu menyediakan bantuan hukum bagi masyarakat yang kurang mampu dan memastikan bahwa semua orang memiliki akses yang sama ke sistem peradilan.

Dengan adanya Reformasi dan demokratisasi dapat memperkuat supremasi hukum dengan memastikan bahwa hukum dibuat dan ditegakkan secara adil. Hukum modern mendukung proses ini dengan teknologi dan prinsip-prinsip baru, sementara desentralisasi memastikan bahwa pemerintahan lebih dekat dan lebih responsif terhadap rakyat.

NAMA: Ayu Nanda Usnita
NPM: 2416041003
KELAS: Reguler A
PRODI: Ilmu Administrasi Negara

NAMA: Ayu Nanda Usnita
NPM: 2416041003
KELAS: Reguler A
PRODI: Ilmu Administrasi Negara

Nama: Ayu Nanda Usnita
NPM: 2416041003
Kelas : Reguler A
Prodi: Ilmu Administrasi Negara

Izin menjawab pak, menurut analisis saya, supremasi hukum adalah prinsip yang menempatkan hukum pada posisi tertinggi dalam suatu negara, memastikan bahwa semua individu dan institusi, termasuk pemerintah, tunduk pada hukum yang berlaku. Supremasi hukum juga adalah pondasi utama dalam negara demokrasi yang bertujuan untuk melindungi hak-hak warga negara, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan memastikan keadilan sosial. Di Indonesia, meskipun sudah ada kemajuan, masih banyak tantangan dalam mewujudkan supremasi hukum secara penuh. Reformasi hukum yang berkelanjutan, penegakan hukum yang adil, serta partisipasi aktif masyarakat sangat penting untuk menciptakan negara hukum yang sejati dan menjaga integritas demokrasi.Demokrasi serta demokratisasi melibatkan keinginan masyarakat untuk terlibat secara aktif dan mengawasi lembaga-lembaga institusi seperti lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Setiap lembaga dihadapkan pada tantangan yang unik, namun mereka berbagi masalah yang serupa, sebagaimana konsep "Bhinneka Tunggal Ika" yang menganut prinsip perbedaan lembaga namun satu masalah yang dihadapi bersama.